ALL CATEGORY
Puncak HUT ke-78 TNI Diagendakan di Monas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa puncak peringatan HUT ke-78 TNI diagendakan digelar di Monumen Nasional (Monas) dan hal itu siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Saya siap melaporkan ke Presiden, sementara kita siapkan di Monas, supaya masyarakat semua tahu, ikut menikmati HUT TNI ini,\" kata Yudo kepada awak media setelah berbicara dalam acara seminar nasional di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa acara HUT TNI akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, tetapi puncaknya terpusat di Monas. Monas menjadi pilihannya agar TNI dapat memperlihatkan alat utama sistem senjata (alutsista) kepada masyarakat.\"Nanti, kita selenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Nusantara, tetapi terpusat mungkin di Monas. Karena kalau di Istana kelihatannya kurang cukup untuk menempatkan alutsista,\" ujarnya.Dalam rangka menyambut HUT ke-78, TNI juga menyelenggarakan seminar nasional. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan seminar itu penting sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang strategis.Dalam kata sambutannya, Yudo mengatakan bahwa di usia ke-78, TNI harus merefleksikan diri dan terus mengembangkan kemampuan.\"Sebuah usia yang tidak muda, namun bila merefleksikan diri maka hingga saat ini perkembangan kekuatan TNI relatif berkembang lambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari segala keterbatasan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan TNI,\" tambahnya.Yudo menegaskan bahwa TNI tidak akan berpangku tangan dan terus bergerak maju dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta terus memperluas wawasan dalam rangka menyusun sebuah strategi pertahanan militer.\"Saya berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi masukan yang sangat bernilai bagi kita dalam menyusun dan mengembangkan sebuah strategi militer yang kita sebut dengan strategi pertahanan Nusantara (SPN),\" ujarnya.SPN adalah strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada.(ida/ANTARA)
Setelah Kasus Suap Universitas Lampung Kembali Menuai Aib Akademik
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik DISKUSI bertajuk \"Menatap Indonesia Maju: Tentang Masa Depan Global dan Middle Income Trap\" yang hendak digelar oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Auditorium Pascasarjana kampus setempat pada 14 September 2023 dibatalkan sepihak oleh Pimpinan Unila, sehingga acara diskusi harus diungsikan ke GSG Pahoman. Kecaman dan kritik keras pun berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk Direktur LBH Klasika Lampung yang menyebut penguasa di Unila rezim tirani. (rmollampung.id, 14 September 2023). Rocky Gerung sendiri mengatakan mimbar akademis bukan milik pejabat rektor atau pejabat dekan, karena mimbar akademik milik siapapun yang berpikir waras dan sehat. Kecuali itu, sikap melarang diskusi di kampus sangat naib, karena telah mengabaikan sekaligus menghina kaum intelektual yang menjadi semacam simbol dari kemuliaan masyarakat kampus. Artinya, preseden buruk ini bukan saja sangat memalukan warga kampus pada umumnya, tetapi juga warga masyarakat sekitarnya yang sepatutnya bangga dengan keberadaan kampus sebagai simbol peradaban manusia yang selayaknya dapat mengendus masa depan yang lebih baik. Preseden buruk ini telah menodai sejarah perjalanan peradaban di kampus yang selayaknya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi utamanya dalam berpikir dan merefleksikan diri guna menatap masa depan yang lebih baik dan lebih beradab. Apalagi temanya mengenai masalah ekonomi yang terus terasa menjadi beban bagi warga masyarakat. Sikap BEM Unila yang terap kekeh melaksanakan diskusi di tempat pengungsiannya -- GSG Pahoman -- patut dipuji serta terus dipantau, sebab biasanya akan mendapat tekanan dari pihak rektorat karena dianggap membandel atau sebagai pembangkang yang tak hendak menyerah terhadap larangan yang dilakukan. Sikap kekeh ini pun, kelak akan abadi dalam catatan sejarah, seperti sikap arogan pihak penguasa kampus yang telah mengingkari nazab kampus sebagai tempat pertukaran serta pertengkaran pendapat secara ilmiah yang terbuka. Padahal, idealnya pihak kampus Unila bisa menebus nama baiknya setelah tercemar oleh kasus suap yang sangat memalukan dan menjatuhkan pamor akademis perguruan tinggi yang semestinya menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak mulia manusia terpelajar yang sepatutnya dicerminkan oleh segenap civitas akademikanya yang ada. Sayang sekali nama besar kampus Unila tidak bisa dipulihkan oleh Prof. Lusmeilia Afriani bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Nairobi yang justru dinyatakan oleh Rocky Gerung telah melanggar konstitusi. Semestinya dengan acara yang bergengsi dan ilmiah itu, nama besar Unila sebagai perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dapat kembali dipulihkan setelah setelah kasus suap yang memalukan itu jadi terpuruk. Begitulah sialnya Universitas Lampung, setelah kasus suap, kini kembali menuai aib yang bernilai akademik. (*)
Puluhan Ribu TKA China Disiapkan untuk Industri Kaca dan Solar Panel Xinyi di Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti Pemerintah berkali-kali menyebut, Xinyi Group siap gelontorkan investasi Jumbo US$ 11,6 miliar, setara Rp 172 triliun untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, nilai investasi sebanyak itu nantinya akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini jelas tipu-tipu alias pembohongan publik. Investasi sebanyak itu harusnya bisa menyediakan lapangan kerja lebih dari 35.000 orang. Saya sependapat dengan bang Anthony Budiawan, terkait asumsi hitungan dengan merujuk pada Banchmark Internasional tentang number of jobs per US$ 1 Million of investment by sector (Nielsen Pincus). Secara sektoral, Benchmark Internasional merinci, setiap investasi US$ 1 juta di sektor energi, mampu menciptakan rata-rata 17-20 lapangan kerja baru. Jika nilai investasi Xinyi Group US$ 11,6 miliar, seharusnya mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Jadi kalimat Bahlil, cipta lapangan kerja baru hanya 35.000 orang adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata. Lihatlah selisihnya sangat besar, 165.000 lapangan kerja. Selisih ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi Cina tidak sebesar yang disampaikan. Kedua, memang relasi penciptaaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah menyediakan slot bagi para pekerja asing asal China. Saya lebih yakin pada kemungkinan yang kedua. Jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari China. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaannya menjalin komitmen investasi. Selama ini, Indonesia dan China memiliki kerja sama khusus dalam paket kerja investasi, dimana kesepkatan itu sangat menguntungkan Cina. Bahwa paket investasi yang ditawarkan Cina meliputi Uang, barang dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama investasi dikunci dalam keseluruhan paket tersebut. Cina tidak akan mau berinvestasi jika pembelian barang dan tenaga kerja bukan dari mereka. Merespons desakan paket investasi Cina tersebut, sejauh ini pemerintah bertindak layaknya jongos. Berbagai regulasi dan kebijakan disusun duntuk melegitimasi desakan syarat investasi Cina. Tercermin lewat regulasi terbaru, PP No 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pekerjaan yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Pasal tersebut adalah pasal karet yang sering digunakan sebagai celah oleh pemerintah untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing agar bisa menarik investasi dari Cina. Regulasi dan desakan paket investasi seperti ini, telah menjadikan Indonesia sebagai \"master and slave\", tuan dan budak di waktu yang sama. Konsekuensinya, negara didikte dan rakyat harus pasrah dibanjiri TKA Cina. Ini kenyataan yang sulit ditolak. Itulah gambaran Indonesia 5 tahun terkahir. Sebagaimana kasus banjirnya TKA Cina di berbagai sektor, terutama di industri tambang dan smelter semisal di Konawe dan Morowali. Data Kementrian Tenaga Kerja Juni 2022 mencatat, dari total 88.721 tenaga kerja asing di Indonesia, porsi terbesarnya didominasi TKA Cina 42,82 ribu pekerja atau 44,34%. Disusul Jepang di Posisi kedua 10,1 ribu pekerja (10,99%). Untuk kasus Xinyi Group di Pulau Rempang. Angka penguasaan lahannya menakjubkan. Jika benar-benar dikuasai, akan menjadi salah satu kasus penguasaan lahan produksi terbesar Cina dalam sejarah investasi Indonesia. Dari 17.000 ha lahan yang dipatok, dilepaskan 7.500 ha kepada Xinyi Group. Jumlah itu bahkan lebih luas dibanding total luas Lahan industri forenikel dan smelter Cina di Konawe yang hanya 5.500 ha. Sangat cukup menampung eksodus puluhan bahkan ratusan ribu pekerja Cina dalam rangka pengembangan industri kaca dan pasir silika untuk keperluan solar panel (PLTS) Untuk alasan inilah, pemerintah lewat mulut Bahlil menyenar kabar bohong. Nilai Investasi Xinyi Gorup US$ 11,6 miliar, dikatakan hanya mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi warga lokal. Simulasi Hitungan Banchmark Global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000. Saya menyimpulkan, angka tersebut sengaja dibuat rendah, dimanpulasi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja asing dari Cina. Inilah kewajiban yg harus ditunaikan pemerintah sebagai syarat desakan kesepakatan investasi dengan Cina. Paket investasi Cina bukan cuma jaminan mobilisasi uang, tapi juga barang dan tenaga kerja. Pemerintah tersandera. Jongos !!!
Stop Politik Dagang Sapi
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) PASCA bubarnya koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) dan koalisi kebangkitan Indonesia raya (KKIR), peta politik makin dinamis. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berharap menjadi pasangan Anies Rasyid Baswedan (ARB), Minggu (17/9/2023) bersama sang bapak, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang. Mereka disambut sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang telah bergabung dalam koalisi gemuk (Gerindra, PAN, Golkar, Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Prima). Pertemuan tersebut makin menarik karena sejumlah purnawirawan, pimpinan ABRI (TNI) di masa orde baru, pimpinan Pepabri saat ini juga hadir. Koalisi Parpol Pragmatis Meskipun pemilihan presiden (pilpres) secara langsung (sejak 2004) telah berlangsung empat (4) kali, namun hingga jelang pilpres 2024, sama sekali tidak ada kemajuan dalam penentuan koalisi (kerjasama) parpol. Publik tidak pernah diberi informasi terkait ide, gagasan, program politik, dan alasan membentuk koalisi. Bahkan dalam piagam koalisi yang dibuatpun tidak tercantum materi terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung pun diusulkan hanya berdasarkan hasil survei. Bukan karena rekam jejak yang menakjubkan atau karena prestasi selama menjadi pemimpin. Publik disuguhi dagelan politik dari para sutradara dan aktor yang hanya sibuk demi kepentingan politik jangka pendek. Saat membentuk koalisi, mereka asyik saling memuji, hingga tanda tangani piagam koalisi. Sewaktu koalisi bubar mereka saling memaki hingga ancam lapor polisi. Kelakuan elit politik persis sama dengan pernyataan Gus Dur saat menyebut DPR (Parpol) sebagai anak taman kanak-kanak (TK), bahkan turun menjadi kelompok bermain anak (playgroup). Kebutuhan dan kepentingan rakyat tidak masuk dalam alasan pembentukan maupun bubarnya koalisi. Orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan elit parpol dan bagi- bagi kursi semata. Sehingga tidak ada koalisi yang idiologis, strategis, kokoh jangka panjang. Hari ini selalu bersama, besok sudah berpisah, kemarin terlihat serasi, hari ini langsung cerai. Kualitas demokrasi kita sangat rendah, karena politisi tidak akrab dengan literasi dalam politik. Sehingga dinamika politik kita sepi dan kering dari hal- hal strategis dan menarik. SBY Turun Gunung Meski partai Demokrat belum resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai bacapres, namun SBY telah memberi isyarat awal Demokrat akan bergabung. Dukungan disampaikan SBY di tempat yang tidak jauh dari lokasi praktik korupsi anak buahnya dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional. SBY mengatakan: \"for you, Saya akan turun gunung\". Prabowo pun sigap merespons SBY, dan langsung berdiri, dengan sikap siap memberi hormat kepada SBY. Para peserta yang terdiri dari para elit politik nasional bertepuk tangan atas aksi \"turun gunung SBY\", menuntun AHY, putranya, lepas dari kegalauan pasca ditinggal bacapres ARB. SBY tidak membiarkan putranya AHY larut dalam kekecewaan, kegalauan panjang. SBY menuntun AHY \"move on\" dari sosok musang berbulu domba, ke sosok macan Asia, Prabowo. Aksi turun gunung SBY pun tidak sendirian, pilihan langkah politiknya diikuti para purnawirawan sepuh yang tidak pernah jauh dari kekuasaan. Reuni para jenderal yang turut menikmati kejayaan orde baru (orba) pun kembali berlangsung di Hambalang. Pertemuan Hambalang menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para jenderal didikan Soeharto. Reuni antara SBY, Wiranto, Hendropriyono, Agum Gumelar pun membuat Prabowo semringah. Prabowo dengan terbuka menyambut para koleganya dengan sikap hormat. Meski para jenderal tersebut pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari TNI. Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) membentuk dewan kehormatan perwira (DKP), dengan salah seorang anggotanya SBY. DKP menemukan delapan (8) pelanggaran Prabowo yang membuatnya diberhentikan dari prajurit TNI. Pasangan Belum Pasti ARB dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah sepakat membentuk koalisi dengan nama pasangan AMIN. Namun hingga didaftarkan secara resmi ke KPU RI belum dapat dipastikan apakah AMIN ikut bertarung. Pragmatisme politik masih terus menjadi ancaman, sepanjang belum diikat dalam pendaftaran. Tarik menarik kepentingan politik masih sangat mungkin terjadi perubahan mitra koalisi. Hanya PDIP satu- satunya partai politik (parpol) yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Sedangkan partai lain saling tergantung dan saling tersandera kepentingan politik jangka pendek. Sementara Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk belum berani menetapkan bacawapres. Prabowo masih sibuk menggalang dukungan dari berbagai pihak demi menambah kekuatan. Sedangkan Ganjar Pranowo (Ganjar) juga belum berani memutuskan bacawapres meski PDIP dapat mengajukan paslon tanpa berkoalisi. Para elit politik nasional masih saling menunggu, sebab tidak ada bacapres yang dominan, dan unggul dalam survei. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga batas akhir pendaftaran paslon. Mewujudkan Kedaulatan Politik Rakyat Dalam kondisi politik yang tersandera kepentingan pragmatis, maka rakyat sebagai aktor utama demokrasi harus keluar dari cengkeraman elit politik. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa rakyat harus memiliki keberanian untuk tidak memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) tanpa ide, gagasan, program politik yang jelas, terbuka. Kedua, bahwa rakyat harus berani menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang memberi hadiah atau janji baik uang, sembako, asuransi maupun fasilitasi pasar murah. Ketiga, bahwa rakyat harus menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menyampaikan program politik yang tidak masuk akal berupa BPJS Gratis, BBM Gratis, Makan Gratis, Bantuan Ibu Hamil. Keempat, bahwa rakyat harus menolak setiap upaya politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta eksploitasi ikatan-ikatan primordial dalam Pemilu yang dilakukan oleh parpol dan calon (presiden, legislatif, senator). Kelima, bahwa kedaulatan politik ada di tangan rakyat, maka saatnya memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menjadikan rakyat sebagai alasan dan tujuan dalam bernegara. Maka parpol dan calon yang memiliki program politik pro rakyat lah yang harus dipilih. Kornas mengirim pesan dari rakyat, bahwa satu- satunya cara menang Pemilu 2024 adalah dengan berhenti memunggungi rakyat. (*)
Ambisi Bisnis PLTS Luhut, Erick Thohir, dan Salim Group di Pulau Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik) TERKAIT konflik penggusuran lahan Pulau Rempang, masyarakat banyak menaruh perhatian pada Tomy Winata dan Xinyi Group. Ada dalang lain yang lebih berpengaruh. Ada ambisi bisnis lain yang lebih rakus: keterlibatan TBS Group milik Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi) dan Adarao Group milik keluarga Erick Tohir (Menteri BUMN). Luhut dan Erick adalah dua menteri kabinet Jokowi yang turut memainkan peranan penting di balik tragedi perampasan lahan warga pulau rempang. Jejak ambisi bisnis keduanya dapat ditelusuri lewat proses MOU Singapura dan Indonesia yang ditandatangani Luhut dan Senior Minister Singapura yang juga Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean terkait kerja sama bilateral energi terbarukan pada 16 Maret 2023 lalu. Salah satu poin penting MOU, yakni kesediaan Indonesia mengekspor listrik bersih energi surya via Batam. Dalam kesepakatan bisnis ini, ada bagian penting yang membuat luhut marah-marah. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, Luhut memaki pihak Singapura dengan sebutan \"brengsek\". Kemarahan Luhut dipicu keputusan akhir Singapura yang hanya mau mengimpor listrik tenaga surya dari Indonesia, tapi tidak mau berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekosistem solar sistem di Pulau Rempang, Batam. Menariknya, dari MOU tersebut dibentuk pula konsorsium Indonesia yang akan bertanggung jawab terhadap produksi listrik tenaga surya yang akan diekspor ke Singapura. Sebagai pemimpin delegasi, Luhut membawa dan menyertakan sejumlah perusahan energi nasional. Di antaranya: Adaro Energy milik Keluarga Erick Tohir, Medco energy milik Salim Group dan Keluarga Paniogoro serta TBS Group Milik Luhut sendiri. Sedangkan dari pihak Singapura ada Cepel Corporation yang bertanggung jawab menyediakan layanan jasa jaringan distribusi listrik dari PLTS yang dikembangkan konsorsium Indonesia via batam lewat jalur bawah laut. Masalahnya, tiga perusahan yg mewakili konsorsium Indonesia, tidak memiliki cukup modal, kompetensi dan pengalaman bangun PLTS yang ditopang ekosistem solar panel. Melobi ke sana ke mari, ketemu juga jalannya. Pada tanggal 28 Juli 2023, pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Xinyi Group menandatangani MOU di Chengdu. Xinyi Group adalah perusahan asal Cina dengan reputasi dan pengalaman pengembangan solar panel kelas global. Sebagaimana yang direncanakan, Xinyi Group akan diberi 7.500 ha lahan Pulau Rempang untuk mengembangkan Industri Pasir Silika yang dipisahkan dari kursa untuk dijadikan sebagai alternatif bahan baku lempengan sel panel surya. Prosesnya, pasir silika dicairkan dan dikonversi sebagai wafer dan akan menjadi solar panel fotovoltaik. Selanjutnya, panel surya fotovoltaik beperan sebagai komponen utama PLTS yang berfungsi menyerap dan mengkonversi energi matahari atau cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, Xinyi Group juga berperan membangun industri kaca yang dibutuhkan sebagai salah satu komponen vital panel surya. Kaca dibutuhkan sebagai reflectror untuk metode pengoptimalan sel surya. Sejauh ini, dalam pengembangan PLTS di Indonesia, kebutuhan tekhnologi panel surya fotovoltaik, masih dimpor dari China. Inilah alasan utama pemerintah mendesak keterlibatan Xinyi Group untuk pengembangan panel surya dengan memanfaatkan sumber daya pasir silika Pulau Rempang. Tentu saja, kehadiran Xinyi Group sangat membantu Luhut, Erick, Salim Group serta keluarga Paniogoro dalam pengembangan PLTS untuk produksi listrik bersih yang akan dijual untuk memenuhi 4 giga watt kebutuhan listrik Singapura. Direncanakan, panel surya fotovoktaik yang dikembangkan Xinyi Group di Pulau Rempang, selanjutnya dipasok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLTS yang dibangun TBS Group, Adaro, dan Medco Group. Inilah jejak ambisi bisnis para bandit di bawah pimpinan Luhut dan Erick Tohir. Sengaja memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk suksesi bisnis pribadi. Jadi kampanye proyek Rempang Eco-City sebagai pusat pengembangan industrialisasi, bisnis dan pariwisata untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal, hanyalah judul. Substansinya tetap kepentingan bisnis oligarki global dan lokal. Pantas saja, pemerintah dan aparat sangat all out mengerahkan kekuatan dengan pola otoriter merampas lahan, memaksa warga kosongkan lahan. Bahkan di-ultimatum Pulau Rempang Harus Kosong tgl 28 September. Shame on you !!!
Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik SURAT Terbuka Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengingatkan agar waspada terhadap konspirasi gelap di balik investasi yang patut diduga sebagai invasi itu. Karenanya, surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo ini bersifat urgen dan mendesak untuk mendapat perhatian sesegera mungkin, sebelum semuanya terlanjur terlambat dan menjadi sesal yang berkepanjangan untuk ditanggung oleh warga bangsa Indonesia di masa mendatang. Rencana besar PT Makmur Elok Graha (MEG) membuat para bandar besar menaruh curiga tentang kepentingan terselubung di balik investasi besar tersebut. Akibatnya benturan antara bandar tidak dapat terhindari, bukan disebabkan oleh investasi, tetapi tentang konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi itu. Jadi masalah pokok di Pulau Rempang, kata Sri Eko Sriyanto Galgendu yang juga dia tulis dalam bentuk \"Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo\" masalah pokoknya adalah konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi tersebut. Karenanya, perebutan untuk menguasai jaringan penyelundupan internasional, narkoba dan perjudian serta jaringan miras hingga tempat hiburan dan prostitusi, sungguh sangat menggiurkan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Rempang. Surat Terbuka berjudul \"Telik Sandi Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang dan Kewaspadaan Nasional\" yang ditujukan Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh Rakyat Indonesia, dibacakannya di hadapan wartawan serta kesempatan podcast tertanggal 18 September 2023. Inti dari isi surat terbuka itu adalah rasa keprihatinannya atas conflic of interest yang terjadi di Pulau Rempang dan berlarut larut sampai sekarang. Kecuali itu juga, atas perintah Presiden Joko Widodo pula, Pulau Rempang itu harus segera dikosongkan paling lambat sampai 28 September 2023, sejak perintah itu dikeluarkan. Dampak terusan berseliweran statement para pejabat yang tidak pantas dan tidak patut dalam tutur katanya untuk menjadi konsumsi publik. Bahkan ada pejabat yang tidak paham dengan duduk permasalahan yang sebenarnya, ikut nimbrung berbicara masalah di Pulau Rempang yang sesungguhnya tidak sesederhana itu dari apa yang ada dibalik investasi konspirasi gelap itu. Lebih runyam lagi, conflict of interest ini, telah membuat para pejabat dan aparat dijadikan alat untuk dipakai dan diadu domba oleh pihak bandar-bandar besar yang sedang bertarung berebut kekuasaan bisnis di Pulau Rempang. Terjebaknya para pejabat dan aparat digunakan sebagai alat ini juga digunakan untuk kepentingan bandar besar yang lebih besar lagi dibalik kamuflase bisnis itu. Jadi sikap arogan hendak membolduser Penduduk Kampung Tua di Pulau Rempang itu tidak perlu terjadi. Karena memang tidak bijak dan tidak manusiawi, imbuh Sri Eko Sriyanto Galgendu. Karena menurutnya, inti dari \"Surat Terbuka Kepada Presiden ini juga ingin menegaskan bahwa warga masyarakat Rempang tidak menolak investasi, tetapi menolak kepentingan \"silent invasi\" yang dibawa Tomy Winata dari China. Jadi upaya \"Telik Sandi\" ikut memantau masalah yang terjadi di Pulau Rempang, karena adanya indikasi dari benturan dalam pertikaian perebutan kekuasaan antara bandar yang telah lama berkuasa di Wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya, dengan bandar besar baru yang ingin memperluas wilayah invasinya di Indonesia. Dalam surat terbuka itu, Sri Eko Sriyanto Galgendu menyebut dengan masuknya PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai anak perusahaan PT Artha Graha Network (AG Network) yang bekerjasama dengan Perusahaan Xinyi Glass Holding Ltd, untuk mendirikan pabrik produsen kaca terbesar kedua di dunia, setelah yang ada di China akan mengucurkan nilai investasi sebesar Rp 387 triliun. Yang patut dicermati juga, ungkap Sri Eko Sriyanto Galgendu, gairah perebutan kekuasaan usaha bisnis di Batam dan sekitarnya itu, karena proyeksi strategis masa depan jika Ibu Kota Negara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu kelak terwujud. Maka posisi Kepulauan Riau dengan titik sentral Pulau Rempang, akan memiliki nilai bisnis sekaligus politis. Dan posisi Kepulauan Riau sendiri relatif dekat dengan Laut China Selatan yang telah berulang kali dipersengketakan. Pembacaan surat terbuka yang langsung disampaikan oleh Koordinator Presidium Forum Negarawan dihadapan sejumlah wartawan ini, pun ditayangkan secara meluas melalui Podcast dengan kata pembuka yang menyitir pepatah lama: perkelahian dua ekor gajah, telah membuat pelanduk mati di tengah pertarungan yang seru itu, kata lelaki asal Solo yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) ini, dengan gaya teaterikalnya yang cukup dramatis dan puitis. \"Konspirasi investasi Terselubung ini yang perlu diwaspadai. Maka itu, pemerintah mesti waspada dan hati-hati\", tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu menegaskan lewat surat terbukanya. Karena atas dasar keprihatinan dan kecemasannya itulah ia merasa perlu dan merasa wajib untuk menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Kecenderungan dari para bandar memang, imbuh pengusaha kuliner yang terbilang sukses di kawasan Jakarta Pusat ini, dapat dipastikan akan selalu mengatas namakan kepentingan rakyat. Karena memiliki posisi strategis untuk digunakan sebagai bemper atau bantalan bagi para bandar tersebut. (*)
Staquf dan Yaqut Makin Norak
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Tersentak gara-gara langkah Cak Imin jadi cawapres Anies, membuat Jokowi sangat panik dan kelimpungan. Kepanikan juga melanda Prabowo dan Megawati. Dalam keadaan panik itulah, Jokowi buru-buru memanggil Ketua PBNU Yahya Staquf yang masih setia kepada Jokowi (malam-malam). Isi pembicaraan bisa ditebak tentang strategi \"menjatuhkan\' Anies-Cak Imin dan menjauhkan Kaum Nahdliyyin dari Cak Imin (PKB). Dari sinilah awal Staquf dan Yaqut bikin narasi-narasi blunder, lucu, dan menggelikan. Apa pun narasi yang dibangun oleh kedua manusia \"pendukung fanatik\" Jokowi ini, tidak bakal dipercaya masyarakat bahkan dijadikan bahan ledekan, terutama tentang capres pemecah belah, politik identitas, jual agama untuk politik, dan kata-kata bid\'ah yang dukung Anies-Cak Imin. \"Kenekatan\" Cak Imin gabung Anies adalah fakta yang sangat mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya oleh Jokowi. Langkah Cak Imin ini makin membuyarkan semua skenario Jokowi untuk menjegal Anies setelah sebelumnya Surya Paloh juga hengkang dari koalisi pemerintah. Hengkangnya Cak Imin dari kendali Jokowi membawa pengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan Jokowi: Pertama, Cak Imin tahu betul segala kebusukan Jokowi dan rezimnya, terutama permainan kecurangan di Pilpres 2019. Jokowi tentu sangat khawatir kalau-kalau Cak Imin dan Surya Paloh buka-bukaan rahasia dapur Jokowi di Pengadilan dan membeberkan semua rahasia itu. Jika itu dilakukan Cak Imin, mampuslah sudah perjalanam politik Jokowi. Gertakan Jokowi melalui KPK Firly Bahuri untuk mentersangkakan Cak Imin bakal mental (gagal). Surya Paloh dan Cak Imin siap untuk \"menghanxurkan\" Jokowi jika sampai rezim Jokowi bikin ulah kepada Anies dan Cak Imin. Kedua, Cak Imin sebagai representasi NU kultural memiliki massa yang sangat besar di kalangan nahdhiyyin. Berbeda dengan PBNU Yahya Staquf yang didukung NU struktural yang tidak signifikan, kekuatan NU kultural jauh lebih besar daripada NU struktural yang saat ini arahnya sudah makin melenceng. Jadi secara peta politik, bersatunya Anies - Imin telah menghimpun hampir seluruh kekuatan elemen bangsa : NU-Muhammadiyah, Cebong-Kampret, Nasionalis-Religius, dan berakhirnya pembelahan bangsa. Ketiga, bergabungnya Cak Imin dengan Anies menyempurnakan sisi kelemahan dan kekurangan Anies. Jika DKI, Banten, dan Jabar adalah basisnya Anies, maka Jateng dan Jatim dua provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah basisnya Cak Imin (Nahdhiyyin). Jadi duet Anies-Cak Imin hampir dipastikan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bahkan bisa satu putaran. Keempat, duet Anies-Cak Imin telah mematikan langkah Prabowo dan Ganjar. Prabowo yang telah \"menelantarkan\" Cak Imin sangat kecolongan dengan putusan Cak Imin gabung koalisi Perubahan. Sekarang mereka kelabakan dan sangat sulit untuk bisa menemukan cawapres yang bisa mengimbangi pipularitas Cak Imin. Tidak Yeni Wahid, tidak Mahfud MD, apalagi Eric Tohir. Siapa pun cawapres mereka dipastikan gagal. Kelima, Anies-Cak Imin adalah takdir Allah untuk mengakhiri kekuatan rezim Jokowi yang penuh kepalsuan. Pertemuan Anies-Cak Imin adalah keputusan takdir Allah Yang Maha Kuasa, sehingg dalam perjalanannya penuh keajaiban dan hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, duet Anies-Cak Imin adalah skenario Allah yang bakal menghancurkan skenario Jokowi dan oligarki taipan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan. Skenario apa pun yang akan dilakukan Jokowi dan rezimnya dipastikan akan digagalkan Allah. (*)
Jokowi Harus Cepat Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGGUSURAN etnis Melayu Rempang adalah puncak dosa dan penghianatan Jokowi. Kepada warga Rempang Jokowi telah menghianati janji kampanye untuk melakukan sertifikasi tanah warga. Ternyata semua omong kosong bahkan Menteri ATR/Ka BPN menjadikan alasan warga tak bersertifikat sebagai dasar penggusuran. BP Batam sendiri bermasalah dalam HPL nya. Begitulah model kemunafikan berat dalam berpolitik yang dilakukan demi China. Ya, demi MoU dengan China yang mensyaratkan pengosongan maka semua dilakukan. Bahkan dengan target 28 September sudah bersih dan kosong. Ratusan trilyun \"carrot\" China cukup menggiurkan dan membuat gelap mata Jokowi, Luhut, Erik dan pasukan keserakahan lainnya. Airlangga dan Bahlil pun ikut serta di garda depan. Yudo Margono sang algojo mendeklarasikan diri sebagai tukang piting rezim. Bila kita berada di tanah suci khususnya Madinah maka akan terdengar pedagang menawarkan barang dagangan dengan teriakan \"Jokowi, Jokowi\" untuk menarik perhatian jama\'ah Indonesia. Bahkan lucu juga ada teriakan \"Jokowi murah, Jokowi murah\" maksudnya barang itu harganya murah. Ternyata bacaan kini bagi bangsa adalah memang \"Jokowi murah\". Jokowi sebagai komoditas yang berharga murah dimata Xi Jinping sang \"kakak tua\". Iming-iming dana investasi membuat mabuk bahkan terkesan siap menjual kedaulatan negara. IKN yang sudah mulai tahap pembangunan awal rela dibuat nol dengan disain yang diserahkan sepenuhnya pada China. Mengerikan sekali bahwa konsep ibukota negara ditentukan oleh negara lain, Republik Rakyat China. Betapa murah harga bangsa yang hanya seharga kemasan \"MoU\". Persoalan investasi adalah salah satu kelemahan dan kebobrokan rezim Jokowi. Rempang menjadi kulminasi. Persoalan lain adalah korupsi yang merajalela, pembiaran atas pelanggaran HAM, politik dinasti, kriminalisasi, stigmatisasi umat beragama, kedok merakyat, naik harga-harga, bohong intensif, serta hutang luar negeri yang terus menggunung. Jokowi mendekati pemenuhan syarat untuk tumbang sebagaimana tumbangnya rezim-rezim dalam kesejarahan. Pertama, otoriter. Tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Lingkaran dalam membiaskan suara rakyat dengan jilatan yang mengandung racun. Kebenaran itu hanya kebijakan istana. Mempersetankan rakyat dan membungkam aktivis penyambung lidah rakyat. Kedua, kesenjangan gaya hidup. Raja dan para Menteri makan apa yang dimau. Dari makan apa hingga makan siapa. Hidup foya-foya atau bermewah-mewah. Rakyat susah makan, makan apa dan dari siapa. Daya beli rendah dengan tingkat pengangguran tinggi. Ada ibu di Tangsel terpaksa mencuri telur demi kebutuhan makan anak. Sementara Ibu-ibu pejabat menjadi \"madame deficit\" yang cekikikan pamer kekayaan. Ketiga, komprador asing. Raja yang menjadi bagian dari kepentingan penakluk negeri. Boneka yang dapat dimainkan termasuk diangkat dan dibanting. Ditekan agar mau mengangkat dan membanting target. Disuap dan dipelihara untuk tetap setia. Hidup dalam sandera permanen. Menggusur rakyat demi belas kasihan asing. Keempat, anak raja bloon dan plonga plongo dijadikan alat penjilat pantat ayahanda atau bunda nyonya besar. Sanjungan pada si anak dibuat-buat sebagai pemanis dan penyenang hati. Kehebatan palsu. Anak bloon pewaris tahta kerajaan adalah bom waktu bagi penumbangan oleh rakyat. Kelima, pengerahan aparat untuk menakuti dan menindas. Senjata melawan tangan kosong. Singa, ular dan kalajengking meneror kelinci, semut dan jengkerik. Aparat adalah alat negara yang dibiayai rakyat tetapi digunakand rezim untuk menekan rakyat. Agar rakyat tetap tidak berdaya dan dihantui rasa takut. Jika Jokowi memenuhi lima syarat tersebut di atas, berdasarkan hukum sejarah berbasis kausalitas, maka dipastikan Jokowi akan segera tumbang. Apalagi bila ia sudah merasa mampu untuk berbuat segalanya termasuk memata-matai partai politik. Arogansi dari kebodohan telah memuncak. Satu dua pukulan atau sentuhan akan mampu membuat kekuasaan berantakan. Istana sudah dalam posisi bertahan. Serangan-serangan semakin tidak beraturan. Rezim Jokowi yang kuat dalam kepalsuan kini berhadapan dengan kemarahan rakyat yang tidak mungkin dapat dibendung. Cepat atau lambat rakyat akan bergerak. Kini sudah dalam hitungan mundur. The final countdown. (*)
Kejagung Menangkap Tenaga Ahli Kominfo di PN Jakpus
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Selasa, menangkap Tenaga Ahli Kominfo Walbertus Natalius Wisang (WNW) usai memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Gedung Bundar Jakarta, menyebut upaya jemput paksa terhadap Walbertus dilakukan karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan. Informasi itu, kata Kuntadi, diperoleh penyidik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. \"Pada hari ini sekitar jam 12 siang tadi kami menerima informasi terkait adanya dugaan perbuatan seseorang, yaitu WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor,\" kata Kuntadi. Dengan adanya informasi itu, kata Kuntadi, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik Jampidsus untuk memastikan bahwa pemeriksaan Walbertus pada tahap penyidikan telah benar dan telah dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Walbertus pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara Rp8,32 miliar pada Selasa (23/5). Setelah memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh Walbertus pada saat tahap penyidikan sudah benar dan sesuai ketentuan undang-undang, maka penyidik langsung melakukan upaya paksa dan membawanya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk diperiksa. \"Setelah kami yakin bahwa keterangan tersebut adalah benar maka pada hari yang bersangkutan kami jemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan,\" kata Kuntadi. Menurut Kuntadi, pihaknya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap, apakah Walbertus memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. \"Atas tindakan tersebut kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat melakukan tindak pidana Pasal 21 atau Pasal 22 atau tidak,\" ujar Kuntadi. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan \"Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp 600 juta. Walbertus ditangkap usai menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Kuntadi menekankan, status Walbetus masih sebagai terperiksa. Penyidik juga mendalami dugaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.(sof/ANTARA)
KPK Mengumumkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tersangka Korupsi LNG
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (GKK alias KA) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau \"liquefied natural gas\" (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021.\"Menetapkan serta mengumumkan tersangkaGKK alias KA selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam.Demi kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Karen Agustiawan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.Dijelaskan Firli, perkara korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidakmelaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero.Perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 Triliun.Atas perbuatannya Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
POPULER
