ALL CATEGORY
Korupsi Menjadi Ancaman dan Tantangan Ketahanan Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan korupsi telah menjadi ancaman dan tantangan bagi ketahanan nasional karena telah terjadi di berbagai sektor.\"Korupsi saat ini sudah menjadi musuh dalam selimut, masif di semua sektor dan terjadi dari pusat hingga daerah. Korupsi juga jadi faktor pemecah negara modern, dilakukan oleh multi-aktor yaitu terdiri dari berbagai suku dan agama. Terakhir, korupsi telah menjadi bahaya laten, sehingga jadi ancaman dan tantangan ketahanan nasional,\" kata Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ghufron mengatakan hal itu dalam Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta, Selasa (29/8), yang diikuti 79 peserta dari anggota TNI, Polri, kementerian, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.Menurut Ghufron, sikap permisif masyarakat terhadap korupsi menjadi salah satu penyumbang tingginya tindak pidana korupsi masih terjadi di Indonesia.Dia merujuk pada hasil Survei Perilaku Antikorupsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia paham jika korupsi melanggar agama, norma, dan hukum; namun, dalam praktiknya masyarakat berperilaku apatif dan permisif terhadap perilaku korupsi.\"Masyarakat kita tahu bahwa korupsi itu dilarang agama dan melanggar hukum. Namun, dalam pengamalannya, masih tetap dilakukan bahkan pada level tertentu dianggap wajar. Mengurus sesuatu di pemerintah wajar saja dengan memberi tip dan lainnya. Makanya, tidak heran hingga saat ini kasus suap dan gratifikasi masih mendominasi berdasarkan jenis tindak korupsi yang ditangani KPK, dan pihak swasta masih jadi pihak yang paling banyak menjadi pelaku tindak pidana korupsi,\" jelas Ghufron.Berdasarkan catatan KPK, hingga Triwulan I Tahun 2023, perkara korupsi masih didominasi oleh kasus suap dan gratifikasi sebesar 66 persen. Sementara itu, berdasarkan pelaku korupsi, masih didominasi oleh pihak swasta yaitu 383 orang serta anggota DPR dan DPRD sebanyak 344 orang.Ghufron juga memaparkan tujuh jenis tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dia juga menyebutkan terkait penyalahgunaan jabatan atau penggelapan dalam jabatan.\"Pertama adalah menyalahgunakan uang termasuk hak dan kewajiban dari keuangan misalnya aset negara, fasilitas dan lainnya. Kedua, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang diberikan negara kepada aparatur untuk kepentingan publik, namun digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti memperoleh keuntungan pribadi dengan menumpang kepentingan publik lewat mark up,\" jelasnya.Di akhir paparannya, Ghufron mengingatkan peserta PPSA XXIV Lemhannas bahwa tujuan negara tidak akan pernah terwujud sepanjang korupsi masih ada di Indonesia. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus terus dilakukan karena tujuan negara bisa gagal akibat korupsi.\"Saat kita menyadari diri kita sebagai aparatur negara, maka kita harus memiliki jiwa melindungi. Melindungi tujuan dan cita-cita bangsa dan negara kita. Di depan saya, para peserta eselon I dan bahkan para jenderal, sehingga saya yakin telah menempatkan diri sebagai bagian dari perekat bangsa,\" ujar Ghufron.(ida/ANTARA)
Rafael Alun Didakwa Menerima Gratifikasi Rp16,6 Miliar
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar.JPU KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi.\"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137,\" kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu.Wawan mengatakan gratifikasi tersebut diterima melalui PT Artha Mega Ekadhana, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan Rafael Alun Trisambodo, dengan Ernie Meike Torondek menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham.Dalam dakwaannya, JPU menilai perbuatan terdakwa harus dianggap suap karena berhubungan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu.Seluruh penerimaan gratifikasi itu juga tidak dilaporkan ke KPK dalam batas waktu 30 hari, sehingga pemberian itu harus diproses hukum.Dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Rafael disangka melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(ida/ANTARA)
MA Mengabulkan Uji Materi PKPU Terkait Keterwakilan Perempuan
Jakarta, FNN - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berkaitan dengan penghitungan keterwakilan bakal caleg perempuan di legislatif.Uji materi itu diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrsi (Perludem) yang menggugat Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.\"Mengabulkan permohonan keberatan dari para pemohon keberatan,\" demikian bunyi amar putusan MA seperti dikutip dari Rilis Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 yang diterima di Jakarta, Rabu.Putusan tersebut diputus pada Selasa (29/8) oleh majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin dan selaku anggota majelis ialah Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.Pasal yang dimohonkan uji materi itu mengatur penghitungan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan, yang dalam hal perhitungan itu menghasilkan angka pecahan.\"Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas,\" demikian bunyi pasal tersebut.Para pemohon menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).Oleh karena itu, para pemohon meminta pasal a quo tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pembulatan ke atas dalam hal penghitungan menghasilkan angka pecahan.Sebelumnya, para pemohon, yang terdiri atas Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib, mendaftarkan uji materi Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ke MA pada tanggal 5 Juni 2023.Permohonan uji materi itu terdata masuk pada tanggal 13 Juni 2023 dan terdistribusi pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, proses pemutusan Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut selama 23 hari.(ida/ANTARA)
Jokowi Memastikan Penunjukan Pj Gubernur Jateng Sesuai Mekanisme
Semarang, FNN - Presiden Joko Widodo memastikan penunjukan penjabat (pj) gubernur Jawa Tengah, pengganti Ganjar Pranowo yang selesai masa jabatannya pada 5 September mendatang, sesuai dengan mekanisme berlaku.\"Belum, (namanya) belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme TPA (tim penilai akhir),\" kata Jokowi usai melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.Menurut Jokowi, keputusan nama pj gubernur Jateng akan diambil dalam pekan ini.\"Paling lambat minggu ini mungkin sudah masuk ke meja saya untuk diputuskan, sehingga kalau ditanya siapa, belum tahu,\" jawab Jokowi dengan didampingi Ganjar Pranowo.Sebelumnya, DPRD Provinsi Jateng telah mengusulkan tiga nama sebagai pj gubernur Jawa Tengah. Ketiga nama itu adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno.Nama ketiga kandidat tersebut merupakan hasil dari rapat gabungan seluruh pimpinan dan ketua fraksi DPRD Jateng berdasarkan kapabilitas yang mampu meneruskan program Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.Selanjutnya, ketiga nama tersebut akan ditindaklanjuti dan dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan menjadi penjabat gubernur Jateng.Penunjukan pj gubernur itu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.Pada Pasal 2 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah menunjuk pj gubernur guna memimpin penyelenggaraan pemerintahan pada daerah tersebut sampai dengan pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur definitif.(ida/ANTARA)
Masyarakat Diimbau untuk Mencermati Tahapan dan Persyaratan CASN 2023
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau masyarakat yang berminat menjadi abdi negara agar menyiapkan diri serta memperhatikan syarat-syarat seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023.Sebelum mendaftar tentunya calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain.“Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” ujar Menteri Anas dalam keterangan tertulisnya Jakarta, Rabu.Anas menegaskan calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN.“Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka,” tuturnya.Dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan juga dapat dipersiapkan terlebih dahulu, seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman.“Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Cermati dokumen yang dibutuhkan untuk melamar. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar,” kata Anas.Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/08/S-Jadwal-Seleksi-CASN-2023-DS.pdfMasyarakat diimbau agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CASN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test (CAT) tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real-time.Anas juga mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan oknum yang menjanjikan kelulusan pada seleksi CASN dengan meminta imbalan tertentu.“Harap berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan, karena sudah dapat dipastikan penipuan. Persiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi CASN,” ucapnya.Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.“Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya,” ungkap Anas.Mantan Kepala LKPP ini juga mengingatkan bagi calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun PPPK bahwa harus siap ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada.“Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap individu yang mengabdikan dirinya untuk negara. Harus bersedia ditempatkan dimanapun termasuk daerah terpencil,” pungkasnya.(ida/ANTARA)
Pidato Kebangsaan Anies: Tugas Generasi Penerus adalah Melakukan Penyetaraan Kesempatan dan Kesejahteraan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Insonesia menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan bertema Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan, pada Selasa 29 Agustus 2023 di Balai Serbaguna “Purnomo Prawiro” Kampus UI Depok. Kali ini menghadirkan Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Berikutnya Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2023, dan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia Periode 2019 - sekarang. Anies Baswedan memulai pidato dengan menyapa para undangan penuh persahabatan, lalu mengungkapkan mimpi bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Tantangan pertama, membangun mindset menempatkan Indonesia sebagai pemain global; menjadi warga Depok, Jakarta, Indonesia, dan dunia. Menempatkan Indonesia di tengah-tengah untuk mengambil peran luar biasa. Hadir ke panggung dunia bukan cuma dengan berita-berita, tetapi dengan produk gagasan-gagasan Indonesia untuk dunia, Indonesia maju dalam konteks global. Kepada para mahasiswa Indonesia di dalam negeri Anies Baswedan menyarankan agar memasang peta dunia di kamar mereka, supaya setiap saat memantau perkembangan global, dan kepada para mahasiswa Indonesia di luar negeri agar memasang peta Indonesia supaya pada saatnya masing-masing dapat mengambil peran di arena nasional dan global, mewujudkan Indonesia yang hebat, maju, dan adil. Bangsa Indonesia luar biasa. Dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mereka mengikrarkan satu Bahasa persatuan Bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanpa ikrar tersebut mereka tidak akan satu dan bersatu. Mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan bukan Bahasa Jawa, yang di kemudian hari diperkaya oleh unsur bahasa-bahasa daerah lainnnya, hingga menjadi senyawa Bahasa Indonesia. Sebagaimana Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia adalah persenyawaan suku-suku bangsa dengan identitas masing-masing yang tetap hidup, dan bukan percampuran antar-suku bangsa. Bedanyanya persenyawaan dan percampuran, bahwa persenyawaan suku-suku bangsa membentuk entitas baru, yakni bangsa Indonesia, seperti halnya air sebagai persenyawaan antara hydrogen dan oksigen. Indonesia sebagai persenyawaan suku-suku yang masing-masing tetap hidup, maka janganlah masing-masing menonjolkan asalnya, tetapi menekankan persamaannya, satu perasaan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Tugas generasi penerus adalah melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan dan kesejahteraan, mengikat satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesehatan, satu pendidikan, satu keadilan, dan menolak sistem kolonialisme yang tidak adil, ketimpangan pengelola, dan ketimpangan pemilikan energi. Anies Baswedan memiliki wawasan luas kesejarahan dan gagasan masa depan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang peduli pemenuhan kebutuhan dasar yang setara. Kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Perlu penyetaraan kemajuan dalam segala lini di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, bukan dengan menghentikan yang telah maju, tapi memajukan yang belum maju. Demokrasi yang sehat outputnya kebijakan yang sehat. Sistem pemerintahan demokrasi berbasis trust, dan non-demokrasi berbasis fear. Kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan harus dihapuskan. Korupsi disebabkan oleh tiga hal: kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kebutuhan hidup setiap warga negara harus dipenuhi, keserakahan harus dihentikan -koruptor harus dimiskinkan, sistem bernegara dan konstitusi harus diperbaiki. Catatan penulis tidak jauh berbeda dari komentar para peserta kuliah kebangsaan tentang sosok Anies Rasyid Baswedan. @AlBirra-ny7hu – Anies sang KELOR – Kesatria (pemberani), Elegan, Lugas, Organisatoris, Religius yang ramah dan rendah hati. @aditeuku524 – ANIES RASYID BASWEDAN PEMIMIN MODERN, MILENIALIS, CERDAS, LUGAS, RELIGIUS, JUJUR, BIJAKSANA, … @pelaporanpendas5817 – Bapak Anies Baswedan Pemimpin Berakhlak Mulia, Cerdas dan Visioner Untuk Negara Republik Indonesia di Masa Depan. @llomarzuqimarzuqi9714 – Saatnya mahasiswa menembus batas kedunguan menuju kecerdasan … Sudah saatnya mahasiswa mendobrak batas kelambanan terhadap kecerdasan … @luqmanulhakim8061 - Saya menonton selama 2 jam benar-benar tidak berasa, ini pembahasan yang membuat saya tertarik untuk menonton full … @muridanrahmatullah8189 - SMG PK Anies diqobulkan Alloh SWT, menjadi RI satu, aamiin. @zaharsari573 - Bedanya pkAnies dg capres lain, beliau seorang guru digugu ditiru pendidik sejati yg selalu ingin mengamalkan ilmu … @ohararst – Tdk aneh lagi Capres yg paling siap menerima tantangan. Alhamdulillah … @ibrahimajiananda2620 – Pak Anies jenius, berbudi, amanah dan cocok menjadi Presiden utk Perubahan @cindyreinke6165 – Anies very smart, Anies kerennn, Anies the next Presiden 2024-2029 Indonesia Insyaallah…Aamiin YRA @sudarwadi7628 – Anies bukan kaleng kaleng. Pidatonya lugas, bisa dicerna akal sehat. Tanpa pembisik. Tanpa teks. Pilihan tepat orang cerdas @artaabadi – Ingat 9 tahun yg lalu saat beliau mengisi seminar guru besar di kampus UI. Anda memang sangat pantas Pak menjadi presiden RI @Salut buat UI yang masih berani menampilkan tokoh oposisi yang cerdas demi terciptanya intelektual yang cinta tanah air sejati @Ayo mahasiswa universitas semua yang ada di Indonesia bersatu kita perjuangkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden @yatkurniati2011 – Bergetar hati, gk kerasa menitikkan air mata ketika Pak Anies menjawab pertanyaan seorang mahasiswi terkait kebijakannya yg luar biasa pada saat masa pandemi melanda dunia, khususnya di saat beliau menjabat sbg Gubernur … Usai menyampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Baswedan menyambangi Kantor BEM UI untuk mengambil Undangan Debat Calon Presiden yang digagas oleh BEM, tetapi Kantor kosong, barangkali mereka sedang sibuk beraktivitas. Untuk itu Anies Baswedan menanti surat Undangan BEM UI yang dimaksud. Salam Perubahan!
Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Anies Baswedan: Tempatkan Indonesia Sebagai Bangsa yang Mempengaruhi
Depok, FNN - Dalam kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mengatakan bahwa mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. “Kita hari ini adalah warga Depok, warga Jakarta, warga Indonesia, sekaligus warga dunia. Kita ingin menempatkan Indonesia pada sentral, tempat yang sangat strategis untuk mengambil peran,” ujar Anies Baswedan di hadapan sekitar 1.200 peserta diskusi, di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jabar, Selasa (29/8). Anies mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan energi Asia Timur, ada di dalam pengaruh posisi strategis Indonesia. Indonesia memiliki selat-selat strategis, sehingga memiliki dampak dunia. Indonesia juga terletak di poros maritim, dengan sekitar 50 ribu kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, lanjutnya. “Kita ingin Indonesia hadir di dunia. Bukan hanya karena berita-beritanya. Tapi karena rumah tangga-rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia,” ujarnya. Anies menegaskan bahwa kita bukan hanya mempromosikan produk-produk Indonesia, tapi brand of Indonesia, merek-merek Indonesia, ide-ide kita, untuk penetrasi dunia. Sehingga Indonesia maju dalam kancah percaturan, bukan hanya dalam konteks domestik, tapi konteks global. Indonesia harus hebat di dalam negeri untuk bisa menjadi warga dunia yang memengaruhi. Persenyawaan Indonesia Dalam pemaparan berjudul “Indonesia Ke Depan: Lebih Maju, Lebih Adil” itu Anies Baswedan mengetengahkan gagasan besarnya, yaitu satu Indonesia, satu ekonomi, satu kesemakmuran, menghadirkan kesetaraan keadilan, mengakselerasi pemerataan desa-kota, menjamin kebebasan berpendapat, menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim, dan mengembangkan budaya menduniakan Indonesia. Anies Baswedan menyebutkan kekuatan Indonesia pada persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia yang dinyatakan pada tahun 1928, sebelum kemerdekaan RI 1945. “Kita telah memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sehingga dalam diskusi-diskusi tidak perlu lagi penerjemah. Sementara kita lihat, Uni Eropa memiliki 23 bahasa, dan masing-masing menggunakan bahasanya sendiri. Setiap pertemuan parlemen berkumpul, semua pasang headset penerjemah. Mereka tidak menyepakati satu bahasa persatuan. Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat, sebab tidak mungkin komandan pakai penerjemah untuk memberikan komandonya,” ujar Anies. Sementara, bahasa Indonesia memiliki keunikan yang tidak ditemukan di dunia. Kalau umumnya terbentuk negara dulu baru ditentukan bahasanya. Namun Indonesia, 17 tahun sebelum kemerdekaan, sudah terbentuk bahasa persatuannya. “Bahasa yang digunakan pun persenyawaan berbagai bahasa dari suku bangsa, bukan sekedar percampuran, tapi persenyawaan, bersatunya dua unsur atau lebih yang membentuk unsur baru, tanpa menghilangkan unsur-unsur pembentuknya. Ia menggambarkan seperti air, yang merupakan persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dalam air ada hidrogen dan ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan bukan oksigen. Demikian halnya, Indonesia adalah persenyawaan antara suku-suku yang ada, Jawa, Batak, Sunda, Madura Maluku, dll, membentuk entitas baru yaitu Indonesia. “Di dalamnya ada entitas dan tidak hilang, karena sudah menjadi persenyawaan. Jadi, jangan menonjolkan oksigennya atau hidrogennya,” katanya. Indonesia yang Setara Dalam uraian sekitar satu jam di hadapan peserta diskusi mahasiswa UI, kata kunci untuk kemajuan Indonesia ke depan kata Anies adalah menjaga persatuan melalui perasaan kesetaraan, kesamaan dan keadilan. “Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Ini untuk menghadirkan keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan satu kesemakmuran, satu perekonomian, satu kesejahteraaan,” ujar Anies Baswedan, yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Rektor termuda, dalam usia 38 tahun saat menjabat. Keadilan lanjut Anies menjadi kata kunci kemajuan Indonesia ke depan. Mengapa dulu kita menggulung kolonialisme? Karena sistem kolonialisme tidak adil. Di negeri ini kaya sumber daya alam. Tapi yang merasakan kekayaan di negeri Belanda. “Kita ingin merdeka supaya ada keadilan. Menuntaskan perjalanan melalui jembatan emas Proklamasi Kemerdekaan. Ke depan kita ingin menghadirkan kesetaraan pada kebutuhan pokok, akses pendidikan dan akses kesehatan,” imbuhnya. Kebutuhan pokok pangan yang terjangkau, hunian yang terjangkau, energi yang terjangkau, termasuk energi air. Yang dirasakan sekarang masih terjadi ketimpangan yang luar biasa. Pendidikan yang merupakan eskalator sosial ekonomi, harus dirasakan secara berkeadilan. Mulai dari sekolah yang berkualitas, pembelajaran berkadilan, komptesnsi, distibusi kesejahteraan guru, pendidikan vokasi persiapan kerja, hingga akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Kesehatan pun demikian, merata bukan hanya soal BPJS, tapi intervensi kehadiran Negara di masyarakat, mulai dari ibu hamil sampai usia sekolah, ada perhatian promotif atas kesehatan mereka. Demokrasi Tanpa Takut Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, Anies mengemukakan gagasan perlunya demokrasi yang deliver, di mana ide gagasan menjadi yang terdepan. Sementara kebijakan pemerintah menjadi out put untuk kesejahateraan rakyat. Untuk itu lanjutnya, kebebasan berekspresi, nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, aspirasi rakyat bisa diperoses tanpa ada rasa takut dan tanpa tekanan, dan itu menjadi keputusan yang dilaksanakan dalam kedamaian. Kalau non-demokrasi itu pilarnya rasa takut. Sedangkan demokrasi itu pilarnya trust, kepercayaan. Demokrasi itu mengandalkan keterbukaan, kebebasan dan kepercayaan. Rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut. Begitu rasa takut hilang, maka rezim pun hilang. Untuk itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengganggu harus direvisi, agar tidak menghalangi kebebasan bereskpresi. Pasal-pasal karet untuk meredam kebebasan berekspresi, dengan alasan pencemaran nama baik, itu bermasalah. Koruptor Harus Dimiskinkan Berbicara tentang good government, salah satu caranya adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Dalam hal ini, harus ada komitmen yang tinggi mulai dari pejabat paling puncak sampai ke bawah. Menurut Anies Baswedan, korupsi itu terjadi karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Korupsi karena kebutuhan, karena gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan bulanan, maka perlu diupayakan solusinya agar mencukupi. Sementara korupsi karena keserakahan, ini infinitif, tidak ada batasnya. Maka untuk menumbuhkan rasa takut, maka perlu hukuman yang paling menjerakan, yaitu pelaku koruptor harus dimiskinkan. Karena itu yang paling ditakutkan koruptor. \"Adapun korupsi karena sistem, maka harus diperbaiki sistemnya, aturannya yang ada. Tidak hanya soal penangkapan, tapi temukan akar masalahnya,\" ujar Anies Baswedan yang pernah duduk dalam Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipimpin Abraham Samad. Ekologi dan Budaya Dalam paparannya di hadapan para Panelis Pembahas dan ribuan mahasiswa yang hadir secara langsung, termasuk yang mengikuti melalui zoom meeting, Anies Rasyid Baswedan, juga memaparkan gagasannya berdasarkan rekam jejak pengalamannya saat memimpin Ibukota Jakarta. “Ke depan kita ingin membangun Indonesia dengan pembangunan berkelanjuatan, di mana pembangunan ekonomi dan ekologi maju bersama. Harus searah sejalan. Semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability dalam aturan dan ekseskusinya. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup sangat penting,” ujar Anies Baswedan, yang pernah mendapat tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2014-2016 pada Kabinet Presiden Joko Widodo. Termasuk kemajuan berkelanjutan dalam pengembangan kekayaan budaya, bukan hanya megandalkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Budaya harrs menjadi andalan yang mendunia. Untuk mengembangkan potensi besar budaya, Anies Baswedan mengatakan perlunya intervensi pemerintah dalam budaya. Korea Selatan sudah memulainya sejak era 1990-an, secara serius ientervensi kebudayaan. Dalam masalah ini, harus ada kebijakan yang menumbuhkan, investasi finansial, dan pembangunan infrastruktur kebudayaan. Sehingga dengan demikian pelaku budaya pun akan tumbuh. “Kita ingin produk-produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah seluruh dunia. Bukan tokohnya tapi produknya. Brand of Indonesia harus maju. Apalagi budaya adalah kreativitas tanpa batas, termasuk dalam pengembangan sastra. “Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu memesona di negeri orang,” ujarnya, mengakhiri pemaparannya. Pembahasan Para Panelis Gagasan-gagasan Anies Rasyid Baswedan, Doktor lulusan Nothern Illionis University, Amerika Serikat, dalam Kuliah Kebangsaan yang dipaparkan selama hampir satu jam tersebut kemudian ditanggapi para Panelis, yang terdiri dari : Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., (Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI), Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Guru Besar Sosiologi FISIP UI), Asra Virgianita, Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internastional FISIP UI), Muhammad Rafkarilo (Ketua BEM FISIP UI) dan Rakha Ayu (mahasiwa FISIP UI). Pada sesi tersebut, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto bertindak sebagai moderator. Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menjelaskan, “FISIP UI merupakan kampus dengan pusat keunggulan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan politik, di mana harus memainkan perannya sebagai katalis diskusi yang sehat dan berkualitas, tanpa memihak kelompok manapun.” Hal senada dilontarkan Ketua Panitia Kuliah Kebangsaan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. Dia mengatakan, bahwa uliah Kebangsaan adalah kuliah umum yang mengundang tokoh bangsa untuk didengar pendapatnya oleh civitas akademika secara jernih, yang kemudian didiskusikan karena pandangan mereka punya konsekwensi luas terhadap masyarakat. Prof Aji dan Shofwan,Ph.D. sangat mengapresiasi Anies Baswedan atas kehadirannya menjadi pembicara pada Kuliah Kebangsaan tersebut. Menurut FISIP UI Media, setelah kehadiran Anies Baswedan, rangkaian Kuliah Kebangsaan FISIP UI akan menghadirkan tokoh bangsa lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Jadi ketiga bakal calon presiden diundang untuk memberi Kuliah Kebangsaan. Ganjar Pranowo rencana akan hadir pada 11 September 2023. Prabowo Subianto juga sudah memastikan kesediaannya hadir di FISIP UI. (sof/Mina).
Menanggapi Kuliah Kebangsaan Capres Anies Baswedan Membangun Karakter Bangsa di UI
Oleh: Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. \"Membangun Bangsa (Nation Building) dari kemerosotan zaman reformasi dari bangsa yang budaya nya korupsi untuk dijadikan satu Bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan – satu Bangsa yang merdeka dalam abad ke 21 ini\". Sayang sejak amandemen diganti UUD 1945 dengsn UUD 2002 bangsa ini justru tidak mampu menegakkan jati dirinya ketika neo liberalisme menjadi dasar menggantikan aliran pemikiran Pancasila. Apakah sejarah akan berulang lagi dan kita kembali di cengkeraman kolonialisme yang berubah wajah menjadi free fight liberalism. Neokolonialisme demokrasi liberal yang menguras kekayaan kita? Justru hari ini terulang lagi, kita telah melupakan sejarah, bangsa ini akan tersandung batu yang sama. Free fight liberalism telah dihidupkan kembali, kedaulatan rakyat dirampas oleh partai politik, budaya korupsi semakin menggila, rumit dan bertemali ,yang bermuara pada oligarki yang menjadikan kekuasaan untuk mengeruk dan merampok kekayaan ibu Pertiwi. Tidak ada jalan menyelamatkan NKRI kecuali kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 original. Kalau kita membiarkan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme hidup terus, membiarkan ia mengungkung bangsa lain atau mengungkung bangsa kita sendiri atau merongrong bangsa kita sendiri, contain bangsa kita sendiri, maka kita ingkar terhadap negara merdeka dan tujuan Indonesia merdeka. Saudara-saudara, kepada jiwa kemerdekaan kita. Bahkan mengkhianati jiwa kemerdekaan itu yang tertulis dalam Deklarasi Kemerdekaan dengan kata-kata yang begitu gilang-gemilang. Apa yang tertulis dalam Deklarasi Kemerdekaan? \"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan\". Pagi tadi saya mengikuti orasi kebangsaan Capres Anies di FISIP Universitas Indonesia melalui unggahan videonya. Dari awal beliau membuka sejarah tentang sumpah pemuda yang melahirkan bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia bahasa perstuan. Luar biasa cerdasnya bapak bangsa kita, kata Aneis bukan bahasa mayoritas yang dipakai tetapi bahasa melayu yang akhirnya berkembang menjadi bahasa Indonesia. Uraian kuliah kebangsaan Aneis tidak bicara dasar negara, tujuan bernegara atau philoshopy groundslag, tetapi bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, frasa tafsir yang digunakan kesetaraan. Jadi rupa lnya karena Anies pro terhadap amandemen UUD 1945, maka kuliah kebangsaannya tidak membumi dan jauh dari apa itu Indonesia. Dari mana frasa kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kok oleh Aneis dicarikan kata kesetaraan, itu tidak salah, sebab tidak mungkin Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu diletakkan pada sistem individualisne, liberalisme, kapitalisme. Sistem ini sedang diikuti oleh Aneis dalam kontestasi pilpres dengan sistem presidenseil yang basisnya individualisne, liberalisme, kapitalisme dimana kekuasaan diperebutkan banyak banyakan suara, kalah menang pertarungan, kuat kuatan, curang curangan. Jadi paradoks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika sistemnya demokrasi liberal seperti saat ini. Kita mengalami demokrasi liberal \"free fight liberalism\", karakteristik sistem politik dan sistem ekonomi liberal yang sedang dijalankan di negeri ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Pengalaman itu terjadi tahun 1955 adu domba antar rakyat, sehingga akhirnya memecahbelahkan keutuhan bangsa sama sekali. Cuplikan pidato Soekarno Celaka, celaka bangsa yang demikian itu! Bertahun-tahun, kadang-kadang berwindu-windu ia tidak mampu berdiri kembali. Bertahun-tahun, berwindu-windu ia laksana hendak doodbloeden, kehilangan darah yang ke luar dari luka-luka tubuhnya sendiri. Karena itu, segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: terlepas dari perbedaan apapun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan! Kita sekalian adalah makhluk Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang, kita ini seolah-olah adalah buta. Ya benar, kita merencanakan, kita bekerja, kita mengarahkan angan-angan kepada suatu hal di waktu yang akan datang. Tetapi pada akhimya Tuhan pula yang menentukan. Justru karena itulah maka bagi kita sekalian adalah satu kewajiban untuk senantiasa memohon pimpinan kepada Tuhan. Tidak satu manusia berhak berkata, aku, aku sajalah yang benar, orang lain pasti salah! Orang yang demikian itu akhimya lupa bahwa hanya Tuhan jualah yang memegang kebenaran! Bahwa perjuangan kita belum selesai, dan bahwa rakyat terutama sekali para buruh dan pegawai belum dapat hidup secara layak, itu memang benar! ltu saya akui, memang benar! Dari uraian di atas sejak diamandemen nya UUD 1945 diganti dengan UUD 2002V kita telah dengan masif sistemik Menganti Pancasila dengan Free fight liberalism,kita mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa ,akibat nya negara bangsa ini tidak lagi mempunyai karakter kebangsaan nya ,hilang jati diri bangsa nya ,pertarungan politik semakin menghalalkan segala cara ,budaya korupsi sudah sangat menguatirkan ,utang negara yang sudah menggunung ,menjadikan negara dan bangsa ini tidak berdaulat lagi ,kekayaan ibu Pertiwi menjadi sudah banyak yang dikuasai asing . Berubahnya Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik melahirkan oligarkhy yang semakin menggurita dan rakyat tidak lagi berdaulat sementara penghancuran persatuan dan kesatuan terus menjadi politik adu domba antar agama maupun sesama agama ,justru pecah belah ini didesain dan dibiyayai oleh penguasa dengan menciptakan buzzer buzzer agitasi dan memproduksi kebencian antar anak bangsa. Persoalan Bangsa Indonesia hari ini tidak mungkin diselesaikan dengan biasa biasa saja sebab Oligarkhy sudah menggurita dan masif tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali pada Pancasila dan UUD 1945 Asli .Perlu nya membangun kesadaran terhadap seluruh anak bangsa untuk membangun karakter kebangsaan dan peduli terhadap nasib NKRI yang menuju kepunahan. (*)
Presiden Mengajak Ganjar dan Prabowo Santap Siang Bersama di Pekalongan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto santap siang di sela kegiatan di Pekalongan, Selasa (29/08/2023).Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta.Ari Dwipayana membagikan foto-foto kegiatan Presiden santap siang bersama dalam akun Instagram @dwipayanaari. Menurut Ari, santap siang itu dilakukan setelah Presiden menghadiri acara Muktamar Sufi di Pekalongan.Pada Muktamar Sufi itu Ganjar hadir selaku Gubernur Jateng, sementara Prabowo Subianto selaku Ketua Panitia Muktamar.\"Ini suasana makan siang setelah Muktamar (Sufi) di rumah makan Teras Bali Kota Pekalongan,\" kata Ari saat dikonfirmasi wartawan dari Jakarta, Selasa.Dalam foto tidak hanya Ganjar dan Prabowo yang ikut makan siang dengan Presiden, namun tampak juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh dan Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid.Mereka tampak tengah menikmati durian.Ari Dwipayana mengatakan suasana santap siang berjalan santai. Usai santap siang Presiden didampingi Ibu Negara serta rombongan termasuk Ganjar dan Prabowo blusukan ke Pasar Grogolan Pekalongan.(sof.ANTARA)
Meski Sudah Di-take Over, Tidak Bisa Dipastikan bahwa Jokowi Sudah Aman Dengan Prabowo
Jakarta, FNN – Bacapres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisinya. Koalisi yang semula bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. “Indonesia Maju” adalah nama kabinet pemerintahan Joko Widodo periode 2019–2024. Nama koalisi itu terpilih karena Prabowo, bacapres Gerindra berkeinginan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Menanggapi penguman nama baru koalisi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official edisi Selasa (29/8/23) mengatakan, “Jadi, kelihatannya Prabowo ambil judul lagu ABBA, The Winner Takes All. Prabowo tentu sudah berhitung bahwa dia pasti akan dicerca lagi. Tetapi, bagi Prabowo, jalan ke arah kemenangan itu unstopable.” Jadi, lanjut Rocky, Prabowo mengambil saja, bukan sekadar risiko, tapi juga kalkulasi bahwa kalau dia membuat KIM, itu artinya di ujungnya orang tahu bahwa dia akan melanjutkan Jokowi. Jokowi juga tidak punya alasan untuk menolak karena memang dari awal Jokowi mewariskan itu. Dalam satu peristiwa Jokowi bahkan menunjuk bahwa presiden berikutnya adalah Prabowo Subianto. Itu juga adalah semacam gentleman agreement. Tidak mungkin Prabowo berbohong. Menurut Rocky, masalahnya sekarang adalah memastikan bahwa koalisi Prabowo itu akhirnya terbentuk, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Orang tinggal menghitung siapa yang direstui jadi wakil presiden di dalam koalisi itu, karena itu memang restu kedua. Tidak mungkin Prabowo milih sendiri atau memang Prabowo ingin milih sendiri, tetapi dengan basa-basi direstui oleh Jokowi. “Jadi, kimia itu sudah terbentuk. Tinggal unsur-unsur dasarnya yang mesti dipastikan bahwa barang ini harus menjadi kimia yang bagus, bukan alkali tanah. Tetapi, ini semacam helium, supaya terlihat mulia. Jadi, kira-kira itu pikiran Prabowo,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Rocky juga mengatakan dari awal sudah dipastikan bahwa bersama dengan Jokowi itu lebih fair dan tentu Jokowi merasa ada rasa aman pada dia. Walaupun rasa aman itu juga masih relatif karena Jokowi masih nunggu Gibran. Kalau Gibran ditaruh ke Prabowo maka sempurna rasa amannya itu. Akan tetapi, menurut Rocky, memang menggelisahkan KIM ini, karena partai-partai PAN dan lainnya masih berupaya untuk nego kecil-kecilanlah, walaupun sebetulnya arah ke depan sudah terbaca bahwa Prabowo akan bersama dengan Gibran itu lebih jelas. Kalau bukan Gibran siapa, baru ada kecemasan lain. Jadi, sebetulnya partai-partai pendukung, PKB terutama, dan PAN atau Golkar itu merasa bahwa kepastian itu sudah terbentuk sehingga mereka tinggal berharap kabinetnya di situ. “Itu saya kira pentingnya kita membaca politik hari ini dari sudut kepentingan Jokowi, walaupun kita tahu juga bisa berantakan di kemudian hari karena apa yang diputuskan hari ini sebelum pemilu bisa berbeda dengan apa yang diputuskan setelah Pemilu ketika Prabowo jadi presiden. Tapi, oke, kita sebut saja sebagai judul lagu baru, Que Sera Sera, Whatever Will Be, Will Be,” ungkap Rocky. Prabowo pasti sangat tahu bahwa secara politis persepsi publik itu penting koalisi besar, walaupun beliau pasti tahu bahwa tidak semua konstituen partai-partai koalisinya seperti akan memilih dia. Yang paling penting buat Prabowo adalah Jokowi, yang akan dia take over sepenuhnya. Memang, menurut Rocky, sebetulnya diam-diam Jokowi ingin ada duel dua pasangan saja dan langsung selesai. Jadi, Jokowi tetap menunggu hasil. Tetapi, yang menjadi masalah jika, misalnya, akhirnya Jokowi mengerti bahwa yang bisa mengamankan dia nanti adalah PDIP, karena PDIP yang sebetulnya lebih dekat dengan keperluan Jokowi, yaitu Gibran, akhirnya disorongkan ke Ganjar. “Nah, itu kelabakan Jokowi. Dan ini bisa saja terjadi. Jokowi tetap menganggap bahwa keamanan ke depan dia itu musti dari kalangan yang dekat dengan dia. Bagaimana kalau Prabowo menang tapi kemudian diganggu oleh PDIP, misalnya. Kan PDIP masih berpotensi menguasai parlemen. Bisa berantakan lagi pikiran saudara Jokowi sebagai mantan pada waktunya,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, kalau Gibran ditaruh di PDIP itu aman, karena nanti walaupun presidennya adalah Ganjar, tapi dia bisa kendalikan lewat Gibran. “Nah, itu juga akan menjadi kalkulasi. Nah itu juga yang saya kira menyebabkan akhirnya Prabowo maksimalkan aja callnya itu bahwa winner takes all atau take over segala hal yang menyangkut kepentingan Jokowi,” ujar Rocky. “Jadi, sebetulnya persaingan ini untuk meminta perhatian Jokowi, sementara Jokowi sebetulnya perhatiannya terpecah atau terbagi juga. Jadi, sampai saat ini kita tidak boleh pastikan bahwa Jokowi sudah aman dengan Prabowo,” ungkap Rocky. (sof)
POPULER
