ALL CATEGORY
P. Lurah Tersesat tetapi Tidak Merasa Tersesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih YANG kurang ajar pasti penasehat spiritualnya. Dengan bergaya sebagai spiritual tingkat dewa, memberikan petuahnya:\"Tuan harus ritual di tempat sakral tempat para raja raja dulu kala\" untuk menjaga kekuasaan dan menambah kesaktiannya. Dalam kondisi pikiran kosong dan menyerah tidak satu patah pun bertanya tentang kebenaran petuah sang spiritual. Pikiran normal sesuai akal sehat sudah tersumbat tersisa hanya mengikuti perintahnya dengan keyakinan semua perintah nya benar. Perilaku umum terjadi pada seseorang yang sedang meminta bantuan dukun atau apapun namanya, yang dipercaya memiliki kelebihan dalam ilmu spiritual. Tanpa seleksi dan tidak peduli itu dukun cabul atas dukun bersertifikat palsu Dalam catatan para spiritualis pulau Karang Majetih itu tempat sakral dimana dulu raja - raja jawa bersemedi. Berapa waktu lalu atas anjuran seorang pemangku adat tanah jawa, sang Lurah yang sering mengaku diri sebagai raja datang ke sana untuk mencari wangsit dan menambah kesaktiannya. Menurut Habib Jansen Boediantono ( spiritualis dari Jogjakarta ) menjelaskan: \"Perjalanan menempuh waktu 6 jam dari kota Cilacap ke Karang Mejetih dengan dikawal para pengawal diantar seorang nelayan yang langsung pulang setelah sampai, untuk kemudian menjemput esok hari. Rupanya nelayan tersebut takut bila harus ikut nginap di sana terlaku beresiko\" \"Karang Majetih ini memang unik, luasnya kurang lebih cuma 3.000 meter persegi. Sebelum masuk terdapat dua pertemuan arus laut yang membentuk pintu gerbang. Arus laut pasang tenggelam, tapi anehnya ada cerukan yang berisi air tawar dan ditumbuhi pohon jenis \"Wijaya Kesuma\" di beberapa sudut.\" Masuk waktu isya mereka mulai berendam, terasa air mulai pasang sampai sedada. Dingin, sunyi hanya deburan ombak yang terdengar. Semua di lalui sampai pagi, sembari menunggu nelayan kembali menjemput di pagi hari. Selesai ritual mereka mendarat kembali ke Cilacap dan menerus perjalanan ke Solo menemui suhunya sekaligus sebagai pemangku adat untuk komplain karena tak mendapatkan apa - apa, kecuali badan masuk angin. Kali ini baru protes ternyata tidak mendapatkan wangsit atau pentunjuk dan virasat apapun. Sang suhu yang diduga kuat hanya manusia bahlul asal ngawur dan ngarang, coba komat kamit agar bisa tetap terkesan sakti, hanya diam. P Lurah dalam kondisi masuk angin, otak masih kosong, bergaya pasrah meninggal kan lokasi, setelah menjadi korban tipuan dukun bahlul, koplak dan sinting . Dia di jalan sesat dan tersesat tetapi tetap tetap saja tidak menyadari bahwa dirinya tersesat. (*)
Istana Sedang Berhadapan dengan Rakyat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMAKIN santer kawin paksa Prabowo dengan Ganjar. Meski belum jelas siapa Capres di antara keduanya, akan tetapi mengingat sampai kini Jokowi masih berada di belakang Prabowo, maka potensialnya adalah Prabowo Capres dan Ganjar Cawapres. Artinya Megawati harus mengalah. Sebenarnya kekalutan ini karena Prabowo maupun Ganjar sudah lama \"kalah\" oleh Anies Baswedan. Gerakan palsu survei luar biasa masif untuk terus konsisten menjadikan Prabowo tertinggi dan Ganjar runer up. Misi oligarki dan Jokowi adalah merendahkan Anies. Sungguh aneh Anies ditempatkan \"buncit\" tetapi ditakuti kemenangannya. Memang sebenarnya tingkat popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan adalah tertinggi. Lembaga survei bayaran sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kelak akan terbukti keberadaan lembaga hoax terjahat dalam sejarah politik Indonesia. Jika saja ada aturan UU maka banyak lembaga survey yang layak dipidana. Santernya isu kawin paksa Prabowo-Ganjar untuk menghadapi gerakan dahsyat dan dukungan besar Anies Baswedan di kalangan rakyat menjadi bukti bahwa Istana memang panik. Karena di samping beban dosa politik yang besar juga Jokowi sesungguhnya khawatir Prabowo atau Ganjar jika berjalan sendiri-sendiri dipastikan akan kalah. Disain dua pasangan yang bertarung adalah pilihan Istana yang \"ideal\". Permainan \"curang\" seperti tahun 2019 bisa diulangi karena pasangan jagoan dapat diproteksi oleh \"alat kelengkapan\" Istana. Nah Jokowi memang bersemangat untuk mengawinkan Prabowo dengan Ganjar sebagai dua figur \"pengaman\" pasca lengsernya. Bahwa Prabowo sebagai Capres adalah mutlak, tinggal kesiapan Ganjar untuk menjadi Cawapres. Hal ini tergantung Megawati sang Ketum PDIP yang telah terlanjur mengorbankan Puan Maharani untuk digantikan Ganjar Pranowo. Masalahnya adalah siapkah Megawati untuk mengalah ? Ini pertanyaan seriusnya. Meskipun demikian untuk Pemilu Pilpres 2024 kekuatan rakyat akan lebih nyata. Kontrol atas kecurangan dan potensi untuk perlawanan lebih besar. Andai pun terjadi kawin paksa Prabowo dan Ganjar Pranowo maka potensi untuk kalah juga tetap besar. Empat yang hal mendasari, yaitu: Pertama, akan terjadi polarisasi pertarungan antara \"status quo\" Prabowo-Ganjar Pranowo melawan \"perubahan\" Anies Baswedan-Muhaimin. Rakyat lebih menginginkan perubahan bukan hanya karena bosan tetapi rezim Jokowi memang zalim. Kedua, isu kuat yang akan mengemuka adalah kompetisi kelompok \"tirani oligarki\" melawan \"demokrasi\". Mengembalikan kepada asas demokrasi menjadi semangat tersendiri dalam menegakkan ideologi dan konstitusi. Basis perjuangan ini sulit dikalahkan. Prabowo-Ganjar Pranowo merepresentasi kelompok \"tirani oligarki\". Ketiga, ketika umat beragama khususnya Islam dinilai sebagai pemilih potensial maka citra \"abangan\" dan \"Islam\" menjadi dasar penting pilihan. Meski Anies sering disudutkan pada identitas keagamaan tetapi sulit dinafikan bahwa agama menjadi hal penting untuk kemenangan. Jokowi waktu itupun butuh KH Ma\'ruf Amin. Kini AMIN yang berpotensi untuk menjadi pemenang. Keempat, kawin paksa Prabowo-Ganjar berbeda dengan canangan terdahulu Prabowo-Puan. PDIP tidak terbelah jika pasangan itu Prabowo-Puan. Megawati dipastikan akan setengah hati untuk berada di kubu Prabowo. Dahulu mengorbankan Puan untuk Ganjar lalu kini harus berjuang demi Prabowo, bukan Ganjar. Ironi dan tragis sekali. Suasana sebenarnya kubu Istana sedang mengalami guncangan luar biasa tentang pilihan langkah itu. Belum lagi menghadapi gerakan pemakzulan sebelum 2024 yang juga cukup keras. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi\" bergerak terus untuk perubahan lebih cepat. Apapun itu, gerakan \"people power\" merupakan gerakan strategis untuk menumbangkan \"status quo\" baik sebelum 2024 maupun mendukung hancurnya \"status quo\" pada Pilpres 2024. Istana kini sedang berhadapan dengan eskalasi kekuatan rakyat. Bandung, 28 September 2023.
Smartfren PHK Massal Sepihak, Serikat Pekerja Minta Menaker Turun Tangan
Jakarta, FNN | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) mendesak Menaker Ida Fauziyah memanggil Direksi Smartfren (FREN) sebagai imbas adanya PHK terhadap ratusan karyawan. Desakan tersebut disampaikan Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, agar Perseroan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan massal kepada karyawannya. “Kami mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk., agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk. tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang,” kata Mirah dalam keterangan kepada FNN, Selasa (26/9/2023). Aspek menegaskan PT Smartfren Telecon mem-PHK sepihak dan massal tanpa kompensasi yang sesuai Undang-undang. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP ASPEK Indonesia), sebagai induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren, meminta perhatian Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait laporan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan massal yang terjadi di PT Smartfren Telecom Tbk terhadap Pengurus, Anggota Serikat Karyawan Smartfren serta Karyawan PT Smartfren Telecom Tbk. Berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren kepada DPP ASPEK Indonesia, diperkirakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan bulan Agustus 2023. PHK sepihak dan massal diketahui masih akan berlanjut di tahun 2023, dan diperkirakan akan menelan korban mencapai sedikitnya 300 karyawan. Mirah Sumirat mengungkapkan, PHK sepihak dan massal yang dilakukan manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap. Beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang di-PHK sepihak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi kasusnya, baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya. Terkait kasus ini, DPP ASPEK Indonesia telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk. Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk. Mirah Sumirat mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk “turun tangan” memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk, agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang. (sof).
Fahri Hamzah Minta Masyarakat Kelola Situasi Politik agar Tidak Ada Konflik
JAKARTA, FNN | Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, situasi politik saat ini masih dinamis dan bisa menciptakan kejutan-kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka. Kejutan-kejutan tersebut, bisa mengubah peta politik mengenai keberadaan tiga calon presiden (capres) yang mengemuka saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi dua atau empat capres, serta bermunculannya figur-figur baru. \"Kita bersyukur sebenarnya dengan adanya tripolar (tiga capres, red) akan menciptakan kelompok-kelompok yang lebih rasional. Tidak seperti dulu, terlalu berhadap-hadapan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tetapi, situasinya masih dinamis, masih akan ada kejutan-kejutan baru,\" kata Fahri Hamzah, Rabu (27/9/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \"Menanti Kejutan Baru Koalisi Capres 2024\" yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Fahri berharap masyarakat bisa belajar dalam mengelola situasi politik sekarang agar tidak berujung pada konflik yang terjadi di masyarakat seperti pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya. Sebab, sikap irasionalitas dapat membuat kita kurang berpikir soal-soal yang ideal bagi bangsa ke depan, karena terlalu mengutamakan sentimen yang sebenarnya bisa dibahas dan diskusikan. \"Apapun hasilnya nanti, masyarakat kita harus lebih moderat dan lebih proporsional. Sehingga pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung pada hari yang sama ini akan berjalan dengan sangat baik dan tidak ada potensi yang membahayakan kita,\" katanya. Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, semua pihak harus berpikir untuk mengedepankan kepentingan nasional, sehingga pemilu tetap damai dan aman, serta tidak ada pembelahan di masyarakat. \"Kenapa Partai Gelora mendukung Pak Prabowo (Prabowo Subianto), karena kita ingin ada keberlanjutan agenda nasional. Yaitu, ada rekonsiliasi di satu sisi dan di sisi yang lain ada legacy-nya Pak Jokowi (Joko Widodo) yang harus diteruskan,\" katanya. \"Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat itu nggak bisa dibatalkan. Terlalu besar efeknya jika dibatalkan, biayanya juga terlalu besar buat rakyat yang sudah menginvestasikan ratusan triliun, itu mau dihentikan gara-gara beda pilihan politik. Karena itulah, kenapa kita mendukung Pak Prabowo dan kita doakan bersama-sama agar menang,\" pungkas Fahri. Pilihan Tepat Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, rekonsiliasi dan legacy telah menjadi brand Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal itu membuat elektabilitas Prabowo relatif stabil dan tinggi, dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan. \"Posisi Pak Prabowo per hari ini, relatif stabil ya karena faktor rekonsiliasi dan legacy itu. Pak Prabowo dianggap pemersatu dan melanjutkan legacy Pak Jokowi. Jadi rekonsiliasi dan legacy itu sudah jadi brand Pak Prabowo,\" kata Hanta Yudha. Karena itu, jika Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon, maka Prabowo dan Ganjar Pranowo akan masuk putaran kedua, sedangkan Anies Baswedan tidak memiliki potensi menang. \"Tetapi kalau dua poros, dari survei yang kita lakukan antara Ganjar dan Prabowo, masih unggul Prabowo sekitar 10-7 persen,\" katanya. Hatta mengungkapkan, elektabilitas Anies Baswedan masih relatif jauh, meski telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya. \"Ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan,\" katanya. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini melihat Presiden Jokowi terkesan main di dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan Prabowo. Justru hal ini menguntungkan Prabowo, karena tidak totalitas mendukung Ganjar yang notabene partainya, PDIP. Disamping itu, Jokowi sering memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo ke publik. \"Kondisi hari ini kakinya setengah-setengah, ada di Ganjar dan Prabowo. Nah, seperempat lagi ada di Kaesang (Kaesang Pangarep) dan Gibran (Gibran Rakabumi Raka). Kalau PSI sudah dukung Prabowo, dan Gibran jadi wakilnya Prabowo. Itu sudah 100 persen tubuh Pak Jokowi ada di Prabowo,\" jelasnya. PDIP sendiri, lanjut Hanta, tidak berani bersikap tegas terhadap sikap Kaesang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena PDIP ingin mempersepsikan dekat dengan Presiden Jokowi. Sebab, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen, menang dua kali Pilpres, memiliki relawan yang solid dan mesin politik tetap terjaga, serta masih mengendalikan jejaring Pemilu, karena masih berkuasa. \"Saya kira Partai Gelora sudah bener gabung ke Prabowo, bukan semata tidak bersama PKS atau Ganjar. Tetapi itu pilihan cepat dan tepat, brand conectionnya semakin bagus karena sudah memperhitungkan kemenangan. Saya yakin Gelora akan dapat cocktail efek dari Prabowo. Ini menarik kalau Gelora masuk pemerintahan, sementara PKS jadi oposisi,\" katanya. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menambahkan, bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap ke PSI, karena memiliki kesamaan visi terhadap kiprah anak-anak muda, yang seharusnya tidak menjadi objek politik. \"Bro Kaesang persamaan nilai, bahwa anak-anak muda itu enggak hanya boleh menjadi objek politik. Hal ini sudah diperjuangkan PSI sejak 2019, dan kami ingin membuka kesempatan anak muda untuk ikut mewarni hiruk pikuknya politik,\" kata Dedek Prayudi. Sebagai Ketua PSI, Kaesang Pangarep kata Dedek, juga tidak memanfatkan jabatan orang tuanya selaku Presiden RI dalam politik maupun bisnis. Sebaliknya, Kaesang justru mengagumi Jokowi, karena memberikan inspirasi dirinya dalam berpolitik. \"Karena ketika Kopdar kemarin di Djakarta Teater saat penunjukkan Bro Kaesang menjadi Ketua Umum PSI yang hadir membludak, ya itulah realitas politiknya,\" katanya. Namun, hingga kini PSI belum menentukan dukungan politiknya kepada capres tertentu, meski kerap hadir dalam deklarasi dukungan partai Koalisi Indonesia Maju ke Prabowo. \"Kami memang memiliki ikatan emosional dengan Prabowo, tetapi kita belum menentukan pilihan. Kita masih menunggu arahan, tapi ada tiga yang kita lakukan, yaitu mendukung Prabowo, mendukung Ganjar atau jombloh. Kalau kita hadir di Prabowo karena diundang terus, kalau sama Ganjar kita tidak pernah diundang, malahan PSI diserang sama pendukungnya. PSI itu dianggap kompetitor, padahal bukan kompetitor, apalagi sampai menggembosi partai tertentu,\" tegasnya. (Ida)
Kebijakan Neoliberal, Pembelian LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti PEMERINTAH resmi mewajibakan masyarakat membeli LPG 3 kg menggunakan KTP/KK per 1 Oktober 2023 mendatang. Data pembeli akan didaftarkan ke dalam data base Pertamina untuk penarapan skema subsidi LPG 3 Kg secara efektif per 1 Januari 2024. Kebijakan yang pasti menyulitkan masyarakat ini, dijalankan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat tugas yang diterbitkan Dirjen Migas kementrian ESDM. Saat pembeli menunjukkan KTP/KK, agen penyalur resmi akan mencocokannya dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dinput di website Subsidi Tepat milik Pertamina. Jika data KTP/KK tidak termasuk dalam daftar P3KE, maka pembeli tidak terkategori miskin. Tidak boleh membeli LPG tabung melon. Sebaliknya, jika terdaftar sebagai masyarakat miskin, maka boleh membeli LPG 3 kg. Pembelian menggunakan KTP dan KK hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi. Tingkatan paling bawah adalah sub penyalur. Konsekuensinya, masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, tidak bisa lagi membeli di warung-warung pengecer dekat rumah. Mau masak, gas habis, harus cari agen resmi, tunjukin KTP/KK baru bisa beli. Meskipun hanya berlaku satu kali, tapi cukup bikin repot masyarakat. Di lain sisi, sulit membayangkan bagaimana caranya penjual di tingkat sub agen mencocokan KTP/KK setiap pembeli dengan data P3KE di website Pertamina. Koplak !!! Masa agen penyalur disuruh main lepotop atau pegang hp sambil online, lalu nge-cek data identitas setiap pembeli di website Pertamina. Kan ngaco !!! Bagaiamana juga dengan sistem pengawasannya ? Sejauh mana kesiapan pemerintah jamin efektifitas pelaksanaan di 243.852 penyalur resmi se-Indonesia ? Di balik kerumitan masalah teknis tersebut, pemerintah ngotot berlakukan pendataan konsumen menggunakan KTP/KK untuk menjamin penyaluran subsidi jadi lebih akurat. Tidak bocor ke orang kaya. Pandai sekali memutar kata. Namun dibalik bahasa pemerintah yang manis itu, sesungguhnya kebijakan ini adalah wujud pembatasan kuota LPG 3 Kg untuk kendalikan besarnya impor dan biaya subsidi LPG 3 Kg yang ditanggumg APBN. Benar saja, subsidi LPG 3 Kg dalam APBN 2023 sudah dipangkas jadi Rp 113,27 triliun. Turun dari alokasi APBN 2023 Rp 117.84 T dan APBN 2022 Rp 134.78 T. Sungguh langkah frustasi yg menegaskan: pemerintah dan DPR Indonesia malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power and glory. Memalukan. Rakyat kembali dikorbankan. Padahal sumber daya gas alam melimpah. Melampaui total kebutuhan nasional. Tapi karena pemerintah tidak becus mengelolah. Rakyat yang harus jadi korban. SKK Migas menyebut, Produksi LPG nasional 2022 hanya1,9 juta meter kubik. Sementara kebutuhan Konsumsi 8 juta meter kubik. Mines-nya 6,1 juta meter kubik. Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, negara harus impor 6,4 juta meter kubik. Pertamina beli impor di spot market dengan harga global. Dijual kembali ke masyarakat dalam negeri dengan harga rugi. Kerugian Pertamina itu selanjutnya dibayar pemerintah lewat tanggungan subsidi dari APBN. Ditelusuri lebih dalam, masalah rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yang sengaja dipelihara kementrian ESDM, komisi VII DPR RI, mafia serta oligarki impor. Kenapa saya sebut sengaja dipelihara ? Karena ketika Kementerian ESDM menyatakan produksi LPG kita lemah, bagi saya, itu kalimat yg sangat tidak pantas. Bukankah data Kementerian ESDM sendiri yang menyebut, per 31 Desember 2021, produksi Gas alam nasional tembus 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8 juta meter kubik sebagaimana alokasi yg ditetapkan dalam APBN saja tidak bisa ? Otak menteri ESDM taruh dimana, dari total produksi Gas alam 59,29 juta, yang berhasil dikonversi ke LPG hanya 1.9 juta meter kubik ? Kalau 59,29 juta produksi digunakan untuk bayar konversi LPG 1.9 juta, masih menyisahkan 57,39 juta meter kubik. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan masyarakat 8 juta meter kubik, masih menyisahkan 51,29 juta meter kubik. Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan Gas alam !!! Surplusnya berapa ? 51,29 juta meter kubik !!! Lalu kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG? Apa juga alasan pemerintah tidak mampu menyanggupi konversi produksi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan yang hanya 8 juta kubik meter? Jawaban pemerintah adalah: lemahnya konversi gas alam jadi LPG karena kita lemah dalam produksi kandungan campuran propane C3 dan butane C4. Jawaban klasik ini selalu diulang-ulang setiap tahun. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang. Beres masalah. Kalau tidak mampu bangun kilang, upgread kapasitas kilang. Terutama kilang LPG Bontang yang potensial. Mirisnya, bukannya di-upgread, di 2023 ini, pemerintah justru memutuskan menunda pembangunan proyek kilang Bontang dan menghapus proyek tersebut dari daftar proyek pembangunan kilang. Alasannya, Pertamina gagal melanjutkan kerja sama dengan Oman Overseas Oil and Gas (OOG). Bukan cuma masalah kilang Bontang, sejauh ini, upaya tingkatkan produksi LPG berbasis pada bangun kilang dan akselerasi kapasitas kilang memang tidak menjadi orientasi pemerintah. Kenapa? Kalau negara berhasil tingkatkan produksi sesuai kebutuhan rakyat, lalu bagaimana caranya koruptor di Kementrian ESDM, Komisi VII DPR, SKK Migas serta mafia dan oligarki impor bisa mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor ? Indonesia kaya akan cadangan gas alam. Silahkan buka website kementrian ESDM atau SKK Migas lalu sharcing Proven Gas alam. Akan muncul tulisan, per 31 Desember 2021, cadangan gas terbukti 34, 64 triliun meter kubik. Kalau digabungkan dengan unproven atau potensial reserves, total cadangan capai 60,61 juta meter kubik. Sementara total produksi capai 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa konversi ke konversi ke LPG cuma 1.9 juta meter kubik? Memang sengaja dipelihara kelemahan itu. Biar Indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat, serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan. SKK Migas dan Kementrian ESDM kompak melaporkan, sampai saat ini, di tengah produksi gas alam yang capai 59,29 juta meter kubik itu, justru diikuti dengan rendahnya serapan gas domestik. Hanya mencapai 68.66% dari total produksi. Mirisnya, jumlah produksi gas alam yg dikonversi ke LPG prosentasinya hanya 1.51% dari total produksi. Sementara mayoritas 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit. Dasar Bahlul !!! Kejar ekspor tinggi, tapi kebutuhan dalam negeri diabaikan. Mirisnya lagi, gas alam Indonesia yg diekspor keluar dengan jumlah mayoritas, diolah di luar jadi LPG, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yg memiskinkan. Sehingga memicu lonjakan tanggungan subsidi untuk menutupi kerugian Pertamina. Impor dan tanggungan subsidi yang tinggi, pada akhirnya bikin pemerintah teriak: Hai rakyat APBN tersandera, pertamina rugi. Tidak ada jalan lain, harus dilakukan pembatasan kuota LPG 3 Kg. Lalu muncul wacana kebijakan KOPLAK: maksimalisasi alokasi subsidi tepat sasaran lewat pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP/KK Shame On You....
Relokasi Penduduk Rempang Ditunda, BP Batam Minta Dana Talang Rp 1,6 Triliun ke Menkeu
Oleh Akhmad Bumi | Pemerhati Sosial Ekonomi RENCANA relokasi warga Rempang yang berakhir dilaksanakan tanggal 28 September 2023 akhirnya ditunda. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia disejumlah media mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kapan relokasi benar-benar terlaksana. Dia menyebut, masih mencari alternatif terbaik. Namun, dia mengklaim, saat ini sudah ada sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang mendaftar secara sukarela untuk direlokasi. Relokasi warga Rempang, karena pulau Rempang hendak digunakan sebagai Kawasan Industri dengan ijin konsesi 80 tahun kepada PT MEG (anak perusahaan Artha Graha) dan bisnis Rempang Eco Park, yaitu pabrik kaca panel surya, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan standing buyer pembeli Listrik Singapura. Sebelumnya, masyarakat adat Rempang kepulaun Riau melancarkan perlawanan yang massif kepada Pemerintah Indonesia dan BP Batam atas diberikan ijin konsesi 80 tahun ke PT MEG dipulau Rempang dan sekitar. Mereka mempertahankan tanah adat, harga diri dan kehormatan kampung halaman peninggalan leluhur, hingga akhirnya meletus tragedi 7 September 2023 di kota Batam. Terjadi kerusuhan, warga melayu “marah”, fasilitas umum seperti kantor BP Batam jadi sasaran amukan massa. Korban berjatuhan. Solidaritas atas penindasan Masyarakat adat Rempang bergema dimana-mana. Proyek ini dimulai sejak adanya kerjasama Pemerintah Pusat melalui BP Batam dengan PT. Makmur Elok Graha (MEG), dengan nilai investasi sekitar Rp 381 Triliun hingga Tahun 2080. Untuk tahap awal PT MEG mengklaim telah berhasil meyakinkan Perusahaan Investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, untuk berinvestasi senilaiUSD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. BP Batam Meminta Dana Rp 1,6 Triliun ke Pemerintah Pusat Disejumlah media menyebutkan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta anggaran Rp1,6 triliun sebagai dana talangan ke Menkeu Sri Mulyani untuk untuk kepentingan relokasi 700 KK, dan merampungkan Rempang Eco City. Kata Mentri Bahlil, akan dibangun 2.700 rumah tipe 45, LT 500 m2, senilai Rp120 juta (total Rp324 miliar), uang tunggu Rp1,2 juta/orang, uang kontrak rumah Rp1,2 juta/keluarga, dan lain-lain. Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa minggu lalu mengatakan dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar. Olehnya BP Batam mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dari gelagat dan aroma minta uang APBN melalui Menkeu ini, agak mirip dengan proyek IKN, yang dulu digembar-gemborkan menggandeng investor kakap Softbank membiayai IKN. Waktu itu banyak pihak meragukan. Bagaimana logikanya Softbank danai IKN, sebuah proyek yang masih diliputi risiko ketidakpastian. Akhirnya Softbank mundur tidak membiayai proyek IKN. Investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI melalui Softbank walau Presiden RI Joko Widodo sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN. Mentri Investasi Bahlil begitu semangat menyatakan XinYi grop akan berinvestasi di Rempang dengan membangun kongsi dagang dengan PT MEG senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. Kok BP Batam minta lagi dana talangan APBN Rp 1,6 trilin melalui Kemnkeu? Walau presiden Jokowi dan sejumlah Mentri Kabinet sudah bertemu XinYi di Tiongkok tapi sampai saat ini belum terdengar pernyataan atau rilis resmi Xinyi grup sebagai emiten yang memiliki komitmen investasi senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun tersebut. Jika benar Xiyi grup di Tiongko melakukan investasi Rempang, aksi korporasi XinYi akan dibiayai bank. Aksi korporasi bermodalkan ijin konsesi lahan seluas 17.600 ha (bukan hutan lindung) PT MEG sudah dilempar ke investor saham. Sebangsa Rp 1,6 trilin untuk kepentingan relokasi penduduk asli Rempang akan dibiayai Xinyi grup. Kenapa mesti ABPN yang talangi, ujung-ujungnya utang lagi dan rakyat Indonesia yang menanggungnya. Jangan sampai Xinyi mengikuti jejak Softbank yang mundur membiayai proyek IKN, ujung-ujung kembali ke APBN membiayai. Jika lahan / tanah belum clear and clean akan menimbulkan masalah dan proyek Rempang bisa gagal. Jika gagal investor saham XinYi bisa menggugat XinYi ke ororitas pasar modal Hongkong. Itupun jika benar XinYi berinvestasi di Rempang Bersama grup. Tanah Siapa? Pulau Rempang tanah siapa? Ini yang masalah. Dari dokumen-dokumen yang ada, pulau Rempang telah dihuni sejak masa penjajahan Belanda. Rempang dan sekitar disebut Perkampungan Tua dengan bukti-bukti surat-surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, tanaman budidaya berumur tua, silsilah keluarga, yang tinggal dikampung tersebut serta bukti-bukti lain yang mendukung. Juga ditandai dengan batas – batas fisik permukiman, kebun, batas alam seperti jalan, sungai, laut, batas pengalokasian lahan, dan peta serta bukti fisik lapangan. Dengan bukti-bukti itu menandakan warga pulau Rempang adalah warga masyarakat adat. Ada peguyuban adat Melayu, namanya lembaga adat Melayu (LAM) Riau yang menaungi. Ada simbol adat berupa rumah adat, pakayan adat, senjata tradisional, makanan tradisional. Mereka memiliki sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. UUD 1945 dan UUPA melindungi dan menjamin keberadaan masyarakat adat. Kenapa penduduk asli masyarakat adat Rempang harus ”dibumihanguskan” dari tanahnya sendiri dan diperlakukan demikian kejam? Mereka memiliki hak atas tanah warisan leluhur yang mendiami pulau Rempang dahulu kala. Negara tidak boleh sesuka hati menggusur. Dalam UU Pengadaan Tanah (UU 2/2012) sudah diatur bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada ruang konsultasi publik. Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Negara tidak boleh memaksakan kehendak, sepihak dan gusur membabi buta. Demokrasi Ekonomi Indonesia negara demokrasi. Demokrasi jelas, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Artinya rakyat memerdekan dirinya dan kemudian membentuk republik ini. Kepada pemerintah, rakyat memberikan amanah untuk menjalankan negara berdasar konstitusi untuk mencapai kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tidak cukup hanya dengan demokrasi politik, tapi harus ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (ekonomi konstitusi). Negara menguasai sumber-sumber kemakmuran rakyat untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Disini letak kedaulatan ekonomi untuk mencegah praktek-praktek yang menjurus kearah free fight liberalim (amanat konstitusi). Demokrasi yang dicita-citakan bangsa ini adalah demokrasi yang berorentasi pada politik dan ekonomi yakni permusyawaratan perwakilan rakyat yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, adil makmur. Dalam perwakilan rakyat (legislatif) ada perjuangan yang sehebat-hebatnya antar berbagai kelompok wakil rakyat (fraksi) dalam memperjuangkan pikiran dan fahamnya masing-masing. Sebab, hanya dengan pergolakan pikiran untuk mencapai mufakat itulah negara hidup. Tiap-tiap wakil rakyat mengadu pikiran, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, agar keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Dalam kasus Rempang, jika dirunut per April 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan HPL kepada BP Batam dan Kemenko Perekonomian meluncurkan proyek Pengembangan Eco City Rempang yang akan diberikan kepada PT MEG. 28 Juli 2023 presiden Jokowi menyaksikan tanda tangan MOU antara Xinyi International Investment Limited, PT MEG dan Kementerian Investasi/BKPM. Akhir Agustus 2023 Rempang Eco-City masuk daftar Proyek Strategis Nasional. Dan September 2023 BP Batam mematok tanah untuk menyiapkan lahan proyek, pengusiran penduduk asli hingga lahirnya kerusuhan dan bentrokan 7 September 2023. Pernahkah DPR sebagai wakil rakyat membahas terkait proyek Rempang ini, ada atau terjadi dialog, debat atau ada pergolakan pikiran dalam pembahasan di DPR? Karena proyek Rempang ini jika dilihat lebih dalam berkait erat dengan bisnis korporasi, mahzab kapitalisme yang berjalan dengan mesin pasar modal, yang sudah tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (pasal 33 ayat 1). Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (pasal 33 ayat 2). Ini jiwa ekonomi Pancasila untuk mencegah praktek free fight liberalism, dimana kepentingan orang banyak (rakyat Indonesia) dirugikan atau ditindas demi kepentingan seorang yang mempunyai kuasa, khususnya mereka yang memegang tampuk produksi. Kenapa ijin konsesi dari lahan seluas itu tidak diberikan ke perusahaan BUMN (perusahaan plat merah)? BUMN atas nama negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Istilah investasi itu dikenal dalam aliran ekonomi pasar (kapitalisme) yang menjadikan perusahaan sebagai penggerak ekonomi. Tepat jika investasi diberikan ke perusahaan BUMN. Mahasiswa hukum, sudah diajarkan mata kuliah hukum pasar modal dan investasi, sudah belajar tentang ekonomi Pancasila dengan beragam teori. Sudah didoktrin berupa penolakan free fight liberalism (liberalisme), kecuali pasal 33 UUD 1945 diubah dengan melahirkan paradigma ekonomi Indonesia yang baru sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.[]
Rebutan Klaim Atas Sulawesi Selatan
Oleh Yarifai Mappeaty | Kolumnis Di Makassar pada 06 Agustus 2023, berlangsung sebuah kegiatan bertajuk: Gerak Jalan Anti Mager (malas gerak). Kegiatan itu melibatkan ratusan ribu massa. Hanya sedikit terasa aneh, karena pasca itu muncul klaim “Sulsel adalah Prabowo,” lantaran Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu hadir di acara tersebut. Sebulan lebih kemudian, Ahad, 24 September 2023, kembali berlangsung kegiatan yang sama, meski dengan tajuk berbeda, yaitu: Jalan Sehat Bersama Anies – Muhaimin (AMIN). Kota Makassar pun menjadi lautan manusia. Lalu, muncul pula klaim baru, “Sulsel milik AMIN.” Rebutan klaim atas Sulawesi Selatan (Sulsel) pun menjadi tak terelakkan, antara “Sulsel adalah Prabowo” versus “Sulsel milik AMIN.” Ada yang salah? Tidak juga. Tetapi justeru hal itu membuat publik penasaran, kira-kira klaim siapa yang paling absah. Untuk itu, mari kita coba analisis berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi. Gerak Jalan Anti Mager adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dan sempat terlaksana di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan gerak jalan anti Mager di Makassar pada awal Agustus lalu itu adalah yang terakhir, merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulsel dan IKA UNHAS. Berbagai sumber menyebut bahwa kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 400 ribu massa. Bagaimana mendatangkan massa sebesar itu? Tak bisa dipungkiri kalau kontributor terbesarnya adalah Pemprov Sulsel sendiri. Apa lagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan pamungkas bagi Gubernur Sudirman, sehingga harap maklum jikalau Pemprov Sulsel harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, jangan lupa Pengurus Pusat (PP) IKA UNHAS yang diketuai oleh Andi Amran Sulaiman, yang merupakan kakak kandung Gubernur Sudirman, tentu peranan dan kontribusinya tidak kecil. Terus, Prabowo? Setahu penulis, selama kegiatan tersebut dipersiapkan yang tak lebih dari sebulan, tak sekalipun namanya pernah disebut-sebut. Bahwa Prabowo kemudian hadir di tengah ratusan ribu massa itu, memang benar. Tetapi jangan salah, Menteri Pertahanan itu hadir atas undangan Gubernur Sudirman. Bagaimana pula cerita tentang jalan sehat bersama AMIN? Ada yang menyebut massa yang hadir mencapai satu Juta. Hemat penulis, mungkin tidak sebesar itu. Ada juga yang menilai dua kali lipat dari massa gerak jalan anti Mager, mungkin saja. Namun dalam hal ini, penulis lebih condong pada penilaian seorang pengamat di Makassar yang sedikit lebih moderat. Menurutnya, “Jika membandingkan gambar-gambar dokumentasi yang ada, massa jalan sehat bersama AMIN, tampaknya memang lebih besar.” Selain itu, pada kegiatan jalan sehat bersama AMIN, Anies dan Muhaimin memang sudah menjadi maskot utama pengumpulan massa sejak awal. Dengan kata lain, masyarakat mau terlibat pada kegiatan tersebut, lebih karena faktor ketertarikan pada sosok Anies dan Muhaimin. Sebelum ini, masih ingat kegiatan jalan sehat bersama Anies Baswedan di Kabupaten Pangkep pada Desember 2022 yang viral itu? Viral karena alun-alun Kota Pangkep berubah menjadi lautan manusia menyambut Anies. Begitu pula kunjungan Anies di Luwu raya belum lama ini, puluhan ribu massa menyambutnya di Kota Palopo. Lain halnya dengan Prabowo, meski menjadi bintang paling terang pada acara gerak jalan Anti Mager tersebut, namun bukan maskot pengumpulan massa sejak awal. Bahkan namanya baru mencuat beberapa hari jelang kegiatan berlangsung. Tetapi mungkin ceritanya akan menjadi berbeda sekiranya kegiatan itu bertajuk, “Gerak Jalan Anti Mager Bersama Prabowo”, maka klaim “Sulsel adalah Prabowo” patut dipertimbangkan. Berdasarkan uraian di atas, jika pengumpulan massa menjadi ukuran bagi akseptabilitas seorang Bacapares, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, Anies lebih diterima oleh masyarakat Sulsel. Sebab, setidaknya Anies telah terbukti dua kali mengguncang Sulawesi Selatan. Sementara itu, Prabowo sama sekali belum teruji. Juga, fenomena kedatangan Anies – Muhaimin di Makassar, seolah memberi pesan kepada semua Lembaga survei agar tidak berbohong. Sebab sambutan masyarakat Sulsel terhadap Anies – Muhaimin tersebut, sama sekali tak mencerminkan tingkat elektabilitas yang hanya belasan persen (*)
Saksi Ungkap Alasan Johnny Plate Minta Uang Rp500 Juta Setiap Bulan
Jakarta, FNN - Mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif mengungkapkan alasan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta uang sejumlah Rp500 juta setiap bulan adalah untuk tambahan upah orang-orang di timnya.\"Pada saat itu Pak Johnny Plate bilang, \'Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya\'. Jadi, saya meyakini pada saat itu untuk kebutuhan tim pendukungnya beliau,\" kata Anang dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.Anang menjadi saksi mahkota dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo tahun 2020—2022.Anang bersama Johnny Plate dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto duduk di kursi saksi di hadapan majelis hakim.Mereka dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, dan Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menanyakan kepada Anang terkait hubungannya dengan Irwan Hermawan. Anang mengatakan bahwa ia kerap meminta bantuan kepada Irwan karena telah mengenal satu sama lain sejak di bangku sekolah.\"Pertolongan atau bantuan apa saja yang saudara minta kepada saudara Irwan Hermawan?\" tanya Jaksa.\"Pertama, terkait dengan adanya permintaan Rp500 juta setiap bulan itu,\" jawab Anang.Kemudian, Anang mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada Irwan untuk mencari solusi mengenai pengadaan uang Rp500 juta tersebut.\"Yang saya lakukan pada saat itu, saya datangi Pak Irwan, \'Pak Irwan, ini ada permintaan Pak Menteri, lu cari solusi-nya deh\',\" kata Anang menirukan pernyataannya kepada Irwan.Setelah mendatangi Irwan, Anang mengaku mendatangi Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kementerian Komunikasi dan Informatika Happy Endah Palupi—atau yang disebut Anang sebagai sekretaris Johnny.\"Pertemuan kedua, saya mendatangi Happy, sekretaris beliau (Johnny Plate), meminta nomor telepon. Akhirnya dikasih, namanya Bu Yunita,\" ucap Anang.\"Lalu saya, kedua kalinya, saya datangi Pak Irwan menyampaikan \'Wan, kalau kamu sudah dapat solusi, ini kontak orangnya untuk komunikasi untuk penyaluran-nya\',\" kata Anang lagi.Anang pun mengaku tidak peduli lagi dengan penyaluran uang Rp500 juta itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Irwan Hermawan.Dalam persidangan itu, Johnny Plate pun membantah pernyataan bahwa ia meminta uang Rp500 juta. Dikatakannya, ia menghubungi Anang karena Happy dan rekannya menyampaikan terkait kebutuhan tambahan upah.\"Ingin saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa saya tidak pernah menyebut meminta angka Rp500 juta. Itu satu. Yang kedua, saat itu saudara Happy, saksi Happy, yang adalah tata usaha di kantor saya, menyampaikan bahwa Happy dan kawannya membutuhkan tambahan honorarium,\" kata Johnny kepada hakim anggota Rianto Adam Pontoh.\"Untuk itu, waktu itu saya bertanya, dari mana ini sumber tambahan honorarium untuk ASN. Nah, terpikir untuk menghubungi Pak Anang dan saya menghubungi Pak Anang, menanyakan, apakah BAKTI bisa menyiapkan tambahan honorarium untuk Happy dan kawan-kawannya,\" sambung Johnny.Permintaan uang Rp500 juta oleh Johnny Plate sejati-nya telah termaktub dalam surat dakwaan JPU Kejagung RI.Dalam sidang pembacaan dakwaan pada Selasa (27/6), Jaksa merinci bahwa Johnny menerima uang sebesar Rp10 miliar dengan cara menerima sebesar Rp500 juta per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif.Dalam surat dakwaan perkara ini, disebutkan pula sejumlah pihak mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya Irwan Hermawan menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; dan Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS.Berikutnya Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(sof/ANTARA)
Data LHKPN Jadi Kunci Penting untuk Memberantas Korupsi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan bahwa data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu kunci penting untuk memberantas korupsi di Indonesia. \"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh instansi dan lembaga pemerintahan untuk menjadikan kepatuhan dan kelengkapan LHKPN sebagai indikator komitmen seluruh pihak dalam upaya pemberantasan korupsi,\" ujar Alexander saat berbicara dalam diskusi media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Alexander menegaskan, melalui strategi trisula (pendidikan, pencegahan dan penindakan) KPK juga mengajak masyarakat dan media untuk langsung terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dan data LHKPN yang bisa diakses oleh publik menjadi salah satu sarana untuk mendukung upaya tersebut. \"Media massa jadi watchdog dari apa yang dilakukan oleh KPK. Selama ini, KPK menggunakan LHKPN mencari data (aliran uang) untuk berantas korupsi. Bahkan, data LHKPN bisa membantu aduan masyarakat secara detail,\" papar Alex. Di sisi lain, Alex tidak menampik masih ada celah dalam pelaporan LHKPN. \"(Mungkin) masih banyak harta kekayaan yang disembunyikan dan dilaporkan oleh penyelenggara negara. Ke depannya LHKPN bisa jadi sarana mendeteksi lifestyle dari penyelenggara negara. Tentu perlu upaya ekstra dalam membongkar hal rawan tersebut,\" pungkas Alex. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, memaparkan bahwa selama periode 2020-2022 jumlah pelaporan LHKPN naik secara signifikan. Pada 2020 persentase pelaporan LHKPN mencapai 97,35 persen Sementara itu, pada 2021 di angka 98,36 persen dan pada 2022 naik menjadi 98,76 persen. Di sisi lain, KPK terus mendorong pemanfaatan data LHKPN dalam rangka promosi/mutasi jabatan di suatu instansi negara. Sepanjang tahun 2023, KPK sendiri telah memenuhi 57 permintaan rekam jejak penyampaian LHKPN terkait mutasi jabatan. Rinciannya, dari Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung/Ad Hoc sebanyak dua permintaan. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri mengenai calon penjabat Kepala Daerah (6 permintaan), dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait jabatan Pimpinan Tinggi dan calon penerima tanda kehormatan sebanyak 49 permintaan. KPK pun, lanjut Pahala, juga menyoroti betul soal kontestasi politik 2024. Pahala menyebutkan, adanya perubahan aturan laporan LHKPN pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 berpotensi menurunkan kepercayaan publik atas transparansi penyelenggara negara. \"Belakangan KPU berkonsultasi dengan KPK untuk bisa membuat aturan laporan LHKPN capres dan cawapres untuk 2024,\" ungkap Pahala. Diskusi media bertema \"Urgensi Pemanfaatan LHKPN dalam Pemberantasan Korupsi\" yang dihadiri oleh Alexander Marwata dan Pahala Nainggolan ini memaparkan sejumlah temuan dan data menarik seputar LHKPN.(sof/ANTARA)
Kaesang Membeberkan Alasan Mengunjungi Bara JP Usai Jadi Ketum PSI
Jakarta, FNN - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya mengunjungi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) untuk pertama kalinya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Ia mengatakan Bara JP merupakan relawan paling tua dan yang pertama kali menyatakan dukungannya ke Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode menjabat sebagai presiden.\"Ini itu safari ataupun silaturahmi politik pertama saya ke relawan pak presiden. Salah satunya adalah Bara JP yang di mana adalah relawan paling tua, relawan yang paling pertama mendukung pak presiden selama dua periode ini,\" ujar Kaesang di markas Bara JP, Jakarta, Rabu sore.Saat disinggung awak media, mengapa dirinya tak mengunjungi partai politik terlebih dulu. Kaesang menjelaskan kondisi politik saat ini telah berbeda dari sebelumnya.Menurut dia, partai politik justru digerakkan oleh para relawan. Oleh karena itu, kedatangannya ke Bara JP untuk meminta dukungan agar dapat memenangkan PSI dalam Pemilu 2024.\"Sekarang politik ini digerakkan sebenarnya oleh relawan. Salah satunya oleh Bara JP yang di mana bisa memenangkan Pak Presiden sampai dua kali dan bisa menang dua periode,\" katanya.Meski begitu, sambung Kaesang, dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perindo. Ia mengaku Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo terbuka untuk melakukan pertemuan dengan PSI.\"Saya sudah ketemu Pak HT (Hary Tanoe). Saya sudah izin waktu ke sana, dia sangat terbuka, kapan pun, beliau akan menerima kami teman-teman dari PSI untuk sowan ke Perindo,\" jelas dia.Sementara itu, Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty merasa bersyukur dengan kedatangan Kaesang ke markasnya. Ia menilai langkah tersebut sebagai awal rangkaian menjalani silaturahmi dengan seluruh relawan Jokowi.\"Saya bersyukur mendapat kehormatan kali ini, dikunjungi pertama kali, sangat berterima kasih kepada Mas Kaesang,\" tutur Utje.Kaesang tiba di markas Bara JP pada pukul 15.06 WIB, dengan mengenakan kemeja berwarna biru dan celana panjang abu-abu.Kaesang tiba di markas Bara JP dengan ditemani istrinya, Erina Gudono, Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.Pada Senin (25/9), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha.Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta.\"Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,\" kata Grace.Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai sekjen PSI.(sof/ANTARA)
POPULER
