ALL CATEGORY
Demokrat Menyebut Penentuan Cawapres Ikut Koalisi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa partai-nya mengikuti saja terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres, ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap,\" kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Sebab, kata dia, posisi Partai Demokrat yang baru saja bergabung dengan KIM berbeda dengan posisi saat berkoalisi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mengusung bakal capres Anies Baswedan. \"Menurut saya kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahan, ada perjalanan bersama-sama berjuang. Kalau ini kan masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun,\" katanya. Untuk itu, dia menyebut Partai Demokrat saat ini tergantung pada partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM lainnya, dan mengikuti kesepakatan koalisi yang sudah terbentuk terlebih dahulu. \"Kami serahkan kepada koalisi. Secara rasional, tentu kami akan mengikuti saja terhadap kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dan apa yang sudah disampaikan kepada ketua umum,\" ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan dukungannya secara resmi kepada bakal calon presiden dari KIM Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan dukungan itu secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9). Deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan secara langsung oleh AHY di hadapan para kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (21/9).(sof/ANTARA)
Anies Siap Mendaftar ke KPU pada Hari Pertama
Yogyakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku siap mendaftar sebagai calon presiden (capres) bersama pendampingnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pertama pendaftaran.\"Ya mudah-mudahan begitu (pendaftaran) dibuka, kita daftar,\" kata Anies Baswedan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.Anies kemudian menanyakan kepada awak media terkait kapan pendaftaran capres-cawapres itu dibuka KPU RI.Dia mengaku tidak masalah dan siap mendaftar kapan saja pendaftaran itu dibuka. \"Insyaallah siap,\" kata dia.Sebelumnya, KPU RI berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober 2023.Meski demikian, rencana itu masih akan dibahas KPU RI dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (20/9), berkaitan dengan pendaftaran calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).Saat ditanya terkait nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan, Anies tidak mau ambil pusing karena baginya semua nomor sama saja. \"Enggak ada bedanya,\" kata dia.Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan keinginannya agar suasana Pemilu 2024 berlangsung sehat, tenang, dan teduh.\"Jadi bagi semua pihak bantu supaya suasananya tenang dan teduh,\" ujar dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kepiluan Warga Rempang Berlanjut: Apakah Pemerintah Mengerti bahwa Batin Rakyat yang Terluka Artinya Harga Diri Bangsa Dilecehkan?
Jakarta, FNN - Video tentang warga Rempang yang meminta aparat untuk tidak menggusur mereka sungguh memilukan. Mereka mengiba kepada aparat, tapi aparat tak berdaya mengabulkannya. Meski tidak tampak ada kekerasan di sana, tapi tampak dialog yang memilukan di antara warga dan aparat. Empati tentu tidak hanya tertuju pada warga yang akan digusur, tapi juga pada aparat. Ekspresi aparat sepertinya menunjukkan bahwa sebenarnya banyak dari mereka yang tidak berani berhadapan dengan wajah warga. “Saya mengerti karena bagaimanapun mereka yang ada di depan dan selalu ada yang disebut psikologi primaveksi, artinya tatapan mata itu bisa meredupkan kemarahan orang dan saya mengerti polisi justru mulai luluh karena melihat kenapa kekerasan musti dilakukan, kenapa mereka mesti diperintahkan untuk menghadapi kekerasan,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (19/9/23) mengomentari isi video tersebut. Tetapi, lanjut Rocky, itulah psikologinya. Kalau mereka marah atau diperintahkan untuk ngamuk maka dengan satu pukulan berantakan semua. Jadi, kita melihat bagaimana mata manusia bisa memberitakan penderitaannya, yang biasa kita sebut misteri. Bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan, dan terutama itu ada pada emak-emak. Laki-laki mungkin bisa merasa sakit sebagai pain, tapi laki-laki tidak mengalami misteri atau rasa sakit batin. Menurut Rocky hal itu terjadi karena bagi emak-emak, anak-anak mereka adalah taruhan hidup mereka. Demikian juga bagi anak-anak, ibu-ibu mereka adalah gantungan napas mereka sehari-hari. Jadi, kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatality, yang mengarah pada kepasrahan. Tetapi, sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. “Sudah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia. Bagi mereka, pertaruhan hidup mereka jauh lebih penting daripada janji-janji akan ada lapangan kerja, bahkan menguntungkan Indonesia,” ujar Rocky. “Jadi, semua janji pemerintah bahwa ini akan menghasilkan lapangan kerja, tidak pernah akan mampu menggantikan visi mereka tentang kehidupan. Mereka di-train untuk tabah di tengah gelombang, dilatih untuk sabar memancing, itu nggak mungkin dia peroleh di rumah susun. Dan komunitas itu yang akhirnya hilang. Jadi, hilangnya komunitas, hilangnya harga diri. Nah, demi mempertahankan harga diri, semua orang bisa bertaruh nyawa di situ,” ungkap Rocky. Bagian inilah yang menurut Rocky tidak dipahami oleh pemegang perintah di Jakarta. Yang penting tanggal 28 semua harus sudah beres. Apa yang mau diberesin jika batin manusia dirusak; apa yang hendak dicapai jika keuntungan fisik atau keuntungan material tidak membahagiakan rakyat di situ. “Jadi, itu dasar psikologi kenapa kita tetap mendorong supaya pemerintah menghentikan proyek itu dan akui bahwa ada batin yang terluka dan itu akan membekas pada peradaban kita,” pinta Rocky. Dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa jika penggusuran tetap dilakukan maka orang akan ingat bahwa Indonesia sebetulnya beringas. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tidak lebih dari pemerintahan yang otoriter, yang tidak menghendaki rakyat sendiri untuk bahagia. “Berkali-kali kita tahu semua proyek pemerintah itu enggak ada yang teteskan kemakmuran. Janji-janji itu nggak mungkin dipenuhi, hanya sekadar menunjukkan statistik. Apalagi kalau kita hitung bahwa tenaga kerja asing akan masuk di situ, dan orang tahu bahwa tenaga kerja asing karena dia terlantar di China tuh,“ ungkap Rocky. Seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di China sedang sangat buruk dan pengangguran tinggi sekali. Mereka akan masuk ke Rempang dan Morowali segala macam. “Jadi, ada satu paket untuk kita uji apakah pemerintah mengerti bahwa batin rakyat yang terluka itu, itu artinya harga diri bangsa ini dilecehkan. Dan itu yang membawa semua orang Indonesia sekarang marah pada kebijakan pemerintah pusat di Rempang,” ujar Rocky.(sof)
Batalkan Semua Program Strategis Nasional (PSN ) Untuk Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. \"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut,\" ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9). Permintaan pencabutan PSN bukan hanya di Rempang tetapi aspirasi dan suara sebagian besar rakyat Indonesia semua PSN sebaiknya dibatalkan. Terkait PSN di Rempang Riau, harus dibatalkan karena tanah tersebut adalah tanah milik leluhur warga atau masyarakat Melayu sejak sebelum penjajah Belanda dan bangsa lainnya datang ke Indonesia. Dengan segala perjuangan masyarakat Melayu bisa di pertahankan dan diamankan sampai saat ini. Warga masyarakat Melayu tidak mengijinkan karena tanah akan diserahkan untuk bisnis warga asing (Cina) dipastikan akan merugikan masyarakat Melayu dan membahayakan kedaulatan negara. Dicermati dari aspek peta strategis militer untuk titik daerah yang akan dan sudah diinvestasikan ke pengusaha Cina sangat membahayakan kedaulatan NKRI. Perhatikan titik beberapa wilayah yang akan dan telah di investasikan ke Cina dan bahayanya apabila terjadi invasi Cina ditandai masuknya TKA Cina yang sebagian di duga tentara Cina : - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan posisi berada persis di tengah antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Militer Cina sudah bisa menguasai seluruh Kalimantan. - Tambang Nikel Morowali, berada di Sulawesi Tenggara , tepat ditengah pulau Sulawesi, militer Cina sudah bisa menguasai seluruh pulau Sulawesi. - Proyek Air Bangis Sumatra Barat, letaknya berada persis di tengah pulau Sumatra, apabila perusahaan Cina masuk, maka sudah bisa dipastikan militer Cina akan dapat menguasai wilayah seluruh Sumatera. - Pulau Rempang Galang Batam Kepulauan Riau , pulau terluar Indonesia . Apabila proyek PT. MEC berlanjut dan masyarakat Melayu bisa di usir dari tempat mereka, maka bahaya ancaman bagi NKRI sudah amat nyata. Karena Rempang adalah Zona Strategis dan mudah untuk masuknya militer Cina Pengalaman masuknya TKA Cina yang tanpa kendali ditengarai angkatan bersenjata Cina adalah harus diwaspadai dengan ketat. Alasan investasi bisa berupah menjadi invasi Cina di Indonesia. Alasan investasi akan membuka lapangan kerja di Indonesia. Selama ini terlalu banyak informasi bohong, rakyat sudah sulit untuk percaya info apapun yang diberikan pemerintah. Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), memberikan analisa singkat bahwa: \"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang Xinyi akan investasi USD11,8 miliar, dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Pernyataan Bahlil diduga tidak benar alias bohong\" Menurut Benchmark internasional, setiap investasi satu juta dolar AS akan menciptakan lapangan kerja rata-rata 19 orang, di Indonesia bisa 20 orang. Untuk sektor energi solar panel akan menciptakan sekitar 16,37 lapangan kerja untuk setiap satu juta dolar AS investasi. Kalau setiap investasi per satu juta dolar AS, atau Rp15 miliar, akan menciptakan 20 lapangan kerja, maka investasi 11,8 miliar dolar AS seharusnya menciptakan 236.000 tenaga kerja baru. Bukan 35 000, analisa Bahlil yang bongong Ada indikasi kuat ada hitungan yang di sembunyikan, kebohongan selisih angka 2O1.000 tenaga kerja tersebut, ada indikasi niat busuk untuk TKA dari Cina. Hampir semua proyek PSN adalah proyek para pejabat negara dan kejadiannya akan sama pekerja di di dominasi TKA Cina yang datang tanpa kendali. Perkembangan hampir semua Program Strategis Nasional (PSN ) berdasarkan fakta fakta yang ada bukan hanya membahayakan tenaga kerja lokal atau pribumi juga membahayakan wilayah dan keamanan negara. Atas semua fakta yang terjadi sebaiknya semua proyek PSN, proyek titipan Tiongkok ( RRC ) segera ditinjau ulang untuk di batalkan apapun resikonya. *****
Panglima TNI Minta Maaf, Luar Biasa
Oleh Laksma TNI Purn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Luar biasa, sungguh ini luar biasa. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pejabat negara saat ini, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta maaf atas pernyataan Panglima yang menggunakan istilah memiting pada pelaku unjuk rasa di Rempang. Pernyataan minta maaf Panglima TNI disampaikan beliau di depan awak media pada Doorstop Asex atau Asean Soliderity Exercise 01 Natuna tahun 2023 di Dermaga Batu Ampar Batam, Selasa 19 September pagi tadi. Apapun alasan beliau tidak perlu diperdebatkan lagi, permohonan maaf dari seorang Panglima TNI, pimpinan tertinggi di jajaran TNI pada kesempatan tersebut adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah lama rakyat Indonesia tidak mendengar adanya pengakukan yang begitu jujur dari seorang pejabat tinggi negara. Hal inilah yang patut kita apresiasi kepada Panglima TNI Yudo Margono dan semoga dapat ditiru oleh pejabat tinggi lainnya di negeri ini. Permohonan maaf Panglima TNI hari ini melahirkan dua sejarah baru di Batam yaitu untuk kali pertama negara negara Asean lakukan latihan bersama, kedua untuk pertama kalinya pula seorang pemimpin tertinggi di organisasi besar Indonesia di era milenium meminta maaf atas kesalahannya. Sikap tulus natural apa adanya dimungkinkan karena terbangun dari individu individu yang lekat dengan kearifan lokal. Kita ketahui Laksamana TNI Yudo Margono juga dikenal sebagai Laksamana budayawan, seoramg Laksamana yang membudayakan kembali pagelaran wayang kulit, wayang orang, gamelan dll. Wayang adalah seni yang menonjolkan nilai nilai kesatria dari para pelakunya. Ini mewarnai kehidupan Laksamana Yudo Margono. Di samping itu juga karakter itu tumbuh dari tatanan kehidupan di Kapal. Sehingga sangat tepat seorang bapak Psikologi Kurt Leuwin (1942) memformulasikan bahwa Perilaku dihasilkan dari interaksi person dan lingkungan. Sebagai anggota TNI AL yang lama berdinas di kapal perang apalagi umumnya perwira TNI AL mengawali kariernya di Surabaya, berbahasa lugas, spontan, dan Suroboyoan sering terucap di antara anggota TNI AL, termasuk para perwiranya dan itu terbawa sampai di kedinasan di level senior. Mereka dalam rapat sering menggunakan istilah Suroboyoan walau di antara mereka ada yang bukan berasal dari Surabaya atau Jawa Timur. Jadi bila Panglima TNI Yudo Margono dengan menyatakan dirinya wong deso (orang desa) menjelaskan maksudnya memiting adalah rangkulan, para prajurit di lapangan tidak menggunakan alat apapun, apalagi dinyatakan dengan permintaan maaf sampai 2 (dua) kali menunjukkan bahwa TNI masih bersama rakyat karena TNI memang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk rakyat. Permohonan maaf Panglima TNI ini semoga dapat diikuti pejabat negara lainnya, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan. Budaya minta maaf dari para pejabat negara di negeri ini memang harus dibudayakan. Semoga apa yang diawali oleh Panglima TNI Yudo Margono dapat menjadi pemicu kesadaran tumbuh kembangnya budaya minta maaf kepada rakyat bila terjadi kesalahan selama menjabat. Selamat kepada TNI, semoga tetap pada jati dirinya, tidak menjadi alat politik apalagi alat kekuasaan, apapun yang terjadi pada dirinya dan negri ini. Politik TNI adalah politik negara, TNI mendarmabaktikan dirinya untuk negara, bukan untuk pemerintah atau yang lain. Jakarta, Selasa 19 Sept 2023
Polisi Ultimatum 28 September 2023 Rempang Harus Kosong, Mau Eksekusi tanpa Putusan Pengadilan?
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik \"Tanggal 28 (September ini) Pulau Rempang clean and clear untuk diserahkan kepada pengembang PT MEG,\" [Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, 7 September 2023] Luar biasa kelakuan polisi di era rezim Jokowi. Mereka, menjadi polisi sekaligus jaksa, juru sita dan hakim. Mereka, bukan hanya menyidik, tapi juga melakukan aanmaning (ultimatum) hingga mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus Rempang, terjadi konflik keperdataan. Rakyat Rempang selaku pemilik hak tanah adat yang turun temurun, dipaksa diusir dari tanah kelahirannya hanya karena dalih Korporasinya Tommy Winata (TW) punya sertifikat HGU. Semestinya, jika mau fair, polisi mempersilahkan TW untuk ajukan gugatan perdata. Di sana ada hak rakyat membela diri, bisa banding, kasasi hingga PK. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah TW memohon eksekusi. Eksekusi itu diawali dengan Aanmaning (teguran/ultimatum), yang melakukan adalah hakim ketua pengadilan. Yang mengeksekusi itu juru sita pengadilan. Nah, polisi sifatnya hanya mendampingi juru sita untuk pengamanan, bukan aktif melakukan eksekusi (pematokan). Kasus Rempang ini parah. Polisi merangkap hakim, merangkap juru sita, melakukan aanmaning dan eksekusi sendiri. Tanpa dasar putusan pengadilan. Sekarang kita tanya kepada Polisi, apa dasarnya mengultimatum warga tanggal 28 September 2023 Rempang Galang harus kosong? Itu perintah putusan pengadilan atau perintah TW? Lagi pula, sebenarnya polisi itu aparat negara atau alat kuasa? Abdi rakyat atau abdi TW? Melayani rakyat atau melayani oligarki? Ingatlah wahai bapak polisi ! Anda kelak akan pensiun dan kembali menjadi rakyat biasa. Anda juga bisa dipecat lebih cepat seperti Sambo dan menjadi rakyat biasa. Tidak berguna seluruh bintang di pundak, kalau anda menjadi musuh rakyat. Tidak ada kebanggaan sedikitpun atas harta yang dimiliki jika itu didapatkan dari menyalahgunakan kekuasaan. Ingatlah! Doa-doa orang terzalimi tidak ada hijab. Mereka bisa saja berdoa, anda kena stroke, anak dan istri anda berantakan, anda dibuat hidup tidak tentram, dan banyak doa jelek lainnya. Itu baru didunia. Di akhirat? Apa yang akan anda sampaikan dihadapan Allah SWT, saat nanti ada di pengadilan akhirat? Apa anda memiliki hujjah, berbuat zalim terhadap rakyat? Wahai pak Polisi, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, ajal itu hanya sebatas urat di leher. Kalau tidak siang, malam bisa datang. Kapan pun manusia layak menjemput ajal. Jangan sampai ajal menjemput, sementara kalian dalam keadaan berbuat zalim kepada rakyat. [].
Amien Rais: Sesegera Mungkin Hentikan Rempang Eco Park
Batam, FNN | Tim investigasi Forum Partai Ummat Peduli Rempang - Batam menyerukan agar pemerintah segera menghentikan proyek Rempang Eco Park di Batam karena hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat setempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, MA., dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Dr-Ing. Ridho Rahmadi, SH., MH., pada hari Senin 18 September 2023, Rilis yang diterima redaksi FNN menyebutkan bahwa tim investigasi Partai Ummat telah berkunjung ke Desa Sembalung Kecamatan Galang, Batam, untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang dirasakan oleh perwakilan 16 Kampung Tua yang ada di Rempang – Galang, Batam yang terkena dampak;l. Setelah mendengar dan mencermati segala keresahan yang disampaikan oleh perwakilan warga masyarakat terdampak, Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA., menyampaikan perlunya Pemerintah sesegera mungkin menghentikan proyek yang akan dilaksanakan karena justru berpotensi menyengsarakan rakyat dan berpotensi pula melanggar hak-hak asasi manusia, hak dasar yang diakui oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yakni hak untuk hidup yang layak dan hak untuk mendapatkan rasa adil dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Pancasila; Tim investigasi akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura di atas, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat menyampaikan bahwa dalam waktu yang sesegera mungkin akan membuka Posko Pelayanan Masyarakat yang akan fokus pada bantuan dan layanan (advokasi) Hukum dan Informasi; Untuk keperluan itu, Dewan Pimpinan Pusat Parta Ummat segara mempersiapkan sejumlah advokat yang akan membersamai warga masyarakat 16 Kampung Tua dalam durasi yang akan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan; Selain itu, untuk menjamin kestersediaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat yang terdampak, Dewan Pimpinan Partai Ummat akan memberikan sekadar bantuan kebutuhan pokok yang akan disesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat dan kemampuan Partai Ummat. Untuk semua hal tersebut di atas, kami berdoa kepada Alah SWT., agar senantiasa memberikan perlindungan bagi seluruh warga 16 Kampung Tua yang terkena dampak dan sesegera mungkin memberkan jalan keluar terbaik bagi warga dan masyarakat terkena dampak khususnya, dan pemerintah serta seluruh stakeholder dan shareholder yang terlibat; Tim berharap dengan bermunajat kepada Allah SWT., sepenuhnya pihaknya menyampaikan bahwa batas perjuangan kami untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadailan adalah batas maksimal. Kami percaya bahwa Allah bersama kami dan pertolongan yang akan kami peroleh berasal dari orang-orang lemah yang teraniaya karena tindakan rezim yang jauh dari menghomati sikap musyawarah dan mufakat demi kebersamaan; Hasil investigasi ditandatangani oleh Dwi Tjahyo Sasongko (Koordinator), Sabar Sitanggang (Sekretaris/Anggota) dan Saed Lukman (Anggota). (sws)
Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan, KPK Kembali Memeriksa Windy Idol
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Windy yang selesai diperiksa KPK sekitar pukul 15.30 WIB itu tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya, namun dia membantah bahwa dirinya diperiksa soal dugaan aliran uang dari Hasbi Hasan. \"Bukan (aliran uang), selengkapnya tanyakan ke penyidik ya,\" kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Lebih lanjut Windy juga mengatakan materi pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.\"Masih seperti kemarin. Ada beberapa pertanyaan,\" ujarnya.Penyidik KPK juga rencananya akan memeriksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Irhamto, sebagai saksi dalam perkara yang sama.Namun KPK belum memberikan keterangan apakah yang bersangkutan telah hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik.Pada Rabu (12/7), KPK menahan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar MA. Dia diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi tersangka Hasbi Hasan adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT), selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heryanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian honor atau fee dengan sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA, salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku sekretaris MA. Hasbi Hasan kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto tersebut, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun penjara sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022, terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari uang senilai Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi Hasan sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Prabowo Naik KCJB Bareng Jokowi, Tidak Bicara Soal Politik
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tidak membahas soal politik saat menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama dengan Presiden Joko Widodo usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa.\"Kebetulan tadi nggak ada soal politik,\" kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Halim, Jakarta.Prabowo mengatakan pembicaraan yang dilakukan dirinya dengan Jokowi selama di kereta adalah tentang infrastruktur kereta api cepat.\"Kemungkinan-kemungkinan apakah kita teruskan (rute) sampai Surabaya dan sebagainya. Saya kira itu,\" ucapnya.Prabowo sendiri baru pertama kali mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan kereta itu sangat nyaman.\"Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa. Kita punya kereta api yang high speed, canggih, modern, bersih. Serasa di luar negeri, bagus sekali,\" tuturnya.Pada Selasa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meninjau PT Pindad dengan menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Setibanya di PT Pindad, Presiden sempat menumpang kendaraan terbaru produksi Pindad \"Maung\", dan disopiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Saat kembali ke Jakarta, Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi naik kereta cepat, kembali ke Stasiun Halim, Jakarta.(ida/ANTARA)
Komisi II DPR RI - Pemerintah Menyepakati Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.“Apakah kita bisa menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini untuk dibawa pada pengambilan keputusan saat Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh delapan fraksi DPR RI. Dalam pandangan mini masing-masing fraksi, sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi menolak, yakni Fraksi PKS.Sementara itu, Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.Dalam proses pembahasan, sebanyak 20 DIM tidak berubah, 13 DIM perubahan redaksional, dan semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang meminta penjelasan serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN.Untuk diketahui, beberapa ketentuan yang diubah di antaranya ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 6.Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 12 diubah dan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5.Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11.Kemudian, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 15A di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 16A.Ketentuan Pasal 23 diubah, ketentuan Pasal 24 diubah di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B. Selain itu, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 diubah, dan ketentuan Pasal 36 diubah.Lalu, di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah diubah.(ida/ANTARA)
POPULER
