ALL CATEGORY
Presiden Wanti-wanti Keberlanjutan Pembangunan Harus Dijalankan
Jakarta | FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para capres untuk memikirkan keberlanjutan pembangunan. Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat, dan mampu bekerja secara detil. Upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju harus terus berjalan. Jokowi mengingatkan, lompatan kemajuan bangsa tersebut tidak boleh terhalang oleh perebutan kekuasaan. Tak hanya itu, Jokowi juga wanti-wanti masyarakat tak terbelah dan terpecah karena penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tak boleh memecah persatuan dan juga merusak perdamaian. “Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan,” kata Jokowi dalam sambutannya di Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Selasa (19/9/2023) di Surakarta. Dalam demokrasi, kata Jokowi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi pun juga merupakan hal yang wajar, begitu pula adu argumentasi. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan lima kali pemilu langsung, Jokowi pun meyakini bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, ia juga tak memungkiri bahwa potensi risiko dan juga ketegangan akan tetap ada. “Dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan,” ujar dia. Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan ke depan semakin tidak mudah. Berbagai tantangan dunia tersebut bisa dijadikan sebagai peluang bangsa untuk melompat lebih maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari pelaksanaan program yang telah berjalan. Karena itu, Jokowi ingin pemimpin ke depannya memiliki konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan, mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara mana pun. “Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita mulai lagi dari SD. Kapan kita S1, S2, S3 dst,” kata dia. Di tempat berbeda, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Sri Widodo perlu meluruskan apa yang dikatakan presiden bahwa perubahan itu penting selama demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. \"Saya justru curiga dengan pernyataan itu. Apakah kurikulum sekolah yang banyak diprotes tetap harus dipertahankan? Apakah keberadaan BPIP tetap akan dilanjutkan. Apakah politik adudomba tidak boleh dibubarkan?\" kata Sri Widodo. Tak hanya itu, caleg PAN itu mengingatkan apakah impor besar-besaran TKA China tetap akan dipertahankan oleh presiden baru? Bisa dibaca dengan keluarnya pernyataan itu, artinya tanda-tanda kekalahan sudah jelas. (sof).
Elit Koalisi Indonesia Maju Berkumpul Membahas Program Prabowo
Jakarta, FNN - Puluhan elit partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkumpul di Kantor DPP Partai Golkar, untuk membahas program dan tema kampanye bakal calon presiden Prabowo Subianto.\"Tidak membahas cawapres, lebih kepada program dan tema-tema kampanye,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.Sejumlah elit partai KIM yang hadir diwakili oleh sekretaris jenderal dan wakil ketua umum dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Golkar dan Garuda.Dia menjelaskan pertemuan itu mengelaborasi konsep awal dari pidato Prabowo, beserta seluruh turunan-turunan kebijakannya, yang akan disosialisasikan kepada jaringan kerja parpol dan relawan.Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Hasan mengatakan pertemuan itu untuk pematangan dari 17 program pemenangan Prabowo Subianto.\"Ini pertemuan awal, akan terus dimatangkan, dan saling bertukar isu-isu aktual,\" ungkapnya.Yandri juga menegaskan program yang dibahas adalah bagian dari melanjutkan program Pemerintahan Presiden Jokowi.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Uthak-athik Gathuk Pilpres 2024
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior FNN PERGOLAKAN politik jelang Pilpres 2024 di tanah air amat sangat dinamis. Banyak fenomena menarik yang menghiasi suasana jelang Pilpres 2024, baik untuk calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Ada ketegangan, ada upaya-upaya penyingkiran, sampai upaya kriminalisasi. Pendek kata, dinamis. Dari tiga capres yang muncul ke permukaan—Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan--sepertinya dinamika yang paling tinggi terjadi pada capres Anies. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan paling dramatis, walaupun juga ada romantika terkait capres Prabowo maupun Ganjar. Kita masih ingat ketika calon presiden pertama yang dideklarasikan yakni Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Sebelumnya, pada 7 September 2022, Anies sempat di panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi Formula E. Namun setelah pemeriksaan Anies tidak ditahan karena belum cukup dua alat bukti, itu sebabnya Nasdem segera mendeklarasikan Anies sebagai capresnya untuk mengurangi tekanan kriminalisasi. Upaya penjegalan Anies tak hanya sampai di situ, ketika Anies berkunjung ke berbagai daerah disambut berbagai spanduk yang menjelekkan dirinya. Seperti isu khilafah, isu teroris, isu radikal sampai isu politisasi agama, nyatanya capres Ganjar Pranowo malah menggunakan video dirinya berwudu, sholat dan berdzikir dalam tayangan adzan di RCTI dan MNC TV. Termasuk peniadaan Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah pilkada daerah lainnya pada saat masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI yang baru satu periode. Hal ini dicermati sebagai upaya penjegalan Anies untuk bisa tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Selain itu sejumlah BuzzerRp begitu gencar memfitnah dan membangun framing negatif tentang Anies, bahkan menuding dengan tudingan keji, dianggap sebagai bagian upaya untuk menurunkan citra Anies. Termasuk saat tiga partai pengusung Anies sudah memenuhi presidential treshold 20%, partai pengusungnya yang tergabung dalam Kolisi Perubahan dan Persatuan (KPP)—Nasdem, PKS dan Partai Demokrat—terutama Partai Demokrat dirayu agar bisa keluar dari koalisi, bahkan akan dibajak oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Untung saja tidak terjadi, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi dan posisinya digantikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ujian Anies lainnya, ketika sejumlah tokoh seperti Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa akan dipasangkan sebagai cawapres, KPK segera menggeledah ruang kerjanya karena dugaan kasus dana Bansos. Termasuk Airlangga Hartarto ketahuan bertemu Anies, seharian diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO). Sebelumnya sempat beredar kabar Presiden Jokowi minta perpanjangan masa jabatan kepresidenan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Juga minta perpanjangan masa kepresidenan dari 2 periode menjadi 3 periode, langkah ini disinyalir sebagai upaya menjegal Anies sebagai kandidat terkuat. Walaupun akhirnya isu itu dilawan keras oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu terakhir, bahwa APBN tidak cukup membiayai Pilpres dan Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp76,6 triliun, sehingga ada skenario penundaan Pilpres dan Pemilu 2024. Ini juga diduga sebagai bagian upaya menjegal tampilnya Anies sebagai capres paling potensial. Meski demikian Anies mencoba menghibur diri atas segala upaya penjegalan demi penjegalan itu dengan menyatakan,”Jalan yang kita lalui memang cukup terjal, tapi insya Allah ujungnya adalah kemenangan.” Nasib Prabowo Subianto pun tak luput dari serangan para Buzzer dan musuh politiknya. Isu pelanggaran HAM pada 1997-1998 kerap dihidupkan kembali, bahkan ketika Budiman Sudjatmiko jadi jurkam Prabowo, diinisiasi sebagai upaya pencucian citra Prabowo sebagai pelanggar HAM berat. Kegagalan program food estate juga menjadi isu miring untuk Prabowo Subianto, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding kegagalan program ketahanan pangan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Bahkan kabar terbaru, Prabowo difitnah oleh pendiri sekaligus pemilik Seword TV Alifurahman Asyari telah mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian Harvick Husnul Qolbi sebelum sidang kabinet beberapa waktu lalu. Istana pun membantah fitnah itu sebagai hoax, alasannya Prabowo belum pernah bertemu dengan Harvick, bagaimana mungkin bisa mencekik dan menamparnya. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, sebagai capres dia sering disudutkan dengan isu korupsi e-KTP. Dasar isu tersebut adalah pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan mantan Ketua Partai Golkar Setya Novanto di persidangan korupsi e-KTP. Dikatakan Ganjar memang menolak diberikan uang korupsi e-KPT sebesar US$150.000, tapi dia minta dinaikkan menjadi US$500.000. Meski Ganjar membantah, banyak pihak masih meyakini bahwa ia menerima dana e-KTP tersebut. Belum lagi isu miring soal pengakuan Ganjar soal kegemarannya menonton film porno, isu miring ini terungkap dari pengakuan Ganjar sendiri saat menjadi tamu dalam youtube Deddy Corubuzer, dimana Ganjar menyatakan,”Kalau saya nonton film porno salahnya di mana?” Makin Dinamis Tampaknya uthak athik gathuk Pilpres 2024 belakangan makin dinamis. Ada tragedi batalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies yang melahirkan sumpah serapah, bahwa Anies pengkhianat, tidak sidik, tidak amanah, bak musang berbulu domba dan sumpah serapah lainnya dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi akhirnya memang AHY akhirnya lepas dan Anies secara simultan memberi klarifikasi yang bisa mengimbangi fitnah yang ditebarkan SBY dan AHY, bahkan publik cenderung lebih mempercayai penjelasan Anies di berbagai flatform media sosial ketimbang penjelasan SBY dan AHY. AHY sendiri menyatakan move on dari peristiwa tersebut. Kita tahu akhirnya memang AHY bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto. AHY tidak menargetkan menjadi cawapres Prabowo, tapi sebagai menteri pun dia akan menerima. Kabar paling dramatis juga terjadi pada hengkangnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dari Koalisi Indonesia Maju lantaran sudah setahun suntuk belum kunjung dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Cak Imin hanya butuh tiga hari akhirnya bisa menjadi cawapres Anies setelah sebelumnya bertemu Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. King Maker nomor wahid. Banyak ulama mendukung pasangan Anies-Muhaimin karena dianggap ini pertama kalinya koalisi yang didukung suara Nahdatul Ulama sekaligus Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di tanah air. Koalisi ini diibaratkan koalisi semut merah, pergerakannya akan dirasakan tajam dan dapat merepresentasikan kepentingan umat Islam mayoritas. Sehingga inilah saatnya umat Islam menjadi tuan di negeri sendiri lewat koalisi Anies-Muhaimin. Tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi dinamika lain, terutama di kubu koalisi Prabowo, dimana kader-kader Golkar sudah bersuara keras bahwa Airlangga harus jadi cawapres Prabowo. Kalau Prabowo mengambil cawapres lain selain Airlangga, misalnya Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka, maka Golkar akan pindah koalisi. Begitu juga sosok Sandiaga Salahudin Uno berpotensi keluar dari koalisi PDIP jika tidak dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi fungsionaris PDIP Ahmad Basarah sempat menyindir, kalau PPP mau keluar dari koalisi pendukung Ganjar kalau ngotot Sandi harus jadi cawapres, toh PDIP bisa maju sendirian. Pasangan Capres-Cawapres Menurut penulis, melihat dinamika politk yang berkembang begitu cepat dan keras, paling tidak ada beberapa skenario pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Pertama, skenario dua pasang. Melihat begitu dinamisnya pergerakan politik Indonesia dan begitu kerasnya serangan demi serangan, pasangan yang akan maju hanya dua calon, yakni Anies-Muhaimin melawan Prabowo-Ganjar. Alasannya, sehari setelah Muhaimin mendeklarasikan bergabung dengan KPP, Ketua DPR Puan Maharani mendatangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Begitu juga Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi istana, ada upaya melakukan konsolidasi politik tingkat tinggi untuk menghadapi Anies-Muhaimin. Jika melihat skenario dua pasang, maka komposisi dukungan sementara suara Anies-Muhaimin didukung oleh Nadem, PKS dan PKB menguasai 26,95% kursi di DPR. Sementara suara Prabowo-Ganjar didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP menguasai kursi di DPR 63,34%. Belum lagi ditambah partai non parlemen yang bergabung dalam koalisi seperti PBB, Berkarya, PSI, Merdeka, Perindo, Hanura, Gelora dan PKPI yang mendukung Prabowo-Ganjar. Sementara partai baru yang juga bergabung ke pasangan Anies-Muhaimin seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi, diperkirakan akan meramaikan kontestasi dukungan yang militan. Kedua, skenario tiga pasang. Diperkirakan ada pasangan Prabowo-Erick (Airlangga, Gibran, AHY), Ganjar-Mahfud (Sandi), dan Anies-Muhaimin. Sekanrio ini diduga paling realistis dan paling mungkin berjalan, karena memang pendekatan-pendekatannya sudah demikian intensif. Ketiga, skenario empat pasang. Boleh jadi Airlangga, AHY dan Zulkifli Hasan kecewa karena dirinya atau orang yang dijagokannya tidak masuk dalam bacawapres, ketiga tokoh itu membawa serta partainya membentuk koalisi baru Golkar-Demokrat-PAN untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Semua kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka, tinggal sekarang bagaimana dinamika yang akan berlangsung ke depan. Seberapa intensif, seberapa keras dan seberapa guyub tokoh-tokoh penentu atau King Maker bisa mengarahkan arah koalisi terjadi. Di luar tokoh pimpinan parpol dan para King Maker, ada juga korporasi dan lembaga yang turut serta meramaikan lahirnya calon pemimpin 2024. Tentu saja sesuai porsi dan kecenderungannya masing-masing. Sehingga pada akhirnya akan seperti apa wajah pemimpin kita ke depan akan ditentukan oleh para pengambil keputusan. Tapi di luar itu semua, di luar pimpinan parpol, para King Maker, para sponsor, sebenarnya ada yang Maha Menentukan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden ke depan, yaitu Allah SWT. Siapa calon pemimpin kita ke depan sudah dicatat di lauhul mahfudz, wamakaru wamakarallah, wallahu khoirul makirin. Dan mereka (orang kafir) membuat rekayasa, dan Allah pun membalas rekayasa mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rekayasa (Ali Imron 54). (*)
Tenaga Ahli Kominfo Ditetapkan Sebagai Tersangka
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Walbertus Natalius Wisang (WNW) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, di Jakarta, Rabu, mengatakan Walbertus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan.“Ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-52/F.2/Fd.2/09/2023,” kata Ketut.Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Walbertus ditangkap terlebih dahulu oleh penyidik Jampdisus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (19/9). Dia ditangkap usai memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Johnny G Plate, mantan Menteri Kominfo.“Berdasarkan surat perintah penangkapan, tersangka WNW diamankan oleh tim penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara tersebut,” kata Ketut.Walbertus disangkakan melanggar ketentuan pasal primer, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 21 atau Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.“Selanjutnya untuk kepentingan penyidik, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung dari 19 September sampai dengan 8 Oktober 2023,” kata Ketut.Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walbertus, yakni telah memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan.Informasi itu, kata Kuntadi, diperoleh penyidik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat.\"Pada hari ini sekitar jam 12 siang tadi kami menerima informasi terkait adanya dugaan perbuatan seseorang, yaitu WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor,\" kata Kuntadi, Selasa (19/9).Dalam pidana asalnya, yakni tindak pidana korupsi. Penyidik Jampdisus Kejaksaan Agung sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun.Dari 11 orang tersangka, enam orang telah menjalani persidangan berstatus terdakwa, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.Kemudian Mukti Ali (MA) dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Muhammad Yusriski Mulyana dan Windi Purnama sudah dilakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.Untuk tiga tersangka yang baru ditetapkan Senin (11/9), yakni Jemmy Sutjiawan (JS) dari pihak swasta), Feriandi Mirza (FM) selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo dan Elvano Hatorangan (EH) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Bakti Kominfo.(sof/ANTARA)
KPK Memeriksa Suami Maia Estianty Terkait Perkara Eko Darmanto
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa suami dari aktris Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry, sebagai saksi perkara dugaan penerimaan gratifikasi mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.Irwan Mussry tidak banyak berkomentar usai diperiksa tim penyidik KPK dan membantah kalau dirinya diperiksa soal jual beli jam mewah.\"Bukan jual beli jam. Jadi, ini hanya beberapa keterangan untuk beberapa hal yang lain. Jadi, tidak ada berhubungan dengan pembelian jam, itu clear ya,\" ujar Irwan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Meski demikian, Irwan menduga pemeriksaan terhadap dirinya ada kaitannya dengan perusahaan yang dipimpinnya. \"Karena kan kami perusahaan yang mengimpor, jadi mungkin ada hubungannya,\" imbuhnya.Irwan Mussry saat ini menjabat sebagai CEO Time International dan pemegang hak retail sejumlah merek jam tangan di Indonesia.Sebelumnya, penyidik KPK pada Selasa, 12 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ke tahap penyidikan.\"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyelidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/9).Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.\"Apakah sudah ada tersangka? Ya, dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK pasti sudah ada tersangkanya,\" ujarnya.Ali mengatakan saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut.Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada publik siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan.Masih terkait perkara tersebut, tim penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah empat orang terkait perkara tersebut bepergian ke luar negeri.\"Empat pihak yang dimaksud, yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta,\" kata Ali.Pengajuan cegah pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham itu untuk waktu enam bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran sering pamer kemewahan melalui unggahannya di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Ditjen Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Hal itu juga yang membuat Eko Darmanto akhirnya berurusan dengan lembaga antirasuah hingga akhirnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Atas dasar hasil klarifikasi tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan.(sof/ANTARA)
Kemendagri Memberhentikan Yana Mulyana Secara Tidak Hormat
Bandung, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat terkait dengan keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City.Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.\"Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H. Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),\" kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.\"Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,\" kata Benni.Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.\"Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,\" kata dia.Sebelumnya, Yana Mulyana terlibat kasus korupsi karena telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan ISP di Kota Bandung pada proyek Bandung Smart City bersama dua pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal.(sof/ANTARA)
Demokrat Akan Mengumumkan Dukungan Resmi pada Prabowo Saat Rapimnas
Padang, FNN - Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan Partai Demokrat akan mengumumkan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada Kamis (21/9).\"Insyaallah, Kamis besok (21/9) bakda Magrib Partai Demokrat secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade di Padang, Rabu.Hal tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pada Minggu (17/9) rombongan Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.Ia mengatakan partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto atau yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra, PAN, Golkar, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda dan lainnya akan menghadiri Rapimnas Demokrat pada 21 September yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center.\"Dari informasi yang kami dapatkan Ketua Umum Demokrat Mas AHY secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" ujar Andre yang juga anggota DPR RI Komisi VI tersebut.Ia mengatakan dengan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, hal itu sekaligus menandakan poros politik yang dibangun sejumlah partai tersebut mempunyai posisi yang setara.\"Alhamdulillah koalisi kami terus bertambah dan ini menunjukkan koalisi kami ini duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi,\" ujar dia.Saat ditanya lebih jauh siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo, Andre mengatakan hal itu akan diputuskan secara musyawarah dengan para ketua umum partai politik.Namun, ia optimistis nama atau sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto sudah diumumkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024.(sof/ANTARA)
Penggusuran Rempang Jalan Terus, Akhirnya Pemerintah Sekadar Menjadi Antek dari Modal Besar
Jakarta, FNN – Akhirnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, meminta maaf atas ucapannya yang membuat heboh masyarakat, yaitu menginstruksikan prajuritnya untuk memiting warga Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, jika mereka melawan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui bahwa pendekatan pemerintah untuk mengembangkan Rempang Eco City di Pulau Rempang kurang pas. Akibatnya, terjadi konflik antara warga Rempang dengan aparat. “Ya, jelas itu adalah soal kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu menimbulkan ekses yang didekati dengan cara salah juga. Jadi jangan pemerintah, Pak Luhut atau Panglima TNI, menganggap itu cuma soal pendekatan. Bukan. Ini dari awal adalah ekses struktural dari omnibuslaw. Musti begitu menerangkannya,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official, edisi Rabu (20/9/23). “Kan ini perampasan, yang disebut sebagai pengosongan, yang sebetulnya diandaikan sebagai upaya untuk memuliakan rakyat di situ, tanpa ada persetujuan mereka. Omnibuslaw itu enggak ada basa-basi tanya pada masyarakat Melayu di situ. Diputuskan di pusat, karena tekanan oligarki, ditekan oleh oligargi, karena ada modal asing yang mau masuk. Ini sebetulnya negara diperintah oleh oligarki. Nah, perintah itu yang kemudian diubah menjadi tekanan kekerasan oleh aparat di Rempang,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa ini bukan soal pendekatan on site, tetapi ini ujung dari kebijakan yang menghisap hak-hak rakyat. Omnibuslaw itu menghisap hak rakyat dan memiskinkan buruh. Jadi, kita mesti lihat bahwa pendekatan political economy itu yang harus dikemukakan. Bukan hanya dengan Luhut mengatakan bahwa itu salah penanganan atau panglima TNI minta maaf. Sudah terlihat bahwa ada kekerasan di situ. Demikian juga dengan Mahfud MD yang mengambil narasi seoalah-olah itu bukan hal yang berbahaya kalau sekedar pengosongan, yang berbahaya adalah penggusuran. Fakta-fakta itu adalah hubungan sebab akibat. “Apapun yang diucapkan oleh pemerintah, akhirnya kita tetap curiga bahwa itu akan tetap dieksekusi dengan cara apa pun. Dan mengeksekusi sesuatu tanpa ada pertimbangan etika lingkungan, pertimbangan keamanan masyarakat sekitar, atau bahkan tekanan-tekanan internasional, itu menunjukkan bahwa Jokowi di ujung kekuasaannya ingin memperlihatkan arogansinya, dan ingin menyatakan bahwa dia bisa lakukan apa saja,” ungkap Rocky. Meski para menteri mengatakan mungkin akan ditunda sedikit, kata Rocky, kami ingin bukan hanya ditunda sedikit, tapi batalkan semua, bahkan semua proyek yang memakai nama proyek strategis presiden atau proyek strategis nasional. “Tidak ada yang strategis di situ kalau dasarnya melanggar prinsip pertama dalam konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujar Rocky. Meski berbagai pernyataan para petinggi negara saat ini slow down, sepertinya warga Rempang masih tidak bisa tenang karena tetap saja targetnya harus kosong. “Ya itu yang ditargetkan di situ. Dan kalau ada slow down, itu sudah nyari taktik untuk membujuk kembali atau mungkin menyogok masyarakat di situ, atau menyogok LSM segala. Dan slow down ini dalam upaya untuk mencari hadiah yang paling bagus buat masyarakat Rempang. Nggak ada hadiah di situ. Kita mesti pastikan bahwa rakyat Melayu tidak minta hadiah. Mereka minta hak dia untuk tidak diganggu gugat,” ujar Rocky. Tetapi, menurut Rocky itu tidak akan berhasil karena ada sesuatu yang final bahwa dengan Rempang terbuka seluruh borok dan seluruh kejahatan lingkungan yang disembunyikan oleh pemerintahan di balik isu investasi. Jadi, menurut Rocky, investasi itu proyek yang betul-betul diarahkan untuk merusak lingkungan dan mencerai beraikan masyarakat. Tidak mungkin kita berpikir bahwa investasi itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik selain sebagai janji aja. Janji yang dipalsukan, yang dari awal tidak diungkapkan dalam aturan-aturan perjanjian adat. “Jadi, kemampuan kita untuk menilai pada akhirnya harus kita simpulkan bahwa pemerintah itu sekadar menjadi antek dari modal besar, entah itu lokal, apalagi itu internasional, yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (20/9). (ida)
Muhaimin Mengapresiasi Komitmen TNI Menjaga Netralitas di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi komitmen TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, karena sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia.\"Ya, tentu, saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu,\" kata Muhaimin melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Muhaimin mengatakan, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.Dia juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitas institusi tersebut di pemilu.\"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Ini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI,” ujarnya.Muhaimin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.Dia meyakini langkah itu akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan, karena itu jika ada pelanggaran maka harus diberikan sanksi tegas.Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memaparkan implementasi netralitas TNI terdiri atas enam poin.Pertama, prajurit dan PNS TNI tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik atau pasangan calon. Kedua, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye.Ketiga, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait pemilu. Keempat, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat dalam bentuk apapun.Kelima, atasan atau komandan menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terlibat politik praktis. Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri misalnya sebagai calon anggota legislatif/calon kepala daerah harus mengundurkan diri.(ida/ANTARA)
Penyusunan SPN Tidak Terkait Dengan Tahun Politik
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan penyusunan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) tidak ada kaitan dengan tahun politik.\"Tidak ada kaitannya penyusunan pertahanan dengan tahun politik. Mau ada tahun politik atau tidak, pertahanan ini harus kita susun dengan melihat konstelasi negara kita,\" katanya di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Yudo usai menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema \"Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tinjauan Strategi Pertahanan Nusantara\".Ia mengatakan SPN merupakan strategi pertahanan militer yang memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan agar mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI.\"Terpadu antara konsep strategi pertahanan darat, laut maupun udara yang menjadi satu di dalam strategi pertahanan Nusantara,\" katanya.Panglima TNI mengatakan nilai strategis Indonesia untuk banyak kepentingan nasional negara di dunia menyebabkan strategi pertahanan Nusantara harus memiliki pandangan jauh ke depan, berorientasi teknologi, bersifat \"outward looking\", dan mengacu dinamika lingkungan strategis untuk mengetahui peluang yang dapat diberdayakan, termasuk ancaman faktual dan potensial yang harus dihadapi untuk menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional.Dengan demikian, katanya, kesiapan dan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan menjadi \"critical success factor\" bagi suatu bangsa yang besar dalam menjaga kepentingan nasional bersifat \"survival\", yaitu keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.Dia menjelaskan SPN pada hakekatnya merupakan strategi militer pertahanan negara yang memadukan Strategi Pulau Besar (TNI AD), Strategi Pertahanan Laut Nusantara/SPLN (TNI AL), dan Strategi Udara Kepulauan Nusantara/SUKN (TNI AU) menjadi satu kesatuan strategi militer yang konprehensif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam penjabarannya, kata dia, SPN diterapkan dengan menganut konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan pertahanan semesta dengan tujuan untuk meniadakan, meminimalkan, serta menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam kedaulatan, keutuhan NKRI mulai dari wilayahnya saat perjalanan hingga memasuki wilayah Indonesia dengan seluruh kemampuan dan potensi kekuatan yang dimiliki.(ida/ANTARA)
POPULER
