ALL CATEGORY
Visi Jokowi Amburadul, Menteri Berpesta & Copet
Oleh Faizal Assegaf | Kritikus Di selokan kekuasaan, satu per satu pembantu Presiden Jokowi dirantai aneka perkara. Namun pesta pora kian asyik disponsori Istana. Lakon kemunafikan dan kelicikan di ujung kuasa. Terbukti visi Jokowi abal-abal dan amburadul. Siapa pun dia, para menteri adalah orang dekat presiden. Di rekrut dari partai, namun mereka sepenuhnya bekerja atas restu dan arahan Jokowi. Dalam skandal BTS, terpaksa Johnny Plate lempar bola panas, proyek tersebut atas restu Jokowi. Begitu pula ihwal Food Estate ramai disoroti publik, Prabowo dan Jokowi kompak pasang badan. Banyak pihak menuding Proyek Food Estate hanya akal-akalan, diduga triliun rupiah menguap. Tapi kuatnya kemesraan Jokowi dan Prabowo, beri kesan penegak hukum tak bernyali menyentuh. Wajar bila publik mencibir, hukum hanya tajam pada menteri yang kebetulan partainya tidak manut pada Istana. Padahal menteri bekerja atas visi presiden, lucunya partai yang disalahkan. Tak heran, membuat sejumlah Ketum Partai terpaksa lempar handuk. Beberapa dari mereka diduga terseret skandal. Seolah mencari aman dengan mendukung Prabowo, Capres pro Istana. Drama koalisi Parpol mengusung Prabowo tersebut, semakin memposisikan Jokowi sebagai king maker. Walhasil membuat PDIP gerah, terlebih adanya upaya menjadikan Ganjar jadi Cawapres Prabowo. Melalui Raker PDIP, Megawati mengirim pesan keras. Mulai dari ihwal maraknya problem agraria, ancaman krisis pangan, dll. Reaksi tersebut esensinya PDIP pun tak berdaya hadapi intrik Jokowi. Di waktu bersamaan, Jokowi memanggungkan para menteri berjoget di Hari Batik. Tertawa ria seolah menyindir pidato Mega. Ini bukan yang pertama, tapi sudah berkali-kali. Sombong dan mengejek. Berpesta pakai uang rakyat, jelas copet…! (*)
Uji Kompetensi Wartawan di Luar DP Mengganggu Kemerdekaan Pers
Makassar, FNN - Ketua Dewan Pers (DP) Ninik Rahayu menyebut upaya pihaknya dalam menjaga kemerdekaan pers kini terganggu dengan hadirnya komunitas - komunitas yang di luar kewenangan mereka dalam menggelar uji kompetensi wartawan.\"Uji kompetensi wartawan di luar DP bisa ganggu kemerdekaan pers. Kegiatan komunitas di luar Dewan Pers bisa mereduksi eksistensi Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers,\" kata Ketua DP Ninik Rahayu di Makassar, Selasa.Hal itu disampaikan pada pembukaan Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers melibatkan 30 wartawan senior dari berbagai media seluruh IndonesiaSecara umum, kata Ninik minat wartawan mengikuti uji kompetensi meningkat.Maknanya bukan saja ingin meningkat ilmunya namun ingin diuji kompetensinya melalui DP sebagai satu-satunya lembaga uji di Indonesia.Sayangnya, imbuh Ninik, ada komunitas yang secara tidak langsung ingin mereduksi eksistensi DP dalam menjaga kemerdekaan pers dengan menggelar uji kompetensi di luar Dewan Pers yang sampai kini masih berlangsung.\"Kini ada komunitas - komunitas dengan gampang menggelar uji kompetensi wartawan bagi tingkat muda, tingkat madya dan tingkat utama tanpa standar kompetensi yang difasilitasi Dewan Pers dengan lembaga uji yang dilibatkan,\" katanya pada acara Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers 3-5 Oktober 2023.Minat insan pers dalam mengikuti uji kompetensi terus meningkat. Data Dewan Pers untuk 2022 mencapai 1.962 orang dan pada tahun ini hingga Oktober mencapai 1.200 orang.\"Tadi saya dapat laporan, ada sejumlah wartawan yang membuat berita kacau bahkan yang memprihatinkan mereka adakah pemegang kartu utama. Setelah didata ternyata uji kompetensinya bukan dikeluarkan oleh DP. Ini salah satu bukti nyata kerugian bagi masyarakat serta dunia pers itu sendiri jika melibatkan komunitas tidak berkompeten melakukan uji kompetensi wartawan,\" katanya ditemui usai acara pembukaan.Ia menjelaskan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah (Kemenkominfo) untuk mengingatkan bahwa hanya DP dan mitra yang dilibatkan yang berwenang melakukan uji kompetensi wartawan.\"Masyarakat dan instansi pemerintah harus tahu, uji kompetensi wartawan yang diakui hanya yang dikeluarkan DP,\" katanya menegaskan.Dalam sambutannya, Ninik juga menyinggung laporan masyarakat ke DP cenderung meningkat, misalnya selama 2022 ada masuk laporan 691 kasus dan 95,5 persen diselesaikan dan untuk tahun ini hingga Oktober sudah mencapai 600-an kasus.\"Diduga laporan terus meningkat karena menjelang dan hingga berakhir Pemilu nanti, justru laporan-laporan meningkat sehingga peran ahli pers juga sangat dibutuhkan,\" katanya menjelaskan salah satu alasan DP menggelar pelatihan dan penyegaran ahli pers itu.(ida/ANTARA)
Ironis, Ketika Beras Makin Mahal, Para Pejabat Malah Lenggak-Lenggok Berbatik Mewah di Istana
Jakarta, FNN - Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras bukan hanya naik sangat tinggi, tetapi sudah mulai langka. Bahkan, menurut pengakuan dari para pengusaha retail, sudah mulai ada pembatasan. Mereka sudah mendapat instruksi untuk membatasi pembelian beras. Ironisnya, di tengah banyaknya soal serius di masyarakat, pada hari batik kemarin para menteri dan pejabat pada joget-joget fashion show menggunakan batik mewah di istana. “Ini yang disebut kekuatan mengalihkan isi utama, yaitu pangan, dan pergi pada hal-hal yang sifatnya entertainment, yaitu bermewah-mewahan segala macam. Memang hari batik, tapi apa pointnya di situ? Batik juga harus diterjemahkan sebagai industri rakyat. Tetapi, yang ditampilkan kemarin adalah batik-batik yang betul-betul mewah dan harganya puluhan juta. Jadi itu kontras antara pameran puluhan juta di istana dengan rakyat yang sebentar lagi antre beras,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (3/10/23) menanggapi ironi antara peringatan hari batik di istana dengan mahalnya harga beras. “Jadi ini yang kita sebut paradoks. Seperti cerita dalam film Titanic, sementara kapalnya sudah bocor dan tinggal tenggelam, tapi masih ada orang yang pesta-pesta di geladak. Ini yang jadi polanya Jokowi sebetulnya.” ujar Rocky. Tetapi, tambah Rocky, bukan baru sekarang terlihat kontras antara mereka yang pesta pora dan mereka yang bakal kekurangan gizi atau kekurangan karbohidrat karena harga beras naik dan langka. Sebelumnya juga ada kontras soal Rempang. Saat Rempang sedang punya masalah besar, istana joget-joget dengan bawa artis; saat omnibuslaw didemo oleh buruh pada hari demontrasi buruh, Presiden Jokowi justru kabur dari istana tidak mau menemui buruh. Dia malah pergi dengan artis-artis naik kereta wus, yaitu LRT. “Terlihat tidak ada empati, kehilangan empati. Nah, ini dasar-dasar yang dalam sejarah orang tahu bahwa untuk mengalihkan kesulitan ekonomi dipakailah kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertaining,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga menyebut ironi tersebut seperti smoke and mirror. Seolah-olah hotspotnya akan hilang kalau diganti dengan mirrornya saja. Bagian-bagian ini yang kita duga kuat bahwa keadaan kehidupan kita memang tidak bisa lagi diandalkan pada kebijakan pemerintah. Begitu banyak kebijakan yang dibuat, padahal sebetulnya para pembuat kebijakan bukan orang-orang yang bijak. Kepekaan sosial ini, kata Rocky, yang menjadi semacam sosial semen, semen pengikat yang akan membangkitkan perlawanan, terutama soal agraria. Jadi, pada saat-saat yang sekarang justru Jokowi tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia hanya peduli tentang nasib dirinya supaya pencitraan ada terus dan berita ada terus. “Itu yang menjadi headline soal batik, tetapi social base kita justru berantakan. Orang pakai batik, dan batik mewah dipamer di fashion show catwalking di situ. Sementara, ibu-ibu yang ada di desa-desa Jawa justru menjual batik simpanan mereka untuk membeli beras. Kan banyak masyarakat Jawa juga yang punya koleksi batik yang turun-temurun, suatu waktu mungkin itu ada di pasar loak karena harus diganti dengan uang untuk beli beras,” ujar Rocky.(ida)
Bareskrim Memeriksa Amanda Manopo Dengan 34 Pertanyaan Soal Judi Daring
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa artis Amanda Manopo terkait dugaan promosi judi daring, dengan total 34 pertanyaan yang dipersoalkan penyidik dalam pemeriksaan selama delapan jam. \"Klarifikasi kepada saudara Amanda Manopo, Senin (2/10) dilaksanakan kurang lebih delapan jam dari pukul 12.00 sampai dengan 20.00 WIB dengan 34 pertanyaan,\" kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar di Jakarta, Selasa. Menurut jenderal polisi bintang satu itu, pemeriksaan terhadap Amanda Manopo awalnya dijadwalkan pada Jumat (22/9). Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan meminta dijadwalkan ulang. \"Pemeriksaan kepada yang bersangkutan seyogyanya dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, tetapi yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan ulang pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023,\" ujarnya. Adapun pemeriksaan ini, kata Vivid, dalam rangka klarifikasi terkait dugaan endorsment situs yang diduga website judi online. Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa sejumlah artis terkait dugaan yang sama, yakni Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Cupi Cupita. Artis Amanda Manopo yang ditemui setelah pemeriksaan Senin (2/10) malam mengaku tidak tahu menahu terkait iklan judi daring. Pekerjaan yang diterimanya dari sang manajer adalah mempromosikan website game daring bukan judi daring. \"Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang adanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja,” kata Amanda. Pemeran dalam sinetron \"Ikatan Cinta\" itu mengaku hanya dibayar sebesar Rp16 juta untuk mempromosikan website game online pada tahun 2021 tersebut.(ida/ANTARA)
Kaesang Minta Nasihat dan Dukungan dari Ketua Umum PGI
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep meminta nasihat dan dukungan dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom.\"Kami sebagai anak muda masih membutuhkan nasihat yang banyak, bimbingan dan dukungan,\" katanya saat pertemuan di Graha Oikoumene, Jakarta, Selasa.Kaesang mengakui banyak yang tidak yakin kepada PSI karena hanya sebatas partai kecil di Indonesia.\"Tetapi kami harus yakin, bahwa kami bisa membawa perubahan untuk dunia baru,\" ujarnya.Putra bungsu Presiden Jokowi itu menjelaskan saat ini PSI fokus pada program untuk melawan intoleransi dan pencegahan korupsi di Indonesia.Kaesang pun menegaskan para anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PSI memegang teguh komitmen untuk tidak melakukan korupsi sampai mereka tidak menjabat lagi.Sementara itu, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan pertemuan itu merupakan hal yang sangat istimewa dan menjawab beberapa kegalauan politik saat ini.\"Saat ini PSI dengan suasana baru, para anak muda yang membawa kesantaian tanpa melupakan keseriusan,\" ungkapnya.Menurut Gomar, perjalanan PSI masih panjang dan membawa harapan masyarakat untuk pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia.Dia juga menitipkan pesan kepada PSI untuk melawan intoleransi dan perilaku korupsi yang dapat menenggelamkan bangsa Indonesia.Dalam pertemuan itu, para elite PSI juga mendengarkan saran dan masukan dari perwakilan dan pengurus PGI terkait situasi kekinian kehidupan beragama di Indonesia.(ida/ANTARA)
Membujuk ASN Pindah ke IKN, Jokowi Menyiapkan Rumah Dinas Hingga Tunjangan
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.\"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya,\" kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.\"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Jokowi Minta Perombakan Sistem Agar Orientasi ASN Tidak Hanya Mengurus SPJ
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merombak sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berorientasi untuk mengurus hal tersebut.Saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa, Jokowi menceritakan pengalamannya saat berkunjungan ke daerah-daerah dan menemukan kepala sekolah harus mengurus SPJ hingga larut malam.\"Saya lihat kok kepala sekolah dan gurunya kerja sampai malam-malam ini urusan apa saja? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ,\" kata Jokowi.Dia pun mengakui ada sistem yang salah terkait hal itu, terutama soal laporan SPJ. Jokowi menilai ASN adalah mesin birokrasi yang seharusnya mengurus hal penting serta terdapat sistem tolok ukur kinerja dan penghargaan dengan jelas.Jokowi mencontohkan kinerja ASN, seperti sekretaris daerah yang harus bisa menumbuhkan perekonomian daerah di kabupaten hingga lebih dari 6 persen. Selain itu, lanjutnya, kepala dinas terkait juga seharusnya bisa menekan angka inflasi di bawah 3 persen.\"Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi, apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 (persen), berarti enggak kerja. Ketiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ; prosedur, prosedur, prosedur,\" ujar Jokowi.Oleh karena itu, dia pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dapat merumuskan soal perubahan prosedur SPJ melalui Revisi Undang-Undang ASN yang dijadwalkan disahkan oleh DPR RI di Jakarta, Selasa.(ida/ANTARA)
Paripurna DPR Menyetujui Revisi UU IKN Sah Menjadi Undang-Undang
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang.\"Apakah RUU atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?\" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pertanyaan itu lalu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna tersebut.Berdasarkan laporan Komisi II DPR, lanjut Dasco, terdapat tujuh fraksi setuju RUU tentang Perubahan atas UU IKN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.Ketujuh fraksi tersebut ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju dengan catatan.\"Sedangkan Fraksi PKS menolak RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini,\" tambah Dasco.Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berharap dengan disetujuinya revisi UU IKN itu dapat mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.\"Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara,\" kata Doli.Dalam kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa juga berharap revisi UU IKN mampu menjadi landasan hukum yang mampu mengakselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan IKN secara lebih efisien, optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.\"Kami meyakini dengan disahkannya RUU ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda pembangunan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sekaligus memulai sebuah sejarah baru,\" kata Suharso saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Joko Widodo.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Rekomendasikan Tiga Pertimbangan kepada Prabowo dalam Memilih Cawapres
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, semua pihak saat ini sedang menantikan siapa yang akan dipilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, cawapres yang akan dipilih Prabowo ini akan menjadi sumber kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden dibuka. \"Saya ingin menjelaskan cawapres Prabowo versi Partai Gelora, karena ini akan menjadi sumber kejutan. Kita tunggu saja berapa capres-cawapres yang akan daftar, apakah tiga atau dua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #15 dengan tema \"Siapa Cawapres Prabowo?\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (2/10/2023) malam. Menurut Anis Matta, sumber kejutan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan batasan usia capres-cawapres yang akan diputus sebelum 19 Oktober. \"Semua orang sekarang masih menduga-duga, soal pembatasan umur. Misalnya diputuskan tidak ada lagi pembatasan umur, tapi pemberlakuannya tahun 2029, kan bisa begitu. Ini yang saya katakan jadi satu sumber kejutan pertama,\" katanya. Sumber kejutan kedua, lanjut Anis Matta, adalah elektabilitas Prabowo sendiri dalam survei-survei yang relatif tinggi, sehingga pada dasarnya faktor utama pemenangan ada di Prabowo sendiri. \"Dengan resolusi tiga pasang sekarang ini, Prabowo mendapatkan persepsi besar sebagai tokoh atau capres jalan tengah. Capres kiri dan kanan memberi porsi besar kepada capres jalan tengah,\" ujarnya. Karena determinan Prabowo sebagai capres sangat besar itu, maka siapapun cawapres yang akan dipilih, sebenarnya tidak terlalu menentukan. Tetapi, karena adanya tarik menarik antar capres dalam mendapatkan cawapres seperti yang terjadi di kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka posisi cawapres menjadi sangat menentukan. \"Sekarang ini sedang terjadi pergulatan di balik layar soal penentuan cawapres ini antara Prabowo dan Ganjar. Kita tidak mau kasih bocoran, tetapi kita mau kasih perspektif, siapa sebaiknya yang menjadi cawapresnya Prabowo,\" jelasnya. Faktor pertimbangan pertama adalah soal narasi, karena Prabowo adalah capres yang membawa narasi besar dan juga melanjutkan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melakukan transformasi besar-besaran menuju Indonesia Emas tahun 2045. \"Narasi besar Prabowo ini mengandung beban besar. Kesulitan yang akan dihadapi oleh Prabowo justru jauh lebih besar setelah menang daripada proses pemenangan pertarungannya sebagai capres sendiri, karena dunia akan mengalami perubahan signifikan di tahun 2024 sampai 2027,\" ungkapnya. Sehingga cawapres Prabowo, kata Anis Matta, tidak saja dilihat sekedar agenda pemenangan dalam pengertian political marketing saja, tetapi juga harus satu frekuensi dengan Prabowo. \"Secara narasi akan sulit diwujudkan, jika cawapresnya tidak satu frekuensi, akan banyak kendala dalam bekerjanya. Seperti kata Presiden (Jokowi, red) tantangan terbesar kita ini adalah ancaman perubahan iklim dan isu pangan, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Jadi cawapresnya harus memahami mimpi besar ini,\" paparnya. Artinya, faktor pertimbangan kedua adalah cawapres Prabowo harus memberikan tambahan secara elektoral untuk memenangkan Pilpres, terlepas dari siapapun cawapres yang akan dipilih nantinya. \"Kalau formatnya tiga pasangan capres seperti sekarang, cawapres ini nantinya membantu Prabowo secara elektoral untuk memenangkan Pilpres satu putaran,\" katanya. Tantangan elektoral Prabowo jika membaca hasil survei, kata Anis Matta, ada di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), sementara di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya akan menjadi lumbung suara bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu. \"Tantangan terbesar buat Prabowo ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi dari dua wilayah ini, Jawa Timur mungkin lebih bisa dimenangkan, sedangkan Jawa Tengah akan menjadi medan tempur yang paling berat. Sementara Jawa Barat, saya kira akan menjadi lumbung suara, demikian pula daerah lainnya,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora ini, dari sisi teritorial untuk membantu Prabowo secara elektoral, maka cawapres Prabowo harus berasal dari Jateng dan Jatim. \"Karena secara umur, Prabowo ini senior dan dibutuhkan di era geopolitik sekarang , makanya cawapresnya harus lebih Milenial atau gender untuk menggaet pemilih muda dan perempuan,\" katanya. Cawapres milineal atau gender ini, menurut Anis Matta, dapat membantu Prabowo secara elektoral di Jateng dan Jatim, disamping ada peningkatan partisipasi pemilih muda dan perempuan dalam politik meningkat tajam seperti suara \'emak-emak\' yang akan menjadi pemilih potensial bagi Prabowo. \"Partai Gelora berharap pasangannya Prabowo bisa memenangkan Pilpres satu putaran, karena selain dua faktor diatas, Prabowo juga memiliki faktor ketiga, yakni pertimbangan beban kerja yang berat. Nantinya, cawapres Prabowo tidak hanya sekedar menunggu perintah presiden saja, tetapi membantu beliau untuk memikul beban kerja,\" katanya. Anis Matta menambahkan, di era geopolitik sekarang yang tengah memasuki tahapan krusial dari krisis dalam kurun waktu 2024-2027 akan menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mempertahankan narasi besarnya dan pertumbuhan ekonomi. \"Artinya Prabowo harus bisa mencari cawapres yang bisa dipercaya dan diandalkan, pertimbangannya tiga faktor tadi. Pertama sosl narasi, kedua elektoral dan ketiga membantu memikul beban kerja. Presiden dan wakil presiden harus satu tim agara semua transformasi menuju Indonesia Emas 2045 di harapkan dapat terealisasi karena krisis saat ini memasuki tahapan krusial,\" pungkasnya.(Ida)
Ganjar Pranowo Figur Capres Boneka
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih GANJAR Pranowo adalah pemimpin yang lemah untuk mengemban tugas negara sebagai presiden. Apalagi keberangkatan sebagai capres hanya tergantung kepada PDIP, sebagai capres petugas partai, sejarah buruk peran presiden Jokowi akan diulang kembali. Bahkan sinyal politiknya akan lebih buruk. Ketika seorang calon presiden tidak memiliki kecakapan, kemandirian sikap dan kepribadian yang kuat, hanya tergantung pada kekuatan partai dipastikan akan jadi pemimpin boneka. Pemilihan presiden adalah momentum rakyat akan memberi mandat kepada seseorang untuk mengemban amanat rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, bisa jadi pilpres 2024 hanya akan menjadi dagelan yang berbahaya. Adalah fakta selama 10 tahun terakhir sebagai gubernur Jawa Tengah kosong prestasinya bahkan Jawa Tengah menjadi propinsi miskin. Tipe kerja politiknya hampir sama dengan Jokowi hanya mengandalkan pencitraan dengan macam macam cara yang sesungguhnya kosong dari realita. Akan terulang kembali seperti Jokowi yang awal karir politiknya hanya bermodal pencitraan. Belajar dari pengalaman bersama Jokowi, oligarki akan menjadi kekuatan utama rencana kemenangannya sebagai sponsor. Figur Ganjar Pranowo sebagai capres boneka harus dimenangkan apapun rekayasanya. Oligarki membutuhkan presiden bonekanya tidak penting soal kualitas dan kemampuannya capres yang sangat tidak layak sebagai presiden. Mungkin akan terulang, Indonesia sesungguhnya tidak memiliki presiden yang sesungguhnya selain presiden boneka yang akan lebih parah dari era Jokowi. Blue print rencana kerja Presiden Ganjar Pranowo, akan lebih total tergantung dengan oligargi. Keinginan Jokowi agar pemerintah bisa melanjutkan visi dan kebijakan merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi sebagai boneka oligargi adalah sasarannya. Sekiranya jadi Presiden, Ganjar Pranowo hanya akan menjadi bebek lumpuh, lebih parah dari Jokowi. kemerosotan, kehancuran dan kebangkrutan negara akan lebih cepat. Megawati sebagai Ketum PDIP, belum pernah menunjukkan komitmennya untuk menyingkirkan pengaruh oligarki di pemerintahan. Kenyataan oligarki merupakan sumber pemasukan yang tidak kecil bagi partai. Semakin besar sebuah partai, semakin besar pula nilai jualnya kepada oligarki. Dengan kesadarannya sendiri atas kemampuan, kualitas dan kecakapan yang sangat minim, akan lebih baik Ganjar Pranowo mundur dengan sukarela. Walaupun kopmpetiter berharap tetap di tempat, sebagai sasaran yang mudah di tumbangkan. Melihat dan mengamati perkembangan politik yang berkembang, peluang Ganjar Pranowo indikasinya sangat kecil untuk bisa menang pada Pilpres 2024, kalau Pilpres berjalan transparan, jujur adil dan tidak ada manipulasi suara. ****
POPULER
