ALL CATEGORY
Relawan Jokowi Pendukung Prabowo Mengaku Tak Ada Arahan dari Presiden
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang saat ini mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan mereka tidak menerima arahan apapun dari Presiden RI terkait sikap dan pilihannya itu.Immanuel Eben Ezer, yang mewakili sejumlah organisasi relawan pendukung Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024, menegaskan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan panggilan dari hati nurani.“Yang jelas Pak Jokowi tidak mengarahkan apapun. Ini riil hati nurani kami,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers acara peresmian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan sejumlah organisasi pendukung Jokowi memutuskan memilih Prabowo karena mereka tidak ingin ada konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Lupakan masa lalu, kalau masa lalu melahirkan konflik, ke depan jangan bicara konflik, (kita) bicara rekonsiliasi,” kata Immanuel, Ketua Harian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024.Dia menambahkan para relawan pendukung Jokowi memilih Prabowo karena mereka melihat sosok bakal calon presiden itu sebagai pemersatu.“Pak Prabowo Bapak Persatuan. Kami mau ke depan nanti, kita butuh pemimpin yang secara simbolik menyatukan bangsa ini,” kata dia.Oleh karena itu, dia menyampaikan relawan tidak punya maksud lain mendukung Prabowo selain untuk kepentingan bangsa. Dia menyebut itu tercermin dalam kontrak perjanjian yang disepakati oleh Prabowo dan para relawan.“Kontrak politik tetap menegakkan demokrasi, menyejahterakan rakyat, dan persoalan-persoalan berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan secara hukum dan juga di luar hukum juga dengan memberi kompensasi terhadap para korban. Artinya, penyelesaian hukum menjadi agenda nanti ketika Pak Prabowo menang. Artinya, kita tidak beralergi dengan isu-isu HAM,” kata dia.Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto terdiri atas sejumlah organisasi relawan, di antaranya kelompok-kelompok masyarakat pendukung Presiden Jokowi. Rumah Pemenangan itu dipimpin oleh Immanuel Eben Ezer sebagai ketua harian.Sementara itu, ada dua juru bicara yang ditunjuk untuk mewakili Rumah Pemenangan, yaitu politikus Partai Gerindra Dedi Mulyadi dan Roy Maningkas, yang merupakan pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Menjelang Akhir Masa Jabatan, Ridwan Kamil Pamit ke Warga Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon pamit kepada warga Kabupaten Bekasi mengingat pada 5 September 2023 mendatang sudah memasuki akhir masa jabatan bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.\"Saya mohon pamit dan mohon undur, karena 5 September 2023 habis masa jabatan saya dengan Kang Uu,\" kata Ridwan di Cikarang, Selasa.Permohonan pamit itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.Dalam kesempatan itu dirinya juga mengucapkan selamat Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi sekaligus meminta agar Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan DPRD Kabupaten Bekasi saling menjalin komunikasi dengan baik.Dirinya mengingatkan untuk selalu menjalankan filosofi silih asah silih asuh sehingga baik dan buruk di dalam ruang sidang ini dapat diselesaikan dengan cara komunikasi.\"Mari dewan dan pejabat saling silih asah silih asuh, saling memahami, saling memintarkan bukan memintari, dan saling mencerdaskan serta saling mengasuh,\" katanya.RK juga meminta Dani Ramdan memahami dewan begitu pula sebaliknya dewan dapat memahami eksekutif. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Bekasi bisa berjalan dengan lancar dan optimal.\"Izin pak penjabat (Dani Ramdan) juga tolong pahami dewan, dan dewan juga pahami kepentingan eksekutif untuk mengeksekusi program yang konkret harus disetujui,\" katanya.Ridwan Kamil pun memaparkan sejumlah capaian kinerja dalam memimpin Provinsi Jawa Barat selama lima tahun. Terakhir, RK mengajak semua masyarakat mengingat filosofi sunda yakni \'batu turun kesit naik\' yang bermakna hidup itu tidak bisa sendiri-sendiri.Kemudian juga budaya sunda yang patut diimplementasikan yakni \"Cai na herang bau ka nanas\' artinya tujuan tercapai tapi tidak membuat keruh ekosistem.\"Tujuan tercapai tapi tidak keruh, kalau kita bisa terapkan terakhir tadi. Naikkan kelas peradaban, kita bisa selesaikan pembangunan tanpa riak-riak,\" kata dia.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri perayaan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi pada Selasa (15/8/2023). RK datang ke agenda sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 10.15 WIB.Kedatangannya disambut Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, dan unsur Forkopimda lain. Hadir pula istri Gubernur Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil dan istri Penjabat Bupati Bekasi Ria Dani Ramdan.Tak hanya itu, warga juga menyambut kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu dan meminta foto sebelum masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.(ida/ANTARA)
Untuk Menyukseskan Pemilu Serentak, KPU Mensosialisasikan PKPU Nomor 15
Padang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024 di daerah tersebut.\"Sosialisasi PKPU Nomor 15 ini dalam rangka internalisasi. Sebab, aturan kampanye agak berbeda dengan aturan sebelumnya sehingga perlu disosialisasikan,\" kata Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi di Padang, Selasa.Pentingnya sosialisasi PKPU Nomor 15 bagi komisioner KPU yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, dikarenakan beberapa pasal atau nomenklatur harus dipahami oleh setiap penyelenggara maupun peserta Pemilu serentak.Dalam sosialisasi tersebut, KPU Sumbar menekankan beberapa hal di antaranya mengenai perbedaan kampanye dan sosialisasi. Termasuk pula satuan kerja di daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye.\"Dua hal itu kita tekankan yakni koordinasi pemasangan alat peraga kampanye dan perbedaan kampanye dan sosialisasi,\" jelas dia.Selain itu, dalam sosialisasi tersebutKPU Sumbar juga mengingatkan bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu harus berkoordinasi atau mendapatkan surat izin dari pihak kepolisian setempat, KPU maupun Bawaslu.Selanjutnya, masing-masing peserta pemilu hanya diizinkan menggunakan 20 akun media sosial untuk setiap aplikasi selama masa kampanye yang berlangsung 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024.\"Ini mesti segera dikoordinasikan dengan partai politik dan pemangku kepentingan terkait,\" kata Jons Manedi yang juga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar.Jons menerangkan sebelum dimulainya masa kampanye atau 28 November 2023, maka berbagai kegiatan yang dilakukan peserta pemilu hanya bersifat sosialisasi. Dalam tahap tersebut, peserta pemilu hanya dibolehkan menyampaikan pesan-pesan partai, dan tidak diizinkan menyampaikan empat kriteria kampanye.Empat kriteria yang dimaksud ialah penyampaian visi, misi, program kerja dan citra diri. Jika peserta pemilu ingin menyampaikan salah satunya maka dibolehkan namun tidak diizinkan secara menyeluruh, jelas dia\"Jadi kalau yang disampaikan sudah lengkap dalam satu baliho, maka itu termasuk kampanye,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Basarah Menyesalkan Pemberitaan Soal Sikap PDIP ke PPP
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyesalkan judul berita beberapa media massa tidak dibuat sesuai dengan isi wawancara tentang sikap PDI Perjuangan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berpotensi mengadu domba kedua belah pihak. \"Sejumlah judul yang saya baca bahkan saya nilai berpotensi ingin mengadu domba antara PDI Perjuangan dengan PPP,\" kata Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Hal tersebut disampaikannya merujuk pada sejumlah berita yang beredar pada Senin (15/8), yang meminta konfirmasi sikap PDI Perjuangan terhadap pernyataan petinggi PPP yang menyebut partainya akan cabut dari kerja sama politik jika Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo. \"Saya maklum, beberapa media massa memang cenderung menyukai berita sensasional. Tapi hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan narasumber, apalagi sampai melakukan framing kepada nara sumber dan meninggalkan etika jurnalistik, seperti tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini,\" katanya. Menurut dia, dia bahkan merasa tidak berbicara seperti judul berita yang diberitakan sejumlah media massa tersebut. \"Menjawab pertanyaan itu, saya hanya mengatakan \'monggo\', (tidak lebih dan tidak ada kata-kata lain). Setelah itu saya lanjutkan penjelasan saya \'lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya\',\" tuturnya. Judul-judul tersebut, kata dia, di antaranya \"PDIP Persilakan PPP Pergi jika Sandiaga Uno Tak Diusung jadi Cawapres Ganjar, Basarah: Monggo\", dan \"PDIP Siap Ditinggal PPP Jika Sandiaga Uno Tak Diusung untuk Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024\". Kemudian, \"PDIP Persilakan PPP Pergi Jika Sandiaga Uno Tak Jadi Cawapres, Koalisi Ganjar Pranowo Tak Solid?\", lalu \"PPP Kena Ulti PDIP, Kalau Masih Nekat Usung Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Dipersilakan Cabut\". \"Saya tak pernah menyatakan apa yang ditulis oleh contoh judul-judul itu. Terus terang semua judul itu membuat PDI Perjuangan khususnya saya merasa dirugikan dan dapat merusak psikologis politik hubungan baik kami dengan teman-teman PPP,” katanya. Basarah menjelaskan bahwa yang hendak ditekankannya saat diwawancarai ialah landasan sebuah kerja sama politik dalam pilpres adalah kesukarelaan, kehendak bersama, serta tidak boleh ada paksaan satu dengan lainnya. Untuk itu, Basarah menyebut menambahkan lagi penjelasan kepada awak media bahwa siapapun figur bakal calon wakil presiden (cawapres) terbuka probabilitasnya untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo. \"Semua bacawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan menyebut nama Mbak Yenny Wahid, ada juga mantan panglima TNI (Purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi, probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi,\" paparnya. Namun demikian, dia meminta publik untuk menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres sebagaimana yang telah ditetapkan KPU. \"Kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya dan formasi capres-cawapresnya,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Tiga Puluh Pesawat Tiga Matra TNI Gladi Bersih “Fly Pass” untuk HUT RI
Jakarta, FNN - Sebanyak 30 pesawat dari tiga matra TNI mengikuti rangkaian terakhir gladi bersih atraksi udara (fly pass) di atas langit Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) untuk peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023.Pesawat-pesawat itu, yang sebagian besar terparkir di Pangkalan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, memulai gladi sekitar pukul 10.00 WIB dan seluruh rangkaian atraksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.\"(Atraksi udara mulai) menjelang Upacara Kemerdekaan (di Istana Negara) dan setelah Upacara Kemerdekaan. Nanti selesai pada puncaknya nanti (pesawat-pesawat) akan lewat di atas. Agak surprise (kejutan, red.) ya. Kami ngak bisa bocorin,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati saat ditemui di lokasi parkir pesawat, Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.Atraksi udara untuk HUT Ke-78 RI melibatkan 10 pesawat tempur F-16 TNI AU, enam pesawat latih KT-1B Wongbee TNI AU, lima helikopter Colibri TNI AU, satu pesawat Boeing 737 TNI AU, dan delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terdiri atas dua helikopter Caracal TNI AU, helikopter Apache TNI Angkatan Darat, helikopter dari TNI Angkatan Laut dan helikopter dari Polri.Helikopter-helikopter dari tiga matra TNI dan Polri yang turut serta dalam fly pass HUT Ke-78 RI itu nantinya terbang dari Pangkalan Udara Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat.“Untuk yang pesawat tempur, yaitu F-16, akan fly pass di atas Istana, kemudian Jupiter Aerobatic Team (JAT) akan menari aerobatik di atas Istana, dan Pegasus juga akan menari. Tetapi, kita tidak bisa bilang (Pegasus) aerobatik, tetapi lebih mirip tarian di udara. Selanjutnya ada giant flag. Giant flag itu bendera raksasa yang dibawa dua heli Caracal Angkatan Udara dan masing-masing dikawal heli Apache dari Angkatan Darat, kemudian heli dari Angkatan Laut, dan kepolisian,\" papar R. Agung Sasongkojati.Urutan atraksi itu nantinya diawali oleh 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang berasal dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi di Magetan, Jatim. Para penerbang pesawat tempur itu bakal membentuk formasi yang dinamakan diamond and bomburst. Kemudian, delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terbagi dalam dua bagian terbang membawa dua bendera Merah Putih berukuran besar.Atraksi berlanjut dengan aksi akrobatik dari Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang menerbangkan pesawat latih KT-1B Wongbee. Ada enam manuver udara yang ditampilkan, yaitu Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, Screw Roll, dan manuver Love and Bomburst.Kemudian, Dynamic Pegasus, tim penerbang TNI AU yang menerbangkan helikopter EC-120B Colibri (Hummingbird) bakal menampilkan dua fase atraksi, yaitu manuver udara Break Off dan Pegasus Cross (fase pertama) dan Windmill, Gemufamire dan Pegasus Kiss (fase kedua).Rangkaian gladi berlangsung sejak Minggu (13/8) yaitu sesi gladi kotor, kemudian gladi bersih pada Senin (14/8), dan gladi bersih terakhir pada Selasa.(ida/ANTARA)
Hati-Hati, Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah dihapus. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta ekonomi dihapus per 1 Januari 2015: terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Bahkan rencana penghapusan subsidi kereta kelas ekonomi tersebut sudah disuarakan sejak 30 September 2014, sebelum berkuasa. https://m.antaranews.com/amp/berita/456221/pemerintah-hapus-subsidi-pada-20-kereta-ekonomi Kelewatan? Itu belum seberapa. Penghapusan subsidi untuk kelompok masyarakat bawah tidak berhenti sampai di situ saja. Pemerintahan Jokowi melanjutkan mencabut subsidi untuk 5 kereta ekonomi jarak jauh per 1 Januari 2019. Yaitu, KA Logawa, KA Brantas, KA Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan, dan KA Matarmaja. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181231200226-92-357634/kai-kerek-tarif-lima-kereta-ekonomi-jarak-jauh-tahun-depan Tidak masalah. Masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan pemerintah yang jahat, yang tidak pro rakyat kecil, dan kebijakan yang dirasakan sewenang-wenang. Di tengah rasa tidak adil, tiba-tiba Jokowi menyiarkan berita yang menyulut emosi. Masyarakat merasa pemerintah sudah bertindak di luar, dan semakin di luar batas. Ini masih terkait kereta. Rakyat merasa emosinya terbakar. Pertama, biaya proyek kereta cepat membengkak paling sedikit 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliun. Membengkak Kok bisa begitu besar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas. Bahkan sebelumnya dikatakan, pembengkakan biaya bisa capai 1,9 miliar dolar AS. Mungkin nanti masuk biaya operasional? Kedua, bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat sangat besar sekali, 2 persen per tahun. Atau dua puluh kali lipat dari penawaran Jepang (0,1 persen). Bahkan bunga pinjaman untuk tambahan utang akibat pembengkakan biaya lebih besar lagi: 3,4 persen atau 34 kali lipat dari penawaran Jepang. Ketiga, untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta cepat, menurut berita, pemerintah akan menghentikan operasional kereta api Jakarta-Bandung, KA Argo Parahyangan. Kalau benar, penghentian operasional kereta ini akan didakwa melanggar hukum, melanggar UU anti-monopoli, karena mematikan persaingan usaha. https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/06/091000226/ada-kereta-cepat-kemenhub-pastikan-ka-argo-parahyangan-tetap-beroperasi Keempat, masih terkait KA Argo Parahyangan. Kalau operasional KA Agro Parahyangan dihentikan, sedangkan status keuangan KA Argo Parahyangan ini menghasilkan laba, maka pemerintah, khususnya menteri perhubungan dan presiden, dapat didakwa korupsi, karena merugikan keuangan negara dan tentu saja menguntungkan pihak lain yaitu China sebagai pemegang saham 40 persen Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kelima, ini yang membuat emosi masyarakat memuncak. Yaitu rencana pemberian subsidi dari APBN. Sedangkan, sebelumnya, pemerintah seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Kok enak saja sekarang mau memberi subsidi kereta cepat? Di mana logikanya? https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/15/054000726/populer-money-jokowi-bakal-subsidi-tiket-kereta-cepat-sri-mulyani-soal Tentu saja masyarakat menolak pemberian subsidi (dari APBN) untuk kereta cepat. Masyarakat malah menuntut pemerintah mengembalikan lagi subsidi kereta ekonomi yang sebelumnya dicabut dengan seenaknya. Pernyataan presiden yang terkesan sudah memutuskan untuk memberi subsidi kereta cepat pada hakekatnya sudah melanggar konstitusi. Jokowi selaku presiden tidak bisa menentukan subsidi secara sepihak. Karena presiden harus membahas dan menentukan APBN bersama DPR. Dengan memberi pernyataan bahwa pemerintah akan memberi subsidi kereta cepat, maka secara substansi pemerintah melanggar wewenang DPR dan melanggar konstitusi. Pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih tinggi dari DPR, dan sekaligus memberi kesan bahwa DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja? Terakhir, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada perusahaan patungan dengan asing seperti Kereta Cepat Indonesia China. Subsidi tarif kereta cepat secara substansi harus dilihat sebagai subsidi kepada perusahaan kereta cepat. Oleh karena itu, pemberian subsidi tarif kereta cepat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pemegang saham asing: delik korupsi, dan melanggar konstitusi. —- 000 —-
Anis Matta: Indonesia Bisa Ciptakan Revolusi Kebudayaan, Militer, Teknologi, Ekonomi dan Politik
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, pilar penyangga sebuah negara untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan ekonomi, militer, teknologi, politik dan budaya. \"Untuk menjadi superpower baru itu kita harus mencari sumber keunggulan kita sendiri,\" kata Anis Matta dalam keterangan, Selasa (15/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #9 dengan tema \'Kapan Indonesia Menjadi Superpower Baru? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (14/08/2023) malam. Menurut Anis Matta, sumber kekuatan Indonesia untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan budayanya. Karena jika bicara kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, Indonesia kalah dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China. \"Dari lima kekuatan utama untuk menjadi superpower baru, budaya sebenarnya kekuatan utama Indonesia yang paling besar. Kalau kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, kita kalah dari negara superpower lain,\" ujarnya. Dengan kekuatan budaya tersebut, kata Anis Matta, akan menciptakan revolusi kebudayaan, teknologi, militer, ekonomi dan politik. Sebab, budaya yang menentukan peradaban suatu bangsa, karena memiliki kekuatan ideologi dan narasi. \"Jadi kekuatan superpower itu, adalah terletak pada ideologi dan narasinya. Ideologi dan narasi itu kekuatan utamanya, dan kenapa Gelora selalu memulai dari situ, karena budaya akan menciptakan revolusi kebudayaan dan revolusi-revolusi lainnya,\" katanya. Anis Matta menilai, kekuatan Amerika dan Eropa sebagai negara superpower saat ini mulai melemah, meskipun semua kemakmuran dari kekuatan ekonomi, militer dan teknologi telah mereka miliki. \"Tetapi sekarang kekuatannya mulai melemah, karena pengaruh budayanya semakin berkurang. Makanya ketika bicara demokrasi ke orang-orang China, dikatakan balik sama China, jangan ajarin kami soal demokrasi, kami lebih mengerti,\" katanya. Karena itu, konflik geopolitik antara Amerika dan Uni Eropa melawan Rusia dan China sekarang akan menjadi konflik yang panjang dan melelahkan. Tidak akan ada pemenangnya, dan dua-duanya akan mengalami kelelahan. \"Tetapi dengan perang ini, bisa jadi akan muncul kekuatan baru, atau hilangnya suatu peradaban seperti peradaban Persia dan Romawi. Dari konflik inilah, peluang kita menjadi superpower baru. Indonesia bisa menggunakan kekuatan budayanya,\" ungkap Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, jalan yang ditempuh Indonesia untuk menjadi superpower baru, berbeda dengan Amerika, Uni Eropa, Rusia atau China. Indonesia juga tidak akan mengulangi sejarah Islam dalam menciptakan peradaban baru dengan mengalahkan Persia dan Romawi. \"Kita akan punya jalan sendiri, hanya saja tidak ada jarak yang bisa kita ukur secara linear, karena perjalanannya tidak bisa dilihat. Tapi faktor yang menentukan adalah bagaimana output dari konflik antar adidaya ini, serta Indonesia akan tumbuh dengan sendirinya secara sistematis, karena kekuatan narasi dan kekuatan ideologinya yang bersumber dari kekuatan budaya,\" pungkasnya. (Ida)
Pemilu 2024 Menguji Kesaktian PDIP
Oleh : Laksma Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PASCA deklarasi pencapresan Prabowo Subianto oleh partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar di Jakarta Minggu 13 Agustus 2024 menjadi hari bahagia bagi Prabowo Subianto dan simpatisannya. Sulit dipungkiri bersatunya partai partai ini mendukung Prabowo bukan atas cawe cawenya Presiden Jokowi. Dikutip dari CNBC Indonesia 13 Agustus 2023, Prabowo mengatakan “Kita tidak malu malu bahwa kita adalah bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Ir H Joko Widodo”. Anggota dewan pakar DPP Gerindra Bambang Haryo Soekarto, mengatakan terbentuknya Koalisi Besar atau bergabungnya PAN, Golkar dalam KKIR atas restu presiden Jokowi. Dari pernyataan Prabowo Subianto dan Bambang Haryo Soekarto mengisyaratkan Presiden Jokowi akhirnya berlabuh ke Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2014, yang berarti juga Jokowi berhenti menjadi petugas partai PDIP dan memfokuskan dukungan pada Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Adalah tidak mungkin Jokowi akan mendukung keduanya. Seperti kita ketahui, walau Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan dirinya sebagai presiden namun dia masih memelihara para relawan yang mendukungnya selama ini. Dukungan atau restu Presiden Jokowi pada Prabowo tentunya akan mengarahkan para relawanya dan simpatisanya untuk mendukung Prabowo pada Pemilu tahun 2024. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan PDIP yang ditinggalkan Jokowi? Inilah ujian bila bersikukuh PDIP mencapreskan Ganjar pada pemilu tahun 2024. Apakah tanpa Jokowi PDIP dapat tetap berjaya dan eksis sebagai pemenang pada pemilu kali ini?. Seperti diketahui para petinggi PDIP mencanangkan melakukan Hat Trick atau memenangkan pemilu sampai 3 kali berturut turut. Dapatkah itu terwujud tanpa Jokowi dan hanya dengan menjual nama besar Presiden Soekarno? Sebelum Jokowi bergabung ke PDIP yaitu pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan perolehan suara, sebagai partai senior dalam perpolitikan, PDIP hanya berada diurutan ke 3 di bawah Demokrat dan Golkar. Baru setelah Jokowi bergabung ke PDIP, perolehan kursi PDIP meningkat menjadi urutan ke 1 (satu) pada Pemilu tahun 2014 dan 2019. Fakta lain adalah, begitu kuatnya pengaruh Jokowi membuat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama menyatakan akan meneruskan program program Jokowi atau menjadi sintesa Jokowi. Masih beranikah PDIP mencanangkan Hat Trick pada pemilu tahun 2024 tanpa dukungan Jokowi? Cukupkah hanya dengan menjual nama besar sang proklamator? Tanpa mengedepankan keluarga besar Soekarno adalah sulit bagi PDIP menjadikan partai yang mengusung ide-ide besar sang proklamator. Ganjar Pranowo tidak mempunyai garis keturunan dengan sang proklamator, di sisi lain Ganjar tidak menjadi idola sebagaimana halnya Jokowi dulu. Puan Maharani yang memiliki darah keturunan sang proklamator, dialah yang paling berhak mewarisi nama besar itu. Demi menyelamatkan target Hat Trick, perlu langkah berani mencapreskan Puan dan mendowngrade Ganjar sebagai cawapres pada Pemilu 2024, atau pilihan lain bergabung ke KKIR atau KPP? Selasa 15 Agustus 2023
Simulasi Pilpres dengan Sistem Perwakilan Musyawarah di MPR Ala UUD 1945 Asli
Oleh M.Hatta Taliwang - Anggota DPR/MPR RI 1999-2004 1. HARI DEPAN INDONESIA tidak semata mata ditentukan oleh Partai yang sdh kita ketahui kelemahan/ keburukannya, tapi juga terlibat Utusan Daerah(UD) dan Utusan Golongan(UG) dalam penentuan siapa yang layak menjadi Presiden Indonesia. 2.Dengan demikian lengkap representasi Rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden, ada unsur keterpilihan( Partai) ada unsur keterwakilan ( UG, UD, ). Tinggal melaksanakan musyawarah dan memilih Presiden. 3.Dijamin tidak lahir capres kelas tukang tambal ban. Karena dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD45 Asli ini, dijamin tidak akan ada calon yg tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Kapolri, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, para Sultan dll sbg utusan Golongan/ Utusan Daerah akan malu mengajukan capres dibawah standar kualitas mereka. Jumlah capres bisa banyak maksimal sebanyak Fraksi ysng ada di MPR. CATATAN : Bisa juga di MPR cuma dilakukan penyaringan capres sehingga jumlah calon banyak seperti di Iran sampai hampir 500 orang. Namun diseleksi ketat sehingga yg benar benar muncul terbatas. Setelah itu klo tak mau dipilih di MPR bisa saja para calon itu diserahkan ke rakyat utk dipilih langsung. 4.Tetapi kalau di pilih oleh anggota MPR maka mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan. Tidak sesulit mengontrol Pilpres Langsung seperti yang terjadi sejak 2004 dimana suara Papua misalnya sulit dikontrol rakyat Indonesia lainnya. 5. Tidak mudah melakukan penyuapan karena : 5.1. Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah dll yg jd filter atau kontrol moral. 5.2. Ada CCTV disemua sudut ruangan gedung MPR 5.3. Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK atau Lembaga yg dibuat utk khusus mengontrol Pilpres jurdil. KPK punya alat canggih itu.Tiap partai pun sekarang bisa memiliki alat itu. 5.4. Bila perlu rumah atau Kantor DPP Partai dipantau lewat CCTV oleh lawan politiknya agar terjadi saling kontrol. Alat canggih sekarang banyak cara utk memantau lawan politik. 5.5. Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung. 5.6. Pasti ada tokoh bangsa yg dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengawasi seluruh proses Pilpres.Mereka bisa mengepung gedung MPR RI. 5.7. Ormas, LSM, Mahasiswa dll tertuju matanya semua ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres. 5.8. Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yg punya nurani. 6. Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/ musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung? Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya? Why mempertanyakan sistem Musyawarah ini yg sdh mengakar sbg budaya bangsa dalam memilih pemimpin? 7. Output sistem Perwakilan Musyawarah umumnya melahirkan Pemimpin berkualitas, kecuali yg musyawarah pakai duit ala preman. Dalam contoh Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik dengan menggunakan sistem musyawarah yang fair dlm memilih pemimpinnya. 8. Pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung yang butuh ratusan trilyun yg dikeluarkan negara dan para calon. 9. Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat , yg menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya pro konglomerat dan lupa pada rakyat saat sudah terpilih. 10. Tidak terjadi pembelahan yg mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak Pilpres Langsung. Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan bisa konsenterasi ke hal hal yg lbh produktif bukan hanya mengawasi rakyat utk ditangkap. 11. Presiden Terpilih dilantik dan di SK atau ditetapkan secara terhormat oleh MPR dan bertanggung jawab ke MPR serta dibekali Garis Besar Haluan Negara yg disusun MPR dan Presiden tinggal mengimplementasikan dg program tanpa hsrus ngsrang2 sendiri apa yg dilakukan demi negara. 12. RRC pilih Presiden/ PM juga tidak langsung tapi lewat perwakilan berjenjang. Pemimpin yg lahir berkualitas. Saya kira capres Iran pun disaring dulu oleh para Mullah baru diserahkan ke rakyat utk diputuskan. Negaranya kuat dan maju. Cara memilih Presiden menurut UUD45 dan Pancasila, sila ke 4, cara yg bijak dan arif warisan pemikiran pendiri bangsa kita, tapi kita lempar ke tong sampah, dan kita telah durhaka sehingga bangsa ini menjadi rusak parah oleh lahirnya pemimpin bangsa yg lahir dari cara yang bertentangan dengan budaya bangsa kita. Silahkan kita renungkan bersama, mau teruskan Pilpressung ala kaum individualistik liberalistik ini? (*)
Koalisi Keranjang Telur
Oleh Ady Amar - Kolumnis MASIH ingatkah pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), terdiri dari Partai Golkar, PAN, PPP, yang kelahirannya begitu cepat. Cukup dalam satu kali pertemuan terbentuklah koalisi itu. Saat ini inisial B pada KIB boleh jika mau diganti yang tadinya Bersatu menjadi Bubar. Tidak perlu diumumkan secara resmi bubarnya--karena ini koalisi main-main, dibuat asal-asalan--tidak seperti kelahirannya. Konon KIB itu diinisiasi istana. Pada awalnya itu dimaksudkan menekan PDIP, agar cepat-cepat mencapreskan Ganjar Pranowo. Jika tidak, maka lewat KIB kursi buat Ganjar itu disiapkan. Ganjar saat itu masih jadi \"idola\" utama, yang digadang sebagai pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini peta politik sudah berubah. Endorse Jokowi sepertinya tidak lagi pada Ganjar, tapi beralih pada Prabowo Subianto. Pertimbangan pilihan siapa pengganti Jokowi, itu bisa berubah demikian cepatnya, tentu bukan sekadar suka tidak sukanya Jokowi pada Ganjar, yang lalu beralih pada Prabowo. Tapi ada pertimbangan lain, ingin diakhirinya dominasi PDIP jadikan presiden sebagai \"petugas partai\". Jika tetap pilihan pada Ganjar, maka presiden selaku \"petugas partai\" akan tetap mengikat pada PDIP, itu yang mesti disudahi. Bukankah Jokowi juga petugas partai (PDIP), itu hal yang kerap disebut-sebut Megawati Sukarnoputri dalam berbagai kesempatan. Label Jokowi sebagai petugas partai, itu mengecilkan peran presiden dalam fungsi ketatanegaraan. Pelabelan sebagai petugas partai, itu dimaksudkan sekadar mengikat presiden untuk tahu diri dari mana ia berasal. Tapi tentu ada pertimbangan lain yang lebih utama, dan itu kepentingan \"kelompok tak tampak tapi berkuasa\" mewarnai seluruh kebijakan hampir sepuluh tahun terakhir ini. Suasana demikian yang ingin dipertahankan pasca Jokowi lengser. Buat mereka akan jauh lebih leluasa, jika presidennya tidak merangkap sebagai \"petugas partai\". Maka, KIB perlu \"dibubarkan\", dianggap tidak perlu. Anggota koalisinya dibuat bercerai berai, memilih berinduk pada koalisi lainnya. PPP jauh hari sudah memilih koalisi bersama PDIP melenggang meninggalkan Golkar dan PAN. Maka disusul berikutnya, Golkar dan PAN, yang memilih menginduk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang digawangi Gerindra dan PKB. Tuan rumah (KKIR) memilihkan tempat deklarasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (13 Agustus 2023), mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR, bisa disebut atas arahan Presiden Jokowi. Begitu pula bergabungnya PPP ke PDIP, itu pun atas arahan Jokowi. Pokoknya gabung berkoalisi dulu, sedang soal siapa nanti cawapresnya akan dipikirkan belakangan, mengikuti dinamika politik yang berkembang. Tentunya juga melihat tingkat keterpilihan cawapres dalam kontestasi pilpres. Dengan memasukkan Golkar dan PAN, maka PKB tidak punya nilai tawar yang kuat untuk menggertak dengan akan meninggalkan Gerindra, jika Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi cawapresnya. Meski itu sekadar gertakan saja, supaya PKB masih dilihat \"berdaulat\", yang ditandai masih mampu bermanuver. Melihat semua itu, Jokowi perlu menenangkan hati Prabowo dengan mengunci memasukkan Golkar dan PAN di sana. Prabowo mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN itu bukan atas dorongan Presiden Jokowi, itu sekadar mengesankan bahwa tidak ada campur tangan istana. Prabowo ingin menunjukkan bergabungnya mitra koalisi baru itu atas inisiatif partai bersangkutan dalam memilih dirinya sebagai capres. Tapi semua mafhum, ada skenario istana sebagai pengarah. Maka tidak perlu ditanya, mengapa pilihan Golkar dan PAN jatuh pada KKIR, tidak pada koalisi PDIP bersama PPP, tentu tidak sekadar suka-suka Jokowi. Dan bandul memang sedang berpihak pada Prabowo, maka mengarahkan Golkar dan PAN ke KKIR itu lumrah. Bolehlah jika lalu disimpulkan ekstrem, bahwa Jokowi sudah \"berpisah\" dengan PDIP, dan itu diperlihatkan dengan menguatkan KKIR. Meski memang dalam politik aliansi bergabungnya satu partai dengan partai lainnya, itu hal biasa bahkan bisa secepat membalik telapak tangan. Segalanya bisa terjadi, skenario babak-babak lanjutan pun kemungkinannya masih terbuka untuk tercerai berai satu dengan lainnya. PDIP jika masih punya marwah, tentu tidak akan tinggal diam melihat manuver Jokowi, melihat lagak \"petugas partai\" yang dibesarkan coba meninggalkan di ujung akhir masa jabatannya, dan di masa krusial akan eksistensi PDIP ke depan. Tapi soliditas PDIP saat ini memang tidak sekuat 2019 lalu, saat mencapreskan Jokowi untuk periode keduanya. Saat ini godaan pada PDIP itu berlapis. Muncul manuver di internal PDIP sendiri, kelompok yang tak menerima pencapresan Ganjar. Bisa dilihat dari manuver beberapa tokohnya yang terang-terangan memuji Prabowo itu lebih pantas menggantikan Jokowi sebagai presiden. Hal tabu itu bisa dilakukan pada masa PDIP di masa lalu, yang menganut falsafah tegak lurus bersama Megawati. Ditambah lagi gangguan eksternal yang menyengat PDIP--kasus BTS yang menyeret suami Puan Maharani, Happy Hapsoro--hal yang juga mustahil di masa lalu itu bisa menyentuh mengena keluarga Megawati. Dinamika politik sudah tidak lagi berpihak pada PDIP tanpa batas seperti di masa lalu, itu yang mesti dipahami Megawati. Jika masih berlagak seperti Megawati yang dulu, yang bisa mengendalikan sang \"petugas partai\", maka tidak mustahil hasilnya berbalik mengenaskan. Seiring itu muncul pula riak-riak kecil manuver dari PPP, yang diwakili politisi seniornya Arsul Sani. Minta ketegasan PDIP mencawapreskan Sandiaga Uno. Jika tidak, maka PPP akan berpikir untuk pindah koalisi. Meski akhirnya Arsul Sani \"diadili\" partainya dengan mengatakan, bahwa itu suara pribadinya, bukan suara resmi partai (PPP). Tapi tetap saja manuver itu tidak berdiri sendiri, tapi punya korelasi bandul endorse yang beralih dari Ganjar ke Prabowo. Tapi gertak sambal PPP ini ditantang balik petinggi PDIP, dipersilahkan jika PPP akan hengkang. Prabowo dengan Gerindra-nya pastilah sumringah melihat bandul istana memihaknya, dan itu jerih atas pengabdian tanpa batas pada Jokowi. Kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala pun dilakukan agar Jokowi lebih melihatnya ketimbang melihat Ganjar. Semua itu dilakukan Prabowo Subianto, agar ia terpilih sebagai penerus orde keberlanjutan Jokowi. Sepertinya itu akan berhasil. Tapi tetap saja dinamika politik akan bisa berubah kapan saja, dan Prabowo harus terus tetap merawat kemesraan tanpa batas, itu jika ingin tetap dalam radar pilihan Jokowi. Nyebur-nya Golkar dan PAN ke KKIR dan PPP bersama koalisi PDIP, itu apakah sampai basah kuyup. Artinya, apa juga diikuti oleh konstituen di bawah, yang itu riil suara penyumbang kemenangan, kok rasanya tidak demikian. Mayoritas konstituen PAN dan PPP khususnya, bisa jadi juga Golkar, itu auranya memilih Anies Baswedan. Tapi jika saja yang dibutuhkan KKIR khususnya, dan itu Prabowo Subianto, sekadar banyaknya jumlah partai yang mendukungnya, itu lain soal. Itu bisa diibaratkan Koalisi Keranjang Telur. Akan tetap disebut keranjang telur, meski tak ada isi telur di dalamnya. Sekadar keranjang, namun tanpa isi. Memilih capres tidak identik dengan memilih partai pendukungnya. Tapi jika partai politik memilih capres berdasar suara konstituennya, maka itu berdampak signifikan dengan memilih partai itu. Begitu pula sebaliknya, jika abai dengar suara konstituen, maka partai bersangkutan ditinggal konstituennya. Artinya, siap-siap hengkang dari Senayan. Lalu untuk apa sampai partai politik memilih capres yang bukan suara konstituennya, ini soal yang semua pastilah tahu. Malas ah jika mesti mengulang-ulang kasus yang tak tersentuh hukum--kasus minyak goreng, hutan dan seterusnya--dan itu menjerat ketua umum partai bersangkutan, jadi sandera politik selamanya. Duh Gusti...**
POPULER
