ALL CATEGORY
Polisi Ultimatum 28 September 2023 Rempang Harus Kosong, Mau Eksekusi tanpa Putusan Pengadilan?
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik \"Tanggal 28 (September ini) Pulau Rempang clean and clear untuk diserahkan kepada pengembang PT MEG,\" [Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, 7 September 2023] Luar biasa kelakuan polisi di era rezim Jokowi. Mereka, menjadi polisi sekaligus jaksa, juru sita dan hakim. Mereka, bukan hanya menyidik, tapi juga melakukan aanmaning (ultimatum) hingga mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus Rempang, terjadi konflik keperdataan. Rakyat Rempang selaku pemilik hak tanah adat yang turun temurun, dipaksa diusir dari tanah kelahirannya hanya karena dalih Korporasinya Tommy Winata (TW) punya sertifikat HGU. Semestinya, jika mau fair, polisi mempersilahkan TW untuk ajukan gugatan perdata. Di sana ada hak rakyat membela diri, bisa banding, kasasi hingga PK. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah TW memohon eksekusi. Eksekusi itu diawali dengan Aanmaning (teguran/ultimatum), yang melakukan adalah hakim ketua pengadilan. Yang mengeksekusi itu juru sita pengadilan. Nah, polisi sifatnya hanya mendampingi juru sita untuk pengamanan, bukan aktif melakukan eksekusi (pematokan). Kasus Rempang ini parah. Polisi merangkap hakim, merangkap juru sita, melakukan aanmaning dan eksekusi sendiri. Tanpa dasar putusan pengadilan. Sekarang kita tanya kepada Polisi, apa dasarnya mengultimatum warga tanggal 28 September 2023 Rempang Galang harus kosong? Itu perintah putusan pengadilan atau perintah TW? Lagi pula, sebenarnya polisi itu aparat negara atau alat kuasa? Abdi rakyat atau abdi TW? Melayani rakyat atau melayani oligarki? Ingatlah wahai bapak polisi ! Anda kelak akan pensiun dan kembali menjadi rakyat biasa. Anda juga bisa dipecat lebih cepat seperti Sambo dan menjadi rakyat biasa. Tidak berguna seluruh bintang di pundak, kalau anda menjadi musuh rakyat. Tidak ada kebanggaan sedikitpun atas harta yang dimiliki jika itu didapatkan dari menyalahgunakan kekuasaan. Ingatlah! Doa-doa orang terzalimi tidak ada hijab. Mereka bisa saja berdoa, anda kena stroke, anak dan istri anda berantakan, anda dibuat hidup tidak tentram, dan banyak doa jelek lainnya. Itu baru didunia. Di akhirat? Apa yang akan anda sampaikan dihadapan Allah SWT, saat nanti ada di pengadilan akhirat? Apa anda memiliki hujjah, berbuat zalim terhadap rakyat? Wahai pak Polisi, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, ajal itu hanya sebatas urat di leher. Kalau tidak siang, malam bisa datang. Kapan pun manusia layak menjemput ajal. Jangan sampai ajal menjemput, sementara kalian dalam keadaan berbuat zalim kepada rakyat. [].
Amien Rais: Sesegera Mungkin Hentikan Rempang Eco Park
Batam, FNN | Tim investigasi Forum Partai Ummat Peduli Rempang - Batam menyerukan agar pemerintah segera menghentikan proyek Rempang Eco Park di Batam karena hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat setempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, MA., dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Dr-Ing. Ridho Rahmadi, SH., MH., pada hari Senin 18 September 2023, Rilis yang diterima redaksi FNN menyebutkan bahwa tim investigasi Partai Ummat telah berkunjung ke Desa Sembalung Kecamatan Galang, Batam, untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang dirasakan oleh perwakilan 16 Kampung Tua yang ada di Rempang – Galang, Batam yang terkena dampak;l. Setelah mendengar dan mencermati segala keresahan yang disampaikan oleh perwakilan warga masyarakat terdampak, Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA., menyampaikan perlunya Pemerintah sesegera mungkin menghentikan proyek yang akan dilaksanakan karena justru berpotensi menyengsarakan rakyat dan berpotensi pula melanggar hak-hak asasi manusia, hak dasar yang diakui oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yakni hak untuk hidup yang layak dan hak untuk mendapatkan rasa adil dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Pancasila; Tim investigasi akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura di atas, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat menyampaikan bahwa dalam waktu yang sesegera mungkin akan membuka Posko Pelayanan Masyarakat yang akan fokus pada bantuan dan layanan (advokasi) Hukum dan Informasi; Untuk keperluan itu, Dewan Pimpinan Pusat Parta Ummat segara mempersiapkan sejumlah advokat yang akan membersamai warga masyarakat 16 Kampung Tua dalam durasi yang akan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan; Selain itu, untuk menjamin kestersediaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat yang terdampak, Dewan Pimpinan Partai Ummat akan memberikan sekadar bantuan kebutuhan pokok yang akan disesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat dan kemampuan Partai Ummat. Untuk semua hal tersebut di atas, kami berdoa kepada Alah SWT., agar senantiasa memberikan perlindungan bagi seluruh warga 16 Kampung Tua yang terkena dampak dan sesegera mungkin memberkan jalan keluar terbaik bagi warga dan masyarakat terkena dampak khususnya, dan pemerintah serta seluruh stakeholder dan shareholder yang terlibat; Tim berharap dengan bermunajat kepada Allah SWT., sepenuhnya pihaknya menyampaikan bahwa batas perjuangan kami untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadailan adalah batas maksimal. Kami percaya bahwa Allah bersama kami dan pertolongan yang akan kami peroleh berasal dari orang-orang lemah yang teraniaya karena tindakan rezim yang jauh dari menghomati sikap musyawarah dan mufakat demi kebersamaan; Hasil investigasi ditandatangani oleh Dwi Tjahyo Sasongko (Koordinator), Sabar Sitanggang (Sekretaris/Anggota) dan Saed Lukman (Anggota). (sws)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Kembali Memeriksa Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Windy yang selesai diperiksa KPK sekitar pukul 15.30 WIB itu tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan. \"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Penyidik KPK juga rencananya akan memeriksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Irhamto, sebagai saksi dalam perkara yang sama.Namun KPK belum memberikan keterangan apakah yang bersangkutan telah hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Prabowo Naik KCJB Bareng Jokowi, Tidak Bicara Soal Politik
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tidak membahas soal politik saat menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama dengan Presiden Joko Widodo usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa.\"Kebetulan tadi nggak ada soal politik,\" kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Halim, Jakarta.Prabowo mengatakan pembicaraan yang dilakukan dirinya dengan Jokowi selama di kereta adalah tentang infrastruktur kereta api cepat.\"Kemungkinan-kemungkinan apakah kita teruskan (rute) sampai Surabaya dan sebagainya. Saya kira itu,\" ucapnya.Prabowo sendiri baru pertama kali mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan kereta itu sangat nyaman.\"Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa. Kita punya kereta api yang high speed, canggih, modern, bersih. Serasa di luar negeri, bagus sekali,\" tuturnya.Pada Selasa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meninjau PT Pindad dengan menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Setibanya di PT Pindad, Presiden sempat menumpang kendaraan terbaru produksi Pindad \"Maung\", dan disopiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Saat kembali ke Jakarta, Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi naik kereta cepat, kembali ke Stasiun Halim, Jakarta.(ida/ANTARA)
Komisi II DPR RI - Pemerintah Menyepakati Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.“Apakah kita bisa menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini untuk dibawa pada pengambilan keputusan saat Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh delapan fraksi DPR RI. Dalam pandangan mini masing-masing fraksi, sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi menolak, yakni Fraksi PKS.Sementara itu, Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.Dalam proses pembahasan, sebanyak 20 DIM tidak berubah, 13 DIM perubahan redaksional, dan semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang meminta penjelasan serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN.Untuk diketahui, beberapa ketentuan yang diubah di antaranya ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 6.Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 12 diubah dan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5.Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11.Kemudian, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 15A di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 16A.Ketentuan Pasal 23 diubah, ketentuan Pasal 24 diubah di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B. Selain itu, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 diubah, dan ketentuan Pasal 36 diubah.Lalu, di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah diubah.(ida/ANTARA)
Bakal Cawapres Ganjar Mengerucut ke Sandiaga dan Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan jika kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut menjadi dua nama yakni Sandiaga Uno dan Mahfud MD.\"Banyak yang bertanya kepada saya apakah nama-nama yang sudah pernah disebut termasuk oleh Mbak Puan (Puan Maharani), oleh Pak Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto) itu sudah mengerucut hanya ke dua nama, Pak Sandi sama Pak Mahfud,\" kata Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Meski demikian, Arwani mengaku belum bisa memastikan terkait informasi tersebut. \"Tetapi pasti nama-nama itu nanti akan terus mengerucut ya seiring dengan pembahasan di tingkat para ketum pengusung Ganjar. Jadi apa pun hasilnya dari pembahasan dan pengambilan keputusan itu,\" katanya.Dia hanya memastikan jika nama Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno masuk dalam pembahasan kandidat bakal cawapres Ganjar, sebagaimana amanat dari Rapimnas VI PPP.\"Kalau dasarnya dari pernyataan-pernyataan para tokoh parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan itu memang ada selalu nama Pak Sandi, sesuai dengan amanat Rapimnas VI PPP,\" ucapnya.Arwani pun mengaku pihaknya akan berkomitmen mengikuti tahapan proses penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar, sekalipun pada akhirnya bukan nama Sandiaga yang bersanding dengan Ganjar.\"Kami akan ikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, pengambilan keputusan siapa cawapres Ganjar nantinya, kami akan bersama mensukseskan apapun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,\" tuturnya.Sebelumnya, Senin (18/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
PDIP Menyebut Komunikasi Dengan Ridwan Kamil Tetap Jalan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap berjalan, meski sosok tersebut tidak lagi mungkin menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.\"Ya, komunikasi kan dilakukan multilevel. Pak Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempatkan benang merah perjuangan Bung Karno,\" kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.Hasto menyebut PDI Perjuangan tetap menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil salah satunya karena terdapat proyek di antara kedua pihak yang masih berjalan, yakni pembangunan Patung Bung Karno.\"Dulu saya datang diundang peletakan batu pertama, pembangunan Patung Bung Karno di tempat yang sangat strategis. Setelah ini, kan, ada in-progress. Nanti, kan, ada peresmian. Jadi komunikasi tetap dijalankan,\" katanya.Namun begitu, Hasto tidak bisa memastikan siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2024. Hal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Tapi terkait dengan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, itu nanti Ibu Megawati Soekarnoputri,\" kata dia.Hasto menjelaskan keluarnya nama Ridwan Kamil dalam bursa bakal cawapres Ganjar adalah karena PDI Perjuangan menghargai pilihan politik Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto.\"Kalau partai itu sudah menyatakan dukungannya kepada capres tertentu, otomatis ya secara etika politik harus dihormati oleh PDI Perjuangan dan Pak Ridwan Kamil kan merupakan bagian dari Partai Golkar yang sudah mendorong calon presiden, yaitu Bapak Prabowo,\" katanya.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden seiring dengan perbedaan koalisi.\"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, tapi karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo, ya, tentu saja sepertinya tak mungkin. Pak RK (Ridwan Kamil) juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo,\" ujar Puan ditemui di Ponpes Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9).Puan mengatakan terdapat sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Pernyataan Bahlil Lahadalia Patut Diduga Bohong
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia bilang Xinyi akan investasi USD11,8 miliar, dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Pernyataan Bahlil diduga tidak benar alias bohong. Menurut benchmark internasional, setiap investasi satu juta dolar AS akan menciptakan lapangan kerja rata-rata 19 orang. Untuk sektor energi solar panel akan menciptakan sekitar 16,37 lapangan kerja untuk setiap satu juta dolar AS investasi. Di Indonesia, jumlah lapangan kerja per 1 juta dolar AS investasi, atau sekitar Rp15 miliar, mungkin akan jauh lebih besar lagi: jauh lebih besar dari 20 orang tenaga kerja! Anggap, setiap investasi per satu juta dolar AS, atau Rp15 miliar, akan menciptakan 20 lapangan kerja, maka investasi 11,8 miliar dolar AS seharusnya menciptakan 236.000 tenaga kerja baru. Oleh karena itu, pernyataan Bahlil bahwa investasi Xinyi sebesar 11,8 miliar dolar AS hanya akan menyerap 35.000 tenaga kerja jauh dari kebenaran. Alias bohong. Ada dua kemungkinan. Investasi Xinyi tidak sebesar yang digembar-gemborkan itu, atau jumlah penciptaan lapangan kerja sengaja direndahkan, seharusnya lebih besar dari 58.000, tetapi mau dipenuhi dari rakyat Tiongkok? —- 000 —-
Iwan Fals Inginkan Perubahan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SIAPA yang tidak kenal Iwan Fals. Seorang legend dalam dunia musik. Penyanyi sekaligus pengarang lagu yang super produktif. Lagu-lagunya mampu membongkar situasi sosial dan bangsa yang tidak sedang baik-baik saja. Ketika situasi bangsa sedang keruh, lagu Iwan lahir. Setiap suasana kebatinannya terganggu, imajinasi Iwan muncul. Jadilah lagu. Lagu yang lahir dari suasana batin yang risau melihat fakta sosial dan suasana bangsa yang harus selalu diingatkan. Sesekali Iwan menulis lagu tentang cinta. Cinta ala Iwan yang tetap menjaga ego seorang lelaki bebas, nakal dan perkasa. Kadang sedikit jenaka. Iwan adalah Iwan dengan gaya khasnya. Saya menaruh Iwan sebagai orang Number One yang lagu-lagunya paling inspiratif. Jelang pemilu 2024, Iwan menelorkan lagu baru. Lagu tentang pemilu. Stressing poinnya ada pada kata \"perubahan\". Ini bagian liriknya: \"Setiap pemilu jangan lagi mau untuk memilih yang itu-itu\" \"Saat dirayu jangan sampai tertipu kalau tak mau hidupmu pilu\" \"Yang kita inginkan perubahan\" \"Perubahan bukan pergantian\". Mengapa Iwan menulis lagu tentang perubahan? Bukankah orang mengenal Iwan adalah pendukung Jokowi? Apakah ini tanda bahwa Iwan sedang berubah? Pemilu 2014, Iwan Fals dibaca publik sebagai musisi yang mendukung Jokowi. Bisa dipahami, karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Prabowo bagian dari Orde Baru. Orang lama yang pernah menjadi bagian dari penguasa. Iwan adalah musisi yang paling anti terhadap Orde Baru. Iwan nampaknya konsisten untuk tidak memberi ruang kepada orang-orang Orde Baru untuk berkuasa lagi di Era Reformasi. Cukup! Pemilu 2019, Iwan tetap mendukung Jokowi. Mungkin karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Meski semua tahu, banyak pendukung Jokowi yang kecewa setelah Jokowi memimpin selama lima tahun di periode pertama. Tapi tidak bagi Iwan. Jokowi dianggapnya lebih baik dari Prabowo. Maka, ia dukung Jokowi. Ini sikap politik Iwan. Jelas dan tegas. Pemilu 2024, Jokowi tidak nyapres. Sementara Prabowo nyapres lagi. Untuk yang ketiga kalinya. Dua kali gagal, yaitu pilpres 2014 dan 2019. Pilpres 2024 Prabowo nyapres lagi. Muncul lagu \"perubahan\" Iwan. Tampaknya Iwan ingin pemain baru, bukan pemain lama. Pemain baru yang mampu membawa ekspektasi perubahan. Kita tahu, tagline perubahan saat ini dibawa oleh Anies Rasyid Baswedan. Anies didampingi Muhaimin Iskandar. Orang lebih kenal dengan sebutan nama Cak Imin. Apakah dengan lagu \"perubahan\" itu artinya Iwan Fals mendorong para penggemarnya yang tergabung dalam organisasi OI (Orang Indonesia) itu untuk ikut andil dan ambil peran dalam lokomotif perubahan? Jakarta, 18 September 2023.
Pemerintah Frustasi, Panglima TNI Perintahkan Pasukan Piting Warga Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik NEGARA tampaknya makin jengkel dan frustasi menghadapi kerasnya penolakan warga Pulau Rempang yang tidak ikhlas tanah mereka ditampas pemerintah untuk kepentingan investasi asing China. Wajar pemerintah frustasi dan jengkel. Mereka dikejar kebutuhan pengosongan lahan yang sudah sangat mepet waktunya. 28 September, kurang dari 2 minggu. Jika warga tak bisa dibuat manut, maka pengosongan lahan gagal selesai tepat waktu, Xinyi Group mengancam bakal mencabut investasi jumbo hingga Rp 381 triliun dan dialihkan ke Johor, Malaysia. Pemerintah tak rela itu terjadi. Dengan cara apapun, pemerintah akan ngotot memaksa rakyat tunduk. Termasuk meninggikan ancaman dan eskalasi penindasan terhadap warga. Saking jengkelanya, pemerintah lewat Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menginstruksikan pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara \"memiting\". Dalam video singkat beredar kalimat perintah Panglima TNI kepada pasukannya: \"Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu itu kan, iya kan umpama masyarakatnya seribu, TNI-nya kita keluarkan seribu, satu orang miting satu, itu kan selesai. Nggak usah pake alat, miting aja satu-satu kan selesai\" Sungguh instruksinya ber-nada \"WAR\": perang melawan musuh, warga Pulau Rempang. Panglima model apa yang memberi titah ke pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara \"memiting\"? Ga Ngotak Tugas TNI adalah melindungi ketahanan dan kedaualatan negara dari ancaman luar. Bukan sebaliknya, memposisikan masyarakat sebagai musuh dari dalam yang harus dilumpuhkan secara arogan. Sungguh contoh pemimpin militer yang jauh dari kata \"mengayomi\". Rakyat bukan ancaman apalagi musuh yang harus diposisikan sebagai perusuh dan harus dilumpuhkan dalam satu kali serangan. Sebaliknya, yang layak disebut \"pe-rusuh\" adalah pemerintah. Para pejabatlah yang memancing, menyulut perlawanan warga. Warga Pulau Rempang-Galang selama ratusan tahun hidup tenteram, aman, damai. Datang pemerintah sebagai jongos asing. Tanpa negosiasi dan melibatkan warga, tiba-tiba main ngukur lahan, main rampas, main gusur. Heran, untuk kepentingan investor, pemerintah sangat \"gercep\" mengurus legitimasi dan penyediaan lahan. Giliran untuk rakyat Pulau Rempang yang sudah ratusan tahun bermukim, pemerintah tidak pernah pro-aktif memproses, melengkapi legalitas administarasi kepemilikan tanah. Giliran ada perkara seperti ini, menteri agraria seperti tak punya malu main teriak: warga pulau Rempang mendiami lahan itu tanpa mengantongi sertifikat. Dasar jongos. Padahal mereka tinggal di situ sudah ratusan tahun, jumlahnya 6.200 kepala rumah tangga. Selama ini Kementerian Agraria ngapain aja. Lahan seluas dan warga sebanyak itu, gak diperhatikan kelengkapan legalitas lahannya? Wajar rakyat melawan, membela hak-haknya. Di satu sisi, bukannya rakyat menolak. Melainkan pemerintahnya gak punya otak, otoriter, main maksa warga kosongkan lahan. Coba ajak rakyat bicara baik- baik dulu. Libatkan semuanya. Kedepankan negosiasi dan musyawarah. Masukkan kepentingan semua pihak. Tawarkan solusi yang masuk akal, mutual benefit. Warga juga pasti akan merespons baik-baik. Rakyat adat Melayu di 16 Kampung tua bukannya menolak. Silahkan bawa investor dan lakukan pengembangan industrialisasi. Tapi pemukiman warga jangan digusur. Sesuai kesepakatan MOU terkait pengembangan PKWTE di 2004. Bahwa perkampungan warga ber-status Enclave, bebas dari penggusuran. Lalu tunjukkan bukti legalitas tanah, perizinan, batas lahan yang tidak menggangu pemukiman warga, riset AMDAL dn syarat adminsitrasi lainnya. Jangan asal main gusur, paksa warga kosongkan lahan tiba-tiba. Ingat Pak Jenderal, sebesar apapun nada ancaman yang diberikan, main piting sekalipun, perlawanan rakyat takkan surut. Eskalasi perlawanan warga saat ini bukan sekadar perihal menolak relokasi. Melainkan telah berkembang menjadi Isu suku dan agama. Judulnya: Masyarakat Adat Melayu Islam Menolak Relokasi. Bahkan sudah keluar ultimatum 16 Kampung Tua Melayu: apapun yang terjadi mereka akan tetap bertahan. Mereka tidak akan mau pindah meskipun harus mati terkubur. Dengan cara apapun, itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Mereka akan mempertahankan marwah kampung mereka, tak peduli apapun yang akan dilakukan pemerintah dan aparat pada mereka. TNI memang didesain melumpuhkan musuh dalam satu kali serangan. Tapi secara sokologis, masyarakat Rempang saat ini sudah siap mempertahankan hak mereka apapun yang terjadi. Ingat Pak Jenderal, orang yangg mempertahankan, gak peduli dengan fisiknya, dengan nyawanya. Pak Jenderal mungkin lupa, sesuai UU No. 34 Tahun 2004, TNI mengadopsi prinsip \"Hankamrata\" sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta, dimana melibatkan seluruh warga negara. Bagaimana bisa sistem Hankamrata diaplikasikan, jika panglima memerintahkan pasukannya memiting rakyat? Lebih prinsip lagi, Panglima TNI adalah abdi negara, abdi rakyat, Bukan abdi pengusaha atau abdi pemerintah pengabdi pengusaha. Lucu sekali bangsa ini, pasukan bersenjata disiapkan menumpas warga yang dinilai memberontak. Selain polisi, ribuan TNI bergerak. Secara emosional dan di luar nalar kenegarawanan, Panglima TNI memberi pengarahan \"kesiapan tempur\" menuju Rempang. Piting warga. Betapa serius, berani, gagah menghadapi rakyat sendiri tetapi \"loyo\" dan \"banci\" dalam menghadapi KKB Papua. (*)
POPULER
