ALL CATEGORY
Negara Berdasarkan Pancasila, Itulah Khilafah Model Indonesia
Oleh Ir Prihandoyo Kuswanto -Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KHILAFAH telah menjadi momok di negeri ini. Ia seakan menjadi endemi, musuh bersama yang harus dilawan dan dimusnahkan. Hari ini, tenaga, pikiran, bahkan uang rakyat terkuras untuk urusan khilafah yang, sengaja atau tidak, ditempelkan pada kelompok radikal. \"Logika akal sehat, bukan khilafah yang harus menjadi musuh bersama kita, tetapi hadirnya individualisme, liberalisme, kapitalisme inilah yang menghancurkan Republik Indonesia.” Padahal, sejarah sebelum negara Indonesia ada Kerajaan Islam Mataram, dan di situ ada khilafah. Gubernur DIY sekaligus Sultan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan, bahwa, keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa. Ini ditandai dengan penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di keraton Jogja. Terus akhirnya Indonesia anti-khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya (harusnya) bahasanya jangan begitu. (Kamu bisa bilang), kami tidak setuju pada tafsir HTI terhadap konsep khilafah, tapi jangan khilafahnya yang kamu salahkan. Kalau khilafah yang disalahkan, bisa murtad kita terhadap Allah,” tegas Cak Nun. Ia juga bertanya-tanya, sejak kapan khilafah dimaknai sebagai sistem negara? Padahal saat konsep tersebut diturunkan, dunia belum mengenal negara, melainkan hanya kerajaan. Kesalahan umat Islam menafsirkan makna ‘khilafah’ itu, menurut Cak Nun, sangat berbahaya. Ironis sekali. Sekarang, khilafah sudah menjadi stempel (radikal) bagi siapa saja yang mendukungnya. Pemerintah pun menjadikan Khilafah sebagai musuh negara, karena dianggap akan menghancurkan sistem bernegara di Indonesia. Pemahaman yang jauh dari kebenaran. Kajian kami di Rumah Pancasila: Justru negara berdasarkan Pancasila itulah model Khilafah yang ditanamkan oleh pendiri negeri ini. Para pejuang itu tidak menjadikan Islam sebagai bendera yang harus dikerek ke atas, tetapi ‘api Islam’ yang dimasukan di dalam Pancasila. Ini buah pemikiran yang luar biasa. Khilafah dasarnya tauhid dan sistemnya majelis. Sedang negara berdasarkan Pancasila dasarnya KeTuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ), sistemnya MPR (majelis). Khilafah menjalankan Syariah Islam, sedang di negara berdasarkan Pancasila Syariah Islam dijalankan, mulai dari pendidikan seperti pendidikan dengan model Syariah dari TPQ sampai perguruan tinggi ada. Pun kehidupan muamalah, juga diatur kawin cerai, bagi waris, waqof, bahkan ada Pengadilan Agama Islam. Soal ibadah, pemerintah ikut mengatur haji-umroh, hari hari besar Islam juga diatur sesuai syariah. Ekonomi yang sedang berkembang ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah. Lalu ada yang bertanya: Bagaimana dengan qisas, hukum potong tangan, penggal kepala? Itu domain pemerintah bukan urusan umat. Jadi, jelas negara berdasarkan Pancasila, itu adalah khilafah model nusantara. Tidak perlu membenturkan Pancasila dengan khilafah. Harusnya pemerintah membangun narasi yang lebih pada persatuan bangsa. Bukan sibuk membuat stigma Islam dengan Khilafah, lalu dianggap radikal bahkan teroris, dan tidak boleh ada di bumi nusantara. Ini semua kerja sia-sia. Harusnya para petinggi negeri ini membaca sejarah dan melakukan dialog, kajian-kajian strategis yang membangun narasi keutuhan, bukan pecah belah pada umat (Islam). Karena cara stigma, islamophobia jelas membuat bangsa ini tidak utuh, bertentangan dengan persatuan Indonesia. Jadi? Bukan khilafah yang menjadikan ancaman bagi bangsa ini, sebab khilafah telah mengispirasi Pancasila. Mengapa begitu? Khilafah itu bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Bukankah manusia diciptakan Allah sebagai Khalifahtulloh dengan tugas memimpin sekaligus menjaga alam raya. Amandeman Merusak Segalanya Pancasila juga bicara tentan Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bicara tentang Tuhan, tentang sifat sifat Tuhan bukan dzat Tuhan. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab juga bicara tentang manusia harus bisa Adil. Jika manusia Indonesia bisa adil maka akan mampu membangun peradaban. Persatuan Indonesia juga bicara tentang alam semesta, tentang persatuan tanah air. Nah, sekarang ini, semua fondasi itu hancur. Bagi para pemerhati Pancasila dan pembela Pancasila, sangat paham bahwa amandemen UUD 1945 sudah menyingkirkan Pancasila, sehingga tidak lagi menjadi dasar negara. Diubahnya sistem MPR menjadi sistem presidensial, jelas bertentangan dengan Pancasila. Ironi bukan? Mengapa? Pancasila sebagai dasar Negara, itu sistemnya permusyawaratan perwakilan sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR, maka, di MPR itulah duduk utusan-utusan golongan atas nama kedaulatan rakyat. Kemudian disusunlah politik yang dikehendaki rakyat, lalu disebut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Setelah GBHN tersusun, kemudian dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya. Kalau ada presiden sebagai petugas partai, itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Sistem presidensial adalah sistem individual liberalisme, kekuasaan diperebutkan dengan kalah menang, banyak-banyakan suara, pertarungan, maka, lahir mayoritas yang menang, minoritas yang kalah. Ini sangat berbahaya, tidak dikehendaki oleh pendiri negeri ini. Sistem ini jelas bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa? Sebab Bhinneka Tunggal Ika itu sistem keterwakilan, bukan keterpilihan. Hari ini kita masuk model demokrasi liberal, banyak-banyakan suara, maka, minoritas tidak akan pernah terwakili. Ini demokrasi liberal. Padahal Bhineeka Tunggal Ika, itu semua elemen bangsa harus terwakili. Sebab negara didirikan untuk semua, bukan untuk golongan apalagi untuk oligarki yang kaya raya. Pemilu kali ini, juga praktek dari demokrasi liberal. Bisa kita rasakan, bagaimana hilangnya Pancasila. Bahkan bangsa ini menjadi munafik, karena Pancasila yang basisnya kebersamaan, kolektivisme, tolong menolong, gotong royong, musyawarah perwakilan, tetapi faktanya justru liberal basisnya individualisme, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara. Pancasila itu bukan kekuasaan diperebutkan dengan suara terbanyak, kalah menang, kuat-kuatan. Pancasila itu bukan sistem presidensial yang basisnya individualisme. Pancasila itu permusyawaratan perwakilan, onok rembuk yo dirembuk, begitulah istilah para pejuang kita. Maka, kekuasaan menghalalkan segala cara, berbohong, tidak jujur, curang itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Penulis sendiri tidak bisa membayangkan, jika negeri tercinta ini akhirnya harus di-balkan-kan. Artinya skenario amandemen UUD 1945, jelas akan berujung dengan pecahnya Indonesia. Ingat! Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat resolusi jihad umat Islam untuk mempertahankan negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan suhada. Jangan biarkan negeri ini mendekati kehancurannya. Sadarlah bangsa ini tengah di persimpangan jalan. Tidak ada lagi rasa senasib dan sepenangunggan sesama anak bangsa. Semua itu akibat dari individualisme, liberalism, kapitalisme yang mencengkeram jagat poliitk kita. Jadi? Logika akal sehat, bukan khilafah yang harus menjadi musuh kita, tetapi hadirnya individualisme, liberalisme, kapitalisme inilah yang menghancurkan Republik Indonesia. Sadarlah! (*)
Pemprov PBD Mengibarkan Merah Putih 78 Meter di Pulau Fani
Sorong, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan anggota TNI/Polri mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 78 meter di Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Senin. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa\'ad menjelaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih itu merupakan bagian penting untuk menunjukkan bahwa Pulau Fani masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Tepat pada bulan kemerdekaan ini sekaligus merayakan momentum HUT Ke-78 RI, kami bersama TNI dan Polri mengibarkan bendera Merah Putih di pulau terluar itu untuk menunjukkan bahwa wilayah itu bagian dari NKRI,\" kata Muhammad Musa\'ad. Karena merupakan bagian dari Indonesia, kata Musa\'ad, seluruh elemen bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah ini sehingga tidak ada satu pun yang mampu mengganggu wilayah teritorial NKRI. \"Tidak boleh memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk mencaplok wilayah ini. Ini tanggung jawab kita semua, dan kita harus pastikan itu,\" katanya. Musa\'ad juga memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang telah menjaga Pulau Fani hingga kini. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen akan memberikan fasilitas yang memadai kepada pos TNI ALt sehingga menunjang kegiatan penjagaan di pulau terluar itu. \"Kami juga akan memberikan fasilitas yang memadai kepada TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah ini untuk menunjang tugas penjagaan,\" ungkap Musa\'ad. Ia memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk benar-benar memperhatikan masyarakat di Pulau Fani dengan berbagai program pemberdayaan dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, dan kebutuhan mendasar lainnya supaya masyarakat benar-benar merasakan perhatian pemerintah.(sof/ANTARA)
Polri Diminta Mematuhi Instruksi Presiden untuk Tetap Solid
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri untuk mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo yakni harus tetap solid dan tidak ada lagi kelompokan.\"Apa yang harus kita lakukan yaitu kita rujuk pidato Presiden pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mengatakan begini. \'Polri harus solid tidak ada lagi blok-blokan\',\" kata Mahfud pada acara dialog kebangsaan di acara strategi nasional di bidang Polhukam guna antisipasi dinamika politik global (era triple disruption) di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Jabar, Senin.Menurut Mahfud, presiden menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya karena ada indikasi bahwa Polri tidak solid.\"Kalau presiden berpidato pasti ada pikiran, ada indikasi (Polri) tidak solid. Ada gejala tidak solid betul ya, kita tidak tahu, tetapi presiden mengatakan harus solid dan tidak boleh ada patron,\" ucap Mahfud.Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik 76 persen setelah sempat merosot tahun lalu karena imbas kasus Ferdy Sambo dkk. Namun, dia meminta Polri tidak boleh puas dan harus tetap berbenah diri.\"Polri tetap harus melakukan reformasi di seluruh aspek organisasi. Reformasi itu memperbaharui tanpa mengubah sistem, kalau memperbaharui dengan mengubah sistem itu revolusi, kalau memperbaharui pelan-pelan namanya evolusi,\" ujar Mahfud.Dia mengatakan bahwa Polri membutuhkan reformasi agar bisa lebih baik dan dekat dalam melayani masyarakat.\"Jangan stagnan, evolusi itu terlalu lambat tetapi revolusi itu berbahaya. Reformasi saja, reformasi itu memperbaharui tanpa mengubah sistem,\" tuturnya.(sof/ANTARA)
Indonesia-Kenya Menyepakati Kerja Sama Sektor Kesehatan
Jakarta, FNN - Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama bilateral di sektor kesehatan berupa implementasi regulasi produk farmasi dan transfer teknologi vaksin dengan Pemerintah Republik Kenya.\"Saya telah menyampaikan komitmen Indonesia melalui \'Indonesian Aid\' untuk Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanganan bencana. Ke depan ini akan terus ditingkatkan, khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas Kenya,\" kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Kenya yang disiarkan secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.Presiden mencatat kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan kedua negara serta antara Bio Farma dan Biovax dengan Generics Africa Ltd terkait vaksin dan produk farmasi.Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Kenya William Ruto mengatakan kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kenya Pharmacy and Poisons Board dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.William mengatakan kerja sama bilateral tersebut memfasilitasi penguatan promosi, pengembangan, dan implementasi kerja sama regulasi di bidang produk farmasi.Selain itu, kata William Ruto, Indonesia dan Kenya menandatangani kerangka kerja antara Biovax Kenya dan Perusahaan Farmasi BUMN PT Bio Farma (Persero) untuk kerja sama transfer teknologi, pembuatan kontrak, pendaftaran, pasokan, dan portofolio pemasaran vaksin yang akan diproduksi Bio Farma di Republik Kenya.Dalam keterangan resmi Bio Farma dijelaskan bahwa kerja sama tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Industrialisasi Kenya, Moses Kiarie Kuria pada 14 Juli 2023 di Nairobi, Kenya.Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma Yuliana Indriati mengatakan kedua negara sepakat untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kerja sama di bidang alih teknologi, kontrak manufaktur, registrasi, suplai, dan pemasaran di pasar swasta atas portofolio vaksin yang diproduksi Bio Farma dan kerja sama pemberian dukungan kepada pemerintah negara masing-masing dalam rangka program hibah di sektor kesehatan.Kenya dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai hub komoditas penting dengan nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas dengan lebih dari 300 juta orang ke negara-negara sekitar Kenya, seperti Uganda, Sudan Selatan, Rwanda, DRC, dan lainnya.Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, pada hari kedua kunjungannya di Nairobi, hari ini (Senin).Kenya menjadi negara pertama di Afrika yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja pertamanya ke Benua Afrika tersebut. Setelah Kenya, Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.(sof/ANTARA)
Pemerintah Didorong untuk Mempromosikan Penggunaan Transportasi Umum
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah promosikan penggunaan transportasi umum dalam mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).\"Pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisasi pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan Puan menanggapi kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta. Kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.Selain itu, dia meminta pemerintah agar membenahi transportasi umum, yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.\"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,\" jelasnya.Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain, agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.\"Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, khususnya di Jakarta,\" katanya menegaskan.Puan juga mengapresiasi kebijakan WFH sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kebijakan itu, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.(sof/ANTARA)
Berdansalah Kamerad
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih SENI sebagai hasil kreativitas manusia merupakan potret hiruk pikuk kehidupan. Semua tidak langsung diangkat dalam karya seni, kadang diolah dulu melalui kesadaran seniman bahwa karya seni merupakan sesuatu yang bersifat inventif dan imajinatif. Maka berbagai persoalan kehidupan sebenarnya yang akan disampaikan seorang seniman tidak akan pernah sama dengan apa yang dilihat dan dirasakan manusia lain pada umumnya karena telah dibatasi jarak, yaitu jarak estetik, tanpa mengurangi esensi dan makna itu fakta sejarah. Ketika sang sutradara mengilustasikan kegelisahan DN Aidit melalui kepulan asap rokok. Ilustasi tersebut terlalu istimewa untuk diperdebatkan karena dunia seni memang dihalalkan adanya imajinasi. Cobalah bayangkan seandainya bentuk kegelisahan tersebut diilustrasikan dengan menghisap madat (istilah untuk candu atau opium yang telah di masak dan telah siap di isap), pastilah Letkol Untung spontan akan mengucapkan kalimat pedas pada DN Aidit , \"Sampeyan ini pimpinan PKI atau penyanyi Reggae. Lalu sambil terhuyung, mata merah dan tangan menunjuk letkol Untung, DN Aidit pun menjawab, _\" Bangsat kali kau kamerad menyamakan aku dengan Bob Marley (ini perjuangan hidup atau mati)\". Dalam rentang waktu arwah Aidit bersuka ria film yang sering diprotesnya , ahirnya mendapatkan momentumnya. Tiba tiba muncul gerombolan penguasa yang berbau dan aliran komunis. Bahkan di sinyalir mendapatkan amunisi pembelaan penguasa yang sudah miring ke aliran kiri setelah bersahabat dan merasa senasib dan sepenanggungan dengan Cina, pemain atraktif seperti orang baik memberikan dupa magis berupa pundi pundi untuk berhura hura sebelum mati . \"Bangsat kau kamerad\", skenario sedang jalan, jangan kau buka skenario ini dan sutradara sedang bekerja. Ini bukan hanya membalikkan film G 30 S PKI sesuai skenario kita tetapi lebih dari itu penguasa sudah bersama kita. Mengampuni kita memberi ganti rugi , tiba saatnya dan tidak lama bersama saudara tua , pemilik kekuatan dan senjata. Didepan kita semua sudah lapuk dan segera runtuh. Saya akan lahir kembali dari kuburku. Indonesia akan kita kuasai, komunis atau PKI akan berjaya untuk selamanya. -\"Bangsat kali mau kamerad\"_ kalau kalau buka semuanya dan kita harus kalah kembali seperti seperti tahun 1965. Film G 30 S PKI akan berganti rona dan cerita kita sebagai pahlawan , saatnya tiba Kamerad, kau boleh bersuka ria di hari kemerdekaan atau saat saat kita bunuh para jendral dengan ritual bunuh kembali yang masih akan melawan kita. Di HUT Kemerdekaan RI sudah kita coba bukan upacara sakral untuk mengenang para pahlawan. Muncul dansa ria persis seperti menjelang meletusnya G 30 S PKI , masih beruntung tidak disertai dengan lagu PKI / komunis, itu kita tahan sesaat. Semua lelap dan kesurupan . Bahaya sudah datang ketika penguasa sudah bersekutu dan bersenyawa dengan skenario Iblis komunis, bahkan berebut sebagai pahlawan PKI dari kejahatan dan kebiadabannya.*****
Yang Devide Et Impera Presiden Jokowi, Bukan Prabowo
Jakarta, FNN – Budiman Sudjatmiko, politisi PDI Perjuangan, telah memutuskan langkah politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan rela dipecat oleh PDIP. Terkait dukungan Budiman Sudjatmiko kepada capres Prabowo Subianto ini, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara. Hasto mengatakan bahwa tindakan kubu Prabowo Subianto membajak Budiman Sudjatmiko merupakan tindakan politik devide et impera\'memecah belah\'. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Seni (21/8/23) berkomentar, “Yang devide et impera itu justru Presiden Jokowi, karena dia yang membelah partai-partai ini, siapa yang mau dinaikin di belakang, siapa yang disuruh nyupir, kan itu pesan majalah Tempo kan.” Sebetulnya, lanjut Rocky, PDIP jujur saja. Kalau mau berkelahi dengan Presiden Jokowi, segera lakukan secara habis-habisan, jangan menuduh partai lain yang devide et impera. Devide et impera adalah satu kekuasaan yang membelah persekutuan-persekutuan politik. “Ya nggak mungkin Prabowo membelah dengan kemampuan yang terbatas. Yang mampu membelah melakukan devide et impera adalah seseorang yang ada di Puncak. Yang di puncak ya Presiden Jokowi,” tegas Rocky. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tudingan PDIP salah alamat. Yang menjadi pertanya, mengapa yang ditembak PDIP selalu Prabowo. Ditanya hal itu Rocky menjawab, “Iya, seolah-olah PDIP merasa bahwa cinta Jokowi itu masih bisa balik ke Ganjar. Tidak ada itu. Kan sudah disiapin semacam paket hemat buat PDIP, dan paket hematnya itu ternyata tidak berhasil. Kan Ganjar makin lama makin hemat elektabilitasnya, itu masalahnya.” Rocky juga mengatakan bahwa perintah-perintah yang diucapkan Jokowi terbaca dalam proses politik, walaupun dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak cawe-cawe, tidak ikut campur. Jokowi memang selalu mengatakan tidak ikut capmur, tetapi selalu melakukan yang terbalik. Kita selalu membaca otak politik Jokowi yang selalu terbalik. Misalnya, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak ikut campur, artinya sedang ikut campur. Kira-kira begitu, kata Rocky. “Jadi nggak ada gunanya kemarin. Pidato kenegaraan itu harusnya diwujudkan melalui kalimat-kalimat visioner, mengevaluasi keadaan, lalu memprediksikan ke depan. Tapi Jokowi mengambil sensasi dengan mulai curhat-curhat. Akibatnya, tidak ada lagi yang memperhatikan isi pidatonya apa sebetulnya. Yang dibahas orang adalah cawe-cawenya Jokowi, curcolnya Jokowi, sama pagelaran baju adat itu, yang sebetulnya bukan inti dari pidato kenegaraan. Jadi, statementshipnya itu, kenegarawanannya hilang karena dia masuk dalam politik yang dangkal,” ungkap Rocky. Majalah Tempo edisi terbaru menunjukkan bahwa mereka paham apa yang sebetulnya disembunyikan oleh Jokowi. Menurut Rocky, semua yang menganalisis politik Indonesia dari awal tahu bahwa Jokowi menginginkan terjadinya pembelahan politik supaya bisa dia kendalikan. Nah, PDIP masuk dalam jebakan itu. Lalu PDIP berupaya untuk membela bahwa ini bukan kerjaan Jokowi. Lalu pekerjaan siapa? Jika PDIP mengatakan kerjaan Praboowo, berarti Prabowo di atas Jokowi. Itu hal yang tidak mungkin. “Jadi, kita mau baca pesannya Hasto ini yang selalu keliru dan memang kemampuan PDIP untuk mengantisipasi bahkan memitigasi kesalahan dia sendiri itu, makin lama makin terbatas. Jadi, ngeyelnya PDIP itu dibaca oleh Jokowi sebagai anak kecil minta permen lagi,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dengan mengatakan Prabowo melakukan politik devide et impera, logikanya Hasto juga melakukan politik devide at impera antara Prabowo dan Jokowi. “Jadi, dia nggak mampu manuvering lagi, maka dia menyebar isu baru supaya orang merasa bahwa Jokowi sebetulnya ada di dalam genggaman PDIP, tapi gara-gara Prabowo dia lepas dari PDIP. Kan itu sinyal yang mau diucapkan oleh Hasto,” ujar Rocky. Dalam kondsi ini Prabowo tetap tenang. Mungkin Prabowo merasa bahwa semua kekuatan ada padanya. Jadi, apa pun yang diucapkan Hasto tidak mungkin melepaskan lagi Jokowi dari Gerindra, atau sebaliknya tidak mungkin melepaskan Prabowo dari Jokowi. “Dari awal kita duga bahwa Jokowi pasti punya taktik yang dia simpan tuh. Dasarnya dendam pada ibu Mega. Kita nggak bisa bilang bahwa Jokowi nggak menyimpan dendam walaupun sudah berkali-kali ya separuh dilecehkanlah. Kan moral dia juga merasa bahwa dirinya juga bukan sekadar petugas partai, dia dipilih oleh rakyat Indonesia,” ujar Rocky. Menurut Rocky, hal itu timbul sebagai background psikologi dari Presiden Jokowi. Jadi, kemampuan Jokowi untuk menyimpan taktik terlambat dibaca oleh PDIP. Sekarang, PDIP berupaya untuk menghalangi lagi kimia yang udah terbentuk antara Jokowi dan Gerindra. Kimia di antara mereka sudah menyatu, jadi tidak mungkin lagi dipisahkan.(ida)
Isu TPPO Menjadi Pembahasan Penting Dalam AMMTC
Labuan Bajo, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Inspektur Jenderal Polisi Johanis Asadoma menyebut isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.\"Isu yang paling menonjol dari berbagai macam yang dibahas itu adalah TPPO dan penyelundupan manusia. Ini yang menjadi keprihatinan masyarakat NTT,\" kata Johanis di lokasi kegiatan AMMTC, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin.TPPO merupakan permasalahan serius yang menjadi perhatian masyarakat NTT.Kapolda mengatakan, pihaknya telah menindak lebih dari 60 kasus TPPO selama dua bulan terakhir. Mereka pun mengamankan para pelaku yang mengirimkan tenaga kerja non-prosedural ke Malaysia.Lebih lanjut ia menilai kolaborasi penanganan kasus TPPO berlangsung baik antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu ditunjukkan dengan kolaborasi pemulangan beberapa korban TPPO dari Malaysia ke Indonesia.Johanis berharap penyelenggaraan AMMTC Ke-17 di NTT lewat penandatangan nota kesepahaman dan Labuan Bajo Declaration nanti akan semakin melegalisasi dan memperkuat kerja sama dalam penanggulangan kasus TPPO dan penyelundupan manusia di NTT.\"Kita harap akan semakin menekan; menghapus TPPO melalui kerja sama peningkatan kapasitas, kerja sama pertukaran informasi, dan kerja sama peningkatan kompetensi aparat penegak hukum,\" ucapnya.Saat memberikan keterangan pers pada hari Sabtu, Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa lebih kurang 900 tersangka TPPO telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pihaknya pun telah melakukan berbagai kegiatan penegakan hukum berkaitan dengan penanggulangan TPPO.Dalam pembukaan AMMTC Ke-17 di Labuan Bajo, Kapolri juga berharap draft deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC Ke-17.\"Ini menjadi momentum tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional,\" ucap Kapolri sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi kegiatan.(ida/ANTARA)
Mahfud MD Memastikan Transaksi Janggal Rp349 Triliun Tidak Berhenti
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sampai saat ini kasus transaksi janggal yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun tidak berhenti ataupun hilang.\"Selalu ada yang bertanya Rp349 triliun itu dilempar kok lalu hilang? Tidak hilang,\" ujar Mahfud di Hotel Sultan, Jakarta, Senin.Ia menyebutkan bahwa kasus itu terbukti ada. Kendati demikian, DPR tak setuju dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan transaksi janggal Rp349 triliun.Oleh karena itu, kasus tersebut diserahkan kepada pemerintah. Adapun, sambung Mahfud, pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.\"Pemerintah membentuk satgas sekarang ini jalan. Orang yang tidak tahu, itu kok didiamkan? Tidak. Itu kan 300 surat, artinya ini ada 2 masalah,\" katanya.Ia menjelaskan transaksi janggal Rp349 triliun itu menyangkut 300 surat yang tidak dapat dipecah. Dari kasus tersebut, beberapa sudah ditindak seperti Rafael Alun, eksportasi emas hingga pemecatan dan penersangkaan di Ujung Pandang, Makassar.\"Jadi jalan, tidak ada yang berhenti. Tetapi jangan berpikir bahwa Rp300 triliun itu satu paket, lalu selesai, itu dipisah dalam 300 kasus,\" jelas dia.Menurut Mahfud, ada 300 surat yang harus diselesaikan secara bertahap dengan waktu yang lama. Kemudian, tidak semua surat tersebut dapat disampaikan kepada publik.\"Saudara bisa baca publikasinya sendiri, sudah ditindaklanjuti di berbagai tempat, di KPK, di Polri, di Kejaksaan semua mau mengungkap kasus itu dari Rp349 triliun,\" tambah Mahfud.Sementara itu, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan.Dia menyebutkan beberapa hal telah diselidiki dari transaksi mencurigakan Rp189 triliun. Kasus tersebut bukan hanya menyasar sisi kepabeanan saja melainkan perpajakan.\"Ini semua sedang berjalan. Tidak ada yang hilang dan tidak boleh hilang. Pada saatnya harus jelas kepada masyarakat,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Tour of Kemala 2023 Digelar di Banyuwangi
Jakarta, FNN - Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI) menjadikan acara Tour of Kemala Banyuwangi 2023 yang digelar Oktober mendatang sebagai ajang mencari bibit atlet baru balap sepeda dari berbagai kota di Indonesia.“Awal mula Tour of Kemala terselenggara, PB ISSI ingin punya kegiatan tahunan yang bisa menjadi ajang mencari bibit road bike khususnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB ISSI Parama Nugroho dalam acara konferensi pers Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di Gedung Bhayangkari 2023, Jakarta, Senin.Ia mengatakan Tour of Kemala digelar di Banyuwangi pada tahun in merupakan yang kali kedua. Tahun 2022 sebagai kegiatan pertama, diselenggarakan di Belitong, yang diikuti 450 peserta yang berasal dari kalangan profesional, komunitas ataupun anggota Kemala Bhayangkari.Tahun ini, Tour of Kemala 2023 mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tour of Kemala 2023 mengangkat tema “Berkarya untuk Negeri” terbagi dalam dua kategori race (balapan) sejauh 128 Km untuk peserta profesional nasional dan internasional di hari pertama, serta lomba Tour sejauh 55 Km yang diikuti peserta non profesional pada hari kedua.Kerja sama PB ISSI dengan Kemala Bhayangari ini mengikuti standar internasional serta sistem pencatatan waktu secara digital dengan photo finish. Memperebutkan hadiah senilai Rp552 juta untuk kategori Race 128 Km, dan Rp 330 juta untuk hadiah Tour 55 Km.Untuk mendorong pencarian atlet-atlet pesepeda, dilaksanakan pra kegiatan Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di empat kota, yakni Karawang tanggal 11 Juni, Karanganyar 29 Juli, Gresik 6 Agustus, Lampung 10 September dan kategori criterium.“Ajang ini sekaligus menjadi wadah terukur atlet dengan baik. Jadi untuk sampai finis benar-benar perjuangan atlet,” kata Parama.Koordinator Lapangan Tour of Kemala Banyuwangi 2023 Erni Agung menjelaskan dipilihnya Banyuwangi karena memiliki variasi rute tanjakan panjang dengan kombinasi jalan datar untuk menguji ketahanan dan kekuatan rider.Dalam sejarah sepeda Indonesia, lanjut dia, wilayah Banyuwangi telah melahirkan atlet-atlet berprestasi dan sampai sekarang menjadi tempat pembinaan atlet nasional.“Diharapkan peserta dari non profesional atlet maupun pemula dapat merasakan pengalaman yang sama seperti atlet lainnya,” ujar Erni.Pratomo selaku Race Director dari PB ISSI menambahkan, rute Tour of Kemala Banyuwangi 2023 terbagi dua, yakni untuk profesional dan pemula. Kedua rute ini dipastikan aman bagi para peserta baik sisi keamanan maupun kelancarannya.Untuk kalangan profesional, setelah mengikuti kegiatan pra Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di empat kota, peserta akan mendapatkan tiket untuk mengikuti Tour of Kemala Banyuwangi 2023 pada Oktober mendatang.Pratomo menambahkan, ada sejumlah atlet nasional yang ikut berkompetisi di ajang Tour of Kemala Banyuwangi 2023. Seperti Aiman Cahyadi peraih medali perak di SEA Games 2023, ada juga Bernard Van Aert, dan Terry Yudha Kusuma.“Karena ini hajatan PB ISSI juga, kami mengundang tim nasional juga,” kata Pratomo.Tour of Kemala Banyuwangi 2023 menargetkan 1.000 peserta dari kalangan profesional atlit, komunitas maupun non profesional. Sejumlah peserta sudah mendaftar, salah satunya peserta internasional dari empat negara, yakni Thailand, Filiphina, Malaysia dan Australia.(ida/ANTARA)
POPULER
