ALL CATEGORY
Aksi Solidaritas Masyarakat Sunda Mendukung Bangsa Melayu Rempang
Bandung, FNN | Gedung Sate Bandung (26/9) dipenuhi masyarakat tatar Sunda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri perwakilan para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, jawara, dan barisan emak-emak Kita Bandung. Sebagian berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan dari Cirebon. Aksi mereka berawal dari halaman Gedung Sate yang dikenal di sebagai pusat pemerintahan Povinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki/ longmarch sepanjang 5 km menuju gedung Merdeka, gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung. Tampak Polda Jabar mengawal secara simpatik dan baik, para polisi muda berjalan berdampingan bersama para demonstran. Patut dicontoh. Mereka mengawal para pengunjuk rasa menyampaikan opini mereka secara baik sesuai dengan UU. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya tertulis di spanduk : “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China” Para pengunjuk rasa juga diperkenankan mengaso di depan mall Bandung Indah Plaza, yang dimanfaatkan untuk orasi oleh korlap. Lalu lintas tidak terganggu. Jalanan tidak ditutup. Dari pihak pengunjuk rasa hadir para ulama yang di koordinir oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim , Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo. Di depan Gedung Merdeka sudah menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal. Para pengunjuk rasa setibanya di Gedung Merdeka melakukan shalat Ashar berjamaah di depan Gedung Merdeka. Kerjasama Polisi dengan pengunjuk rasa patut diapresiasi. Jalan Asia Afrika tidak ditutup. Lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Para pelintas malah bisa menyaksikan adanya unjuk rasa, dan orasi yang disampaikan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar , Halo-halo Bandung. Secara bergantian para orator yang terdiri dari purnawirawan, ulama, aktivis, emak-emak yang berasal dari beberapa daerah yang intinya mereka menyampaikan bahwa, konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Tindakan sewenang-wenang Rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan “sangat terharu dan terimakasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang”. Acara aksi ditutup dengan pembacaan Pernyataan yang dibacakan oleh Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat didampingi para tokoh. Lengkapnya Pernyataan sebagai berikut ; Kami para Ulama, Purnawirawan, Akademisi, Aktivis, Mahasiswa, Santri, Pemuda/ Remaja Masjid, Buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap; 1. Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia, banyak kebijakannya yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia, untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi 2. Menolak Invasi berkedok Investasi yang berbaju Proyek Srategis Nasional yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa adanya kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan. 3. Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama dipulau Rempang sebagai penjaga pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura. 4. Menolak PT MEG yang pernah diperiksa korupsi 3,6 Triliun (yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya), serta meminta agar izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak. (*)
Pilpres dan Warna-Warni Kaum Nahdliyin
Oleh Agus Wahid | Analis dari Center for Public Policy Studies - INDONESIA DIPEREBUTKAN dengan beragam cara. Itulah topografi sosial basis massa Nahdliyyin. Kian agresif perebutan itu saat kian dekat kontestasi politik pemilihan presiden (pilpres). Sebuah catatan politik sejak diberlakukan pilpres secara langsung. Dapat dimaklumi. Basis massa Nahdliyyin menjadi faktor pertimbangan penting. Secara kalkulatif, pendulangan suara basis Nahdliyyin berpotensi besar untuk mengantarkan kandidat sebagai pemenang. Yang perlu kita arsir, apakah basis massa Nahdliyyin yang cukup besar itu selalu solid atau utuh secara kuantitatif? Tidak. Fakta sosiologis menunjukkan, pada pilpres 2004, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi (HM) kalah, padahal alm. HM saat itu Ketua PBNU. Faktornya – di satu sisi – basis NU terpecah: ada yang tetap setiap dengan NU dan pilih pasangan PDIP-NU. Di sisi lain, pilih pasamgan Wiranto – Sholahudin Wahid (adik Gus Dur). Dalam hal ini, sebagian basis massa NU lebih melihat adik kandung Gus Dur. Trah Hasyim Asy`ari – di mata Nahdliyyin – tetap dinilai lebih unggul dibanding HM, meski tak diragukan sebagai tokoh NU. Keterbalahan basis massa Nahdliyyin – secara politik – menentukan hasil akhir yang tak diharapkan: kalah. Panorama keterbelahan basis massa Nahdliyyin – dalam perjalanan politik nasional – menjadi warna khas. Saat kontestasi pilpres 2014 dan 2019, basis massa Nahdliyyin tergolong solid. Fungsionaris NU di bawah Said Agil Siraj dan PKB di bawah kendali penuh Muhaimin Iskandar menyatu sikap dan pandangan politiknya: pro Jokowi, meski – untuk periode kedua – Ma`ruf Amin sebagai unsur NU yang ditampilkan sebagai wapres. Apakah soliditas Nahdliyyin bisa dijadikan barometer untuk pilpes 2024? No. Meski dalam pilpres 2024 ini kader PKB sekaligus NU ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies, namum topografi keterbelahan Nahdliyyin tak bisa dipandang sebelah mata. Di lapangan, kita saksikan, diametralitas fungsionaris NU versus PKB. Terlepas adanya anasir rivalitas berlandaskan kepentingan politik, NU di bawah komando Yahya Staquf menegaskan sikap politiknya: jangan bawa nama NU dalam panggung politik praktis. Arahnya dapat dibaca lebih jauh. Yaitu, menghimbau bahkan menyuruh agar keluarga besar Nahdliyyin tidak harus memilih pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebuah himbauan atau suruhan yang praktis membuyarkan ekspektasi Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sebab, landasan kalkulasi politiknya jelas: menggandeng Cak Imin untuk mendulang suara Nahdliyyin di Jawa Timur khususnya, dan Jawa Tengah bahkan daerah-daerah lainnya pada umumnya yang punya basis massa Nahdliyyin. Mengapa ekspektasi itu terbuyarkan? Kita tak bisa memandang sebelah mata. Sikap politik PBNU punya resonansi cukup kuat. Di level struktural, terdapat sejumlah mantan politisi yang duduk sebagai fungsionaris, yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur khususnya dan ia berseberangan dengan Cak Imin. Dalam kaitan keberseberangan itu pula, faktor Yenny Wahid juga tak bisa dipandang sebalah mata. Sebagai puteri Gus Dur yang dikecewakan Cak Imin, dia berpotensi besar mengerahkan pengaruhnya untuk tidak memilih Cak Imin. Itu berarti tidak memilih pasangannya: Anies, meski Yenny sendiri respek dan kagum terhadap kapabilitas Anies. Dan satu lagi elemen Nahdliyyin yang super pragmatis sikap politiknya. Elemen ini tidak terlalu terikat dengan fungsonaris PBNU. Juga, tak peduli dengan trah Gus Dur. Kelompok ini justru sangat suka mengkapitalisasi basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh terhadap para kyainya. Dalam kaitan inilah para “kyai” eksploitator ini mengedepan irama politik “monggo, selamat datang, welcome, marhaban” kepada kandidat manapun. Yang terpenting siap memenuhi politik “wani piro”. Sikap dan tindakan politik transaksional – inilah yang kita saksikan pada panorama sejumlah pesantren di bawah asuhan sang kyai atau ajengan yang menunjukkan dukungan kepada capres-capres yang sudah jelas reputasi minusnya. Tak mampukah mencermati reputasi minus itu? Pasti mampu. Tapi, mengapa harus memberlakukan politik wani piro? Inilah problem kultural yang mandarah-daging puluhan tahun silam. Bagi mereka, peringatan Allah melalui hadits qudsinya dipandang sepi. “Allah melaknat penyogok dan penerima sogok” tidak dipandang sebagai ancaman serius. Persoalannya bukan sebatas penerimaan sogokan (risywah), tapi implikasi politiknya. Basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh ini – secara kultural –cenderung mengikuti sikap politik sang kyai penerima risywah itu. Inilah malapetakanya. Kuam Nahdliyyin yang bertipe sendiko dawuh ini akan memberi andil terhadap kondisi nasional yang sudah di ambang kehancuran ini. Haruskah dipersalahkan andil kaum Nahdliyyin tipe sendiko dawuh ini? Tidak bijak menyalahkannya. Namun, tidak bijak juga membenarkan sikap dan tindakan para pengasuh pesantren yang – dalam perspektif agama lebih dikenal dengan ulama su` – suka mengkapitalisasi kesendiko-dawuhan kaum Nahdliyyin itu. Sebagai ilustrasi komparatif, basis massa manapun yang tak punya sikap dan pendirian bagai buih. Ke mana angin kencang menghembus, gumpalan buih akan bergerak sesuai hembusan kuat itu. Jika hembusannya ke arah kebenaran dan keselamatan, akan terjadi perbaikan. Jika sebaliknya, maka kehancuran yang bakal terjadi. Dalam hal ini penghembus menjadi faktor determinan penghancuran. Karenanya, jika sang kyai penerima risywah tetap menghimbau bahkan menunjukkan dukungan politiknya kepada kandidat yang jelas-jelas tidak capable dan bermasalah secara integritas apalagi moralitas, sesungguhnya dia telah berandil besar dalam menciptakan kehancuran bangsa dan negeri ini. Inilah implikasi risywah bagi segolongan kyai atau ulama pragmatis, yang hubb ad-dunya, yang tak lagi takut dengan ancaman laknat Allah. Juga, tak peduli dengan nasib suatu kaum (bangsa) yang mengalami destruksi total. Ia atau mereka lebih enjoy menjadi sekutu calon pemimpin perusak di muka bumi yang memang menjadi pion oligarki. Itulah faksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin yang mengundang tanya bagaimana prospectus Cak Imin sebagai faktor pendulang suara pada basis massa Nahdliyyin, baik di Jawa Timur ataupun daerah-daerah lainnya. Namun demikian, kita tak boleh menutup mata, masih cukup banyak juga para elitis Nahdliyyin yang masih sehat cara berpikir dan sikap politiknya yang penuh nurani. Barisan ulama husn akan menjadi garda terdepan dalam menghadang gerakan ulama su` yang sangat pragmatis itu. Meski potensi pendulangan tidak bisa diharapkan penuh seperti masa pilpres 2019, namun angka 50% masih bisa dijaga. Hadirnya sosok ulama seperti KH. Abdurahman al-Kautsar yang didaulat sebagai Ketua Nasional Barisan Pemenangan NU akan menumbuhkan kesadaran sinergisitas antar internal Nahdliyyin, baik di lapisan elitis ataupun grassroot. Sisi lain, pengaruh besar Pesantren Serang (Jawa Timur) – meski KH. Maimun Zubeir telah tiada – masih bisa diharapkan untuk menepis pengaruh keluarga Yahya Staquf yang kemungkinan dapat back up sosio-politik KH. Mustofa Bisri selaku pamannya. Sekedar catatan, pengaruh Pesantren Serang di Jawa Timur khususnya masih sangat powerful. Dan pengasuh Pesantren Serang, wabil khusush, ust. Najih bin Maimun Zubeir dan Gus Yasin (Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mengundurkan diri), juga putera Maimun Zubeir – di satu sisi – memang sudah respek terhadap Anies. Di sisi lain, jatidirinya sebagai Nahdliyyin. Kedua elit Nahdliyyin ini juga akan menjadi acuan atau kiblat kaum Nahdliyyin di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Akhir kata, basis massa Nahdliyyin memang terbelah karena faksi dan friksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin. Tapi, inilah uji daya magnet Cak Imin untuk membuktikan pengaruhnya, terutama pada basis massa Nahdliyyin itu. Bagi Cak Imin, saat ini adalah pertarungan harga diri sekaligus mempertahankan sikap demi ambisinya. Kita tahu, sejak pilpres 2014, Cak Imin mengincar posisi capres, minimal cawapres. Dan baru kali ini (pilpres 2024), keinginan politiknya terpenuh, meski kini masih berstatus sebagai cawapres. Atas nama pemenuhan ambisi politiknya, Cak Imin juga ditantang untuk membuktikan dirinya tak akan luntur oleh rayuan tendensius dari kalangan oligarki. Trilyunan rupiah yang mungkin saja diiming-imingi oligarki haruslah dihempaskan karena kesempatan menjadi cawapres tak akan datang dua kali. Now or never itulah posisi politik yang harus disadari Cak Imin dalam mempersandingkan diri sebagai cawapres. Dan keistiqamahan Cak Imim harus dilihat sebagai tekad memperbaiki nasib bangsa dan negara yang kini sudah morat-marit. Bangkitlah tekadnya untuk negeri. Insya Allah kepentingan pribadi menyertainya dan itu sah-sah saja. Yang jauh lebih esensial, kehadirannya akan memberikan rahmatan lil-`alamin di negeri ini dan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Subhanallah. Jakarta, 27 September 2023.
Kaesang Ketum PSI, Terjadi Gempa Lokal di Jalan Teuku Umar?
Jakarta, FNN – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa ketua DPP PDIP Megawati marah besar dengan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto juga membantah ada pertemuan resmi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/9/23) yang membahas atau merespons masalah tersebut. “Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim mawar,” kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin (25/9/23). Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, media sosial menyebar pesan berantai yang menyebutkan seseorang yang kemudian dikaitkan dengan Megawati, marah besar karena Kaesang memutuskan menjadi kader PSI. Padahal, selama ini ada aturan tegas di internal PDIP bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda pilihan politik. Sangsinya cukup tegas, yaitu kader yang bersangkutan akan diberhentikan karena melanggar AD/ART. Pesan yang beredar di media sosial itu memang tidak menyebut langsung nama Kaesang maupun nama Megawati. Nama Kaesang disebut sebagai Mawar Bandel, sedangkan nama “Ayang Bebeb” dikaitkan dengan nama Megawati. Mereka mengaitkan nama Ayang Bebeb dengan nama Megawati karena setting peristiwanya sama. Dikabarkan bahwa karena ulah Mawar Bandel maka Ayang Bebeb marah besar kepada petugas partai. Apalagi petugas partai yang mereka usung sebagai capres itu elektabilitasnya terus anjlok dan membuat para bohir kabur. Semula kabar tersebut itu hanya beredar dalam bentuk screenshot (beredar di media sosial dan di WhatsApp Group), namun tidak lama kemudian muncul dalam bentuk video dengan durasi lumayan panjang (2 menit 19 Detik). Sepertinya video dibuat oleh sebuah akun anonim yang diberi nama opposite 6890 dengan judul lanjutan kisah si Mawar Bandel di negeri Wakanda. Akun ini adalah sebuah akun perlawanan. Mereka dengan jelas menyebut, “Inilah bentuk perlawanan kami”. Video itu dimulai dengan keputusan si Mawar Bandel terjun ke dunia politik. Dia merasa sudah mantap masuk ke dunia politik meskipun belum punya pengalaman. Di sini ada juga suara dialog si Mawar Bandel dengan orang yang lebih tua, suara yang satu mirip suara Jokowi dan satunya lagi mirip Kaesang. Kalau melihat videonya, tampaknya diambil dari akun resmi PSI ketika dia mengunggah bocoran rencana Kaesang masuk PSI. Setelah itu, akun opposite 6890 membuat visual yang naskahnya seperti yang disebut tadi yang sebelumnya sudah beredar di media sosial. Video diakhiri dengan pertanyaan bagaimana nasib copras capres petugas partai? Bijak catur siapa yang akan menang? Teuku Umar atau Raja Solo? “Meski tidak menyebut nama langsung, namun siapa pun yang menonton video itu dan mengikuti perkembangan politik nasional, terutama terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, pasti paham siapa nama-nama yang dimaksud,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (26/9/23). Video mawar itu diunggah oleh akun PSI pada Kamis (21/9). Para petinggi PSI secara bercanda, hanya tertawa-tawa, tidak mau menjawab langsung apakah betul yang dimaksud adalah Kaesang. Mereka hanya minta didoakan ketika ditanya wartawan tentang kepastian Kaesang akan segera bergabung dengan PSI. Namun, sehari kemudian, PSI Solo membenarkan bahwa si Mawar adalah Kaesang. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa Kaesang sudah minta izin dan restu kepadanya untuk bergabung ke PSI. Jokowi tidak menegaskan apakah dia menyetujui atau mengizinkan, tapi dia mengaku tidak bisa mencegahnya karena Kaesang sudah dewasa, sudah menikah, dan sudah punya kehidupan sendiri. Meskipun dicegah, Kaesang pasti akan tetap jalan terus. Akhirnya, Sabtu (23/9) para petinggi PSI dan sejumlah tokoh lain mendatangi Kaesang dan istrinya di rumah pribadi Presiden Jokowi di Solo. Kemudian mereka menyerahkan kartu anggota PSI kepada Kaesang. “Pilihan lokasinya yang di Solo, di rumah pribadi Presiden Jokowi, ini pasti bukan tanpa kesengajaan. Kalau Kaesang sudah punya rumah sendiri dan kalau tidak salah rumahnya di Jakarta Selatan, mengapa kartu anggota itu tidak diserahkan di rumah pribadi Kaesang? Kenapa mesti dilakukan di rumah pribadi Presiden Jokowi dan itu dilakukan di Solo?” ujar Hersu. “Jadi, saya kira ini pasti ada maksud-maksud tertentu dari sisi komunikasi politik ini. Ada pesan bahwa ini tentu atas restu dari Presiden Jokowi, apalagi PSI sebagai partai yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi dan selalu menyatakan bahwa keputusan mereka itu tegak lurus pada Keputusan Presiden Jokowi,” lanjut Hersu. Menyikapi keputusan Kaesang ini, para pendiri PDIP kelihatannya memang tidak cukup tegas dan mereka punya pandangan yang beragam. Ada yang menghindar dan ada pula yang menyatakan tidak ada yang dilanggar, karena Kaesang sudah menikah dan tinggal terpisah dari Jokowi. (ida)
Piting dan Buldozer Rezim Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan APA yang disebutkan oleh Panglima TNI Yudo Margono bahwa TNI harus siap memiting pengunjuk rasa dalam kasus Rempang bukan saja tidak etis tetapi sudah keluar dari tugas dan kewajiban tentara sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. TNI bukan \"herder\" Investor atau pemilik modal. Bukan pula \"centeng\" kumpeni. Demikian juga dengan pernyataan Luhut Panjaitan yang mengancam akan membuldozer mereka yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri menjadi bukti arogansi dari seorang Menteri. Wajar jika muncul gelar Yudo \"piting\" dan Luhut \"buldozer\". Dulu juga ada Dudung \"baliho\". Rezim Jokowi melalui kasus Rempang ini memosisikan atau mendeklarasikan dirinya sebagai rezim piting atau rezim buldozer. Sebutan untuk sikap otoriter, kejam dan raja tega dalam mengabdi kepada kepentingan asing khususnya China. Pribumi yang harus digusur. Profil \"sederhana\" dan \"merakyat\" hanya kedok dari wajah asli yang \"rakus\" dan \"borjuis\". Artinya itulah warna dari kepalsuan dan kemunafikan. Bukan hanya dalam kasus Rempang model kepalsuan dan kemunafikan ditampilkan tetapi dalam \"kenaikan harga\", \"hutang luar negeri\", \"tidak impor\", \"km 50\", \"dana 349 trilyun\", \"politik dinasti\", dan lainnya. Dasamuka itu memang memiliki 10 wajah dalam melakukan kejahatan. Bengis, kejam, licik, khianat dan serakah. Dasamuka atau Rahwana dalam merealisasikan angkara murka dibantu oleh Marica \"pembunuh manusia\" sang paman dan Surpanaka adik \"berkuku tajam\". Keduanya juga jahat dan licik. Dasamuka tewas ditangan Rama. Rahwana sulit tumbang karena \"banyak kepala\" dan \"banyak nyawa\" tetapi tewas juga oleh senjata pamungkas Rama yaitu Brahmastra. Anak panah bola api. Rama dibantu pasukan kera kecil pimpinan Sugriwa. Menghancurkan rezim Rahwana di Kerajaan Alengka. Ada tokoh heroik Hanoman disana. Raksasa kerajaan Alengka mampu dikalahkan oleh rakyat kera kecil pasukan Sugriwa yang membantu Rama. Ada \"people power\" untuk menumbangkan Rahwana atau Dasamuka. Blunder dari keangkuhan dan keserakahan Dasamuka adalah menculik Sinta. Memancing kemarahan Rama dan bala tentara kera. Di samping blunder lain yaitu mengusir anggota keluarga dan warga negaranya sendiri Kumbakarna dan Wibisana. Kekuasaan telah membutakan mata Rahwana. Ia ingin berkuasa lama. Piting dan buldozer adalah senjata Rahwana untuk menunjukkan kekuasaannya. Lumpuhkan dan hancurkan. Menghadapi pola ini maka perlawanan harus mampu pula memiting dan membuldozer. Dalam ilmu perang ada dua pilihan \"kill or to be killed\". Jika rakyat terancam dipiting dan dibuldozer maka rakyat harus bertekad untuk dapat memiting dan membuldozer. Rezim Jokowi harus diganti, ditumbangkan dan dihentikan keangkaramurkaannya. Jika rezim bertekad untuk memiting dan membuldozer, maka tidak ada jalan lain rakyat harus bertekad untuk memiting dan membuldozer rezim Jokowi. People power sebagai jalan untuk perubahan. Ayodya versus Alengka adalah si kecil yang banyak mampu menumbangkan raksasa yang angkuh dan kuasa. Piting dan buldozer rezim Jokowi. Bandung, 27 September 2023.
Pesan Anis Matta, Maulid Nabi Bisa Jadi Energi untuk Menjaga Keutuhan Bangsa dari Ancaman Disintegrasi
JAKARTA, FNN | Kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa besar dan sangat monumental dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh jagad raya yang sedang menghadapi krisis multidemensi seperti sekarang. \"Kehadirian beliau menjadi rahmat untuk jagad raya yang sedang menghadapi krisis; krisis nilai, krisis kepemimpinan dan krisis kemanusiaan,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023). Dalam rangka memperingati Maulid Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menurut Anis Matta, kehadiran Rasulullah SAW telah menciptakan keterarahan, baik keterarahan pikiran maupun tindakan. \"Mengenang kembali kelahiran beliau berarti menggali kembali energi bagi kita untuk menciptakan kemaslahatan,\" katanya. Sebab, paling tidak, ada tiga fungsi strategis dari kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia. Pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia. Sedangkan yang ketiga dalam rangka memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar. \"Pertemuan kita dengan maulid selayaknya menjadi titik tolak bagi kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai kenabian dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai perhatian Rasulullah SAW terhadap persatuan dan kemaslahatan umat manusia bisa menjadi energi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancamanan disintegrasi bangsa. \"Perhatian beliau terhadap persatuan, kedamaian dan kemaslahatan umat manusia menjadi energi bagi kita untuk berkontribusi menjaga keutuhan bangsa ini,\" katanya. Dalam pandangannya, persatuan dan persaudaraan merupakan salah satu tujuan luhur agama. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bisa menjadi pemicu keretakan dalam kehidupan dan berbangsa itu tak seharusnya terjadi. \"Maka, jangan sampai perbedaan pandangan politik, pilihan calon kepala negara dan perbedaan yang lainnya menjadi pemicu keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara,\" tandasnya. Anis Matta berharap aktifitas politik tidak menjadi sarana mengorbankan tujuan mulia dan kemaslahatan yang lebih besar seperti upaya memilih pemimpin yang bisa menavigasi Indonesia keluar dari krisis saat ini. Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora Dr Abdul Rahim menambahkan, \"Merenungi kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan segala dinamikanya, menginspirasi kita bahwa kerja politik yang diiriingi niat mulia adalah dua pertiga tugas kenabian. Yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar,\" katanya. Dinamika politik tidak selayaknya menciptakan pembelahan di tengah anak bangsa. Jangan sampai sarana dalam politik menggilas tujuan mulia dalam politik. \"Kita jadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan demi tantangan,\" pungkas Abdul Rahim. (Ida)
Presiden Salah Mengenali Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih TERLALU tenggelam dan larut dalam puji-pujian sekelompok orang yang sama sekali asing mengenali dunia spiritual, bahkan terlalu asing mengenai alam dunia ghaib, selain hanya menerima cerita fiktif yang masuk dalam angan-angan di otaknya. Sang presiden terbuai dengan cerita Jawa bahwa Sukarno dan Suharto memiliki kekuatan linuwih karena laku spiritual yang telah dijalaninya. Sukarno konon anti tembak dan tongkat pusakanya selalu melindungi dirinya dari bahaya. Suharto anti tenung, santet, dan serangan ghaib hitam lainnya. Kedua tokoh tersebut dalam cerita Jawa menilik cerita mistis tersendiri, sehingga mampu menjalani kekuasaan yang cukup lama dan semua rintangan dilewati dengan aman. Di samping kedua tokoh tersebut riil memiliki karisma , wibawa, kecerdasan, kecakapan, kelebihan dan kemampuan memadai sebagai seorang pemimpin. Berbeda dengan generasi presiden sesudahnya, terseok seok ketika harus tampil sebagai presiden dalam mengendalikan dan mengelola negara terkesan asal asalan. Muncullah seorang presiden lebih norak dan fatal, dengan kecakapan, kecerdasan dan kemampuan yang minim bernasib malang perannya sebagai pemimpin harus menerima stigma masyarakat hanya sebagai pemimpin boneka. Ketika negara menjadi berantakan, carut marut bahkan amburadul. Sang presiden tidak mengenali diri akan kekurangan dan kelemahannya. Sering tampil seolah olah sebagai pemimpin besar dan sakti yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat dengan penampilan yang aneh aneh Dipakainya kuluk Sultan Amangkurat 1 lengkap dengan pakaian Raja Jawa dengan kebesarannya. Lagi lagi presiden tidak paham sejarah buruk Sultan Amangkurat 1 yang bernasib malang sebagai boneka Belanda harus melarikan diri dari kerajaan karena diserbu masyarakat karena kebengisan dan kekejamannya kepada rakyatnya. Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik takhta dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai raja yang bengis, dan sebagai raja boneka Belanda. Akhirnya harus meninggal dalam pelariannya dan berakhir dalam catatan sejarah hitam kerajaan Jawa sebagai raja yang buruk dan kejam. Mungkinkah dalam sejarah kepemimpinan di tanah air presiden kita akan mengalami nasib yang sama harus berakhir dengan sejarah hitam kelam, karena stigma masyarakat sebagai pemimpin boneka tidak akan hilang dan bisa dihapus kecuali dari diri presiden sendiri yang harus mengubahnya. Tampaknya akan sulit dirubah atau merubahnya karena Presiden sendiri terkesan sudah tidak mengenali dirinya. Larut dalam simbol simbol kebesaran yang didefinisikan sendiri dan tenggelam dalam puja puji dari para pembantunya, termasuk para menterinya yang gombal, yang hanya akan mencelakakan presiden sendiri. *****
Hendry Ch Bangun Menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028
Kota Bandung, FNN - Hendry Ch Bangun terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2023-2028, setelah meraih suara terbanyak dalam Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, Rabu dini hari.Pada pendaftaran calon ketua umum, mencuat tiga nama yang lolos sebagai calon setelah melalui proses penjaringan oleh pimpinan sidang yakni Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.Sebelum proses pemilihan, ketiga calon tersebut menyampaikan visi dan misi terkait program ke depan apabila mereka terpilih sebagai Ketua Umum PWI, di hadapan peserta kongres.Pada proses pemilihan ketua umum, sidang Kongres XXV PWI dipimpin oleh Luthfil Hakim (PWI Jatim), Syamsir Hamajen (PWI Maluku Utara ) dan Farianda Putra (PWI Sumut).Proses pemilihan secara terbuka itu memperebutkan dukungan 88 suara dari 38 Provinsi se-Indonesia. Dalam Kongres PWI ke-25 itu diliputi suasana perdebatan dan ketegangan, namun tetap dalam suasana keakraban.Pada proses pemungutan suara pada putaran pertama ini berlangsung cukup sengit, Atal memperoleh 40 suara, sedangkan Hendry hanya terpaut satu suara yakni dengan 39 suara dan Zulmansyah hanya mendapatkan sembilan suara.Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan kepada peserta kongres untuk dilakukan kembali pemilihan suara dengan mekanisme putaran kedua.Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, sedangkan Atal mengumpulkan 41 suara. Sehingga, Hendry Ch Bangun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat dan langsung disahkan oleh pimpinan sidang pada acara itu.“Kita akan melakukan berbagai kegiatan, khususnya pendidikan atau peningkatan kompetensi. Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung saya terutama, tetapi itu hanya adalah proses ya, sekarang PWI ini milik kita semua, 38 provinsi memiliki PWI,” kata Hendry saat sambutannya setelah terpilih.Selain itu, dia mengajak kepada seluruh anggota PWI untuk terus bersinergi membangun organisasi ini lebih berjaya lagi.“Tentu saya memiliki ambisi untuk menjadikan organisasi PWI ini sebagai organisasi terbesar, tertua dan paling banyak intelektualnya. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita kembali memiliki kejayaan sebagaimana terjadi di masa-masa lalu,” kata dia.Dalam kongres itu, Sasongko Tedjo juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.Selanjutnya, Hendry yang juga sebagai pemimpin tim formatur diberi waktu satu bulan setelah diumumkan untuk menyusun pengurus PWI masa bakti 2023-2028.(ida/ANTARA)
RUU ASN Memasuki Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I
Jakarta, FNN - Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN di hadapan Komisi II DPR.Anas menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar. Pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Selama ini, rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali.Sementara tenaga yang pensiun, resign, atau meninggal bisa terjadi kapan saja. Masalah itu memaksa daerah merekrut tenaga honorer yang menjadi polemik di kemudian hari.Isu berikutnya adalah mobilitas talenta nasional yang akan mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah.“Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) pada 2021 tapi tidak terisi,” katanya.Ke depan dengan UU baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Pola pengembangan ASN dalam RUU ini tidak lagi klasikal.Dahulu, ASN mengenal istilah jam pelajaran. Namun dengan RUU ini, pemerintah merancang experiential learning.“Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu, harus magang di BUMN besar minimal dua bulan,” tutur Anas.Isu selanjutnya adalah penuntasan penataan tenaga honor. Terbitnya RUU ini diharapkan bisa segera menuntaskan PR yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan ini.Menteri Anas menerangkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang akan menemukan titik temu dari penataan honorer.Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.“Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama,” jelas dia.Isu keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Serta ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi.RUU ini hadir sebagai payung untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan mobilitas talenta nasional yang mengurangi kesenjangan talenta. Anas menegaskan RUU ASN diharapkan bisa menjawab tantangan dan ekspektasi publik, sehingga butuh birokrasi yang fleksibel, dinamis, lincah, dan profesional.Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa telah didengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada terkait RUU ASN.\"Kita setujui RUU ini menjadi keputusan di tingkat I dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat II,\" ujar Doli.Doli juga menuturkan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk mengawal sungguh-sungguh terkait RUU perubahan atas UU ASN, termasuk terhadap penyelesaian tenaga non-ASN (honorer).(ida/ANTARA)
Anis Matta: Semua Pihak Sudah Nyaman dengan Tiga Pasangan Capres, Tapi Tetap akan Ada Kejutan Baru
JAKARTA, FNN | Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, calon presiden (capres) dari tiga koalisi saat ini, pada dasarnya sudah nyaman di tingkat elite rakyat, pengusaha maupun aparat keamanan. Apa maksudnya? Menurut Anis Matta, jauh sebelum Partai Demokrat bergabung dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah dilakukan beberapa kali pertemuan sudah membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi tiga pasangan capres. \"Sebagian besar teman-teman di koalisi, mengatakan, bahwa dengan tiga pasangan capres ini, kita nyaman. Dan saya kira kondisi ini juga terjadi di koalisi PDIP dan koalisi Perubahan,\" kata Anis Matta dalam keterangannnya, Selasa (26/9/2023). Dalam program Anis Matta Menjawab Episode #14 dengan tema \"Masih Adakah Kejutan Baru Koalisi Capres?\" yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Senin (25/9/2023) malam, Anis Matta menegaskan, bahwa pada tataran elite rakyat, investor maupun aparat keamanan menghendaki ada tiga pasangan capres di Plipres 2024. \"Jadi pada akhirnya koalisi capres itu, tidak bisa kita paksakan. Teman-teman Demokrat sekarang semuanya bicara nyaman di koalisi Prabowo, ini tentu sangat mengharukan. Sedangkan PKB meskipun dia pendiri koalisi, tetapi kelihatan lebih nyaman di koalisi Perubahan,\" jelasnya. Anis Matta melihat ada proses menemukan titik nyaman ditingkat elite, partai pendukung, massa pendukung maupun aparat TNI/Polri dan intelejen, serta pengusaha dalam gelaran Pilpres 2024. \"Dengan tiga pasang capres ini, kita melihat semua nyaman, dengan asumsi rakyat ini terkanalisasi ada di oposisi, pendukung pemerintah dan juga kelompok tengah. Semuanya diakomodasi,\" katanya. Dalam perspektif keamanan, lanjut Anis Matta, dengan tiga pasangan capres, Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan damai. Ia menilai tidak akan ada kejadian yang se-ekstrem seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Kalau hanya dua pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi, karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam kalau head to head,\" ujarnya. Artinya, jika Pemilu berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Sehingga pengusaha tidak ragu menanamkan investasinya, karena ada stabilitas politik dan demokrasi. \"Yang paling penting bagi pengusaha itu, Pemilunya berjalan damai dapat membuat dunia bisnis dan ekonomi bagus. Jadi mereka juga berkepentingan dengan Pemilu damai, ada stabilitas dan tidak ada konflik yang berefek pada disintegrasi bangsa,\" katanya. Selain itu, dengan adanya tiga pasangan capres juga dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat, karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. \"Tetapi di dalam politik itu, kita mesti memegang prinsip, bahwa satu hari dalam politik itu terlalu lama. Sementara kita sudah mulai nyaman, tetapi tiba-tiba ada ledakan, kita tidak akan tahu. Karena masih ada waktu sebulan sampai pendaftaran, sehingga segala hal masih sangat mungkin terjadi,\" tegasnya. Anis Matta melihat masih ada sumber kejutan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini, berasal dari tiga faktor. Yakni faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor survei. \"Kasus Rempang dan Gorontalo (Pohuwanto) harus segera diselesaikan, karena sumber kekacauan saat ini banyak faktor yang meningkat eskalasinya dengan cepat. Karena ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan ini,\" jelasnya. Terkait faktor ekonomi, kata Anis Matta, perkembangan geopolitik sekarang akan membawa dampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan persepsi orang terhadap capres. \"Artinya pesepsi orang tentang capres yang akan menang bisa bisa berubah dalam situasi ini, jika ada kenaikan harga-harga yang mendadak dan tidak terduga. Jadi isu faktor keamanan dan faktor ekonomi bisa mempengaruhi persepsi tentang siapa calon yang akan menang,\" ujarnya. Sementara faktor survei, lanjut Ketua Umum Partai Gelora ini, juga akan digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk mempengaruhi opini capres dan partai politik pendukungnya. \"Jadi survei ini akan menjadi bahan ledakan atau kejutan. Dari survei ini, para investor punya tingkat keyakinan tentang capres dan bangunan koalisinya, apakah menang atau ada di nomor buncit,\" paparnya. Sehingga dalam waktu satu bulan ini, survei terhadap tiga pasangan capres akan mempengaruhi keyakinan dan pilihan dari investor yang akan \'mendonorkan\' dananya kepada capres tertentu. \"Jadi dalam sisa waktu 1 bulan ini akan mengubah pilihan investornya, meskipun kita tidak tahu siapa donornya, bisa jadi donornya sama. Tapi hasil survei ini akan mempengaruhi pilihan investor, karena dinamika politik masih akan terjadi. Saya ulangi kembali, satu hari dalam politik itu terlalu lama, kemungkinan kejutan-kejutan masih akan terjadi, salah satunya dari faktor survei ini,\" pungkasnya. (Ida)
Saksi Kasus Korupsi BTS Ungkap Serahkan Uang Rp40 Miliar untuk BPK
Jakarta, FNN - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengungkapkan bahwa ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada seseorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G.Hal itu ia ungkapkan dalam persidangan lanjutan dugaan kasus korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. Windi duduk sebagai saksi mahkota dalam persidangan itu.\"Saya tambahkan Yang Mulia, jadi, beberapa yang saya kirim uang itu, Yang Mulia, saya mendapatkan nomor dari Pak Anang (mantan Direktur Utama BAKTI), seseorang atas nama Sadikin. Nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat signal,\" kata Windi.\"Itu saya tanya untuk siapa, untuk BPK, Yang Mulia,\" ucap Windi lagi.Hakim Ketua Fahzal Hendri menanyakan kepada Windi sosok yang meminta dirinya menyerahkan uang kepada Sadikin. Windi lantas menyebut nama mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif.\"Siapa yang minta sama saudara itu?\" tanya Fahzal.\"Permintaan dari Pak Anang,\" jawab Windi.Dikatakan Windi, ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dia mengaku uang miliaran itu disimpan di dalam koper.\"Berapa, Pak?\" ucap Fahzal.\"Rp40 miliar,\" jawab Windi.\"Ya Allah! Rp40 miliar? Diserahkan di parkiran? Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar AS, dolar Singapura, atau Euro?\"\"Uang asing, Yang Mulia. Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar AS dan dolar Singapura,\" beber Windi.Lebih lanjut, ketika ditanyakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung RI terkait tujuan penyerahan uang tersebut, Windi mengaku tidak tahu.\"Untuk penyerahan uang ke BPK RI dalam hal ini apakah Pak Anang Latif itu menyampaikan apa tujuan atau kepentingan uang Rp40 miliar untuk diserahkan ke BPK?\" tanya jaksa.\"Saya tidak tahu, Pak,\" jawab Windi.Windi bersama empat orang lainnya dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.Saksi mahkota tersebut adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki, termasuk Windi.Saksi Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Mukti Ali merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G ini. Ketiganya juga tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.Sementara itu, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki merupakan tersangka untuk perkara yang sama. Kepada keduanya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sudah melakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.Dalam perkara ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(sof/ANTARA)
POPULER
