ALL CATEGORY
Soal Peluang Duet Prabowo-Ganjar, Gerindra Menghormati Sikap PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku menghormati sikap PDI Perjuangan soal tertutup-nya peluang antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Ya, saya pikir apa yang disampaikan dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDIP adalah keputusan dari PDIP tentang pencapresan, karena itu kami hormati,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Sebab, kata dia, baik PDIP maupun Partai Gerindra sudah menetapkan pilihan politiknya masing-masing.\"Ya, saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya, dan saya pikir kami konsentrasi pada kontestasi yang teduh dan juga berharap supaya pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar,\" ucapnya.Untuk itu, dia menyebut partai-nya akan fokus untuk berkonsentrasi memenangkan Pilpres 2024.\"Menjelang pendaftaran yang tidak berapa lama lagi, marilah kita kemudian sama-sama berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi kelancaran pilpres,\" ujarnya.Adapun terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 akan diputuskan bersama para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).\"Soal cawapres itu akan kemudian dibicarakan dengan partai koalisi tentunya, dan saya sendiri belum tahu sampai di mana, para ketum-ketum yang nanti akan memutuskan,\" tuturnya.Dia pun enggan untuk menanggapi terkait kans Prabowo Subianto untuk berduet dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD ataupun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024.\"Saya enggak bisa mengomentari nama-nama cawapres, karena itu kewenangan ketum-ketum partai koalisi,\" kata dia.Sebelumnya, Minggu (1/10), PDI Perjuangan menutup rapat-rapat pintu perjodohan antara bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Iya (menutup pintu duet sebagai bakal cawapres Prabowo), menegaskan bahwa capres dari PDIP, bekerja sama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo,\" ujar Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu.Ia mengatakan tak mungkin Ganjar diturunkan posisinya menjadi bakal cawapres. Pasalnya, empat partai politik pengusung Ganjar yakni PDIP, PPP, Hanura dan Perindo telah menetapkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres.\"Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin, dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai cawapres. Beliau adalah capres,\" tegasnya.Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan kemunculan isu duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di media massa.\"Saya sendiri sampai bingung loh, di media tiba-tiba dibilang begini (duet Ganjar-Prabowo), \'iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya\',\" ujar Megawati dalam penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta.(ida/ANTARA)
Sembilan Tahun Joko Widodo: Janji Palsu Soal Pangan
Oleh Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik UNJ MASIH ingat sembilan tahun lalu dengan Joko Widodo? Saat itu jadi calon Presiden padahal jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta baru berumur dua tahun. Masih ingat suara lantangnya yang berjanji jika terpilih jadi Presiden akan stop impor pangan? Teriak lantang soal kedaulatan pangan. Janji Manis Joko Widodo Joko Widodo ketika itu berpidato begini.. \" Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok \" kata Jokowi kala itu di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014). Narasi semacam itu muncul lagi saat kampanye menjelang pemilu 2019. Kini jelang pemilu 2024 narasi itu kemaren (29/9) di rakernas IV PDIP muncul lagi. Begini kata Joko Widodo membisiki Ganjar Pranowo : \"Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan\". Loh 9 tahun Joko Widodo berkuasa itu kemana aja? Sembilan tahun lalu janji berani stop impor pangan, nyatanya bohong besar, terlihat hanya sebagai janji palsu. Faktanya lmpor pangan terus terjadi. Data Impor Beras Fantastis Coba kita cek data satu saja, soal impor beras. Data impor beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa tahun 2015 impor beras sebanyak 861.601 ton, tahun 2016 impor sebanyak 1.283.278 ton, tahun 2017 impor sebanyak 305.274 ton, tahun 2018 impor sebanyak 2.253.824 ton, tahun 2019 impor sebanyak 444.508 ton, tahun 2020 impor sebanyak 356,3 ton, tahun 2021 impor sebanyak 407,7 ton, tahun 2022 impor sebanyak 326,5 ton, dan tahun 2023 impor sebanyak 1,59 juta ton. Total selama sembilan tahun berkuasa Joko Widodo impor beras lebih dari 6,3 juta ton, kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp.60 triliun. Angka yang sangat fantastis, setara dengan impor beras selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Rakyat kini tetap menjerit, harga beras terus naik. Itu baru beras, belum gula yang tahun 2023 saja sudah impor lebih dari 3,5 juta ton, bagaimana dengan daging? kedelai? sayur? buah ? ikan ? garam? dan lain-lain yang dijanjikan stop impor itu. Ternyata semuanya impor, lalu untuk apa berjanji stop impor pangan? Populisme Ala Jokowi Sekedar janji manis untuk menghipnotis rakyat jelata, membohongi petani, membohongi kaum marhaen. Janji politik dalam Nawa Cita yang kabarnya terinspirasi dari gagasan Trisakti Bung Karno telah dikhianati. Saya kira Joko Widodo secara teori politik bisa ditempatkan sebagai fenomena populisme politik yang senang umbar janji palsu atas nama rakyat demi kepentingan elektoral. Meminjam perspektif Weyland dalam Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin American Politics, (2001) Populisme politik dimaknai sebagai suatu cara atau strategi berpolitik yang dengan sengaja sering-sering menyebut atas nama kepentingan rakyat untuk meraih dukungan pemilih. Kira-kira seperti itulah Populisme politik ala Joko Widodo. Diksi atas nama rakyat digunakan demi untuk meraih suara takyat, setelah menang rakyat sesungguhnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Realitasnya Joko Widodo akhirnya tidak hanya paham ada mafia impor pangan, tetapi sudah terjebak menikmati kehadiran mafia impor pangan itu, sehingga janji ia abaikan. Kini narasi kedaulatan pangan itu ia munculkan untuk dijadikan agenda oleh calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Bisikan Joko Widodo itu juga menunjukan bahwa soal kedaulatan pangan selama sembilan tahun berkuasa telah gagal, tetapi ia sampaikan nampaknya hanya dijadikan sebagai diksi untuk sekedar meraih suara elektoral untuk pemilu 2024. Apakah rakyat akan kembali terhipnotis dengan janji manis kedaulatan pangan? Sementara ia tidak hanya tidak punya konsep detail bagaimana caranya pangan berdaulat, tetapi juga tidak punya konsep detail bagaimana menertibkan mafia impor pangan? Sepanjang dua hal itu tidak dimiliki dan tidak ada keberanian untuk menertibkan mafia impor pangan, percayalah rakyat hanya akan kembali ditipu oleh populisme politik ala Joko Widodo itu. Apakah populisme ala Joko Widodo akan digunakan Ganjar Pranowo? Prabowo Subianto? Anies Baswedan? Saya kira sudah waktunya rakyat menjadi pemilih cerdas! (*)
Jokowi Bisa Jadi Kuntilanak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Lagi lagi Jokowi seperti tidak menyadari, ketika rakyat sudah berisik, di sana sini muncul sumpah serapah bahwa Jokowi memang serakah. Ketika politik keluarga ( dinasti) merajalela dengan fulgar, selalu menggunakan nalar dan dalil bahwa undang undang tidak melarang, ketika anak dan menantunya dimudahkan untuk meraih jabatan politik sebagai walikota / bupati dan iparnya sebagai penjaga gawang di MK. Nampaknya keserakahan belum berahir ketika mencoba Kaesang terdengar isu akan di nobatkan sebagai Bupati Depok, atret karena banyak kendala dari masyarakat yang menyerang betapa serakahnya presiden ini. Berbelok arah muncul rekayasa menjadi ketua umum salah satu partai , sekalipun kalanya kecil tetapi konon memiliki modal finansial besar. Bersamaan dengan sangat besar rekaya yudicial review mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batasan minimal 40 tahun menjadi 35, menyerat kuasa ketua MK yang posisinya sebagai ipar presiden akan mengalami kegagalan. Konon berharap harap agar salah satu anaknya sebagai putra mahkota bisa nempel sebagai wakil presiden. Kondisi Jokowi yang tidak terkendali bisa dikenali, kita pinjam puisi \"Wiji Thukul\" : Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi, dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka akan ada perlawanan. Ketika ancaman penguasa sangat besar terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan presiden Jokowi, sekalipun sering berputar putar tidak terlibat tetapi perangkat hukum begitu buas menyergapnya Muncul meluas bisik bisik rakyat di media sosial bahwa : Jadi orang adil itu tak gampang, jadi serakah lebih leluasa. Apa lagi punya kekuasaan, setir sana, setir sini sesuka hati Tapi tak selamanya keserakahan leluasa, yang pertama melibas adalah kebencian, caci maki rakyat yang menerus. Penguasa yang tidak adil, akan membuat tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Matinya sangat sakit diantara umpatan keburukan. Telah membuat dosa untuk orang lain, akan menyiksa dirinya sendiri. Keserakahan Jokowi sepertinya sulit diingatkan apalagi di hentikan, ditambah berat korupsi merambah luas di semua lini aparatur negara, keadaan perampasan tanah dimana mana. Kesan makin kuat Jokowi hanya sebagai pemimpin boneka. Kapan bisa dihentikan, bisa jadi setelah Jokowi mengakhiri atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Ini artinya semua sudah terlambat. Anak, menantu, ipar bisa bernasib buruk sebagai _\"Kuntilanak\"_ nyungsang kesana kemari minta ampun sudah tertutup. Pilihannya tinggal menepi di jeruji besi atau lari ke alam ghaib sebagai _\"Kuntilanak\"_, menetap di hutan atau pekuburan.***
Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10). Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. “Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP. Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik. “Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres. “Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting. Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun. “Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani. “Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting. (sws).
Bahlil Tukang Tipu, Proyek Rempang Belum Kantongi Amdal
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti DALAM konfrensi pers pada Senin 25 September lalu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, proyek Rempang Eco-City telah mengantongi AMDAL. Menurut Bahlil, AMDAL pembangunan Proyek Strategis Negara tersebut, memuat hasil analisis yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Dapat dipastikan, pernyataan Bahlil tersebut adalah sesat-menyesatkan. Tidak benar. Faktanya, beredar surat undangan BP Batam tentang penyusuan dokumen AMDAL proyek Rempang. Surat undangan ini diterbitkan pada 27 September. Selang dua hari setelah Bahlil menyebar kalimar bohong \"proyek Rempang sudah kantongi AMDAL\". Isi surat BP Batam menuliskan, penyusunan AMDAL proyek Rempang dilaksanakan pada 30 September. Berlokasi di kantor Camat Sambulang, Kecamatan Galang. Kenyataan ini menunjukan, AMDAL proyek Rempang belum dilakukan. Artinya, Bahlil dengan sengaja telah melakukan penipuan publik untuk membenarkan arogansi kekuasaan merampas lahan warga. Memberi kesempatan kepada investor mengerjakan PSN di Rempang secara melawan hukum. Sebelum menetapkan sebuah kawasan untuk pengembangan usaha, harus dilakukan study dan penelitian mengenai tingkat bahayanya. Study itu dilembagakan dalam bentuk AMDAL untuk menjaga lingkungan hidup berkelanjutan. Penyusunan AMDAL harusnya melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek. Tapi kenyataannya, tanpa libatkan warga dan tanpa didahului penyusunan AMDAL, izin proyek telah diterbitkan serta proses penggusuran warga sudah dilakukan. Perilaku otoriter kekuasaan ini jelas menabrak ketentuan dalam pasal 22 angka 5 UU Ciptaker: \"Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan\". Bagaimana juga ceritanya izin investasi dikeluarkan, bahkan proses penggusuran sudah dilakukan tanpa ada kelengkapan dokumen AMDAL? Perilaku otoriter pemerintah ini jelas terbaca sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 (ayat 1-6) UU Cipataker yang mewajibkan penyusuan dan pengujian dokumen AMDAL sebagai satu-satunya syarat ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha. Artinya, penerbitan izin investasi dan keputusan penggusuran yang dilakukan tanpa diawali penyusunan AMDAL oleh pemrakarsa dengan melibatkan warga terdampak adalah tindakan ilegal. Menegaskan Rempang Eco-City adalah proyek melawan hukum. Apa gunanya juga pemerintah lewat BP Batam beelaku \"konyol\" menyusun AMDAL setelah eksekusi proyek berjalan? Selain melanggar hukum, sungguh tak ada gunanya. Tidak diperlukan lagi. Proses pembuatannya tidak akan objektif lagi. Karena masyarakat adat sebagai pemilik ekologi tidak akan terlibat secara profesional dan proporsional. Dapat dipastikan, penyusunan AMDAL lebih didominasi arogansi kepentingan bisnis dan politik dari pada pertimbangan perlindungan ekologi. Hakikatnya hanyalah untuk membenarkan penerbitan izin investasi dan keputusan penggusuran yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi di mata hukum, perilaku tersebut tercatat sebagai model pertanggung jawaban moral kekuasaan yang sangat tidak bermoral dan ilegal. Kekuasaan ini memang mabuk investasi. Tidak peduli dengan lingkungan hidup. Tidak peduli dengan sejarah dan budaya 16 kampung tua yang audah eksis sejak ratusan tahun silam. Terutama Bahlil \"si tukang tipu yang munafik\", hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Dimana Bahlil memposisikan, sejarah dan peradaban masyarakat adat Melayu Islam lebih rendah dibanding investasi China. Demi ambisi bisnis pengembangan ekosistem sollar panel (PLTS) China, TBS Group (milil Luhut), Adaro (milik keluarga Erick Tohir) dan Medco Group (milil group Salim dan keluarga Paniagoro), Bahlil dengan sengaja membohongi maayarakat Indonesia. Pejabat pemerintah lainnya juga turut memberi pernyataan-pernyataan \"bohong\" terhadap Pulau Rempang yang bukannya menyelesaikan masalah justru menambah keresahan di masyarakat. Hingga hari ini, warga tidak pernah diberikan informasi terkait dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi akibat rencana pembangunan proyek Rempang. Pemerintah hanya menyampaikan iming-iming lapangan pekerjaan, tapi tidak jujur menyampaikan berapa banyak mata pencaharian, sejarah, dan hal lain yang akan dihancurkan. Shame On You....
Gibran Sudah Lapor ke PDIP Soal Dipinang Menjadi Cawapres Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah melaporkan ke partai terkait keinginan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk meminangnya menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Kami tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut (Gibran dilirik jadi cawapres Prabowo), ya,\" ujar Hasto kepada awak media di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Kendati demikian, Hasto berharap Gibran dapat memperjuangkan kepentingan yang lebih besar bersama partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Kami percaya bahwa berpartai itu untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar,\" jelasnya.Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai bahwa PBB sudah memiliki pertimbangan dalam meminang Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Namun, ia tak mau berandai-andai dan menyerahkan keputusan tersebut kepada putra sulung Presiden Jokowi itu. \"Ya, kan yang meminang punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang dipinang mau atau tidak, Itu saja. Kan baru berandai-andai ini,\" ujar Puan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Menurut Puan, Gibran adalah sosok anak muda yang sudah memperlihatkan prestasinya di Surakarta. Untuk itu, dia tak mungkiri bahwa PBB menjadikan hal itu sebagai pertimbangan.Adapun PBB secara terbuka meminang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Perlu diketahui sebagai sekjen Partai Bulan Bintang, salah satunya (PBB) mencalonkan wakil presiden yang ada di tengah-tengah kita hari ini, selain Pak Yusril ya Mas Gibran Rakabuming Raka,\" kata Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor di Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/9).Pernyataan tersebut diungkapkan Afriansyah setelah membuka \"Job Fair Career Expo 2023\" di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo.Menurut dia, meski saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, ia meminta putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak takut keluar dari partai demi kepentingan negara.\"Sekarang ini saya bilang semua, saya kader PBB kalau ada yang minta dari partai lain saya keluar, untuk negara dan bangsa kenapa harus takut. Tidak boleh takut selagi untuk kepentingan negara,\" katanya.Ia mengatakan dua sosok yang diusulkan PBB menjadi cawapres, yakni Gibran Rakabuming dan Yusril Ihza merupakan sosok yang mumpuni.\"Karena ini kami dari PBB sudah mencalonkan Prabowo menjadi presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda,\" ucapnya.PBB telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal capres 2024.(sof/ANTARA)
PDIP Menghormati Keputusan Kaesang Masuk PSI
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menghormati keputusan putra bungsu Presiden Joko Widodo yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). \"Hak berserikat, berkumpul, itu dihormati PDIP, karena itu perintah konstitusi kita,\" tegas Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu. Pasalnya, hak untuk bebas berserikat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, \"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat\". Ia juga tak mempermasalahkan Kaesang memilih langkah politik yang berbeda dengan ayah dan kakaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi yang kini tercatat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, Hasto meyakini Ketua Umum PSI itu tetap berkomitmen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Kami meyakini meskipun pilihan berbeda, tapi komitmen bagi fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan berubah,\" ujarnya. Hasto juga menyinggung bahwa Kaesang belum menjadi anggota PDIP. Lalu, Kaesang juga sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, sehingga Kaesang dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya. Dia menegaskan pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti. \"Mas Kaesang itu belum menjadi anggota PDIP, itu harus dipahami. Jadi aturan itu diterapkan dalam keluarga yang sama-sama menjadi anggota PDIP,\" jelas Hasto. Pria asal Yogyakarta itu menyebutkan kondisi serupa pernah dialami oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di mana anak-anak Presiden Pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno memiliki preferensi berbeda terkait langkah politiknya. \"Dulu pada keluarga Ibu Mega sendiri ada, keluarga putra-putri Bung Karno ada juga yang memiliki pilihan (politik) yang berbeda,\" katanya. Pada Senin (25/9), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta. \"Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,\" kata Grace. Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Sekjen PSI.(sof/ANTARA)
PDIP Merespons Usulan Agar Jokowi Menggantikan Megawati Jadi Ketum PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati Guntur Soekarnoputri.Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.\"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan,\" ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.\"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,\" katanya.Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan\"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu,\" pungkas Hasto.(sof/ANTARA)
Hasto Enggan Buka Suara Soal Nama Sandiaga Dalam Bursa Cawapres Ganjar
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan mengungkap apakah nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno masih masuk nominasi dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.Adapun awak media sempat melontarkan pertanyaan terkait nama Sandiaga Uno yang sebelumnya masuk kandidat bakal cawapres, akan tetapi nama-nama yang beredar saat ini sudah mengerucut ke Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.\"Ya, terkait nama-nama yang telah dikerucutkan, itu nanti Ibu Mega yang akan menyampaikan,\" ucap Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Sandiaga Uno dan Mahfud MD masuk dalam kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Keduanya juga terlihat menghadiri acara pembukaan Rakernas IV PDIP, Jumat (29/9).Selain itu, saat disinggung apakah Sandiaga dan Mahfud mendapatkan nilai plus sebagai kandidat cawapres Ganjar karena hadir dalam Rakernas kemarin, Hasto enggan menjawab hal itu, dirinya lebih memilih diam.Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kedua tokoh tersebut.\"Ya, beliau berdua datang. Prof Mahfud, Pak Sandiaga Uno. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Beliau-beliau menyampaikan surprise terhadap acara PDI Perjuangan yang penuh semangat, bahkan juga menggunakan teknologi yang mutakhir,\" ujarnya.Pada Rabu (27/9), juga Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi buka suara terkait apabila Ketua Bapillu PPP Sandiaga Uno tak dicalonkan sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.Ia menegaskan bahwa partainya tetap komitmen bekerja sama dengan PDIP dalam Pilpres 2024 untuk mendukung Ganjar Pranowo.\"Ya, mantap (bersama PDIP),\" kata Arwani usai menghadiri rapat ketum parpol dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu.(sof/ANTARA)
Belum Kantongi Sertifikat HPL dan Belum Ada Amdal, Rempang Eco City Melanggar Prinsip Pertama Hukum Lingkungan
Jakarta, FNN – Ada hal menarik dari perkembangan terbaru mengenai Rempang. Setidaknya ada dua informasi terbaru yang mengejutkan. Yang pertama adalah informasi dari Parid Ridwanuddin, Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, yang mengungkapkan bahwa proyek Rempang Eco City belum melakukan analisis dampak lingkungan atau Amdal. Oleh karena itu, dia menyebut proyek ini seperti mie instan. \"Dari proses ini, mengapa kami sebut mie instan, ya karena analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nggak ada. Kajian lingkungan strategis nggak ada,\" ujar Parid. Yang kedua adalah informasi dari Ombudsman yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan. Meski Bahlil, Menteri Investasi, menyatakan bahwa mereka lebih tahu tentang apa yang terjadi di pemerintahan, tetapi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Amdal sedang dalam proses penyusunan. Pernyataan Luhut mengonfirmasi bahwa Amdalnya memang belum ada. Kedua hal tersebut menunjukkan fakta-fakta yang akhirnya terungkap, sekaligus menunjukkan betapa serampangannya pengelolaan negara ini. “Ya, memang dari awal kan kita curigai kenapa ada semacam deadline. Kalau isunya adalah hak asasi manusia, isunya adalah penghormatan terhadap hak-hak warga kenapa mesti ada deadline. Kan dia bisa memulai percakapan. Jadi, makin lama makin terbuka bahwa ini proyek yang didesain untuk dihasilkan secepat-cepatnya dalam rangka menutupi bolong-bolong hukumnya,” ujar Rocky Gerung menanggapi dua informasi mengejutkan tersebut. “Yang paling fatal sebetulnya adalah prinsip Amdal itu. Sama seperti IKN, Amdal dibuat setelah Jokowi membuat keputusan politik. Jadi, buat apa lagi ada Amdal. Amdal menjadi pembenaran terhadap keputusan itu. Jadi, nanti pasti akan ada Amdal, tetapi itu isunya adalah pembenaran terhadap keputusan untuk penggusuran walaupun dipakai kata penggeseran,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa pasti para akademisi, kalangan researcher universitas atau lembaga riset akan dikumpulkan untuk menyusun Amdal yang sebetulnya tidak diperlukan lagi karena sudah diputuskan mau digusur. Apa gunanya? Tetapi, untuk melayani kepentingan publik, apalagi publik internasional, seolah-olah Amdal itu kerangkanya sudah ada, tinggal diisi materinya. Padahal, dari awal Amdalnya nggak ada, omong kosong. IKN juga prinsipnya sama. Tetapi, lanjut Rocky, kalau kita baca omnibuslaw, sebetulnya Amdal sudah dibatalkan di dalam filosofinya. Amdal artinya tanya pada masyarakat adat, tanya pada pohon, tanya pada semut, tanya pada burung yang bertengger di Rempang. Itu pengertian filosofinya. Artinya, tanya pada ekologi, bukan tanya pada ekonom. Kita lihat bahwa hak-hak itulah yang seharusnya menjadi semacam hak dari para pengampu di situ, yaitu masyarakat adat terutama, atau LSM lingkungan. Itu tidak dilakukan atau dihilangkan sehingga Amdal sekadar menjadi hak dari birokrasi. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakann bahwa Amdal dasarnya adalah minta izin pada pemilik ekologi, pada pemilik habitat, bukan sekadar soal teknis untuk mengukur efisiensi dan kimia-kimia yang masih bisa dianalisis dalam laboratorium. Amdal adalah pengertian dasar dalam hukum lingkungan bahwa hak primer dari pemilik ekologi, itu yang mesti dimintakan izin, bukan pemerintah yang menentukan izinnya dari mana. Itu dari awal omnibuslaw memang membatalkan filosofi dari Amdal. Tampaknya sekarang proyek-proyek ‘dihajar” saja, soal Amdal menyusul. Itu artinya, Amdal sekadar syarat administrasi. Soal filosofi Amdal tidak masuk dalam kalkulasi pemerintah saat ini. “Itu yang disebut pokoknya summary execution, pokoknya eksusi saja dulu, soal-soal yang lain nanti disusulkan. Jadi, ini suatu pelanggaran prinsip pertama dalam hukum lingkungan. Yang kedua, kalau kita lihat sebetulnya makin lama makin terbuka bahwa yang ada di belakang pabrik-pabrik ini juga adalah kepentingan modal oligarki dalam negeri. Paling 4 sampai 5 orang saja. Jadi, kalau ditanya apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional, yaitu proyek dari 4 orang,” ungkap Rocky. Mau diputar bagaimanapun, kata Rocky, kita tahu bahwa yang disebut proyek nasional, apalagi disebut proyek strategis Presiden, itu adalah kong kalikong antara DPR, kabinet, dan pemodal. Yang dari luar negeri pasti pakai tameng dalam negeri. Yang dalam negeri mengincar keuntungan di Rempang dengan memberi beberapa saham yang tersembunyi dari investor asing. “Jadi, ini pola yang sudah kita kenal dari awal bahwa kapital itu tidak mempedulikan soal habitat dan kapital itu pasti menerobos sampai ke ruang rapat partai,” tegas Rocky.(sof)
POPULER
