ALL CATEGORY
Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik SURAT Terbuka Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengingatkan agar waspada terhadap konspirasi gelap di balik investasi yang patut diduga sebagai invasi itu. Karenanya, surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo ini bersifat urgen dan mendesak untuk mendapat perhatian sesegera mungkin, sebelum semuanya terlanjur terlambat dan menjadi sesal yang berkepanjangan untuk ditanggung oleh warga bangsa Indonesia di masa mendatang. Rencana besar PT Makmur Elok Graha (MEG) membuat para bandar besar menaruh curiga tentang kepentingan terselubung di balik investasi besar tersebut. Akibatnya benturan antara bandar tidak dapat terhindari, bukan disebabkan oleh investasi, tetapi tentang konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi itu. Jadi masalah pokok di Pulau Rempang, kata Sri Eko Sriyanto Galgendu yang juga dia tulis dalam bentuk \"Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo\" masalah pokoknya adalah konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi tersebut. Karenanya, perebutan untuk menguasai jaringan penyelundupan internasional, narkoba dan perjudian serta jaringan miras hingga tempat hiburan dan prostitusi, sungguh sangat menggiurkan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Rempang. Surat Terbuka berjudul \"Telik Sandi Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang dan Kewaspadaan Nasional\" yang ditujukan Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh Rakyat Indonesia, dibacakannya di hadapan wartawan serta kesempatan podcast tertanggal 18 September 2023. Inti dari isi surat terbuka itu adalah rasa keprihatinannya atas conflic of interest yang terjadi di Pulau Rempang dan berlarut larut sampai sekarang. Kecuali itu juga, atas perintah Presiden Joko Widodo pula, Pulau Rempang itu harus segera dikosongkan paling lambat sampai 28 September 2023, sejak perintah itu dikeluarkan. Dampak terusan berseliweran statement para pejabat yang tidak pantas dan tidak patut dalam tutur katanya untuk menjadi konsumsi publik. Bahkan ada pejabat yang tidak paham dengan duduk permasalahan yang sebenarnya, ikut nimbrung berbicara masalah di Pulau Rempang yang sesungguhnya tidak sesederhana itu dari apa yang ada dibalik investasi konspirasi gelap itu. Lebih runyam lagi, conflict of interest ini, telah membuat para pejabat dan aparat dijadikan alat untuk dipakai dan diadu domba oleh pihak bandar-bandar besar yang sedang bertarung berebut kekuasaan bisnis di Pulau Rempang. Terjebaknya para pejabat dan aparat digunakan sebagai alat ini juga digunakan untuk kepentingan bandar besar yang lebih besar lagi dibalik kamuflase bisnis itu. Jadi sikap arogan hendak membolduser Penduduk Kampung Tua di Pulau Rempang itu tidak perlu terjadi. Karena memang tidak bijak dan tidak manusiawi, imbuh Sri Eko Sriyanto Galgendu. Karena menurutnya, inti dari \"Surat Terbuka Kepada Presiden ini juga ingin menegaskan bahwa warga masyarakat Rempang tidak menolak investasi, tetapi menolak kepentingan \"silent invasi\" yang dibawa Tomy Winata dari China. Jadi upaya \"Telik Sandi\" ikut memantau masalah yang terjadi di Pulau Rempang, karena adanya indikasi dari benturan dalam pertikaian perebutan kekuasaan antara bandar yang telah lama berkuasa di Wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya, dengan bandar besar baru yang ingin memperluas wilayah invasinya di Indonesia. Dalam surat terbuka itu, Sri Eko Sriyanto Galgendu menyebut dengan masuknya PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai anak perusahaan PT Artha Graha Network (AG Network) yang bekerjasama dengan Perusahaan Xinyi Glass Holding Ltd, untuk mendirikan pabrik produsen kaca terbesar kedua di dunia, setelah yang ada di China akan mengucurkan nilai investasi sebesar Rp 387 triliun. Yang patut dicermati juga, ungkap Sri Eko Sriyanto Galgendu, gairah perebutan kekuasaan usaha bisnis di Batam dan sekitarnya itu, karena proyeksi strategis masa depan jika Ibu Kota Negara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu kelak terwujud. Maka posisi Kepulauan Riau dengan titik sentral Pulau Rempang, akan memiliki nilai bisnis sekaligus politis. Dan posisi Kepulauan Riau sendiri relatif dekat dengan Laut China Selatan yang telah berulang kali dipersengketakan. Pembacaan surat terbuka yang langsung disampaikan oleh Koordinator Presidium Forum Negarawan dihadapan sejumlah wartawan ini, pun ditayangkan secara meluas melalui Podcast dengan kata pembuka yang menyitir pepatah lama: perkelahian dua ekor gajah, telah membuat pelanduk mati di tengah pertarungan yang seru itu, kata lelaki asal Solo yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) ini, dengan gaya teaterikalnya yang cukup dramatis dan puitis. \"Konspirasi investasi Terselubung ini yang perlu diwaspadai. Maka itu, pemerintah mesti waspada dan hati-hati\", tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu menegaskan lewat surat terbukanya. Karena atas dasar keprihatinan dan kecemasannya itulah ia merasa perlu dan merasa wajib untuk menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Kecenderungan dari para bandar memang, imbuh pengusaha kuliner yang terbilang sukses di kawasan Jakarta Pusat ini, dapat dipastikan akan selalu mengatas namakan kepentingan rakyat. Karena memiliki posisi strategis untuk digunakan sebagai bemper atau bantalan bagi para bandar tersebut. (*)
Staquf dan Yaqut Makin Norak
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Tersentak gara-gara langkah Cak Imin jadi cawapres Anies, membuat Jokowi sangat panik dan kelimpungan. Kepanikan juga melanda Prabowo dan Megawati. Dalam keadaan panik itulah, Jokowi buru-buru memanggil Ketua PBNU Yahya Staquf yang masih setia kepada Jokowi (malam-malam). Isi pembicaraan bisa ditebak tentang strategi \"menjatuhkan\' Anies-Cak Imin dan menjauhkan Kaum Nahdliyyin dari Cak Imin (PKB). Dari sinilah awal Staquf dan Yaqut bikin narasi-narasi blunder, lucu, dan menggelikan. Apa pun narasi yang dibangun oleh kedua manusia \"pendukung fanatik\" Jokowi ini, tidak bakal dipercaya masyarakat bahkan dijadikan bahan ledekan, terutama tentang capres pemecah belah, politik identitas, jual agama untuk politik, dan kata-kata bid\'ah yang dukung Anies-Cak Imin. \"Kenekatan\" Cak Imin gabung Anies adalah fakta yang sangat mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya oleh Jokowi. Langkah Cak Imin ini makin membuyarkan semua skenario Jokowi untuk menjegal Anies setelah sebelumnya Surya Paloh juga hengkang dari koalisi pemerintah. Hengkangnya Cak Imin dari kendali Jokowi membawa pengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan Jokowi: Pertama, Cak Imin tahu betul segala kebusukan Jokowi dan rezimnya, terutama permainan kecurangan di Pilpres 2019. Jokowi tentu sangat khawatir kalau-kalau Cak Imin dan Surya Paloh buka-bukaan rahasia dapur Jokowi di Pengadilan dan membeberkan semua rahasia itu. Jika itu dilakukan Cak Imin, mampuslah sudah perjalanam politik Jokowi. Gertakan Jokowi melalui KPK Firly Bahuri untuk mentersangkakan Cak Imin bakal mental (gagal). Surya Paloh dan Cak Imin siap untuk \"menghanxurkan\" Jokowi jika sampai rezim Jokowi bikin ulah kepada Anies dan Cak Imin. Kedua, Cak Imin sebagai representasi NU kultural memiliki massa yang sangat besar di kalangan nahdhiyyin. Berbeda dengan PBNU Yahya Staquf yang didukung NU struktural yang tidak signifikan, kekuatan NU kultural jauh lebih besar daripada NU struktural yang saat ini arahnya sudah makin melenceng. Jadi secara peta politik, bersatunya Anies - Imin telah menghimpun hampir seluruh kekuatan elemen bangsa : NU-Muhammadiyah, Cebong-Kampret, Nasionalis-Religius, dan berakhirnya pembelahan bangsa. Ketiga, bergabungnya Cak Imin dengan Anies menyempurnakan sisi kelemahan dan kekurangan Anies. Jika DKI, Banten, dan Jabar adalah basisnya Anies, maka Jateng dan Jatim dua provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah basisnya Cak Imin (Nahdhiyyin). Jadi duet Anies-Cak Imin hampir dipastikan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bahkan bisa satu putaran. Keempat, duet Anies-Cak Imin telah mematikan langkah Prabowo dan Ganjar. Prabowo yang telah \"menelantarkan\" Cak Imin sangat kecolongan dengan putusan Cak Imin gabung koalisi Perubahan. Sekarang mereka kelabakan dan sangat sulit untuk bisa menemukan cawapres yang bisa mengimbangi pipularitas Cak Imin. Tidak Yeni Wahid, tidak Mahfud MD, apalagi Eric Tohir. Siapa pun cawapres mereka dipastikan gagal. Kelima, Anies-Cak Imin adalah takdir Allah untuk mengakhiri kekuatan rezim Jokowi yang penuh kepalsuan. Pertemuan Anies-Cak Imin adalah keputusan takdir Allah Yang Maha Kuasa, sehingg dalam perjalanannya penuh keajaiban dan hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, duet Anies-Cak Imin adalah skenario Allah yang bakal menghancurkan skenario Jokowi dan oligarki taipan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan. Skenario apa pun yang akan dilakukan Jokowi dan rezimnya dipastikan akan digagalkan Allah. (*)
Jokowi Harus Cepat Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGGUSURAN etnis Melayu Rempang adalah puncak dosa dan penghianatan Jokowi. Kepada warga Rempang Jokowi telah menghianati janji kampanye untuk melakukan sertifikasi tanah warga. Ternyata semua omong kosong bahkan Menteri ATR/Ka BPN menjadikan alasan warga tak bersertifikat sebagai dasar penggusuran. BP Batam sendiri bermasalah dalam HPL nya. Begitulah model kemunafikan berat dalam berpolitik yang dilakukan demi China. Ya, demi MoU dengan China yang mensyaratkan pengosongan maka semua dilakukan. Bahkan dengan target 28 September sudah bersih dan kosong. Ratusan trilyun \"carrot\" China cukup menggiurkan dan membuat gelap mata Jokowi, Luhut, Erik dan pasukan keserakahan lainnya. Airlangga dan Bahlil pun ikut serta di garda depan. Yudo Margono sang algojo mendeklarasikan diri sebagai tukang piting rezim. Bila kita berada di tanah suci khususnya Madinah maka akan terdengar pedagang menawarkan barang dagangan dengan teriakan \"Jokowi, Jokowi\" untuk menarik perhatian jama\'ah Indonesia. Bahkan lucu juga ada teriakan \"Jokowi murah, Jokowi murah\" maksudnya barang itu harganya murah. Ternyata bacaan kini bagi bangsa adalah memang \"Jokowi murah\". Jokowi sebagai komoditas yang berharga murah dimata Xi Jinping sang \"kakak tua\". Iming-iming dana investasi membuat mabuk bahkan terkesan siap menjual kedaulatan negara. IKN yang sudah mulai tahap pembangunan awal rela dibuat nol dengan disain yang diserahkan sepenuhnya pada China. Mengerikan sekali bahwa konsep ibukota negara ditentukan oleh negara lain, Republik Rakyat China. Betapa murah harga bangsa yang hanya seharga kemasan \"MoU\". Persoalan investasi adalah salah satu kelemahan dan kebobrokan rezim Jokowi. Rempang menjadi kulminasi. Persoalan lain adalah korupsi yang merajalela, pembiaran atas pelanggaran HAM, politik dinasti, kriminalisasi, stigmatisasi umat beragama, kedok merakyat, naik harga-harga, bohong intensif, serta hutang luar negeri yang terus menggunung. Jokowi mendekati pemenuhan syarat untuk tumbang sebagaimana tumbangnya rezim-rezim dalam kesejarahan. Pertama, otoriter. Tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Lingkaran dalam membiaskan suara rakyat dengan jilatan yang mengandung racun. Kebenaran itu hanya kebijakan istana. Mempersetankan rakyat dan membungkam aktivis penyambung lidah rakyat. Kedua, kesenjangan gaya hidup. Raja dan para Menteri makan apa yang dimau. Dari makan apa hingga makan siapa. Hidup foya-foya atau bermewah-mewah. Rakyat susah makan, makan apa dan dari siapa. Daya beli rendah dengan tingkat pengangguran tinggi. Ada ibu di Tangsel terpaksa mencuri telur demi kebutuhan makan anak. Sementara Ibu-ibu pejabat menjadi \"madame deficit\" yang cekikikan pamer kekayaan. Ketiga, komprador asing. Raja yang menjadi bagian dari kepentingan penakluk negeri. Boneka yang dapat dimainkan termasuk diangkat dan dibanting. Ditekan agar mau mengangkat dan membanting target. Disuap dan dipelihara untuk tetap setia. Hidup dalam sandera permanen. Menggusur rakyat demi belas kasihan asing. Keempat, anak raja bloon dan plonga plongo dijadikan alat penjilat pantat ayahanda atau bunda nyonya besar. Sanjungan pada si anak dibuat-buat sebagai pemanis dan penyenang hati. Kehebatan palsu. Anak bloon pewaris tahta kerajaan adalah bom waktu bagi penumbangan oleh rakyat. Kelima, pengerahan aparat untuk menakuti dan menindas. Senjata melawan tangan kosong. Singa, ular dan kalajengking meneror kelinci, semut dan jengkerik. Aparat adalah alat negara yang dibiayai rakyat tetapi digunakand rezim untuk menekan rakyat. Agar rakyat tetap tidak berdaya dan dihantui rasa takut. Jika Jokowi memenuhi lima syarat tersebut di atas, berdasarkan hukum sejarah berbasis kausalitas, maka dipastikan Jokowi akan segera tumbang. Apalagi bila ia sudah merasa mampu untuk berbuat segalanya termasuk memata-matai partai politik. Arogansi dari kebodohan telah memuncak. Satu dua pukulan atau sentuhan akan mampu membuat kekuasaan berantakan. Istana sudah dalam posisi bertahan. Serangan-serangan semakin tidak beraturan. Rezim Jokowi yang kuat dalam kepalsuan kini berhadapan dengan kemarahan rakyat yang tidak mungkin dapat dibendung. Cepat atau lambat rakyat akan bergerak. Kini sudah dalam hitungan mundur. The final countdown. (*)
Kejagung Menangkap Tenaga Ahli Kominfo di PN Jakpus
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Selasa, menangkap Tenaga Ahli Kominfo Walbertus Natalius Wisang (WNW) usai memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Gedung Bundar Jakarta, menyebut upaya jemput paksa terhadap Walbertus dilakukan karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan. Informasi itu, kata Kuntadi, diperoleh penyidik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. \"Pada hari ini sekitar jam 12 siang tadi kami menerima informasi terkait adanya dugaan perbuatan seseorang, yaitu WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor,\" kata Kuntadi. Dengan adanya informasi itu, kata Kuntadi, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik Jampidsus untuk memastikan bahwa pemeriksaan Walbertus pada tahap penyidikan telah benar dan telah dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Walbertus pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara Rp8,32 miliar pada Selasa (23/5). Setelah memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh Walbertus pada saat tahap penyidikan sudah benar dan sesuai ketentuan undang-undang, maka penyidik langsung melakukan upaya paksa dan membawanya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk diperiksa. \"Setelah kami yakin bahwa keterangan tersebut adalah benar maka pada hari yang bersangkutan kami jemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan,\" kata Kuntadi. Menurut Kuntadi, pihaknya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap, apakah Walbertus memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. \"Atas tindakan tersebut kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat melakukan tindak pidana Pasal 21 atau Pasal 22 atau tidak,\" ujar Kuntadi. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan \"Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp 600 juta. Walbertus ditangkap usai menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Kuntadi menekankan, status Walbetus masih sebagai terperiksa. Penyidik juga mendalami dugaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.(sof/ANTARA)
KPK Mengumumkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tersangka Korupsi LNG
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (GKK alias KA) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau \"liquefied natural gas\" (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021.\"Menetapkan serta mengumumkan tersangkaGKK alias KA selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam.Demi kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Karen Agustiawan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.Dijelaskan Firli, perkara korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidakmelaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero.Perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 Triliun.Atas perbuatannya Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Demokrat Menyebut Penentuan Cawapres Ikut Koalisi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa partai-nya mengikuti saja terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres, ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap,\" kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Sebab, kata dia, posisi Partai Demokrat yang baru saja bergabung dengan KIM berbeda dengan posisi saat berkoalisi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mengusung bakal capres Anies Baswedan. \"Menurut saya kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahan, ada perjalanan bersama-sama berjuang. Kalau ini kan masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun,\" katanya. Untuk itu, dia menyebut Partai Demokrat saat ini tergantung pada partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM lainnya, dan mengikuti kesepakatan koalisi yang sudah terbentuk terlebih dahulu. \"Kami serahkan kepada koalisi. Secara rasional, tentu kami akan mengikuti saja terhadap kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dan apa yang sudah disampaikan kepada ketua umum,\" ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan dukungannya secara resmi kepada bakal calon presiden dari KIM Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan dukungan itu secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan secara langsung oleh AHY di hadapan para kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (21/9).(sof/ANTARA)
Anies Siap Mendaftar ke KPU pada Hari Pertama
Yogyakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku siap mendaftar sebagai calon presiden (capres) bersama pendampingnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pertama pendaftaran.\"Ya mudah-mudahan begitu (pendaftaran) dibuka, kita daftar,\" kata Anies Baswedan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.Anies kemudian menanyakan kepada awak media terkait kapan pendaftaran capres-cawapres itu dibuka KPU RI.Dia mengaku tidak masalah dan siap mendaftar kapan saja pendaftaran itu dibuka. \"Insyaallah siap,\" kata dia.Sebelumnya, KPU RI berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober 2023.Meski demikian, rencana itu masih akan dibahas KPU RI dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (20/9), berkaitan dengan pendaftaran calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).Saat ditanya terkait nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan, Anies tidak mau ambil pusing karena baginya semua nomor sama saja. \"Enggak ada bedanya,\" kata dia.Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan keinginannya agar suasana Pemilu 2024 berlangsung sehat, tenang, dan teduh.\"Jadi bagi semua pihak bantu supaya suasananya tenang dan teduh,\" ujar dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kepiluan Warga Rempang Berlanjut: Apakah Pemerintah Mengerti bahwa Batin Rakyat yang Terluka Artinya Harga Diri Bangsa Dilecehkan?
Jakarta, FNN - Video tentang warga Rempang yang meminta aparat untuk tidak menggusur mereka sungguh memilukan. Mereka mengiba kepada aparat, tapi aparat tak berdaya mengabulkannya. Meski tidak tampak ada kekerasan di sana, tapi tampak dialog yang memilukan di antara warga dan aparat. Empati tentu tidak hanya tertuju pada warga yang akan digusur, tapi juga pada aparat. Ekspresi aparat sepertinya menunjukkan bahwa sebenarnya banyak dari mereka yang tidak berani berhadapan dengan wajah warga. “Saya mengerti karena bagaimanapun mereka yang ada di depan dan selalu ada yang disebut psikologi primaveksi, artinya tatapan mata itu bisa meredupkan kemarahan orang dan saya mengerti polisi justru mulai luluh karena melihat kenapa kekerasan musti dilakukan, kenapa mereka mesti diperintahkan untuk menghadapi kekerasan,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (19/9/23) mengomentari isi video tersebut. Tetapi, lanjut Rocky, itulah psikologinya. Kalau mereka marah atau diperintahkan untuk ngamuk maka dengan satu pukulan berantakan semua. Jadi, kita melihat bagaimana mata manusia bisa memberitakan penderitaannya, yang biasa kita sebut misteri. Bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan, dan terutama itu ada pada emak-emak. Laki-laki mungkin bisa merasa sakit sebagai pain, tapi laki-laki tidak mengalami misteri atau rasa sakit batin. Menurut Rocky hal itu terjadi karena bagi emak-emak, anak-anak mereka adalah taruhan hidup mereka. Demikian juga bagi anak-anak, ibu-ibu mereka adalah gantungan napas mereka sehari-hari. Jadi, kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatality, yang mengarah pada kepasrahan. Tetapi, sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. “Sudah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia. Bagi mereka, pertaruhan hidup mereka jauh lebih penting daripada janji-janji akan ada lapangan kerja, bahkan menguntungkan Indonesia,” ujar Rocky. “Jadi, semua janji pemerintah bahwa ini akan menghasilkan lapangan kerja, tidak pernah akan mampu menggantikan visi mereka tentang kehidupan. Mereka di-train untuk tabah di tengah gelombang, dilatih untuk sabar memancing, itu nggak mungkin dia peroleh di rumah susun. Dan komunitas itu yang akhirnya hilang. Jadi, hilangnya komunitas, hilangnya harga diri. Nah, demi mempertahankan harga diri, semua orang bisa bertaruh nyawa di situ,” ungkap Rocky. Bagian inilah yang menurut Rocky tidak dipahami oleh pemegang perintah di Jakarta. Yang penting tanggal 28 semua harus sudah beres. Apa yang mau diberesin jika batin manusia dirusak; apa yang hendak dicapai jika keuntungan fisik atau keuntungan material tidak membahagiakan rakyat di situ. “Jadi, itu dasar psikologi kenapa kita tetap mendorong supaya pemerintah menghentikan proyek itu dan akui bahwa ada batin yang terluka dan itu akan membekas pada peradaban kita,” pinta Rocky. Dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa jika penggusuran tetap dilakukan maka orang akan ingat bahwa Indonesia sebetulnya beringas. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tidak lebih dari pemerintahan yang otoriter, yang tidak menghendaki rakyat sendiri untuk bahagia. “Berkali-kali kita tahu semua proyek pemerintah itu enggak ada yang teteskan kemakmuran. Janji-janji itu nggak mungkin dipenuhi, hanya sekadar menunjukkan statistik. Apalagi kalau kita hitung bahwa tenaga kerja asing akan masuk di situ, dan orang tahu bahwa tenaga kerja asing karena dia terlantar di China tuh,“ ungkap Rocky. Seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di China sedang sangat buruk dan pengangguran tinggi sekali. Mereka akan masuk ke Rempang dan Morowali segala macam. “Jadi, ada satu paket untuk kita uji apakah pemerintah mengerti bahwa batin rakyat yang terluka itu, itu artinya harga diri bangsa ini dilecehkan. Dan itu yang membawa semua orang Indonesia sekarang marah pada kebijakan pemerintah pusat di Rempang,” ujar Rocky.(sof)
Batalkan Semua Program Strategis Nasional (PSN ) Untuk Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. \"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut,\" ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9). Permintaan pencabutan PSN bukan hanya di Rempang tetapi aspirasi dan suara sebagian besar rakyat Indonesia semua PSN sebaiknya dibatalkan. Terkait PSN di Rempang Riau, harus dibatalkan karena tanah tersebut adalah tanah milik leluhur warga atau masyarakat Melayu sejak sebelum penjajah Belanda dan bangsa lainnya datang ke Indonesia. Dengan segala perjuangan masyarakat Melayu bisa di pertahankan dan diamankan sampai saat ini. Warga masyarakat Melayu tidak mengijinkan karena tanah akan diserahkan untuk bisnis warga asing (Cina) dipastikan akan merugikan masyarakat Melayu dan membahayakan kedaulatan negara. Dicermati dari aspek peta strategis militer untuk titik daerah yang akan dan sudah diinvestasikan ke pengusaha Cina sangat membahayakan kedaulatan NKRI. Perhatikan titik beberapa wilayah yang akan dan telah di investasikan ke Cina dan bahayanya apabila terjadi invasi Cina ditandai masuknya TKA Cina yang sebagian di duga tentara Cina : - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan posisi berada persis di tengah antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Militer Cina sudah bisa menguasai seluruh Kalimantan. - Tambang Nikel Morowali, berada di Sulawesi Tenggara , tepat ditengah pulau Sulawesi, militer Cina sudah bisa menguasai seluruh pulau Sulawesi. - Proyek Air Bangis Sumatra Barat, letaknya berada persis di tengah pulau Sumatra, apabila perusahaan Cina masuk, maka sudah bisa dipastikan militer Cina akan dapat menguasai wilayah seluruh Sumatera. - Pulau Rempang Galang Batam Kepulauan Riau , pulau terluar Indonesia . Apabila proyek PT. MEC berlanjut dan masyarakat Melayu bisa di usir dari tempat mereka, maka bahaya ancaman bagi NKRI sudah amat nyata. Karena Rempang adalah Zona Strategis dan mudah untuk masuknya militer Cina Pengalaman masuknya TKA Cina yang tanpa kendali ditengarai angkatan bersenjata Cina adalah harus diwaspadai dengan ketat. Alasan investasi bisa berupah menjadi invasi Cina di Indonesia. Alasan investasi akan membuka lapangan kerja di Indonesia. Selama ini terlalu banyak informasi bohong, rakyat sudah sulit untuk percaya info apapun yang diberikan pemerintah. Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), memberikan analisa singkat bahwa: \"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang Xinyi akan investasi USD11,8 miliar, dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Pernyataan Bahlil diduga tidak benar alias bohong\" Menurut Benchmark internasional, setiap investasi satu juta dolar AS akan menciptakan lapangan kerja rata-rata 19 orang, di Indonesia bisa 20 orang. Untuk sektor energi solar panel akan menciptakan sekitar 16,37 lapangan kerja untuk setiap satu juta dolar AS investasi. Kalau setiap investasi per satu juta dolar AS, atau Rp15 miliar, akan menciptakan 20 lapangan kerja, maka investasi 11,8 miliar dolar AS seharusnya menciptakan 236.000 tenaga kerja baru. Bukan 35 000, analisa Bahlil yang bongong Ada indikasi kuat ada hitungan yang di sembunyikan, kebohongan selisih angka 2O1.000 tenaga kerja tersebut, ada indikasi niat busuk untuk TKA dari Cina. Hampir semua proyek PSN adalah proyek para pejabat negara dan kejadiannya akan sama pekerja di di dominasi TKA Cina yang datang tanpa kendali. Perkembangan hampir semua Program Strategis Nasional (PSN ) berdasarkan fakta fakta yang ada bukan hanya membahayakan tenaga kerja lokal atau pribumi juga membahayakan wilayah dan keamanan negara. Atas semua fakta yang terjadi sebaiknya semua proyek PSN, proyek titipan Tiongkok ( RRC ) segera ditinjau ulang untuk di batalkan apapun resikonya. *****
Panglima TNI Minta Maaf, Luar Biasa
Oleh Laksma TNI Purn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Luar biasa, sungguh ini luar biasa. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pejabat negara saat ini, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta maaf atas pernyataan Panglima yang menggunakan istilah memiting pada pelaku unjuk rasa di Rempang. Pernyataan minta maaf Panglima TNI disampaikan beliau di depan awak media pada Doorstop Asex atau Asean Soliderity Exercise 01 Natuna tahun 2023 di Dermaga Batu Ampar Batam, Selasa 19 September pagi tadi. Apapun alasan beliau tidak perlu diperdebatkan lagi, permohonan maaf dari seorang Panglima TNI, pimpinan tertinggi di jajaran TNI pada kesempatan tersebut adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah lama rakyat Indonesia tidak mendengar adanya pengakukan yang begitu jujur dari seorang pejabat tinggi negara. Hal inilah yang patut kita apresiasi kepada Panglima TNI Yudo Margono dan semoga dapat ditiru oleh pejabat tinggi lainnya di negeri ini. Permohonan maaf Panglima TNI hari ini melahirkan dua sejarah baru di Batam yaitu untuk kali pertama negara negara Asean lakukan latihan bersama, kedua untuk pertama kalinya pula seorang pemimpin tertinggi di organisasi besar Indonesia di era milenium meminta maaf atas kesalahannya. Sikap tulus natural apa adanya dimungkinkan karena terbangun dari individu individu yang lekat dengan kearifan lokal. Kita ketahui Laksamana TNI Yudo Margono juga dikenal sebagai Laksamana budayawan, seoramg Laksamana yang membudayakan kembali pagelaran wayang kulit, wayang orang, gamelan dll. Wayang adalah seni yang menonjolkan nilai nilai kesatria dari para pelakunya. Ini mewarnai kehidupan Laksamana Yudo Margono. Di samping itu juga karakter itu tumbuh dari tatanan kehidupan di Kapal. Sehingga sangat tepat seorang bapak Psikologi Kurt Leuwin (1942) memformulasikan bahwa Perilaku dihasilkan dari interaksi person dan lingkungan. Sebagai anggota TNI AL yang lama berdinas di kapal perang apalagi umumnya perwira TNI AL mengawali kariernya di Surabaya, berbahasa lugas, spontan, dan Suroboyoan sering terucap di antara anggota TNI AL, termasuk para perwiranya dan itu terbawa sampai di kedinasan di level senior. Mereka dalam rapat sering menggunakan istilah Suroboyoan walau di antara mereka ada yang bukan berasal dari Surabaya atau Jawa Timur. Jadi bila Panglima TNI Yudo Margono dengan menyatakan dirinya wong deso (orang desa) menjelaskan maksudnya memiting adalah rangkulan, para prajurit di lapangan tidak menggunakan alat apapun, apalagi dinyatakan dengan permintaan maaf sampai 2 (dua) kali menunjukkan bahwa TNI masih bersama rakyat karena TNI memang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk rakyat. Permohonan maaf Panglima TNI ini semoga dapat diikuti pejabat negara lainnya, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan. Budaya minta maaf dari para pejabat negara di negeri ini memang harus dibudayakan. Semoga apa yang diawali oleh Panglima TNI Yudo Margono dapat menjadi pemicu kesadaran tumbuh kembangnya budaya minta maaf kepada rakyat bila terjadi kesalahan selama menjabat. Selamat kepada TNI, semoga tetap pada jati dirinya, tidak menjadi alat politik apalagi alat kekuasaan, apapun yang terjadi pada dirinya dan negri ini. Politik TNI adalah politik negara, TNI mendarmabaktikan dirinya untuk negara, bukan untuk pemerintah atau yang lain. Jakarta, Selasa 19 Sept 2023
POPULER
