ALL CATEGORY
Kasau Meninjau Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 di Manado
Manado, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meninjau pelaksanaan Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Australia (RAAF) di Manado, Sulawesi Utara, 18-30 September 2023.\"Pada kunjungan kerja Kasau di Manado secara khusus meninjau pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan 75SQN RAAF,\" kata Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib melalui Kapen Lanud Sam Ratulangi Mayor Sus Dhanu Wijaya, di Manado, Kamis.Dia mengatakan \"spot\" yang dikunjungi di antaranya Posko TNI Angkatan Udara untuk melihat secara langsung \"cell brief\" para penerbang.\"Kemudian dilanjutkan menuju Posko RAAF Australia dan berbincang-bincang dengan para penerbang,\" katanya.Setelah itu, Kasau yang didampingi Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Aslog Kasau Marsda TNI M. Khairil Lubis, Asrena Kasau Marsda TNI Purwoko Aji P, Waasops Kasau Marsma TNI Suliono, Kadis BTB Marsma TNI A. Nurcahyo, Kadispenau Marsma TNI Agung Sasongkojati, dan Atase Udara Australia Group Captain Ken Bowes melihat secara dekat Pesawat F-35 yang digunakan RAAF.Latma Elang Ausindo 2023 menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan RAAF dalam bidang pelatihan serta pertahanan udara.Selain meninjau Latma Elang Ausindo, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo melaksanakan kunjungan kerja di Lanud Sam Ratulangi, Manado, dan disambut Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib, didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 9/D.II Lanud Sam Ratulangi Yati M. Mujib.(ida/ANTARA)
DPR dan Pemerintah Membahas Perpu Memajukan Pilkada 2024
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September.\"Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024.\"Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD,\" kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.Di awal rapat, Tito menyampaikan bahwa alasan memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 itu adalah untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025.\"Untuk menghindari terjadinya kekosongan (jabatan) kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, perlu disesuaikan waktunya,\" kata Tito.Sebab, lanjutnya, akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024.\"Kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, yang diisi oleh penjabat kepala daerah tahun 2022, dan ini merupakan konsekuensi; dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023 dan 270 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,\" jelasnya.Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan dengan antara Pemilu 2024.\"Dengan singkatnya masa kampanye, dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan,\" katanya.Tito mengingatkan pula bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah definitif hasil pilkada, yang mendapat legitimasi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.\"Sebenarnya enggak bagus, pendapat kami, penjabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatan senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali. Kalau penjabat-penjabat ini salah berbuat yang kurang bagus, yang disalahkan cuma dua orang saja, presiden dan mendagri,\" ujar Tito.(ida/ANTARA)
TNI Terkesan Takut Klaim Tiongkok dengan Pindahkan Tempat Latihan
Jakarta, FNN | Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan TNI terkesan takut klaim Tiongkok dengan memindahkan tempat latihan kemanusiaan bagi militer ASEAN dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara ke Laut Natuna Selatan. “Mengapa harus dipindahkan dan takut dengan klaim sejarah tradisional Tiongkok? Indonesia negara berdaulat dan punya batas negara berdasarkan hukum internasional. TNI salah satu tugasnya menjaga kedaulatan negara, bukan mengikuti klaim tradisional negara asing” tegas Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Kamis (21/9). Menurut Selamat Ginting, dengan memindahkan tempat latihan sama saja secara implisit Indonesia mengakui batas yang diklaim Tiongkok. Apalagi ini bukan latihan perang, namun latihan kemanusiaan bagi militer negara-negara ASEAN. “Apakah pemerintah Indonesia ragu dengan kedaulatan kita sendiri? Padahal dunia internasional dan hukum internasional mengakui ZEE itu wilayah Indonesia,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, karena itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah tersebut. Ketentuan mengenai hak berdaulat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selain itu, lanjut Ginting, Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB tentang Hukum Laut) menyebutkan yurisdiksi di wilayah ZEE. Jelas ZEE itu wilayah Indonesia, bukan wilayah Tiongkok. Ginting menjelaskan, Tiongkok mengklaim perairan Natuna yang menjadi teritorial Indonesia atas dasar nine dash line (sembilan garis putus-putus). Garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. “Tiongkok itu memang selalu mencari gara-gara di dunia internasional. Padahal Tiongkok juga anggota UNCLOS. Tiongkok tidak mengakui ZEE di laut China Selatan. Indonesia tegas tidak mengakui konsep sembilan garis putus-putus yang dinyatakan Tiongkok. Jadi mengapa sekarang pemerintah Indonesia terkesan takut? Mengapa Mabes TNI pindahkan tempat Latihan?” tanya Ginting. Ginting mempertanyakan prinsip TNI yang menyatakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati. Dalam kasus pemindahan tempat latihan kemanusiaan, justru terkesan TNI takut dalam menjaga kedaulatan NKRI. “Negara lain nantinya tidak takut lagi terhadap TNI. Marwah kedaulatan Indonesia berada di tangan Panglima TNI. Jika Panglima TNI penakut, sebaiknya mundur saja!” tegas Ginting. Klaim Sejarah Tiongkok Seperti diketahui berdasarkan pemberitaan The Straitstimes, pemindahan latihan kemanusiaan non-perang negara-negara ASEAN disebut berkaitan dengan klaim Tiongkok. Bagi Tiongkok, perairan itu bagian dari Laut China Selatan. Militer Tiongkok sesekali masih mengirimkan patroli ke sana untuk menegaskan klaim bersejarahnya atas wilayah tersebut. \"Setelah pembicaraan antara para pemimpin militer ASEAN pada Juni 2023, latihan tersebut dipindahkan ke Laut Natuna Selatan, untuk menghindari perairan yang disengketakan,\" dikutip dari Straitstimes, Rabu (20/9). Di sejumlah media massa, Mabes TNI merespons pemberitaan yang menyebut lokasi latihan ASEAN Solidarity Exercise Natuna 2023 (ASEX-01 N) dipindahkan karena klaim Tiongkok. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan soal lokasi latihan yang dipindah. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono resmi membuka latihan ASEAN Solidarity Exercise Natuna 2023 (ASEX-01 N) di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, (19/9). Yudo menyatakan kegiatan itu merupakan latihan non-tempur pertama yang melibatkan seluruh angkatan bersenjata dari negara-negara anggota ASEAN. \"TNI sebagai penggagas dari latihan ini ingin menekankan persatuan antar-negara anggota akan terus dan selalu terpelihara. ASEAN harus selalu merawat persatuan dan hubungan yang harmonis antar sesama di tengah keragaman,\" kata Yudo dalam keterangan tertulis. Yudo menuturkan latihan mencakup pengamanan maritim, aksi pencarian, penyelamatan, kemanusiaan, layanan kesehatan, hingga deck landing qualification dan replenishment at sea yang melibatkan seluruh Angkatan Darat, Angkat Laut, dan Angkatan Udara negara ASEAN. \"Kegiatan ini akan memperkuat dan mempertajam kemampuan kita dalam memelihara perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan di kawasan,\" kata Yudo. 10 negara ASEAN yang terlibat dalam ASEX-01 Natuna 2023 yaitu Indonesia sebagai penggagas dan tuan rumah, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina, sementara Timor Leste bertindak sebagai observer (pengamat). (sws)
Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legacy Jokowi
JAKARTA, FNN | Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024. Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai. \"Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024\', di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore. Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy. \"Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,\" katanya. Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan. \"Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,\" tegas Fahri. Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun. \"Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,\" ujarnya. Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi. \"Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,\" katanya. Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat. Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi. \"Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,\" ujar Andre. Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023). \"Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,: katanya. Jokowi Penentu Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka. Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal. \"Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,\" kata Qodari. Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat. \"Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,\" kata Qodari. Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK. \"Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,\" jelas dia. Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik. \"Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,\" katanya. Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres. \"Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,\" kata Qodari. \"Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,\" tutur dia. Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024. \"Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,\" kata Qodari. \"Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,\" pungkasnya. Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan. Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik. \"Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,\" tegas Ray Rangkuti. (Ida)
Presiden Terjebak Politik Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih NEGARA Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Itu akibat dari posisi, peran dan fungsi Presiden hanya sebagai operator dan boneka RRC. Presiden tidak menyadari sangat mungkin tidak paham, RRC menjadi ancaman nyata bagi Indonesia baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara Setelah UUD 45 diganti dengan UUD 2002, semua produk UU menjadi milik oligarki. Rezim mulai menjelma menjadi rezim otoriter. Aparat keamanan termasuk kekuatan intelijen di mainkan sebagai alat pelindung Presiden. Presiden telah membangun poros Indonesia-China, melalui penandatanganan MoU bermacam macam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Xi Jin Ping, Jokowi juga menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal ini tentu sangat fatal, kedaulatan negara dalam ancaman dan bahaya Tata kelola negara masuk dalam radar satelit kekuatan RRC. RRC sebagai penjajah gaya baru makin gila dan leluasa menguasai sumber daya alam, mengendalikan dan menguasai penguasa / pejabat di semua lini, sebagai operatornya. Dalam bayang bayang RRC sebagai penjajah gaya baru, RRC akan memperkuat kekuatan taipan etnis Cina. Akan memindahkan warga Cina ke Indonesia dengan dalih sebagai TKA di semua wilayah Nusantara, di backup aparat keamanan yang sudah di beli dan harus bekerja dalam kendalinya. Rentetan strategi taktisnya dengan dalih penguatan ekonomi dan lapangan kerja, area investasi akan diperluas dan diperkuat, dengan akan dibangun dan di ciptakan kawasan eksklusif (semacam benteng) dengan regulasi dan aturan tersendiri bagi warga Tionghoa atau Cina. Ekspansi investasinya dengan dalih kebutuhan tenaga kerja ahli didatangkan TKA Cina besar besaran, terutama untuk kawasan Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, dan daerah lain yang memiliki pelabuhan besar . Kalau kekuatan ini sudah nyaman relatif terkuasai dan terkendali dengan stabil, untuk keamanan jangka panjang RRC dipastikan akan membangun pangkalan militer, dengan alibi melindungi investasi, keselamatan dan keamanan TKA Cina. Karena dalam strategi Cina begitu warga Cina keluar dari negaranya untuk selamanya tidak bisa kembali atau pulang kenegaranya. Strategi pengendalian strategis, IKN dipastikan akan menjadi prioritas wilayah yang harus dikuasai, karena jantung negara ada pada Ibu Kota. Harus dikuasai fisik (tanah , gedung dan fasilitas lainnya). Ketika itulah Indonesia sudah sempurna menjadi satelit RRC. Aksi soft agresor , kunci akses strategis negara (ekonomi, politik dan pertahanan), amandemen UUD dan BBM perbaiki semua UU semua wajib berhaluan pro-RRC dan jaring jaring komunis. Saat itu RRC sudah kuasai penuh Indonesia, menjadi koloni tanpa perlu perang. Rencana strategi di atas sudah terjadi ketika RRC menganeksasi Tibet dan Uighur. Kalau Semua rencana sudah sejalan sesuai rencana RRC, saat itu Indonesia sudah ambruk, runtuh dan bubar. Sering terdengar beberapa analis politik itu akan terjadi pada tahun 2030. Itu terjadi akibat presiden terjebak politik bunuh diri, selama ini berjalan mulus dan sempurna menuju jurang. *****
Presiden Wanti-wanti Keberlanjutan Pembangunan Harus Dijalankan
Jakarta | FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para capres untuk memikirkan keberlanjutan pembangunan. Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat, dan mampu bekerja secara detil. Upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju harus terus berjalan. Jokowi mengingatkan, lompatan kemajuan bangsa tersebut tidak boleh terhalang oleh perebutan kekuasaan. Tak hanya itu, Jokowi juga wanti-wanti masyarakat tak terbelah dan terpecah karena penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tak boleh memecah persatuan dan juga merusak perdamaian. “Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan,” kata Jokowi dalam sambutannya di Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Selasa (19/9/2023) di Surakarta. Dalam demokrasi, kata Jokowi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi pun juga merupakan hal yang wajar, begitu pula adu argumentasi. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan lima kali pemilu langsung, Jokowi pun meyakini bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, ia juga tak memungkiri bahwa potensi risiko dan juga ketegangan akan tetap ada. “Dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan,” ujar dia. Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan ke depan semakin tidak mudah. Berbagai tantangan dunia tersebut bisa dijadikan sebagai peluang bangsa untuk melompat lebih maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari pelaksanaan program yang telah berjalan. Karena itu, Jokowi ingin pemimpin ke depannya memiliki konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan, mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara mana pun. “Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita mulai lagi dari SD. Kapan kita S1, S2, S3 dst,” kata dia. Di tempat berbeda, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Sri Widodo perlu meluruskan apa yang dikatakan presiden bahwa perubahan itu penting selama demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. \"Saya justru curiga dengan pernyataan itu. Apakah kurikulum sekolah yang banyak diprotes tetap harus dipertahankan? Apakah keberadaan BPIP tetap akan dilanjutkan. Apakah politik adudomba tidak boleh dibubarkan?\" kata Sri Widodo. Tak hanya itu, caleg PAN itu mengingatkan apakah impor besar-besaran TKA China tetap akan dipertahankan oleh presiden baru? Bisa dibaca dengan keluarnya pernyataan itu, artinya tanda-tanda kekalahan sudah jelas. (sof).
Elit Koalisi Indonesia Maju Berkumpul Membahas Program Prabowo
Jakarta, FNN - Puluhan elit partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkumpul di Kantor DPP Partai Golkar, untuk membahas program dan tema kampanye bakal calon presiden Prabowo Subianto.\"Tidak membahas cawapres, lebih kepada program dan tema-tema kampanye,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.Sejumlah elit partai KIM yang hadir diwakili oleh sekretaris jenderal dan wakil ketua umum dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Golkar dan Garuda.Dia menjelaskan pertemuan itu mengelaborasi konsep awal dari pidato Prabowo, beserta seluruh turunan-turunan kebijakannya, yang akan disosialisasikan kepada jaringan kerja parpol dan relawan.Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Hasan mengatakan pertemuan itu untuk pematangan dari 17 program pemenangan Prabowo Subianto.\"Ini pertemuan awal, akan terus dimatangkan, dan saling bertukar isu-isu aktual,\" ungkapnya.Yandri juga menegaskan program yang dibahas adalah bagian dari melanjutkan program Pemerintahan Presiden Jokowi.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Uthak-athik Gathuk Pilpres 2024
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior FNN PERGOLAKAN politik jelang Pilpres 2024 di tanah air amat sangat dinamis. Banyak fenomena menarik yang menghiasi suasana jelang Pilpres 2024, baik untuk calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Ada ketegangan, ada upaya-upaya penyingkiran, sampai upaya kriminalisasi. Pendek kata, dinamis. Dari tiga capres yang muncul ke permukaan—Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan--sepertinya dinamika yang paling tinggi terjadi pada capres Anies. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan paling dramatis, walaupun juga ada romantika terkait capres Prabowo maupun Ganjar. Kita masih ingat ketika calon presiden pertama yang dideklarasikan yakni Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Sebelumnya, pada 7 September 2022, Anies sempat di panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi Formula E. Namun setelah pemeriksaan Anies tidak ditahan karena belum cukup dua alat bukti, itu sebabnya Nasdem segera mendeklarasikan Anies sebagai capresnya untuk mengurangi tekanan kriminalisasi. Upaya penjegalan Anies tak hanya sampai di situ, ketika Anies berkunjung ke berbagai daerah disambut berbagai spanduk yang menjelekkan dirinya. Seperti isu khilafah, isu teroris, isu radikal sampai isu politisasi agama, nyatanya capres Ganjar Pranowo malah menggunakan video dirinya berwudu, sholat dan berdzikir dalam tayangan adzan di RCTI dan MNC TV. Termasuk peniadaan Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah pilkada daerah lainnya pada saat masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI yang baru satu periode. Hal ini dicermati sebagai upaya penjegalan Anies untuk bisa tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Selain itu sejumlah BuzzerRp begitu gencar memfitnah dan membangun framing negatif tentang Anies, bahkan menuding dengan tudingan keji, dianggap sebagai bagian upaya untuk menurunkan citra Anies. Termasuk saat tiga partai pengusung Anies sudah memenuhi presidential treshold 20%, partai pengusungnya yang tergabung dalam Kolisi Perubahan dan Persatuan (KPP)—Nasdem, PKS dan Partai Demokrat—terutama Partai Demokrat dirayu agar bisa keluar dari koalisi, bahkan akan dibajak oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Untung saja tidak terjadi, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi dan posisinya digantikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ujian Anies lainnya, ketika sejumlah tokoh seperti Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa akan dipasangkan sebagai cawapres, KPK segera menggeledah ruang kerjanya karena dugaan kasus dana Bansos. Termasuk Airlangga Hartarto ketahuan bertemu Anies, seharian diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO). Sebelumnya sempat beredar kabar Presiden Jokowi minta perpanjangan masa jabatan kepresidenan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Juga minta perpanjangan masa kepresidenan dari 2 periode menjadi 3 periode, langkah ini disinyalir sebagai upaya menjegal Anies sebagai kandidat terkuat. Walaupun akhirnya isu itu dilawan keras oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu terakhir, bahwa APBN tidak cukup membiayai Pilpres dan Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp76,6 triliun, sehingga ada skenario penundaan Pilpres dan Pemilu 2024. Ini juga diduga sebagai bagian upaya menjegal tampilnya Anies sebagai capres paling potensial. Meski demikian Anies mencoba menghibur diri atas segala upaya penjegalan demi penjegalan itu dengan menyatakan,”Jalan yang kita lalui memang cukup terjal, tapi insya Allah ujungnya adalah kemenangan.” Nasib Prabowo Subianto pun tak luput dari serangan para Buzzer dan musuh politiknya. Isu pelanggaran HAM pada 1997-1998 kerap dihidupkan kembali, bahkan ketika Budiman Sudjatmiko jadi jurkam Prabowo, diinisiasi sebagai upaya pencucian citra Prabowo sebagai pelanggar HAM berat. Kegagalan program food estate juga menjadi isu miring untuk Prabowo Subianto, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding kegagalan program ketahanan pangan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Bahkan kabar terbaru, Prabowo difitnah oleh pendiri sekaligus pemilik Seword TV Alifurahman Asyari telah mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian Harvick Husnul Qolbi sebelum sidang kabinet beberapa waktu lalu. Istana pun membantah fitnah itu sebagai hoax, alasannya Prabowo belum pernah bertemu dengan Harvick, bagaimana mungkin bisa mencekik dan menamparnya. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, sebagai capres dia sering disudutkan dengan isu korupsi e-KTP. Dasar isu tersebut adalah pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan mantan Ketua Partai Golkar Setya Novanto di persidangan korupsi e-KTP. Dikatakan Ganjar memang menolak diberikan uang korupsi e-KPT sebesar US$150.000, tapi dia minta dinaikkan menjadi US$500.000. Meski Ganjar membantah, banyak pihak masih meyakini bahwa ia menerima dana e-KTP tersebut. Belum lagi isu miring soal pengakuan Ganjar soal kegemarannya menonton film porno, isu miring ini terungkap dari pengakuan Ganjar sendiri saat menjadi tamu dalam youtube Deddy Corubuzer, dimana Ganjar menyatakan,”Kalau saya nonton film porno salahnya di mana?” Makin Dinamis Tampaknya uthak athik gathuk Pilpres 2024 belakangan makin dinamis. Ada tragedi batalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies yang melahirkan sumpah serapah, bahwa Anies pengkhianat, tidak sidik, tidak amanah, bak musang berbulu domba dan sumpah serapah lainnya dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi akhirnya memang AHY akhirnya lepas dan Anies secara simultan memberi klarifikasi yang bisa mengimbangi fitnah yang ditebarkan SBY dan AHY, bahkan publik cenderung lebih mempercayai penjelasan Anies di berbagai flatform media sosial ketimbang penjelasan SBY dan AHY. AHY sendiri menyatakan move on dari peristiwa tersebut. Kita tahu akhirnya memang AHY bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto. AHY tidak menargetkan menjadi cawapres Prabowo, tapi sebagai menteri pun dia akan menerima. Kabar paling dramatis juga terjadi pada hengkangnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dari Koalisi Indonesia Maju lantaran sudah setahun suntuk belum kunjung dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Cak Imin hanya butuh tiga hari akhirnya bisa menjadi cawapres Anies setelah sebelumnya bertemu Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. King Maker nomor wahid. Banyak ulama mendukung pasangan Anies-Muhaimin karena dianggap ini pertama kalinya koalisi yang didukung suara Nahdatul Ulama sekaligus Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di tanah air. Koalisi ini diibaratkan koalisi semut merah, pergerakannya akan dirasakan tajam dan dapat merepresentasikan kepentingan umat Islam mayoritas. Sehingga inilah saatnya umat Islam menjadi tuan di negeri sendiri lewat koalisi Anies-Muhaimin. Tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi dinamika lain, terutama di kubu koalisi Prabowo, dimana kader-kader Golkar sudah bersuara keras bahwa Airlangga harus jadi cawapres Prabowo. Kalau Prabowo mengambil cawapres lain selain Airlangga, misalnya Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka, maka Golkar akan pindah koalisi. Begitu juga sosok Sandiaga Salahudin Uno berpotensi keluar dari koalisi PDIP jika tidak dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi fungsionaris PDIP Ahmad Basarah sempat menyindir, kalau PPP mau keluar dari koalisi pendukung Ganjar kalau ngotot Sandi harus jadi cawapres, toh PDIP bisa maju sendirian. Pasangan Capres-Cawapres Menurut penulis, melihat dinamika politk yang berkembang begitu cepat dan keras, paling tidak ada beberapa skenario pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Pertama, skenario dua pasang. Melihat begitu dinamisnya pergerakan politik Indonesia dan begitu kerasnya serangan demi serangan, pasangan yang akan maju hanya dua calon, yakni Anies-Muhaimin melawan Prabowo-Ganjar. Alasannya, sehari setelah Muhaimin mendeklarasikan bergabung dengan KPP, Ketua DPR Puan Maharani mendatangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Begitu juga Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi istana, ada upaya melakukan konsolidasi politik tingkat tinggi untuk menghadapi Anies-Muhaimin. Jika melihat skenario dua pasang, maka komposisi dukungan sementara suara Anies-Muhaimin didukung oleh Nadem, PKS dan PKB menguasai 26,95% kursi di DPR. Sementara suara Prabowo-Ganjar didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP menguasai kursi di DPR 63,34%. Belum lagi ditambah partai non parlemen yang bergabung dalam koalisi seperti PBB, Berkarya, PSI, Merdeka, Perindo, Hanura, Gelora dan PKPI yang mendukung Prabowo-Ganjar. Sementara partai baru yang juga bergabung ke pasangan Anies-Muhaimin seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi, diperkirakan akan meramaikan kontestasi dukungan yang militan. Kedua, skenario tiga pasang. Diperkirakan ada pasangan Prabowo-Erick (Airlangga, Gibran, AHY), Ganjar-Mahfud (Sandi), dan Anies-Muhaimin. Sekanrio ini diduga paling realistis dan paling mungkin berjalan, karena memang pendekatan-pendekatannya sudah demikian intensif. Ketiga, skenario empat pasang. Boleh jadi Airlangga, AHY dan Zulkifli Hasan kecewa karena dirinya atau orang yang dijagokannya tidak masuk dalam bacawapres, ketiga tokoh itu membawa serta partainya membentuk koalisi baru Golkar-Demokrat-PAN untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Semua kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka, tinggal sekarang bagaimana dinamika yang akan berlangsung ke depan. Seberapa intensif, seberapa keras dan seberapa guyub tokoh-tokoh penentu atau King Maker bisa mengarahkan arah koalisi terjadi. Di luar tokoh pimpinan parpol dan para King Maker, ada juga korporasi dan lembaga yang turut serta meramaikan lahirnya calon pemimpin 2024. Tentu saja sesuai porsi dan kecenderungannya masing-masing. Sehingga pada akhirnya akan seperti apa wajah pemimpin kita ke depan akan ditentukan oleh para pengambil keputusan. Tapi di luar itu semua, di luar pimpinan parpol, para King Maker, para sponsor, sebenarnya ada yang Maha Menentukan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden ke depan, yaitu Allah SWT. Siapa calon pemimpin kita ke depan sudah dicatat di lauhul mahfudz, wamakaru wamakarallah, wallahu khoirul makirin. Dan mereka (orang kafir) membuat rekayasa, dan Allah pun membalas rekayasa mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rekayasa (Ali Imron 54). (*)
Tenaga Ahli Kominfo Ditetapkan Sebagai Tersangka
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Walbertus Natalius Wisang (WNW) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, di Jakarta, Rabu, mengatakan Walbertus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan.“Ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-52/F.2/Fd.2/09/2023,” kata Ketut.Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Walbertus ditangkap terlebih dahulu oleh penyidik Jampdisus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (19/9). Dia ditangkap usai memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Johnny G Plate, mantan Menteri Kominfo.“Berdasarkan surat perintah penangkapan, tersangka WNW diamankan oleh tim penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara tersebut,” kata Ketut.Walbertus disangkakan melanggar ketentuan pasal primer, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 21 atau Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.“Selanjutnya untuk kepentingan penyidik, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung dari 19 September sampai dengan 8 Oktober 2023,” kata Ketut.Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walbertus, yakni telah memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan.Informasi itu, kata Kuntadi, diperoleh penyidik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat.\"Pada hari ini sekitar jam 12 siang tadi kami menerima informasi terkait adanya dugaan perbuatan seseorang, yaitu WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor,\" kata Kuntadi, Selasa (19/9).Dalam pidana asalnya, yakni tindak pidana korupsi. Penyidik Jampdisus Kejaksaan Agung sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun.Dari 11 orang tersangka, enam orang telah menjalani persidangan berstatus terdakwa, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.Kemudian Mukti Ali (MA) dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Muhammad Yusriski Mulyana dan Windi Purnama sudah dilakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.Untuk tiga tersangka yang baru ditetapkan Senin (11/9), yakni Jemmy Sutjiawan (JS) dari pihak swasta), Feriandi Mirza (FM) selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo dan Elvano Hatorangan (EH) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Bakti Kominfo.(sof/ANTARA)
KPK Memeriksa Suami Maia Estianty Terkait Perkara Eko Darmanto
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa suami dari aktris Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry, sebagai saksi perkara dugaan penerimaan gratifikasi mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.Irwan Mussry tidak banyak berkomentar usai diperiksa tim penyidik KPK dan membantah kalau dirinya diperiksa soal jual beli jam mewah.\"Bukan jual beli jam. Jadi, ini hanya beberapa keterangan untuk beberapa hal yang lain. Jadi, tidak ada berhubungan dengan pembelian jam, itu clear ya,\" ujar Irwan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Meski demikian, Irwan menduga pemeriksaan terhadap dirinya ada kaitannya dengan perusahaan yang dipimpinnya. \"Karena kan kami perusahaan yang mengimpor, jadi mungkin ada hubungannya,\" imbuhnya.Irwan Mussry saat ini menjabat sebagai CEO Time International dan pemegang hak retail sejumlah merek jam tangan di Indonesia.Sebelumnya, penyidik KPK pada Selasa, 12 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ke tahap penyidikan.\"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyelidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/9).Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.\"Apakah sudah ada tersangka? Ya, dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK pasti sudah ada tersangkanya,\" ujarnya.Ali mengatakan saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut.Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada publik siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan.Masih terkait perkara tersebut, tim penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah empat orang terkait perkara tersebut bepergian ke luar negeri.\"Empat pihak yang dimaksud, yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta,\" kata Ali.Pengajuan cegah pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham itu untuk waktu enam bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran sering pamer kemewahan melalui unggahannya di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Ditjen Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Hal itu juga yang membuat Eko Darmanto akhirnya berurusan dengan lembaga antirasuah hingga akhirnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Atas dasar hasil klarifikasi tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan.(sof/ANTARA)
POPULER
