ALL CATEGORY
Bakal Cawapres Ganjar Mengerucut ke Sandiaga dan Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan jika kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut menjadi dua nama yakni Sandiaga Uno dan Mahfud MD.\"Banyak yang bertanya kepada saya apakah nama-nama yang sudah pernah disebut termasuk oleh Mbak Puan (Puan Maharani), oleh Pak Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto) itu sudah mengerucut hanya ke dua nama, Pak Sandi sama Pak Mahfud,\" kata Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Meski demikian, Arwani mengaku belum bisa memastikan terkait informasi tersebut. \"Tetapi pasti nama-nama itu nanti akan terus mengerucut ya seiring dengan pembahasan di tingkat para ketum pengusung Ganjar. Jadi apa pun hasilnya dari pembahasan dan pengambilan keputusan itu,\" katanya.Dia hanya memastikan jika nama Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno masuk dalam pembahasan kandidat bakal cawapres Ganjar, sebagaimana amanat dari Rapimnas VI PPP.\"Kalau dasarnya dari pernyataan-pernyataan para tokoh parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan itu memang ada selalu nama Pak Sandi, sesuai dengan amanat Rapimnas VI PPP,\" ucapnya.Arwani pun mengaku pihaknya akan berkomitmen mengikuti tahapan proses penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar, sekalipun pada akhirnya bukan nama Sandiaga yang bersanding dengan Ganjar.\"Kami akan ikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, pengambilan keputusan siapa cawapres Ganjar nantinya, kami akan bersama mensukseskan apapun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,\" tuturnya.Sebelumnya, Senin (18/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
PDIP Menyebut Komunikasi Dengan Ridwan Kamil Tetap Jalan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap berjalan, meski sosok tersebut tidak lagi mungkin menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.\"Ya, komunikasi kan dilakukan multilevel. Pak Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempatkan benang merah perjuangan Bung Karno,\" kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.Hasto menyebut PDI Perjuangan tetap menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil salah satunya karena terdapat proyek di antara kedua pihak yang masih berjalan, yakni pembangunan Patung Bung Karno.\"Dulu saya datang diundang peletakan batu pertama, pembangunan Patung Bung Karno di tempat yang sangat strategis. Setelah ini, kan, ada in-progress. Nanti, kan, ada peresmian. Jadi komunikasi tetap dijalankan,\" katanya.Namun begitu, Hasto tidak bisa memastikan siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2024. Hal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Tapi terkait dengan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, itu nanti Ibu Megawati Soekarnoputri,\" kata dia.Hasto menjelaskan keluarnya nama Ridwan Kamil dalam bursa bakal cawapres Ganjar adalah karena PDI Perjuangan menghargai pilihan politik Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto.\"Kalau partai itu sudah menyatakan dukungannya kepada capres tertentu, otomatis ya secara etika politik harus dihormati oleh PDI Perjuangan dan Pak Ridwan Kamil kan merupakan bagian dari Partai Golkar yang sudah mendorong calon presiden, yaitu Bapak Prabowo,\" katanya.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Pernyataan Bahlil Lahadalia Patut Diduga Bohong
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia bilang Xinyi akan investasi USD11,8 miliar, dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Pernyataan Bahlil diduga tidak benar alias bohong. Menurut benchmark internasional, setiap investasi satu juta dolar AS akan menciptakan lapangan kerja rata-rata 19 orang. Untuk sektor energi solar panel akan menciptakan sekitar 16,37 lapangan kerja untuk setiap satu juta dolar AS investasi. Di Indonesia, jumlah lapangan kerja per 1 juta dolar AS investasi, atau sekitar Rp15 miliar, mungkin akan jauh lebih besar lagi: jauh lebih besar dari 20 orang tenaga kerja! Anggap, setiap investasi per satu juta dolar AS, atau Rp15 miliar, akan menciptakan 20 lapangan kerja, maka investasi 11,8 miliar dolar AS seharusnya menciptakan 236.000 tenaga kerja baru. Oleh karena itu, pernyataan Bahlil bahwa investasi Xinyi sebesar 11,8 miliar dolar AS hanya akan menyerap 35.000 tenaga kerja jauh dari kebenaran. Alias bohong. Ada dua kemungkinan. Investasi Xinyi tidak sebesar yang digembar-gemborkan itu, atau jumlah penciptaan lapangan kerja sengaja direndahkan, seharusnya lebih besar dari 58.000, tetapi mau dipenuhi dari rakyat Tiongkok? —- 000 —-
Iwan Fals Inginkan Perubahan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SIAPA yang tidak kenal Iwan Fals. Seorang legend dalam dunia musik. Penyanyi sekaligus pengarang lagu yang super produktif. Lagu-lagunya mampu membongkar situasi sosial dan bangsa yang tidak sedang baik-baik saja. Ketika situasi bangsa sedang keruh, lagu Iwan lahir. Setiap suasana kebatinannya terganggu, imajinasi Iwan muncul. Jadilah lagu. Lagu yang lahir dari suasana batin yang risau melihat fakta sosial dan suasana bangsa yang harus selalu diingatkan. Sesekali Iwan menulis lagu tentang cinta. Cinta ala Iwan yang tetap menjaga ego seorang lelaki bebas, nakal dan perkasa. Kadang sedikit jenaka. Iwan adalah Iwan dengan gaya khasnya. Saya menaruh Iwan sebagai orang Number One yang lagu-lagunya paling inspiratif. Jelang pemilu 2024, Iwan menelorkan lagu baru. Lagu tentang pemilu. Stressing poinnya ada pada kata \"perubahan\". Ini bagian liriknya: \"Setiap pemilu jangan lagi mau untuk memilih yang itu-itu\" \"Saat dirayu jangan sampai tertipu kalau tak mau hidupmu pilu\" \"Yang kita inginkan perubahan\" \"Perubahan bukan pergantian\". Mengapa Iwan menulis lagu tentang perubahan? Bukankah orang mengenal Iwan adalah pendukung Jokowi? Apakah ini tanda bahwa Iwan sedang berubah? Pemilu 2014, Iwan Fals dibaca publik sebagai musisi yang mendukung Jokowi. Bisa dipahami, karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Prabowo bagian dari Orde Baru. Orang lama yang pernah menjadi bagian dari penguasa. Iwan adalah musisi yang paling anti terhadap Orde Baru. Iwan nampaknya konsisten untuk tidak memberi ruang kepada orang-orang Orde Baru untuk berkuasa lagi di Era Reformasi. Cukup! Pemilu 2019, Iwan tetap mendukung Jokowi. Mungkin karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Meski semua tahu, banyak pendukung Jokowi yang kecewa setelah Jokowi memimpin selama lima tahun di periode pertama. Tapi tidak bagi Iwan. Jokowi dianggapnya lebih baik dari Prabowo. Maka, ia dukung Jokowi. Ini sikap politik Iwan. Jelas dan tegas. Pemilu 2024, Jokowi tidak nyapres. Sementara Prabowo nyapres lagi. Untuk yang ketiga kalinya. Dua kali gagal, yaitu pilpres 2014 dan 2019. Pilpres 2024 Prabowo nyapres lagi. Muncul lagu \"perubahan\" Iwan. Tampaknya Iwan ingin pemain baru, bukan pemain lama. Pemain baru yang mampu membawa ekspektasi perubahan. Kita tahu, tagline perubahan saat ini dibawa oleh Anies Rasyid Baswedan. Anies didampingi Muhaimin Iskandar. Orang lebih kenal dengan sebutan nama Cak Imin. Apakah dengan lagu \"perubahan\" itu artinya Iwan Fals mendorong para penggemarnya yang tergabung dalam organisasi OI (Orang Indonesia) itu untuk ikut andil dan ambil peran dalam lokomotif perubahan? Jakarta, 18 September 2023.
Pemerintah Frustasi, Panglima TNI Perintahkan Pasukan Piting Warga Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik NEGARA tampaknya makin jengkel dan frustasi menghadapi kerasnya penolakan warga Pulau Rempang yang tidak ikhlas tanah mereka ditampas pemerintah untuk kepentingan investasi asing China. Wajar pemerintah frustasi dan jengkel. Mereka dikejar kebutuhan pengosongan lahan yang sudah sangat mepet waktunya. 28 September, kurang dari 2 minggu. Jika warga tak bisa dibuat manut, maka pengosongan lahan gagal selesai tepat waktu, Xinyi Group mengancam bakal mencabut investasi jumbo hingga Rp 381 triliun dan dialihkan ke Johor, Malaysia. Pemerintah tak rela itu terjadi. Dengan cara apapun, pemerintah akan ngotot memaksa rakyat tunduk. Termasuk meninggikan ancaman dan eskalasi penindasan terhadap warga. Saking jengkelanya, pemerintah lewat Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menginstruksikan pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara \"memiting\". Dalam video singkat beredar kalimat perintah Panglima TNI kepada pasukannya: \"Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu itu kan, iya kan umpama masyarakatnya seribu, TNI-nya kita keluarkan seribu, satu orang miting satu, itu kan selesai. Nggak usah pake alat, miting aja satu-satu kan selesai\" Sungguh instruksinya ber-nada \"WAR\": perang melawan musuh, warga Pulau Rempang. Panglima model apa yang memberi titah ke pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara \"memiting\"? Ga Ngotak Tugas TNI adalah melindungi ketahanan dan kedaualatan negara dari ancaman luar. Bukan sebaliknya, memposisikan masyarakat sebagai musuh dari dalam yang harus dilumpuhkan secara arogan. Sungguh contoh pemimpin militer yang jauh dari kata \"mengayomi\". Rakyat bukan ancaman apalagi musuh yang harus diposisikan sebagai perusuh dan harus dilumpuhkan dalam satu kali serangan. Sebaliknya, yang layak disebut \"pe-rusuh\" adalah pemerintah. Para pejabatlah yang memancing, menyulut perlawanan warga. Warga Pulau Rempang-Galang selama ratusan tahun hidup tenteram, aman, damai. Datang pemerintah sebagai jongos asing. Tanpa negosiasi dan melibatkan warga, tiba-tiba main ngukur lahan, main rampas, main gusur. Heran, untuk kepentingan investor, pemerintah sangat \"gercep\" mengurus legitimasi dan penyediaan lahan. Giliran untuk rakyat Pulau Rempang yang sudah ratusan tahun bermukim, pemerintah tidak pernah pro-aktif memproses, melengkapi legalitas administarasi kepemilikan tanah. Giliran ada perkara seperti ini, menteri agraria seperti tak punya malu main teriak: warga pulau Rempang mendiami lahan itu tanpa mengantongi sertifikat. Dasar jongos. Padahal mereka tinggal di situ sudah ratusan tahun, jumlahnya 6.200 kepala rumah tangga. Selama ini Kementerian Agraria ngapain aja. Lahan seluas dan warga sebanyak itu, gak diperhatikan kelengkapan legalitas lahannya? Wajar rakyat melawan, membela hak-haknya. Di satu sisi, bukannya rakyat menolak. Melainkan pemerintahnya gak punya otak, otoriter, main maksa warga kosongkan lahan. Coba ajak rakyat bicara baik- baik dulu. Libatkan semuanya. Kedepankan negosiasi dan musyawarah. Masukkan kepentingan semua pihak. Tawarkan solusi yang masuk akal, mutual benefit. Warga juga pasti akan merespons baik-baik. Rakyat adat Melayu di 16 Kampung tua bukannya menolak. Silahkan bawa investor dan lakukan pengembangan industrialisasi. Tapi pemukiman warga jangan digusur. Sesuai kesepakatan MOU terkait pengembangan PKWTE di 2004. Bahwa perkampungan warga ber-status Enclave, bebas dari penggusuran. Lalu tunjukkan bukti legalitas tanah, perizinan, batas lahan yang tidak menggangu pemukiman warga, riset AMDAL dn syarat adminsitrasi lainnya. Jangan asal main gusur, paksa warga kosongkan lahan tiba-tiba. Ingat Pak Jenderal, sebesar apapun nada ancaman yang diberikan, main piting sekalipun, perlawanan rakyat takkan surut. Eskalasi perlawanan warga saat ini bukan sekadar perihal menolak relokasi. Melainkan telah berkembang menjadi Isu suku dan agama. Judulnya: Masyarakat Adat Melayu Islam Menolak Relokasi. Bahkan sudah keluar ultimatum 16 Kampung Tua Melayu: apapun yang terjadi mereka akan tetap bertahan. Mereka tidak akan mau pindah meskipun harus mati terkubur. Dengan cara apapun, itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Mereka akan mempertahankan marwah kampung mereka, tak peduli apapun yang akan dilakukan pemerintah dan aparat pada mereka. TNI memang didesain melumpuhkan musuh dalam satu kali serangan. Tapi secara sokologis, masyarakat Rempang saat ini sudah siap mempertahankan hak mereka apapun yang terjadi. Ingat Pak Jenderal, orang yangg mempertahankan, gak peduli dengan fisiknya, dengan nyawanya. Pak Jenderal mungkin lupa, sesuai UU No. 34 Tahun 2004, TNI mengadopsi prinsip \"Hankamrata\" sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta, dimana melibatkan seluruh warga negara. Bagaimana bisa sistem Hankamrata diaplikasikan, jika panglima memerintahkan pasukannya memiting rakyat? Lebih prinsip lagi, Panglima TNI adalah abdi negara, abdi rakyat, Bukan abdi pengusaha atau abdi pemerintah pengabdi pengusaha. Lucu sekali bangsa ini, pasukan bersenjata disiapkan menumpas warga yang dinilai memberontak. Selain polisi, ribuan TNI bergerak. Secara emosional dan di luar nalar kenegarawanan, Panglima TNI memberi pengarahan \"kesiapan tempur\" menuju Rempang. Piting warga. Betapa serius, berani, gagah menghadapi rakyat sendiri tetapi \"loyo\" dan \"banci\" dalam menghadapi KKB Papua. (*)
Demokrat Merapat ke Prabowo, Cawe-cawe Jokowi Berbuah Kendali yang Tidak Bisa Dipegang Lagi
Jakarta, FNN - Setelah hengkang dari koalisi perubahan, sinyal Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 semakin jelas. Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sepertinya akan segera bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu ditandai dengan pertemuan antara AHY dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo serta elite partai politik KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Setelah pertemuan tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat mengonfirmasi bahwa deklarasi dukungan kepada Prabowo akan segera disampaikan pekan ini. Mengomentari kondisi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (18/9/23) mengatakan, “Iya, saya melihat ini semacam final solution itu. Ini bukan versi final solution to the Jewish Question itu, tetapi satu upaya yang bisa kita pastikan akan ada perubahan banyak paradigma politik. Yang pertama pasti Pak Jokowi mungkin tidak kaget juga dia bahwa SBY akhirnya pergi ke Prabowo. Atau lebih kaget lagi Pak Jokowi kok Prabowo mau menerima SBY yang jelas-jelas ambil posisi berseberangan dengan Jokowi.” Jadi, lanjut Rocky, poin pertama adalah orang lihat ini taktik, ini siasat, atau betul-betul rasa sakit hati yang kemudian dialihkan menjadi koalisi dengan Prabowo. Tetapi, kita tahu bahwa antara Prabowo dan SBY ada semacam hits collaboration, tetap ada persaingan antara dua jenderal ini yang kita tahu latar belakangnya. Tetapi, juga ada semacam selaput yang membungkus mereka bahwa mereka adalah tentara militer yang berupaya untuk tetap berpengaruh dalam politik Indonesia. Jadi, dua hal yang samar-samar ini sekarang menjadi jelas. Apalagi SBY menggunakan istilah yang sering dia sebutkan, yaitu turun gunung, satu gimik di dalam kemiliteran. “Dan saya lihat tubuh Pak SBY betul-betul merasa lebih nyaman dengan Pak Prabowo. Demikian juga Prabowo,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Yang masalah adalah partai-partai yang sebelumnya telah ada di kalangan Prabowo, seperti PAN atau Golkar, kata Rocky. Mungkin Golkar lebih mudah memahami keadaan itu, tapi PAN yang sudah menyiapkan Erick Thohir akan menjadi soal berikutnya. Demikian juga Golkar yang merasa kehadiran SBY dengan profil yang masih sangat kuat masih mampu untuk berpengaruh. “Jadi, terbuka peluang untuk memikirkan politik di dalam hal yang lebih pragmatis. Tetap saja langkah SBY adalah langkah yang pragmatis, tetapi orang menghitung kalau begitu ada deal dan Pak Prabowo bahwa ide perubahan itu akan dihadirkan di situ, “ ujar Rocky. Sementara itu, menurut Rocky, mungkin saja Jokowi merasa cemas jangan sampai ide perubahan pada SBY itu betul-betul setara dengan apa yang masih dia perjuangkan ketika masih bersama dengan Anies. Sedangkan Anies justru akan sedikit kehilangan semacam auranya karena kalau Anies mengatakan perubahan maka orang akan bilang tapi ada Cak Imin. Sebaliknya, kalau Gerindra mengatakan bahwa mereka akan meneruskan Jokowi maka orang akan mengatakan tapi ada SBY di situ. ”Jadi, itulah yang kita sebut sebagai kimia baru di dalam politik Indonesia. Jadi, new kind of chemistry di dalam politik Indonesia,” ujar Rocky. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan posisi Prabowo dan dukungannya terhadap Jokowi. Sebaliknya, bagaimana Jokowi menyikapi hubungannya dengan Prabowo karena bagaimanapun juga SBY tetap bicara soal agenda perubahan. Bagaimana juga dengan soal Gibran yang masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan judicial review. Menjawab pertanyaan tersebut, Rocky mencoba membuat hipotesis. Kalau Gibran akhirnya diloloskan, pertanyaannya adalah Gibran mau ditaruh di mana oleh Jokowi. Kalau ditaruh di tempat Prabowo, itu artinya figur Gibran tetap tenggelam oleh figur SBY. Bahayanya, kalau dia ditaruh di Ganjar, reputasi Ganjar juga akan drop karena akan dianggap nebeng terus pada Jokowi. “Tapi kita mau lihat sebetulnya kematangan SBY itu memang melampaui Jokowi. Kan orang nggak nyangka bahwa nggak mungkinlah SBY ke Prabowo karena persaingan politik sebelumnya. Tetapi, SBY itu tetap dia politisi, karena dia mantan presiden, dia menyimpan banyak taktik sebetulnya,” ujar Rocky. “Jokowi saya kira terlambat membaca taktik itu, juga terlambat mengevaluasi dukungan dia pada Prabowo. Prabowo juga akhirnya mulai mendua sebetulnya, kenapa dia nggak diprotek habis-habisan, misalnya. Kenapa sebagian relawan masih dikirim ke Ganjar. Jadi, tetap Prabowo menghitung bahwa Jokowi kok tidak sepenuhnya,” tambah Rocky. Hal itu juga yang menjadi semacam alasan tersembunyi yang tidak diucapkan Prabowo kenapa dia menerima SBY. Jadi, intinya Prabowo menghitung kalau pada akhirnya Jokowi mengirim Gibran ke Ganjar, Prabowo harus melakukan kontra pikiran atau kontra strategi, ujar Rocky. Dengan mengevaluasi itu maka Prabowo menghitung agar sebaiknya dilakukan langkah preventif, yaitu bergabung atau menerima usulan dari Demokrat untuk masuk. “Tapi, saya kira sudah ada pembicaraan diam-diam di antara para jenderal yang melihat bahwa situasi Indonesia memang agak merepotkan, karena cawe-cawe Jokowi yang terus-menerus enggak ada kepastian,” kata Rocky. “Jadi, saya mau terangkan dengan satu kalimat bahwa cawe-cawe Jokowi berbuah kendali yang tidak bisa dipegang lagi. Kalau dia masih bisa pegang kendali, tidak mungkin Prabowo mengundang atau menerima Demokrat. Dengan kata lain, Prabowo juga punya siasat yang lain yang sangat bisa berbeda dengan Jokowi. Dan begitulah politik yang sering kita katakan politik bukan sekedar the art of the possible, seni tentang yang mungkin, tapi seni untuk attack in impossible, seni untuk menghilangkan keraguan baahwa yang tidak mungkin pun bisa dilakukan,” ungkap Rocky.(sof)
Rempang dan Potensi Gerakan Anti Cina
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BEGITU tampak kekuasaan Jokowi dan oligarki dalam peristiwa Rempang yang mencoba untuk memaksakan pengosongan atau penggusuran penduduk asli Melayu demi memenuhi syarat yang ditetapkan pihak China. Perlawanan ternyata di luar dugaan di samping masif juga meluas. Melewati batas 16 kampung Melayu Rempang Batam. Rakyat pribumi se Indonesia ikut meradang dan siap membela. Sebutan perlawanan pribumi karena semua faham bahwa di samping penggusuran ini dilakukan demi kepentingan rezim juga keuntungan besar yang mungkin didapat oleh negara atau investor China, baik keuntungan ekonomi maupun politik. Jadilah narasi publik bahwa yang terjadi di Rempang adalah pribumi lawan China. Pemerintah seolah hanya \"broker\" atau alat. Borok di samping sebagai \"broker\" juga ternyata terbuka sinyal kepentingan pendompleng proyek di dalamnya. Penguasa yang merangkap pengusaha sering bermain dan berkedok pada kebijakan politik. Pencanangan proyek strategis nasional dengan Keputusan Menteri adalah manipulasi aturan untuk kepentingan bisnis dan politik pragmatik. Bukan kepentingan rakyat karena rakyat lah yang justru menjadi korban. Sulit untuk menepis anggapan bahwa setiap bisnis orang Istana itu tidak terkait dengan Presiden apakah sepengetahuan, restu, saham atau upeti. Oligarki biasa saling berbagi. Kesepakan dengan China dapat menggendutkan China, pejabat dan pengusaha Indonesia yang terlibat. Rakyat tetap kurus bahkan tergerus. Wakil rakyat yang semestinya teriak ternyata bisu dan tuli. Pengawasan tumpul, mandul dan semprul. Jika terus penggusuran etnis melayu Rempang dilakukan maka sentimen akan menajam yaitu pribumi melawan China. Jokowi yang menjadi pelindung dihadapkan pada posisi dilematik. Sikap panglima TNI Yudo Margono yang juga semprul itu menandakan kesiapan untuk memaksakan. Sentimen etnik potensial menjadi konsekuensi. Pribumi anti China. Semua itu api dalam sekam yang memungkinkan membara. Konflik 7 September menjadi awal buruk bagi Jokowi. Jika nekad maka meledak. Pilihan menjadi sempit antara nekad menggusur, Jokowi kalah atau China yang mundur teratur. Kalkulasi terlalu buruk. Sebagaimana 2004 dahulu Rempang menjadi proyek gagal. Ada hal menarik yang dapat ditarik yaitu konflik akibat pemenuhan agenda China itu terjadi di bulan September. Ada peristiwa pahit dahulu 30 September 1965. DN Aidit diundang Mao Zedong bulan Agustus 1965 Jokowi memenuhi undangan Xi Jinping Juli akhir 2023. Sama-sama \"memperingati\" 10 tahun kerjasama Indonesia-China. Membahas masa depan Indonesia. Dulu ada China pula di bulan September. Perzinan PT MEG milik Tomy Winata untuk mengelola proyek perlu dipertanyakan karena tanpa Feasibility Study, Amdal dan lainnya. Akibatnya terjadi konflik yang meluas. Rekomendasi DPRD Batam 2023 masih merujuk pada Rekomendasi DPRD Batam 2004 sesuatu hal yang tidak berdasar hukum karena antara keduanya itu berbeda proyek. Kekacauan ini menyebabkan proyek yang \"dipaksakan\" masuk dalam \"Proyek Strategis Nasional\" oleh Kepmen 7 tahun 2023 tersebut jelas-jelas cacat hukum. Rezim Jokowi harus mempertahankan keberadaan 16 kampung adat Melayu di Pulau Rempang atau segera membatalkan proyek \"strategis nasional\" investasi China atau China sendiri yang menarik kembali proyek Xinyi Group tersebut. Bila semua terlambat maka bukan mustahil rakyat pribumi akan lebih hebat melakukan perlawanan. Apa yang terjadi jika dari kasus Rempang merembet kepada gerakan anti China. Semua ini adalah akibat dari Jokowi yang terlalu dalam berakrab-akrab dengan China. Semua adalah gara-gara Jokowi. BANDUNG, 18 September 2023.
Rahman Sabon Minta Komunitas Melayu ASEAN Gelar KTT Sikapi Pelanggaran HAM di Rempang
Jakarta, FNN | Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama meminta masyarakat rumpun Melayu lingkup ASEAN, agar mendesak pemerintahannya segera menggelar KTT ASEAN menyikapi RRC yang bertopeng investasi hendak mencaplok Pulau Rempang, wilayah kedaulatan NKRI yang historis merupakan wilayah kedaulatan Kesultanan Lingga Riau. Rahman mengidentifikasi Kesultanan Brunei Darussalam, Kesultanan Johor dan Malaka, Kesultanan Sulu- Mindanao Pilipina, Kesultanan Thailand dan Kamboja, juga Kesultanan Lingga Riau, sebagai rumpun kesultanan atau kerajaan Melayu pada kerangka gelar KTT ASEAN itu. Rahman yang mengaku sebagai buyut (Wareng) Adipati Kapitan Lingga Ratuloli mengatakan di Jakarta, Senin (16/9/2023), bahwa dirinya memiliki tanggungjawab moral atas hubungan emosional kekerabatan dengan masyarakat puak Melayu Riau dan Malaysia. Hubungan itu, kata Rahman, sangat kental emosional karena kakek buyutnya itu ikut serta dalam perjuangan melindungi kerajaan-kerajaan di Riau dan semenanjung Malaysia, yaitu Kerajaan Lingga, Kerajaan Bintan Tamasek, Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Johor dan Malaka dari invasi imperialis Portugis dan Belanda. “Kapitan Lingga”, kata Rahman, merupakan gelar kakek buyutnya, berasal dari nama Kerajaan Lingga Riau. Gelar itu dianugerahkan oleh Raja Tun Abdul Jamil dan bangsawan Melayu Siak Indrapura atas jasa sang kakek-buyut, Adipati Ratuloli dari Kerajaan Adonara Sunda Kecil NTT, yang ikut bertempur mengusir imperialis Portugis dan Belanda dari Kerajaan Lingga. Alumnus Lemhanas RI ini menjelashkan bahwa sang kakek Kapitan Lingga Adipati Ratuloli adalah seorang ulama pejuang pra kemerdekaan Indonesia berasal dari Pulau Adonara NTT Solor Watan Lema. Pada zamannya, sang kakek dikenal sebagai Panglima Perang Jelajah Nusantara. Kesenopatian sang kakeknya dalam upaya melindungi Kerajaan Lingga maupun Kerajaan Johor dan Malaka dari invasi Portugis dan Belanda memunculkan sebuah pangkalan pertahanan laut di Malaka bernama “Meone” yang dalam bahasa Lama Holot artinya Pemberani. Setelah memenangkan perang pada tahun 1624 melawan Portugis di wilayah Solor Watan Lema Pulau Adonara, Solor, Lembata, Alor, Flores, hingga Pulau Timor (sekarang Timor Leste), sang kakek Adipati Ratuloli diminta oleh Sultan Buton, La Elangi Dayanu Ichasanudin, untuk menjadi Panglima Perang Kesultanan Buton untuk ikut mengusir Portugis dari wilayah kekuasaan Kerajaan Luwu yang kala itu diperintah oleh Raja Peta Matinroe Pattimang. Setelah berhasil mengusir Portugis dari Kerajaan Luwu, Sultan Buton meminta Kapitan Lingga Ratuloli meneruskan peperangan di Kerajaan Lingga , juga untuk membebaskan kerajaan di Riau ini dari invasi Portugis dan Belanda. Keberhasilan dalam perang ini membuat Raja Tun Abdul Jamil (blasteran Buton, Bugis, Melayu) kembali ke tampuk kekuasaannya pada (1624 – 1714). Rahman mengatakan bahwa dalam perjalanannya, kerajaan-kerajaan Nusantara entitas Melayu memiliki andil besar tak ternilai bagi kemerdekaan Indonesia. Satu di antara kerajaan itu adalah Kesultanan Siak Sri Indrapura Riau, saat di bawah pemerintahan Sultan Syarif Kasim II, kakek buyut Bendahara Umum PDKN yaitu Jenderal TNI Umar Abdul Azis. Sultan Kasim II justru menyisihkan sebagian harta kekayaannya sebesar 13 Juta Gulden setara Rp 1.000 Triliun saat itu untuk Indonesia pada awal kemerdekaannya, bahkan Sultan Syarif Kasim II mengajak kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur untuk bergabung dengan Indonesia merdeka, nota bene ketika kerajaan-kerajaan itu masih ragu-ragu untuk bergabung. “Apakah jasa kesultanan rumpun Melayu ini dilupakan begitu saja oleh penguasa Indonesia di bawah rezim Joko Widodo?” tanya Rahman. Karena itu, Rahman mengingatkan para raja dan sultan se Asia Tenggara mengambil sikap terhadap pemerintah RRC yang memanfaatkan oligarki WNI China berdasarkan UU Omnibuslaw /UU Cipta Kerja untuk mencaplok kedaulatan Indonesia yaitu tanah milik pribumi Melayu di pulau Rempang dan Galang Riau. Menurut Rahman, usaha pencaplokan wilayah BARELANG (Batam, Rempang, Galang) Riau, tak lebih dari upaya strategis RRC untuk melegalisasi klaim bahwa gugusan pulau itu merupakan wilayah teritori Laut Cina Selatan (LCS) berdasarkan peta wilayah China yang tergambar dalam setiap dokumen paspor RRC China. Rahman mengatakan bahwa luas lahan tanah Barelang seluruhnya adalah 18.000 HA berstatus tanah hak eigendom verponding kedaulatan Kerajaan Lingga dipegang oleh raja sultan anggota PDKN. “Adapun Pulau Rempang khususnya, berdasarkan Akta Eigendom Verponding adalah seluas 400 HA,” kata Rahman Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Melayu Barelang adalah kejahatan negara atas rakyatnya, terutama dalam perspektif HAM. “Dengan berlindung di balik PP tahun 2019 tentang pembatalan Eigendom Verponding dan Undang Undang Cipta Kerja, juga merupakan pelanggaran,” kata Rahman. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak bisa membatalkan bukti hak kepemilikan Eigendom dengan mengeluarkan PP tahun 2019 karena Eigendom adalah bukti hak milik waris atas tanah adat kerajaan nusantara itu menjadi Asset Collateral 101 yang diketahui dunia. Lebih jauh dia mengatakan bahwa investasi RRC di Barelang sangat strategis dari aspek kepentingan jalur pelayaran dan perdagangan dunia, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Ke depan, menurut Rahman, dapat berpotensi menyulut konflik antar negara ASEAN dan Taiwan berada pada wilayah LCS yang diklaim RRC untuk menguasai seluruh wilayah LCS. Itu dilakukan dengan kedok investasi, sama artinya Indonesia memperkokoh posisi China sebagai global power di LCS sehingga akan mempertajam potensi konflik atas sengketa pulau Spratly dan Paracel dengan negara ASEAN dan Taiwan serta Natuna Utara dan Rempang wilayah teritori Indonesia. Karena laut china selatan di Natuna dan Selat Malaka adalah jalur utama pelayaran dari Eropa, Afrika dan Asia Barat menuju Amerika dan kawasan Pasifik. Rahman mengatakan, klaim nine dashed lines dan landasan kontinen Indonesia oleh RRC atas overlap yuridiksi ZEEI di laut Natuna Utara dan Rempang, bila diberikan ijin ìnvestasi akan berdampak pada pengakuan peta RRC atas teritori RI di Barelang adalah milik RRC. “Jelas akan mengganggu stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan karena pintu keluar masuk LCS lewat wilayah Indonesia,” ujar Rahman sembari menambahkan bahwa kawasan investasi Barelang bila terus dijinkan nantinya akan ditutup hanya untuk kepentingan RRC dan melegalisasi klaim atas teritori Indonesia dan negara tetangga di LCS . Dengan pertimbangan itu, maka partai yang dipimpinnya, PDKN, akan segera menyurati komunitas kerajaan kesultanan Asia Tenggara seperti Sultan Brunai Darusalam , Sultan Johor dan Malaka , Sultan Sulu di Mindanao Philipina, Raja Camboja dan Raja Thailand dan Sultan Melayu di Patani agar mendesak pemerintahannya menggelar KTT ASEAN menyikapi pelanggaran HAM, tragedi kemanusian atas usaha pencaplokan tanah swapraja Kerajaan Lingga yang dihuni pribumi Melayu di Barelang. “Investasi hanyalah siasat untuk menguasai LCS dan digunakan untuk memindahkan imigran asal China daratan ke Riau,” kata Rahman. Menurutnya, agar Presiden Joko Widodo tidak terjebak dalam pelanggaran HAM dan menggadaikan kedaulatan Indonesia pada RRC, maka sebaiknya investasi RRC di Barelang absolut dibatalkan. Penguasaan wilayah Barelang oleh China, kata Rahman, akan dimanfaatkan untuk melegalisasi klaim Tiongkok atas batas laut dgn 10 negara kawasan Asia Pasifik yaitu Malaysia, Singapore, Brunai Darusalam, Philipina, Thailand, Vietnam, India dan Australia “Saya berkeyakinan lokasi Pulau Rempang dan Galang nantinya akan ditutup dari aktivitas umum seperti yg sekarang terjadi di Pantai Indah Kapuk Jakarta dan Morowali Sulteng. Semua kapal yang melewati jalur perairan pintu masuk Indonesia dan Selat Malaka akan dipajaki investor,” katanya. Lebih dari itu, imbuh pria asal pulau Adonara NTT itu, untuk pemasukan kas keuangan RRC dan ekskalasi militer China di LCS dapat mengganggu stabilitas keamanan negara kawasan mengundang kesalah pahaman antar negara ASEAN dan Pasifik dengan Indonesia. “Kami mendukung investasi. Tetapi juga mengingatkan agar investasi pembangunan kawasan ekonomi di Barelang tidak harus mengusir rakyat pribumi dari tanah kelahirannya dengan mempertontonkan kezaliman terhadap rakyat puak Melayu,” ungkap Rahman. Dia juga mengeluhkan bahwa kerangka utama tujuan terbentuknya Otorita Batam adalah untuk menyaingi Singapura dalam kemajuan kesejahteraan ekonomi. Namun semuanya hanyalah janji kosong semata, ditandai oleh tujuan investasi Rempang Eco City diduga untuk melegalisasi klaim China atas pulau Barelang dan Natuna Utara teritori Indonesia di LCS adalah wilayah RRT untuk memindahkan penduduk China daratan ke Riau seperti yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Rahman juga menyatakan bahwa ada keprihatinan mendalam dari para raja sultan kerajaan Nusantara atas pernyataan Panglima TNI yang mencoreng citra Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi dalam perspektif penyalahgunakan aparat TNI untuk urusan tanah dan proyek. “Kesalahan sangat fatal dengan memusuhi rakyat Melayu. Dia, Panglima TNI Judo Margono, telah melanggar UU TNI, dimana digunakan hanya sebagai bemper untuk melindungi oligarki China komunis. Sangat memprihatinkan kita semua sebagai bangsa yg besar dan terhormat,” kata Rahman Sabon Nama. Analis politik senior ini juga meminta Presiden Joko Widodo bisa membuktikan nasionalismenya terhadap bangsa dan negara dengan komitmen untuk mempertahankan secara mutlak suku Melayu Rempang dan Galang di tanah leluhurnya. Untuk itu dia kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo perlu mengambil kebijakan untuk membatalkan proyek investasi pembangunan Eco City karena substansi dan arah kebijakan untuk pembangunannya paradoks dengan konstitusi UUD 1945 tentang asas kemanusiaan dan keadilan yaitu sila kedua dan kelima Pancasila. (*)
Lawan Kolonialisme China dan Singapore Dukungan Rezim Oligarkis di Rempang: Makzulkan Jokowi Segera!!
Oleh Marwan Batubara | IRESS-Petisi100 1. Tragedi Rempang mencuat pertama kali pada 6 September 2023, terutama saat negara, menggunakan aparat gabungan Polri, TNI, Ditpam BP Batam dan Satpol PP melakukan tindakan represif terhadap rakyat di Jembatan 4 Barelang, Batam. Layaknya menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara, aparat gabungan turun dengan sekitar 1010 personil, sekitar 60 kendaraan, termasuk Brimob bersenjata dan bermotor, berikut kendaraan penembak gas air mata guna menghadapi rakyat penuntut hak. 2. Kriminalisasi dan tindakan represif aparat gabungan ini dilakukan dalam rangka mengamankan proyek oligarkis, Rempang Eco City (REC) yang dikelola perusahaan Makmur Elok Graha (MEG), milik taipan oligarkis Tomy Winata. 3. Nilai investasi di REC direncanakan sekitar Rp 381 triliun s.d. tahun 2080. Komitmen investasi awal akan dikucurkan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holding senilai US$11,6 miliar, ekuivalen dengan Rp175 triliun atau sekitar 45% total investasi. 4. Proyek REC akan mengambil lahan milik rakyat seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang. Namun REC juga diberi hak mengelola wilayah perairan, sehingga total kawasan yang dikuasasi MEG adalah 17.000 hektare. Perairan menjadi vital, karena MEG akan memproduksi PLTS dari REC, yang butuh lahan utuk penempatan panel surya di lepas pantai. Footprint PLTS sekitar 2 hingga 4 hektar per MW. 5. Sekitar 7000 hingga 10.000 penduduk dari 16 kampung pulau Rempang dipaksa pindah dengan modus atau cara-cara yang dilakukan VOC atau negara-negara yang biasa melakukan penjajahan, atau kolonialisme. Itu sebabnya tulisan ini kita beri judul dengan salah satau kata kunci, yakni kolonialisme. 6. Modus operasi: Faktanya negara memang, melalui pemerintahan rezim Jokowi telah melakukan tindakan ala penjajah si kolonialis, berupa kriminalisasi, ancaman, tebar ketakutan atau teror, kepada rakyat sendiri. Aparat hankam dipersersenjatai secara berlebihan, dan telah menembakkan gas air mata secara tidak terukur dan tidak sesuai prosedur ke arah lingkungan sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Tindakan ini menimbulkan korban sekitar 22 orang. Kenapa harus menyerang sekolah? Kenapa meneror dan mengusir rakyat dari lahan yang dimiliki? 7. Di samping mengalami hidup yang mencekam karena penempatan aparat gabungan bersenjata di berbagai posko, kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang juga sangat terganggu. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas nelayan terhenti. Sejauh ini mayoritas rakyat berupaya bertahan dari tindakan pematokan oleh aparat gabungan yang tunduk pada target perintah pengosongan rezim oligarkis pada 28 September 2023. 8. Memanfaatkan kedok PSN. Pola kekerasan terkait kepentingan investasi yang dikategorikan dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Atas nama PSN, tampaknya semuanya bisa dihalalkan, seperti menggusur dan merampas ruang hidup. Pola Rempang itu telah terjadi di Wadas, Bendungan Bener, saat aparat berskala besar dikerahkan. Pengerahan ini juga berimplikasi pada tindakan kekerasan. Pengerahan aparat dalam kerangka pendekatan keamanan telah menimbulkan pelanggaran HAM, seperti intimidasi hingga penangkapan sewenang-wenang. Fakta menunjukkan aparat negara selalu berpihak dan bekerja untuk oligarki, sekaligus mengabaikan tuntutan masyarakat. 9. Motif Utama: Penjajahan rakyat oleh negara sendiri (penjajah pertama: Pemerintah RI) terjadi dan berkait kuat dengan kepentingan dua penjajah lain, yaitu China dan Singapore. REC akan dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Salah satu produk industri REC adalah kaca, panel surya dan berbagai komponen untuk menghasilkan listrik/PLTS. Berbagai komponen guna menghasilkan PLTS ini sangat banyak pula diproduksi industri China daratan. 10. Penjajah kedua adalah China. Di samping memperoleh pendapatan dari berbagai investasi, termasuk investasi pabrik kaca di REC, China akan memperoleh keuntungan dari berbagai produk industri, termasuk hasil industri terkait PLTS dan juga akan melubernya TKA China yang akan datang ke REC. Melalui REC, China mendapat pijakan menjalankan program OBOR, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi China menjajah Indonesia. Dalam hal ini, proyek REC memang salah satu implementasi Delapan Butir Kesepakatan Jokowi-Xi Jinping Chengdu, China, 27 Juli 2023, yakni butir-butir ke-5 (pengembangan IKN), ke-6 (Two Countries, Twin Parks) dan ke-8 (kerjasama ekonomi dan teknis). 11. Penjajah ketiga adalah Singapore, negara yang sangat berkepentingan melakukan ekspansi wilayah negaranya ke arah perairan Indonesia. Bulan Mei 2023 yang lalu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP ini menjadi pembuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapore. Di sisi lain, Singapore memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi, karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk relokasi pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, wilayah perumahan, dll. 12. Perluasan wilayah tersebut akan mengarah pada terbentuknya segitiga emas ekonomi dan pertumbuhan yang melibatkan Singapore, Batam, Bintan, Rempang dan sekitarnya. Singapore dan China sangat berkepentingan mengembangkan REC yang merupakan bagian dari segitga emas tersebut. Singapore pun sangat membutuhkan pasokan listrik hijau/EBT bagi wilayah yang sedang dikembangkan tsb. Potensi ekspor listrik ke Singapaore mencapai 2 GW. Sehingga produk PLTS REC merupakan satu paket terintegrasi dengan pengembangan segitga emas. 13.Pada sisi lain, Rezim Jokowi sangat berkepentingan mewujudkan berdirinya IKN. Setelah sejumlah investor kakap dari Jepang, Saudi Arabia dan Kuwait mundur, Jokowi telah “menjual daulat negara” melalui PP No.12 /2023 yang membolehkan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Penjualan kedaulatan ini terutama ditujukan kepada China dan Singapore. Padahal, proyek IKN sendiri diperkirakan lebih banyak menguntungkan konglomerat (terutama Aguan sebagai kordinatro), investasi China, TKA China dan persiapan untuk eksodus rakyat China. 14. Dikaitkan dengan proyek REC, Rempang, maka Pembangunan IKN oleh rezim Jokowi sarat dan terkait erat dengan kepentingan: 1) ekspansi wilayah dan bisnis investasi oleh Singapore. 2) Kepentingan investasi, ekspansi wilayah, penjualan hasil industri dan eksodus rakyat China ke Indonesia. REC merupakan proyek kolonialisasi oleh China, Singapore dan Rezim Oligarki Indonesia. 15. Hati-hati Ijon Pemilu: Sebagaimana terjadi pada rencana proyek reklamasi 17 pulau (yang digagalkan Gubernur DKI, Anies) di Teluk Jakarta, sistem ijon untuk pemenangan pemilu 2024 dukungan rezim oligarki diduga kuat akan terjadi pada proyek-proyek IKN dan REC. Para taipan dan penjajah China dan Singapore akan bergerak aktif, siap menggelontorkan logistik. Dalam hal ini diduga termasuk di dalamnya upaya untuk mengejar terwujudnya perpanjaangan masa jabatan Jokowi atau Jokowi 3 periode. 16. Prinsip dasar dan pijakan filosofos pendirian Negara Kesatuan RI adalah pernyataan: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan tragedi Rempang, ternyata penjajahan malah terjadi di negara sendiri, oleh Pemerintahan terhadap rakyat sendiri, demi proyek-proyek cukong! Tidak cukup hanya oleh Pemerintahnya, negara ini justru memepersilakan China dan Singapore untuk menjajah rakyatnya sendiri. 17. Sesuai Alinea ke-1 Pembukaan UUD 1945 di atas, dengan ini kami nayatakan agar pemerintah segera menghentikan proyek REC. Jika Pemerintah dan Jokowi menyatakan agar rakyat 16 kampung di Rempang dikosongkan. Karena telah berkhianat kepada rakyat dan konstitusi, termasuk dengan mengundang dominannya para penjajah dan tapian rakus di Rempang, maka kami justru meminta Jokwi untuk segera mundur sebagai Presiden RI dan segera pula mengosongkan Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. 18. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita kobarkan kembali semangat perlawanan para pahlawan Bandung Lautan Api dan Semangat Perlawanaan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 adalah pelajaran moral warisan terbaik para pahlawan bangsa. Mari kita mulai perlawanan rakyat ini dengan tuntutan: *Makzulkan Jokowi, Segera. Tangkap para pengkhianat bangsa dan kaki tangan asing.[] Jakarta, 18 September 2023.
KPU-LKPP Teken Kontrak Payung Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I
Jakarta. FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI meneken kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I di Kantor LKPP, Jakarta, Senin.\"Pada hari ini, Senin, 18 September 2023 bertempat di Kantor LKPP, baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik konsolidasi logistik pemilu tahap I,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat konferensi pers usai penandatanganan kontrak payung tersebut.Hasyim menjelaskan KPU bekerja sama dengan LKPP untuk mempersiapkan logistik Pemilu 2024. Penandatanganan kontrak payung logistik tersebut, kata dia, membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu tahun depan terus berjalan.\"Setidak-tidaknya ini menunjukkan pemilu jalan terus karena logistik sudah tersedia sebagian dan nanti kita lanjutkan dengan tahap II. Itu ada surat suara untuk semua dapil (daerah pemilihan), termasuk di luar negeri, demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu,\" paparnya.Hasyim mengatakan konsolidasi pengadaan logistik pemilu bukanlah proses singkat. KPU dan LKPP telah melakukan pembicaraan dalam dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi keperluan logistik Pemilu 2024.\"Dari identifikasi tersebut, apakah itu identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran, itu menjadi dasar untuk membuat berbagai macam perhitungan dalam konteks pengadaan logistik pemilu,\" katanya.Adapun kebutuhan logistik yang dipersiapkan pada tahap I adalah kotak suara sebanyak 4.164.552 unit, bilik suara (3.280.644 unit), segel plastik (24.364.423 buah), tinta (1.640.322 botol per 40 mililiter) dan segel (93.850.362 keping).Sementara itu, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I ini menghasilkan efisiensi sebesar 42,76 persen dari Rp527,8 miliar harga perkiraan sendiri (HPS).\"Artinya, ada sekitar 225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan,\" kata Hendrar.Dia menjelaskan efisiensi tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan pro produk dalam negeri melalui pelibatan usaha kecil mikro dan koperasi (UMKK).\"KPU ini kan sudah menentukan namanya HPS (harga perkiraan sendiri), lalu dari situ teman-teman tim gabungan ini memanggil calon-calon penyedia. Dari situ, kemudian kita lakukan konsolidasi. Alhamdulillah masing-masing bisa menurunkan harga untuk pengajuan penawaran, sehingga setelah kita total, ya, ada efisiensi sampai 42,7 persen tadi,\" ujar Hendrar.Hendrar menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan KPU untu konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap II.\"Kami akan selalu siap mana kala nanti KPU juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mendampingi pada proses pengadaan tahap kedua,\" katanya.(sof/ANTARA)
POPULER
