ALL CATEGORY
Prabowo Masa Lalu, Ganjar Kemarin, dan Anies Masa Depan
Oleh Legisan Samtafsir | Ketum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. MENYAKSIKAN acara debat Capres di UGM, kemarin 19 September 2023, luar biasa. Hebat UGM, hebat Mata Najwa, hebat rakyat Indonesia. Dan baru 19 jam acara ini ditayangkan di youtube, berhasil ditonton lebih dari 3,5 juta viewers. Sajian gagasan Capres memang ditunggu masyarakat. UGM dan Mata Najwa lebih cepat dan kreatif dibanding UI dan kampus lainnya, dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut. Tahniah. Pada acara di UGM-Mata Najwa itu, kita semua bisa menilai sosok yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin di negeri 275 juta penduduk tahun depan ini, apa gagasannya dan bagaimana relevansinya untuk tujuan Indonesia ke depan. Prabowo Masa Lalu Dari segi usia, 71 tahun, Prabowo sudah tak muda lagi (Anies dan Ganjar 54 tahun). Meskipun secara jasmaninya sehat, tetapi gap zamannya Prabowo dengan generasi millenial terlalu jauh. Gaya bahasa Prabowo terlalu monoton, meski nadanya berapi-api. Prabowo kekurangan kosakata dalam mengekspresikan gagasannya kepada publik. Transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam 17 butir program Prabowo, bukanlah hal baru. Kesemuanya tidak jelek, tapi berangkat dari problem yang terjadi di mana Prabowo sendiri terlibat dalam mengambil keputusannya, karena Prabowo berada dalam pemerintahan. Itu bisa berarti Prabowo memahami permasalahan yang terjadi, tapi juga bisa berarti Prabowo tak cukup kredibel untuk mewujudkannya. Perkataan Einstein sepertinya tepat untuk hal ini: \"permasalahan saat ini hanya dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada tingkat pemikiran yang menciptakannya.” Ganjar Masa Kemarin Setara dengan Prabowo, Ganjar lebih identik dengan rezim Jokowi, bahkan pelanjut estafetnya. Artinya, Ganjar pun sama, tak akan cukup kuat untuk melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Sekali lagi, perkataan Einstein, “kita tidak bisa memecahkan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut.” Ganjar tak bisa keluar dari paradigma neoliberal dalam memberi solusi, karena ia bagian dari rezim yang neoliberal saat ini, di mana pembangunan hanya bertumpu pada pertumbuhan dan berpihak kepada investor (kapitalis), dan mengabaikan keadilan dan kebangsaan. Konsep hilirisasi dan digitalisasi tidak buruk, tapi implementasinya hanya berdasarkan konsep pertumbuhan yang miskin rasa keadilan dan kebangsaan. Padahal kedua prinsip pembangunan berkelanjutan ini, harus melekat di dalam kebijakan. Anies Masa Depan Anies berhasil melepaskan diri dari paradigma neoliberal rezim saat ini, dengan memasukkan unsur keadilan di dalam konsep pertumbuhan ke depan. Tagline yang digunakan, \"meluruskan jalan menghadirkan keadilan, untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Memang, akar permasalahan bangsa ini sejatinya adalah keadilan, di mana pemerintah gagal menciptakan keadilan komutatif sekaligus keadilan distributif. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang demikian tajam, menjadi bukti gagalnya keadilan distributif (ketidakadilan akses ekonomi). Dan banyaknya konflik agraria dan keterbelahan masyarakat, menurunnya kualitas demokrasi adalah bukti gagalnya keadilan komutatif (penegakan hukum). Anies muncul membawa harapan baru untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dari akarnya, yaitu keadilan. Dan ini akan memperbaiki pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, partisipasi yang lebih inklusif dan modal sosial yang lebih baik, yang ujungnya adalah kejayaan Indonesia. Penutup: Memenangkan Masa Depan Inilah harapan baru, harapan masa depan. Namun tidak semua masyarakat bisa melihat peluang Anies untuk membawa harapan di masa depan; apalagi, gegap gempita pilpres sesungguhnya adalah pertarungan \'apa dan siapa yang di belakang kontestan\'; dan ini tentu saja sangat tidak sehat. Tetapi realitas ini terjadi. Oleh karena itu kampanye gagasan, pengenalan kontestan dan pendidikan pemilih terkait keadaan bangsa dan figur capres, seperti yang dibuat oleh UGM-Matanajwa adalah sangat-sangat penting. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh semua simpul kekuatan masyarakat, seperti Partai, semua Kampus, Masjid, Majelis Ta\'lim, semua Ormas dan Relawan; tidak dengan membuat framing bagi calonnya, tetapi terutama edukasi yang objektif dan berkualitas. Fa\'tabiru ya ulil albab.***
Prabowo dan Ganjar Mau Berkoalisi?
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa WACANA Prabowo dan Ganjar dikoalisikan, itu sudah lama. Ini terjadi saat KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) masih ada. KIB sekarang antara ada dan tiada. Masing-masing anggotanya masuk koalisi lain. PPP ke Ganjar, Golkar dan PAN ke Prabowo. Meski tetap bisa berubah. Nasib KIB sendiri sampai sekarang belum dibubarin. Kabarnya, inspirasi menggabungkan Ganjar dan Prabowo itu datang dari istana. Itu dulu. Sudah lama. Formasinya Ganjar-Prabowo. Ganjar capres, Prabowo cawapres. Prabowo menolak. Dari pada jadi nomor dua, lebih baik balap kuda di Hambalang. Kira-kira begitu. Wacana duetkan Ganjar-Prabowo telah hilang beritanya. Cukup lama. Sekarang, wacana itu muncul lagi. Jazilul Fawaid, waketum PKB yang pertama kali membongkar wacana ini. Apa pasal? Karena Prabowo dan Ganjar saat ini punya lawan cukup berat. Yaitu pasangan Anies-Cak Imin. Pasangan ini berhasil menggagalkan operasi penjegalan Anies selama bertahun-tahun. Maka, tidak ada cara lain untuk mengalahkan Anies-Cak Imin kecuali dengan menggabungkan kekuatan Ganjar dan Prabowo. Kekuatan Anies-Cak Imin bisa dijelaskan secara detail variabel-variabelnya. Cara berpikir orang awam: \"kalau Anies-Cak Imin tidak kuat dan berpotensi menang, mengapa harus ada wacana menyatukan kekuatan Prabowo dan Ganjar?\". Masyarakat awam akan membuat kesimpulan seperti itu. Mirip seperti upaya menggagalkan Anies sebelumnya. Kalau Anies lemah, kenapa harus dijegal sana-sini. Memang, jegal menjegal dalam politik itu hal biasa. Yang tidak biasa itu jika upaya penjegalan menjadi fokus kerja politik yang begitu lama dan menggunakan semua instrumen yang tidak semestinya. Ini yang secara branding justru menguntungkan bagi Anies itu sendiri. Kembali pada Prabowo dan Ganjar yang dicoba untuk digabungkan. Mungkinkah? Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, kata Puan Maharani, menanggapi wacana penggabungan tersebut. Ganjar pun mengatakan bahwa semua peluang bisa terjadi. Jika wacana ini ditindaklanjuti dengan pertemuan tim Prabowo dan tim Ganjar, siapa yang jadi capresnya? Ini tidak mudah. Negosiasinya akan rumit dan panjang. Sebagaimana analisis dalam salah satu artikel saya tahun lalu, para kandidat itu memiliki klasternya sendiri. Hanya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang masuk klaster calon presiden. Kedua nama ini tidak bisa diturunkan menjadi cawapres. Elektabilitasnya akan rontok. Gak akan ada lagi nilainya di mata para pendukung. Sementara Ganjar, bisa capres, bisa juga cawapres. Lebih fleksibel. Bergantung Megawati, ketum PDIP. Prabowo dan Gerindra tidak akan mau diposisikan sebagai cawapres. Dua kali nyapres, tiba-tiba jadi cawapres. Apa kata dunia? Publik akan men-stigma Prabowo sebagai sosok yang ambisius dan hanya semata-mata mengejar jabatan. Tapi memang sih, untuk nyapres kan harus punya ambisi. Biar tetap bersemangat. Apakah PDIP mau menurunkan Ganjar sebagai cawapres? Jika mau, belum tentu Ganjar patuh kepada partai. Kalau PDIP mau diberi posisi cawapres, kenapa harus Ganjar? Kenapa tidak Puan Maharani saja? Pasangan Prabowo-Puan itu skenario awal dulu. Gerindra-PDIP dari awal akan mengusung Prabowo-Puan. Di sisi lain, para pemilih di pilpres 2024 nanti, mayoritas adalah kelompok milenial. Tahun 2024 nanti Prabowo sudah berusia 73 tahun. Ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PDIP. Belum juga istilah \"watak-watuk\" dari Hasto, sekjen PDIP, yang dianggap menyindir Prabowo kaitanya dengan isu penamparan dan pencekikan terhadap wamentan yang berujung pada rencana pelaporan ke Bareskrim oleh Prabowo Mania 08. Ini akan membuat wacana menggandengkan Prabowo dengan Ganjar semakin tidak mudah. Akhirnya, dengan semua dinamika yang terjadi, apakah PDIP akan mengalah dan mau diposisikan sebagai cawapres? Atau akan tetap maju mengusung Ganjar sebagai capres? Kalau Ganjar tetap menjadi capres, siapa cawapresnya? Dan siapa pula cawapres Prabowo? Nama Erick Tohir lebih sering disebut sebagai sosok yang akan mendampingi Prabowo. Kecuali jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugagatan dimana capres-cawapres boleh berusia 35 tahun. Maka, Gibran akan lebih punya peluang. Kabarnya, kemarin Megawati sudah memanggil Mahfud MD. Apakah ini artinya ada peluang Mahfud MD jadi cawapres Ganjar? Boleh jadi. Kalau ini terjadi, maka kontestasi akan semakin menarik dan \"agak seru\". Di sisi lain, warga NU yang selama ini mendukung PKB dan Cak Imin kemungkinan akan sangat kecewa kepada Mahfud. Pasalnya, Mahfud yang diharapkan ikut mendukung dan memperkuat barisan Cak Imin sebagai tokoh yang saat ini merepresentasikan warga Nahdhiyin, justru malah maju jadi cawapres orang lain. Mahfud oleh mereka dianggap hanya sebagai pemecah suara kaum Nahdhiyin. Jakarta, 22 September 2023.
Kasus Rempang: A Wake Up Call, Bahaya Politik Ekspansi Teritorial Cina
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA & Pegiat Investasi BOLEH jadi kasus Pulau Rempang berhikmah menyadarkan kita, bahwa kebijakan politik luar negeri dan investasi Indonesia yang ditunjukkan Jokowi selama 9 tahun pemerintahannya terkesan dekat dengan Cina dan secara tidak sadar membantu strategi politik luar negeri Presiden Xi Jinping yang teritorial ekspansif. Kebijakan ini berpotensi berbahaya karena akan mengancam marwah martabat dan kedaulatan serta keamanan RI bila tidak ditangani dengan Good Corporate Governance dan Good Public Governance serta mengacu kepada amanat konstitusi. Yang jelas politik luar negeri Indonesia terkesan sudah mulai meninggalkan politik bebas aktif yang selama ini kita anut dengan sakral. Dunia melihat Cina terang-terangan dan vulgar melakukan teritorial ekspansi di seantaro dunia terutama di negara Afrika dan Amerika Latin dengan dalih bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan soft loan trap. Sadar tidak sadar langkah yang diambil Presiden Jokowi selama ini yang terkesan intensif menempel Xi Jinping berpotensi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional RI serta memberi peluang Cina melakukan ekspansi teritorialnya berkonotasi imperialisme baru ala Tiongkok dengan leluasa di Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional seperti KCJB, IKN, industrialisasi tambang nikel di Morowali dan sekarang Pulau Rempang adalah proyek-proyek konkrit berpotensi bermasalah yang dimaksud. Demikian juga dengan dalih hilirisasi pengolahan industri nikel yang lagi marak di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Maluku. Antithesis kritikan eks Menko Rizal Ramli dan para aktivist vokal kepada pemerintah selama ini adalah fakta yang perlu dicermati. Inilah politik luar negeri Jokowi yang terkesan melakukan politik poros blok Cina dan mulai menjauh dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita kerap mengalah dan seakan didikte oleh investor Cina. Apakah beliau sadar atau tidak sadar telah melakukan politik bukan bebas aktif lagi? Terkesan beliau menunjukkan kecenderungan politik merangkul Cina dengan lobi intensive dengan Presiden Xi Jinping baru-baru ini di Chengdu. Sedangkan lobi dengan Presiden-presiden AS cs kurang frekuensinya. Kita tahu sikon politik dunia dewasa ini bahwa memang ada dua super power, Cina cs dan AS cs. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sendiri sudah berupaya all out mengimbangi melobi AS dan csnya. Tidak tanggung-tanggung beliau sudah membawa serombongan pejabat dan pengusaha melobi Tesla dan Air Products, dua raksasa Wall Street. Sayang misi itu nelum berhasil. Rumor yang berkembang di AS katanya ada berbagai ketidaknyamanan para investor dalam menanggapi penyampaian presentasi LBP yang walau sudah didukung dengan slides power point yang canggih-canggih. Seorang CEO dari Minnesota di acara Gathering Exekutif di Washington, DC nyeletuk \"He sounded so good to believe, over promises. But corruption and uncertain justice system are still the key issues\". Sehingga Tesla dan Air Products, dua raksasa Fortune 500 batal berinvestasi ke Indonesia. Tetapi hebatnya justru LBP berhasil melobi Cina selama ini. Ternyata pendekatan gaya melobinya ini yang memang cocok di mata para investor Cina yang budaya bisnisnya mirip kita yang cenderung menghargai faktor kekuasaan dan kerap kurang memberdayakan prinsip-prinsip GCG dan GPG. Sedangkan di mata para investor AS atau blok barat, faktor kekuasaan ini adalah momok karena berkonotasi negatif, antara lain merangsang potensi korupsi dan conflict of interest benturan kepentinganyang sarat dengan pelanggaran prinsip GCG & GPG. Jadi bagi investor AS ini adalah \"red flags\". Contoh konkrit yang lagi hangat adalah proyek PSN Rempang. Xinyi Glass Co. yang dienduskan oleh Bahlil Lahadalia sebagai pabrik kaca Cina terbesar di dunia itu. Ternyata ini tidak benar ketika Mardigu Bosman melakukan riset menerangkan fakta bahwa Xinyi Glass itu bukanlah pabrik kaca terbesar di dunia. Bahlil salah ucap, yang benar terbesar itu adalah Beijing Glass Co. Google juga mengungkap Xinyi Glass bukan sebesar yang Bahlil gembar gemborkan, lupa minta melihat Proof of Fundnya. Bayangkan perusahaan Xinyi hampir berhasil memberdaya kekuasaan BP Batam dan petinggi-petinggi politik untuk menguasai pulau Rempang. Demikian juga nasib proyek IKN yang dalam pembangunan perlu investasi yang masif, walaupun telah dipasang Sir Tony Blair, eks PM Inggris sebagai penasihatpun tidak dapat menarik investor AS, Jepang cs seperti Softbank yang tadinya sudah mau gelontorkan seratus Triliun lebih tiba-tiba batal. Tapi tidak heran bila kita memang bisa merangkul Cina karena budaya bisnis mereka beda-beda tipis mirip dengan kita yang \"cincai\", kerap melanggar GCGpun adalah biasa apalagi kalau berkuasa. Di pihak Cina kemungkinan misi terselubung territorial expansion-nya itu tadi menjadikan mereka all-out. Santer ada isu yang bilang letak strategis Rempang mirip dengan Subic Bay. Mungkin cocok untuk depot logistik Angkatan Laut Cina? Ah janganlah. Celakanya bila pembangunan Pulau Rempang dan IKN jadi dipegang oleh Cina, manuver territorial expansion mereka jelas akan menjadi tambah mulus. Bisa jadi Indonesia menjadi koloni terselubung mereka. Persis the history of Singapore. Bagaimana proses menggusur orang-orang Melayu dan menguasai tanah moyangnya di zaman kekuasaan Inggris dan VOC. Ini yang tidak kita kehendaki seperti jeritan pilu penduduk Melayu di Rempang. Dateline 28 September 2023 bahwa Rempang harus kosong itu tidak bijak. Sebaiknya pemerintah tidak kesusu tapi mengkonsolidasi Pulau Rempang tanpa penggusuran, tetap membangun pabrik kaca, dan pada saat yang bersamaan membangun Kampung Tua Melayu itu sebagai cagar budaya pariwisata melestarikan kebudayaan Melayu. Seperti American Indians di AS, pemerintah federal mengizinkan para investor membangun casino dan pembangkit listrik di tanah leluhur orang Indian, tapi tetap melestarikan budaya suku mereka. Semoga Rempang bisa damai sentosa dan menjadi daerah tujuan pariwisata yang bermartabat kelas dunia. (*)
Skandal Nasional Rempang: Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DARI konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang ternyata terkuak banyak borok. Sebutan yang pantas untuk kasus ini yaitu Skandal Nasional. Disebut skandal karena ada perbuatan yang memalukan atau menurunkan martabat seseorang (vide KBBI). Meskipun mungkin ada terkait aspek pribadi akan tetapi nampaknya lebih kepada kebijakan nasional yang berujung pada skandal politik. \"A political scandal occurs when political corruption or other misbehavior is exposed. Politician or goverment official are accused of engaging in illegal, corrupt, or unethical practises. A political scandal can involve the breaking the nation\'s laws or moral codes and may involve other types scandal\". Kasus Rempang adalah peristiwa politik. Karena memalukan atau menurunkan martabat akibat perbuatan ilegal, korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Dulu PT MEG itu diperiksa korupsi 3,6 Trilyun. Penggusuran rakyat Melayu merupakan perilaku tidak etis dan merusak sendi-sendi moral. Suku Indian saja dahulu dilokalisasi, ini suku Melayu justru direlokasi. Rezim memang tidak bermoral. Menggusur seenaknya. Lima \"misbehavior\" rezim Jokowi dalam kasus Rempang sehingga pantas menjadi elemen dari sebuah skandal. Pertama, diawali dari omnibus law yang bertujuan menggalang dan melindungi investasi. Omnibus law baik tenaga kerja, kesehatan, pajak dan lainnya adalah induk dari skandal politik yang memperalat hukum. Investasi Rempang merupakan derivasi dari omnibus law. Menjadikan investasi sebagai berhala. Kedua, manipulasi perjanjian dan perizinan. Izin kepada PT MEG Tomy Winata untuk mengelola \"Rempang Eco City\" tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum. Izin kepada PT MEG bermasalah berat. Ketiga, investor Xinyi Glass ternyata tidak se bonafide yang digambarkan. Kemampuan untuk menggelontorkan dana 381 trilyun diragukan. Pengembangan Xinyi Glass di Ontario Canada terhambat akibat dampak lingkungan. Kawasan hutan Rempang terancam rusak. Pelepasan hak kehutanan di Rempang juga tidak dimiliki. Ada bau pencucian uang pada Xinyi Group. Keempat, HPL untuk PP Batam juga janggal, bagaimana ada HPL atas nama PP Batam dapat diberikan di tengah penduduk yang telah lama menempati lokasi ? Hal ini melanggar aturan agraria. Ditambah keraguan apakah benar HPL atau hanya SK HPL Sementara. Di sisi lain hak tanah atas PT MEG juga terindikasi manipulatif. Kelima, puncak skandal adalah MoU dengan China. Proyek kerjasama adalah B to B (PT MEG dengan Xinyi Group) tetapi MoU dilakukan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Dengan syarat adanya pengosongan maka dapat berakibat banjir \"tenaga kerja\" China kelak. Rempang berpotensi menjadi area Chinaisasi. Jalan dan langkah awal menuju Chinaisasi IKN Kalimantan Timur. Kasus Rempang adalah skandal nasional yang melewati batas investasi. Kebijakan Pemerintahan Jokowi potensial membuka pintu China untuk aneksasi. Konflik dengan etnis Melayu adalah konsekuensi bukan miskomunikasi. Ungkapan Jokowi maupun Tomy Winata hanya basa-basi. Sudah terang benderang bahwa target proyek adalah penggusuran, pengosongan atau relokasi. Misi seperti ini dipastikan bukan miskomunikasi. Jokowi harus bertanggungjawab atas skandal nasional ini. Tidak cukup dengan mengundurkan diri atau ditumbangkan tetapi berlanjut pada proses hukum. Jokowi absolut diadili. Ada penghianatan negara, ada pelanggaran konstitusi dan ada pula perbuatan kriminal. Sekurangnya delik \"bohong menyebabkan keonaran\" dapat dikenakan. Faktanya skandal itu bermula dari kebohongan. Berdasarkan Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 maka Jokowi terancam hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Jokowi sebagai pesakitan bagusnya berbaju \"adat\" oranye. Acara kenegaraan itu dilakukan di depan Majelis Hakim. Maka di ruang sidang ada toga hitam, meja hijau dan seseorang yang berbaju oranye. (*)
Pemerintah Pembohong: Kemampuan Investasi Xinyi Group Tidak Sebesar Kata Bahlil
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Ekonomi & Politik SAMBIL merampas lahan warga adat Melayu Tua Rempang untuk kepentingan bisnis para elit lokal dan global, pemerintah selalu menggembar-gemborkan kehebatan Xinyi Group sebagai salah satu perusahan kaca terbesar dunia. Faktanya, Xinyi Group tidak sebesar dan sehabat kata pemerintah. Catatan Motocomcom menyebut, Xinyi Gorup tidak masuk 10 besar perusahan kaca dunia. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan \"bohong\" menteri investasi Bahlil Lahadalia terkait komitmen investasi Jumbo Xinyi Group US$ 11,6 miliar. Kenyataannya, nilai investasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan Xinyi Group yang terlalu kecil alias sangat tidak layak untuk menjawab kebutuhan investasi sebesar yang disebut Bahlil. Tampak dalam catatan annual report Xinyi Group 2022 yang diaudit Eu Erns dan Young\'s. Terbantahkan jika disebut Xinyi Group perusahan kelas dunia dengan jangkauan pasar global yang dominan. Faktanya, 68% hasil penjualan Xinyi terjadi di pasar lokal Cina, bukan pasar dunia. Selanjutnya, hasil audit mengungkapkan, Nilai property plan equipment Xinyi Group hanya US$ 2.2 miliar dan sales revenue US$ 3.4 miliar. Sementara consolidate net cash flow hanya US$ 41 juta. Lalu bagaimana ceritanya Xinyi Group bisa berinvestasi hingga US$ 11,5 miliar? Dengan kekurangan yang terlampau jauh, bagaimana Xinyi Group menambalnya dalam waktu setahun sesuai janji komitmen investasi di Rempang? Rendahnya kemampuan investasi Xinyi sudah terbukti saat melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik tahun lalu. Xinyi hanya mampu sebesar US$ 700 juta dengan kelanjutan proyek yang sampai hari ini belum jalan. Jangan sampai investasi Xinyi di Pulau Rempang berakhir seperti kasus Gresik yang tidak jelas kelanjutannya seperti apa. Jika gagal, maka tentu akan berdampak pula pada terhambatnya proses pembangunan wilayah relokasi warga sesuai janji-janji manis pemerintah. Selain itu, proyek terbengkalai selalu menyisahkan dampak kerusakan lingkungan yang lumayan mahal untuk diperbaiki. Kemampuan investasi Xinyi Group yang rendah, kembali menunjukkan perilaku pemerintah yang gemar tipu-tipu. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi komitmen dan kemampuan investasi Xinyo Group tidak sebesar itu. Kedua, bisa jadi pemerintah Cina turun tangan menambah kesangguoan modal Xinyi Group demi mencaplok Rempang dalam rangka mempermudah klaim dan memperkuat proses pencaplokan Tiongkok atas wilayah sengketa di LCS. Ketiga, boleh jadi ini bagian dari akal busuk oligarki di sekililing kekuasaan. Pada waktunya tiba, mereka akan menyuntikkan dana ke Xinyi group yang melantai di Hang Seng Hongkong. Jadikan Xinyi Group sebagai alat binsis sekaligus tameng untuk terhindar dari sorotan masyarakat. (*)
OJK Mencabut Izin Usaha PT FEC Shopping Indonesia
Palembang, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Future E-Commerce (FEC) Shopping Indonesia yang diduga sebagai salah satu investasi bodong atau penipuan.Sebelumnya, kasus FEC menjadi perbincangan masyarakat di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), sebab merugi masyarakat hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, kasus tersebut semakin disorot setelah nama salah satu pejabat di Pemerintah Provinsi Sumsel diduga menjadi mentor FEC.Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongan L Tobing dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Kamis, mengatakan aktivitas semacam itu memang lebih cepat diterima dan diketahui oleh masyarakat.\"OJK bersama Satuan Tugas PAKI sudah mencabut izin FEC ini, dan sekarang yang perlu dilakukan kembali adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa FEC tersebut ilegal,\" ucapnya.Menurutnya, penipuan yang berkedok investasi ini memang kerap kali melibatkan berbagai tokoh penting mulai dari pemerintahan hingga tokoh agama. Namun, bahwa siapa pun pelaku yang dinyatakan bersalah akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.\"Tetapi, OJK menegaskan siapa pun pelakunya tidak kebal hukum. Mereka harus tetap bertanggung jawab jika memang terindikasi melakukan kesalahan, meskipun mungkin dia kerja di instansi pemerintah dan lainnya,\" kata Tongan menegaskan.Sementara itu, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramdhani menambahkan saat ini yang harus ditingkatkan kembali adalah pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.Sebab, menurutnya masyarakat tidak boleh hanya melihat dari sisi legalitas produk, tetapi juga memiliki pemikiran yang logis dan kritis terhadap penawaran yang diberikan.\"Investasi yang memberikan tawaran keuntungan di atas 11 persen sudah sepatutnya dicurigai oleh masyarakat. Kejahatan itu ada karena ada peluang. Seperti, misalnya, pinjol itu dia ada karena masyarakat butuh, butuh uang cepat,\" tutur dia.Sementara itu, selama periode Januari 2021 hingga Agustus 2023 OJK Regional Sumbagsel telah menerima sebanyak 12.423 aduan masyarakat terkait dengan jasa keuangan. Dengan rincian yaitu aduan sektor industri keuangan non-bank sebanyak 6.770 aduan atau 50,5 persen, aduan sektor perbankan 5.571 atau 44,8 persen, dan sebanyak 76 aduan atau 0,61 persen dari sektor pasar modal.(sof/ANTARA)
Ganjar: Tak Ada Jarak Dengan Prabowo
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengakui bahwa selama ini dirinya tidak memiliki jarak dengan bakal capres Prabowo Subianto walaupun berbeda kubu terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Hal ini disampaikan Ganjar usai ditanya awak media mengenai alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya bernama \"Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR)\" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.Untuk diketahui, lokasi markas relawan Ganjar itu sangat dekat dengan markas relawan Prabowo bernama Rumah Pemenangan 2024 Prabowo Presiden, di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Adapun jaraknya hanya berkisar sekitar 50 meter.\"Semua calon yang punya potensi berpasangan dengan saya, sama jaraknya,\" kata Ganjar saat ditemui di Graha Pena 98, Menteng, Kamis malam.Ganjar juga menyampaikan itu setelah mengunjungi RBPR dan markas Graha Pena 98. Kunjungan di dua tempat itu dilakukan secara terbuka, akan tetapi pertemuan antara Ganjar dan pengurus kedua tempat dilangsungkan tertutup.Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian membeberkan alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya itu.Pertama, sambung dia, kunjungan itu disebut dilakukan sebagai penebus janji setelah dia melepas jabatan gubernur dan tinggal di Jakarta.\"Karena, saya sudah tinggal di Jakarta. Saya berjanji dulu untuk berkunjung dengan para relawan. Dan hari ini saya berkunjung ke beberapa posko bertemu dengan kawan-kawan,\" ucapnya.Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku sudah berkunjung bertemu partai politik pengusung-nya, yaitu PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.Kemudian, dia mengaku sudah mengunjungi dan melihat kerja-kerja Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk kali pertama dalam rapat di Gedung High End, Rabu kemarin.\"Saya betul-betul merasa bangga. Begitu hebatnya mereka membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh mereka bertemu dengan masyarakat, dengan niat yang sangat baik,\" tambah Ganjar.Sebelumnya, pada Rabu (20/9), bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo juga membuka peluang berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,\" tambah Ganjar.Namun, Ganjar enggan mengomentari lebih lanjut mengenai kemungkinan dirinya berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Prabowo: Hari Ini Kita Mendapat Dorongan Luar Biasa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada kader Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, menyebut dukungan yang diberikan oleh partai itu kepada dirinya merupakan dorongan dan semangat baru yang luar biasa.Dia optimistis keberadaan Partai Demokrat, yang diisi oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dapat menjadi amunisi memenangkan dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.“Dengan Presiden SBY di belakang saya, saudara AHY, saudara Airlangga, saudara Zulkifli Hasan, saudara-saudara ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita bersama,” kata Prabowo saat acara deklarasi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Kamis.Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya kepada Prabowo Subianto maju sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.“Atas dukungan dan keputusan usung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga, saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah wujud kepercayaan dan harapan di atas pundak saya bersama partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini, atas harapan yang kalian berikan kepada saya,” kata PrabowoDalam kesempatan yang sama, Prabowo di hadapan elite Demokrat, di antaranya Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono, berjanji bakal memberikan yang terbaik.“Dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Saya juga sampaikan di sini saya siap memberikan segalanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan untuk bekerja keras bersama mencapai cita-cita dan nilai yang kita perjuangkan bersama,” kata Ketua Umum Gerindra itu.Dengan demikian, Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo pun menerima tambahan satu partai dari parlemen. Koalisi Indonesia Maju saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI.Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi-visinya dalam aksi nyata.“(Kita membutuhkan) pemimpin patriotik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, yang tangguh, karakter pantang menyerah, berani, berpengalaman, dan berbuat yang terbaik. Terpenting, (dia) senantiasa menyambung kata dengan perbuatan. Visioner sekaligus man of action,” kata AHY.Menurut AHY, sosok-sosok itu ada pada diri Prabowo.“Sosok pemimpin dengan kriteria yang saya sebutkan ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Prabowo Subianto,” kata AHY.Dukungan terhadap Prabowo sebelumnya disampaikan langsung oleh SBY dan AHY secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra itu saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat pada pekan lalu (17/9).Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan kepada Prabowo dia akan “turun gunung” untuk membantu memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tidak Jadi Dua Panel, Bawaslu bersyukur
Manado, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersyukur karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024.Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa keputusan tersebut menjadi pilihan terbaik karena pihaknya hanya memiliki satu pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di tiap TPS.\"Bagi Bawaslu itu tentu menjadi pilihan yang terbaik, ya, karena PTPS kami cuma satu dan kita perlu memastikan tidak ada proses kebingungan selama penghitungan. Jadi, bagi Bawaslu, ya, alhamdulillah, ya,\" kata Lolly Suhenty ditemui di Manado, Sulawesi Utara, Kamis.Sejak awal wacana penerapan model dua panel muncul, pihaknya telah melakukan refleksi terhadap kesanggupan dalam menerapkan model tersebut.\"Secara undang-undang, tidak memungkinkan kami untuk menambah PTPS sehingga pengawas TPS itu hanya satu di setiap TPS. Jadi, kalau dilakukan dua panel, tentu akan ada kesulitan-kesulitan,\" katanya.Lolly sudah memberikan catatan mengenai posisi PTPS dalam simulasi oleh KPU. Model dua panel berpotensi menimbulkan kebingungan.Terkait dengan potensi PTPS mengalami kelelahan saat bekerja, menurut Lolly, solusinya adalah berkoordinasi secara baik dengan saksi dari partai politik (parpol) maupun pemantau pemilu.\"Lalu bagaimana caranya supaya Bawaslu tetap mengawasi padahal PTPS-nya cuma satu? Yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi baik dengan teman-teman saksi, baik itu teman-teman saksi dari partai politik maupun pemantau,\" kata dia.Sebelumnya, KPU tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024 setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9) malam.\"Enggak diterapkan pada Pemilu 2024, penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Penghitungan suara oleh satu tim anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tujuh orang itu,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari ditemui usai rapat konsultasi.Model dua panel penghitungan suara tersebut termuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu dari tiga rancangan PKPU yang dibahas dalam rapat tersebut.Hasyim mengatakan bahwa model dua panel penghitungan suara sedianya untuk mengurangi beban anggota KPPS sekaligus dapat mempercepat penghitungan suara di TPS.(sof/ANTARA)
Rezim Kingkong dan Penerusnya
Oleh Smith Alhadar | Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SEJAK 7 September, negeri ini heboh oleh perilaku aib rezim. Media mainstream dan medsos didominasi berita kasus Rempang. Ketika itu pecah konflik fisik antara rakyat dan aparat keamanan gabungan. Puluhan warga terluka, terkena gas air mata, dan ditangkap. Kita semua terkejut. Kok bisa? Tapi reaksi kita berbeda. Ada yang diam, ada yang tertawa, dan banyak yang menangis. Yang diam adalah mereka yang apatis menghadapi realitas politik nasional hari ini. Rezim ini terlalu bebal dan arogan. Dan sepenuhnya tunduk pada pd oligarki dan Cina. Tak ada yang bisa diubah kecuali dengan kekuatan yang besar. Memang sulit dimengerti rezim Presiden Jokowi masih mendapat dukungan rakyat, sampai-sampai bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berebut klaim bahwa mereka didukung Jokowi. Lembaga survei yang \"kredibel\" memang mengungkap endorsement Jokowi cukup menentukan kemenangan capres. Karena Jokowi masih sangat berpengaruh, percuma kita melawannya. Lebih baik kita mengurus diri kita sendiri di tengah lilitan ekonomi akibat kenaikan harga barang-barang yang terus terjadi. Subsidi BBM tertentu pun terpaksa akan dinaikkan akibat kenaikan harga minyak di pasar global. Yang tertawa adalah mereka yang menyambut penuh suka cita masuknya investasi jumbo dari Cina ke Rempang. Kemarahan puak Melayu tak mereka hirau, hanya dianggap sebagai reaksi orang-orang tolol. Buldozer saja mereka bila perlu. Memang konon PT Makmur Elok Graha (MEG) milik taipanTomy Winata yang menggandeng perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holding Ltd, akan berinvestasi di Rempang sebesar 11,6 miliar dollar AS sampai tahun 2080. Mereka akan membangun Proyek Eco City (PEC) yang akan mengokupasi sekitar 50 persen Pulau Rempang, termasuk 16 Kampung Tua yang kemarin penghuninya melawan aparat. Konon, di dalam PEC akan dibangun industri kaca terbesar kedua di dunia, panel surya, dan pariwisata. Katanya, ini akan membutuhkan lebih dari 300.000 tenaga kerja. Puak Melayu yang miskin akan hidup sejahtera lahir batin. Mereka tak peduli bahwa PEC akan membuat penduduk kehilangan ruang hidup, budaya, sejarah, dan lingkungan yang sehat. Semua itu tidak ada artinya ketimbang keuntungan materiil yang akan mereka peroleh, meskipun meningkatnya pendapatan tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup. Terlebih, fakta bahwa nyaris semua proyek tambang milik Cina di negeri ini tidak menciptakan kesejahteraan bagi penduduk di sekitar proyek. Malah, mereka harus menghadapi kualitas hidup yang lebih buruk akibat polusi, kerusakan lingkungan, dan menyempitnya ruang hidup. Kenyataan lain, buruh yang bekerja di proyek mayoritas adalah warga Cina. Hanya sedikit warga lokal yang direkrut. Itu pun dengan gaji yang menyedihkan dibandingkan upah buruh Cina meskipun mereka memiliki keterampilan dan pekerjaan yang sama. Ini menimbulkan kecemburuan buruh lokal. Maka, beberapa waktu lalu kita menyaksikan perkelahian di tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, yang digarap perusahaan Cina, yang menewaskan dua buruh lokal dan satu buruh Cina. Mereka yang menangis melihat bagaimana puak Melayu diperlakukan adalah mereka yang masih memiliki akal sehat, nurani, dan semangat menghadapi kezaliman. Tidak masuk akal rezim lebih mendahulukan kepentingan asing dan oligarki dibandingkan dengan ribuan warganya yang miskin. Bukan mereka antiinvestasi, tapi tujuan investasi haruslah yang menyejahterakan rakyat, memajukan bangsa, dan menguatkan negara. Faktanya, belum apa-apa rezim sudah mnghadirkan musibah bagi warga lokal. Tanpa musyawarah lebih dulu dengan warga lokal, pada Agustus lalu Pemda mulai melakukan pematokan tanah rakyat di sana. Pantas saja warga lokal marah besar atas upaya rezim merampas lahan mereka dengan kompensasi yang jauh dari memadai. Mereka yang pada Pilpres 2019 mencoblos Jokowi. Dalam kampanye waktu itu, Jokowi berjanji akan membuat sertifikat tanah bagi warga Rempang. Lalu, di dalam suatu rapat kabinet, presiden menyatakan tidak boleh konsesi lahan diberikan kepada investor dengan mengusir penduduk lokal. Penduduk harus merupakan bagian dari konsesi. Kalau tidak, izin konsesi harus dicabut. Rezim, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, lebih suka menggunakan kata \'pengosongan\', bukan penggusuran. Kata \'pengosongan\' punya makna tanah itu milik negara yang hendak diambil kembali. Sedangkan \'penggusuran\' punya konotasi negatif, yakni pengusiran rakyat dari tanah mereka sendiri. Faktanya, memang ini yang terjadi di Rempang. Puak Melayu -- total populasi sekitar 7.500 jiwa -- sudah menghuni wilayah itu lebih dari seabad sebelum Indonesia merdeka. Dus, atas dasar apa rezim mengklaim tanah penduduk di Rempang sebagai milik negara? Investasi dengan cara menggusur warga lokal , sebagaimana praktik kolonial, bertentangan dengan tujuan imvestasi. Bukan saja warga lokal kian menderita akibat tercerabut dari akar sosial-budaya dan sumber penghidupan mereka, tapi juga melemahkan negara. Berhentilah melihat investasi sebagai kunci penyelesaian semua hal yang mendera bangsa ini. Investasi tentu saja berguna sepanjang ia dikelola dengan baik di mana kesejahteraan dan keadilan sosial menjdi titik pusat pembangunan, bukan memperkaya orang yang sudah sangat kaya dan memiskinkan orang yang sudah sangat miskin. Bukankah tujuan kita memerdekakan diri dari penjajahan adalah menghadirkan kemanusiaan yang beradab serta keadilan sosial? Dalam membangun, jangan meniru cara pandang kolonial atau rezim Orba yang main gusur atas nama investasi. Tanah- tanah rakyat yang tidak bersertifikat meskipun sudah ditempati secara turun-temurun dirampas begitu saja. Sikap dan tindakan ini jg yg hendak dilakukan rezim di Rempang. Mereka tidak belajar dari konsep pembangunan humanis yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menjadikan humanisme berkeadilan titik berangkat setiap kebijakan pemerintah. Untuk warga yang terpaksa tergusur, ia membangun perkampungan-perkampungan yang layak huni, bahkan kualitasnya lebih baik daripada habitat mereka sebelumnya. Lalu, kita ingat ia menghentikan proyek oligarki berupa reklamasi belasan pulau bernilai Rp 500 triliun hanya karena proyek ini merusak lingkungan dan menggerus nafkah hidup nelayan kecil. Menghadirkan keadilan sosial dan melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan cita-cita kemerdekaan yang harus dipenuhi pemimpin sebagaimana diulang-ulang Anies. Kalau rezim dibenarkan menggusur rakyat kapan pun mereka mau, maka apa bedanya dengan penjajah? Lebih dari itu, rakyat di manapun kini was-was dengan masa depan huniannya. Hari ini Rempang, besok mungkin tanah kita. Memang sudah lama rakyat Rempang mendengar akan dibangun industri di kampung mereka. Tapi mereka diberi tahu bahwa yang akan dibangun hanya industri pariwisata yang melibatkan kampung mereka. Baru bulan lalu mereka tahu dari media bahwa industri yang akan dibangun mencakup juga industri kaca dan panel surya. Industri yang disebut terakhir akan dibangun di tepi pantai dengan areal yang sangat luas. Dengan sendirinya akan mengancam mata pencaharian warga lokal sebagai nelayan. Yang lebih mengagetkan adalah ultimatum pemerintah daerah BP Batam agar warga meninggalkan rumah mereka paling telat 28 September. Memang rezim menjanjikan rumah tipe 45 di atas lahan 500 meter persegi untuk tiap keluarga sebagai ganti rugi. Juga diberikan uang tunggu bulanan selama 7 bulan rumah mereka dibangun. Sejauh ini warga menolak kompensasi ini, yang memang tak sepadan dengan ongkos sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang harus mereka bayar. Kendati demikian, rezim msh bersikeras agar warga 16 Kampung Tua sudah hrs kosong pd tanggal yang telah ditetapkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beralasan, investor dari Cina akan lari kalau proyek ini tertunda. Tp sesungguhnya Bahlil sdg berusaha menyelamatkan muka Jokowi di mata Presiden Cina Xi Jinping. PEC ditandatangani perusahaanXinyi dan MEG di Chengdu, Cina, pada 28 Juli 2023, disaksikan Jokowi dan Xi. Dus, bisa dikata kasus Rempang berpotensi bereskalasi. Sulit membayangkan rezim akan mengalah. Jokowi dikenal sebagai orang yang sulit mengubah sudut pandangnya. Lihat, kendati IKN adalah proyek yang tidak masuk akal, ia tetap ngotot. Kalau pendapat saya tidak meleset bahwa rezim tetap memaksa warga Rempang mengosongkan kampung mereka pada 28 September, dampak ikutannya akan sangatt luas karena ada preseden yang akan mendorong rakyat di tmpt lain untuk juga bangkit. Baru-baru ini Komnas HAM menyatakan dari Januari hingga Agustus 2023, kasus agraria antara rakyat melawan rezim yg dilaporkan ke Komnas HAM sebanyak 692 kasus atau 4 kasus per hari kerja. Kalau kita menempatkan kasus Rempang dalam perspektif politik elektoral, bisa jadi isu ini akan merugikan bakal capres Prabowo dan Ganjar yang di-endorse dan mengaku akan meneruskan program pembangunan Jokowi. Kalau dalam 1-2 hari ini isu Rempang bisa diselesaikan secara damai, status quo akan terjaga. Namun, bila Rempang kembali meledak, populeritas Jokowi mestinya turun secara signifikan. Dan ini akan berdampak pada Prabowo dan Ganjar yang hingga hari ini msh berharap mendapat efek ekor jas Jokowi. Trlbh rakyat Indonesia akan teringat kasus Wadas di Jawa Tengah di mana sbg gubernur Ganjar mengirim aparat bersenjata untuk mengintimidasi warga Wadas yg menolak menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit. Terkait Prabowo, saat ini beredar berita ttng Prabowo menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian di ruang rapat kabinet. Masalahnya, Prabowo melihat Kementan tak membantunya yang ditugaskan Jokowi membangun food estate sehingga proyek itu gagal dan ia jadi tertawaan publik. Kekerasaan di ruang rapat kabinet oleh seorg menteri akan sulit diterima publik sbg presiden mereka. Alhasil, kasus Rempang berpotensi merugikan Prabowo dan Ganjar. Gagasan perubahan yang diusung koalisi yg mengusung Anies justru menemukan momentum sekarang ini. Terlebih, beberapa wkt ke depan, akibat harga barang kebutuhan pokok yg semakin tinggi, capres yg berasosiasi dgn Jokowi akan kehilangan simpatik. Pantaskah kita perpanjang kekuasaan rezim kingkong ini melalui Prabowo atau Ganjar? Kl hari ini keduanya bangkit melawan rezim terkait Rempang, posisi mereka akan tertolong. Sayang, hal itu tak mungkin mereka lakukan. Tangsel, 21 September 2023.
POPULER
