Jakarta | FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para capres untuk memikirkan keberlanjutan pembangunan.

Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat, dan mampu bekerja secara detil. Upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju harus terus berjalan. Jokowi mengingatkan, lompatan kemajuan bangsa tersebut tidak boleh terhalang oleh perebutan kekuasaan.

Tak hanya itu, Jokowi juga wanti-wanti masyarakat tak terbelah dan terpecah karena penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tak boleh memecah persatuan dan juga merusak perdamaian.

“Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan,” kata Jokowi dalam sambutannya di Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Selasa (19/9/2023) di Surakarta.

Dalam demokrasi, kata Jokowi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi pun juga merupakan hal yang wajar, begitu pula adu argumentasi. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan lima kali pemilu langsung, Jokowi pun meyakini bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, ia juga tak memungkiri bahwa potensi risiko dan juga ketegangan akan tetap ada.

“Dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan,” ujar dia.

Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan ke depan semakin tidak mudah. Berbagai tantangan dunia tersebut bisa dijadikan sebagai peluang bangsa untuk melompat lebih maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari pelaksanaan program yang telah berjalan.

Karena itu, Jokowi ingin pemimpin ke depannya memiliki konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan, mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara mana pun.

“Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita mulai lagi dari SD. Kapan kita S1, S2, S3 dst,” kata dia.

Di tempat berbeda, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Sri Widodo perlu meluruskan apa yang dikatakan presiden bahwa perubahan itu penting selama demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Saya justru curiga dengan pernyataan itu. Apakah kurikulum sekolah yang banyak diprotes tetap harus dipertahankan? Apakah keberadaan BPIP tetap akan dilanjutkan.  Apakah politik adudomba tidak boleh dibubarkan?" kata Sri Widodo.

Tak hanya itu, caleg PAN itu mengingatkan apakah impor  besar-besaran TKA China tetap akan dipertahankan oleh presiden baru?

Bisa dibaca dengan keluarnya pernyataan itu, artinya tanda-tanda kekalahan sudah jelas. (sof).