ALL CATEGORY
Cawapres Diserahkan ke Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa NasDem, PKS dan Demokrat membentuk Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP). Diawali dengan deklarasi Nasdem, lalu PKS, kemudian Demokrat pada akhirnya ikut bergabung. Nasdem, partai yang menjadi inisiator terbentuknya KPP mendorong tiga parpol pengusung untuk deklarasi bersama. Namun, urung dilakukan karena Demokrat mensyaratkan deklarasi harus sudah ada pasangan Anies Baswedan. Akhirnya, Nasdem pun deklarasi sendiri di GBK dengan tema Apel Siaga. Ketiga partai ini, Nasdem, PKS dan Demokrat membentuk tim yang diberi nama tim 8. Tim 8 yang dijuru bicarai oleh Sudirman Said ini bertugas mengantar Anies Baswedan sampai ke KPU di hari pendaftaran oktober nanti. Ketika didaftarkan ke KPU, siapa yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan? Ini yang selalu menarik dan menjadi perhatian publik. Tiga parpol yang bergabung di KPP sepakat, soal cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Dan kamis kemarin, Anies Baswedan dikabarkan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, ketum PKB. Mendengar informasi ini, setelah melakukan klarifikasi yang dirasa cukup, Demokrat marah besar. Sejumlah petinggi Demokrat menghujat Anies Baswedan. Bahkan ada yang sudah menurunkan baliho yang bergambar foto Anies Baswedan - AHY. Kenapa demokrat harus marah? Bukankah belum ada pengumuman resmi bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin? Kalau toh benar Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin, bukankah penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan? Anies Baswedan diberi hak untuk memilih cawapresnya sendiri. Kemarahan Demokrat seolah membongkar kotak pandora yang selama tersimpan rapat. Kemarahan ini membuka fakta yang selama ini jadi spekulasi publik bahwa: \"Demokrat siap mengusung Anies Baswedan kalau AHY jadi cawapresnya\". Jika AHY tidak jadi cawapres, Demokrat akan hengkang dari KPP. Spekulasi publik mulai kebuka hari kamis, 31 Agustus kemarin. Demokrat marah ketika mendengar kabar Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Banyak kader partai secara spontan menyerang dan mendiskreditkan Anies. Publik bertanya-tanya: apa salah Anies? Anies diberi mandat oleh tiga partai untuk menentukan cawapresnya. Ketika cawapres sudah ditentukan, kenapa Anies disalahkan oleh Demokrat? Kalau begitu, penyerahan otoritas untuk menentukan cawapres kepada Anies itu gak serius dong... Publik baru tahu, kenapa Demokrat tidak mau KPP deklarasi Anies Baswedan sebagai capres tanpa ada pasangannya. Rupanya memang Demokrat hanya mau deklarasi kalau pasangan Anies Baswedan itu adalah AHY. Dideklarasikan secara bersamaan. Ini sah-sah saja dalam politik. Daya tawar akan selalu bergantung pada kekuatan yang dimiliki. Itulah politik. Panggung depan tidak selalu sama dengan panggung belakang. Panggung belakang lebih dinamis, dan pada waktunya akan terbuka dan terbaca publik ketika muncul peristiwa politik. Demokrat punya hak untuk mengunci Anies Baswedan: siap ikut mengusung kalau Anies Baswedan menggandeng AHY sebagai cawapresnya. Karena memang, tanpa Demokrat KPP tidak cukup syarat mengsung Anies Baswedan. Di sini, Demokrat merasa dalam posisi penentu. Demokrat pegang kartu truf. Punya daya tawar tinggi untuk dimainkan. KPP, terutama Nasdem merasa tidak nyaman dengan kuncian Demokrat. Terutama sebagai partai yang paling awal deklarasi Anies Baswedan dan mengambil semua risikonya. Nasdem gerah terhadap cara Demokrat menyandera KPP. Nasdem merasa telah berkorban semuanya. Menterinya ditersangkakan dan dicopot. Bisnis ketum Nasdem dihancurkan. Tv milik ketum kabarnya harus mem-PHK separoh dari karyawannya karena terancam bangkrut. Semua risiko ini dihadapi oleh Nasdem sendirian sebagai konsekuensi mengusung Anies Baswedan. Lalu muncul Demokrat sebagai pendatang terakhir mengunci koalisii. \"Kalau Demokrat bisa mengunci, emang Nasdem tidak bisa melakukan hal yang sama?\" Kata orang Nasdem. \"Kalau Anies dianggap tidak bisa maju kalau Demokrat tidak dukung, itu pemikiran yang keliru. Karena akan selalu ada partai yang memungkinkan bergabung untuk mengusung Anies\", lanjutnya. Nasdem dan Demokrat bahkan seringkali bersitegang. Adu argumen dan saling sindir di publik antara Nasdem dan Demokrat pun tidak terhindarkan. Dan kamis kemarin, di penghukung bulan Agustus, Nasdem membuktikan ucapannya bahwa \"Demokrat tidak bisa mengunci Anies Baswedan dan KPP\". Masuknya PKB yang didukung oleh Nasdem dan PKS membuka kuncian dan membuyarkan mimpi Demokrat memasangkan Anies-AHY. Kabar yang juga beredar, Demokrat, melalui elitnya juga berkomunikasi intens dengan salah satu kandidat capres. Deal-deal sudah matang dibicarakan jika KPP tidak mengusung Anies-AHY. Ini boleh jadi adalah langkah antisipasi yang dilakukan Demokrat jika nantinya harus keluar dari KPP karena tidak mengusung AHY sebagai cawapres. Ini hal biasa dan wajar dalam politik. Menjadi tidak wajar kalau diikuti dengan kemarahan yang berlebihan. Justru akan dilihat oleh publik sebagai sikap politik yang tidak matang. Ini akan merugikan Demokrat itu sendiri. Dalam politik, ada plan A, plan B dan plan C. Plan A tidak bisa, ya beralih ke plan B. Plan B gak bisa, beralih ke plan C. Begitu juga seterusnya. Jika sudah disiapkan plan-plannya, maka tidak perlu ada sikap cengeng dalam berpolitik. Di sinilah seninya mengelola daya tawar. Itulah politik. Kalkulasi politik, Demokrat akan lebih diuntungkan jika tetap berada di dalam KPP. Demokrat bisa menaikkan daya tawar sebagai anggota koalisi. Daya tawar ini belum tentu Demokrat dapatkan ketika bergabung ke koalisi lainnya sebagai pendatang baru. Apalagi, pasangan Anies-Muhaimin, jika ini benar-benar terwujud, peluang menangnya jauh lebih besar. Basis PKB di Jatim dan Jateng yang selama ini menjadi daerah gersang bagi Anies Baswedan akan subur kembali untuk mendulang suara Anies Baswedan. Malah ada yang siap-siap tasyakuran ketika pasangan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar diumumkan. Alasannya: karena kemenangan pasangan ini sudah di depan mata. Jakarta, 1 Seprember 2023
Teruntuk Kader Partai Demokrat di Mana pun Berada, Camkan! (Sebuah Pernyataan Imajiner AHY)
Oleh Ady Amar - Kolumnis Salam Perubahan dan Perbaikan Mencermati kondisi yang ada yang muncul mendera dan dirasakan kader Partai Demokrat, maka pernyataan ini saya buat. Agar kita bisa memandang segala sesuatu tidak memakai persepsi kita tapi lebih mengedepankan proyeksi pada kondisi perpolitikan negeri ini, yang didisain dengan demokrasi compang-camping yang tidak sebenarnya. Karenanya, menghadapi badai apa pun Kader Demokrat mestilah bersikap selayaknya dalam memandang segala persoalan, baik mencederai kita langsung maupun tidak langsung, tetap dituntut mengedepankan politik yang lebih pada kepentingan rakyat daripada kepentingan partai kita. Itulah tujuan dalam berpartai, yang tidak hanya mementingkan kekuasaan lalu memaksaakan diri di luar kepatutan. Kader Demokrat tidaklah demikian. Ini yang mesti jadi pegangan dalam menyikapi sesuatu dengan tidak berlebihan. Janganlah anggap bahwa apa yang hari-hari ini dihadapi Partai Demokrat, itu akhir kesempatan untuk berbakti pada negeri ini. Tidak. Justru kita tunjukkan bahwa Kader Demokrat bisa memahami konstelasi politik yang terkadang tidak mengenakkan yang mesti kita terima. Maka, memandangnya tidak perlu dengan ratapan berlebihan, yang justru menampakkan seolah kita tidak dewasa dalam berpolitik. Apa pun yang muncul mendera kita, itu semua bagian dari perjuangan yang mesti kita jalani mau tidak mau, suka tidak suka. Itulah konsekuensi perjuangan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bacapres, sedang siapa yang akan menjadi Bacawapres nya diserahkan pada Anies untuk memilih siapa yang dianggap selayaknya untuk mendampinginya. Tentu semua akan diukur oleh elektabilitas dan aspek-aspek lain, tentunya yang bisa menyumbang suara signifikan untuk memenangkan Pilpres 2024. Dalam hampir semua polling dan rilis lembaga survei, bahwa yang lebih dikehendaki dan punya kans keterpilihan paling tinggi dalam simulasi Anies dipasangkan dengan berbagai nama, yang tertinggi adalah nama saya, AHY. Kebersamaan saya bersama Bacapres Anies dielu-elukan seolah tinggal waktu yang tepat untuk secara resmi dideklarasikan. Terakhir kebersamaan saya dengan Anies saat sama-sama menghadiri pertunjukan Wayang Kulit memenuhi undangan PKS, itu keakraban kami yang tampak. Undangan PKS pada saya selaku Ketua Umum Demokrat, yang juga mengundang NasDem yang berhalangan hadir, itu seakan menegaskan sebuah pasangan serasi Anies-AHY sedang dipersandingkan. Tapi semua itu buyar saat kabar terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar--biasa dipanggil Cak Imin--yang bukan dari KPP seakan mendapat karpet merah mendampingi Anies sebagai Bacawapres nya. Saya merasakan kekecewaan dari semua Kader Demokrat dari pusat sampai daerah, yang lalu mengekspresikan kemarahannya dengan berbagai cara. Baik lewat pernyataan masing-masing pihak dengan berbagai pernyataan, intinya ada penghianatan salah satu partai dalam KPP. Sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Ketua Bapillu Partai Demokrat Andi Arif, ada salah satu partai pengkhianat dalam KPP. Apa yang disampaikan Andi Arif itu sinyal, agar semua partai yang tergabung dalam KPP untuk sadar diri, bahwa tidak ada yang boleh merasa paling berkuasa lalu bersikap semaunya. Tapi ada pula kemarahan Kader Demokeat yang diekpresikan lewat media sosial, terutama Twitter; kecewa dan geram. Semua muncul dengan ekspresi kemarahan. Itu hal manusiawi. Merasa dikhianati dengan tidak diajak bicara saat penentuan Cawapres itu diputuskan, dan Anies hanya bersama NasDem. Mengesampingkan PKS dan Demokrat. Sebagai Kader Demokrat tentu merasa \"ditinggal\" atau \"dikhianati\", itu adalah hal wajar. Kemarahan yang diekpresikan dengan berbagai cara yang dimungkinkan itu boleh-boleh saja sampai batas yang wajar. Tapi tidak elok jika berlebihan, seolah kita bergabung dalan koalisi itu semata agar saya, AHY, dipilih sebagai Cawapres nya Anies. Meski keinginan itu sah-sah saja, tapi tidak semata ingin menjadi Bacawapres yang menjadikan kita bergabung dalam misi yang mengusung semangat \"perubahan\". Kader Demokrat mestinya melihatnya lebih ke sana. Maka, hentikan kesumpekan hati yang muncul. Cepat-cepatlah move on. Tidak perlu larut dalam emosi kemarahan yang berlarut, itu tidak baik yang akan menjadikan emosi tidak keruan. Mari kita lihat seluruh persoalan yang muncul dengan wise, dan itu untuk tidak saling menyalahkan. Lihatlah sesuatu tidak dengan kacamata yang semata kita inginkan. Dengan demikian kita bisa melihat kepentingan yang lebih besar yang mesti diperjuangkan. Apa itu? Perubahan pada bangsa, dan nasib rakyat yang mesti kita rubah menjadi lebih baik. Maka, konsentrasi kita arahkan pada hal demikian. Pastikan melihat semua persoalan politik yang muncul dengan pemahaman yang utuh, yang tentu tidak boleh dilepaskan dari tekanan penguasa untuk tidak AHY yang boleh berdampingan dengan Anies. Ini bukan sama sekali soal integritas Anies yang luntur, yang karena pilihan pada Cak Imin. Jangan mengoreksi integritas seorang Anies Baswedan, pribadi yang selalu berpegang pada komitmen. Jika saat ini tampak oleng, itu semata tekanan psikologis yang dahsyat. Soal itu bisa diserupakan, meski tidak dalam persoalan yang sama, apa yang dialami filsuf Yunani kuno Socrates, yang dipaksa bunuh diri dengan menenggak racun. Begitu pula tekanan yang diterima Pak Surya Paloh, yang sampai bisnisnya pun diganggu dengan serius, sebuah konsekuensi memilih Anies yang tidak disuka, bahkan jadi momok para bandit kartel. Karenanya, sikapnya seakan jalan sendiri menentukan arah koalisi, itu tidak terlepas tekanan politik yang diterimanya begitu dahsyat. Sikapnya yang semula tegar pun tampak oleng. Maka, tidak fair dan kurang tepat jika menilai intergitasnya. Biar waktu nantinya yang akan menjawab. Sekali lagi, teruntuk Kader Demokrat di mana pun berada, bahwa yang terpenting buat Partai Demokrat bukanlah AHY harus menjadi Cawapres, tapi yang utama adalah membangun negeri dengan semangat perubahan. Waktu masih panjang saat pendaftaran resmi pasangan Capres, semua hal bisa terjadi. Semua punya kemungkinan untuk berubah, maka di sanalah Partai Demokrat akan menemukan tempat pijakannya yang pas dan tak mungkin bisa lagi digoyang. Tetap tataplah ke depan, dan jika perlu berhenti sejenak di tempat, itu terkadang diperlukan untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Sekian. AHY
Potong Tangan Koruptor
Oleh Ahmad Fahmi - Pemerhati Sosial Politik ANAS Urbaningrum dan Muhammad Romahurmuzy, jika membaca nama itu kata apa yang pertama terfikir di benak Anda? Sayang sekali jika kata itu adalah koruptor. Padahal mereka itu adalah representasi kaum santri yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Politik di usia yang masih muda, Anas 41 tahun, Romy 43 tahun. Keduanya juga lulusan universitas terkemuka, Anas dari FISIP Unair, Romy dari Teknik Fisika ITB. Keduanya juga adalah aktifis HMI bahkan Anas hingga Ketua Umum. Keduanya berlatar belakang nahdliyin bahkan Romy merupakan keturunan darah biru NU melalui kakek buyutnya KH Wahab Hasbullah. Saya juga bisa menyebut nama-nama lain yaitu Luthfi Hasan, Imam Nahrawi dan Patrialis Akbar. Di level daerah tentunya lebih banyak lagi. Mungkin itu adalah bukti dari ucapan Mahfud MD sebelum menjadi Menkopolhukam: \"Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga.\". Salah satu penyebab politik biaya tinggi ini menurut saya adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadikan para caleg menjadi sangat individualis, bahkan antar teman separtai pun menjadi lawan pada pemilu. Di tingkat yang lebih tinggi, pemilihan presiden secara langsung juga menjadi penyebab politik biaya tinggi ini. Tapi bukan ini yang akan saya bahas, itu hanya sekedar lontaran pemikiran. Yang mau saya bahas sekarang ini adalah tanggung jawab dari dua organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang konon jika dijumlah warganya tidak kurang dari setengah jumlah penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 275 juta orang. Keduanya punya tanggungjawab etika dan moral untuk merombak sistem yang koruptif ini menjadi sistem yang bersih, bukan hanya sekedar jargon-jargin seperti sekrang ini. Yang lebih pedih lagi, sekarang ini kasus korupsi dijadikan instrumen politik untuk menghabisi lawan politik, padahal yang menghabisi itu lebih korup daripada yang dihabisi. Cara terbaik untuk itu adalah dengan mendukung capres-cawapres yang jelas-jelas anti korupsi, bukan hanya lip service saja. Ketika saya berbicara NU dan Muhammadiyah, saya tidak sedang bicara PBNU dan PP Muhammadiyah tapi lebih ke warga NU dan Muhammadiyah, karena para pengurus selalu akan bertameng di balik azas netralitas, yang sayangnya sebenarnya juga mendukung kandidat tertentu sebenarnya dengan cara halus tetapi juga kadang terpaksa juga terang-terangan. Ada seseorang yang menurut saya layak menjadi calon presiden yang didukung NU-Muhammadiyah ini yaitu yang kata-katanya saya kutip di atas yaitu Mahfud MD. Saya lihat beliau bisa mempertahankan integritas anti korupsi serta akal sehatnya, terbukti dengan membuka sesuatu yang ditutup-tutupi seperti ketika kasus Sambo dan Mario Dandi. Sayangnya kasus-kasus sampingnya dilokalisir sehingga hanya menjadi drama rumah tangga dan drama percintaan remaja saja. Kasus beking Judi dan kasus 340 Trilyun di kemenkeu seakan tenggelam. Mahfud itu butuh dukungan terus untuk melawan korupsi yang sudah sistemik dan masif ini, misalnya dengan melakukan kampanye \"Potong Tangan Koruptor\" yang masif dan sistemik pula. Tagar #PotongTanganKoruptor ini bukan dalam arti harfiah, tapi agar para koruptor terutama yang bekerja sebagai mastermind yang selama ini menggurita di pemerintahan maupun BUMN dapat kita potong tangannya sehingga tidak lagi mampu mengatur sana-sini bahkan bisa mengatur siapa yang akan dikenai kasus korupsi. Ini dimaksud supaya kita tidak melihat kasus korupsi hanya pada level individu lalu kita menjelek-jelekan dan membully pelaku seperti Anas dan Romi serta melupakan the invisibles men yang bahkan bisa mempermainkan kasus-kasus korupsi untuk keuntungan mereka sendiri. Karena korupsi yang dilakukan masif dan sistemik, maka kampanye anti korupsi pun mesti masif dan sistemik, jangan individualistik. Sejak KPK dibentuk 20 tahun lalu tidak ada kemajuan, bahkan KPK dijadikan instrumen para politisi untuk saling menjatuhkan, hal ini menyedihkan sekali. Kadang-kadang kita heran manusia itu sangatlah kreatif dalam arti yang negatif, bahkan yang seharusnya ditakuti malah dimanfaatkan. Meskipun saya sebut di atas bahwa tagar #PotongTanganKoruptor itu bukan dalam arti harfiah, saya tidak menolak jika kita mau menggunakan arti harfiahnya juga, artinya kita tetapkan hukum potong tangan bagi para koruptor. Hukuman ini sebenarnya lebih ringan daripada fatwa hukuman mati untuk koruptor yang dikeluarkan pada Munas dan Konferensi Besar NU tahun 2012: Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah (boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak. Fatwa hukuman mati ini sepertinya mengacu pada surat al-Maidah ayat 33-34 yang acuannya pada pembuat kerusakan di muka bumi, sedangkan hukum potong tangan lebih ringan karena diterapkan hanya untuk pencuri biasa yang mengacu pada ayat 38 surat al-Maidah pula. Dalam konteks pemilihan presiden yang tinggal dua bulan lagi masa pendaftaran calonnya, saya harap kampanye dengan tagar #PotongTanganKoruptor ini dapat menjadikan Mahfud MD sebagai salah satu calon Presiden RI yang didukung oleh warga NU dan Muhammadiyah utamanya dan semua orang yang berfikir idealis di masyarakat seperti Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Jaya Suprana, Butet Kartaredjasa, Sujiwo Tejo, Rocky Gerung dan banyak lainnya. Mengenai biaya kampanye capres tinggal dilakukan secara urunan oleh warga NU dan Muhammadiyah misalnya dengan gelar sorban atau mengedarkan kenclengan. Sangat memalukan sekali jika gabungan jumlah warga NU dan Muhammadiyah yang konon 150 juta jiwa, untuk mengumpulkan dana kampanye Rp 5 Trilyun saja tidak mampu. Mengenai partai yang dapat mendukung Mahfud MD untuk dapat menjadi capres masih ada kemungkinan untuk dicarikan, karena sekarang pun kita melihat meskipun gembar-gembornya sudah solid koalisi-koalisi ternyata kenyataannya masih cair. Pasangan ideal anti korupsi menurut saya adalah Mahfud MD - Anies Baswedan karena di situ ada kekuatan perwakilan NU pada diri Mahfud MD dan perwakilan Muhammadiyah pada diri Anies Baswedan dengan begitu akan ada kekompakan NU-Muhammadiyah di sana. Untuk dapat 20 % suara saya kira untuk pasangan itu sangat mudah, bisa berbagai variasi misalnya Nasdem-PKB-PKS, PKB-PAN-PKS, Nasdem-PKS-PPP dan lain-lain. Untuk mewujudkan pasangan ini diperlukan jiwa besar dari Anies Baswedan untuk mengalah menjadi cawapres Mahfud MD, sebagaimana dilakukan Sandiaga Uno yang mau mengalah menjadi cawagub Anies Baswedan pada pilkada DKI Jakarta 2017. Sekadar mengingatkan pada waktu itu pasangan yang sudah fix untuk maju di pilkada DKI adalah Sandiaga Uno (Gerindra) - Mardani Ali Sera (PKS) , tapi di saat-saat terakhir pendaftaran atas saran Jusuf Kalla kepada Prabowo diubah menjadi Anies-Sandi. Insya Allah pada pilpres 2024 ini sukses poros tengah yang menjadikan Gus Dur sebagai Presiden di tahun 1999 akan berulang. Setelah 25 tahun, sudah saatnya orang NU kembali menjadi Presiden RI. Saya rindu lantunan shalawat badar dan teriakan takbir berkumandang menyambut kemenangan itu. (*)
Anies Pilih Cak Imin, PKS Tulus, SBY Halu
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus SUDAH diprediksi, SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi Cawapres. Keharusan dan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS dan Partai Ummat. Ihwal itu membuat Anies Baswedan berada dalam posisi dilematis. Sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai Cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan dan realistis. Tidak ngotot! Menariknya SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies. Namun, PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespons santai. Tidak menuding SBY, AHY dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu publik membaca dengan sangat terang, SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi Cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting hajat utama AHY masuk arena Pilpres. Maklum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi Cawapres. Tidak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Kini terbukti, setelah AHY tak dipilih jadi Cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat dialamatkan pada Anies, Surya Paloh dan Nasdem. Seolah karir AHY sudah tamat. Padahal, bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar - AHY…? Aneh, bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies, sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati dan PDIP. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar pasang Capres - Cawapres hal biasa! (*)
Demokrat Bogor Sebut Anies Pengkhianat
JAKARTA, FNN – Situasi politik tanah air sedang mendidih. Peta koalisi Capres-Cawapres RI 2024 berubah. Partai Demokrat membocorkan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh tanpa sepengetahuan mereka memilih nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres koalisi perubahan untuk capres mereka Anies Baswedan. Merespons hal itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita langsung mencopot foto Anies Baswedan di semua baliho, banner, dan alat peraga lainnya di wilayah Kabupaten Bogor. Diiringi dengan teriakan \"Tolak Pengkhianat\" dari kader Demokrat, Dede Sasmita merobek foto Anies yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tampaknya akibat dari dinamika ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan bakal bubar. Partai Demokrat sudah secara terbuka menyatakan kekecewaan atas keputusan yang dianggap sepihak Partai NasDem tersebut. Perihal kondisi tersebut Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengaku telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Anies Baswedan. NasDem-Demokrat Bisa Maju Tanpa Demokrat Jika KPP betul-betul bubar, koalisi NasDem-Demokrat bisa mengajukan diri capres cawapresnya. Dilihat dari jumlah kursi DPR RI minimal untuk mengusung Capres-Cawapres di Pemilu 2024, Partai NasDem dan PKB sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Koalisi Partai pengusung minimal harus memiliki 20 persen kursi DPR RI yang saat ini berjumlah 580. Artinya, hanya butuh 116 kursi untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sedangkan kursi Partai NasDem dan PKB di DPR RI jika ditotal saat ini adalah berjumlah 117 kursi (Nasdem 59 kursi dan PKB 58 kursi). Jika ditambah dengan kursi milik PKS, Koalisi ini makin kuat. Karena PKS kini memiliki 50 kursi DPR RI. Sementara Demokrat 54 kursi. (sws).
Anies Pilih Cak Imin, Ini Tanggapan Lengkap Sekjen Demokrat
Jakarta , FNN - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkaAnies n adanya persetujuan NasDem dengan PKB yang mengusung bacapres Anies Baswedan bersama Cak Imin yang secara sepihak diambil oleh Ketum NasDem Surya Paloh. \"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,\" kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023). \"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh,\" imbuhnya. Berikut pernyataan lengkap Sekjen Demokrat yang dirilis di Official akun Twitter Partai Demokrat, Kamis, (31/8/2023) : Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas. 1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. 2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat \"dipaksa\" menerima keputusan itu (fait accompli). 3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. 4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis: a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen. b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY \"menjemput takdir\" sebagai pasangan Capres Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir 2 kesepakatan, yaitu: 1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan; 2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; 3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan; 4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan; 5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; 6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. d. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, \"Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY\". e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya. f. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. g. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung. i. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi. j. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. k. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya. l. Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikianlah fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan. Tertanda,Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat/Anggota Tim 8)
Anies - Cak Imin, Sebuah Pengkhianatan Visi Perubahan
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik SEJAK awal, penulis telah menduga nomenklatur \'menyerahkan sepenuhnya nama Cawapres kepada Anes\' adalah alat politik NasDem untuk menyetir Anies dan menghindari tuntutan partai mitra koalisi. Seolah, NasDem netral dalam penentuan Cawapres. Nyatanya, informasi pemasangan Cak Imin sebagai Cawapres Anies oleh Surya Paloh, sebagaimana dikabarkan oleh Teuku Riefky Harsya, jelas-jelas sebuah ironi politik. Ironi, ditengah harapan besar Anies akan membawa perubahan besar bagi negeri ini, malah dipasangkan dengan Cak Imin, sosok yang sudah diketahui umum bagian dari rezim Jokowi. Apalagi, legacy \'Kardus Durian\' Cak Imin tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Cak Imin akan tetap berpolitik sesuai asuhan rezim. Persis seperti merapatnya PAN dan Golkar ke Kubu Prabowo. Jadi, bisa dipastikan Pilpres 2024 adalah \'All Jokowi Mans\', semua orangnya Jokowi. Sandiwara saja Pilpres, sebab siapapun yang menang pasti akan mengikuti arahan oligarki yang ada dibelakang Jokowi. Kalau nama yang diumumkan sepihak adalah Ahmad Syaikhu, atau Surya Paloh sendiri, sebagai Cawapres yang mendampingi Anies, masih bisa diterima. Karena Syaikhu dan Paloh, keduanya representasi partai yang ikut mengusung Anies sejak awal. Ikut berdarah-darah. Lalu, kenapa bisa Cak Imin? Bukankah PKB sejak awal bersama Prabowo ? Tak pernah PKB mengusung dan mengkampanyekan Anies. Memang benar, terakhir Cak Imin diabaikan Prabowo setelah PAN dan Golkar merapat. Koalisi pun dibuat sepihak tanpa melibatkan Cak Imin, menjadi Koalisi Indonesia Maju, menggusur KKIR. Tapi tidak lantas, membuat Cak Imin langsung mendapat durian runtuh, tanpa berjuang langsung menjadi pendamping ANIES. Lagipula, sosok Cak Imin akan merugikan Anies. Alih-alih meningkatkan elektabilitas, Cak Imin malah memeloroti suara Anies. PBNU menyatakan, siapapun Capres yang berpasangan dengan Cak Imin akan kalah. Sebuah sinyal perlawanan NU terhadap Cak Imin. Mengambil Cak Imin sebagai Cawapres Anies, sama saja vis a vis dengan PBNU. Surya Paloh juga melapor ke Jokowi. Disebut sekedar etika politik, melapor ke Jokowi. Tapi bisa juga ditafsirkan, Cak Imin disodorkan ke Anies adalah bagian dari skenario Jokowi. Rasanya, Anies dan Cak Imin bukanlah simbol perubahan. Anies dan Cak Imin malah melambangkan status quo. Jadi, koalisi perubahan untuk persatuan telah berubah menjadi koalisi memecah untuk tetap mempertahankan status quo Jokowi. [].
Pasangan Anies dan Imin Porakporandakan Formasi Politik
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (capres/cawapres), memporakporandakan formasi politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Pasangan Anies dan Imin (Muhaimin) merupakan kejutan politik yang porakporandakan skema formasi koalisi politik. Nasdem dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan 20 persen ambang batas untuk mengikuti kontestasi pilpres,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (31/8) malam. Menurut Ginting, dengan skema formasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, maka otomatis PKB akan keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto. Di sisi lain, akan terjadi gejolak politik yang besar di Koalisi Perubahan dan Persatuan. “Bagaimana Nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS)? Apakah akan tetap berada dalam koalisi mendukung Anies Baswedan atau berpindah haluan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan majelis tinggi Demokrat dan majelis syuro PKS,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Posisi Lemah Dikemukakan, pertarungan politik di dalam Koalisi Perubahan memang cukup keras, terutama antara Nasdem dengan Demokrat. Nasdem sejak awal lebih menginginkan bakal cawapres Anies berasal dari kubu Nadhdliyin. Di sisi lain, Demokrat menginginkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapresnya. “Sejak awal Anies memang disokong dan dideklarasikan Nasdem. Setelah itu Demokrat dan PKS ikut mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Karena itulah Demokrat berharap posisi bakal cawapres adalah AHY. Sementara PKS sudah bersedia untuk tidak menempatkan kadernya sebagai bakal cawapres,” ungkap Ginting. Menurutnya, jika Demokrat maupun PKS tidak setuju dengan keputusan sepihak Nasdem, kedua partai politik itu dalam posisi tawar yang lemah. Demokrat dan PKS tidak cukup untuk bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres. Mereka harus bergabung dengan koalisi yang ada, mendukung Poros Anies, Poros Ganjar atau Poros Prabowo. “Dengan telah diumumkannya pasangan Anies dan Muhaimin, maka inilah pasangan pertama yang bisa maju dalam pilpres,” kata Ginting. Tidak Nyaman Dikemukakan, sejak awal PKB berpotensi keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto dan masuk ke poros pendukung bakal capres Anies Baswedan. “PKB sudah merasa tidak nyaman, karena merasa tidak akan diberikan posisi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo,” kata Ginting. Bahkan, kata Ginting, Muhaimin sudah pada fase frustrasi politik. Muhaimin merasa sudah tidak bisa lagi melakukan penetrasi politiknya di poros Prabowo. Terutama setelah Prabowo mengganti nama poros dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini setelah masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) masuk dalam poros Prabowo. “Imin tampaknya sudah frustrasi berat, sebab PKB dan Gerindra yang sejak awal membangun poros KKIR. Jawaban frustrasi itu kemungkinan besar, PKB akan hengkang dari poros pendukung Prabowo dan bergabung ke poros Anies Baswedan,” ungkap Ginting. Dalam poros pendukung Prabowo, lanjut Ginting, baik PKB, PAN, maupun Golkar sama-sama menginginkan posisi bakal cawapres. PKB menginginkan Muhaimin, PAN mengusulkan Erick Thohir, dan Golkar menyorongkan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Muncul juga alternatif seperti Ridwan Kamil dan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, sambal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, terkait uji materi persyaratan usia mengikuti pemilihan presiden/wakil presiden. (sws)
Ibu Kota Cina Akan Muncul di Kalimantan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih NAFSU ekspansionis China semakin nampak nyata. setelah selama delapan abad akan menguasai Indonesia. Setelah mereka saat ini justru diberi karet merah untuk leluasa menguasai Indonesia. Peta Baru China menguasai Indonesia tergambar dalam kerjasama IKN dgn RRC. Isi kerjasama di Candu tanggal 28 Juli 2023, lalu dalam delapan poin kerjasama dan kerjasama bangun IKN, sebagai Ibu Kota Negara Baru, proses dan kepentingan politiknya sangat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Rencana pembangunan IKN dengan porsi saham pembangunan 20% Indoensia dan 80% RRC. Di Ibu Kota Baru Negara yang di bangun itu sama saja dengan Indonesia mengundang China bangun Ibu Kota Negara untuk kepentingan China. Apalagi masa Konsesia nya 160 Tahun. Karena kebodohan dan keterbatasan pemahaman tentang tugas kepala negara adalah menegakan kedaulatan , mempertahankan keutuhan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia . Presiden justru bertindak ceroboh terkesan menjual negara, tanah air dan kedaulatan ke Cina dengan ugal ugalan. Kecelakaan yang diprediksi dan sudah mulai nampak penduduk IKN akan dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi propinsi Xinjiang. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina, sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Model ibukota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok ( dengan mayoritas Cina yang menghuni IKN). Orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN ,TNI - Polri beserta keluarganya sementara penduduk asli akan terpinggirkan. Pendatang dari Propinsi lain akan sulit masuk karena IKN akan jadi kota yg eksklusif , mahal, dan akan ada persyaratan yg ketat jika ingin jadi penduduk IKN. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Mirip pembangunan perumahan yang saat ini di kembangkan sinarmas, lippo, eklusif untuk Cina dan masjid saja tidak boleh dibangun atas kesepakatan penghuninya yang mayoritas Cina. IKN akan memicu awal berdirinya Negara Indochina, diikuti kebangkrutan Indonesia diberbagai propinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya foya dari fasilitas negara sebagaimana yang sekarang lazim terjadi di negara berideologi Komunis. Sebelum Indonesia di komuniskan Cina. Solusinya Rakyat harus cerdas jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup. Warga pribumi harus bangkit melawan dari aneksasi Cina yang justru di fasilitasi oleh rezim penguasa saat ini. Rakyat Indonesia harus berani bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa punah di usir dari tanah kelahiranya oleh penjajah. Mirip melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah cina kuasai Singapura. Itulah yang juga akan terjadi di Kalimantan, wajar dan normal rakyat minta proses pembangunan IKN di Kalimantan harus di hentikan. Semua warga asing khusus Cina yang masuk secara ilegal secepatnya harus di kembalikan ke negaranya. Mengabaikan rintihan dan tuntutan rakyat, Jokowi akan di anggap sebagai musuh negara. Karena dianggap mengkhianati tanah air, Kedaulatan dan Kemerdekaan yang di perjuangan dengan sangat mahal Bangsa Indonesia. *****
Pintu Darurat Negara Ada di Tangan MPR, Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 adalah UUD 2002, artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berhentilah semua partai politik, lembaga negara dan penguasa membohongi rakyatnya yang mengatakan negara berideologi Pancasila. Padahal sejsk UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 negara sudah diganti dengan sistem Presidensiil yang basisnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kekuasaan diperebutkan dengan banyak -banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat kuatan, curang curangan, caci maki dan permusuhan yang jelas bertentangan dengan nilai -nilai Pancasila. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila yang mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR. Beberapa hari ini terjadi perdebadan bagaimana kalau pemilu terjadi dead lock, kalau calon presidennya cuma satu. Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presidential Threshold 20% dicabut agar tidak terjadi deadlock jika capresnya cuma satu pasang. Dari kajian kami di Rumah Pancasila usul tersebut kurang tepat sebab selama ini penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002 justru yang harus diselamatkan bukan hanya soal pilpres tetapi mengembalikan negara ini semua untuk semua, mengembalikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kedaulatan adalah rakyat bukan kedaulatan ketua partai politik. Negara tidak boleh lagi hanya dimiliki oleh satu golongan yaitu golongan partai politik. Negara harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam konfigurasi MPR yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan partai politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20%? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Dengan sistem MPR itulah pintu darurat ada di sana, mengapa? MPR itu terdiri dari 1/3 DPR, 2/3 adalah utusan golongan dan utusan Daerah. Oleh sebab itu MPR tidak pernah demisioner, sebab MPR bukan anggota tetapi unsur dan karena sifatnya utusan yang tidak ada pergantian kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan dari macam-macam kepentingan yang menjadi tugas pemeliharaan negara tidak cuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan. Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, yang pemeliharaannya baik diselenggarakan oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan negara. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali kita semua sadar bawah negara ini telah melenceng menuju perpecahan dan kebangkrutan kecuali kita mempunya kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan Pancasila, mengembalikan kedaulatan rakyat mengembalikan negara milik semua golongan bukan hanya milik satu golongan yaitu golongan partai politik jelas hal ini mengkhianati Bhinneka Tunggal tunggal Ika. (*)
POPULER
