ALL CATEGORY
Investasi "Jancukan" di Pulau Rempang
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila JANCUK adalah bahasa arek Surabaya. Bahasa ini sangat multi arti dan tergantung suasana hati saat mengucapkannya. Menurut Kamus Daring Universitas Gadjah Mada , istilah “jancuk, jancok, diancuk, diancok, cuk, atau cok\" memiliki makna “sialan, keparat, brengsek (ungkapan berupa perkataan umpatan untuk mengekspresikan kekecewaan atau bisa juga digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan atas suatu hal yang luar biasa)”. Berkaitan dengan judul tulisan ini lebih tepat umpatan sialan ,keparat, brengsek .jadi benar-benar kecewa melihat tragedi pulau Rempang yang semena -mena dan arogan terhadap rakyat nya . Dan dengan sangat jelas Polisi, TNI, aparat pemerintah melanggar konstirusi. Mengapa sebab telah terjadi pelanggaran konstitusi dan juga terjadi pelanggaran HAM yang semua itu kata arek Surabaya jancukan! Siapa yang nggak merasa sakit hati jika ditipu dibohongi orang seperti ini jelas tidak pantas disebut pemimpin. Janji kampanye Jokowi tgl 7 April 2019: Di Batam \"Kampung tua akan disertifikatkan minimal 3 bulan\" dan jelas saja rakyat kampung tua mendukungnya dan Jokowi menang di Barelang. Kepercayaan warga kampung tua dgn menangnya suara Jokowi di Batam justru dibalas dengan penggusuran dan mengunakan cara -cara kekerasan yang melibatkan TNI Polri dan aparat setempat. Pepata Melayu Air Susu Dibalas dengan Air Tuba yang maknanya: ketika segala perbuatan baik malah dibalas dengan perbuatan buruk, itulah yang yerjadi di Kepulauan Rempang. Jelas-jelas TNI Polri dan aparat melanggar UUD pasal 28. Pasal 28A Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28G 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28A Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B 1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H 1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat di Rempang adalah melanggar HAM maka komisi HAM harus turun ke Rempang melakukan penelitihan atau bila perlu dilaporkan Komisi HAM dunia PBB agar siapa saja yang melakukan pelanggaran HAM bisa diselesaikan dengan Hukum yang berlaku Internasional. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi lagi pada tanah tanah ulayat yang dikuasai oleh Bangsa Indonesia Asli. Ya dengan kesadaran yang tinggi Muhammadyah dan NU sudah melakukan penolakan pembangunan dan Investasi China di Rempang maka ini harus menjadi enemi bagi bangsa ini terhadap investasi China jika bangsa ini tidak mau terjajah. Eco City itu proyek apa sih ? Tidak jelas terus siapa penghuni Eco City itu apa akan datang berbondong bondong rakyat RRC seperti yang terjadi di Morowali Mandar? Katanya mau dibangun pabrik Kaca terbesar dari China . Sudah kita rasakan jika investasi dari China maka yang terjadi akan datang jutaan rakyat China ke pulau Barelang terdiri dari Batam, Rempang, dan Galang . Dan yang Jancukan itu kok tega rakyat nya diusir demi akan datang nya rakyat RRC. Ini yang harus dipahami para petinggi itu jangan ngomong nya mau memblodozer ,mau memiting ,tidak punya sertifikat ,tinggal mengosongkan oleh sebab itu kalau kita mengatakan Jancukan itu pantas sebab kelakuan nya terhadap rakyat nya memang sudah arogan dan Jancukan! (*)
Konflik Proyek Eco City Rempang-Batam, antara Korupsi Tomy Winata dan Desakan Investor Cina
Oleh Faisal S. Sallatalohy - Mahasiswa S3 Hukum Trisakti MELETUSNYA konflik pembebasan lahan pengembangan proyek Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, membuka cerita lama tertahannya kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 3,6 triliun. Korupsi melibatkan Tomy Winata (Bos Arta Graha) lewat PT Makmur Elok Graha (PT MEG) terkait penyelewengan izin lahan dan pengembangan proyek berkonsep \"Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif\" (KWTE) pada 2004 silam. Korupsi bermula ketika diterbitkan Surat DPRD kota Batam terkait investasi Pulau Rempang yang ditandatangani ketua DPRD, Taba Iskandar pada 17 Mei 2004. Surat tersebut berisikan rekomendasi 6 fraksi DPRD yang menyetujui PT MEG milik Tomy Winata sebagai pemegang konsesi pengembangan lahan Pulau Rempang. Sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya 26 Agustus 2004, Tomy Winata dan PT MEG menandatangani MOU kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam yang dipimpin Walikota Nyat Kadir Ismeth Abdullah. Teken MOU dilakukan di lantai 4 kantor walikota dan disaksikan pula oleh Gubernur Kepri waktu itu. Lewat MOU tersebut, PT MEG diberi hak guna bangunan dengan kuasa konsesi selama 30 tahun yang bisa diperjang 20 tahun dan 30 tahun sehingga berpotensi menjadi 80 tahun. Isi nota kesepaham menunjuk kewajiban PT MEG menyusun Development Plan pengembangan Kawasan Rempang seluas kurang lebih 17.000 hektare dan kawasan penyangga yaitu Pulau Setokok (kurang lebih 300 hektare) dan Pulau Galang (kurang lebih 300 hektare). Sementara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola (BP) Batam pun bertugas menyediakan tanah dan menerbitkan semua perizinan yang diperlukan PT MEG. Sesuai Perda Kota Batam No 17 tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam dan diperbarui dengan Perda No 3 tahun 2003 dinyatakan izin usaha Tomy lewat PT MEG meliputi gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik/elektronik. Sejak ditandangani MOU dan penyerahan hak konsesi kepada PT MEG di tahun 2004, proyek tersebut kandas, tidak berjalan. Di tahun 2007, terungkap kandasnya proyek disebabkan pemberian konsesi kepada PT MEG terindikasi korupsi dan merugikan negara senilai Rp 3,6 triliun. Terkait dugaan korupsi tersebut, Pada 14 November 2008, Tomy Winata diperiksa Bareskrim Polri selama 2,5 jam. Termasuk direktur PT MEG pun diperiksa. Setelah pemeriksaan tersebit, sampai hari ini, kerugian negara Rp 3,6 triliun di balik korupsi Proyek Pengembangan Pulau Rempang, lenyap, hilang begitu saja. Saat ini, tanpa ada proses hukum lebih lanjut, proyek ini kembali didesak realisasinya. Kekuatan uang Tomy Winata bergerak layaknya sihir yang menggerakkan tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato dan menteri investasi Bahlil Lahadalia. Tidak peduli ada kasus korupsi yang harus diselesaikan, Airlangga menggunakan kuasa jabatannya untuk menetapkan Tomy Winata lewat PT MEG kembali memegang konsesi untuk melanjutkan pengembangan proyek kepulauan Rempang setelah tertunda 18 tahun. Ambisi Tomy Winata diwujudkan Airlangga pada 14 April 2022 di kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Proyek ini dipaksa masuk dalam daftar Program Strategis Nasional 2023. Pemaksaan itu dilakukan lewat penerbitan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Model konsesinya masih sama. Hanya nama proyek saja yang diubah dari KWTE menjadi Pulau Rempang Eco-City. Tomy Winata lewat PT MEG ditetapkan membangun tiga pulau, yakni Rempang, Galang, dan Sempoko seluas 17.000 hektare untuk menjadi kota taman wisata dengan masa konsesi 80 tahun. Layaknya \"harta karun terpendam\", di tahap awal hingga 2040, Tomy siap gelontorkan Rp 29 triliun dari keseluruhan potensi investasi jumbo Rp 381 triliun dengan relasi cetak 186.000 tenaga kerja. Menariknya, Lewat Loby Tomy Winata, PT MEG berhasil membantu pemerintah meyakinkan perusahan terbesar asal Tiongkok, Xinyi International Investama Limited untuk berinvestasi senilai US$ 11,5 miliar, setara Rp 175 triliun. Rencana investasi Tiongkok ditindaklanjuti pada 28 Juli 2023 lalu dalam bentuk tanda tangan MOU oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Salah satu butir penting kesepakatan MOU: pemerintah wajib menyediakan atau memenuhi kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektare dengan penyerahan tanah clear and clean selama 30 hari. Penyerahan lahan terhitung sejak ditandanganinya MOU. Inilah penyebab utama pemerintah grasa-grusu, mendadak, tiba-tiba memaksakan pembebasan lahan Rempang secepatnya. Bertindak otoriter, gunakan kuasa aparat, membabi-buta, represif merampas lahan rakyat sehingga memunculkan konflik yang memakan banyak korban sipil. Lihatlah kelakuan pemerintah, mereka hanya memenuhi ambisi kepentingan Tomy Winata yang korup dan investor China dengan cara adu domba, bikin berkelahi aparat dan warga. Wajar masyarakat menolak, melawan. Lahan mereka yang di tempati sejak 1843 dirampas dadakan tanpa ada kejelasan ganti rugi dan kompensasi yang layak. Pertama, terkait janji relokasi 2.600 kepala keluarga yang tersebar di 16 kampung terdampak, mulai dari Kelurahan Sembulang dan Rempang. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah tipe 45 di atas kavling 500 M2 di Kelurahan Sijantung Pulau Galang. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembangunannya. 2.600 kepala keluarga yang dirampas lahannya, dipaksa sementara waktu tinggal di rusun BP Batam, Rusun Pemkot Batam dan Rusun Jamsostek. Sembari bermukim di situ, pemerintah berjanji akan membangun rumah yang dijanjikan. Masyarakat jelas menolak. Bagaimana dengan mata pencaharian mereka, bagaimana cara mereka melanjutkan hidup, penuhi kebutuhan tiap hari. Dipaksa tinggal menumpuk di Rusun tanpa ada alternatif penguatan ekonomi. Mau miskinkan, bikin kelaparan rakyat? Pemerintah menjanjikan jaminan biaya hidup Rp 1.034.636 per orang, terbatas hanya untuk 3 orang dalam satu Kepala Keluarga selama masa relokasi sementara. Mencakup semua kebutuhan hidup. Termasuk air, listrik, layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Bantuan tersebut, justru menjebak ratusan ribu orang hidup di bawah kategori hidup layak, di bawah garis kemiskinan. Masyarakat juga tidak sepenuhnya percaya akan janji itu. Pemerintah ini sudah terbiasa berbohong. Jangankan penuhi janji-janji manis itu, ganti rugi perampasan lahan saja tidak diberikan ke warga sampai hari ini. Bahkan dengan konyolnya, Kapolri menyebarkan kabar hoax, rakyat sudah terima ganti rugi. Ganti rugi dari mana? BP Batam saja ngaku belum memberi ganti rugi lahan ke masyarakat. Kenapa harus terburu-buru usir warga. Kenapa tidak selesaikan dulu pembangunan hunian dengan fasilitas tetap lengkap dengan sumber pemenuhan ekonomi layak seperti yang dijanjikan, sebelum direlokasi? Rakyat pasti sepakat dengan gagasan pembangunan pemerintah, tapi bukan begini caranya. Rampas lahan rakyat dengan cara-cara otoriter, dipaksa relokasi tanpa kepastian hunian keberlanjutan hidup layak. Alasan penolakan penting lainnya adalah eksitensi budaya dan ajaran melayu Islam yang ratusan tahun berjalan akan lenyap seketika. Digantikan budaya modern ala China yang sekuler dan anti Islam. Lihatlah development plan PT MEP yang bekerjasama dengan China. Orientasinya meliputi pengembangan gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik/elektronik. Termasuk lokasi aneka hiburan modern, arena ketangkasan kaliber dunia, mengimbangi pusat \"judi\" di Sentosa Island dan kawasan Marina Bay Singapura. Selain itu juga berorinetasi pada pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian\'s Economic Growth yang berkonsep \"Green and Sustainable City. Tomy dan pemodal China akan menjadikan Rempang sebagai pusat pengembangan fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar untuk memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Ujungnya, seperti kasus hilirisasi yang sudah-sudah, pribumi dijadikan jongos-babu atas nama penyerapan tenaga kerja dengan upah tak seberapa. China sukses merampok murah sumber energi baru terbarukan dengan ongkos murah dan jangka waktu ekploitasi 80 tahun. Seperti kasus hilirisasi nikel. Shame on you Joko !! (*)
Penggusuran Rakyat di Rempang Mudahkan China Wujudkan Klaim Wilayah Indonesia di LCS
Oleh Laksma TNI Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PULAU Rempang hanya sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau tiba- tiba saja mencuat ke ranah publik mengaduk-aduk perasaan karena bentroknya warga masyarakat dengan aparat polisi. Korban berjatuhan, termasuk anak-anak SD yang tidak berdosa diterjang gas air mata yang diletupkan aparat kepolisian tersebut. Tangispun pecah dari anak-anak dan tentunya juga orang tua mereka, pedih perih bukan cuma di mata, tapi sampai ke hati mereka yang paling dalam. Betapa tidak, bumi yang mereka diamin turun temurun, sejak ratusan tahun yang lalu, dipaksa harus mereka tinggalkan. Terbayanglah di mata harihari mendatang kehidupan yang suram dan penuh ketidakpastian karena harus tinggal di rumah pengungsian di rumah susun. Jangan bayangkan mereka tinggal di apartemen, mereka tinggal di rumah susun. Mereka tidak dapat lagi bersendau gurau dengan tetangga karena terkotak tembok rumah susun. Tidak ada lagi anak- anak yang berlarian bermain di halaman. Mereka tidak melihat lagi ayam mereka yang berkotek, suara ciap anaknya, atau ikan-ikan yang dapat mereka tangkap di tepian pantai. Mereka tercabut dari habitaon kehidupan mereka Pembangunan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City itu bakal menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah eksis mereka huni turun temurun sejak 1834, sejak republik ini belum berdiri. Mengapa Pemerintah tampak seperti begitu menggebu- gebu mengusir rakyatnya dari tanah leluhurnya, sehingga pemerintah dengan aparatnya yang bersenjata bentrok fisik untuk mengusir rakyatnya yang seharusnya mereka lindungi. Pemerintah berniat melakukan pengembangan proyek pulau Rempang menjadi kawasan ekonomi hijau yang diminati oleh produsen kaca terkemuka asal China yakni Xinyi Glass Holdings Ltd. Komitmen investasi siap dikucurkan oleh Xinyi Glass Holding dalam proyek Rempang Eco-City tersebut. Komitmen investasi tersebut bahkan telah disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Indonesia dan China yang telah ditandatangani pada 18 Juli 2023 lalu. Pabrik kaca terbesar asal China Xinyi Glass Holdings Ltd tersebut mampu menyerap tenaga kerja sekitar 35 000 orang. Pengembangan proyek di Pulau Rempang yang mendatangkan investor dari China tersebut hendaknya jangan dilihat dari sisi hitung hitungan ekonomi saja. Banyak factyu or yang harus dipertimbangkan terutama masalah kehidupan penduduk selanjutnya yang harus direlokasi akibat pengembangan proyek tersebut. Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu yang menyangkut ”pertahanan dan kedaulatan negara”. Seperti kita ketahui, secara sepihak China mengklaim sebagian wilayah Indonesia di Laut China Selatan atau LCS berupa Nine Dash Line dan diperbarui dengan Ten Dash Line. Tindakan China ini dapat dianggap telah melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan yang strategis bagi Indonesia. Klaim sepihak Cina Nine atau Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km persegi atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga telah ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Klaim sepihak China ini masalah pertahanan negara yang mengancam kedaulatan Indonesia, itulah masalah besar China dengan Indonesia yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Pengembangan proyek di Pulau Rempang dengan mengundang perusahan besar asal China yakni Xinyi Glass Holdings Ltd yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 35 000 orang dapat menjadi ancaman tambahan atas klaim sepihak China Ten Dash Line. Potensi hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya akibat ekspansi China dapat benar benar terwujud bila bangsa Indonesia abai dan menganggap remeh claim China tersebut. Pulau Rempang atau lokasi berdirinya pabrik kaca terbesar asal China Xinyi Glass Holdings Ltd dapat secara perlahan dan sistematis berubah menjadi pangkalan aju militer China guna mewujudkan klaim China Ten Dash Line. Pulau Rempang menjadi pangkalan aju Militer China sangat pontensial mengingat Pulau Rempang berasa dikawasan yang sama dengan wilayah yang diklaim oleh China. Dengan alasan untuk kebutuhan fasilitas pabrik kaca Xinyi, mereka dapat saja dengan mudah membangun dermaga lengkap dengan fasilitas perbaikan kapal. Dengan demikian bukan hal yabg sulit bagi China menjadikan Pulau Rempang sebagai pangkalan aju armada lautnya guna mendapatkan sumber logistik bagi kekuatan armada Angkatan Laut China di LCS karena Pulang Rempang adalah lokasi yang sangat strategis, sangat berdekatan dengan Singapura sebagai rantai pasoknya. Armada Angkatan Laut China dapat saja sandar didermaga yg difasilitasi oleh Xinyi. Harus selalu diingat, bahwa Belanda dengan VOCnya masuk Indonesia kala itu adalah untuk kegiatan ekonomi atau berdagang, lalu berubah menjadi penjajah sampai 350 tahun karena ketersediaan pangkalan di Batavia (baca Jakarta). Mengapa demikian? Karena mereka sudah punya pangkalan aju di Batavia atau Jakarta. China bila masih menghargai Indonesia sebagai sahabat maka China harus mencabut klaimnya atas wilayah Indonesia yang telah ditetapkan oleh hukum laut Internasional. China tidak bisa secara sepihak mengklaim suatu wilayah yang berbatasan dengan negara lain apalagi telah ditetapkan oleh hukum yang diakui dunia. Indonesia harus punya keberanian untuk melawan tindakan China tersebut. Salah satunya dengan meninjau ulang semua kerja sama Indonesia dengan China, bahkan bukan itu saja, Indonesia menghentikan semua kerjasama dengan China selama China masih melakukan klaim wilayah Indonesia dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Untuk itu hentikan segera rencana pembangunan pabrik Kaca Xinyi China karena selain telah menyengsarakan rakyat juga berpotensi semakin mengancam kedaulatan wilayah Indonesia setelah klaim China Ten Dash Line. Bongkar isi perjanjian investasi tersebut, apa manfaat investasi tersebut bagi Indonesia, bukan sekedar menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai jongos atau buruh rendahan dinegerinya sendiri dipabrik itu. Indonesia tidak perlu takut melawan aksi China yang tidak menghargai kedaulatan negara lain yang telah diakui dunia, apalagi China ikut menandatangani hukum internasional tersebut. Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi klaim sepihak China tersebut, bukan hanya Indonesia yang kedaulatannya diancam oleh China. India, Malaysia, Vietman, Philipina dan Jepang adalah negara yang diklaim sepihak oleh China dalam Ten Dash Line. Untuk itu Indonesian tidak perlu ragu mengajak negera negara yang terdampak Ten Dash Line untuk bersinergi dalam menghadapi arogansi China tersebut. Surabaya, Sabtu 16 September 2024
LaNyalla Mengajak Anggota FKKPI Menggelorakan Semangat Kebangsaan
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) untuk senantiasa menggelorakan semangat kebangsaan dan nasionalisme berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. \"FKPPI sudah jelas, anak dari Purnawirawan TNI-Polri termasuk TNI-Polri yang masih aktif. Prajurit TNI dan Polri pasti memegang teguh Pancasila dan Sapta Marga dalam denyut nadinya. Sehingga putra-putrinya sudah seharusnya terdidik dalam suasana kebatinan yang sama,\" ujar LaNyalla dalam Dialog Kebangsaan di peringatan HUT ke-45 FKPPI Jawa Timur yang mengusung tema \"FKPPI Mempertahankan Keutuhan Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045\", di Surabaya, Sabtu. Senator asal Jawa Timur ini mengutip pernyataan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan betapa pentingnya semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. \"Ki Hajar Dewantara tahun 1928 sudah mengingatkan; Jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka mungkin mereka di masa depan akan menjadi lawan kita,\" kata dia. Karenanya ia mempertanyakan jiwa kebangsaan dan nasionalisme FKPPI jika ada anggotanya yang tidak ingin mempertahankan Pancasila sebagai falsafah dasar negara, atau bahkan rela jika bangsa ini meninggalkan Pancasila demi teori-teori demokrasi liberal ala barat. \"Karena banyak dari generasi muda, bahkan kaum intelektual yang menyederhanakan pandangannya, bahwa sistem demokrasi Pancasila identik dengan Orde Baru. Padahal Sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa tersebut sama sekali belum pernah kita terapkan secara benar. Baik di Era Orde Lama, maupun di Era Orde Baru,\" kata pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu. Ia menjelaskan sistem yang berasas pada Pancasila itu belum pernah diterapkan di era Orde Lama. Saat itu perjalanan bangsa ini diwarnai dinamika politik yang kuat. Bahkan sempat berganti sistem menjadi negara serikat. Pada akhirnya, melalui Dekrit 1959, Presiden Soekarno menjadikan sistem ini sebagai sistem demokrasi terpimpin. Begitu pula dengan Era Orde Baru, sistem ini tidak pernah diterapkan secara benar. Meskipun MPR RI adalah lembaga tertinggi negara yang memilih dan memberi mandat presiden, tetapi Presiden Soeharto mampu mereduksi kekuatan MPR sehingga menjelma sebagai kekuatan presiden. Bukan penjelmaan rakyat yang utuh. Karena partai politik saat itu dikerdilkan. Utusan Daerah disempitkan representasinya, dan Utusan Golongan ditunjuk oleh presiden. Pada Era Reformasi, masih kata dia, dengan dalih penguatan sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, pendekatan trias politica dan sebagainya, kemudian dilakukan Amandemen Konstitusi di tahun 1999-2002. \"Amandemen yang dilakukan bangsa ini pada tahun 1999 hingga 2002 telah menghasilkan konstitusi baru, sistem bernegara yang dijalankan sama sekali baru. Dan celakanya, konstitusi baru tersebut telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi dan norma hukum tertinggi. Karena justru menjabarkan nilai- nilai individualisme dan liberalisme,\" ungkap pria yang pernah menjadi ketua umum PSSI itu. Pria asli Bugis itu mengajak semua komponen bangsa untuk kembali ke sistem pemikiran para pendiri bangsa, yakni sistem yang sesuai dengan watak dasar bangsa kepulauan yang super majemuk ini. \"Yaitu sistem yang mengikat antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita sempurnakan melalui Amandemen dengan teknik Adendum,” ujar dia. Ia juga menyampaikan bahwa dari Dialog Kebangsaan FKPPI Pusat pada 12 September lalu yang disimpulkan oleh Profesor Yudi Latif, telah disepakati bahwa FKPPI Pusat mendukung gerakan untuk kembali ke fitrah negara Pancasila dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui amandemen dengan teknik adendum. \"Jadi sudah seharusnya FKPPI di Jawa Timur dan FKPPI di seluruh Indonesia mengikuti kesepakatan tersebut. Kita semua harus solid,\" ajak dia. Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menyampaikan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI. Dalam proposal tersebut, selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN, serta penegakan hukum dan HAM. Sementara itu, Ketua PD 13 KB FKPPI Jawa Timur, Priyo Effendi, mengucapkan Terima kasih atas wejangan LaNyalla. Menurut Priyo, LaNyalla merupakan orang yang penuh nasehat, penuh kenangan baginya maupun bagi FKPPI Jawa Timur. \"LaNyalla telah berbuat untuk orang banyak, juga untuk FKPPI. Beliau adalah orang yang konsisten. Bung Nyalla orang lempeng yang sekarang sudah jadi pemimpin. Kita Doakan semakin naik derajatnya. Saya ini bukan hanya kenal lama, juga kenal baik. Beliau jujur, sederhana dan lurus,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Presiden: Indonesia Cari Pemimpin yang Cinta Negara-Rakyat untuk Maju
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan bangsa Indonesia harus mencari pemimpin yang mencintai negara dan rakyat, agar bisa mewujudkan Indonesia maju 2045.\"Tahun 2045, kita sudah masuk negara maju, lihat nanti, tapi dengan catatan kita mendapatkan pemimpin yang benar, yang betul, yang cinta pada negara, rakyatnya, itu yang kita cari,\" kata Joko Widodo dalam acara Rembuk Nasional Persaudaraan Solidaritas Merah Putih (Solmet) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Dia mengingatkan apabila dalam tiga periode kepemimpinan ke depan yakni tahun 2024, 2029, 2034, Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang benar, maka Indonesia bisa melompat menjadi empat besar negara maju dunia.\"Oleh sebab itu, saya sampaikan hati-hati dalam menentukan kepemimpinan nasional 2024. Karena menyangkut 273 juta rakyat di 17 ribu pulau. Pada tiga periode kepemimpinan nasional ke depan ini sangat menentukan, di 2024, 2029, di 2034 ini sangat menentukan sekali,\" jelasnya.Jokowi kembali menekankan bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang bisa membawa Indonesia melompat menjadi negara sejahtera.\"Ada yang tidak mau sejahtera? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Semua kita ingin sejahtera, oleh sebab itu saya sangat hargai, terima kasih atas yang tadi telah disampaikan, tegak lurus, nggak usah saya lanjutkan, tegak lurus sudah nangkap semuanya kan,\" jelasnya.(sof/ANTARA)
Pemenangan "AMIN" Semakin Maksimal Dengan Dukungan PKS
Surabaya, FNN - Bakal calon Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar optimistis upaya pemenangan pasangan bakal capres-cawapres Anies-Muhaimin (AMIN) berjalan maksimal setelah masuknya dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Dewan Pimpinan Pusat PKS menambah pasukan terutama di basis-basis kekuatan PKS,\" kata Muhaimin yang kerap dipanggil Cak Imin usai menghadiri acara penyematan gelar honoris causa kepada Mendes PDTT Prof (HC) Dr (HC) Abdul Halim Iskandar di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu.Cak Imin menyebut beberapa basis kekuatan PKS meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan beberapa wilayah di Sumatera. Keberadaan basis kekuatan PKS itu siap dimaksimalkan bersama bakal calon Presiden RI Anies Baswedan untuk memenangkan konstelasi politik 2024.\"Paling tidak modal awal dari partai-partai pendukung ini setidaknya 39 juta suara,\" ucapnya.Muhaimin juga menjelaskan upaya pemenangan di wilayah Provinsi Jawa Timur diterapkan dengan mengacu pada tiga aspek berbeda, yakni budaya, struktur PKB, dan milenial.\"Tiga segmen ini yang akan dikonsentrasi oleh PKB,\" katanya.Menuurut Cak Imin, PKB juga mengincar target suara dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, kesamaan pandangan soal strategi pemenangan terus dibahas.\"Di Jawa Timur terus dengan menggerakkan kader, menggerakkan seluruh potensi kami,\" ujarnya.Dia menambahkan kondisi koalisi partai pendukung pasangan \"AMIN\" solid dan siap meraup suara nahdliyin sebanyak mungkin.\"Minimal 50 sampai 70 persen,\" katanya.Cak Imin berharap jumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan bisa terus bertambah, dengan masuknya pihak-pihak anyar untuk melengkapi kekuatan pada Pilpres 2024. Kini koalisi tersebut diisi Partai NasDem, PKB dan PKS.\"Pasti kami berharap ada partai lain untuk bergabung,\" tuturnya.Sebelumnya, Rapat Majelis Syura PKS secara resmi memberikan restu kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat menyatakan keputusan Rapat Majelis Syuro kesembilan yang digelar itu meresmikan pasangan Anies-Muhaimin sebagai pasangan yang diusung pada Pilpres 2024.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Namun, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10-16 Oktober.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pintu Koalisi Perubahan Masih Terbuka untuk Demokrat
Jakarta, FNN - Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan pintu Koalisi Perubahan akan terus terbuka untuk kembali bekerjasama dengan Partai Demokrat.\"Jadi kita sangat terbuka, bahkan dalam berbagai kesempatan Pak Anies dan Pak Muhaimin sempat juga mengatakan memiliki harapan besar kepada Partai Demokrat, kalau pun tidak bersama-sama dengan koalisi, kita bekerjasama dalam agenda-agenda besar yang pasti kita memerlukan banyak tenaga,\" kata Sudirman Said di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu.Sudirman juga mengatakan membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh presiden dan wakil presiden, karena itu pihaknya membuka pintu bagi semua pihak untuk membangun bangsa bersama Koalisi Perubahan.\"Membangun bangsa ini, menata bangsa ini, pekerjaan yang sangat besar sekali, tidak mungkin cukup diselesaikan oleh dua individu, namanya Capres-Cawapres begitu pun tiga partai,\" ujarnya.Pasangan bakal calon presiden (bakal capres) Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini diusung oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Dalam Pileg 2019, Partai NasDem mendapatkan 12,66 juta suara (9,05 persen) dan 59 kursi di DPR, PKB mendapatkan 13,57 juta suara (9,69 persen) dan 58 kursi dan PKS meraih 11,49 juta suara (8,21 persen) dan 50 kursi di DPR.Total perolehan suara ketiga parpol Koalisi Perubahan pada Pileg 2019 sebanyak 37,72 juta suara. Sementara itu, koalisi tiga parpol ini total memiliki 167 kursi atau jauh di atas ketentuan batas minimal 115 kursi di DPR sebagai syarat presidential threshold.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Namun, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10-16 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pernyataan Panglima TNI Soal Rempang: Kita Mulai Membaca Bagaimana Negara ini Menjadi Bengis
Jakarta, FNN - Pernyataan Panglima TNI Yudo Margono di media sosial soal buntut kericuhan Pulau Rempang, menuai berbagai reaksi dari publik, tak terkecuali dari akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Di sisi lain, meskipun saat ini Rempang dalam kondisi yang mulai menurun ekskalasinya, tapi tetap seperti masih ada potensi bara dalam sekam. Mengomentari pernyataan Panglima TNI, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (16/9/23) menyatakan, “Ini satu paradoks di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Belum pernah dalam sejarah selama reformasi ada pengerahan masif, sistematis, dari aparat. Jadi, kita melihat ke dalam upaya untuk membaca konflik agraria, di mana ada konflik agrarian, perebutan tanah, itu all out. Dari Wadas, Manado kemarin, di NTB, segala macam. Jadi, terlihat ada kebutuhan mendesak dari pemerintah dan oleh negara, untuk memastikan bahwa investasi itu tidak boleh tidak berhasil. Karena memang cuman itu memang andalan dari Presiden Jokowi.” Jadi, lanjut Rocky, kalau kita dengar misalnya statement Panglima yang menyatakan, “oke kalau 1000 turun ya kita turun 1000”, itu semacam frustasi juga. Untuk apa TNI nurunin seribu kalau rakyatnya seribu. “TNI turun karena wibawa TNI, bukan karena aparatnya. Polisi lain, polisi memang tugasnya adalah menghalangi secara fisik atau menghalau secara fisik atau membubarkan secara fisik, tapi TNI itu adalah simbol pertahanan negara tuh,” ujar Rocky. Hal itu tidak boleh terucap dari Panglima “kalau bekal rakyat 1000 kami 1000”. Rakyat dan TNI itu ibarat ikan dan air dan sejarahnya begitu di zaman kemerdekaan. Jadi, kalau sekarang ikan berkelahi dengan air, itu tidak masuk akal. Tetapi, Rocky juga memahami, mungkin Panglima sudah mulai jengkel karena masalahnya tidak bisa diselesaikan lewat negosiasi, misalnya, lewat meja perundingan. Jadi, TNI juga merasa bahwa bebannya terlalu berat sehingga mesti satu lawan satu. “Tetapi, sekali lagi, kita ingin supaya TNI itu betul-betul dihargai sebagai aparat pertahanan musuh dari luar, bukan musuh dari dalam. Bahwa ternyata masyarakat Melayu lebih radikal, misalnya, lebih kuat untuk bertahan dibandingkan dengan aparat polisi, itu yang kita sebut rumus sosiologinya begitu, orang yang mempertahankan haknya, dia nggak peduli dengan fisiknya atau bahkan dengan nyawanya bahkan,” ungkap Rocky. Hal ini berbeda dengan TNI. TNI memang didesain untuk melakukan attack satu kali supaya musuh lumpuh pada menit pertama. Tetapi, itu tidak boleh terjadi. “Kita mulai membaca bagaimana negara ini menjadi negara yang bengis, seluruh peralatan kekerasan dikerahkan di situ demi membela kepentingan yang disebut program strategis presiden. Tapi ini nggak mungkin diselesaikan dengan cara semacam itu. Mata kamera internasional ada di situ. CNN, Aljazera segala macam sudah ada di Rempang. Apakah Pak Jokowi mau ambil risiko itu, ya silakan. Dan kita akan melihat bagaimana seorang presiden di negara demokratis akhirnya memakai kekerasan,” ungkap Rocky. Rocky berharap ada upaya negosiasi lagi, kalau kekerasan itu dinyatakan sebagai bentuk penyelesaian terakhir. Tetapi, bagaimana sikap Melayu, ini soal sejarah. Ini yang mesti dipahami oleh pemerintah. Ini soal sejarah, soal hak eksistensial seseorang untuk menempuh jalur hidupnya, bahkan dengan kekerasan atau dengan menolak diiming-imingi keuntungan material. Dalam diskusi dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa sejarah panjang republik kita mesti kita ingat bahwa memang ada hak rakyat yang ditelantarkan dan ada juga hak dari orang yang terdesak untuk melakukan perlawanan. Rocky ingin agar hal itu dipahami oleh pemerintah kita, terutama oleh TNI, karena ucapan Panglima itu seperti ancaman, walaupun di belakang ancaman itu ada semacam kelelahan. “Jadi, kira-kira itu yang kita mesti baca psikologi Panglima TNI yang merasa bebannya kok berat betul dan mungkin dengan sedikit kejengkelan ya sudah kita selesaikan, tapi kan bukan itu yang hendak diucapkan. Tetap saya anggap Panglima TNI punya cadangan psikologi yang menganggap bahwa tidak boleh TNI itu berhadap-hadapan dan bahkan melawan rakyat. Apalagi head to head,” ujar Rocky.(ida)
Jokowi Akan Jatuh Tersungkur Lebih Cepat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih PERJUANGAN masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Rempang - Galang Riau yang cukup berat karena harus berhadapan dengan bangsanya sendiri yang sedang berkuasa dan kesurupan akibat dari pengaruh kekuatan besar penjajah gaya baru, akan menorehkan sejarah baru di tanah air. Sesanti masyarakat Melayu \"lebih baik mati berdiri ketimbang mati berlutut\" adalah sesanti tua yang telah dibuktikan sejak mereka berjuang melawan penjajah Belanda dan penjajah lainnya. Menghadapi keadaan sesulit apapun masyarakat Melayu tidak pernah melemah dan mundur. Persis seperti yang pernah di ucapkan *Frederick yang Agung* : \"Jangan terlalu suram memandang segalanya - langkah mundur pertama memberi kesan yang buruk, langkah mundur kedua berbahaya, langkah mundur ketiga menjadi fatal\". Semangat jihad melawan penjajahan dan kezaliman tidak pernah pudar dengan kemampuan spiritual dan fisiknya dibalut disiplin dan semangat ketangguhan yang luar biasa Ketanggungan, keberaniannya tidak pernah mengenal takut melawan penindasan. Sejarah Melayu akan kembali mengalami ujian melawan kekuatan penjajah gaya baru para bandar, bandit politik dan ekonomi saat ini yang semakin menggila justru mendapatkan back up penguasa yang sedang lingkung dan terkena jeratan gendamnya. Penguasa terlihat buta sejarah betapa heroiknya sepanjang masa waga Melayu membela tanah air dari penjajahan, dianggap sebelah mata akan dilawan hanya untuk kepentingan penjajah baru yang sekaligus akan mematikan warga pribumi di seluruh Nusantara. Hadirnya keyakinan dan kekuatan warga Melayu bisa terjadi karena seringnya menghadapi konflik /tantangan dalam situasi sulit bisa dilaluinya, melahirkan para pejuang yang gagah berani, tangguh dan heroik. Kekuatan yang hebat hadir karena dari pikiran dan sikapnya yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, dan tidak akan tunduk pada penguasa yang telah menjadi boneka negara lain. Kekuatannya masyarakat Melayu sangat besar adalah lahir dari keyakinan, sikap perjuangannya tidak mengenal takut, tidak ada krisis pemikiran , selalu siap menghadapi lawan yang akan datang, kapan dan dari manapun dalam keadaan apapun. \"Bara perlawanan warga Melayu akan meluas membakar semangat warga pribumi lainnya di seluruh Nusantara yang selama ini mengalah dan menyerah ketika tanah, hunian dan alam sekitarnya disergap alat kekuasaan kekuasaan negara. Gegap membara akan melakukan perlawanan dan kekuasaan boneka dipastikan akan jatuh tersungkur\". Melihat gelagat permainan kekuasaan Jokowi, dia sudah berada diambang mental yang goyah. Semua kita sudah bisa meraba ada kekacauan pikiran dan kebimbangan yang sangat dahsyat menghadapi resiko politik, ekonomi dan hukum yang semakin tidak menentu dan tidak bisa diprediksi. Kejatuhan terasa sudah dekat dan bisa datang setiap waktu sebelum berakhir masa jabatannya. Keadaan sedang berpacu dengan waktu, tidak hati-hati bisa terjadi Jokowi akan jatuh tersungkur lebih cepat. *****
Operasi "Menghabisi" Cak Imin dan PKB
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KINI, peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, ketum PKB yang akrab disapa Cak Imin. Pasalnya, bukan saja karena Cak Imin mendampingi Anies Baswedan, tapi lebih karena Cak Imin telah memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Baswedan. Setelah Cak Imin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan (black campign) terhadap Anies Baswedan, khususnya di kalangan Nahdhiyin Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya kandas. Operasi stigmatisasi Anies sebagai tokoh kontra-NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres Anies. Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, Anies dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrem kanan, kini berangsur mulai meredup. Pada akhirnya ini memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya. Secara substantif salah obyek. Meski Anies Baswedan telah lima tahun memimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah, tapi tidak cukup mempan untuk menghadapi gelombang operasi black campaign yang dijalankan secara sistemik dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru setelah Cak Imin bergabung, mata dan kesadaran publik mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka. Cak Imin telah mengubah peta pilpres 2024. Merapatnya Cak Imin ke Anies berhasil mengubah semua skenario pilpres, khususnya terhadap Anies. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah \"Habisi Cak Imin dan PKB\". Seorang kawan kasih info, bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Cak Imin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang memgaku terlibat dan terima dana. Setelah sukses menggagalkan Khofifah untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi tampaknya tidak terhadap Cak Imin. Secara politik, Cak Imin boleh dibilang satu kelas di atas Khofifah. Lebih matang karena lama telah menahkodai sebuah partai milik warga Nahdhiyin, yaitu PKB. Operasi untuk hancurkan Cak Imin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistemik. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dan pengungkitan kembali isu lama terkait kudeta di PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Cak Imin. Ini menjadi kesempatan bagi Cak Imin untuk membuka kotak pandora soal kudeta. Dari keterangan Cak Imin, tidak ada kudeta di PKB. Informasi Cak Imin sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik. Detail, jelas dan diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi. Pasca deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya (2/9), 70-80 persen peluru mulai fokus ditembakkan ke Cak Imin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain Cak Imin dan down grade PKB. Operasi untuk menghabisi Cak Imin dan PKB butuh effort lebih besar. Sebab, Cak Imin ketum partai PKB yang notabene pemilihnya adalah warga NU. Pemilih PKB cukup fanatik, militan dan solid. Dari sini operasi dimulai. Caranya? Pecah belah warga NU. Kabarnya, upaya ini akan dilakukan lebih gencar lagi. Mari kita lihat, kalau ini benar-benar terjadi, maka info tentang operasi itu layak untuk dipercaya. Warga NU tidak semua pilih PKB. Ini betul. NU itu khittah dan tidak berpolitik praktis. Ini juga betul. Semua warga Nahdhiyin tahu bahwa NU sebagai organisasi itu netral. Tapi kenapa narasi ini kenceng setelah Cak Imin dideklarasikan jadi cawapres Anies? Mengapa ada yang mengancam kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung Anies-Cak Imin? Cak Imin tidak mewakili NU secara struktural, ini juga betul. Tapi, apakah Cak Imin tidak mewakili warga Nahdhiyin? Apakah PKB tidak mewakili suara Nahdhiyin? Bukankah pemilih PKB hampir semuanya warga Nahdhiyin? Terus siapa yang dianggap mewakili kaum Nahdhiyin di partai dan pilpres 2024? Kalau nanti ada cawapres lain dari tokoh NU, mereka tentu layak disebut sebagai wakil dari kaum Nahdhiyin juga. Sama-sama mewakili kaum Nahdhiyin. Karena mengambil cawapres dari tokoh NU tujuannya memang ingin mendapatkan suara dari warga NU. Kan simple cara menyimpulkannya. Mengapa harus dipersoalkan? Kelebihan Cak Imin, dia punya mesin partai. Cak Imin telah puluhan tahun menyuarakan kepentingan warga Nahdhiyin melalui parlemen. Kalau bukan PKB, partai mana yang all out memperjuangkan kepentingan warga NU? Nah, ini butuh strategi kelas tinggi kalau mau operasi terhadap Cak Imin. Dengan operasi ini, akankah PKB terdown-grade suaranya? Atau justru ini menjadi spirit PKB untuk semakin solid. Jakarta, 16 September 2023
POPULER
