ALL CATEGORY
TRITURA 23: (2) Bagi Pribumi yang Tidak Sontoloyo, PEMILU dan PILPRES Bukan Segala-galanya
Oleh Sri-Bintang Pamungkas | Politisi Senior ORANG bisa berkilah apa saja dengan mengatasnamakan Daulat Rakyat sebagai pembenaran keharusan melaksanakan Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara Rakyat. Tapi banyak kenyataan menunjukkan bahwa adanya Pemungutan Suara tidak mengakibatkan Rakyat bertambah sejahtera. Bahkan sebaliknya, menjadi semakin sengsara. Apa pun alasannya, itu terjadi di mana-mana di dunia, sebagai negara-negara yang menyatakan dukungannya kepada Daulat Rakyat. Di negara-negara kerajaan yang tidak mengenal \"demokrasi\" (Daulat Rakyat) ataupun \"konstitusi\" (Negara Hukum), rakyat dan bangsanya bisa hidup sejahtera dengan adil dan makmur seperti pernah kita alami di zaman Sriwijaya dan Majapahit, tentu dengan segala pasang-surutnya. Tentu juga tidak bisa diabaikan apa yang terjadi di Mesir semasa Firaun di satu pihak, dan semasa Nabi Yusuf di lain pihak. Di satu pihak kita melihat bagaimana manusia berbondong-bondong mempertaruhkan jiwa dan raganya dengan mengarungi lautan luas, jalan yang terjal serta kawat berduri, bahkan peluru dari senjata api, untuk mencapai tanah harapan di Eropa dan Amerika Serikat yang konon adalah negara-negara demokratis. Mereka dengan segala keterpaksaannya meninggalkan derita di tanah-airnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang terbukti tidak memberikan harapan hidup. Di lain pihak kita juga tahu, bagaimana para negara kolonialis yabg bertopeng demokrasi dan konstitusi tersebut mencapai kesejahteraannya melalui perang dan penjajahan pada masa lalu. Mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang \"cakap\" lewat pemungutan suara, setelah bertahun-tahun bergelimang \"dengan darah dan besi\" (durch blut und eisen, kata Bismarck dalam Perang Dunia-2 mengulangi orang-orang Portugis ketika menjajah Maluku pada 1500-an), sebagai alat kampanye untuk menjajahi rakyat di benua lain. Bahkan sampai sekarang dengan kehadiran ribuan tentara NATO di mana-mana di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Memang belum nyaman betul sepuluh tahun sesudah kita merdeka, dan baru mencoba-coba dan meniru-niru melakukan Pemilu pada 1955, sebagai sebuah \"budaya politik\" baru yang diimpor juga dari para penjajah. Para mantan penjajah itu juga yang menyampaikan pendapatnya, bahwa Pemilu 55 itu adalah yang \"terbaik sepanjang sejarah Indonesia\". Tentu yang dimaksud adalah almost \"semua bisa menyampaikan suara\" dan almost \"tidak ada kecurangan\". Tetapi Pemilu yang \"parlementer\" seperti yang dipakai para mantan penjajah dari Eropa itu pun tidak menghasilkan apa-apa, bahkan gagal menyusun konstitusi baru dan kemudian kita kembali memberlakukan UUD Asli 1945 pada 5 Juli 1959 kembali kepada jati diri kita sendiri. UUD Asli buatan Republik Proklamasi 45 itu menjelaskan kepada kita adanya negara berkedaulatan rakyat dan sekaligus negara hukum. Akan tetapi tidak ada satu kata pun tentang Pemilu disebut-sebut. Tidak pula ada satu kata partai politik. Tentulah itu tidak berarti NKRI melarang Pemilu dan melarang partai politik. Pasal 28 UUD 45 asli sudah jelas menyatakan itu sebagai hak-hak asasi, bahkan sebelum ada Deklarasi Human Rights PBB. Melainkan, bahwa partai politik dan Pemilu itu bisa sewaktu-waktu diadakan dan tidak mesti wajib dilakukan apalagi dilakukan secara regular. Tentu saja, kecuali sudah ditentukan begitu dalam Undang-undang. Sekalipun begitu, Undang-undang tentang partai politik dan Pemilu itu pun bisa dicabut dan diubah sewaktu-waktu. Rezim Soeharto adalah rezim pertama yang memulai kerusakan dalam menjalankan negara. Janjinya melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekwen ternyata sebuah kebohongan besar terhadap rakyat, bangsa dan negara. Para wakil rakyat \"dicekik\" dan \"ditamparinya\", sehingga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara berada di ketiaknya. Dia mainkan MPR, sehingga bisa terpilih menjadi Orang Nomor 1 berkali-kali sebagai calon tunggal. Dibuatnya pula sedemikian rupa, sehingga alat negara bersenjata boleh membunuh rakyat dengan alasan demi keamanan dan stabilitas. Akhirnya dia pun jatuh karena ulahnya sendiri, tanpa meninggalkan secuilpun kesejahteraan kepada rakyat banyak.Melainkan berbagai kerusakan perilaku yang hanya bisa dicontoh oleh para penjahat, yaitu, rezim-rezim selanjutnya: korupsinya, utang-utangnya, sumberdaya alamnya, Hak Guna Usaha Lahan-nya, KKN-nya, Kelahiran Cina-cina Konglomeratnya, dan ... Kecurangannya dalam Pemilu. Karena kecurangan Soeharto dalam Pemilu-pemilu itulah, maka dia dicap sebagai Diktator Negara Kekuasaan. Oleh Asing dan Aseng, serta para Pengkhianat Domestik yang bermaksud menguasai Indonesia, Negara Kekuasaan Soeharto itu dijadikan alasan untuk mengubah UUD 45 ASLI menjadi UUD PALSU... yang sekarang berlaku. Dimasukkanlah Paham Demokrasi Barat dengan Kekuasaan ada di tangan para Oligarki yang berlindung di balik Partai-partai Politik dan Pemilu. Maka Pemilu menjadi Wajib sekalipun dicurangi... Dan Daulat Partai Politik menggantikan Daulat Rakyat. Para Guru Besar saja tidak sadar, bahwa itulah yang terjadi... Apalagi para Pribumi Sontoloyo... Maka dimulailah babak NKRI yang Baru, yaitu NKRI yang dikuasai para Penjahar Asing, Aseng dan Pengkhianat Domestik... dan dihuni oleh para Pribumi Sontoloyo. Seperti manusia-manusia yang dinina-bobokkan oleh Paham Demokrasi Barat dan Konstitusi Palsu, mereka masih menganggap Indonesia ada dalam keadaan baik-baik saja. Ketika orang-orang Cina menggusur tanah-tanah Rakyat, mereka berujar \"nanti akan diperbaiki lewat Pemilu\"... Ketika Angkatan bersenjata ikut menyiksa Rakyat, mereka bilang keadaan akan berubah setelah Pemilu... Ketika Utang Luar Negeri menggurita, mereka mengira Pemimpin Hasil Pemilu akan bisa menutup Utang-utang itu... Ketika PKI Gaya Baru merajalela, mereka tidak mengira bahwa paham Komunis telah merasuki jiwa mereka sendiri, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak sadar sedang ikut menarikan genderang rezim UUD PALSU. Tapi tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang Tentara Asing untuk mencederai dan menyiksa Rakyatnya sendiri... Tetapi Rezim Jokowi mengundang Bangsa Asing untuk mengambil-alih Indonesia.... sebuah Kejahatan Yang Amat Dahsyat. Dan Rezim ini pun mau menyelenggarakan Pemilu demi kemenangan Asing dan Aseng... dan demi mengelabuhi Rakyat... Seakan-akan Pemilu dan Pemimpin Baru yang terpilih lewat UUD PALSU nanti akan menyelesaikan semua persoalan Rakyat, Bangsa dan Negara... Tidak mungkin Pemilu yang diselenggarakan Penjahat akan menghasilkan manfaat... Apalagi sudah diketahui para Calonnya adalah Boneka Rezim dan Boneka Asing dan Aseng... para pendukung UUD PALSU. Para Pribumi Sontoloyo itu tidak sadar, bahwa Allah Swt sedang menjatuhkan Adzab dengan mengirim Rezim yang lebih jahat daripada Rezim Firaun yang juga dikelilingi oleh para Oligar seperti Haman dan Qarun... Tentunya lebih banyak Pribumi yang Tidak Sontoloyo dan memilih TIDAK IKUT PEMILU... Hanya saja mereka takut... melebihi takutnya kepada Allah! Jakarta, Hari Maulid 2023. (*)
Ganjar Tetap Capres, Megawati Tak Mau Menyerah pada Tekanan Jokowi
Jakarta, FNN - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) kembali menggelar rapat konsolidasi bersama ketua umum PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Usai rapat, TPN menegaskan bahwa Ganjar diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Penegasan ini dilakukan untuk menjawab berbagai diskursus yang menyebut peluang Ganjar menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Bahkan, dalam rapat tersebut tak sedikit pun dibahas masalah peluang Ganjar sebagai bakal cawapres dari Prabowo. Meskipun tidak langsung diucapkan oleh Megawati, hamper bisa dipastikan bahwa ini adalah keputusan Megawati. Artinya, gagasan dari beberapa internal PDIP yang kemarin tampak galau dan sudah berusaha mencerahkan diri kepada Jokowi dan tunduk kepada Jokowi, batalkan juga. “Ya, ini sebetulnya bukan perkembangan baru, tapi perkembangan unik teman-teman di PDIP. Mau diganti juga apa. Kan orang juga tahu bahwa Ganjar yang dimaksud. Tetapi, mungkin masih ada keragu-raguan, jangan-jangan Ganjar cuma diajukan, tapi di ujung dia nggak akan jadi presiden,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (28/9/23). “Kita tetap melihat bahwa kendati nama itu menjadi penting bahwa ini untuk Ganjar sebagai presiden sehingga tidak ada lagi orang yang merasa Ganjar akan dikirim ke Prabowo, misalnya, tetapi poin kita selalu adalah apa sebetulnya yang terjadi di PDIP,” lanjut Rocky. Puan Maharani, tambah Rocky, masih berupaya untuk sedikit mengucapkan ketidaklegaan yang berasal dari kesalahan mimpi Megawati, “yang ditaruh adalah Kartono seharusnya Kartini”. Tetapi, bagi Puan, ini juga pelajaran supaya betul-betul menentukan sikap. Demikian juga Megawati, yang di ujungnya harus menentukan sikap. “Tetapi, saya kira kita syukuri juga. Artinya, ya sudah, timnya sudah terbentuk. Selamat buat Pak Arsyad, saya kenal baik dengan beliau dan beberapa teman di situ. Mereka mulai berusaha untuk memberi sinyal pada publik bahwa Ganjar itu dimaksudkan untuk jadi presiden mengikuti ide-ide Bung Karno yang sosialistis. Bukan ide-ide lain yang masih bertumpu pada kepentingan akumulasi. Jadi, ID atau identitas partai itu mesti terlihat pada Ganjar,” kata Rocky. Dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa PDIP menumbuhkan semangat bahwa mereka dia adalah partai yang akar historisnya panjang. Jadi, kalau akhirnya terlihat bahwa sedikit memaksakan Ganjar, itu menjadi petunjuk bahwa partai ini selanjutnya akan kehilangan kemegahannya. “Jadi, intinya tetap kaderisasi di PDIP masih macet dan itu akan mempengaruhi kohesi dari tim pemenangan. Kalau tidak terdapat semacam ide yang jelas Ganjar mau apa, itu artinya banyak pendukung PDIP yang mungkin pindah ke PSI, Prabowo, atau Anies. Jadi itu kira-kira hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh Pak Arsyad yang menjadi ketua tim,” ujar Rocky. Dengan menegaskan bahwa PDIP tetap mencalonkan Ganjar sebagai presiden, kita juga menangkap sinyal bahwa Megawati menolak untuk menyerah dengan tekanan dari Jokowi. Tekanan Jokowi dimulai dengan Kaesang dan kemungkinan epilognya adalah Gibran. “Ya, saya berpikir bahwa akhirnya Megawati pasti akan keluar dengan pikiran final bahwa yang dia sudah putuskan di awal itu ya sudah, mau dikoreksi ya nggak bisa, hanya bisa diperbaiki atau diperkuat. Jadi, Megawati tetap memberi sinyal bahwa kami maunya Ganjar dan Ganjar yang sekarang diasuh oleh Megawati itu bukan lagi Ganjar yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi. Karena, sudah final kira-kira pikiran bahwa Jokowi tidak mau lagi jadi kader partai. Dan itu artinya semacam indisipliner. Nah, konsekuensinya mustinya Megawati pecat Jokowi,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa hal yang juga ingin disiplinkan Megawati dari awal adalah mereka yang tidak patuh pada partai akan dikeluarkan dari partai, bukan lagi kader. Nah, orang yang paling tidak patuh pada partai adalah Jokowi. Sebagai kader Jokowi juga tidak patuh pada pikiran Megawati, masih cawe-cawe, masih berupaya untuk nantang-nantangin Megawati. “Jadi, tetap orang akan lihat Mega kalau mau konsisten, tarik kartu keanggotaan PDIP dari Jokowi. Itu baru kita lihat bahwa betul-betul Mega mengerti bahwa partainya mesti diselamatkan dari prinsip-prinsip pragmatisme,” tegas Rocky. (ida)
Mengintip Elektabilitas Anies-Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa MUHAIMIN Iskandar, atau orang sering memanggilnya dengan sebutan Cak Imin mengaku kalau elektabilitas Anies Baswedan naik pesat. Bahkan paling tinggi di antara bakal capres yang ada. Cak Imin menyebut sumbernya dari Polmark. Lembaga Survei milik Eep Syaefullah Fatah ini memang diminta oleh Cak Imin untuk mendampingi PKB dengan melakukan survei di 78 dapil. Masing-masing dapil diambil samplingnya 800. 800x78= 62.400 sample. Margin of error \"Nol Koma\" persen. Rumus survei, makin besar sample yang dipetik, maka makin kecil tingkat errornya. Lebih akurat hasil surveinya. Dibanding misalnya sample yang diambil itu kecil. Umumnya 800, 1.200, 1600, dst. PolMark ambil sample 62.400. Berapa elektabilitas Anies Baswedan di survei PolMark? Cak Imin rupanya masih menyimpannya. Mungkin ini bagian dari strategi pemenangan. Satu sisi perlu diumumkan untuk memberi motivasi bagi para relawan Anies-Cak Imin. Di sisi lain, tetap disimpan angkanya agar tidak dibaca lawan. Bikin penasaran juga ! Masuk akal juga jika elektabilitas Anies-Cak Imin naik. Ini analisisnya. Pertama, sebelumnya stigma negatif terhadap Anies, terutama di kalangan warga Nahdhiyin, sangat masif. Khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setelah deklarasi Anies-Cak Imin, stigma negatif itu mulai menghilang. Ada datanya yang bisa anda baca di google. Dengan hilangnya stigma negatif, Anies mulai terbuka pintunya. Sekarang, kehadiran Anies mulai diterima di kalangan Nahdhiyin. Dengan sendirinya elektabilitasnya naik. Ini kata kuncinya. Kedua, mesin politik PKB bergerak. PKB adalah partai dengan semua konstituennya, menginginkan Cak Imin cawapres. Bahkan sejak pilpres 2014. Tahun 2022 kemarin ada Ijitima\' Ulama Nusantara, yaitu ulama yang menjadi basis pendukung PKB, merekomendasikan Cak Imin cawapres. Ini menjadi faktor yang membuat seluruh elemen di PKB semakin antusias bergerak dan melakukan kerja-kerja politik lebih masif dan terstruktur untuk memenangkan Cak Imin. Ketiga, PKB adalah partai. Punya mesin politik dari tingkat pusat sampai tingkat ranting kelurahan. Mereka bergerak dalam satu komando untuk memenangkan Anies-Cak Imin. Kompak dan solid. Operasi penggembosan terhadap PKB ternyata belum kelihatan efektif. Keempat, PKB sudah cukup lama merawat pesantren, ulama dan mereka yang berada di struktur NU daerah. Umumnya, mereka adalah para tokoh yang punya pengaruh di pemilih. Pilihan dan fatwa politik ulama itu diikuti oleh ribuan hingga ratusan ribu santri, alumni dan jama\'ahnya. Ini menjadi cukup signifikan untuk menambah elektabilitas Anies-Cak Imin. Kelima, selama ini ada keterbelahan serius di kalangan Umat Islam yang menjadi basis pemilih terbesar dalam setiap pemilu. Yaitu antara mayoritas warga Nahdhiyin dengan kelompok Islam lainnya. Ketika Cak Imin bergabung dengan Anies, kelompok-kelompok umat yang terbelah ini menyatu. Dari sini terjadi gelombang dukungan kepada Anies-Cak Imin yang semakin masif. Lima hal ini diprediksi menjadi faktor yang membuat geliat naiknya elektabiltas Anies-Cak Imin secara drastis. Ini akan terus naik jika tidak muncul variable baru yang bisa menghambat laju elektabilitas Anies-Cak Imin. Muncul pertanyaan: mungkinkah pergerakan elektabilitas Anies-Cak Imin akan dihambat oleh munculnya cawapres lain yang direkrut dari tokoh Nahdhiyin? Semua tetap ada kemungkinan. Tapi, ada satu hal. Tokoh NU yang lain tidak punya mesin partai seperti Cak Imin. Ini juga akan diragukan efektifitasnya. Apalagi saat ini, antusiasme sebagian besar warga Nahdhiyin sedang tumbuh pasca Cak Imin maju sebagai cawapres. Jakarta, 26 September 2024.
Kerja Sama FORDASI Mempercepat Pembangunan di Tanah Papua
Manokwari, FNN - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan kerja sama antardaerah yang tergabung dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) akan mempercepat pembangunan di seluruh Tanah Papua dalam bingkai otonomi khusus (otsus).Waterpauw mengajak seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota pada enam provinsi di Tanah Papua memanfaatkan forum tersebut sebaik mungkin untuk pemerataan pembangunan.\"FORDASI ini menjadi wadah terbaik bertukar ide, gagasan dan kerja sama antardaerah desentralisasi asimetris,\" kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis.Menurut dia, enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya dapat mengadopsi perencanaan program yang telah diterapkan oleh tiga provinsi lainnya (DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Aceh).Misalnya, perencanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.\"Kami (enam provinsi) perlu belajar banyak dari saudara-saudara yang ada di luar Papua karena mereka sudah lebih berkembang,\" ujar Paulus Waterpauw.Ia menuturkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua berkomitmen memperbaharui tata kelola pemerintahan melalui konsep kerja sama antardaerah yang memiliki keistimewaan serta kekhususan.Sinergi kolabarasi merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing daerah pada masa mendatang.\"Tidak perlu berkecil hati. Terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Saya optimis jika kerja sama yang kuat, maka pembangunan kesejahteraan lebih maksimal,\" ucap Paulus Waterpauw.Selain itu, kata dia, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua telah menggelar rapat kerja daerah di Timika (Provinsi Papua Tengah) pada 20 September 2023.Rapat kerja itu bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi terkait pelaksanaan program strategis nasional di Tanah Papua.Ada sejumlah topik yang telah dibahas bersama dan menghasilkan tujuh poin penting.Pertama, penerbitan badan hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua sebelum akhir tahun 2023.Kedua, BP3OKP dalam mengoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga perlu memperhatikan aspirasi dari bupati/wali kota melalui gubernur.Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua berkomitmen melaksanakan Pemilu Serentak 2024 dengan tertib dan damai.Keempat, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.Kelima, melanjutkan sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat menyelesaikan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.Ketujuh, dalam rangka penguatan ketahanan pangan perlu kerja sama antardaerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.\"Tujuh poin hasil rapat kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua akan menguatkan kerja sama dengan tiga provinsi desentralisasi asimetris,\" jelas Paulus Waterpauw.(ida/ANTARA)
Visi-Misi Pemerintahan Jokowi Gagal Total: Mau Diteruskan?
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) JOKOWI akhirnya buka suara mengenai ‘Perubahan’, mengenai Visi-Misi Presiden. Jokowi mengeluh, kalau setiap ganti pemimpin harus ganti visi lagi, kapan bisa naik kelas. “Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?\", Kata Jokowi. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/09/20/19375541/jokowi-jangan-sampai-ganti-pemimpin-ganti-visi-lagi Pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak bermakna. Menunjukkan Jokowi tidak mengerti bahwa seorang pemimpin harus visioner, mempunyai Visi dan Misi untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera, di tengah perubahan geopolitik, teknologi, dan seterusnya. Yang lebih memprihatinkan, Jokowi terlihat antara ada dan tiada Visi-Misi. Artinya, Visi dan Misi Jokowi hanya hiasan rangkaian kata, yang terputus dengan realisasi pelaksanaan. Bahkan bertolak belakang. Pada pilpres 2014, Jokowi mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini jelas hanya ilusi, dan tidak bermakna. Karena, semua orang tahu, Indonesia pada saat itu, pada saat Pilpres 2014, sudah sangat Berdaulat dan Mandiri. Jadi, untuk apa lagi “Mewujudkan Indonesia Berdaulat dan Mandiri”? Jelas, Visi seperti ini kosong belaka, tidak ada arti sama sekali bagi Bangsa yang sudah Berdaulat dan Mandiri. “Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong?” Boro-boro Gotong Royong, Indonesia sekarang malah menjadi negara kapitalisme oligarki ala kolonial. Yaitu, kebijakan yang memiskinkan rakyat di satu sisi, dan memberi penguasaan sumber ekonomi kepada segelintir pengusaha oligarki di lain sisi. Kebijakan tersebut, antara lain, Jokowi mencabut subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi kereta kelas ekonomi tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014. Harga bensin premium dan solar naik lebih dari 30 persen per 18 November 2014, di tengah harga minyak dunia turun lebih dari 40 persen. Kemudian, tarif listrik dan harga 20 kereta kelas ekonomi jarak jauh dan jarak sedang naik per 1 Januari 2015. https://www.beritasatu.com/ekonomi/213932/januari-2015-pemerintah-hapus-subsidi-20-kereta-ekonomi Sebaliknya, per April 2015, Jokowi memberi stimulus triliunan rupiah kepada segelintir pengusaha sawit, dengan alasan meluncurkan program biodiesel B20, B30, etc. Tentu saja, rakyat ikut menanggung harga biodiesel non-subsidi campuran minyak sawit yang menjadi lebih mahal. Kebijakan ala kolonial lainnya, seperti pengusiran atau penggusuran warga di daerah pertambangan, demi oligarki tambang. Program pengusiran ini berjalan sangat lancar, dikawal polisi dan tentara. Sebagai contoh kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara pada April 2015. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror. https://www.mongabay.co.id/2015/05/12/dari-pulau-wawonii-lahan-warga-terampas-tambang-protes-berbuah-aniaya-dan-penangkapan/ Visi Jokowi 2014 tersebut dikemas lebih rinci menjadi tujuh Misi, dan sembilan agenda aksi, disebut Nawa Cita. Semuanya ternyata hanya cerita kosong. Visi, Misi, Program atau Aksi, tidak ada yang tercapai. Bahkan, realisasinya bertolak belakang. Misalnya, Misi “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum”, secara nyata tidak terwujud. Sebaliknya, demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter. “Berlandaskan Negara hukum” hanya omong kosong! Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang. Mobil Esemka menjadi program musiman. Lima tahun tidak terdengar. Kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019. Misi “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”, juga menjual kebohongan saja. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan nasional (BPS) hanya turun 1,37 persen selama 2014-2019. Jauh lebih buruk dari prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jumlah penduduk miskin 2019, menurut garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan di bawah Rp893.000 per orang per bulan, tercatat 141,3 juta penduduk atau 52,2 persen dari total penduduk. Data Bank Dunia ini jelas menunjukkan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Kegagalan Jokowi selama periode 2014-2019 berlanjut hingga kini. Jokowi mempertahankan Visi 2014, yang merupakan rangkaian kata tanpa banyak arti, pada Pilpres 2019. Tetapi, Jokowi mencoba merealisasikannya dengan sembilan Misi baru, yang lagi-lagi hanya mengecoh publik. Misi tersebut semuanya gagal total, tidak terwujud. Misi 1, “Peningkatan kualitas manusia Indonesia”, sangat tidak jelas. Kualitas apa? Kualitas hidup? Pendidikan? Teknologi? Penelitian? Faktanya, hampir semua faktor stagnan dan lebih buruk. Misalnya, sektor Penelitian terdegradasi. Misi 2, “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”, juga hanya bualan besar dan gagal. Faktanya, ekonomi semakin tidak berdaulat dan tidak mandiri. Pemerintah mengejar investor asing sampai ke Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, tanpa hasil. Cukup memalukan, Tidak ada negara di dunia berperilaku seperti itu. Ekspansi ekonomi sektor ekstraktif komoditas mineral seperti nikel diserahkan kepada investor asing dengan insentif fiskal yang sangat tidak masuk akal. Misi 3, “Pembangunan yang merata dan berkeadilan” hanya isapan jempol. Semua pihak tahu, pembangunan ekonomi sangat tidak adil. Oligarki mendapat banyak kemudahan dan insentif. Sedangkan ekonomi masyarakat tertindas.Antara lain, kebijakan penanganan Covid-19 (test PCR) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Atau, kenaikan tarif pajak PPN dan harga BBM ketika pemerintah dan oligarki menikmati kenaikan harga komoditas dunia. Misi 4, “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan” juga hanya bicara besar. Pencemaran lingkungan di daerah pertambangan dan perkebunan sawit semakin tidak terkendali. https://www.mongabay.co.id/2017/11/19/tambang-nikel-merahkan-laut-konawe-utara-nelayan-sengsara/ https://www.mongabay.co.id/2023/06/06/krisis-air-bersih-hantui-pulau-wawonii-kala-tambang-nikel-mulai-beroperasi https://www.mongabay.co.id/2022/03/03/kebun-dan-pabrik-sawit-wilmar-diduga-cemari-sungai-di-kalimantan-barat/ Misi “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” menjadi lelucon paling tidak lucu. Sepertinya, Jokowi tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. KPK dilemahkan. Korupsi merajalela. Indeks korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Sangat bruruk. Lebih dari 10 kementerian dan lembaga terlibat korupsi. Berdasarkan fakta di atas, Visi dan Misi Jokowi hanya bagus di atas kertas. Realisasinya nihil besar. Realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Apakah kegagalan ini yang mau diteruskan oleh pemimpin yang akan datang? --- 000 ---
P. Lurah Tersesat tetapi Tidak Merasa Tersesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih YANG kurang ajar pasti penasehat spiritualnya. Dengan bergaya sebagai spiritual tingkat dewa, memberikan petuahnya:\"Tuan harus ritual di tempat sakral tempat para raja raja dulu kala\" untuk menjaga kekuasaan dan menambah kesaktiannya. Dalam kondisi pikiran kosong dan menyerah tidak satu patah pun bertanya tentang kebenaran petuah sang spiritual. Pikiran normal sesuai akal sehat sudah tersumbat tersisa hanya mengikuti perintahnya dengan keyakinan semua perintah nya benar. Perilaku umum terjadi pada seseorang yang sedang meminta bantuan dukun atau apapun namanya, yang dipercaya memiliki kelebihan dalam ilmu spiritual. Tanpa seleksi dan tidak peduli itu dukun cabul atas dukun bersertifikat palsu Dalam catatan para spiritualis pulau Karang Majetih itu tempat sakral dimana dulu raja - raja jawa bersemedi. Berapa waktu lalu atas anjuran seorang pemangku adat tanah jawa, sang Lurah yang sering mengaku diri sebagai raja datang ke sana untuk mencari wangsit dan menambah kesaktiannya. Menurut Habib Jansen Boediantono ( spiritualis dari Jogjakarta ) menjelaskan: \"Perjalanan menempuh waktu 6 jam dari kota Cilacap ke Karang Mejetih dengan dikawal para pengawal diantar seorang nelayan yang langsung pulang setelah sampai, untuk kemudian menjemput esok hari. Rupanya nelayan tersebut takut bila harus ikut nginap di sana terlaku beresiko\" \"Karang Majetih ini memang unik, luasnya kurang lebih cuma 3.000 meter persegi. Sebelum masuk terdapat dua pertemuan arus laut yang membentuk pintu gerbang. Arus laut pasang tenggelam, tapi anehnya ada cerukan yang berisi air tawar dan ditumbuhi pohon jenis \"Wijaya Kesuma\" di beberapa sudut.\" Masuk waktu isya mereka mulai berendam, terasa air mulai pasang sampai sedada. Dingin, sunyi hanya deburan ombak yang terdengar. Semua di lalui sampai pagi, sembari menunggu nelayan kembali menjemput di pagi hari. Selesai ritual mereka mendarat kembali ke Cilacap dan menerus perjalanan ke Solo menemui suhunya sekaligus sebagai pemangku adat untuk komplain karena tak mendapatkan apa - apa, kecuali badan masuk angin. Kali ini baru protes ternyata tidak mendapatkan wangsit atau pentunjuk dan virasat apapun. Sang suhu yang diduga kuat hanya manusia bahlul asal ngawur dan ngarang, coba komat kamit agar bisa tetap terkesan sakti, hanya diam. P Lurah dalam kondisi masuk angin, otak masih kosong, bergaya pasrah meninggal kan lokasi, setelah menjadi korban tipuan dukun bahlul, koplak dan sinting . Dia di jalan sesat dan tersesat tetapi tetap tetap saja tidak menyadari bahwa dirinya tersesat. (*)
Istana Sedang Berhadapan dengan Rakyat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMAKIN santer kawin paksa Prabowo dengan Ganjar. Meski belum jelas siapa Capres di antara keduanya, akan tetapi mengingat sampai kini Jokowi masih berada di belakang Prabowo, maka potensialnya adalah Prabowo Capres dan Ganjar Cawapres. Artinya Megawati harus mengalah. Sebenarnya kekalutan ini karena Prabowo maupun Ganjar sudah lama \"kalah\" oleh Anies Baswedan. Gerakan palsu survei luar biasa masif untuk terus konsisten menjadikan Prabowo tertinggi dan Ganjar runer up. Misi oligarki dan Jokowi adalah merendahkan Anies. Sungguh aneh Anies ditempatkan \"buncit\" tetapi ditakuti kemenangannya. Memang sebenarnya tingkat popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan adalah tertinggi. Lembaga survei bayaran sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kelak akan terbukti keberadaan lembaga hoax terjahat dalam sejarah politik Indonesia. Jika saja ada aturan UU maka banyak lembaga survey yang layak dipidana. Santernya isu kawin paksa Prabowo-Ganjar untuk menghadapi gerakan dahsyat dan dukungan besar Anies Baswedan di kalangan rakyat menjadi bukti bahwa Istana memang panik. Karena di samping beban dosa politik yang besar juga Jokowi sesungguhnya khawatir Prabowo atau Ganjar jika berjalan sendiri-sendiri dipastikan akan kalah. Disain dua pasangan yang bertarung adalah pilihan Istana yang \"ideal\". Permainan \"curang\" seperti tahun 2019 bisa diulangi karena pasangan jagoan dapat diproteksi oleh \"alat kelengkapan\" Istana. Nah Jokowi memang bersemangat untuk mengawinkan Prabowo dengan Ganjar sebagai dua figur \"pengaman\" pasca lengsernya. Bahwa Prabowo sebagai Capres adalah mutlak, tinggal kesiapan Ganjar untuk menjadi Cawapres. Hal ini tergantung Megawati sang Ketum PDIP yang telah terlanjur mengorbankan Puan Maharani untuk digantikan Ganjar Pranowo. Masalahnya adalah siapkah Megawati untuk mengalah ? Ini pertanyaan seriusnya. Meskipun demikian untuk Pemilu Pilpres 2024 kekuatan rakyat akan lebih nyata. Kontrol atas kecurangan dan potensi untuk perlawanan lebih besar. Andai pun terjadi kawin paksa Prabowo dan Ganjar Pranowo maka potensi untuk kalah juga tetap besar. Empat yang hal mendasari, yaitu: Pertama, akan terjadi polarisasi pertarungan antara \"status quo\" Prabowo-Ganjar Pranowo melawan \"perubahan\" Anies Baswedan-Muhaimin. Rakyat lebih menginginkan perubahan bukan hanya karena bosan tetapi rezim Jokowi memang zalim. Kedua, isu kuat yang akan mengemuka adalah kompetisi kelompok \"tirani oligarki\" melawan \"demokrasi\". Mengembalikan kepada asas demokrasi menjadi semangat tersendiri dalam menegakkan ideologi dan konstitusi. Basis perjuangan ini sulit dikalahkan. Prabowo-Ganjar Pranowo merepresentasi kelompok \"tirani oligarki\". Ketiga, ketika umat beragama khususnya Islam dinilai sebagai pemilih potensial maka citra \"abangan\" dan \"Islam\" menjadi dasar penting pilihan. Meski Anies sering disudutkan pada identitas keagamaan tetapi sulit dinafikan bahwa agama menjadi hal penting untuk kemenangan. Jokowi waktu itupun butuh KH Ma\'ruf Amin. Kini AMIN yang berpotensi untuk menjadi pemenang. Keempat, kawin paksa Prabowo-Ganjar berbeda dengan canangan terdahulu Prabowo-Puan. PDIP tidak terbelah jika pasangan itu Prabowo-Puan. Megawati dipastikan akan setengah hati untuk berada di kubu Prabowo. Dahulu mengorbankan Puan untuk Ganjar lalu kini harus berjuang demi Prabowo, bukan Ganjar. Ironi dan tragis sekali. Suasana sebenarnya kubu Istana sedang mengalami guncangan luar biasa tentang pilihan langkah itu. Belum lagi menghadapi gerakan pemakzulan sebelum 2024 yang juga cukup keras. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi\" bergerak terus untuk perubahan lebih cepat. Apapun itu, gerakan \"people power\" merupakan gerakan strategis untuk menumbangkan \"status quo\" baik sebelum 2024 maupun mendukung hancurnya \"status quo\" pada Pilpres 2024. Istana kini sedang berhadapan dengan eskalasi kekuatan rakyat. Bandung, 28 September 2023.
Smartfren PHK Massal Sepihak, Serikat Pekerja Minta Menaker Turun Tangan
Jakarta, FNN | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) mendesak Menaker Ida Fauziyah memanggil Direksi Smartfren (FREN) sebagai imbas adanya PHK terhadap ratusan karyawan. Desakan tersebut disampaikan Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, agar Perseroan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan massal kepada karyawannya. “Kami mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk., agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk. tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang,” kata Mirah dalam keterangan kepada FNN, Selasa (26/9/2023). Aspek menegaskan PT Smartfren Telecon mem-PHK sepihak dan massal tanpa kompensasi yang sesuai Undang-undang. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP ASPEK Indonesia), sebagai induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren, meminta perhatian Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait laporan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan massal yang terjadi di PT Smartfren Telecom Tbk terhadap Pengurus, Anggota Serikat Karyawan Smartfren serta Karyawan PT Smartfren Telecom Tbk. Berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren kepada DPP ASPEK Indonesia, diperkirakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan bulan Agustus 2023. PHK sepihak dan massal diketahui masih akan berlanjut di tahun 2023, dan diperkirakan akan menelan korban mencapai sedikitnya 300 karyawan. Mirah Sumirat mengungkapkan, PHK sepihak dan massal yang dilakukan manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap. Beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang di-PHK sepihak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi kasusnya, baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya. Terkait kasus ini, DPP ASPEK Indonesia telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk. Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk. Mirah Sumirat mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk “turun tangan” memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk, agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang. (sof).
Fahri Hamzah Minta Masyarakat Kelola Situasi Politik agar Tidak Ada Konflik
JAKARTA, FNN | Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, situasi politik saat ini masih dinamis dan bisa menciptakan kejutan-kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka. Kejutan-kejutan tersebut, bisa mengubah peta politik mengenai keberadaan tiga calon presiden (capres) yang mengemuka saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi dua atau empat capres, serta bermunculannya figur-figur baru. \"Kita bersyukur sebenarnya dengan adanya tripolar (tiga capres, red) akan menciptakan kelompok-kelompok yang lebih rasional. Tidak seperti dulu, terlalu berhadap-hadapan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tetapi, situasinya masih dinamis, masih akan ada kejutan-kejutan baru,\" kata Fahri Hamzah, Rabu (27/9/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \"Menanti Kejutan Baru Koalisi Capres 2024\" yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Fahri berharap masyarakat bisa belajar dalam mengelola situasi politik sekarang agar tidak berujung pada konflik yang terjadi di masyarakat seperti pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya. Sebab, sikap irasionalitas dapat membuat kita kurang berpikir soal-soal yang ideal bagi bangsa ke depan, karena terlalu mengutamakan sentimen yang sebenarnya bisa dibahas dan diskusikan. \"Apapun hasilnya nanti, masyarakat kita harus lebih moderat dan lebih proporsional. Sehingga pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung pada hari yang sama ini akan berjalan dengan sangat baik dan tidak ada potensi yang membahayakan kita,\" katanya. Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, semua pihak harus berpikir untuk mengedepankan kepentingan nasional, sehingga pemilu tetap damai dan aman, serta tidak ada pembelahan di masyarakat. \"Kenapa Partai Gelora mendukung Pak Prabowo (Prabowo Subianto), karena kita ingin ada keberlanjutan agenda nasional. Yaitu, ada rekonsiliasi di satu sisi dan di sisi yang lain ada legacy-nya Pak Jokowi (Joko Widodo) yang harus diteruskan,\" katanya. \"Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat itu nggak bisa dibatalkan. Terlalu besar efeknya jika dibatalkan, biayanya juga terlalu besar buat rakyat yang sudah menginvestasikan ratusan triliun, itu mau dihentikan gara-gara beda pilihan politik. Karena itulah, kenapa kita mendukung Pak Prabowo dan kita doakan bersama-sama agar menang,\" pungkas Fahri. Pilihan Tepat Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, rekonsiliasi dan legacy telah menjadi brand Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal itu membuat elektabilitas Prabowo relatif stabil dan tinggi, dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan. \"Posisi Pak Prabowo per hari ini, relatif stabil ya karena faktor rekonsiliasi dan legacy itu. Pak Prabowo dianggap pemersatu dan melanjutkan legacy Pak Jokowi. Jadi rekonsiliasi dan legacy itu sudah jadi brand Pak Prabowo,\" kata Hanta Yudha. Karena itu, jika Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon, maka Prabowo dan Ganjar Pranowo akan masuk putaran kedua, sedangkan Anies Baswedan tidak memiliki potensi menang. \"Tetapi kalau dua poros, dari survei yang kita lakukan antara Ganjar dan Prabowo, masih unggul Prabowo sekitar 10-7 persen,\" katanya. Hatta mengungkapkan, elektabilitas Anies Baswedan masih relatif jauh, meski telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya. \"Ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan,\" katanya. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini melihat Presiden Jokowi terkesan main di dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan Prabowo. Justru hal ini menguntungkan Prabowo, karena tidak totalitas mendukung Ganjar yang notabene partainya, PDIP. Disamping itu, Jokowi sering memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo ke publik. \"Kondisi hari ini kakinya setengah-setengah, ada di Ganjar dan Prabowo. Nah, seperempat lagi ada di Kaesang (Kaesang Pangarep) dan Gibran (Gibran Rakabumi Raka). Kalau PSI sudah dukung Prabowo, dan Gibran jadi wakilnya Prabowo. Itu sudah 100 persen tubuh Pak Jokowi ada di Prabowo,\" jelasnya. PDIP sendiri, lanjut Hanta, tidak berani bersikap tegas terhadap sikap Kaesang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena PDIP ingin mempersepsikan dekat dengan Presiden Jokowi. Sebab, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen, menang dua kali Pilpres, memiliki relawan yang solid dan mesin politik tetap terjaga, serta masih mengendalikan jejaring Pemilu, karena masih berkuasa. \"Saya kira Partai Gelora sudah bener gabung ke Prabowo, bukan semata tidak bersama PKS atau Ganjar. Tetapi itu pilihan cepat dan tepat, brand conectionnya semakin bagus karena sudah memperhitungkan kemenangan. Saya yakin Gelora akan dapat cocktail efek dari Prabowo. Ini menarik kalau Gelora masuk pemerintahan, sementara PKS jadi oposisi,\" katanya. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menambahkan, bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap ke PSI, karena memiliki kesamaan visi terhadap kiprah anak-anak muda, yang seharusnya tidak menjadi objek politik. \"Bro Kaesang persamaan nilai, bahwa anak-anak muda itu enggak hanya boleh menjadi objek politik. Hal ini sudah diperjuangkan PSI sejak 2019, dan kami ingin membuka kesempatan anak muda untuk ikut mewarni hiruk pikuknya politik,\" kata Dedek Prayudi. Sebagai Ketua PSI, Kaesang Pangarep kata Dedek, juga tidak memanfatkan jabatan orang tuanya selaku Presiden RI dalam politik maupun bisnis. Sebaliknya, Kaesang justru mengagumi Jokowi, karena memberikan inspirasi dirinya dalam berpolitik. \"Karena ketika Kopdar kemarin di Djakarta Teater saat penunjukkan Bro Kaesang menjadi Ketua Umum PSI yang hadir membludak, ya itulah realitas politiknya,\" katanya. Namun, hingga kini PSI belum menentukan dukungan politiknya kepada capres tertentu, meski kerap hadir dalam deklarasi dukungan partai Koalisi Indonesia Maju ke Prabowo. \"Kami memang memiliki ikatan emosional dengan Prabowo, tetapi kita belum menentukan pilihan. Kita masih menunggu arahan, tapi ada tiga yang kita lakukan, yaitu mendukung Prabowo, mendukung Ganjar atau jombloh. Kalau kita hadir di Prabowo karena diundang terus, kalau sama Ganjar kita tidak pernah diundang, malahan PSI diserang sama pendukungnya. PSI itu dianggap kompetitor, padahal bukan kompetitor, apalagi sampai menggembosi partai tertentu,\" tegasnya. (Ida)
Kebijakan Neoliberal, Pembelian LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti PEMERINTAH resmi mewajibakan masyarakat membeli LPG 3 kg menggunakan KTP/KK per 1 Oktober 2023 mendatang. Data pembeli akan didaftarkan ke dalam data base Pertamina untuk penarapan skema subsidi LPG 3 Kg secara efektif per 1 Januari 2024. Kebijakan yang pasti menyulitkan masyarakat ini, dijalankan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat tugas yang diterbitkan Dirjen Migas kementrian ESDM. Saat pembeli menunjukkan KTP/KK, agen penyalur resmi akan mencocokannya dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dinput di website Subsidi Tepat milik Pertamina. Jika data KTP/KK tidak termasuk dalam daftar P3KE, maka pembeli tidak terkategori miskin. Tidak boleh membeli LPG tabung melon. Sebaliknya, jika terdaftar sebagai masyarakat miskin, maka boleh membeli LPG 3 kg. Pembelian menggunakan KTP dan KK hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi. Tingkatan paling bawah adalah sub penyalur. Konsekuensinya, masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, tidak bisa lagi membeli di warung-warung pengecer dekat rumah. Mau masak, gas habis, harus cari agen resmi, tunjukin KTP/KK baru bisa beli. Meskipun hanya berlaku satu kali, tapi cukup bikin repot masyarakat. Di lain sisi, sulit membayangkan bagaimana caranya penjual di tingkat sub agen mencocokan KTP/KK setiap pembeli dengan data P3KE di website Pertamina. Koplak !!! Masa agen penyalur disuruh main lepotop atau pegang hp sambil online, lalu nge-cek data identitas setiap pembeli di website Pertamina. Kan ngaco !!! Bagaiamana juga dengan sistem pengawasannya ? Sejauh mana kesiapan pemerintah jamin efektifitas pelaksanaan di 243.852 penyalur resmi se-Indonesia ? Di balik kerumitan masalah teknis tersebut, pemerintah ngotot berlakukan pendataan konsumen menggunakan KTP/KK untuk menjamin penyaluran subsidi jadi lebih akurat. Tidak bocor ke orang kaya. Pandai sekali memutar kata. Namun dibalik bahasa pemerintah yang manis itu, sesungguhnya kebijakan ini adalah wujud pembatasan kuota LPG 3 Kg untuk kendalikan besarnya impor dan biaya subsidi LPG 3 Kg yang ditanggumg APBN. Benar saja, subsidi LPG 3 Kg dalam APBN 2023 sudah dipangkas jadi Rp 113,27 triliun. Turun dari alokasi APBN 2023 Rp 117.84 T dan APBN 2022 Rp 134.78 T. Sungguh langkah frustasi yg menegaskan: pemerintah dan DPR Indonesia malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power and glory. Memalukan. Rakyat kembali dikorbankan. Padahal sumber daya gas alam melimpah. Melampaui total kebutuhan nasional. Tapi karena pemerintah tidak becus mengelolah. Rakyat yang harus jadi korban. SKK Migas menyebut, Produksi LPG nasional 2022 hanya1,9 juta meter kubik. Sementara kebutuhan Konsumsi 8 juta meter kubik. Mines-nya 6,1 juta meter kubik. Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, negara harus impor 6,4 juta meter kubik. Pertamina beli impor di spot market dengan harga global. Dijual kembali ke masyarakat dalam negeri dengan harga rugi. Kerugian Pertamina itu selanjutnya dibayar pemerintah lewat tanggungan subsidi dari APBN. Ditelusuri lebih dalam, masalah rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yang sengaja dipelihara kementrian ESDM, komisi VII DPR RI, mafia serta oligarki impor. Kenapa saya sebut sengaja dipelihara ? Karena ketika Kementerian ESDM menyatakan produksi LPG kita lemah, bagi saya, itu kalimat yg sangat tidak pantas. Bukankah data Kementerian ESDM sendiri yang menyebut, per 31 Desember 2021, produksi Gas alam nasional tembus 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8 juta meter kubik sebagaimana alokasi yg ditetapkan dalam APBN saja tidak bisa ? Otak menteri ESDM taruh dimana, dari total produksi Gas alam 59,29 juta, yang berhasil dikonversi ke LPG hanya 1.9 juta meter kubik ? Kalau 59,29 juta produksi digunakan untuk bayar konversi LPG 1.9 juta, masih menyisahkan 57,39 juta meter kubik. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan masyarakat 8 juta meter kubik, masih menyisahkan 51,29 juta meter kubik. Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan Gas alam !!! Surplusnya berapa ? 51,29 juta meter kubik !!! Lalu kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG? Apa juga alasan pemerintah tidak mampu menyanggupi konversi produksi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan yang hanya 8 juta kubik meter? Jawaban pemerintah adalah: lemahnya konversi gas alam jadi LPG karena kita lemah dalam produksi kandungan campuran propane C3 dan butane C4. Jawaban klasik ini selalu diulang-ulang setiap tahun. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang. Beres masalah. Kalau tidak mampu bangun kilang, upgread kapasitas kilang. Terutama kilang LPG Bontang yang potensial. Mirisnya, bukannya di-upgread, di 2023 ini, pemerintah justru memutuskan menunda pembangunan proyek kilang Bontang dan menghapus proyek tersebut dari daftar proyek pembangunan kilang. Alasannya, Pertamina gagal melanjutkan kerja sama dengan Oman Overseas Oil and Gas (OOG). Bukan cuma masalah kilang Bontang, sejauh ini, upaya tingkatkan produksi LPG berbasis pada bangun kilang dan akselerasi kapasitas kilang memang tidak menjadi orientasi pemerintah. Kenapa? Kalau negara berhasil tingkatkan produksi sesuai kebutuhan rakyat, lalu bagaimana caranya koruptor di Kementrian ESDM, Komisi VII DPR, SKK Migas serta mafia dan oligarki impor bisa mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor ? Indonesia kaya akan cadangan gas alam. Silahkan buka website kementrian ESDM atau SKK Migas lalu sharcing Proven Gas alam. Akan muncul tulisan, per 31 Desember 2021, cadangan gas terbukti 34, 64 triliun meter kubik. Kalau digabungkan dengan unproven atau potensial reserves, total cadangan capai 60,61 juta meter kubik. Sementara total produksi capai 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa konversi ke konversi ke LPG cuma 1.9 juta meter kubik? Memang sengaja dipelihara kelemahan itu. Biar Indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat, serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan. SKK Migas dan Kementrian ESDM kompak melaporkan, sampai saat ini, di tengah produksi gas alam yang capai 59,29 juta meter kubik itu, justru diikuti dengan rendahnya serapan gas domestik. Hanya mencapai 68.66% dari total produksi. Mirisnya, jumlah produksi gas alam yg dikonversi ke LPG prosentasinya hanya 1.51% dari total produksi. Sementara mayoritas 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit. Dasar Bahlul !!! Kejar ekspor tinggi, tapi kebutuhan dalam negeri diabaikan. Mirisnya lagi, gas alam Indonesia yg diekspor keluar dengan jumlah mayoritas, diolah di luar jadi LPG, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yg memiskinkan. Sehingga memicu lonjakan tanggungan subsidi untuk menutupi kerugian Pertamina. Impor dan tanggungan subsidi yang tinggi, pada akhirnya bikin pemerintah teriak: Hai rakyat APBN tersandera, pertamina rugi. Tidak ada jalan lain, harus dilakukan pembatasan kuota LPG 3 Kg. Lalu muncul wacana kebijakan KOPLAK: maksimalisasi alokasi subsidi tepat sasaran lewat pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP/KK Shame On You....
POPULER
