ALL CATEGORY
Anies-Cak Imin Mengumumkan Nama Tim Pemenangan AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengumumkan terbentuknya tim pemenangan yang bernama Badan Pekerja Anies-Imin atau disingkat Baja AMIN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat.\"Ke depannya ada badan pekerja Anies-Imin atau Amin jadi Baja AMIN yang dibentuk ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi konsolidasi antarunsur dalam koalisi,\" kata Anies kepada awak media setelah rapat dengan kelompok kerja (pokja) Tim Pemenangan Pemilihan Presiden 2024 di Kantor Sekretariat pemenangan Anies Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat.Anies mengatakan bahwa Baja AMIN ini akan menggantikan peran tim delapan yang sebelumnya dibentuk Partai Demokrat yang memutuskan keluar dari KPP.\"Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8 dan dengan adanya Baja AMIN ini maka semua komunikasi semua teman-teman juga lewat Baja AMIN, karena mereka semua nanti akan mewakili masing-masing pihak tiga partai capres-cawapres di dalam berkomunikasi Internal maupun eksternal,\" ujar Anies.Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa ada 15 orang yang ditunjuk masuk ke dalam Baja AMIN, yakni tiga orang dari masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Kemudian, sebanyak tiga orang masing-masing dari perwakilan bakal capres dan bakal cawapres.Anies mengungkapkan penunjukan ketua tim dan perwakilan dari bakal capres-cawapres akan diumumkan kemudian.\"Nanti dari tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya jadi masing-masing tiga dengan harapan bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" lanjutnya.Anies mengatakan bahwa ada unsur AMIN dalam BAJA ini dengan Shohibul Imam, Sugeng Suparwoto, dan Dadang Juliantara akan menjadi penasihatnya.\"Kemarin tiga-tiganya berada di tim delapan sekarang menjadi penasihat bagi kita. Nanti dari Tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya. Jadi masing-masing tiga, dengan harapan nanti bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" ujarnya.Tiga nama anggota Baja AMIN dari Partai NasDem adalah Willy Aditya, Dossy Iskandar, dan Suyoto. Tiga nama dari PKB yaitu Syaiful Huda, Nihayatul Wafiroh, dan Lukmanul Khakim. Sementara itu dari PKS adalah Muzzammil Yusuf, Wibowo dan Rozaq Asyhari.(ida/ANTARA)
Gagasan Perubahan dan Keberlanjutan Mendapat Dukungan Cukup Besar
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa terdapat potensi dukungan pemilih yang cukup besar terhadap gagasan perubahan dan keberlanjutan.\"Data terbaru dari Voxpol Center menunjukkan gambaran yang menarik tentang preferensi pemilih dalam Pilpres 2024. Sebanyak 40,8 persen responden mengungkapkan keinginan mereka untuk memilih calon presiden yang akan melanjutkan dan memperbaiki program pemerintah saat ini,\" kata Pangi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Sementara itu, menurut dia, sebanyak 27,8 persen responden menginginkan perubahan besar dalam program pemerintah. Dia menjelaskan sekitar 19,2 persen mendukung calon presiden yang akan melanjutkan program pemerintah saat ini.\"Dengan lebih dari 40 persen pemilih mendukung kelanjutan dan perbaikan, maka potensi dukungan akan semakin besar jika kedua segmen ini digabungkan (pemilih yang menginginkan keberlanjutan dan perbaikan ditambah dengan yang menginginkan perubahan),\" ujarnya.Pangi menjelaskan jika kedua segmen itu digabungkan maka mayoritas pemilih sebesar 60,8 persen pada dasarnya menginginkan keberlanjutan dengan tetap mengharapkan adanya upaya perbaikan.Dia menilai kandidat yang mampu menggarap segmen ini dengan baik, maka memiliki potensi besar untuk memenangkan kompetisi Pilpres 2024.Selain itu, Pangi mengomentari terkait pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyampaikan visinya tentang perubahan.Namun, katanya, gagasan perubahan yang diusung bukan perubahan radikal yang menegasikan kebijakan dari pemimpin sebelumnya yang akan melanjutkan, memperbaiki, berinovasi, dan menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakan.Pangi menilai pendekatan yang diambil Anies Baswedan dan koalisinya dengan mengusung gagasan perubahan yang tidak merusak kebijakan sebelumnya, sekaligus menawarkan inovasi dan keadilan dalam setiap kebijakan merupakan langkah strategis yang bijak.\"Pendekatan ini mencoba menjadi jawaban bagi pemilih yang menginginkan perubahan yang terencana dan tidak serampangan, sekaligus tetap menjaga harapan pemilih yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan berkelanjutan,\" katanya.Dia menjelaskan dalam konteks Pilpres 2024, maka gagasan perubahan yang diusung Anies Baswedan dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi menjadi pilihan politik yang realistis.Pendekatan ini, katanya, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang keinginan dan aspirasi pemilih yang beragam.Survei Voxpol tersebut dilakukan pada 24 Juli-2 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden yang diwawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka. Survei dilakukan dengan metode \"multistage random sampling\" dengan \"margin of error\" 2,83 persen.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Lalu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR pada Rabu (20/9) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah disepakati bahwa jadwal pendaftaran capres-cawapres menjadi 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rusaknya Puluhan Baliho AMIN Direspons oleh Direktur Pemenangan Pilpres PKB
Jakarta, FNN - Direktur Pemenangan Pilpres PKB Faisol Riza merespons perusakan puluhan baliho pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) oleh orang tidak bertanggung jawab di salah satu ruas jalan wilayah Pantura Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.\"Astaghfirullah, saya mengajak kita semua beristighfar. Mari kita jaga ukhuwah basyariah, persatuan dan kesatuan. Merusak satu bagian bari bangsa itu membahayakan persatuan dan kesatuan,\" kata Faisol Riza dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut Faisol, dalam beberapa kesempatan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan tiga elemen penting bernegara, yakni ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah.\"Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sudah lama diajarkan untuk senantiasa mengamalkan, mengamankan, melestarikan, tiga bentuk persaudaraan yang diajarkan oleh para ulama,\" tuturnya.Dia mengatakan ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan antara sesama Muslim boleh jadi berbeda di dalam firqoh, berbeda di dalam mazhab, dan beda di dalam thoriqoh.\"Tapi kita adalah saudara sesama umat Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut jangan jadi penghalang kita untuk memiliki sikap saling tolong menolong di dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Jangan merusak hanya karena kita berbeda,\" ujarnyaKemudian ukhuwah wathoniyah, ungkap dia, boleh jadi bukan umat Islam, tapi berdampingan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \"Itu adalah saudara kita yang disebut dengan ukhuwah wathoniyah,\" katanya.\"Jangan jadi penghalang karena berbeda agama untuk saling tolong menolong dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Boleh jadi dia bukan umat Islam, bukan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia adalah manusia, maka itu pun adalah saudara yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia atau ukhuwah basyariah. Ini sudah diingatkan Cak Imin berulang kali,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Politikus PDIP Mengatakan Nyaris Mustahil Ganjar sebagai Cawapres
Jakarta, FNN - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) nyaris mustahil terjadi pada Pilpres 2024 sebab mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah diamanatkan partai-nya untuk menjadi capres.\"Saya kira nyaris mustahil menjadikan Mas Ganjar sebagai cawapres karena beliau sudah ditetapkan menjadi capres. Belum pernah ada preseden-nya PDI Perjuangan, apalagi Ibu Megawati, untuk menarik keputusan apalagi menurunkan derajat penugasan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi wacana yang mengemuka di publik terkait duet Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sehingga memunculkan dua poros pada Pilpres 2024.Menurut dia, Ganjar Pranowo merupakan kader terbaik PDI Perjuangan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. \"Pak Ganjar adalah kader terbaik PDI Perjuangan untuk menjadi capres saat ini, dan itu sudah melalui pertimbangan yang dalam, diskusi yang luas dan panjang,\" ucapnya.Untuk itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan pimpinan partai politik pengusung Ganjar saat ini tengah berkonsentrasi memutuskan sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar.Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Apa pun itu kita serahkan pada ketua umum sebab beliau yang diberi amanat oleh kongres partai sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,\" ujar dia.Sebelumnya, Kamis (21/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto mungkin saja dalam dinamika politik Pilpres 2024.\"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara,\" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Walaupun demikian, dia menilai PDI Perjuangan melihat lebih dulu dinamika politik yang berkembang selama sebulan ke depan.Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya belum terpikir untuk menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Kalau pertanyaannya tadi mungkin enggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya, sampai dengan teman-teman media nanya ya jawab saya itu tadi,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).(ida/ANTARA)
Digitalisasi Mampu Mengakselerasi Pembangunan Suatu Negara
Jakarta, FNN - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan transformasi digital mampu mengakselerasi pembangunan di sejumlah negara.Hal ini disampaikan Anas dalam \"Digital Government Cooperation Forum\" (DGF) 2023 di Jakarta, Jumat.\"Kita dapat melihat dampak digitalisasi terhadap pembangunan yang sudah terjadi di berbagai negara memberikan pengajaran kepada kita,\" ujar Anas.Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan India yang dapat mencapai target pembangunan hanya dalam 7 tahun dari proyeksi awalnya sekitar 47 tahun. Hal ini terbukti bahwa terjadi akselerasi 40 tahun akibat digitalisasi.Selain itu, Estonia pun mengalami pertumbuhan GDP 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat transformasi digital. Menurut Anas, Korea Selatan juga mampu mengalahkan beberapa negara di Asia karena melakukan transformasi digital.\"Tiongkok juga berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi keuangan digital,\" tambahnya.Sementara itu, Anas menyampaikan terdapat fokus baru pada layanan prioritas perampingan aplikasi dan konsolidasi pengembangan menjadi konsep kunci untuk akselerasi.Fokus pertama, sambung dia, layanan dasar melalui aplikasi prioritas sebagai landasan; perubahan pola pikir dari alokasi sumber daya yang tersebar menjadi fokus pada sistem yang fundamental dan memiliki pengaruh yang besar.Fokus kedua adalah penyederhanaan sistem atau aplikasi yang ada menuju integrasi layanan; transformasi dan penghentian sistem dan aplikasi yang redundant dan tidak dapat dioperasikan untuk menyederhanakan layanan menjadi terintegrasi.Lalu, fokus ketiga, pengembangan dan penyampaian terpusat oleh Badan Usaha Milik Negara: memastikan keselarasan arah produk dan standar kualitas teknis dalam aplikasi strategis sekaligus memungkinkan integrasi sistematis dan interoperabilitas.\"Inilah prioritas yang akan dikerjakan oleh kami, karena begitu banyak hal yang akan dikerjakan, maka yang menjadi prioritas akan diselesaikan terlebih dahulu,\" jelas Anas.Ia juga menyoroti digital ID yang akan menjadi salah satu komitmen bersama. Hal ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan pembangunan khususnya dalam pengentasan Kemiskinan dapat segera diatasi dengan bantuan transformasi digital.Kemudian, adanya layanan bantuan sosial merupakan upaya mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai layanan bantuan sosial berbasis digital yang tentunya tidak lepas dari kerangka RB Tematik pengentasan kemiskinan.Untuk itu, dia berharap Kementerian/Lembaga berfokus pada penurunan angka kemiskinan.\"Jangan sampai banyak penghargaan daerah di suatu kabupaten, provinsi, kementerian tetapi tidak mencerminkan penurunan kemiskinan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Indonesia-Korea Selatan Mantapkan Kolaborasi SPBE
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerja sama di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui digital government cooperation forum.Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerja sama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerja sama pada tahun 2024.Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat.Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan.Sementara itu, untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan big data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelasnya.Menurut dia, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekadar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, di mana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan ke depan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.“Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” katanya.(ida/ANTARA)
Prabowo Masa Lalu, Ganjar Kemarin, dan Anies Masa Depan
Oleh Legisan Samtafsir | Ketum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. MENYAKSIKAN acara debat Capres di UGM, kemarin 19 September 2023, luar biasa. Hebat UGM, hebat Mata Najwa, hebat rakyat Indonesia. Dan baru 19 jam acara ini ditayangkan di youtube, berhasil ditonton lebih dari 3,5 juta viewers. Sajian gagasan Capres memang ditunggu masyarakat. UGM dan Mata Najwa lebih cepat dan kreatif dibanding UI dan kampus lainnya, dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut. Tahniah. Pada acara di UGM-Mata Najwa itu, kita semua bisa menilai sosok yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin di negeri 275 juta penduduk tahun depan ini, apa gagasannya dan bagaimana relevansinya untuk tujuan Indonesia ke depan. Prabowo Masa Lalu Dari segi usia, 71 tahun, Prabowo sudah tak muda lagi (Anies dan Ganjar 54 tahun). Meskipun secara jasmaninya sehat, tetapi gap zamannya Prabowo dengan generasi millenial terlalu jauh. Gaya bahasa Prabowo terlalu monoton, meski nadanya berapi-api. Prabowo kekurangan kosakata dalam mengekspresikan gagasannya kepada publik. Transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam 17 butir program Prabowo, bukanlah hal baru. Kesemuanya tidak jelek, tapi berangkat dari problem yang terjadi di mana Prabowo sendiri terlibat dalam mengambil keputusannya, karena Prabowo berada dalam pemerintahan. Itu bisa berarti Prabowo memahami permasalahan yang terjadi, tapi juga bisa berarti Prabowo tak cukup kredibel untuk mewujudkannya. Perkataan Einstein sepertinya tepat untuk hal ini: \"permasalahan saat ini hanya dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada tingkat pemikiran yang menciptakannya.” Ganjar Masa Kemarin Setara dengan Prabowo, Ganjar lebih identik dengan rezim Jokowi, bahkan pelanjut estafetnya. Artinya, Ganjar pun sama, tak akan cukup kuat untuk melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Sekali lagi, perkataan Einstein, “kita tidak bisa memecahkan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut.” Ganjar tak bisa keluar dari paradigma neoliberal dalam memberi solusi, karena ia bagian dari rezim yang neoliberal saat ini, di mana pembangunan hanya bertumpu pada pertumbuhan dan berpihak kepada investor (kapitalis), dan mengabaikan keadilan dan kebangsaan. Konsep hilirisasi dan digitalisasi tidak buruk, tapi implementasinya hanya berdasarkan konsep pertumbuhan yang miskin rasa keadilan dan kebangsaan. Padahal kedua prinsip pembangunan berkelanjutan ini, harus melekat di dalam kebijakan. Anies Masa Depan Anies berhasil melepaskan diri dari paradigma neoliberal rezim saat ini, dengan memasukkan unsur keadilan di dalam konsep pertumbuhan ke depan. Tagline yang digunakan, \"meluruskan jalan menghadirkan keadilan, untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Memang, akar permasalahan bangsa ini sejatinya adalah keadilan, di mana pemerintah gagal menciptakan keadilan komutatif sekaligus keadilan distributif. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang demikian tajam, menjadi bukti gagalnya keadilan distributif (ketidakadilan akses ekonomi). Dan banyaknya konflik agraria dan keterbelahan masyarakat, menurunnya kualitas demokrasi adalah bukti gagalnya keadilan komutatif (penegakan hukum). Anies muncul membawa harapan baru untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dari akarnya, yaitu keadilan. Dan ini akan memperbaiki pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, partisipasi yang lebih inklusif dan modal sosial yang lebih baik, yang ujungnya adalah kejayaan Indonesia. Penutup: Memenangkan Masa Depan Inilah harapan baru, harapan masa depan. Namun tidak semua masyarakat bisa melihat peluang Anies untuk membawa harapan di masa depan; apalagi, gegap gempita pilpres sesungguhnya adalah pertarungan \'apa dan siapa yang di belakang kontestan\'; dan ini tentu saja sangat tidak sehat. Tetapi realitas ini terjadi. Oleh karena itu kampanye gagasan, pengenalan kontestan dan pendidikan pemilih terkait keadaan bangsa dan figur capres, seperti yang dibuat oleh UGM-Matanajwa adalah sangat-sangat penting. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh semua simpul kekuatan masyarakat, seperti Partai, semua Kampus, Masjid, Majelis Ta\'lim, semua Ormas dan Relawan; tidak dengan membuat framing bagi calonnya, tetapi terutama edukasi yang objektif dan berkualitas. Fa\'tabiru ya ulil albab.***
Prabowo dan Ganjar Mau Berkoalisi?
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa WACANA Prabowo dan Ganjar dikoalisikan, itu sudah lama. Ini terjadi saat KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) masih ada. KIB sekarang antara ada dan tiada. Masing-masing anggotanya masuk koalisi lain. PPP ke Ganjar, Golkar dan PAN ke Prabowo. Meski tetap bisa berubah. Nasib KIB sendiri sampai sekarang belum dibubarin. Kabarnya, inspirasi menggabungkan Ganjar dan Prabowo itu datang dari istana. Itu dulu. Sudah lama. Formasinya Ganjar-Prabowo. Ganjar capres, Prabowo cawapres. Prabowo menolak. Dari pada jadi nomor dua, lebih baik balap kuda di Hambalang. Kira-kira begitu. Wacana duetkan Ganjar-Prabowo telah hilang beritanya. Cukup lama. Sekarang, wacana itu muncul lagi. Jazilul Fawaid, waketum PKB yang pertama kali membongkar wacana ini. Apa pasal? Karena Prabowo dan Ganjar saat ini punya lawan cukup berat. Yaitu pasangan Anies-Cak Imin. Pasangan ini berhasil menggagalkan operasi penjegalan Anies selama bertahun-tahun. Maka, tidak ada cara lain untuk mengalahkan Anies-Cak Imin kecuali dengan menggabungkan kekuatan Ganjar dan Prabowo. Kekuatan Anies-Cak Imin bisa dijelaskan secara detail variabel-variabelnya. Cara berpikir orang awam: \"kalau Anies-Cak Imin tidak kuat dan berpotensi menang, mengapa harus ada wacana menyatukan kekuatan Prabowo dan Ganjar?\". Masyarakat awam akan membuat kesimpulan seperti itu. Mirip seperti upaya menggagalkan Anies sebelumnya. Kalau Anies lemah, kenapa harus dijegal sana-sini. Memang, jegal menjegal dalam politik itu hal biasa. Yang tidak biasa itu jika upaya penjegalan menjadi fokus kerja politik yang begitu lama dan menggunakan semua instrumen yang tidak semestinya. Ini yang secara branding justru menguntungkan bagi Anies itu sendiri. Kembali pada Prabowo dan Ganjar yang dicoba untuk digabungkan. Mungkinkah? Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, kata Puan Maharani, menanggapi wacana penggabungan tersebut. Ganjar pun mengatakan bahwa semua peluang bisa terjadi. Jika wacana ini ditindaklanjuti dengan pertemuan tim Prabowo dan tim Ganjar, siapa yang jadi capresnya? Ini tidak mudah. Negosiasinya akan rumit dan panjang. Sebagaimana analisis dalam salah satu artikel saya tahun lalu, para kandidat itu memiliki klasternya sendiri. Hanya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang masuk klaster calon presiden. Kedua nama ini tidak bisa diturunkan menjadi cawapres. Elektabilitasnya akan rontok. Gak akan ada lagi nilainya di mata para pendukung. Sementara Ganjar, bisa capres, bisa juga cawapres. Lebih fleksibel. Bergantung Megawati, ketum PDIP. Prabowo dan Gerindra tidak akan mau diposisikan sebagai cawapres. Dua kali nyapres, tiba-tiba jadi cawapres. Apa kata dunia? Publik akan men-stigma Prabowo sebagai sosok yang ambisius dan hanya semata-mata mengejar jabatan. Tapi memang sih, untuk nyapres kan harus punya ambisi. Biar tetap bersemangat. Apakah PDIP mau menurunkan Ganjar sebagai cawapres? Jika mau, belum tentu Ganjar patuh kepada partai. Kalau PDIP mau diberi posisi cawapres, kenapa harus Ganjar? Kenapa tidak Puan Maharani saja? Pasangan Prabowo-Puan itu skenario awal dulu. Gerindra-PDIP dari awal akan mengusung Prabowo-Puan. Di sisi lain, para pemilih di pilpres 2024 nanti, mayoritas adalah kelompok milenial. Tahun 2024 nanti Prabowo sudah berusia 73 tahun. Ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PDIP. Belum juga istilah \"watak-watuk\" dari Hasto, sekjen PDIP, yang dianggap menyindir Prabowo kaitanya dengan isu penamparan dan pencekikan terhadap wamentan yang berujung pada rencana pelaporan ke Bareskrim oleh Prabowo Mania 08. Ini akan membuat wacana menggandengkan Prabowo dengan Ganjar semakin tidak mudah. Akhirnya, dengan semua dinamika yang terjadi, apakah PDIP akan mengalah dan mau diposisikan sebagai cawapres? Atau akan tetap maju mengusung Ganjar sebagai capres? Kalau Ganjar tetap menjadi capres, siapa cawapresnya? Dan siapa pula cawapres Prabowo? Nama Erick Tohir lebih sering disebut sebagai sosok yang akan mendampingi Prabowo. Kecuali jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugagatan dimana capres-cawapres boleh berusia 35 tahun. Maka, Gibran akan lebih punya peluang. Kabarnya, kemarin Megawati sudah memanggil Mahfud MD. Apakah ini artinya ada peluang Mahfud MD jadi cawapres Ganjar? Boleh jadi. Kalau ini terjadi, maka kontestasi akan semakin menarik dan \"agak seru\". Di sisi lain, warga NU yang selama ini mendukung PKB dan Cak Imin kemungkinan akan sangat kecewa kepada Mahfud. Pasalnya, Mahfud yang diharapkan ikut mendukung dan memperkuat barisan Cak Imin sebagai tokoh yang saat ini merepresentasikan warga Nahdhiyin, justru malah maju jadi cawapres orang lain. Mahfud oleh mereka dianggap hanya sebagai pemecah suara kaum Nahdhiyin. Jakarta, 22 September 2023.
Kasus Rempang: A Wake Up Call, Bahaya Politik Ekspansi Teritorial Cina
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA & Pegiat Investasi BOLEH jadi kasus Pulau Rempang berhikmah menyadarkan kita, bahwa kebijakan politik luar negeri dan investasi Indonesia yang ditunjukkan Jokowi selama 9 tahun pemerintahannya terkesan dekat dengan Cina dan secara tidak sadar membantu strategi politik luar negeri Presiden Xi Jinping yang teritorial ekspansif. Kebijakan ini berpotensi berbahaya karena akan mengancam marwah martabat dan kedaulatan serta keamanan RI bila tidak ditangani dengan Good Corporate Governance dan Good Public Governance serta mengacu kepada amanat konstitusi. Yang jelas politik luar negeri Indonesia terkesan sudah mulai meninggalkan politik bebas aktif yang selama ini kita anut dengan sakral. Dunia melihat Cina terang-terangan dan vulgar melakukan teritorial ekspansi di seantaro dunia terutama di negara Afrika dan Amerika Latin dengan dalih bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan soft loan trap. Sadar tidak sadar langkah yang diambil Presiden Jokowi selama ini yang terkesan intensif menempel Xi Jinping berpotensi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional RI serta memberi peluang Cina melakukan ekspansi teritorialnya berkonotasi imperialisme baru ala Tiongkok dengan leluasa di Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional seperti KCJB, IKN, industrialisasi tambang nikel di Morowali dan sekarang Pulau Rempang adalah proyek-proyek konkrit berpotensi bermasalah yang dimaksud. Demikian juga dengan dalih hilirisasi pengolahan industri nikel yang lagi marak di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Maluku. Antithesis kritikan eks Menko Rizal Ramli dan para aktivist vokal kepada pemerintah selama ini adalah fakta yang perlu dicermati. Inilah politik luar negeri Jokowi yang terkesan melakukan politik poros blok Cina dan mulai menjauh dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita kerap mengalah dan seakan didikte oleh investor Cina. Apakah beliau sadar atau tidak sadar telah melakukan politik bukan bebas aktif lagi? Terkesan beliau menunjukkan kecenderungan politik merangkul Cina dengan lobi intensive dengan Presiden Xi Jinping baru-baru ini di Chengdu. Sedangkan lobi dengan Presiden-presiden AS cs kurang frekuensinya. Kita tahu sikon politik dunia dewasa ini bahwa memang ada dua super power, Cina cs dan AS cs. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sendiri sudah berupaya all out mengimbangi melobi AS dan csnya. Tidak tanggung-tanggung beliau sudah membawa serombongan pejabat dan pengusaha melobi Tesla dan Air Products, dua raksasa Wall Street. Sayang misi itu nelum berhasil. Rumor yang berkembang di AS katanya ada berbagai ketidaknyamanan para investor dalam menanggapi penyampaian presentasi LBP yang walau sudah didukung dengan slides power point yang canggih-canggih. Seorang CEO dari Minnesota di acara Gathering Exekutif di Washington, DC nyeletuk \"He sounded so good to believe, over promises. But corruption and uncertain justice system are still the key issues\". Sehingga Tesla dan Air Products, dua raksasa Fortune 500 batal berinvestasi ke Indonesia. Tetapi hebatnya justru LBP berhasil melobi Cina selama ini. Ternyata pendekatan gaya melobinya ini yang memang cocok di mata para investor Cina yang budaya bisnisnya mirip kita yang cenderung menghargai faktor kekuasaan dan kerap kurang memberdayakan prinsip-prinsip GCG dan GPG. Sedangkan di mata para investor AS atau blok barat, faktor kekuasaan ini adalah momok karena berkonotasi negatif, antara lain merangsang potensi korupsi dan conflict of interest benturan kepentinganyang sarat dengan pelanggaran prinsip GCG & GPG. Jadi bagi investor AS ini adalah \"red flags\". Contoh konkrit yang lagi hangat adalah proyek PSN Rempang. Xinyi Glass Co. yang dienduskan oleh Bahlil Lahadalia sebagai pabrik kaca Cina terbesar di dunia itu. Ternyata ini tidak benar ketika Mardigu Bosman melakukan riset menerangkan fakta bahwa Xinyi Glass itu bukanlah pabrik kaca terbesar di dunia. Bahlil salah ucap, yang benar terbesar itu adalah Beijing Glass Co. Google juga mengungkap Xinyi Glass bukan sebesar yang Bahlil gembar gemborkan, lupa minta melihat Proof of Fundnya. Bayangkan perusahaan Xinyi hampir berhasil memberdaya kekuasaan BP Batam dan petinggi-petinggi politik untuk menguasai pulau Rempang. Demikian juga nasib proyek IKN yang dalam pembangunan perlu investasi yang masif, walaupun telah dipasang Sir Tony Blair, eks PM Inggris sebagai penasihatpun tidak dapat menarik investor AS, Jepang cs seperti Softbank yang tadinya sudah mau gelontorkan seratus Triliun lebih tiba-tiba batal. Tapi tidak heran bila kita memang bisa merangkul Cina karena budaya bisnis mereka beda-beda tipis mirip dengan kita yang \"cincai\", kerap melanggar GCGpun adalah biasa apalagi kalau berkuasa. Di pihak Cina kemungkinan misi terselubung territorial expansion-nya itu tadi menjadikan mereka all-out. Santer ada isu yang bilang letak strategis Rempang mirip dengan Subic Bay. Mungkin cocok untuk depot logistik Angkatan Laut Cina? Ah janganlah. Celakanya bila pembangunan Pulau Rempang dan IKN jadi dipegang oleh Cina, manuver territorial expansion mereka jelas akan menjadi tambah mulus. Bisa jadi Indonesia menjadi koloni terselubung mereka. Persis the history of Singapore. Bagaimana proses menggusur orang-orang Melayu dan menguasai tanah moyangnya di zaman kekuasaan Inggris dan VOC. Ini yang tidak kita kehendaki seperti jeritan pilu penduduk Melayu di Rempang. Dateline 28 September 2023 bahwa Rempang harus kosong itu tidak bijak. Sebaiknya pemerintah tidak kesusu tapi mengkonsolidasi Pulau Rempang tanpa penggusuran, tetap membangun pabrik kaca, dan pada saat yang bersamaan membangun Kampung Tua Melayu itu sebagai cagar budaya pariwisata melestarikan kebudayaan Melayu. Seperti American Indians di AS, pemerintah federal mengizinkan para investor membangun casino dan pembangkit listrik di tanah leluhur orang Indian, tapi tetap melestarikan budaya suku mereka. Semoga Rempang bisa damai sentosa dan menjadi daerah tujuan pariwisata yang bermartabat kelas dunia. (*)
Skandal Nasional Rempang: Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DARI konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang ternyata terkuak banyak borok. Sebutan yang pantas untuk kasus ini yaitu Skandal Nasional. Disebut skandal karena ada perbuatan yang memalukan atau menurunkan martabat seseorang (vide KBBI). Meskipun mungkin ada terkait aspek pribadi akan tetapi nampaknya lebih kepada kebijakan nasional yang berujung pada skandal politik. \"A political scandal occurs when political corruption or other misbehavior is exposed. Politician or goverment official are accused of engaging in illegal, corrupt, or unethical practises. A political scandal can involve the breaking the nation\'s laws or moral codes and may involve other types scandal\". Kasus Rempang adalah peristiwa politik. Karena memalukan atau menurunkan martabat akibat perbuatan ilegal, korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Dulu PT MEG itu diperiksa korupsi 3,6 Trilyun. Penggusuran rakyat Melayu merupakan perilaku tidak etis dan merusak sendi-sendi moral. Suku Indian saja dahulu dilokalisasi, ini suku Melayu justru direlokasi. Rezim memang tidak bermoral. Menggusur seenaknya. Lima \"misbehavior\" rezim Jokowi dalam kasus Rempang sehingga pantas menjadi elemen dari sebuah skandal. Pertama, diawali dari omnibus law yang bertujuan menggalang dan melindungi investasi. Omnibus law baik tenaga kerja, kesehatan, pajak dan lainnya adalah induk dari skandal politik yang memperalat hukum. Investasi Rempang merupakan derivasi dari omnibus law. Menjadikan investasi sebagai berhala. Kedua, manipulasi perjanjian dan perizinan. Izin kepada PT MEG Tomy Winata untuk mengelola \"Rempang Eco City\" tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum. Izin kepada PT MEG bermasalah berat. Ketiga, investor Xinyi Glass ternyata tidak se bonafide yang digambarkan. Kemampuan untuk menggelontorkan dana 381 trilyun diragukan. Pengembangan Xinyi Glass di Ontario Canada terhambat akibat dampak lingkungan. Kawasan hutan Rempang terancam rusak. Pelepasan hak kehutanan di Rempang juga tidak dimiliki. Ada bau pencucian uang pada Xinyi Group. Keempat, HPL untuk PP Batam juga janggal, bagaimana ada HPL atas nama PP Batam dapat diberikan di tengah penduduk yang telah lama menempati lokasi ? Hal ini melanggar aturan agraria. Ditambah keraguan apakah benar HPL atau hanya SK HPL Sementara. Di sisi lain hak tanah atas PT MEG juga terindikasi manipulatif. Kelima, puncak skandal adalah MoU dengan China. Proyek kerjasama adalah B to B (PT MEG dengan Xinyi Group) tetapi MoU dilakukan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Dengan syarat adanya pengosongan maka dapat berakibat banjir \"tenaga kerja\" China kelak. Rempang berpotensi menjadi area Chinaisasi. Jalan dan langkah awal menuju Chinaisasi IKN Kalimantan Timur. Kasus Rempang adalah skandal nasional yang melewati batas investasi. Kebijakan Pemerintahan Jokowi potensial membuka pintu China untuk aneksasi. Konflik dengan etnis Melayu adalah konsekuensi bukan miskomunikasi. Ungkapan Jokowi maupun Tomy Winata hanya basa-basi. Sudah terang benderang bahwa target proyek adalah penggusuran, pengosongan atau relokasi. Misi seperti ini dipastikan bukan miskomunikasi. Jokowi harus bertanggungjawab atas skandal nasional ini. Tidak cukup dengan mengundurkan diri atau ditumbangkan tetapi berlanjut pada proses hukum. Jokowi absolut diadili. Ada penghianatan negara, ada pelanggaran konstitusi dan ada pula perbuatan kriminal. Sekurangnya delik \"bohong menyebabkan keonaran\" dapat dikenakan. Faktanya skandal itu bermula dari kebohongan. Berdasarkan Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 maka Jokowi terancam hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Jokowi sebagai pesakitan bagusnya berbaju \"adat\" oranye. Acara kenegaraan itu dilakukan di depan Majelis Hakim. Maka di ruang sidang ada toga hitam, meja hijau dan seseorang yang berbaju oranye. (*)
POPULER
