ALL CATEGORY
Pemecatan Budiman Berdampak Efek Domino
Lebak, FNN - Peneliti Banten Institute for Governance Studies (BIGS) yang juga Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Dr Harits Hijrah Wicaksana menyatakan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko yang kini bergabung untuk calon presiden (Capres) Prabowo Subianto bisa berdampak efek domino bagi PDI Perjuangan. \"Kami berharap Megawati Soekarnoputri perlu mempertimbangkan pemecatan kepada kadernya itu,\" kata Harist di Lebak, Senin. Pemecatan Budiman itu bisa berdampak efek domino bola panas dan bola liar serta tidak tertutup kemungkinan kader-kader lainnya yang tidak sependapat dengan prinsip partai dipastikan beralih ke calon Presiden Prabowo dan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi, ujar dia, saat ini momentum suhu politik memanas menghadapi Pemilu 2024. Dengan demikian, Budiman tiba- tiba beralih ke Prabowo sebagai capres yang didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB tentu itu menjadikan pertanyaan besar. Kemungkinan besar ada prinsip yang mendasar kekecewaan Pak Budiman dengan garis partai Megawati, dimana dulu setelah gabung dengan PDI Perjuangan dididik secara habis - habisan sebagai kader yang militan hingga dua kali sebagai partai pemenang, Melihat kasus tersebut tentu Budiman yang membela PDI Perjuangan, secara spontan membutuhkan perhatian dan penghargaan yang menjadikan dasar prinsip. Pada dasarnya, kata dia, manusia sudah terpenuhi kebutuhan materi tentu yang diharapkan penghormatan dan penghargaan. Perhatian dan penghargaan itu macam - macam dan bisa saja dengan bentuk etika juga adab sopan santun serta bisa saja jika mereka kesulitan dan membutuhkan pertolongan tentu harus dibantu dengan diberikan porsinya yang lebih. Budiman secara material dan keperluan jabatan tidak begitu antusias, meskipun dekat dengan Presiden Joko Widodo. \"Kalo ingin jabatan tentu sangat mudah, karena mereka cukup dekat dengan Presiden Jokowi,\" katanya menjelaskan. Menurut dia, pemberhentian Budiman dari ari partai berlambang kepala banteng berhidung moncong putih tentu harus di pertimbangan dan kalkulasi politik untung dan rugi. Selama ini, kata dia, bahwa Budiman sebagai karakter tipikal rasional dan logikanya cukup cerdas juga kader partai yang luar biasa dengan diskusi serta debat hingga memberikan data - data dalam setiap forum untuk kemajuan PDI Perjuangan. Permasalahan itu yang harus dijadikan pertimbangan Putri Soekarno terhadap Budiman sebagai kader PDI Perjuangan yang terbaik. \"Kami berharap permasalahan Budiman itu bisa mencari jalan keluarnya agar tidak membuat efek domino itu,\" katanya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Bakal Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Calon Presiden pada 2 September 2023 di Djakarta Theater
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang. Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023). Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI. Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz. Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut. Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring. \"Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,\" katanya. Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu. Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama. \"Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,\" katanya. Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023). Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. (Ida)
Presiden Jokowi Menjual Tanah Air, DPR Kok Bungkam
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,\" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia (REI) ke XVII Tahun 2023 di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023). Presiden Jokowi kemudian mengungkapkan bahwa baru-baru ini sebanyak 34 ribu hektare lahan di IKN sudah bisa dibeli. Mantan Wali Kota Solo ini kemudian memberikan penekanan bahwa tidak ada hal gratis di kawasan IKN. Penjualan 34.000 hektar tanah air oleh Presiden Jokowi ini bukan hanya melanggar konstitusi tetapi sudah melanggar sumpah jabatan Presiden. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,\" ujar Presiden Jokowi. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dengan menjual 340.000 hektar tanah di IKN pada Asing adalah melanggar pembukaan UUD 1945 alinea ke IV ....Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia .disini Presiden tidak melindungi Tanah Tumpah darah Indonesia malah menjualnya. Melanggar Pasal 33 UUD 1945 Bunyi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 adalah \" Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan \". Bunyi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 adalah \" Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas penjualan tanah seluas 340.000.hektar tersebut Presiden Jokowi melanggar pasal 33 ayat 1.ayat 2 dan ayat 3. Atas penjualan tanah seluas 340.000 Presiden Jokowi telah melsnggar UU no5 th 1960 tetang pokok pokok agraria. Lebih lanjut, UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UU NO 5 TH 1960, Hak guna-usaha Pasal 28 (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah : a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia . Jadi jelas menurut UU No5 Th 1960 Presiden Jokowi telah melanggar UU no 5 th 1960 pasal 28 ayatv1,2,3 pasal 29 Ayat 1,2,3, pasal 30 Ayat 1.a,b,c. Jadi HGU itu hanya diberikan pada warga negara Indonesia bukan negara Asing dan waktu HGU adalah 25 tahun bisa diperpanjang ke 2 35 tahun. Jadi bukan 190 tahun . Atas dasar pelanggaran sumpah jabatan Presiden maka DPR wajib melakukan Hak Angket pada Presiden Jokowi. (*)
Lemparan Sandal dan Citra Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BIASANYA aksi histeris wanita di depan Jokowi adalah disain untuk membaguskan citra Jokowi. Kameramen siap mengambil angle pilihan agar terlihat dramatis. Akan tetapi peristiwa wanita histeris \"meminta keadilan\" di Medan dengan melempar air mineral dan sandal kepada Jokowi baru-baru ini justru menurunkan citra Jokowi. Peristiwa kejutan itu terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri acara \"Rumah Kolaborasi Bobby Nasution\" di Gedung Serbaguna Jalan Willem Iskandar. Relawan berteriak agar Jokowi mendukung menantunya Bobby Nasution untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Di luar desain, Paspampres terlihat kerepotan hingga mendorong wanita itu jatuh terjungkang. Warga dan awak media yang merekam peristiwa dicoba untuk dicegah oleh pasukan pengawal \"jangan ada yang merekam, matikan kamera\", serunya. Menurut Tribunnews lemparan sandal tidak kena pada Jokowi sedangkan percikan air mineral mengenai Jokowi. Berita lain lemparan itu ke arah kerumunan massa. Insiden lempar sandal dan air mineral tersebut menurunkan citra Jokowi, sekurangnya : Pertama, bukti dukungan nepotisme dengan menghadiri acara relawan sang mantu Bobby Nasution. Jokowi tidak malu atau ragu mendukung keluarga maju menjadi pejabat publik. Bobby, Gibran dan Kaesang merupakan satu kesatuan dari paket nepotisme. Kedua, sebagai Presiden menghadiri acara relawan untuk dukungan politik adalah tidak etis dan merusak reputasi diri. Presiden semestinya bersikap netral. Cawe-cawe adalah gawe jorok Jokowi. Ternyata bukan hanya urusan Pilpres tetapi Pilkada juga Jokowi turut aktif merusak demokrasi. Ketiga, lemparan sandal dan air mineral adalah serangan menistakan. Teriakan meminta keadilan merupakan protes kepemimpinan Jokowi yang menciptakan ketidakadilan di bawah. Mungkin si wanita ini tidak mendapat perlakuan adil dalam kasus yang menimpanya. Keempat, dalam banyak momen Jokowi selalu ingin diliput meski dengan skenario atau disain buatan, tetapi sebagaimana sikap Paspampres kepada warga maupun awak media pada acara ini, justru peliputan itu dilarang. Rupanya \"hukum karma\" sedang berjalan. Kita teringat pada kasus-kasus penistaan beberapa pimpinan negara di dunia saat warga kecewa atas kepemimpinannya. Adalah wartawan Irak Muntazer Al Zaidi yang melempar sepatu kepada Presiden AS George W Buah saat konperensi pers, Damien Tarel menampar Presiden Perancis \"tukang bohong\" Emmanuel Macron dalam kerumunan, serta remaja \"Eggboy\" William Connolly yang melempar telur busuk kepada Senator Australia Fraser Anning. Kini Jokowi yang dilempar sandal dan air mineral oleh wanita Roida Boru Tampubolon itu menjadi cerita sendiri tentang ketidakpuasan warga atas rasa keadilan yang terusik. Bandung, 28 Agustus 2023.
𝗞𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗠𝗞 𝗔𝗻𝘄𝗮𝗿 𝗨𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗛arus 𝗠𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝘀𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗸𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁 𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗨𝗺𝘂𝗿 𝗖𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀-𝗖𝗮𝘄𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀
Melbourne, FNN - Mantan Wakil Menkumham Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. mengirimkan surat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Anwar Usman yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi atas uji materi batasan usia capres cawapres. Dalam rilis yang diterima FNN, Sabtu (26/07), setidaknya ada 7 point penting yang disampaikan Denny, antara lain: 1. Hari ini Minggu 27 Agustus 2023, saya selaku 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿 perseorangan secara resmi memasukkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Sdr. Anwar Usman, yang juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Laporan itu saya masukkan secara 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 di 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 Mahkamah Konstitusi RI. Besok Senin, laporan juga akan disampaikan secara langsung (𝘩𝘢𝘳𝘥𝘤𝘰𝘱𝘺) ke Mahkamah Konstitusi. Laporan lengkap. 5 (lima) halaman dengan ini saya lampirkan dalam rilis ini. 2. Adapun dugaan pelanggaran etika yang kami ajukan pada intinya adalah karena Ketua MK Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari tiga perkara uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, terkait pengujian konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres \"𝗕𝗲𝗿𝘂𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵 𝟰𝟬 (𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗽𝘂𝗹𝘂𝗵) 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻\". Ketiga perkara yang seharusnya Anwar Usman mengundurkan diri itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. 3. Padahal Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘀𝗶𝗽 𝗞𝗲𝘁𝗮𝗸𝗯𝗲𝗿𝗽𝗶𝗵𝗮𝗸𝗮𝗻, pada penerapan Butir 5 huruf b mengatur: \"Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙣𝙙𝙪𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙠𝙨𝙖𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙖𝙩𝙪 𝙥𝙚𝙧𝙠𝙖𝙧𝙖 apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: ... 𝘣. 𝙃𝙖𝙠𝙞𝙢 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙗𝙪𝙩 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙖𝙣𝙜𝙜𝙤𝙩𝙖 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖𝙞 𝙠𝙚𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥 𝙥𝙪𝙩𝙪𝙨𝙖𝙣\". 4. Bahwa karena tiga perkara itu berhubungan langsung dengan kepentingan keluarga Anwar Usman, dalam hal ini adalah kakak iparnya, yaitu Presiden Jokowi, dan anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam hal potensi dan peluang maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, maka seharusnya Anwar Usman mundur dari penanganan perkara-perkara tersebut. 5. Bahwa meskipun Gibran (dan Jokowi) bukanlah pemohon atau pihak terkait dalam perkara tersebut, namun sudah menjadi fakta politik bahwa banyak partai politik dan berbagai kalangan menunggu putusan MK terkait syarat umur capres dan cawapres tersebut, yang sekali lagi salah satunya berkaitan dengan peluang Gibran Rakabuming Raka berkompetisi pada Pilpres 2024. Serta, meskipun putusan MK bersifat 𝘦𝘳𝘨𝘢 𝘰𝘮𝘯𝘦𝘴, artinya berlaku untuk semua orang, namun 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗵𝗮𝗹 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀-𝗰𝗮𝘄𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀, 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗷𝘂 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗶𝗹𝗽𝗿𝗲𝘀, 𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂 𝗵𝗮𝗻𝘆𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗱𝗶𝗸𝗶𝘁 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴. 𝗙𝗮𝗸𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮, 𝘀𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗻𝗶 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗱𝗶𝗸𝗶𝘁 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗞 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁. 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮𝗻𝘆𝗮, 𝗔𝗻𝘄𝗮𝗿 𝗨𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗺𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗼𝗵𝗼𝗻𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝘆𝗮 𝘆𝗮𝗶𝘁𝘂 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 (𝗱𝗮𝗻 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶). 6. Karena perkara pengujian syarat umur tersebut sedang berlangsung, pemeriksaan etik dimohonkan harus segera dilakukan untuk menghadirkan kepastian hukum serta menjamin kehormatan, kewibawaan dan menjaga kemerdekaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. 7. Saya selaku Pelapor meminta agar Anwar Usman dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dan karenanya: diputuskan harus mundur dari perkara-perkara uji syarat umur capres-cawapres tersebut; atau diputuskan melakukan pelanggaran etika berat dan diberhentikan sebagai hakim konstitusi, atau minimal sebagai Ketua MK. Melbourne, 27 Agustus 2023 Salam Integritas, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘱𝘰𝘳
Udara Memburuk Rekayasa Untuk Jualan Mobil Listrik
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Di DKI Jakarta tiba tiba muncul berita bahwa kualitas udara memburuk bahkan terburuk di dunia versi situs pemantau polusi udara IQAir, dengan angka yang bervariasi. Bahwa Indeks kualitas udara untuk wilayah DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat, yakni berada di angka 168 dengan konsentrasi parameter PM 2.5. Alasan udara memburuk karena polusi udara terbesar di Jakarta dari kendaraan bermotor adalah sektor transportasi. Kalau itu alasannya bukankah itu alasan lama yang terus terjadi, tidak perlu diulang menjadi berita yang mengerikan. Tiba tiba muncul anjuran bernada bisnis bahwa warga Jakarta aware (peduli) terhadap kondisi kendaraannya, agar menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, diarahkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 agar pemilik kendaraan khususnya warga Jakarta segera beralih ke mobil listrik. Benar juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menekankan kepada masyarakat ibu kota pentingnya segera beralih ke kendaraan listrik, menyusul terus memburuknya polusi udara di Jakarta. Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah pada 13 September 2022 Masyarakat dalam kondisi panik terus dibawa ke alam imajinasi mobil listrik, mobil paling aman dari berdampak polusi. Tidak pernah diberi tahu, mobil listrik akan jadi masalah karena buat bikin listrik itu, produksi listrik perlu batu bara juga tuh buat menghasilkan listrik\" Sadar atau tidak tawaran bayangan kemewahan Jokowi dan LBP, itu proyek oligargi sesungguhnya hanya berorientasi bisnis tidak peduli dampak kesulitan dan rakyat hanya sebagai objek dagang bisnisnya para pejabat negara bersama para oligarki. PLN akan di mainkan karena sudah tersedia listrik, dia salurkan dengan cara memanipulasi kebutuhan publik seolah-olah itu buat rakyat, padahal sebetulnya buat mengurangi beban dia (PLN) untuk bayar utang. Maka Jokowi minta jajarannya lakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle sebagai kendaraan dinas operasional maupun kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menteri BUMN Erick Thohir juga langsung memberikan surat imbauan kepada jajarannya untuk mulai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan kerja. Proyek bisnis mobil listrik bisa terjadinya pemaksaan pembelian kendaraan listrik, yang harganya hampir dua kali harga kendaraan BBM. Berdasarkan ulasan yang pernah ditemuinya, bahwa siklus mobil listrik setidaknya hanya mampu bertahan sekitar 10 tahun. Bahkan 5 tahun kemudian akan ditandingi munculnya mobil hidrogen. \"Mobil listrik tetap merusak lingkungan. Karena sumber dari listrik itu di-charge melalui energi yang diproduksi oleh batu bara. Bahwa Indonesia tidak cocok menjadi target pasar untuk mobil listrik, terlebih Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia juga belum menguasai hadirnya teknologi kendaraan listrik meski disebut perakitannya berasal dari dalam negeri. Sebaiknya Jokowi lebih memfokuskan pertumbuhan ekonominya rakyat yang pemerintah justru selama ini tidak peduli dan mengabaikan. Sangat bergairah melayani bisnis para para pejabat negara yang telah bersenyawa dengan para oligargi . Jangan mempermainkan alasan terjadinya udara yang memburuk hanya menjadi permainan bisnis para pejabat negara bersama para bandit dan bandar ekonomi.*****
Kedaulatan NKRI dalam Ancaman Jebakan Utang
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Ancaman Kedaulatan NKRI Kerap kali kita dengar, narasi narasi NKRI harga mati. Pernyataan ini adalah wujud dari keinginan bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatannya diseluruh tumpah darah Indonesia. Dalam tinjauan geostrategi, sejak berabad abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian dunia. Tercatat Mongol sampai mengirimkan 5000 tentaranya untuk mengusai tanah Jawa (baca Indonesia), Aksi raja Singosari terhadap utusan, membuat raja Mongol Khubilai Khan murka sehingga mengirimkan jenderal perangnya yaitu Ike Mese, Shi Bi dan Gao Xing ke Singasari sekitar tahun 1292, Gao Xing adalah orang Tionghoa. Fakta tersebutkeinginan menunjukan sudah ada dari China dan sekitarnya untuk menaklukan atau menjajah Indonesia sejak berabad silam. Ada fakta sejarah menunjukan tentara dari China tersebut sempat menduduki sebagian wilayah Indonesia yaitu di Tuban saat transisi antara kehancuran kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia khususnya timur dan barat. Keinginan bangsa bangsa dunia tidak berubah dari dulu sampai sekarang, ingin mengusai apa yang terkandung di bumi Indonesia. Secara geografis Indonesia negara kepulauan dan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar benua. Meminjam teori sea power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia”, berdasarkan pernyataan tersebut dapat menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih makmur dan sejahtera dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Persoalanya adalah, mampukah Indonesia menguasai wilayah territorial dan jalur perhubungan laut di wilayahnya serta memanfaatkan secara optimal SDA yang terkandung didalamnya demi tujuan nasional Indonesia. Mengamati aspek geopolitik tersebut dan guna merespons dinamika politik global, diperlukan kejelian dan kecermatan bangsa Indonesia dalam menganalisi peluang kendala yang ditimbulkan dari keunggulan aspek geografis tersebut. Kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan diberbagai forum, termasuk diforum global dengan negara manapun dan tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan Oligarki yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan bagi kelompoknya sendiri. Dengan berpedoman pada tujuan nasional tersebut maka menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan Makmur sejahtera buka lagi sekedar cita cita, tapi dapat diwujudkan. Keinginan bangsa bangsa dunia menjajah Indonesia sampai kapanpun selalu ada, namun kecenderunganya bukan pendudukan atas wilayah seperti penjajahan dahulu. Mereka akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik melalui oligarki yang berkuasa di Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dinamika politik global yang paling menonjol akhir akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara barat dan timur yaitu yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik dimana Indonesia berada dalam kawasan tersebut. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China adalah dua negara adidaya yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara yang penting bagi kedua negara dan Asia Tenggara, dan keduanya akan berusaha untuk memenangkan dukungan Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China kembali telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan China akhir akhir ini semakin meningkat. Namun hubungan dengan China tersebut punya masalah besar yang tidak bisa dianggap remeh dan menyangkut kedaulatan bagi Indonesia yaitu : Ekspansiisme China. China dapat dianggap telah melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan yang strategis bagi Indonesia. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line yang berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Klaim sepihak China ini mengancam kedaulatan Indonesia, itulah masalah besar China dengan Indonesia yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Utang Indonesia Ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI juga dapat terjadi hutang negara yang semakin besar bila tidak mampu dibayar oleh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan \"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM (sumber daya manuasia) berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman,\" ujar Sri Mulyani dalam acara virtual pada Januari 2022 lalu. Kenyataan yang tersaji, korupsi meningkat dan yang lebih menyedihkan lagi kisruh transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 349 triliun belum jua terselesaikan dengan tegas dan jelas. Kemudian ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, menjelaskan soal temuan pencucian uang Rp 189 triliun oleh PPATK. Temuan temuan ini sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena terkait dengan bea cukai dan pajak. Dari fakta ini menunjukan belanjanya tidak bagus, SDMnya tidak bagus, dan tentu saja berdampak pada hasil infrastrukturnya contoh Kerita Api Cepat China juga tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan. Lalu bagimana kemapuan bayar Indonesia terhadap hutang hutangnya terutama kepada China? Dengan kondisi tersebut masih oprimiskah Indonesia mampu membayar utang hutangnya? Bila Indonesia tidak mampu membayar utang hutangnya, maka bukan hal yang mustahil akan terjerumus dalam utang seperti halnya dengan Sri Langka, Uganda, Maladewa dan Kenya yang gagal dalam membayar utangnya sehingga mengancam kedaulatan negara. HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun di IKN. Pemerintah saat ini, yang begitu berambisi membangun IKN sehingga guna mendapatkan pemodal mengeluarkan aturan HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun pada wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara. Di tengah silang pendapat tentang pemberian HGU dan HGB yang begitu panjang merupakan pelanggaran konstitusi dan kelonggaran dalam masuknya TKA ke Indonesia adalah keberanian pemerintah dalam mempertaruh kedaulatan negara diwilayah Ibu Kota Negara. Klaim sepihak China, utang yang menumpuk, kebocoran keuangan negara dan korupsi yang gila- gilaan, serta proyek proyek mercusuar termasuk IKN benar benar akan menggerus keuangan negara, semua itu disebabkan terutama SDMnya tidak bagus. Aparat yang mengurus negara sibuk dengan kelompoknya sendiri. Negeri ini tidak sedang baik baik saja, pemerintahan Jokowi telah gagal membawa negeri ini menjadi damai sejahtera adil dan makmur. Mempertahankan Kedaulatan Mewujudkan Tujuan Nasional Kemungkinan Indonesia tidak mampu membayar hutang tampaknya sudah terbaca oleh China. Melalui hutang hutang Indonesia dan hegemoni China yang semakin kuat di Pasifik khusunya di Asia Tenggara dalam hal ini Indonesia, China akan semakin kuat memainkan perannya pada oligarkinya. Disisi lain China sudah mengincar wilayah kita, bila dipandang dari sudut geopolitik sangat strategis dan mempunyai nilai economy yang sangat tinggi. Wilayah itu padat dengan perhubungan laut Internasional dan kaya dengan sumber ekomomi yang ada dilaut dan didasar laut. Wilayah itu adalah Perairan Natuna atau Laut China Selatan yang masuk dalam ZEEI atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Incaran China pada wilayah Indonesia yang dikenal dengan Nine Dash Line atau 9 titik putus putus adalah klaim sepihak yg mengokupasi wilayah Indonesia yang telah diakui oleh hukum Internasional. Menghadapi ancaman China di Laut China Selatan atau kepulauan Natuna, hutang Indonesia kepada China dan HGB/HGU dapat dijadikan bargaining power atau kekuatan tawar China guna mendapatkan wilayah yang telah diincarnya yaitu di Kepulauan Natuna. Guna menangkal upaya China tersebut dan dalam rangka mewujukan Indonesia yang lebih adil Makmur dan sejahtera sesuai tujuan nasional, maka bangsa Indonesia perlu melakukan hal hal sebagai berikut : Pemilu 2024 menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Diperlukan pemimpin yang berkarakter yang mampu mengendalikan oligariki dan tidak dikendalikan oligarki. Secara konsekuen melakukan politik luar negeri yang bebas aktif. Keluar dari hegemoni China dengan menjaga jarak hubungan persahabatan dengan China sampai pihak China mengakui kedaulatan Indonesia yang diklaimnya di Laut China Selatan. Meningkatkan hubungan luar negeri khususnya dengan Amerika guna menimbukan perimbangan kekuatan dikawasan Indo Pasifik. Tetap Waspada pada bahaya laten PKI. Menegakkan hukum dan kedaulatan di mana saja terutama di laut. (*)
Larangan Ekspor Nikel Ala Indonesia Bahayakan Perdagangan Dunia dan Keamanan Negara
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN SBY sudah meletakkan dasar-dasar hilirisasi pertambangan sejak 2009, tertuang di dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya Pasal 102, 103 dan 104. UU Minerba ini menjadi acuan pemerintahan Jokowi untuk menjalankan program hilirisasi nikel dan bauxite. Manfaat hilirisasi bagi ekonomi sangat jelas, seperti juga dijelaskan di dalam UU Minerba. Penjelasan Pasal 103 ayat (1) berbunyi: Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, hilirisasi wajib didukung. Dan tidak ada masyarakat yang menentang hilirisasi. Ini harus benar-benar dipahami khususnya oleh pemerintah dan para pendukung atau buzzer-nya. Sekali lagi, tidak ada yang menentang hilirisasi. Tetapi, hilirisasi (nikel) yang merugikan negara, hilirisasi yang hanya menguntung investor (swasta maupun asing) dan merugikan negara, wajib ditentang keras. Untuk mendukung program hilirisasi smelter nikel, pemerintahan Jokowi memberlakukan larangan ekspor bijih nikel, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 11 Tahun 2019. Larangan ekspor seperti diatur dalam Permen ESDM tersebut kemudian digugat oleh Uni Eropa dengan tuduhan melanggar peraturan WTO Pasal XI.1, tentang larangan yang bersifat kuantitatif (Quantitative Restriction). Peraturan WTO Pasal XI.1 mengatakan “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.” Artinya, peraturan WTO menyatakan, setiap negara tidak boleh memberlakukan larangan atau batasan ekspor-impor berdasarkan kuantitas (Quantitative Restrictions). Pembatasan ekspor-impor hanya boleh dilakukan melalui pungutan bea, pajak atau pungutan lainnya. Permen ESDM No 11 Tahun 2019 yang memberlakukan larangan ekspor bijih nikel “Quantitative Restrictions” kemudian terbukti melanggar peraturan WTO tersebut. Beberapa ketentuan pengecualian yang dijadikan alasan tidak dapat diterima. Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7314 Putusan WTO diambil oleh sebuah Panel yang terdiri dari 15 negara “pihak ketiga” (independen), yaitu Brasil, Canada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Türkiye, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. Di lain sisi, Indonesia sebagai anggota WTO sudah mengakui dan meratifikasi peraturan WTO, melalui UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena itu, Indonesia terikat dan harus patuh pada peraturan dan putusan WTO di atas. Tentu saja Indonesia bisa mengajukan banding (untuk mengulur waktu eksekusi putusan). Atau, Indonesia juga bisa memilih keluar dari WTO kalau merasa peraturan WTO tidak adil dan tidak ingin mengikutinya. Meskipun putusan WTO diambil oleh Panel 15 negara sebagai “pihak ketiga” independen, di luar Uni Eropa. Rezim Jokowi seharusnya mengikuti aturan main WTO, dengan mengubah larangan ekspor berdasarkan “Quantitative Restrictions” menjadi pungutan ekspor (bea, pajak atau pungutan lainnya), seperti yang sudah dijalankan selama ini di sektor minyak sawit atau batubara. Karena, dampak pungutan ekspor (bea, pajak atau pungutan lainnya) sama seperti larangan ekspor. Tarif dan pajak ekspor akan membuat harga bijih nikel Indonesia di pasar internasional tidak kompetitif (kemahalan), membuat permintaan ekspor bijih nikel asal Indonesia anjlok hingga nihil. Karena tidak laku di pasar internasional akibat kemahalan, maka supply bijih nikel domestik akan berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan smelter dalam negeri. Artinya, tujuan hilirisasi smelter nikel tercapai. Tetapi, kenapa Jokowi tidak melakukannya? Kenapa Jokowi nekat melanggar aturan WTO? Apa untungnya dan untuk siapa kenekatan Jokowi? Yang jelas, larangan ekspor dengan cara Quantitative Restrictions sangat menguntungkan perusahaan smelter yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan China. Karena, penambang bijih nikel tidak ada pilihan lain kecuali menjual produknya kepada satu perusahaan smelter (di satu daerah tertentu). Sehingga terjadi pasar monopsony (pembeli tunggal di satu daerah). Artinya, harga didikte oleh pembeli (smelter). Tidak heran kalau harga bijih nikel anjlok. Apakah Jokowi mengerti bahwa kebijakan larangan ekspor melanggar aturan WTO, menguntungkan perusahaan smelter dan merugikan penambang nikel? Atau Jokowi memang tidak mengerti semua itu, dan menjadi korban ketidakmengertiannya, dan dibohongi para menterinya? Atau semua itu merupakan perintah Jokowi? Jokowi membalas kekalahan di WTO dengan pernyataan “heroik”, tidak ada pihak yang bisa menghalangi hilirisasi nikel Indonesia. Pernyataan ini sangat bahaya, tidak tepat diucapkan oleh seorang presiden. Siapa yang membisiki Jokowi memberi pernyataan seperti itu. Pernyataan Jokowi tersebut memicu pendapat di masyarakat seolah-olah ada kekuatan asing yang ingin menghambat hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia, dan juga China. Terkesan pernyataan tersebut mengandung “ujaran kebencian”, di mana penggugat dan WTO diposisikan mau menghambat hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia. Padahal di dalam Panel WTO ada China. Faktanya, Indonesia sendiri yang melanggar peraturan WTO Pasal XI.1 tentang larangan ekspor “Quantitative Restrictions”, sesuai keputusan sidang Panel 15 negara. Apakah berarti panel 15 negara tersebut yang mau menghalangi hilirisasi Indonesia, dan menghalangi kemajuan ekonomi Indonesia? Larangan ekspor seperti yang dilakukan Indonesia bisa membahayakan perdagangan dunia dan keamanan negara, karena bisa memicu perang larangan ekspor. Kalau setiap negara bisa melarang ekspor (export ban) maka dunia pasti akan chaos. Nanti akan ada negara yang melarang ekspor beras, gandum, obat-obatan, minyak bumi, BBM, dan seterusnya. Larangan ekspor dalam kondisi tertentu diperkenankan, antara lain untuk mengatasi risiko kekurangan produk penting. Seperti India atau Vietnam yang menyatakan akan melarang ekspor beras untuk sementara waktu karena khawatir el nino menyebabkan gagal panen. Semoga rakyat Indonesia tidak menjadi korban drama larangan ekspor bijih nikel dan pembelaan Jokowi kepada perusahaan smelter asing. Nantikan episode selanjutnya, 1 September yang akan datang. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-launches-consultation-use-enforcement-regulation-indonesian-nickel-export-restrictions-2023-07-07_en --- 000 ---
Puan Merasa PDIP Dikhianati Partai Pendukung Pemerintah
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, Puan Maharani merasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikhianati partai-partai politik pendukung pemerintahan Jokowi jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. “Frasa pengkhianatan itu bisa dibaca secara politik dalam pidato Puan saat apel siaga pemenangan PDIP dalam Pemilu 2024 di Semarang. Puan mengatakan ada perlawanan besar, kawan jadi lawan (politik),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (27/8). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani menyebutkan, ada tantangan besar menuju Pilpres 2024 yang dihadapi partainya. \"Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan (politik), banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah,\" jelas Puan saat menghadiri acara Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/8). Menurut Selamat Ginting, PDIP kini merasa ditinggalkan sendirian oleh partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Terutama setelah Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) batal bergabung dalam koalisi bersama PDIP. Kedua partai tersebut bergabung dengan koalisi bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Poros Prabowo ini menjadi lebih dominan daripada koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo yang juga mendukung pemerintahan Jokowi. “Saya menduga pidato Puan menyindir koalisi partai yang bergabung mendukung Prabowo dari Partai Gerindra. Batalnya Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama PDIP, serta ancaman PPP untuk tinggalkan koalisi bersama PDIP. Itulah yang dimaksud kawan jadi lawan politik. Sama saja PDIP merasa dikhianati,” ujar Ginting. Ambivalensi Jokowi Dikemukakan, dengan komposisi berdasarkan jumlah suara hasil pemilu 2019, maka poros pendukung Prabowo yang terdiri dari Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar mencapai sekitar 41,50 persen (265 kursi). Sementara poros pendukung Ganjar yang terdiri dari PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya sebesar 23,85 persen (147 kursi). “Dengan komposisi itu, maka jangan salahkan jika publik menerjemahkan poros Prabowo sebagai representasi politik pro-status quo pendukung pemerintahan Jokowi. Sementara poros pendukung Ganjar justru tidak diasosiasikan seperti itu,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Hal ini, lanjut Ginting, antara lain akibat ambivalensi perilaku politik Jokowi terhadap Prabowo maupun Ganjar. Ibaratnya Jokowi menaruh telur di dua keranjang dengan komposisi dua pertiga untuk Prabowo dan sepertiga untuk Ganjar. Politik dua muka ini dibaca secara politik untuk mengamankan diri dan keluarganya kelak setelah Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. “Instrumen politiknya bisa dilihat bukan hanya karena empat partai koalisi pemerintah yang mendukung Prabowo. Di sisi lain, relawan garis keras pendukung Jokowi juga berbalik arah dari semula mendukung Ganjar, kini mendukung Prabowo. Bahkan ketua umum relawan Projo Budi Arie Setiadi diberikan tempat istimewa sebagai Menkominfo,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Lemahnya Soliditas Ginting mengemukakan lemahnya soliditas di dalam tubuh PDIP menjadi salah satu faktor konflik politik di kandang banteng. Pada 2022 muncul istilah dewan kolonel yang mendukung Puan Maharani melawan dewan kopral yang mendukung Ganjar Pranowo. Dewan kolonel yang dicetuskan Johan Budi, dipimpin oleh Trimedya Panjaitan. Diisi oleh para anggota DPR dari PDIP yang mewakili 11 komisi dan disetujui Puan Maharani. “Dewan kolonel menolak Ganjar, karena dianggap tidak layak naik kelas dari Gubernur Jawa Tengah menjadi Presiden RI. Belakangan dewan kopral yang dipimpin Immanuel Ebenezer justru membelot tidak lagi mendukung Ganjar, mereka malah mendukung Prabowo,” ungkap Ginting. Selain itu, lanjut Ginting, penetrasi politik penolakan terhadap Ganjar juga semakin dalam terjadi di kandang banteng. Antara lain dari kader senior Effendi Simbolon yang menyatakan dukungan secara implisit terhadap Prabowo. Begitu juga dengan Budiman Sujatmiko, secara eksplisit mendukung Prabowo. Efeknya, Budiman dipecat dari PDIP. Terakhir Rifqinizamy Karsayuda mengundurkan diri dari statusnya sebagai kader dan anggota DPR RI dari PDIP pada Kamis (24/8). “Faktor Jokowi efek membuat PDIP didera gempa politik dengan skala richter yang mengguncang kandang banteng. Apel di Semarang yang dipimpin Puan bagaikan orang nervous (grogi) politik dan mengharapkan Jokowi lebih berpihak kepada Ganjar daripada kepada Prabowo,” tutup Ginting. (*)
The Cornerstone and The Game Changer of Indonesian Politics
Oleh Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI Megawati Menolak Tiga Periode Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak diragukan lagi adalah sosok yang berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi. Dengan kekuatan suara terbanyak yang diperoleh PDIP dalam pemilu legislatif 2019, partai ini menjadi pilar utama yang menopang pemerintahan. Dukungan Megawati kepada Jokowi telah menempatkan PDIP sebagai kekuatan politik utama di Indonesia, terutama dalam dua periode kepresidenan Jokowi. Namun, Megawati membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan menolak gagasan pemberian tiga periode kepresidenan untuk Jokowi. Ini adalah sebuah gestur yang menunjukkan bahwa, meskipun berada di belakang kekuasaan, Megawati memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan sistem check and balance. Dengan demikian, dia telah membawa angin segar dalam politik yang sering kali diwarnai oleh kepentingan sempit. Surya Paloh Mematahkan Skenario Oligarki Di sisi lain, Surya Paloh, pemimpin Partai Nasional Demokrat (NasDem), mengejutkan banyak pihak dengan membentuk koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Koalisi ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai sebuah manuver politik yang cermat dan mengejutkan. Kedua partai oposisi itu dirancang agar tidak dapat mengikuti pilpres karena jumlah suaranya masih dibawah presidential threshold. Skenario yang tidak memungkinkan oposisi mengajukan calon tersebut, menurut Gatot Nurmantyo, adalah pelanggaran berat atas demokrasi. Dengan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Surya Paloh menegakkan demokrasi sekaligus memutus mata rantai kecenderungan oligarkis dalam politik Indonesia. Koalisi ini tidak hanya mengubah peta politik tetapi juga meruntuhkan narasi bahwa presiden selalu harus \"dari kita lagi,\" sebuah mentalitas yang seringkali membatasi pilihan politik dan mengurangi kualitas demokrasi. Manuver Surya Paloh ini sebenarnya cukup berisiko. NasDem adalah partai pendukung pemerintah, dan koalisi dengan partai oposisi bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan atau paling tidak sebagai sebuah ambiguitas politik. Namun, Surya Paloh tampaknya memahami bahwa dalam permainan politik, kadang risiko harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih besar: yaitu perbaikan sistem demokrasi itu sendiri. Dua Strategi Satu Tujuan: Demokrasi yang Lebih Baik Meskipun berbeda dalam pendekatan dan metodenya, baik Megawati maupun Surya Paloh menunjukkan bahwa politik tidak selalu tentang kekuasaan semata. Ada ruang untuk prinsip, etika, dan bahkan idealisme dalam labirin kekuasaan yang kompleks. Megawati menunjukkan bahwa dukungan yang konsisten kepada pemerintah tidak berarti harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan menolak gagasan tiga periode, ia menunjukkan komitmennya pada demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dengan sikapnya ini dapat dibilang Megawati adalah Batu Penjuru Politik Indonesia. Sementara itu, Surya Paloh, melalui koalisinya yang tak terduga, menunjukkan bahwa politik bisa lebih dinamis dan tidak harus selalu mengikuti skenario yang sudah ditentukan oleh oligarki politik. Manuvernya menunjukkan bahwa ada cara untuk memperbaiki sistem dari dalam, meski itu berarti harus mengambil risiko. Surya Paloh tidak pelak adalah Game Changer Politik Indonesia. Manuver Jokowi Setelah merasa ditinggalkan oleh Megawati dan Surya Paloh, Jokowi meletakkan semua telurnya di keranjang Prabowo. Ia menggiring PAN, Golkar dan relawan-relawannya untuk mendukung Prabowo. Sekarang ia sedang meyakinkan para taipan mengapa ia meninggalkan PDI Perjuangan dan memilih Prabowo. Jokowi mengatakan bahwa ia membutuhkan kontrol pada pemerintahan yang akan datang. Hal itu tidak ia dapatkan dari PDI Perjuangan, namun ia mendapatkannya dari Prabowo yang menjanjikan kepada dirinya kedudukan Ketua Umum Partai Gerindra. Kepada oligarki Jokowi menjanjikan bahwa pada akhirnya PDI Perjuangan akan bergabung juga. Sehingga tercipta situasi head to head (dua paslon) dalam pilpres 2024, seperti yang diinginkan oleh oligarki. Kesimpulan Dalam politik yang penuh dengan kalkulasi dan manuver, keputusan Megawati dan Surya Paloh membawa angin segar dan menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk demokrasi di Indonesia. Mereka mungkin berada di dua kutub yang berbeda dalam peta politik, tetapi keduanya telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana memadukan kekuasaan dan prinsip dalam sebuah pemerintahan. Namun apa yang sebenarnya terjadi baru dapat dipastikan pada hari pendaftaran bacapres bulan Oktober nanti. Sikap-sikap telah dinyatakan, tetapi dalam politik Indonesia yang sangat cair, apapun masih bisa terjadi. Terakhir, semua ditentukan oleh pemiih yang berdaulat. Mereka adalah penentu akhir dari pergulatan politik yang diperkirakan akan semakin intense pada bulan-bulan mendatang. Siapa presiden terpilih nanti akan menentukan Indonesia berpuluh tahun kemudian. (*)
POPULER
