ALL CATEGORY
Pemerintah Pembohong: Kemampuan Investasi Xinyi Group Tidak Sebesar Kata Bahlil
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Ekonomi & Politik SAMBIL merampas lahan warga adat Melayu Tua Rempang untuk kepentingan bisnis para elit lokal dan global, pemerintah selalu menggembar-gemborkan kehebatan Xinyi Group sebagai salah satu perusahan kaca terbesar dunia. Faktanya, Xinyi Group tidak sebesar dan sehabat kata pemerintah. Catatan Motocomcom menyebut, Xinyi Gorup tidak masuk 10 besar perusahan kaca dunia. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan \"bohong\" menteri investasi Bahlil Lahadalia terkait komitmen investasi Jumbo Xinyi Group US$ 11,6 miliar. Kenyataannya, nilai investasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan Xinyi Group yang terlalu kecil alias sangat tidak layak untuk menjawab kebutuhan investasi sebesar yang disebut Bahlil. Tampak dalam catatan annual report Xinyi Group 2022 yang diaudit Eu Erns dan Young\'s. Terbantahkan jika disebut Xinyi Group perusahan kelas dunia dengan jangkauan pasar global yang dominan. Faktanya, 68% hasil penjualan Xinyi terjadi di pasar lokal Cina, bukan pasar dunia. Selanjutnya, hasil audit mengungkapkan, Nilai property plan equipment Xinyi Group hanya US$ 2.2 miliar dan sales revenue US$ 3.4 miliar. Sementara consolidate net cash flow hanya US$ 41 juta. Lalu bagaimana ceritanya Xinyi Group bisa berinvestasi hingga US$ 11,5 miliar? Dengan kekurangan yang terlampau jauh, bagaimana Xinyi Group menambalnya dalam waktu setahun sesuai janji komitmen investasi di Rempang? Rendahnya kemampuan investasi Xinyi sudah terbukti saat melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik tahun lalu. Xinyi hanya mampu sebesar US$ 700 juta dengan kelanjutan proyek yang sampai hari ini belum jalan. Jangan sampai investasi Xinyi di Pulau Rempang berakhir seperti kasus Gresik yang tidak jelas kelanjutannya seperti apa. Jika gagal, maka tentu akan berdampak pula pada terhambatnya proses pembangunan wilayah relokasi warga sesuai janji-janji manis pemerintah. Selain itu, proyek terbengkalai selalu menyisahkan dampak kerusakan lingkungan yang lumayan mahal untuk diperbaiki. Kemampuan investasi Xinyi Group yang rendah, kembali menunjukkan perilaku pemerintah yang gemar tipu-tipu. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi komitmen dan kemampuan investasi Xinyo Group tidak sebesar itu. Kedua, bisa jadi pemerintah Cina turun tangan menambah kesangguoan modal Xinyi Group demi mencaplok Rempang dalam rangka mempermudah klaim dan memperkuat proses pencaplokan Tiongkok atas wilayah sengketa di LCS. Ketiga, boleh jadi ini bagian dari akal busuk oligarki di sekililing kekuasaan. Pada waktunya tiba, mereka akan menyuntikkan dana ke Xinyi group yang melantai di Hang Seng Hongkong. Jadikan Xinyi Group sebagai alat binsis sekaligus tameng untuk terhindar dari sorotan masyarakat. (*)
OJK Mencabut Izin Usaha PT FEC Shopping Indonesia
Palembang, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Future E-Commerce (FEC) Shopping Indonesia yang diduga sebagai salah satu investasi bodong atau penipuan.Sebelumnya, kasus FEC menjadi perbincangan masyarakat di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), sebab merugi masyarakat hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, kasus tersebut semakin disorot setelah nama salah satu pejabat di Pemerintah Provinsi Sumsel diduga menjadi mentor FEC.Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongan L Tobing dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Kamis, mengatakan aktivitas semacam itu memang lebih cepat diterima dan diketahui oleh masyarakat.\"OJK bersama Satuan Tugas PAKI sudah mencabut izin FEC ini, dan sekarang yang perlu dilakukan kembali adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa FEC tersebut ilegal,\" ucapnya.Menurutnya, penipuan yang berkedok investasi ini memang kerap kali melibatkan berbagai tokoh penting mulai dari pemerintahan hingga tokoh agama. Namun, bahwa siapa pun pelaku yang dinyatakan bersalah akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.\"Tetapi, OJK menegaskan siapa pun pelakunya tidak kebal hukum. Mereka harus tetap bertanggung jawab jika memang terindikasi melakukan kesalahan, meskipun mungkin dia kerja di instansi pemerintah dan lainnya,\" kata Tongan menegaskan.Sementara itu, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramdhani menambahkan saat ini yang harus ditingkatkan kembali adalah pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.Sebab, menurutnya masyarakat tidak boleh hanya melihat dari sisi legalitas produk, tetapi juga memiliki pemikiran yang logis dan kritis terhadap penawaran yang diberikan.\"Investasi yang memberikan tawaran keuntungan di atas 11 persen sudah sepatutnya dicurigai oleh masyarakat. Kejahatan itu ada karena ada peluang. Seperti, misalnya, pinjol itu dia ada karena masyarakat butuh, butuh uang cepat,\" tutur dia.Sementara itu, selama periode Januari 2021 hingga Agustus 2023 OJK Regional Sumbagsel telah menerima sebanyak 12.423 aduan masyarakat terkait dengan jasa keuangan. Dengan rincian yaitu aduan sektor industri keuangan non-bank sebanyak 6.770 aduan atau 50,5 persen, aduan sektor perbankan 5.571 atau 44,8 persen, dan sebanyak 76 aduan atau 0,61 persen dari sektor pasar modal.(sof/ANTARA)
Ganjar: Tak Ada Jarak Dengan Prabowo
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengakui bahwa selama ini dirinya tidak memiliki jarak dengan bakal capres Prabowo Subianto walaupun berbeda kubu terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Hal ini disampaikan Ganjar usai ditanya awak media mengenai alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya bernama \"Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR)\" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.Untuk diketahui, lokasi markas relawan Ganjar itu sangat dekat dengan markas relawan Prabowo bernama Rumah Pemenangan 2024 Prabowo Presiden, di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Adapun jaraknya hanya berkisar sekitar 50 meter.\"Semua calon yang punya potensi berpasangan dengan saya, sama jaraknya,\" kata Ganjar saat ditemui di Graha Pena 98, Menteng, Kamis malam.Ganjar juga menyampaikan itu setelah mengunjungi RBPR dan markas Graha Pena 98. Kunjungan di dua tempat itu dilakukan secara terbuka, akan tetapi pertemuan antara Ganjar dan pengurus kedua tempat dilangsungkan tertutup.Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian membeberkan alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya itu.Pertama, sambung dia, kunjungan itu disebut dilakukan sebagai penebus janji setelah dia melepas jabatan gubernur dan tinggal di Jakarta.\"Karena, saya sudah tinggal di Jakarta. Saya berjanji dulu untuk berkunjung dengan para relawan. Dan hari ini saya berkunjung ke beberapa posko bertemu dengan kawan-kawan,\" ucapnya.Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku sudah berkunjung bertemu partai politik pengusung-nya, yaitu PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.Kemudian, dia mengaku sudah mengunjungi dan melihat kerja-kerja Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk kali pertama dalam rapat di Gedung High End, Rabu kemarin.\"Saya betul-betul merasa bangga. Begitu hebatnya mereka membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh mereka bertemu dengan masyarakat, dengan niat yang sangat baik,\" tambah Ganjar.Sebelumnya, pada Rabu (20/9), bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo juga membuka peluang berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,\" tambah Ganjar.Namun, Ganjar enggan mengomentari lebih lanjut mengenai kemungkinan dirinya berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Prabowo: Hari Ini Kita Mendapat Dorongan Luar Biasa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada kader Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, menyebut dukungan yang diberikan oleh partai itu kepada dirinya merupakan dorongan dan semangat baru yang luar biasa.Dia optimistis keberadaan Partai Demokrat, yang diisi oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dapat menjadi amunisi memenangkan dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.“Dengan Presiden SBY di belakang saya, saudara AHY, saudara Airlangga, saudara Zulkifli Hasan, saudara-saudara ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita bersama,” kata Prabowo saat acara deklarasi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Kamis.Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya kepada Prabowo Subianto maju sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.“Atas dukungan dan keputusan usung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga, saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah wujud kepercayaan dan harapan di atas pundak saya bersama partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini, atas harapan yang kalian berikan kepada saya,” kata PrabowoDalam kesempatan yang sama, Prabowo di hadapan elite Demokrat, di antaranya Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono, berjanji bakal memberikan yang terbaik.“Dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Saya juga sampaikan di sini saya siap memberikan segalanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan untuk bekerja keras bersama mencapai cita-cita dan nilai yang kita perjuangkan bersama,” kata Ketua Umum Gerindra itu.Dengan demikian, Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo pun menerima tambahan satu partai dari parlemen. Koalisi Indonesia Maju saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI.Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi-visinya dalam aksi nyata.“(Kita membutuhkan) pemimpin patriotik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, yang tangguh, karakter pantang menyerah, berani, berpengalaman, dan berbuat yang terbaik. Terpenting, (dia) senantiasa menyambung kata dengan perbuatan. Visioner sekaligus man of action,” kata AHY.Menurut AHY, sosok-sosok itu ada pada diri Prabowo.“Sosok pemimpin dengan kriteria yang saya sebutkan ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Prabowo Subianto,” kata AHY.Dukungan terhadap Prabowo sebelumnya disampaikan langsung oleh SBY dan AHY secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra itu saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat pada pekan lalu (17/9).Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan kepada Prabowo dia akan “turun gunung” untuk membantu memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tidak Jadi Dua Panel, Bawaslu bersyukur
Manado, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersyukur karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024.Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa keputusan tersebut menjadi pilihan terbaik karena pihaknya hanya memiliki satu pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di tiap TPS.\"Bagi Bawaslu itu tentu menjadi pilihan yang terbaik, ya, karena PTPS kami cuma satu dan kita perlu memastikan tidak ada proses kebingungan selama penghitungan. Jadi, bagi Bawaslu, ya, alhamdulillah, ya,\" kata Lolly Suhenty ditemui di Manado, Sulawesi Utara, Kamis.Sejak awal wacana penerapan model dua panel muncul, pihaknya telah melakukan refleksi terhadap kesanggupan dalam menerapkan model tersebut.\"Secara undang-undang, tidak memungkinkan kami untuk menambah PTPS sehingga pengawas TPS itu hanya satu di setiap TPS. Jadi, kalau dilakukan dua panel, tentu akan ada kesulitan-kesulitan,\" katanya.Lolly sudah memberikan catatan mengenai posisi PTPS dalam simulasi oleh KPU. Model dua panel berpotensi menimbulkan kebingungan.Terkait dengan potensi PTPS mengalami kelelahan saat bekerja, menurut Lolly, solusinya adalah berkoordinasi secara baik dengan saksi dari partai politik (parpol) maupun pemantau pemilu.\"Lalu bagaimana caranya supaya Bawaslu tetap mengawasi padahal PTPS-nya cuma satu? Yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi baik dengan teman-teman saksi, baik itu teman-teman saksi dari partai politik maupun pemantau,\" kata dia.Sebelumnya, KPU tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024 setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9) malam.\"Enggak diterapkan pada Pemilu 2024, penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Penghitungan suara oleh satu tim anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tujuh orang itu,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari ditemui usai rapat konsultasi.Model dua panel penghitungan suara tersebut termuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu dari tiga rancangan PKPU yang dibahas dalam rapat tersebut.Hasyim mengatakan bahwa model dua panel penghitungan suara sedianya untuk mengurangi beban anggota KPPS sekaligus dapat mempercepat penghitungan suara di TPS.(sof/ANTARA)
Rezim Kingkong dan Penerusnya
Oleh Smith Alhadar | Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SEJAK 7 September, negeri ini heboh oleh perilaku aib rezim. Media mainstream dan medsos didominasi berita kasus Rempang. Ketika itu pecah konflik fisik antara rakyat dan aparat keamanan gabungan. Puluhan warga terluka, terkena gas air mata, dan ditangkap. Kita semua terkejut. Kok bisa? Tapi reaksi kita berbeda. Ada yang diam, ada yang tertawa, dan banyak yang menangis. Yang diam adalah mereka yang apatis menghadapi realitas politik nasional hari ini. Rezim ini terlalu bebal dan arogan. Dan sepenuhnya tunduk pada pd oligarki dan Cina. Tak ada yang bisa diubah kecuali dengan kekuatan yang besar. Memang sulit dimengerti rezim Presiden Jokowi masih mendapat dukungan rakyat, sampai-sampai bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berebut klaim bahwa mereka didukung Jokowi. Lembaga survei yang \"kredibel\" memang mengungkap endorsement Jokowi cukup menentukan kemenangan capres. Karena Jokowi masih sangat berpengaruh, percuma kita melawannya. Lebih baik kita mengurus diri kita sendiri di tengah lilitan ekonomi akibat kenaikan harga barang-barang yang terus terjadi. Subsidi BBM tertentu pun terpaksa akan dinaikkan akibat kenaikan harga minyak di pasar global. Yang tertawa adalah mereka yang menyambut penuh suka cita masuknya investasi jumbo dari Cina ke Rempang. Kemarahan puak Melayu tak mereka hirau, hanya dianggap sebagai reaksi orang-orang tolol. Buldozer saja mereka bila perlu. Memang konon PT Makmur Elok Graha (MEG) milik taipanTomy Winata yang menggandeng perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holding Ltd, akan berinvestasi di Rempang sebesar 11,6 miliar dollar AS sampai tahun 2080. Mereka akan membangun Proyek Eco City (PEC) yang akan mengokupasi sekitar 50 persen Pulau Rempang, termasuk 16 Kampung Tua yang kemarin penghuninya melawan aparat. Konon, di dalam PEC akan dibangun industri kaca terbesar kedua di dunia, panel surya, dan pariwisata. Katanya, ini akan membutuhkan lebih dari 300.000 tenaga kerja. Puak Melayu yang miskin akan hidup sejahtera lahir batin. Mereka tak peduli bahwa PEC akan membuat penduduk kehilangan ruang hidup, budaya, sejarah, dan lingkungan yang sehat. Semua itu tidak ada artinya ketimbang keuntungan materiil yang akan mereka peroleh, meskipun meningkatnya pendapatan tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup. Terlebih, fakta bahwa nyaris semua proyek tambang milik Cina di negeri ini tidak menciptakan kesejahteraan bagi penduduk di sekitar proyek. Malah, mereka harus menghadapi kualitas hidup yang lebih buruk akibat polusi, kerusakan lingkungan, dan menyempitnya ruang hidup. Kenyataan lain, buruh yang bekerja di proyek mayoritas adalah warga Cina. Hanya sedikit warga lokal yang direkrut. Itu pun dengan gaji yang menyedihkan dibandingkan upah buruh Cina meskipun mereka memiliki keterampilan dan pekerjaan yang sama. Ini menimbulkan kecemburuan buruh lokal. Maka, beberapa waktu lalu kita menyaksikan perkelahian di tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, yang digarap perusahaan Cina, yang menewaskan dua buruh lokal dan satu buruh Cina. Mereka yang menangis melihat bagaimana puak Melayu diperlakukan adalah mereka yang masih memiliki akal sehat, nurani, dan semangat menghadapi kezaliman. Tidak masuk akal rezim lebih mendahulukan kepentingan asing dan oligarki dibandingkan dengan ribuan warganya yang miskin. Bukan mereka antiinvestasi, tapi tujuan investasi haruslah yang menyejahterakan rakyat, memajukan bangsa, dan menguatkan negara. Faktanya, belum apa-apa rezim sudah mnghadirkan musibah bagi warga lokal. Tanpa musyawarah lebih dulu dengan warga lokal, pada Agustus lalu Pemda mulai melakukan pematokan tanah rakyat di sana. Pantas saja warga lokal marah besar atas upaya rezim merampas lahan mereka dengan kompensasi yang jauh dari memadai. Mereka yang pada Pilpres 2019 mencoblos Jokowi. Dalam kampanye waktu itu, Jokowi berjanji akan membuat sertifikat tanah bagi warga Rempang. Lalu, di dalam suatu rapat kabinet, presiden menyatakan tidak boleh konsesi lahan diberikan kepada investor dengan mengusir penduduk lokal. Penduduk harus merupakan bagian dari konsesi. Kalau tidak, izin konsesi harus dicabut. Rezim, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, lebih suka menggunakan kata \'pengosongan\', bukan penggusuran. Kata \'pengosongan\' punya makna tanah itu milik negara yang hendak diambil kembali. Sedangkan \'penggusuran\' punya konotasi negatif, yakni pengusiran rakyat dari tanah mereka sendiri. Faktanya, memang ini yang terjadi di Rempang. Puak Melayu -- total populasi sekitar 7.500 jiwa -- sudah menghuni wilayah itu lebih dari seabad sebelum Indonesia merdeka. Dus, atas dasar apa rezim mengklaim tanah penduduk di Rempang sebagai milik negara? Investasi dengan cara menggusur warga lokal , sebagaimana praktik kolonial, bertentangan dengan tujuan imvestasi. Bukan saja warga lokal kian menderita akibat tercerabut dari akar sosial-budaya dan sumber penghidupan mereka, tapi juga melemahkan negara. Berhentilah melihat investasi sebagai kunci penyelesaian semua hal yang mendera bangsa ini. Investasi tentu saja berguna sepanjang ia dikelola dengan baik di mana kesejahteraan dan keadilan sosial menjdi titik pusat pembangunan, bukan memperkaya orang yang sudah sangat kaya dan memiskinkan orang yang sudah sangat miskin. Bukankah tujuan kita memerdekakan diri dari penjajahan adalah menghadirkan kemanusiaan yang beradab serta keadilan sosial? Dalam membangun, jangan meniru cara pandang kolonial atau rezim Orba yang main gusur atas nama investasi. Tanah- tanah rakyat yang tidak bersertifikat meskipun sudah ditempati secara turun-temurun dirampas begitu saja. Sikap dan tindakan ini jg yg hendak dilakukan rezim di Rempang. Mereka tidak belajar dari konsep pembangunan humanis yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menjadikan humanisme berkeadilan titik berangkat setiap kebijakan pemerintah. Untuk warga yang terpaksa tergusur, ia membangun perkampungan-perkampungan yang layak huni, bahkan kualitasnya lebih baik daripada habitat mereka sebelumnya. Lalu, kita ingat ia menghentikan proyek oligarki berupa reklamasi belasan pulau bernilai Rp 500 triliun hanya karena proyek ini merusak lingkungan dan menggerus nafkah hidup nelayan kecil. Menghadirkan keadilan sosial dan melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan cita-cita kemerdekaan yang harus dipenuhi pemimpin sebagaimana diulang-ulang Anies. Kalau rezim dibenarkan menggusur rakyat kapan pun mereka mau, maka apa bedanya dengan penjajah? Lebih dari itu, rakyat di manapun kini was-was dengan masa depan huniannya. Hari ini Rempang, besok mungkin tanah kita. Memang sudah lama rakyat Rempang mendengar akan dibangun industri di kampung mereka. Tapi mereka diberi tahu bahwa yang akan dibangun hanya industri pariwisata yang melibatkan kampung mereka. Baru bulan lalu mereka tahu dari media bahwa industri yang akan dibangun mencakup juga industri kaca dan panel surya. Industri yang disebut terakhir akan dibangun di tepi pantai dengan areal yang sangat luas. Dengan sendirinya akan mengancam mata pencaharian warga lokal sebagai nelayan. Yang lebih mengagetkan adalah ultimatum pemerintah daerah BP Batam agar warga meninggalkan rumah mereka paling telat 28 September. Memang rezim menjanjikan rumah tipe 45 di atas lahan 500 meter persegi untuk tiap keluarga sebagai ganti rugi. Juga diberikan uang tunggu bulanan selama 7 bulan rumah mereka dibangun. Sejauh ini warga menolak kompensasi ini, yang memang tak sepadan dengan ongkos sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang harus mereka bayar. Kendati demikian, rezim msh bersikeras agar warga 16 Kampung Tua sudah hrs kosong pd tanggal yang telah ditetapkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beralasan, investor dari Cina akan lari kalau proyek ini tertunda. Tp sesungguhnya Bahlil sdg berusaha menyelamatkan muka Jokowi di mata Presiden Cina Xi Jinping. PEC ditandatangani perusahaanXinyi dan MEG di Chengdu, Cina, pada 28 Juli 2023, disaksikan Jokowi dan Xi. Dus, bisa dikata kasus Rempang berpotensi bereskalasi. Sulit membayangkan rezim akan mengalah. Jokowi dikenal sebagai orang yang sulit mengubah sudut pandangnya. Lihat, kendati IKN adalah proyek yang tidak masuk akal, ia tetap ngotot. Kalau pendapat saya tidak meleset bahwa rezim tetap memaksa warga Rempang mengosongkan kampung mereka pada 28 September, dampak ikutannya akan sangatt luas karena ada preseden yang akan mendorong rakyat di tmpt lain untuk juga bangkit. Baru-baru ini Komnas HAM menyatakan dari Januari hingga Agustus 2023, kasus agraria antara rakyat melawan rezim yg dilaporkan ke Komnas HAM sebanyak 692 kasus atau 4 kasus per hari kerja. Kalau kita menempatkan kasus Rempang dalam perspektif politik elektoral, bisa jadi isu ini akan merugikan bakal capres Prabowo dan Ganjar yang di-endorse dan mengaku akan meneruskan program pembangunan Jokowi. Kalau dalam 1-2 hari ini isu Rempang bisa diselesaikan secara damai, status quo akan terjaga. Namun, bila Rempang kembali meledak, populeritas Jokowi mestinya turun secara signifikan. Dan ini akan berdampak pada Prabowo dan Ganjar yang hingga hari ini msh berharap mendapat efek ekor jas Jokowi. Trlbh rakyat Indonesia akan teringat kasus Wadas di Jawa Tengah di mana sbg gubernur Ganjar mengirim aparat bersenjata untuk mengintimidasi warga Wadas yg menolak menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit. Terkait Prabowo, saat ini beredar berita ttng Prabowo menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian di ruang rapat kabinet. Masalahnya, Prabowo melihat Kementan tak membantunya yang ditugaskan Jokowi membangun food estate sehingga proyek itu gagal dan ia jadi tertawaan publik. Kekerasaan di ruang rapat kabinet oleh seorg menteri akan sulit diterima publik sbg presiden mereka. Alhasil, kasus Rempang berpotensi merugikan Prabowo dan Ganjar. Gagasan perubahan yang diusung koalisi yg mengusung Anies justru menemukan momentum sekarang ini. Terlebih, beberapa wkt ke depan, akibat harga barang kebutuhan pokok yg semakin tinggi, capres yg berasosiasi dgn Jokowi akan kehilangan simpatik. Pantaskah kita perpanjang kekuasaan rezim kingkong ini melalui Prabowo atau Ganjar? Kl hari ini keduanya bangkit melawan rezim terkait Rempang, posisi mereka akan tertolong. Sayang, hal itu tak mungkin mereka lakukan. Tangsel, 21 September 2023.
Absen Lagi di Sidang Umum PBB, Jokowi Menjadi Satu-satunya Presiden di Republik Ini yang Tidak Pernah Bergaul Secara Internasional
Jakarta, FNN - Saat memberikan sambutan di acara Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di Stadion Manahan, Solo, Rabu (23/9/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ke depan bangsa Indonesia perlu pemimpin yang konsisten dan berani. Karena, tantangan ke depan yang dihadapi tidaklah mudah. Tetapi, di balik tantangan yang tak mudah tersebut juga terdapat peluang agar Indonesia lebih maju. Mengomentari pernyataan Persiden Jokowi ini, Rocky Gerung dalam kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Kamis (21/9/23) mengatakan, “Jokowi tiba-tiba menjadi seorang Soekarno kecil gitu, mau mengikuti Soekarno yang berani melawan Inggris, Amerika Serikat. Itu hanya bisa berlangsung atau terjadi kalau Jokowi betul-betul memperbaiki profil terkenalnya di tingkat Internasional.” Jika saat ini Jokowi mengatakan seperti itu, menurut Rocky, mungkin para pemimpin dunia akan mengatakan bahwa Jokowi bukan Soekarno yang berani pasang badan dan berani berargumentasi di forum internasional. “Faktanya, Jokowi tidak pernah ikut forum internasional. Jadi, bagaimana seseorang yang kelihatan cupeg itu mau menganjurkan negeri ini menjadi negeri yang berani untuk bertatapan mata dengan pemimpin dunia yang lain. Itu yang enggak terjadi,” lanjut Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi selalu menghindar dari forum internasional. Jadi, bagaimana mungkin orang akan menganggap bahwa Jokowi adalah titisan dari Bung Karno. Untuk masuk dalam forum internasional, seseorang harus punya keberanian diri sendiri dulu, baru meminta dukungan dari rakyat. Dan keberania diri itu ditentukan oleh kemampuan untuk membaca peta politik. “Peta politik itu harus bisa diucapkan dengan analisis. Sayang sekali Jokowi enggak pernah memakai kesempatan untuk masuk dalam forum internasional dan ajukan poin Indonesia di depan forum internasional. Bukan sekadar dengan membaca-baca teks,” ujar Rocky. Kali ini, Jokowi juga tidak hadir lagi di forum PBB. Padahal, di forum PBB, orang ingin melihat siapa presiden Indonesia yang mengatakan bahwa dia berani menatap dan bertarung secara fair di dalam diplomasi dunia. “Tidak ada orang yang melihat jejak Presiden Jokowi mengucapkan pikiran seperti yang dia ucapkan tadi. Kita harus berani bertarung, apa beraninya kalau Jokowi tetap dianggap sebagai pemimpin yang takut bertengkar di tingkat dunia. Yang ada adalah ikut di dalam banyak pertemuan, tetapi sekadar sebagai upaya untuk memberitahu bahwa ada agenda internasional. Agenda internasional itu adalah profil presiden,” ujar Rocky. Saat ini, yang muncul di publik internasional adalah Luhut Panjaitan, yang selalu mampu untuk ikut dalam perdebatan tentang soal-soal energi terbarukan. Apalagi dalam soal-soal strategi Asia Pasifik, misalnya. Padahal, orang mau melihat apa pointnya Jokowi dan itu yang mestinya diucapkan di dalam forum PBB. Tetapi, Jokowi tidak mampu melakukan itu, ujar Rocky. “Jadi, anggap saja bahwa yang mau diucapkan Jokowi itu semacam mimpi dia yang enggak bisa dia buktikan sebetulnya. Lebih lagi, orang akan catat bahwa Pak Jokowi adalah presiden satu-satunya di republik ini yang tidak pernah bergaul secara internasional,” ungkap Rocky.(ida)
Buzzer Kocar-kacir
Oleh: Ady Amar | Kolumnis BAGAI anak ayam kehilangan induknya, setidaknya itu bisa dipakai menggambarkan kondisi para buzzer saat ini, yang kocar-kacir berjalan tak tentu arah. Jangan tanyakan siapa induk dari para buzzer itu, sulit bisa dilihat kasat mata. Tapi umum menyebut mereka dalam pengasuhan kakak pembina. Biasa pula disebut buzzer istana, setidaknya mereka pernah diterima di istana, dan foto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu mereka dikonotasikan bekerja untuk kepentingan rezim. Tentu kebenarannya sulit dibuktikan, seperti (maaf) kentut yang bentuknya tak tampak tapi tidak aroma menyengatnya. Tapi satu hal yang jelas, para buzzer bekerja mendegradasi sekenanya, siapa saja yang coba-coba berhadapan dengan kekuasaan. Saat ini, kehadiran buzzer saling berbenturan satu dengan lainnya. Para buzzer terkesan tidak lagi bekerja kompak pada satu tujuan, seperti yang sudah digariskan. Saat ini para buzzer, seperti berjalan tanpa petunjuk. Tak lagi ada yang mengorkestrasi. Tidak seperti sebelumnya, sasaran yang ditembak sudah jelas. Dan, itu Anies Baswedan, atau siapa saja yang bersinergi dengannya. Maka, Anies terus dipersekusi dengan amat jahat. Tidak sekadar menafikan karya Anies, tapi juga menilainya dengan serba berkebalikan. Anies dikesankan seperti tidak ada baik-baiknya. Dihinakan bahkan menyasar etnis, yang tidak semestinya boleh keluar dari mulut serigala sekalipun. Para buzzer seakan bertugas bagai anjing penjaga tuannya, yang menggonggong setiap saat. Menggonggong pada mereka yang dianggap mengusik kekuasaan. Mereka secara serempak dan ramai-ramai seirama menghajar sasaran yang dianggap \"berbahaya\" mengusik kekuasaan. Anies dipersekusi sejak ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka dalam 5 tahun seperti tiada hari tanpa \"menghajar\" Anies, seperti koor bersahutan. Anies dianggap pihak yang menghalangi bisnis para kartel yang acap tanpa aturan, atau melanggar aturan menjadi hal biasa sebelum era Anies sebagai kepala daerah. Langkah Anies menegakkan aturan dengan aturan, itu menakutkan mereka. Anies menutup Alexis--tempat prostitusi elit--yang seperti tak tersentuh hukum, itu dengan mudahnya. Sampai mencabut izin reklamasi pantai teluk Jakarta, yang dibangun tanpa IMB. Anies melawan apa yang biasa disebut kelompok oligarki--penyebutan kartel sepertinya lebih tepat untuk mereka--dan dianggap mengganggu kemauan mereka yang biasa bekerja dengan pejabat sebelumnya, yang sarat dengan transaksi hengki pengki. Anies melabraknya dengan berpedoman pada penegakkan aturan yang ada. Dan, itu yang dipegangnya. Anies seperti tidak perduli jika harus berhadapan dengan kekuatan para kartel besar. Karenanya, para buzzer seperti menjadi perlu dipelihara untuk terus menggonggongi Anies tiap saat. Anies menjadi semacam ancaman yang tidak boleh dibiarkan terus bergerak maju. Menyegerakan menghabisinya seperti jadi satu keharusan. Tapi Anies terus melenggang bekerja menyelesaikan janji-janji kampanyenya satu persatu, meski gangguan terus diterimanya. Tidak menyurutkannya yang terus bekerja dalam sunyi, menghasilkan legacy yang bisa dilihat. Satu diantaranya, Jakarta International Stadium (JIS), yang diakui sebagai salah satu lapangan sepak bola terbaik di dunia, tapi itu dilihat sepicing mata, karena itu hasil kerja Anies. Mari kembali saja pada nasib buzzer yang bagai anak ayam kehilangan induknya. Hari-hari ini kita melihat para buzzer yang tadinya berkawan erat, tapi tidak saat ini. Terjadi saling serang di antara mereka. Satu pihak tampak membela Ganjar Pranowo, bacapres yang diusung PDIP dan PPP, dan pihak lainnya membela Prabowo Subianto, bacapres yang diusung oleh Gerindra, PAN Golkar, dan Demokrat. Anies Baswedan bacapres yang diusung NasDem, PKB, dan PKS, sementara luput dari sasaran buzzer, dan tampak paling siap berkontestasi dalam Pilpres 2024. Meski sebelumnya bersama partai pendukungnya, terutama NasDem, diganjal di sana-sini, tapi justru Anies yang paling awal menentukan pasangan sebagai bacawapresnya--Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar--sedang yang lain masih bersikutat dengan kerepotannya sendiri dalam menentukan siapa bacawapresnya, baik yang mendampingi Ganjar maupun Prabowo. Ganjar dan Prabowo seperti terkunci oleh \"restu\" Presiden Jokowi. Tidak mampu menentukan sendiri bacawapres di antara anggota partai koalisi, atau pihak di luar partai yang disepakati bersama. Semua dibuat serba menanti kepastian, yang dibuat serba tak pasti. Baik Ganjar maupun Prabowo berebut endorse Jokowi, yang akan cawe-cawe menentukan siapa yang pantas menjadi penggantinya. Ganjar dan Prabowo berebut endorse Jokowi, yang tak menentu akan diberikan pada siapa di antara keduanya. Keduanya menganggap merasa paling dipilih Jokowi. Semua jadi tidak menentu, entah oleh sebab apa. Ini pula yang menyebabkan para buzzer kesulitan menerjemahkan ke mana arah pilihan Jokowi diberikan. Satu pihak melihat arah Jokowi ke Ganjar, tapi satu pihak melihat arahnya sepertinya ke Prabowo. Dan, itu yang memunculkan keberpihakan para buzzer, bekerja untuk Ganjar di satu pihak, dan pihak lainnya bekerja untuk Prabowo. Sampai muncul buzzer kebablasan, seperti Alifurrahman Asyari (Seword TV) yang \"menghantam\" mengarah pada Prabowo, soal benar tidaknya sampai saat ini tetap jadi perdebatan publik. Ada yang mempercayai, tapi ada pula yang tidak mempercayai. Katanya, merujuk pada Prabowo meski tak menyebut nama, menampar dan mencekik wakil menteri pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, menjelang rapat kabinet terbatas. Tambahnya, kabar itu ia dapatkan dari sumber terpercaya. Alifurrahman kena batunya, buzzer yang tadinya khusus menghajar Anies, lalu belakangan menghajar Prabowo. Kabar itu lalu diperkuat oleh buzzer gaek Rudi S. Kamri dalam Kanal Anak Bangsa TV miliknya, yang tampil dengan meyakinkan, menyebut bahwa berita Prabowo nampar dan cekik Wamentan itu terkonfirmasi kebenarannya, bahkan sampai menyebut Presiden Jokowi sampai murka melihat insiden itu. Sanggahan demi sanggahan muncul, termasuk sanggahan dari Kementerian Pertanian dan Jokowi sendiri. Alifurrahman dan Rudi S. Kamri seperti terjebak atau dijebak entah oleh siapa, tapi yang jelas ia bagai anak ayam yang tercecer dari induknya. Mulai dilayangkan laporan pada kepolisian oleh pihak Prabowo pada Alifurrahman, sepantasnya juga pada Rudi S. Kamri, meski ia lalu men-takedown video yang dibuatnya. Perang antarbuzzer yang tadinya saling berkawan, itu pecah saling menyerang. Tampak mana buzzer yang berdiri \"membela\" Ganjar, dan mana yang \"membela\" Prabowo. Semua saling menyerang, jika kesempatan dimungkinkan. Sekali lagi, para buzzer dibuat tidak menentu oleh siapa yang akan di-endorse Jokowi. Berimbas buzzer kocar-kacir tak menentu mesti bergerak ke arah mana. Gerak buzzer menjadi tidak sebebas dulu lagi saat menggebuk Anies, yang tanpa perlu takut dijerat hukum. Kisah Alifurrahman, dan juga Rudi S. Kamri, tidak tahu akan berakhir seperti apa. Tapi pada saatnya peran para buzzer, itu akan diorkestrasi kembali menggebuk Anies Baswedan, dan menggebuk juga pasangannya, Muhaimin Iskandar. Kapan saatnya, saat semua kepentingan bisa diakomodir, Ganjar dan Prabowo, dalam satu perahu... Wallahu a\'lam. **
Lukas Enembe Minta Dibebaskan dari Segala Dakwaan
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pembacaan nota pembelaan memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.\"Saya mohon agar majelis hakim dengan hati dan pikiran yang jernih yang mengadili perkara saya dapat memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum bukan berdasarkan hasil BAP yang dipindahkan ke dalam surat tuntutan. Oleh karena itu dapat menyatakan bahwa saya tidak bersalah dan dengan itu dapat membebaskan saya dari segala dakwaan,\" kata Lukas Enembe dalam pleidoi pribadinya yang dibacakan kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis.Dalam pembacaan pledoi atau nota pembelaan tersebut Lukas memohon agar aset-asetnya yang disita KPK segera dikembalikan. Lukas memohon agar nama baiknya dipulihkan.\"Saya juga mohon supaya rekening saya, rekening istri saya (Yulce Wenda), dan rekening anak saya (Astract Bona T.M Enembe) dapat dibuka blokirnya, aset-aset saya, termasuk emas yang telah disita mohon dikembalikan. Saya mohon agar saya jangan dizolimi lagi dengan kasus baru seperti tindak pidana pencucian uang atau kepemilikan jet pribadi yang tidak pernah ada dan saya mohon nama baik dan kehormatan saya direhabilitasi,\" ujar Petrus.Lukas membantah telah menerima suap dan gratifikasi. Dia mengatakan pihaknya merupakan Gubernur Papua yang bersih selama mengemban jabatan tersebut.\"Karena memang saya tidak melakukan seperti dituduhkan yang digembor-gemborkan selama ini. Saya Gubernur Papua yang \'clean and clear\',\" ujarnya.Sebelumnya, Lukas Enembe dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dia dijatuhi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp47.833.485.350,00.Menurut jaksa, Lukas melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.Di samping itu, Lukas dituntut pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana.“Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” kata JPU KPK Wawan Yunarwanto.Sementara itu, hal-hal yang memberatkan Lukas adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, ia berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan bersikap tidak sopan selama persidangan.Dalam perkara ini, JPU mendakwa Lukas Enembe dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.(ida/ANTARA)
Hutama Karya Membenarkan Kecelakaan Melibatkan Anggota KONI Ogan Ilir
Palembang, FNN - Branch Manager Ruas Tol Palembang-Indralaya-Prabumulih PT Hutama Karya (Persero) Syamsul Rijal membenarkan kecelakaan di Simpang Susun Prabumulih Jalur A yang melibatkan kendaraan ditumpangi anggota Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis.Rijal menjelaskan berdasarkan hasil investigasi di lapangan kendaraan Toyota Fortuner dengan nomor BG 1806 AX, pada Kamis pagi, pukul 07.37 WIB, sedang melaju dari arah Indralaya menuju Prabumulih.Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi kendaraan tersebut diduga kehilangan fokus sehingga menabrak pagar pembatas jalan. Posisi akhir roda depan dan roda belakang bagian kiri mobil tersebut menghadap ke atas, sementara kabin depan mengarah selatan.\"Dalam kecelakaan itu, terdapat lima orang korban luka ringan yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dan telah ditangani oleh Hutama Karya selaku pengelola Tol Indralaya-Prabumulih,\" kata Rijal.Kecelakaan tersebut cukup berdampak pada arus lalu lintas di tol tersebut, sehingga telah dilakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di Simpang Susun Prabumulih Jalur A. Lokasi kejadian kecelakaan pun telah kembali normal pada pukul 09.21 WIB.\"Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, berkendara di kecepatan maksimal 80 km/jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi, memastikan berkendara dalam kondisi prima, dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk,\" jelas Rijal.Korban luka dalam kecelakaan itu ialah pengurus KONI Kabupaten Ogan Ilir, yakni Andi Novan, Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, dan Umar Barera.Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir Aswan Mufti mengatakan lima orang pengurus tersebut merupakan rombongan ofisial kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan dari perwakilan Kabupaten Ogan Ilir.\"Dalam insiden tersebut, yang menjadi korban merupakan rombongan ofisial kontingen Porprov dari Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, Umar Barera, serta dr. Andi Novan yang juga Dirut RSUD Ogan Ilir,\" kata Aswan Mufti saat dikonfirmasi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis.Saat kejadian, rombongan KONI Ogan Ilir itu sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Lahat untuk mendampingi atlet yang sedang bertanding di Porprov Sumsel.\"Mereka sedang dalam perjalanan ke Lahat untuk mendampingi atlet-atlet Ogan Ilir yang sedang bertanding di Porprov Sumsel di Lahat pada tanggal 17 hingga 24 September 2023,\" jelas Aswan.Dia menambahkan semua pengurus yang terlibat dalam kecelakaan itu dalam kondisi luka dan sadar.\"Hanya dr. Andi Novan yang mengalami luka di kepala, sedangkan Haprisal Ayeng mengalami luka dan keseleo di tangan kirinya. Semoga semuanya baik-baik saja dan segera pulih,\" ujar Aswan.(ida/ANTARA)
POPULER
