ALL CATEGORY
Kaesang Membeberkan Alasan Mengunjungi Bara JP Usai Jadi Ketum PSI
Jakarta, FNN - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya mengunjungi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) untuk pertama kalinya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Ia mengatakan Bara JP merupakan relawan paling tua dan yang pertama kali menyatakan dukungannya ke Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode menjabat sebagai presiden.\"Ini itu safari ataupun silaturahmi politik pertama saya ke relawan pak presiden. Salah satunya adalah Bara JP yang di mana adalah relawan paling tua, relawan yang paling pertama mendukung pak presiden selama dua periode ini,\" ujar Kaesang di markas Bara JP, Jakarta, Rabu sore.Saat disinggung awak media, mengapa dirinya tak mengunjungi partai politik terlebih dulu. Kaesang menjelaskan kondisi politik saat ini telah berbeda dari sebelumnya.Menurut dia, partai politik justru digerakkan oleh para relawan. Oleh karena itu, kedatangannya ke Bara JP untuk meminta dukungan agar dapat memenangkan PSI dalam Pemilu 2024.\"Sekarang politik ini digerakkan sebenarnya oleh relawan. Salah satunya oleh Bara JP yang di mana bisa memenangkan Pak Presiden sampai dua kali dan bisa menang dua periode,\" katanya.Meski begitu, sambung Kaesang, dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perindo. Ia mengaku Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo terbuka untuk melakukan pertemuan dengan PSI.\"Saya sudah ketemu Pak HT (Hary Tanoe). Saya sudah izin waktu ke sana, dia sangat terbuka, kapan pun, beliau akan menerima kami teman-teman dari PSI untuk sowan ke Perindo,\" jelas dia.Sementara itu, Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty merasa bersyukur dengan kedatangan Kaesang ke markasnya. Ia menilai langkah tersebut sebagai awal rangkaian menjalani silaturahmi dengan seluruh relawan Jokowi.\"Saya bersyukur mendapat kehormatan kali ini, dikunjungi pertama kali, sangat berterima kasih kepada Mas Kaesang,\" tutur Utje.Kaesang tiba di markas Bara JP pada pukul 15.06 WIB, dengan mengenakan kemeja berwarna biru dan celana panjang abu-abu.Kaesang tiba di markas Bara JP dengan ditemani istrinya, Erina Gudono, Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.Pada Senin (25/9), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha.Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta.\"Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,\" kata Grace.Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai sekjen PSI.(sof/ANTARA)
Konten Hoaks Video Pendek Jadi Persoalan Cek Fakta
Jakarta, FNN - Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan bahwa konten video pendek bermuatan hoaks atau berita bohong yang kian marak di jagat maya menjadi salah satu persoalan dalam upaya fact-checking (cek fakta) untuk memerangi hoaks saat ini.\"Platform-platform video pendek sudah menjadi menjadi salah satu problem yang mungkin belum banyak di fact-check,\" kata Septiaji dalam webinar bertajuk \"Mengupas Hoaks Bakal Calon Presiden Pemilu 2024\" dipantau melalui kanal YouTube AMSI Asosiasi Media Siber Indonesia, Jakarta, Rabu.Dia menyebut konten-konten video pendek bermuatan hoaks tersebut berseliweran di berbagai platform video pendek, hingga yang belum populer sekalipun. Menurut dia, konten hoaks di platform video pendek tersebut sangat serius sebab potensi viralitas-nya juga sangat tinggi.\"Realitas di berbagai kanal YouTube, TikTok, bahkan sampai Snack Video mungkin belum banyak yang pakai, itu hoaks banyak sekali di sana. Shopee video muncul juga (hoaks) di sana,\" ujarnya.Menurut dia, upaya cek fakta terhadap konten video pendek bermuatan hoaks tersebut tidaklah mudah apabila dibandingkan dengan konten hoaks dengan bentuk lainnya, seperti teks ataupun foto.\"Masalahnya adalah cost gitu ya biaya untuk fact-check itu kan semakin mahal, kita fact-check foto mungkin se-jam selesai, kalau video setengah mati dan mahal, mereka yang buat video malah justru mendapatkan insentif dan bisa dapat iklan,\" tuturnya.Berdasarkan catatan Mafindo dari Januari hingga Agustus 2023, dia menuturkan bahwa terdapat 1.561 konten hoaks di Indonesia yang kian banyak berupa visual dan video, dengan 50,03 persen di antaranya merupakan konten hoaks bermuatan politik.\"Dari Januari sampai Agustus 2023 itu ada sekitar 1.500 hoaks yang kami catatkan dengan berbagai macam ragam bentuknya, jadi ada video, dan kemudian kompilasi foto dengan teks gitu ya, tetapi semakin visual dan dan semakin video,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Tawa Lepas Ganjar Bersama Para Ketua Umum Menjelang Penutupan Rapat
Jakarta, FNN - Senyum dan tawa lepas terlihat jelang penutupan rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPNGP) di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.Saat rapat baru saja akan ditutup, Ketua Umum PDIP Megawati dan capres Ganjar Pranowo berbincang. Kemudian mereka berdua tersenyum. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang pun mendekat dan berdiri di antara Megawati dan Ganjar. Mereka bertiga pun tertawa.Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesudibjo pun tertawa dari tempatnya duduk. Melihat momen itu, Ketua TPNGP Arsjad Rasjid dan PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono pun ikut bergabung. Mereka semua tertawa lepas.Mardiono kemudian mendekatkan kepalanya ke arah Ganjar. Sambil mengatakan sesuatu dan kembali mereka berlima terbahak.Tidak jelas apa bahan perbincangan mereka sehingga rapat itu ditutup dengan senyum lebar.Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Olly Dondokambey serta peserta rapat lainnya ikut terlihat senyum menyaksikan momen keakraban tersebut.Akhirnya Megawati berdiri. Diikuti oleh Ganjar. Setelah saling bersalaman, Megawati yang didampingi Prananda Prabowo diantar oleh Harry Tanoe turun dari lantai 5 Gedung High End, di kawasan MNC, Kebon Sirih.(sof/ANTARA)
Pengusung Capres/Cawapres Bukan Presiden, tapi Parpol
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengingatkan bahwa pihak yang berhak mengusung dan mengusulkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) adalah partai politik, bukan seorang presiden.Untuk itu, ia tak mempermasalahkan apabila pada akhirnya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Ya tidak ada masalah (jika Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar) karena pengusungan capres/cawapres adalah parpol, bukan presiden,\" kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Rabu.Menurut dia, presiden seharusnya bersikap netral dalam menentukan pilihan di pemilu. Karena itu, dia tidak mempersoalkan jika presiden merupakan kader partai tertentu, namun ketika pilihan di pemilu maka harus netral.\"Soal dia kader partai, itu masalah lain. Namun jabatan presiden harus netral,\" ujarnya.Sementara itu, Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak rasional dan tidak sehat, apabila berebut dukungan Presiden dalam kontestasi Pilpres.Kendati demikian, ia melihat seharusnya yang diperebutkan adalah dukungan rakyat dan Ganjar berkomitmen kuat meneruskan kerja baik dan kemajuan yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi.\"Yang perlu dilakukan Ganjar dan partai pendukung serta relawannya adalah menjaring dukungan rakyat seluas-luasnya karena rakyat penentunya,\" katanya.Di sisi lain, Yusuf meyakini bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Karena itu, dia tidak yakin terkait informasi yang menyebutkan kalau Presiden Jokowi mendukung Prabowo.\"Jokowi pasti dukung Ganjar, kan satu partai sesama PDIP. Jokowi adalah orang yang tahu berterima kasih kepada partainya sendiri yang sudah mengantarnya mulai dari jadi Wali Kota Solo sampai Presiden dua periode,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Politik Uang Rawan Terjadi Saat Masa Tenang Pemilu
Banda Aceh, FNN - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyatakan bahwa money politic(politik uang) rawan dan kerap terjadi saat masa tenang sebelum pelaksanaan Pemilu, dan ini harus diantisipasi bersama pada pesta demokrasi 2024 nanti.\"Politik uang dalam Pemilu itu rawan terjadi saat masa tenang biasanya,\" kata Komisioner Panwaslih Aceh Safwani, di Banda Aceh, Rabu.Tak hanya di masa tenang, kata dia, politik uang juga rawan terjadi saat tahapan pelaksanaan kampanye kandidat baik calon eksekutif maupun legislatif.Selain itu, lanjut Safwani, politik uang juga rawan terjadi dalam proses atau hari pemungutan suara. Ketiga titik tersebut perlu diawasi baik, sehingga dapat dicegah sejak awal.\"Bahwa kampanye kita nanti itu ada waktu sekitar 75 hari sejak ditetapkan, dan ini titik rawan politik uang. Termasuk nanti saat pemungutan suara,\" ujarnya.Terhadap potensi kerawanan tersebut, Safwani meminta adanya partisipasi semua kalangan masyarakat untuk menjadi pengawas selama proses Pemilu 2024 berlangsung.. Termasuk dari media massa.\"Mohon partisipasi semua untuk mengawasi pada tiga tahapan tersebut. Karena jika terbukti ada money politik, bisa dikenakan sanksi Pidana sesuai UU 7 Tahun 2017,\" katanya.Karena itu, Safwani meminta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif secara bersama-sama, mau terlibat aktif, dan siap melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran politik.Dalam melaporkan pelanggaran Pemilu, Safwani juga meminta masyarakat dapat mengumpulkan alat bukti dan saksi, sehingga laporannya bisa ditangani secara tuntas, baik itu terkait politik uang dan lainnya.\"Bukti yang dikumpulkan adalah minimal melihat langsung adanya pembagian uang, mendengarkan langsung ada percakapan dan kemudian bukti barang apa yang diberikan. Minimal dua alat bukti tertulis dan juga dua saksi,\" demikian Safwani.(sof/ANTARA)
Aksi Solidaritas Masyarakat Sunda Mendukung Bangsa Melayu Rempang
Bandung, FNN | Gedung Sate Bandung (26/9) dipenuhi masyarakat tatar Sunda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri perwakilan para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, jawara, dan barisan emak-emak Kita Bandung. Sebagian berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan dari Cirebon. Aksi mereka berawal dari halaman Gedung Sate yang dikenal di sebagai pusat pemerintahan Povinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki/ longmarch sepanjang 5 km menuju gedung Merdeka, gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung. Tampak Polda Jabar mengawal secara simpatik dan baik, para polisi muda berjalan berdampingan bersama para demonstran. Patut dicontoh. Mereka mengawal para pengunjuk rasa menyampaikan opini mereka secara baik sesuai dengan UU. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya tertulis di spanduk : “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China” Para pengunjuk rasa juga diperkenankan mengaso di depan mall Bandung Indah Plaza, yang dimanfaatkan untuk orasi oleh korlap. Lalu lintas tidak terganggu. Jalanan tidak ditutup. Dari pihak pengunjuk rasa hadir para ulama yang di koordinir oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim , Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo. Di depan Gedung Merdeka sudah menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal. Para pengunjuk rasa setibanya di Gedung Merdeka melakukan shalat Ashar berjamaah di depan Gedung Merdeka. Kerjasama Polisi dengan pengunjuk rasa patut diapresiasi. Jalan Asia Afrika tidak ditutup. Lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Para pelintas malah bisa menyaksikan adanya unjuk rasa, dan orasi yang disampaikan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar , Halo-halo Bandung. Secara bergantian para orator yang terdiri dari purnawirawan, ulama, aktivis, emak-emak yang berasal dari beberapa daerah yang intinya mereka menyampaikan bahwa, konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Tindakan sewenang-wenang Rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan “sangat terharu dan terimakasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang”. Acara aksi ditutup dengan pembacaan Pernyataan yang dibacakan oleh Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat didampingi para tokoh. Lengkapnya Pernyataan sebagai berikut ; Kami para Ulama, Purnawirawan, Akademisi, Aktivis, Mahasiswa, Santri, Pemuda/ Remaja Masjid, Buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap; 1. Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia, banyak kebijakannya yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia, untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi 2. Menolak Invasi berkedok Investasi yang berbaju Proyek Srategis Nasional yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa adanya kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan. 3. Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama dipulau Rempang sebagai penjaga pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura. 4. Menolak PT MEG yang pernah diperiksa korupsi 3,6 Triliun (yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya), serta meminta agar izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak. (*)
Pilpres dan Warna-Warni Kaum Nahdliyin
Oleh Agus Wahid | Analis dari Center for Public Policy Studies - INDONESIA DIPEREBUTKAN dengan beragam cara. Itulah topografi sosial basis massa Nahdliyyin. Kian agresif perebutan itu saat kian dekat kontestasi politik pemilihan presiden (pilpres). Sebuah catatan politik sejak diberlakukan pilpres secara langsung. Dapat dimaklumi. Basis massa Nahdliyyin menjadi faktor pertimbangan penting. Secara kalkulatif, pendulangan suara basis Nahdliyyin berpotensi besar untuk mengantarkan kandidat sebagai pemenang. Yang perlu kita arsir, apakah basis massa Nahdliyyin yang cukup besar itu selalu solid atau utuh secara kuantitatif? Tidak. Fakta sosiologis menunjukkan, pada pilpres 2004, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi (HM) kalah, padahal alm. HM saat itu Ketua PBNU. Faktornya – di satu sisi – basis NU terpecah: ada yang tetap setiap dengan NU dan pilih pasangan PDIP-NU. Di sisi lain, pilih pasamgan Wiranto – Sholahudin Wahid (adik Gus Dur). Dalam hal ini, sebagian basis massa NU lebih melihat adik kandung Gus Dur. Trah Hasyim Asy`ari – di mata Nahdliyyin – tetap dinilai lebih unggul dibanding HM, meski tak diragukan sebagai tokoh NU. Keterbalahan basis massa Nahdliyyin – secara politik – menentukan hasil akhir yang tak diharapkan: kalah. Panorama keterbelahan basis massa Nahdliyyin – dalam perjalanan politik nasional – menjadi warna khas. Saat kontestasi pilpres 2014 dan 2019, basis massa Nahdliyyin tergolong solid. Fungsionaris NU di bawah Said Agil Siraj dan PKB di bawah kendali penuh Muhaimin Iskandar menyatu sikap dan pandangan politiknya: pro Jokowi, meski – untuk periode kedua – Ma`ruf Amin sebagai unsur NU yang ditampilkan sebagai wapres. Apakah soliditas Nahdliyyin bisa dijadikan barometer untuk pilpes 2024? No. Meski dalam pilpres 2024 ini kader PKB sekaligus NU ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies, namum topografi keterbelahan Nahdliyyin tak bisa dipandang sebelah mata. Di lapangan, kita saksikan, diametralitas fungsionaris NU versus PKB. Terlepas adanya anasir rivalitas berlandaskan kepentingan politik, NU di bawah komando Yahya Staquf menegaskan sikap politiknya: jangan bawa nama NU dalam panggung politik praktis. Arahnya dapat dibaca lebih jauh. Yaitu, menghimbau bahkan menyuruh agar keluarga besar Nahdliyyin tidak harus memilih pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebuah himbauan atau suruhan yang praktis membuyarkan ekspektasi Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sebab, landasan kalkulasi politiknya jelas: menggandeng Cak Imin untuk mendulang suara Nahdliyyin di Jawa Timur khususnya, dan Jawa Tengah bahkan daerah-daerah lainnya pada umumnya yang punya basis massa Nahdliyyin. Mengapa ekspektasi itu terbuyarkan? Kita tak bisa memandang sebelah mata. Sikap politik PBNU punya resonansi cukup kuat. Di level struktural, terdapat sejumlah mantan politisi yang duduk sebagai fungsionaris, yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur khususnya dan ia berseberangan dengan Cak Imin. Dalam kaitan keberseberangan itu pula, faktor Yenny Wahid juga tak bisa dipandang sebalah mata. Sebagai puteri Gus Dur yang dikecewakan Cak Imin, dia berpotensi besar mengerahkan pengaruhnya untuk tidak memilih Cak Imin. Itu berarti tidak memilih pasangannya: Anies, meski Yenny sendiri respek dan kagum terhadap kapabilitas Anies. Dan satu lagi elemen Nahdliyyin yang super pragmatis sikap politiknya. Elemen ini tidak terlalu terikat dengan fungsonaris PBNU. Juga, tak peduli dengan trah Gus Dur. Kelompok ini justru sangat suka mengkapitalisasi basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh terhadap para kyainya. Dalam kaitan inilah para “kyai” eksploitator ini mengedepan irama politik “monggo, selamat datang, welcome, marhaban” kepada kandidat manapun. Yang terpenting siap memenuhi politik “wani piro”. Sikap dan tindakan politik transaksional – inilah yang kita saksikan pada panorama sejumlah pesantren di bawah asuhan sang kyai atau ajengan yang menunjukkan dukungan kepada capres-capres yang sudah jelas reputasi minusnya. Tak mampukah mencermati reputasi minus itu? Pasti mampu. Tapi, mengapa harus memberlakukan politik wani piro? Inilah problem kultural yang mandarah-daging puluhan tahun silam. Bagi mereka, peringatan Allah melalui hadits qudsinya dipandang sepi. “Allah melaknat penyogok dan penerima sogok” tidak dipandang sebagai ancaman serius. Persoalannya bukan sebatas penerimaan sogokan (risywah), tapi implikasi politiknya. Basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh ini – secara kultural –cenderung mengikuti sikap politik sang kyai penerima risywah itu. Inilah malapetakanya. Kuam Nahdliyyin yang bertipe sendiko dawuh ini akan memberi andil terhadap kondisi nasional yang sudah di ambang kehancuran ini. Haruskah dipersalahkan andil kaum Nahdliyyin tipe sendiko dawuh ini? Tidak bijak menyalahkannya. Namun, tidak bijak juga membenarkan sikap dan tindakan para pengasuh pesantren yang – dalam perspektif agama lebih dikenal dengan ulama su` – suka mengkapitalisasi kesendiko-dawuhan kaum Nahdliyyin itu. Sebagai ilustrasi komparatif, basis massa manapun yang tak punya sikap dan pendirian bagai buih. Ke mana angin kencang menghembus, gumpalan buih akan bergerak sesuai hembusan kuat itu. Jika hembusannya ke arah kebenaran dan keselamatan, akan terjadi perbaikan. Jika sebaliknya, maka kehancuran yang bakal terjadi. Dalam hal ini penghembus menjadi faktor determinan penghancuran. Karenanya, jika sang kyai penerima risywah tetap menghimbau bahkan menunjukkan dukungan politiknya kepada kandidat yang jelas-jelas tidak capable dan bermasalah secara integritas apalagi moralitas, sesungguhnya dia telah berandil besar dalam menciptakan kehancuran bangsa dan negeri ini. Inilah implikasi risywah bagi segolongan kyai atau ulama pragmatis, yang hubb ad-dunya, yang tak lagi takut dengan ancaman laknat Allah. Juga, tak peduli dengan nasib suatu kaum (bangsa) yang mengalami destruksi total. Ia atau mereka lebih enjoy menjadi sekutu calon pemimpin perusak di muka bumi yang memang menjadi pion oligarki. Itulah faksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin yang mengundang tanya bagaimana prospectus Cak Imin sebagai faktor pendulang suara pada basis massa Nahdliyyin, baik di Jawa Timur ataupun daerah-daerah lainnya. Namun demikian, kita tak boleh menutup mata, masih cukup banyak juga para elitis Nahdliyyin yang masih sehat cara berpikir dan sikap politiknya yang penuh nurani. Barisan ulama husn akan menjadi garda terdepan dalam menghadang gerakan ulama su` yang sangat pragmatis itu. Meski potensi pendulangan tidak bisa diharapkan penuh seperti masa pilpres 2019, namun angka 50% masih bisa dijaga. Hadirnya sosok ulama seperti KH. Abdurahman al-Kautsar yang didaulat sebagai Ketua Nasional Barisan Pemenangan NU akan menumbuhkan kesadaran sinergisitas antar internal Nahdliyyin, baik di lapisan elitis ataupun grassroot. Sisi lain, pengaruh besar Pesantren Serang (Jawa Timur) – meski KH. Maimun Zubeir telah tiada – masih bisa diharapkan untuk menepis pengaruh keluarga Yahya Staquf yang kemungkinan dapat back up sosio-politik KH. Mustofa Bisri selaku pamannya. Sekedar catatan, pengaruh Pesantren Serang di Jawa Timur khususnya masih sangat powerful. Dan pengasuh Pesantren Serang, wabil khusush, ust. Najih bin Maimun Zubeir dan Gus Yasin (Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mengundurkan diri), juga putera Maimun Zubeir – di satu sisi – memang sudah respek terhadap Anies. Di sisi lain, jatidirinya sebagai Nahdliyyin. Kedua elit Nahdliyyin ini juga akan menjadi acuan atau kiblat kaum Nahdliyyin di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Akhir kata, basis massa Nahdliyyin memang terbelah karena faksi dan friksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin. Tapi, inilah uji daya magnet Cak Imin untuk membuktikan pengaruhnya, terutama pada basis massa Nahdliyyin itu. Bagi Cak Imin, saat ini adalah pertarungan harga diri sekaligus mempertahankan sikap demi ambisinya. Kita tahu, sejak pilpres 2014, Cak Imin mengincar posisi capres, minimal cawapres. Dan baru kali ini (pilpres 2024), keinginan politiknya terpenuh, meski kini masih berstatus sebagai cawapres. Atas nama pemenuhan ambisi politiknya, Cak Imin juga ditantang untuk membuktikan dirinya tak akan luntur oleh rayuan tendensius dari kalangan oligarki. Trilyunan rupiah yang mungkin saja diiming-imingi oligarki haruslah dihempaskan karena kesempatan menjadi cawapres tak akan datang dua kali. Now or never itulah posisi politik yang harus disadari Cak Imin dalam mempersandingkan diri sebagai cawapres. Dan keistiqamahan Cak Imim harus dilihat sebagai tekad memperbaiki nasib bangsa dan negara yang kini sudah morat-marit. Bangkitlah tekadnya untuk negeri. Insya Allah kepentingan pribadi menyertainya dan itu sah-sah saja. Yang jauh lebih esensial, kehadirannya akan memberikan rahmatan lil-`alamin di negeri ini dan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Subhanallah. Jakarta, 27 September 2023.
Kaesang Ketum PSI, Terjadi Gempa Lokal di Jalan Teuku Umar?
Jakarta, FNN – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa ketua DPP PDIP Megawati marah besar dengan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto juga membantah ada pertemuan resmi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/9/23) yang membahas atau merespons masalah tersebut. “Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim mawar,” kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin (25/9/23). Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, media sosial menyebar pesan berantai yang menyebutkan seseorang yang kemudian dikaitkan dengan Megawati, marah besar karena Kaesang memutuskan menjadi kader PSI. Padahal, selama ini ada aturan tegas di internal PDIP bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda pilihan politik. Sangsinya cukup tegas, yaitu kader yang bersangkutan akan diberhentikan karena melanggar AD/ART. Pesan yang beredar di media sosial itu memang tidak menyebut langsung nama Kaesang maupun nama Megawati. Nama Kaesang disebut sebagai Mawar Bandel, sedangkan nama “Ayang Bebeb” dikaitkan dengan nama Megawati. Mereka mengaitkan nama Ayang Bebeb dengan nama Megawati karena setting peristiwanya sama. Dikabarkan bahwa karena ulah Mawar Bandel maka Ayang Bebeb marah besar kepada petugas partai. Apalagi petugas partai yang mereka usung sebagai capres itu elektabilitasnya terus anjlok dan membuat para bohir kabur. Semula kabar tersebut itu hanya beredar dalam bentuk screenshot (beredar di media sosial dan di WhatsApp Group), namun tidak lama kemudian muncul dalam bentuk video dengan durasi lumayan panjang (2 menit 19 Detik). Sepertinya video dibuat oleh sebuah akun anonim yang diberi nama opposite 6890 dengan judul lanjutan kisah si Mawar Bandel di negeri Wakanda. Akun ini adalah sebuah akun perlawanan. Mereka dengan jelas menyebut, “Inilah bentuk perlawanan kami”. Video itu dimulai dengan keputusan si Mawar Bandel terjun ke dunia politik. Dia merasa sudah mantap masuk ke dunia politik meskipun belum punya pengalaman. Di sini ada juga suara dialog si Mawar Bandel dengan orang yang lebih tua, suara yang satu mirip suara Jokowi dan satunya lagi mirip Kaesang. Kalau melihat videonya, tampaknya diambil dari akun resmi PSI ketika dia mengunggah bocoran rencana Kaesang masuk PSI. Setelah itu, akun opposite 6890 membuat visual yang naskahnya seperti yang disebut tadi yang sebelumnya sudah beredar di media sosial. Video diakhiri dengan pertanyaan bagaimana nasib copras capres petugas partai? Bijak catur siapa yang akan menang? Teuku Umar atau Raja Solo? “Meski tidak menyebut nama langsung, namun siapa pun yang menonton video itu dan mengikuti perkembangan politik nasional, terutama terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, pasti paham siapa nama-nama yang dimaksud,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (26/9/23). Video mawar itu diunggah oleh akun PSI pada Kamis (21/9). Para petinggi PSI secara bercanda, hanya tertawa-tawa, tidak mau menjawab langsung apakah betul yang dimaksud adalah Kaesang. Mereka hanya minta didoakan ketika ditanya wartawan tentang kepastian Kaesang akan segera bergabung dengan PSI. Namun, sehari kemudian, PSI Solo membenarkan bahwa si Mawar adalah Kaesang. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa Kaesang sudah minta izin dan restu kepadanya untuk bergabung ke PSI. Jokowi tidak menegaskan apakah dia menyetujui atau mengizinkan, tapi dia mengaku tidak bisa mencegahnya karena Kaesang sudah dewasa, sudah menikah, dan sudah punya kehidupan sendiri. Meskipun dicegah, Kaesang pasti akan tetap jalan terus. Akhirnya, Sabtu (23/9) para petinggi PSI dan sejumlah tokoh lain mendatangi Kaesang dan istrinya di rumah pribadi Presiden Jokowi di Solo. Kemudian mereka menyerahkan kartu anggota PSI kepada Kaesang. “Pilihan lokasinya yang di Solo, di rumah pribadi Presiden Jokowi, ini pasti bukan tanpa kesengajaan. Kalau Kaesang sudah punya rumah sendiri dan kalau tidak salah rumahnya di Jakarta Selatan, mengapa kartu anggota itu tidak diserahkan di rumah pribadi Kaesang? Kenapa mesti dilakukan di rumah pribadi Presiden Jokowi dan itu dilakukan di Solo?” ujar Hersu. “Jadi, saya kira ini pasti ada maksud-maksud tertentu dari sisi komunikasi politik ini. Ada pesan bahwa ini tentu atas restu dari Presiden Jokowi, apalagi PSI sebagai partai yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi dan selalu menyatakan bahwa keputusan mereka itu tegak lurus pada Keputusan Presiden Jokowi,” lanjut Hersu. Menyikapi keputusan Kaesang ini, para pendiri PDIP kelihatannya memang tidak cukup tegas dan mereka punya pandangan yang beragam. Ada yang menghindar dan ada pula yang menyatakan tidak ada yang dilanggar, karena Kaesang sudah menikah dan tinggal terpisah dari Jokowi. (ida)
Piting dan Buldozer Rezim Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan APA yang disebutkan oleh Panglima TNI Yudo Margono bahwa TNI harus siap memiting pengunjuk rasa dalam kasus Rempang bukan saja tidak etis tetapi sudah keluar dari tugas dan kewajiban tentara sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. TNI bukan \"herder\" Investor atau pemilik modal. Bukan pula \"centeng\" kumpeni. Demikian juga dengan pernyataan Luhut Panjaitan yang mengancam akan membuldozer mereka yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri menjadi bukti arogansi dari seorang Menteri. Wajar jika muncul gelar Yudo \"piting\" dan Luhut \"buldozer\". Dulu juga ada Dudung \"baliho\". Rezim Jokowi melalui kasus Rempang ini memosisikan atau mendeklarasikan dirinya sebagai rezim piting atau rezim buldozer. Sebutan untuk sikap otoriter, kejam dan raja tega dalam mengabdi kepada kepentingan asing khususnya China. Pribumi yang harus digusur. Profil \"sederhana\" dan \"merakyat\" hanya kedok dari wajah asli yang \"rakus\" dan \"borjuis\". Artinya itulah warna dari kepalsuan dan kemunafikan. Bukan hanya dalam kasus Rempang model kepalsuan dan kemunafikan ditampilkan tetapi dalam \"kenaikan harga\", \"hutang luar negeri\", \"tidak impor\", \"km 50\", \"dana 349 trilyun\", \"politik dinasti\", dan lainnya. Dasamuka itu memang memiliki 10 wajah dalam melakukan kejahatan. Bengis, kejam, licik, khianat dan serakah. Dasamuka atau Rahwana dalam merealisasikan angkara murka dibantu oleh Marica \"pembunuh manusia\" sang paman dan Surpanaka adik \"berkuku tajam\". Keduanya juga jahat dan licik. Dasamuka tewas ditangan Rama. Rahwana sulit tumbang karena \"banyak kepala\" dan \"banyak nyawa\" tetapi tewas juga oleh senjata pamungkas Rama yaitu Brahmastra. Anak panah bola api. Rama dibantu pasukan kera kecil pimpinan Sugriwa. Menghancurkan rezim Rahwana di Kerajaan Alengka. Ada tokoh heroik Hanoman disana. Raksasa kerajaan Alengka mampu dikalahkan oleh rakyat kera kecil pasukan Sugriwa yang membantu Rama. Ada \"people power\" untuk menumbangkan Rahwana atau Dasamuka. Blunder dari keangkuhan dan keserakahan Dasamuka adalah menculik Sinta. Memancing kemarahan Rama dan bala tentara kera. Di samping blunder lain yaitu mengusir anggota keluarga dan warga negaranya sendiri Kumbakarna dan Wibisana. Kekuasaan telah membutakan mata Rahwana. Ia ingin berkuasa lama. Piting dan buldozer adalah senjata Rahwana untuk menunjukkan kekuasaannya. Lumpuhkan dan hancurkan. Menghadapi pola ini maka perlawanan harus mampu pula memiting dan membuldozer. Dalam ilmu perang ada dua pilihan \"kill or to be killed\". Jika rakyat terancam dipiting dan dibuldozer maka rakyat harus bertekad untuk dapat memiting dan membuldozer. Rezim Jokowi harus diganti, ditumbangkan dan dihentikan keangkaramurkaannya. Jika rezim bertekad untuk memiting dan membuldozer, maka tidak ada jalan lain rakyat harus bertekad untuk memiting dan membuldozer rezim Jokowi. People power sebagai jalan untuk perubahan. Ayodya versus Alengka adalah si kecil yang banyak mampu menumbangkan raksasa yang angkuh dan kuasa. Piting dan buldozer rezim Jokowi. Bandung, 27 September 2023.
Pesan Anis Matta, Maulid Nabi Bisa Jadi Energi untuk Menjaga Keutuhan Bangsa dari Ancaman Disintegrasi
JAKARTA, FNN | Kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa besar dan sangat monumental dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh jagad raya yang sedang menghadapi krisis multidemensi seperti sekarang. \"Kehadirian beliau menjadi rahmat untuk jagad raya yang sedang menghadapi krisis; krisis nilai, krisis kepemimpinan dan krisis kemanusiaan,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023). Dalam rangka memperingati Maulid Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menurut Anis Matta, kehadiran Rasulullah SAW telah menciptakan keterarahan, baik keterarahan pikiran maupun tindakan. \"Mengenang kembali kelahiran beliau berarti menggali kembali energi bagi kita untuk menciptakan kemaslahatan,\" katanya. Sebab, paling tidak, ada tiga fungsi strategis dari kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia. Pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia. Sedangkan yang ketiga dalam rangka memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar. \"Pertemuan kita dengan maulid selayaknya menjadi titik tolak bagi kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai kenabian dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai perhatian Rasulullah SAW terhadap persatuan dan kemaslahatan umat manusia bisa menjadi energi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancamanan disintegrasi bangsa. \"Perhatian beliau terhadap persatuan, kedamaian dan kemaslahatan umat manusia menjadi energi bagi kita untuk berkontribusi menjaga keutuhan bangsa ini,\" katanya. Dalam pandangannya, persatuan dan persaudaraan merupakan salah satu tujuan luhur agama. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bisa menjadi pemicu keretakan dalam kehidupan dan berbangsa itu tak seharusnya terjadi. \"Maka, jangan sampai perbedaan pandangan politik, pilihan calon kepala negara dan perbedaan yang lainnya menjadi pemicu keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara,\" tandasnya. Anis Matta berharap aktifitas politik tidak menjadi sarana mengorbankan tujuan mulia dan kemaslahatan yang lebih besar seperti upaya memilih pemimpin yang bisa menavigasi Indonesia keluar dari krisis saat ini. Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora Dr Abdul Rahim menambahkan, \"Merenungi kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan segala dinamikanya, menginspirasi kita bahwa kerja politik yang diiriingi niat mulia adalah dua pertiga tugas kenabian. Yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar,\" katanya. Dinamika politik tidak selayaknya menciptakan pembelahan di tengah anak bangsa. Jangan sampai sarana dalam politik menggilas tujuan mulia dalam politik. \"Kita jadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan demi tantangan,\" pungkas Abdul Rahim. (Ida)
POPULER
