ALL CATEGORY
Perkara Dugaan Korupsi di UNS Surakarta Masih Penyelidikan
Semarang, FNN - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan.\"Penanganan perkara ini masih tahap awal, masih mengumpulkan bukti dan mengujinya,\" kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono di Semarang, Rabu.Menurut dia, kejaksaan belum menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak atas perkara yang diselidiki tersebut.Hingga saat ini, lanjut dia, sudah 26 saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan itu.Ia menuturkan di antara para saksi yang diperiksa tersebut yakni dua orang pelapor.Selain itu, lanjut dia, Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho juga sudah dua kali dimintai keterangan.Menurut dia, tidak menutup kemungkinan rektor masih akan dimintai keterangan.Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta.Adapun perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp34,6 miliar.Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus.Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Melanjutkan Pemeriksaan Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, sebagai tersangka.\"Betul, saksi Windy Yunita Bastari Usman kembali hadir untuk melanjutkan pemeriksaan kemarin,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih detail mengenai informasi apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.Windy sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (19/9), usai diperiksa Windy tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan.\"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanak kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Penyidik Periksa Wulan Guritno Selama 5 Jam
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Wulan Guritno terkait dengan promosi judi online. \"Pemeriksaan tambahan terhadap WG (Wulan Guritno) sudah dilakukan kemarin selama kurang lebih 5 jam,\" kata Vivid. Dalam pemeriksaan tersebut, kata jenderal bintang satu ini, penyidik menanyakan lebih dari 40 pertanyaan kepada Wulan Guritno. \"Yang bersangkutan sudah menjawab 42 pertanyaan dari penyidik,\" ujar Vivid. Wulan Guritno diinformasikan kembali ke Bareskrim Polri pada hari Selasa (19/9) pukul 18.50 WIB. Kedatangan ibu tiga anak tersebut dalam rangka pemeriksaan lanjutan terkait dengan permintaan klarifikasi atas promosi judi online pada tahun 2020. Sebelumnya, pada hari Kamis (14/9), Wulan Guritno sudah diperiksa oleh penyidik dan menjawab 23 pertanyaan. Wulan lantas meminta penundaan karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Pemeriksaan kembali dilanjutkan pekan ini, Wulan hadir memenuhi tanggung jawabnya melanjutkan pemeriksaan tadi malam. Dittipidsiber Bareskrim Polri mengimbau para artis, selebgram, dan influencer untuk tidak melakukan promosi judi online karena dampak dari judi online sudah meresahkan masyarakat. Salah satu dampak judi online, kata dia, dapat memicu terjadi tindak pidana lainnya. Misalnya,gara-gara kecanduan judi online membuat seseorang melakukan tindak kejahatan lainnya (mencuri atau menjual diri, bahkan ada yang nekat bunuh diri). Sepanjang 2023, Dittipidsiber Bareskrim Polri sudah melakukan pengungkapan 77 kasus judi online dengan jumlah tersangka 130 orang. Pada tahun 2022, tercatat 610 kasus yang diungkap dengan 760 tersangka.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Menggelar Rapat Sore Ini
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar akan melakukan rapat pukul 15.00 WIB di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan bahwa rapat tersebut akan terbagi menjadi tim-tim kecil.\"Untuk tim kecil hukum, akan rapat di NasDem Tower pukul 15.00 WIB. Untuk tim lainnya, masing-masing mereka akan tentukan lokasi dan tempatnya,\" ujar Tobas, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa tim kecil hukum akan melakukan rapat di NasDem Tower. Sementara itu, tim lainnya menentukan lokasi pertemuannya sendiri.Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkapkan tim kecil hukum akan membahas terkait dengan ihwal teknis. Meski begitu, Tobas enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai detail pertemuan tersebut.\"Rapatnya soal teknis saja, tidak hal tertentu dan tidak ada konferensi pers. Hanya rapat tim kecil biasa,\" katanya.Untuk diketahui bahwa Anies diusung Koalisi Perubahan telah mendapat dukungan tiga partai politik dari parlemen, yaitu NasDem dengan 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS.Dengan demikian, Anies berpeluang lolos presidential threshold dengan adanya 167 kursi parlemen yang mengusung. Selain itu, dia juga didukung satu partai di luar parlemen yang lolos dan akan mengikuti Pemilu 2024, yakni Partai Ummat.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Strategi Khusus untuk Antisipasi Ancaman
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa Indonesia memerlukan strategi khusus dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan perkembangan lingkungan.\"Kondisi geografis kepulauan Indonesia merupakan kekhasan yang membutuhkan kedekatan yang holistik dan cara berfikir sistem untuk dapat menyusun suatu strategi pertahanan yg bersifat kuat semesta dualistik. Semesta yang berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional yang disusun dalam komponen pertahanan utama cadangan dan komponen pendukung,\" kata Yudo Margono di Jakarta, Rabu.Yudo menyampaikan hal itu dalam sambutan di acara seminar nasional dalam rangka HUT ke-78 TNI bertema Strategi Pertahanan Nusantara di Jakarta Pusat. Seminar ini juga diharapkan bisa menjadi pijakan yang kokoh bagi TNI dalam mengembangkan dan memberikan rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas di masa depan.Yudo mengatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan dua benua dan samudra serta sumber kekayaan yang melimpah menyebabkan Indonesia memiliki nilai strategis dan penting dalam konteks geopolitik dan geostrategis dunia.\"Kita semua menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi sangat strategis sebagai neksus perdagangan dunia. Di mana 30-40 persen total perdagangan dunia melintasi Indonesia,\" kataYudo menambahkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa masyarakat pada globalisasi dan modernisasi, yang tidak saja mengaburkan ancaman.Menurut dia, perkembangan ilmu juga dapat mengubah cara-cara menghadapi ancaman terhadap negara yang bersifat militer, tetapi juga nonmiliter, bahkan hibrida.\"Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah menunjukkan bahwa potensi untuk terjadinya invasi militer suatu negara masih bersifat faktual. Perang Rusia-Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi tanda peringatan atau alarm bagi kita untuk membangkitkan kembali kesadaran pentingnya pertahanan sebuah negara dengan ancaman invasi,\" ungkapnya.Dia mengatakan ancaman perang di suatu negara pasti ada. Oleh karena itu, TNI harus memiliki strategi dalam mengantisipasi ancaman tersebut.\"Ancaman perang tetap ada. Oleh sebab itu, TNI perlu merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman potensial, dampak faktual, dan menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan kekuatan dalam rangka mengantisipasi ancaman di masa depan,\" ujarnya.Seminar nasional ini diikuti seluruh perwira TNI di wilayah barat, tengah, timur dan secara online serta Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, kementerian, lembaga dan non kementerian, serta perguruan tinggi.(ida/ANTARA)
Puncak HUT ke-78 TNI Diagendakan di Monas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa puncak peringatan HUT ke-78 TNI diagendakan digelar di Monumen Nasional (Monas) dan hal itu siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Saya siap melaporkan ke Presiden, sementara kita siapkan di Monas, supaya masyarakat semua tahu, ikut menikmati HUT TNI ini,\" kata Yudo kepada awak media setelah berbicara dalam acara seminar nasional di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa acara HUT TNI akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, tetapi puncaknya terpusat di Monas. Monas menjadi pilihannya agar TNI dapat memperlihatkan alat utama sistem senjata (alutsista) kepada masyarakat.\"Nanti, kita selenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Nusantara, tetapi terpusat mungkin di Monas. Karena kalau di Istana kelihatannya kurang cukup untuk menempatkan alutsista,\" ujarnya.Dalam rangka menyambut HUT ke-78, TNI juga menyelenggarakan seminar nasional. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan seminar itu penting sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang strategis.Dalam kata sambutannya, Yudo mengatakan bahwa di usia ke-78, TNI harus merefleksikan diri dan terus mengembangkan kemampuan.\"Sebuah usia yang tidak muda, namun bila merefleksikan diri maka hingga saat ini perkembangan kekuatan TNI relatif berkembang lambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari segala keterbatasan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan TNI,\" tambahnya.Yudo menegaskan bahwa TNI tidak akan berpangku tangan dan terus bergerak maju dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta terus memperluas wawasan dalam rangka menyusun sebuah strategi pertahanan militer.\"Saya berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi masukan yang sangat bernilai bagi kita dalam menyusun dan mengembangkan sebuah strategi militer yang kita sebut dengan strategi pertahanan Nusantara (SPN),\" ujarnya.SPN adalah strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada.(ida/ANTARA)
Setelah Kasus Suap Universitas Lampung Kembali Menuai Aib Akademik
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik DISKUSI bertajuk \"Menatap Indonesia Maju: Tentang Masa Depan Global dan Middle Income Trap\" yang hendak digelar oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Auditorium Pascasarjana kampus setempat pada 14 September 2023 dibatalkan sepihak oleh Pimpinan Unila, sehingga acara diskusi harus diungsikan ke GSG Pahoman. Kecaman dan kritik keras pun berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk Direktur LBH Klasika Lampung yang menyebut penguasa di Unila rezim tirani. (rmollampung.id, 14 September 2023). Rocky Gerung sendiri mengatakan mimbar akademis bukan milik pejabat rektor atau pejabat dekan, karena mimbar akademik milik siapapun yang berpikir waras dan sehat. Kecuali itu, sikap melarang diskusi di kampus sangat naib, karena telah mengabaikan sekaligus menghina kaum intelektual yang menjadi semacam simbol dari kemuliaan masyarakat kampus. Artinya, preseden buruk ini bukan saja sangat memalukan warga kampus pada umumnya, tetapi juga warga masyarakat sekitarnya yang sepatutnya bangga dengan keberadaan kampus sebagai simbol peradaban manusia yang selayaknya dapat mengendus masa depan yang lebih baik. Preseden buruk ini telah menodai sejarah perjalanan peradaban di kampus yang selayaknya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi utamanya dalam berpikir dan merefleksikan diri guna menatap masa depan yang lebih baik dan lebih beradab. Apalagi temanya mengenai masalah ekonomi yang terus terasa menjadi beban bagi warga masyarakat. Sikap BEM Unila yang terap kekeh melaksanakan diskusi di tempat pengungsiannya -- GSG Pahoman -- patut dipuji serta terus dipantau, sebab biasanya akan mendapat tekanan dari pihak rektorat karena dianggap membandel atau sebagai pembangkang yang tak hendak menyerah terhadap larangan yang dilakukan. Sikap kekeh ini pun, kelak akan abadi dalam catatan sejarah, seperti sikap arogan pihak penguasa kampus yang telah mengingkari nazab kampus sebagai tempat pertukaran serta pertengkaran pendapat secara ilmiah yang terbuka. Padahal, idealnya pihak kampus Unila bisa menebus nama baiknya setelah tercemar oleh kasus suap yang sangat memalukan dan menjatuhkan pamor akademis perguruan tinggi yang semestinya menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak mulia manusia terpelajar yang sepatutnya dicerminkan oleh segenap civitas akademikanya yang ada. Sayang sekali nama besar kampus Unila tidak bisa dipulihkan oleh Prof. Lusmeilia Afriani bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Nairobi yang justru dinyatakan oleh Rocky Gerung telah melanggar konstitusi. Semestinya dengan acara yang bergengsi dan ilmiah itu, nama besar Unila sebagai perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dapat kembali dipulihkan setelah setelah kasus suap yang memalukan itu jadi terpuruk. Begitulah sialnya Universitas Lampung, setelah kasus suap, kini kembali menuai aib yang bernilai akademik. (*)
Puluhan Ribu TKA China Disiapkan untuk Industri Kaca dan Solar Panel Xinyi di Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti Pemerintah berkali-kali menyebut, Xinyi Group siap gelontorkan investasi Jumbo US$ 11,6 miliar, setara Rp 172 triliun untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, nilai investasi sebanyak itu nantinya akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini jelas tipu-tipu alias pembohongan publik. Investasi sebanyak itu harusnya bisa menyediakan lapangan kerja lebih dari 35.000 orang. Saya sependapat dengan bang Anthony Budiawan, terkait asumsi hitungan dengan merujuk pada Banchmark Internasional tentang number of jobs per US$ 1 Million of investment by sector (Nielsen Pincus). Secara sektoral, Benchmark Internasional merinci, setiap investasi US$ 1 juta di sektor energi, mampu menciptakan rata-rata 17-20 lapangan kerja baru. Jika nilai investasi Xinyi Group US$ 11,6 miliar, seharusnya mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Jadi kalimat Bahlil, cipta lapangan kerja baru hanya 35.000 orang adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata. Lihatlah selisihnya sangat besar, 165.000 lapangan kerja. Selisih ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi Cina tidak sebesar yang disampaikan. Kedua, memang relasi penciptaaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah menyediakan slot bagi para pekerja asing asal China. Saya lebih yakin pada kemungkinan yang kedua. Jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari China. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaannya menjalin komitmen investasi. Selama ini, Indonesia dan China memiliki kerja sama khusus dalam paket kerja investasi, dimana kesepkatan itu sangat menguntungkan Cina. Bahwa paket investasi yang ditawarkan Cina meliputi Uang, barang dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama investasi dikunci dalam keseluruhan paket tersebut. Cina tidak akan mau berinvestasi jika pembelian barang dan tenaga kerja bukan dari mereka. Merespons desakan paket investasi Cina tersebut, sejauh ini pemerintah bertindak layaknya jongos. Berbagai regulasi dan kebijakan disusun duntuk melegitimasi desakan syarat investasi Cina. Tercermin lewat regulasi terbaru, PP No 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pekerjaan yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Pasal tersebut adalah pasal karet yang sering digunakan sebagai celah oleh pemerintah untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing agar bisa menarik investasi dari Cina. Regulasi dan desakan paket investasi seperti ini, telah menjadikan Indonesia sebagai \"master and slave\", tuan dan budak di waktu yang sama. Konsekuensinya, negara didikte dan rakyat harus pasrah dibanjiri TKA Cina. Ini kenyataan yang sulit ditolak. Itulah gambaran Indonesia 5 tahun terkahir. Sebagaimana kasus banjirnya TKA Cina di berbagai sektor, terutama di industri tambang dan smelter semisal di Konawe dan Morowali. Data Kementrian Tenaga Kerja Juni 2022 mencatat, dari total 88.721 tenaga kerja asing di Indonesia, porsi terbesarnya didominasi TKA Cina 42,82 ribu pekerja atau 44,34%. Disusul Jepang di Posisi kedua 10,1 ribu pekerja (10,99%). Untuk kasus Xinyi Group di Pulau Rempang. Angka penguasaan lahannya menakjubkan. Jika benar-benar dikuasai, akan menjadi salah satu kasus penguasaan lahan produksi terbesar Cina dalam sejarah investasi Indonesia. Dari 17.000 ha lahan yang dipatok, dilepaskan 7.500 ha kepada Xinyi Group. Jumlah itu bahkan lebih luas dibanding total luas Lahan industri forenikel dan smelter Cina di Konawe yang hanya 5.500 ha. Sangat cukup menampung eksodus puluhan bahkan ratusan ribu pekerja Cina dalam rangka pengembangan industri kaca dan pasir silika untuk keperluan solar panel (PLTS) Untuk alasan inilah, pemerintah lewat mulut Bahlil menyenar kabar bohong. Nilai Investasi Xinyi Gorup US$ 11,6 miliar, dikatakan hanya mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi warga lokal. Simulasi Hitungan Banchmark Global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000. Saya menyimpulkan, angka tersebut sengaja dibuat rendah, dimanpulasi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja asing dari Cina. Inilah kewajiban yg harus ditunaikan pemerintah sebagai syarat desakan kesepakatan investasi dengan Cina. Paket investasi Cina bukan cuma jaminan mobilisasi uang, tapi juga barang dan tenaga kerja. Pemerintah tersandera. Jongos !!!
Stop Politik Dagang Sapi
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) PASCA bubarnya koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) dan koalisi kebangkitan Indonesia raya (KKIR), peta politik makin dinamis. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berharap menjadi pasangan Anies Rasyid Baswedan (ARB), Minggu (17/9/2023) bersama sang bapak, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang. Mereka disambut sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang telah bergabung dalam koalisi gemuk (Gerindra, PAN, Golkar, Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Prima). Pertemuan tersebut makin menarik karena sejumlah purnawirawan, pimpinan ABRI (TNI) di masa orde baru, pimpinan Pepabri saat ini juga hadir. Koalisi Parpol Pragmatis Meskipun pemilihan presiden (pilpres) secara langsung (sejak 2004) telah berlangsung empat (4) kali, namun hingga jelang pilpres 2024, sama sekali tidak ada kemajuan dalam penentuan koalisi (kerjasama) parpol. Publik tidak pernah diberi informasi terkait ide, gagasan, program politik, dan alasan membentuk koalisi. Bahkan dalam piagam koalisi yang dibuatpun tidak tercantum materi terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung pun diusulkan hanya berdasarkan hasil survei. Bukan karena rekam jejak yang menakjubkan atau karena prestasi selama menjadi pemimpin. Publik disuguhi dagelan politik dari para sutradara dan aktor yang hanya sibuk demi kepentingan politik jangka pendek. Saat membentuk koalisi, mereka asyik saling memuji, hingga tanda tangani piagam koalisi. Sewaktu koalisi bubar mereka saling memaki hingga ancam lapor polisi. Kelakuan elit politik persis sama dengan pernyataan Gus Dur saat menyebut DPR (Parpol) sebagai anak taman kanak-kanak (TK), bahkan turun menjadi kelompok bermain anak (playgroup). Kebutuhan dan kepentingan rakyat tidak masuk dalam alasan pembentukan maupun bubarnya koalisi. Orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan elit parpol dan bagi- bagi kursi semata. Sehingga tidak ada koalisi yang idiologis, strategis, kokoh jangka panjang. Hari ini selalu bersama, besok sudah berpisah, kemarin terlihat serasi, hari ini langsung cerai. Kualitas demokrasi kita sangat rendah, karena politisi tidak akrab dengan literasi dalam politik. Sehingga dinamika politik kita sepi dan kering dari hal- hal strategis dan menarik. SBY Turun Gunung Meski partai Demokrat belum resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai bacapres, namun SBY telah memberi isyarat awal Demokrat akan bergabung. Dukungan disampaikan SBY di tempat yang tidak jauh dari lokasi praktik korupsi anak buahnya dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional. SBY mengatakan: \"for you, Saya akan turun gunung\". Prabowo pun sigap merespons SBY, dan langsung berdiri, dengan sikap siap memberi hormat kepada SBY. Para peserta yang terdiri dari para elit politik nasional bertepuk tangan atas aksi \"turun gunung SBY\", menuntun AHY, putranya, lepas dari kegalauan pasca ditinggal bacapres ARB. SBY tidak membiarkan putranya AHY larut dalam kekecewaan, kegalauan panjang. SBY menuntun AHY \"move on\" dari sosok musang berbulu domba, ke sosok macan Asia, Prabowo. Aksi turun gunung SBY pun tidak sendirian, pilihan langkah politiknya diikuti para purnawirawan sepuh yang tidak pernah jauh dari kekuasaan. Reuni para jenderal yang turut menikmati kejayaan orde baru (orba) pun kembali berlangsung di Hambalang. Pertemuan Hambalang menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para jenderal didikan Soeharto. Reuni antara SBY, Wiranto, Hendropriyono, Agum Gumelar pun membuat Prabowo semringah. Prabowo dengan terbuka menyambut para koleganya dengan sikap hormat. Meski para jenderal tersebut pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari TNI. Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) membentuk dewan kehormatan perwira (DKP), dengan salah seorang anggotanya SBY. DKP menemukan delapan (8) pelanggaran Prabowo yang membuatnya diberhentikan dari prajurit TNI. Pasangan Belum Pasti ARB dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah sepakat membentuk koalisi dengan nama pasangan AMIN. Namun hingga didaftarkan secara resmi ke KPU RI belum dapat dipastikan apakah AMIN ikut bertarung. Pragmatisme politik masih terus menjadi ancaman, sepanjang belum diikat dalam pendaftaran. Tarik menarik kepentingan politik masih sangat mungkin terjadi perubahan mitra koalisi. Hanya PDIP satu- satunya partai politik (parpol) yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Sedangkan partai lain saling tergantung dan saling tersandera kepentingan politik jangka pendek. Sementara Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk belum berani menetapkan bacawapres. Prabowo masih sibuk menggalang dukungan dari berbagai pihak demi menambah kekuatan. Sedangkan Ganjar Pranowo (Ganjar) juga belum berani memutuskan bacawapres meski PDIP dapat mengajukan paslon tanpa berkoalisi. Para elit politik nasional masih saling menunggu, sebab tidak ada bacapres yang dominan, dan unggul dalam survei. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga batas akhir pendaftaran paslon. Mewujudkan Kedaulatan Politik Rakyat Dalam kondisi politik yang tersandera kepentingan pragmatis, maka rakyat sebagai aktor utama demokrasi harus keluar dari cengkeraman elit politik. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa rakyat harus memiliki keberanian untuk tidak memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) tanpa ide, gagasan, program politik yang jelas, terbuka. Kedua, bahwa rakyat harus berani menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang memberi hadiah atau janji baik uang, sembako, asuransi maupun fasilitasi pasar murah. Ketiga, bahwa rakyat harus menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menyampaikan program politik yang tidak masuk akal berupa BPJS Gratis, BBM Gratis, Makan Gratis, Bantuan Ibu Hamil. Keempat, bahwa rakyat harus menolak setiap upaya politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta eksploitasi ikatan-ikatan primordial dalam Pemilu yang dilakukan oleh parpol dan calon (presiden, legislatif, senator). Kelima, bahwa kedaulatan politik ada di tangan rakyat, maka saatnya memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menjadikan rakyat sebagai alasan dan tujuan dalam bernegara. Maka parpol dan calon yang memiliki program politik pro rakyat lah yang harus dipilih. Kornas mengirim pesan dari rakyat, bahwa satu- satunya cara menang Pemilu 2024 adalah dengan berhenti memunggungi rakyat. (*)
Ambisi Bisnis PLTS Luhut, Erick Thohir, dan Salim Group di Pulau Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik) TERKAIT konflik penggusuran lahan Pulau Rempang, masyarakat banyak menaruh perhatian pada Tomy Winata dan Xinyi Group. Ada dalang lain yang lebih berpengaruh. Ada ambisi bisnis lain yang lebih rakus: keterlibatan TBS Group milik Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi) dan Adarao Group milik keluarga Erick Tohir (Menteri BUMN). Luhut dan Erick adalah dua menteri kabinet Jokowi yang turut memainkan peranan penting di balik tragedi perampasan lahan warga pulau rempang. Jejak ambisi bisnis keduanya dapat ditelusuri lewat proses MOU Singapura dan Indonesia yang ditandatangani Luhut dan Senior Minister Singapura yang juga Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean terkait kerja sama bilateral energi terbarukan pada 16 Maret 2023 lalu. Salah satu poin penting MOU, yakni kesediaan Indonesia mengekspor listrik bersih energi surya via Batam. Dalam kesepakatan bisnis ini, ada bagian penting yang membuat luhut marah-marah. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, Luhut memaki pihak Singapura dengan sebutan \"brengsek\". Kemarahan Luhut dipicu keputusan akhir Singapura yang hanya mau mengimpor listrik tenaga surya dari Indonesia, tapi tidak mau berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekosistem solar sistem di Pulau Rempang, Batam. Menariknya, dari MOU tersebut dibentuk pula konsorsium Indonesia yang akan bertanggung jawab terhadap produksi listrik tenaga surya yang akan diekspor ke Singapura. Sebagai pemimpin delegasi, Luhut membawa dan menyertakan sejumlah perusahan energi nasional. Di antaranya: Adaro Energy milik Keluarga Erick Tohir, Medco energy milik Salim Group dan Keluarga Paniogoro serta TBS Group Milik Luhut sendiri. Sedangkan dari pihak Singapura ada Cepel Corporation yang bertanggung jawab menyediakan layanan jasa jaringan distribusi listrik dari PLTS yang dikembangkan konsorsium Indonesia via batam lewat jalur bawah laut. Masalahnya, tiga perusahan yg mewakili konsorsium Indonesia, tidak memiliki cukup modal, kompetensi dan pengalaman bangun PLTS yang ditopang ekosistem solar panel. Melobi ke sana ke mari, ketemu juga jalannya. Pada tanggal 28 Juli 2023, pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Xinyi Group menandatangani MOU di Chengdu. Xinyi Group adalah perusahan asal Cina dengan reputasi dan pengalaman pengembangan solar panel kelas global. Sebagaimana yang direncanakan, Xinyi Group akan diberi 7.500 ha lahan Pulau Rempang untuk mengembangkan Industri Pasir Silika yang dipisahkan dari kursa untuk dijadikan sebagai alternatif bahan baku lempengan sel panel surya. Prosesnya, pasir silika dicairkan dan dikonversi sebagai wafer dan akan menjadi solar panel fotovoltaik. Selanjutnya, panel surya fotovoltaik beperan sebagai komponen utama PLTS yang berfungsi menyerap dan mengkonversi energi matahari atau cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, Xinyi Group juga berperan membangun industri kaca yang dibutuhkan sebagai salah satu komponen vital panel surya. Kaca dibutuhkan sebagai reflectror untuk metode pengoptimalan sel surya. Sejauh ini, dalam pengembangan PLTS di Indonesia, kebutuhan tekhnologi panel surya fotovoltaik, masih dimpor dari China. Inilah alasan utama pemerintah mendesak keterlibatan Xinyi Group untuk pengembangan panel surya dengan memanfaatkan sumber daya pasir silika Pulau Rempang. Tentu saja, kehadiran Xinyi Group sangat membantu Luhut, Erick, Salim Group serta keluarga Paniogoro dalam pengembangan PLTS untuk produksi listrik bersih yang akan dijual untuk memenuhi 4 giga watt kebutuhan listrik Singapura. Direncanakan, panel surya fotovoktaik yang dikembangkan Xinyi Group di Pulau Rempang, selanjutnya dipasok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLTS yang dibangun TBS Group, Adaro, dan Medco Group. Inilah jejak ambisi bisnis para bandit di bawah pimpinan Luhut dan Erick Tohir. Sengaja memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk suksesi bisnis pribadi. Jadi kampanye proyek Rempang Eco-City sebagai pusat pengembangan industrialisasi, bisnis dan pariwisata untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal, hanyalah judul. Substansinya tetap kepentingan bisnis oligarki global dan lokal. Pantas saja, pemerintah dan aparat sangat all out mengerahkan kekuatan dengan pola otoriter merampas lahan, memaksa warga kosongkan lahan. Bahkan di-ultimatum Pulau Rempang Harus Kosong tgl 28 September. Shame on you !!!
POPULER
