ALL CATEGORY
Maladministrasi Tanah Rempang, Praktik Pengelolaan Negara Amatiran
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEMAKIN terbongkar praktek -praktel maladministrasi dalam kasus tanah Rempang Batam. Di satu sisi telah dilakulan persekusi terhadap rakyat Rempang - terhadap kampung yang telah dihuni 300 tahunan sejak 1720, jauh sebelum negara ini ada, tiba-tiba digusur dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak orang terluka dan anak anak sekolah kena gas air mata. Akibatnya sesak nafas. Di samping bentrok antara rakyat yang bertahan melindungi tanahnya dari serangan gabungan TNI Polri dan satpol PP, juga dilakukan pemaksaan untuk menandatangai pemindahan rumahnya. Banyak anak muda yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan anarkhis sampai hari ini masih belum dibebaskan. Kalau begitu dengan adanya temuan Ombusman bawah BP Batam tidak mempunyai sertifikat hak atas tanah Pulau Rempang, apa yang menjadi dasar parat Polisi TNI dan Satpol PP melakukan pembebasan tanah rakyat? Bahkan Menteri Pertanahan juga menuduh rakyat tidak punya sertifikat, terus bedanya apa dengan BP Batam? Penemuan Ombusman ini sangat mengejutkan bahwa BP Batam tidak mempunyai sertifikat hak atas tanah yang dikerjasamakan kepada PT Makmur Elok Graha, pemegang hak eksklusif untuk mengelola serta mengembangkan Rempang Eco City, adalah anak perusahaan Grup Artha Graha, yang dimilikinya. Jika PT. Elok Makmur Graha bentuknya menyewa pada BP Batam, sementara BP Batam tidak mempunyai alas hukum yaitu sertifikat hak. Apakah hal seperti ini menjadi batal demi hukum? Masalah lahan di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri) telah dilakukan penanganan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman RI. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro menerangkan, sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang belum dimiliki BP Batam. Hak Pengelolaan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan untuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) telah terbit dari Menteri ATR/KBPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2023. Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri ATR/BPN berdasarkan permohonan BP Batam. Ini sesuai dengan penjelasan Johanes dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023) di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Maladministrasi ini jelas berdampak pada hukum, bagaimana BP Batam belum mempunyai sertifikat melakulan kerjasama dengan pihak PT. Elok Makmur Graha bentuknya menyewah pada BP Batam dengan melakukan sewa menyewa? Terus yang disewakan apa, la wong BP Batam belum punya sertifikat? Jadi kalau Menteri Agraria menuduh rakyat tidak punya sertifikan di16 kampung tua itu artinya BP Batam pun tidak punya sertifikat tanah. Hal ini menjadi runyam kepada aparat Kepolisian danTNI serta satpol PP atas dasar apa melakukan pemaksaan pengosongan dengan kekerasan tanah di Rempang? Sedang BP Batam tidak mempunyai sertifikat tanah? Inilah yang disebut Prof .Yusril Isyah Mahendra praktek -praktek pemerintahan yang amatiran yang diucapksn pada harla PBB yang diungga di Youtube. (*)
Berdayakan Mahasiswa Disabilitas, Caleg Gelora Latih Wirausaha Digital di Universitas di Jember
JAKARTA, FNN | Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) IV Jawa Timur (Jatim) Endy Junaedy Kurniawan, menjadi narasumber dalam program pengembangan wirausaha digital di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, Jatim. Program tersebut berlangsung dua hari, Selasa dan Rabu 26 dan 27 September 2023, dalam bentuk seminar dan lokakarya. Peserta seminar terdiri dari 330 mahasiswa, sebagian besar merupakan mahasiswa disabilitas, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Sedangkan lokakarya melibatkan 20 orang dosen dan tendik dengan materi yang lebih spesifik dan aplikatif. Endy Junaedy Kurniawan mengatakan senang menjadi bagian dari program. \"Ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pendidikan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan dan peluang bagi semua mahasiswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk meraih kesuksesan di era digital,\" kata Endy dalam keterangan, Sabtu (30/9/2023). Dalam materinya, Endy memaparkan tentang cara meneropong peluang dan mengeksekusi bisnis wirausaha digital untuk mahasiswa, dengan langkah yang relatif mudah dilakukan. Sedangkan sesi dengan dosen dan tendik mengambil tema \"Membangun Budaya dan Karakter Wirausaha di Universitas\" Saat praktek, Endy mengajak mahasiswa mengusulkan sebuah program bisnis dengan panduan yang telah disediakan. Kompetisi ini meyediakan \'reward\' bagi yang bisa menyusun rencana bisnis paling inovatif. Selain itu, Endy mengajak mahasiwa untuk bergabung dalam komunitas wirausaha agar terus mendapatkan informasi serta peluang pengembangan diri. Dalam keterangannya, Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR Jember, Lailil Aflahkul Yaum, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan tiga visi universitas yakni memperkuat wirausaha, mengembangkan disabilitas dan bertumpu pada kekuatan lokal. \"Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa PLB, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, tidak hanya mengandalkan pendapatan sebagai profesi guru, tapi juga punya pendapatan dari ilmu wirausaha digital,” ungkap Lailil. Program wirausaha digital ini diharapkan dapat berkelanjutan. Tidak hanya seminar dan pelatihan saja tapi bisa sampai di titik pendampingan, pengembangan dan permodalan. \"Karena itu paling krusial dari implementasi wirausaha, yaitu dengan dampingan secara terus menerus sehingga mencetak pebisnis yang tangguh,\" pungkas caleg DPR RI Dapil IV (Jember-Lumajang) ini. (Ida)
Bawaslu Mengawasi Kegiatan AMIN di Sumenep
Sumenep, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan pengawasan terhadap kegiatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di sejumlah lokasi di wilayah itu, Jumat.Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa pengawasan itu sebagai antisipasi akan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum.\"Saat ini memang belum masuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga secara aturan belum ada calon secara resmi. Akan tetapi, kami tetap melakukan pengawasan dan langkah-langkah antisipatif agar kegiatan-kegiatan oleh peserta pemilu tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya.Pengawasan yang dilakukan pihaknya berupa pemantauan langsung di lapangan dengan menerjunkan tim pengawas dari sejumlah kecamatan.Untuk kegiatan AMIN di Kecamatan Kota Sumenep, pihaknya menerjunkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, sedangkan untuk kegiatan kampanye di Kecamatan Guluk-Guluk oleh panwaslu setempat.Sebelum kegiatan berlangsung, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan dan meminta agar kegiatan kedua bakal calon itu memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yakni tidak melakukan pelanggaran.\"Kami juga sudah memberikan imbauan, baik secara lisan maupun surat,\" kata Zubaidi.Pada hari Jumat (29/9), bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan safari politik di Pulau Madura dan bersilaturahmi dengan para ulama, habaib, kiai, nyai, dan warga NU di Kabupaten Sumenep.\"Berdasarkan laporan sementara yang kami terima dari hasil pantauan teman-teman di lapangan, kegiatan berlangsung sebagaimana biasa dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,\" kata Ketua Bawaslu Sumenep Ahmad Zubaidi.(ida/ANTARA)
Politik Muka Dua Jokowi Terhadap Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai Jokowi merupakan aktor politik dengan fenomena politik bermuka dua. Menampilkan standar ganda dalam panggung politik yang penuh drama, terutama jelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Tidak usah heran jika bertemu Prabowo Subianto, Jokowi seolah mendukung Prabowo. Begitu juga jika bertemu Ganjar Pranowo, seolah mendukung Ganjar. Itulah yang dinamakan politik bermuka dua,” kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Sabtu (30/9). Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan mengenai kedekatan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta, Jumat (29/9) Menurutnya, melihat fenomena politik Jokowi yang kadang sangat mesra secara politik dengan bakal capres dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, namun bukan tidak mungkin justru mendukung Ganjar. Sebaliknya, sangat mesra dengan Ganjar, namun bisa jadi justru mendukung Prabowo. “Itulah realitas politk yang senantiasa ditampilkan Jokowi terhadap dua bakal capres tersebut. Fenomena itu menggambarkan politik muka dua Jokowi itu memang penuh standar ganda atau kemunafikan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Hal itu, kata dia, selaras dengan pandangan profesor ilmu politik dari Inggris David Runciman, dalam bukunya ‘Political Hypoccrisy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond’. Perilaku Jokowi sebagai actor politik merupakan bagian dari fenomena politik muka dua. Artinya, dunia politik yang penuh dengan wajah kemunafikan dan sikap standar ganda. Jika dikupas dengan teori politik muka dua dari David Runciman, lanjut Ginting, maka politik muka dua itu penuh dengan seolah-olah (mendukung), padahal palsu, dan menipu. Kemudian pada gilirannya hanya dijadikan topeng kekuasaan. Dikemukakan, pencitraan adalah salah satu kelebihan Jokwo dalam berpolitik. Kontestasi pilres 2024 juga akan dijadikan arena arena pencitraam yang sangat jauh dari makna dan realita yang sebenarnya. “Pencitraan politik memang seperti teater atau panggung sandiwara. Inilah praktik kemunafikan para aktor panggung klasik yang disebut juga hypokrisis. Sikap berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Publik, kata Ginting, mudah terhibur dengan aksi panggung politik akibat perbuatan kepura-puraan dan kebohongan. Para pendukung bakal capres Prabowo akan merasa senang saat Jokowi bersama Prabowo. Begitu pula para pendukung Ganjar akan merasa bahagia jika Jokowi bersama Ganjar. “Padahal itu semua hanya kepura-puraan, karena yang terpenting adalah mendapatkan syahwat kekuasaan setelah tidak lagi menduduki posisi presiden,” ujar Ginting. Berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, SAW, Ginting mengingatkan tentang hadis tentang tiga tanda-tanda orang munafik. “Apabila berkata, ia berbohong; apabila berjanji, ia meningkari; dan apabila diberi amanat, ia khianati”. Sebaiknya, kata Ginting, Jokowi menghindari berkata bohong, soal dukungan terhadap bakal capres/cawapres. Caranya tidak ikut cawe-cawe atau ikut menentukan capres/cawapes dalam pemilu 2024 mendatang. Sebagai kepala negara, mestinya Jokowi mengambil posisi sentral dan tidak menghianati sumpah jabatannya sebagai kepala negara yang mesti mengayomi semua pihak. (sws).
Ganjar Menyebut Khofifah Berpeluang Menjadi Cawapresnya di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih berpeluang terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Ganjar Pranowo juga tak menampik kabar bahwa nama Khofifah yang masuk ke dalam bursa cawapresnya.\"Masih (Khofifah, berpeluang jadi cawapres), semua masih. Semua punya kesempatan yang sama, tinggal komunikasinya saja,\" kata Ganjar saat dikonfirmasi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Menurut dia, kemungkinan besar cawapresnya berasal dari kalangan agamis. Pasalnya, pada pilpres sebelumnya PDI Perjuangan kerap mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perpaduan nasionalis dan religius.\"Ya, sangat mungkin (cawapresnya dari tokoh religius), tetapi religiositas dari tokoh-tokoh yang pernah disebut, \'kan bagus,\" ujarnya.Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga tidak menampik belakangan nama Menko Polhukam Mahfud Md. juga membuat menjadi kandidat cawapresnya. Kendati demikian, dia belum bisa memberi kepastian terkait dengan sosok yang akan menjadi cawapresnya.Ganjar menyatakan sosok cawapres akan ditentukan oleh para ketua umum partai pendukung pencapresannya, yaitu PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo.Ia meminta setiap pihak bersabar sebab pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.\"Tidak apa-apa berkembang (nama Mahfud), \'kan ada waktu, nanti sampai tanggal 25 (Oktober). Biarkan para pengambil keputusan yang sudah diberikan kewenangan berbincang terlebih dahulu. Nanti akan diumumkan,\" tegas dia.Sebelumnya, pada Selasa (26/9), Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai sosok Mr. X dan Mrs. X yang disebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo adalah Mahfud Md. dan Khofifah Indar Parawansa.Saidiman Ahmad menilai kedua tokoh tersebut adalah kader Nahdlatul Ulama (NU) dan berasal dari Jawa Timur.Menurut dia, jika melihat sejarah PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilu presiden, partai tersebut selalu menggandeng tokoh NU menjadi cawapres, kecuali pada Pilpres 2009, saat Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto.\"Mahfud pertimbangannya adalah representasi NU dan Jawa Timur. NU dan Jatim selama ini suaranya condong kepada Ganjar sehingga dengan memunculkan Mahfud, kemungkinan untuk menjaga basis massa,\" ujar Saidiman di Jakarta, Selasa.Saidiman menjelaskan bahwa PDI Perjuangan berkepentingan menjaga basis massa, jangan sampai pindah karena ada upaya dari Anies Baswedan untuk menarik massa NU dan Jatim dengan merekrut Muhaimin Iskandar.Ketika mau memilih Ridwan Kamil (RK) yang berasal dari Jawa Barat, kata dia, itu bertujuan untuk memperluas basis massa di wilayah tersebut. Selama ini Jabar lepas dari Ganjar dan PDI Perjuangan sehingga menggaet RK bertujuan untuk mempersempit gap atau jarak.\"Ternyata dari dua pilihan antara memperluas dan menjaga basis massa maka yang dominan adalah menjaga basis massa,\" ujarnya.Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengatakan bahwa pihaknya masih menentukan momen yang tepat untuk mengumumkan pendamping bakal capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.Hasto mengatakan bahwa partainya masih akan mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang nantinya akan diusung oleh Ganjar dan pendampingnya.Ia menyebut bahwa pendamping Ganjar pada Pilpres 2024 mungkin saja bisa perempuan.\"Jadi, skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X-nya, kemudian juga bisa Miss X, gitu \'kan,\" kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (25/9).(ida/ANTARA)
Nama Cawapres Ganjar Sudah Mengerucut Tinggal Diumumkan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 sudah mengerucut, tinggal menunggu waktu diumumkan.\"Ya, nama-nama \'kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu \'kan sudah berlangsung cukup lama,\" ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Dijelaskan pula bahwa bakal cawapres sudah lama dipilah-pilah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga sudah melalui diskusi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar.\"Tadi \'kan juga bisikan-bisikan, Pak Jokowi juga pembicaraan dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, dalam perjalanan ke sini, kemudian dengan Pak Ganjar Pranowo itu \'kan menunjukkan adanya kesepahaman,\" tambahnya.Megawati sudah mengantongi nama cawapres pendamping Ganjar pada Pilpres 2024. Meski demikian, dia tidak dapat memastikan berapa nama kandidat cawapres Ganjar yang disimpan Megawati.Hasto hanya dapat memastikan bahwa Megawati itu tinggal mengumumkan nama cawapres Ganjar.\"Ya, nama sudah ada, ya, \'kan tunggu tanggal mainnya saja. Dari Ibu Megawati Soekarnoputri, masukan dari Presiden Jokowi, dari para ketum partai sudah disampaikan,\" jelas Hasto.Pria asal Yogyakarta itu mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tengah berfokus pada masalah politik yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan sekadar sibuk membicarakan soal bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.Untuk itu, PDI Perjuangan menggelar rakernas dengan tema Kedaulatan Pangan. Dalam Rakernas IV PDI Perjuangan ini, hadir dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga kerap disebut sebagai kandidat cawapres Ganjar, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md. dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.Ia pun mengaku pernah berbicara dengan keduanya. Namun, perbincangan tersebut tidak membahas soal pencawapresan.\"Tadi saya bertanya kepada Pak Mahfud Md., saya juga bertanya kepada Pak Sandiaga Uno, bagaimana acaranya? Ya, mereka memberikan suatu apresiasi bahwa PDI Perjuangan membangun narasi tentang kepemimpinan, tentang keberpihakan kepada petani, buruh, dan nelayan. Jauh lebih penting dari pada sekadar dansa-dansa politik,\" pungkasnya.Rakernas IV PDI Perjuangan dijadwalkan selama 3 hari, mulai 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Adapun tema Rakernas IV PDI Perjuangan adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.(ida/ANTARA)
Komrad Pancasila Mendukung Pemilu Damai
Jakarta, FNN - Organisasi Komrad Pancasila menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada tahun 2024 di Indonesia.\"Kami mendukung penyelenggaraan pemilu secara damai, aman, dan bermartabat,\" kata Koordinator Nasional Komrad Pancasila Antoni Yudha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Selain pelaksanaan pemilu damai, kata dia, Komrad Pancasila mendukung tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.Dia menjelaskan pemilu sebagai bagian dari upaya untuk mencari dan memilih presiden di Indonesia harus mendapat dukungan seluruh rakyat demi keberlangsungan estafet kepemimpinan bangsa.Pemilu bukan semata memilih pemimpin, kata dia, namun harus mewujudkan setiap proses pemilu berjalan sebagaimana mestinya.\"Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan setiap aksi provokasi yang berpotensi mengganggu jalannya demokrasi di republik ini,\" katanya.Antoni menyatakan Komrad Pancasila siap melawan dan membasmi setiap polusi politik yang mengganggu dan mengancam persatuan, kesatuan, keamanan bangsa, dan negara.Penegasan itu disampaikan Antoni dalam Deklarasi \"Pemilu Damai untuk Indonesia Maju dan Bermartabat\" di Jakarta, Jumat (29/9).Dia berharap semua pihak mampu mewujudkan pemilu berjalan dengan baik, aman, damai tanpa adanya provokasi, agitasi, propaganda yang mengancam persatuan, dan kesatuan bangsa.\"Polarisasi masyarakat yang terjadi sebagaimana tahun 2019 tidak boleh terulang hanya karena perbedaan pilihan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Rakernas IV PDIP Hari Ke-2: Ketua KPU-Influencer Menjadi Narasumber
Jakarta, FNN - Hari kedua Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDI Perjuangan menghadirkan sejumlah petinggi lembaga negara hingga influencer.Mereka akan menjadi pemateri serta bicara dalam rangkaian rakernas kali ini. Acara rakernas hari ini akan berlangsung dari pagi hingga petang.Hari kedua Rakernas dibuka dengan rapat paripurna yang berlangsung tertutup dipimpin Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.Jelang Sabtu siang, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani yang akan memberikan pengarahan terkait pemenangan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024.Selain itu akan hadir, dalam sesi lain, terdapat diskusi terkait Pemilu oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Keduanya akan mengisi soal peran kedua lembaga pada kontestasi Pemilu di tahun depan yang berlangsung serentak.Pada Sabtu siang dijadwalkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut memberikan pengarahan tertutup.Dari sisi media sosial, sejumlah pemengaruh (influencer) dan selebritas seperti Denny Cagur ikut memberikan testimoni di Rakernas. Denny akan ditemani Thoriq Halilintar, Lucky Perdana dan Tina Toon.Para selebritas tersebut akan membagikan pengalaman mereka bagaimana menghadirkan kampanye politik yang kreatif.Di sesi lainnya, Komjen Pol Firli Bahuri akan menyampaikan pemaparan terkait peran partai politik dalam pengawasan dan pencegahan politik uang jelang Pemilu serentak 2024.Sementara itu, di area pameran pangan, jelang Sabtu sore, akan ada juga talkshow dengan tema UMKM Kuliner dan Kedaulatan Pangan.Rakernas IV PDI Perjuangan dijadwalkan selama 3 hari, mulai 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Adapun tema Rakernas IV PDI Perjuangan adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.(ida/ANTARA)
Terkait Penyidikan di Kementan, KPK Menegaskan Tidak Ada Motif Politik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. \"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu. Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. \"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim,\" ujarnya. Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri. \"Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik,\" kata Ali. Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan. Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9) dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar. \"Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud,\" ujarnya Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. \"Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara,\" kata Ali. Berbagai barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan disita untuk dianalisis dan disertakan ke dalam berkas penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(sof/ANTARA)
Istri Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Ari Muniriyanti sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.\"Saksi Ari Muniriyanti selaku Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri, bersedia memberikan keterangan di hadapan tim penyidik di mana sebelumnya tim penyidik telah menanyakan kaitan hubungan keluarga inti dengan tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ali menerangkan saksi Ari Muniriyanti diperiksa penyidik KPK pada Rabu (27/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama Rika Yunartika.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan alirannya uang yang diterima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini melalui rekening bank dari orang terdekatnya,\" ujar Ali.Sebelumnya, Penyidik KPK pada Selasa (12/9) mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU eks Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ke tahap penyidikan.\"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyelidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.\"Apakah sudah ada tersangka? Ya, dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK pasti sudah ada tersangkanya,\" ujarnya.Ali mengatakan saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut.Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada publik tentang siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan.Masih terkait perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Dtijen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah empat orang terkait perkara tersebut untuk bepergian ke luar negeri.\"Empat pihak yang dimaksud yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta,\" kata Ali.Pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu 6 bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Hal itu juga yang membuat Eko akhirnya berurusan dengan lembaga antirasuah hingga akhir dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Atas dasar hasil klarifikasi tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan.(sof/ANTARA)
POPULER
