ALL CATEGORY
Komrad Pancasila Mendukung Pemilu Damai
Jakarta, FNN - Organisasi Komrad Pancasila menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan pemilu damai pada tahun 2024 di Indonesia.\"Kami mendukung penyelenggaraan pemilu secara damai, aman, dan bermartabat,\" kata Koordinator Nasional Komrad Pancasila Antoni Yudha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Selain pelaksanaan pemilu damai, kata dia, Komrad Pancasila mendukung tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.Dia menjelaskan pemilu sebagai bagian dari upaya untuk mencari dan memilih presiden di Indonesia harus mendapat dukungan seluruh rakyat demi keberlangsungan estafet kepemimpinan bangsa.Pemilu bukan semata memilih pemimpin, kata dia, namun harus mewujudkan setiap proses pemilu berjalan sebagaimana mestinya.\"Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan setiap aksi provokasi yang berpotensi mengganggu jalannya demokrasi di republik ini,\" katanya.Antoni menyatakan Komrad Pancasila siap melawan dan membasmi setiap polusi politik yang mengganggu dan mengancam persatuan, kesatuan, keamanan bangsa, dan negara.Penegasan itu disampaikan Antoni dalam Deklarasi \"Pemilu Damai untuk Indonesia Maju dan Bermartabat\" di Jakarta, Jumat (29/9).Dia berharap semua pihak mampu mewujudkan pemilu berjalan dengan baik, aman, damai tanpa adanya provokasi, agitasi, propaganda yang mengancam persatuan, dan kesatuan bangsa.\"Polarisasi masyarakat yang terjadi sebagaimana tahun 2019 tidak boleh terulang hanya karena perbedaan pilihan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Rakernas IV PDIP Hari Ke-2: Ketua KPU-Influencer Menjadi Narasumber
Jakarta, FNN - Hari kedua Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDI Perjuangan menghadirkan sejumlah petinggi lembaga negara hingga influencer.Mereka akan menjadi pemateri serta bicara dalam rangkaian rakernas kali ini. Acara rakernas hari ini akan berlangsung dari pagi hingga petang.Hari kedua Rakernas dibuka dengan rapat paripurna yang berlangsung tertutup dipimpin Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.Jelang Sabtu siang, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani yang akan memberikan pengarahan terkait pemenangan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024.Selain itu akan hadir, dalam sesi lain, terdapat diskusi terkait Pemilu oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Keduanya akan mengisi soal peran kedua lembaga pada kontestasi Pemilu di tahun depan yang berlangsung serentak.Pada Sabtu siang dijadwalkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut memberikan pengarahan tertutup.Dari sisi media sosial, sejumlah pemengaruh (influencer) dan selebritas seperti Denny Cagur ikut memberikan testimoni di Rakernas. Denny akan ditemani Thoriq Halilintar, Lucky Perdana dan Tina Toon.Para selebritas tersebut akan membagikan pengalaman mereka bagaimana menghadirkan kampanye politik yang kreatif.Di sesi lainnya, Komjen Pol Firli Bahuri akan menyampaikan pemaparan terkait peran partai politik dalam pengawasan dan pencegahan politik uang jelang Pemilu serentak 2024.Sementara itu, di area pameran pangan, jelang Sabtu sore, akan ada juga talkshow dengan tema UMKM Kuliner dan Kedaulatan Pangan.Rakernas IV PDI Perjuangan dijadwalkan selama 3 hari, mulai 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Adapun tema Rakernas IV PDI Perjuangan adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.(ida/ANTARA)
Terkait Penyidikan di Kementan, KPK Menegaskan Tidak Ada Motif Politik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. \"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu. Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. \"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim,\" ujarnya. Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri. \"Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik,\" kata Ali. Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan. Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9) dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar. \"Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud,\" ujarnya Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. \"Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara,\" kata Ali. Berbagai barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan disita untuk dianalisis dan disertakan ke dalam berkas penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(sof/ANTARA)
Istri Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Ari Muniriyanti sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.\"Saksi Ari Muniriyanti selaku Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri, bersedia memberikan keterangan di hadapan tim penyidik di mana sebelumnya tim penyidik telah menanyakan kaitan hubungan keluarga inti dengan tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ali menerangkan saksi Ari Muniriyanti diperiksa penyidik KPK pada Rabu (27/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama Rika Yunartika.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan alirannya uang yang diterima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini melalui rekening bank dari orang terdekatnya,\" ujar Ali.Sebelumnya, Penyidik KPK pada Selasa (12/9) mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU eks Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ke tahap penyidikan.\"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyelidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.\"Apakah sudah ada tersangka? Ya, dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK pasti sudah ada tersangkanya,\" ujarnya.Ali mengatakan saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut.Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada publik tentang siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan.Masih terkait perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Dtijen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah empat orang terkait perkara tersebut untuk bepergian ke luar negeri.\"Empat pihak yang dimaksud yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta,\" kata Ali.Pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu 6 bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Hal itu juga yang membuat Eko akhirnya berurusan dengan lembaga antirasuah hingga akhir dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Atas dasar hasil klarifikasi tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan.(sof/ANTARA)
Kebersamaan Jokowi-Mega di Rakernas PDIP Menepis Isu Tidak Kompak
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampak kompak dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Tidak hanya itu, anak Megawati (M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani) terlihat akrab bersama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.Semuanya tampak berfoto bersama, anak Puan (Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari dan Praba Diwangkata Caraka Putra Soma) juga ikut berfoto bersama.Momen kompak juga terjadi usai peresmian mobil bioskop keliling PDI Perjuangan di halaman JIExpo Kemayoran, Jakarta.Puan mengajak Jokowi, Megawati, kakaknya (M. Prananda Prabowo), dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berfoto bersama di depan mobil bioskop keliling yang baru saja diresmikan.Megawati pun mengajak mereka untuk kembali foto bersama di depan layar raksasa (giant screen) rakernas sebelum Jokowi dan Ma\'ruf hendak menuju ke dalam mobil.Setelah mengantarkan dan saling bersalaman dengan Jokowi dan Ma\'ruf, Puan lantas mengajak Gibran yang merupakan Wali Kota Surakarta itu foto bersama.Kebersamaan sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan pun terlihat, baik Megawati maupun Gibran, tampak tersenyum.\"Ini bentuk kekompakan antara keluarga Ibu Megawati dan Pak Jokowi serta menjauhkan berbagai spekulasi,\" ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi berbagai momen kebersamaan itu.Rakernas IV ini bakal digelar selama 3 hari, mulai dari 29 September sampai dengan 1 Oktober 2023.Adapun tema diusung pada Rakernas IV PDI Perjuangan adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.(sof/ANTARA)
Ketika Tangan Mega Dipegang Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Tepuk tangan gemuruh menggema dari ribuan kader saat menyaksikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi dan calon Presiden Ganjar Pranowo berada di atas panggung saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Mega berada di atas panggung bersama Ganjar Pranowo menghampiri Presiden Jokowi usai menyampaikan pidato.Awalnya pada pidato Presiden Jokowi berakhir, acara masuk pada penyerahan bibit benih padi MSP (Mari Sejahterahkan Petani). Setelah itu foto bersama partai pengusung Ganjar yakni Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.Usai foto bersama, semuanya pun turun bersama. Yang menjadi menarik, ketika turun panggung menuruni anak tangga, tangan Megawati dipegang oleh Ganjar dan disusul oleh Presiden Jokowi.Seketika suasana makin meriah karena tepuk tangan ribuan kader disertai tamu yang hadir lebih dari 10 menteri dan setingkatnya. Mereka melihat ketiga kader terbaik PDIP bersama-sama saling berpegang tangan menuju kursi.Sebagian kader yang berteriak, “Jokowi, Ganjar Presiden,” seru para kader.Saat tepuk tangan berlangsung, Nico Siahaan yang menjadi pembawa acara dan juga kader PDIP pada Rakernas kali ini berceletuk.“Makin kompak,” kata Nico disambut tawa para tamu dan ribuan kader.Rakernas IV PDIP diketahui berlangsung selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Adapun, tema Rakernas IV PDIP adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan sub tema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.(sof/ANTARA)
Ganjar Menganggap Jokowi Sebagai Mentor Politik
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menganggap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentornya dalam dunia politik.Hal itu disampaikan Ganjar saat mengawali pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.\"Kader terbaik PDIP, Presiden RI Joko Widodo. Buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, sehingga kami dapatkan banyak ruang untuk bisa belajar,\" ujar Ganjar saat menyapa Presiden Jokowi.Menurut dia, Jokowi telah memberikan banyak pelajaran, sehingga dirinya mendapatkan banyak ruang untuk mengembangkan diri. Untuk itu, ia berterima kasih kepada orang nomor satu di Indonesia itu.\"Terima kasih Pak Presiden,\" lanjutnya.Tidak hanya itu, Ganjar juga mengaku menghormati sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak lelah menggembleng para kader berlambang banteng moncong putih.\"Yang sangat kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Bu Ketum PDIP Prof DR Megawati Soekarnoputri yang selalu menggembleng kita, memberi pelajaran kepada kita apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan,\" ucap Ganjar.Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak lupa dalam pidato mengucapkan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang hadir di Rakernas IV PDIP.\"Rakernas menjadi semakin lengkap dan merasa terhormat karena hadir Ketua Umum PPP, Pak Mardiono, terima kasih, Pak Hary Tanoesoedibjo, terima kasih, Pak Oesman Sapta Odang, terima kasih sudah hadir,\" tambahnya.Diketahui, PPP, Hanura, Perindo, bersama PDIP menjadi partai yang mendukung Ganjar sebagai bakal capres di Pilpres 2024.Ganjar dalam pidatonya menyebut pelaksanaan kegiatan partainya sangat istimewa karena membahas isu tentang kedaulatan pangan.\"Rakernas IV PDIP ini sangat luar biasa. Bukan hanya jumlah pesertanya, tetapi pilihan tema yang sangat istimewa. Kedaulatan Pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat spesifik, pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,\" kata Ganjar.Adapun tema diusung pada Rakernas IV PDI Perjuangan adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan sub tema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.Rakernas IV PDIP ini bakal digelar selama tiga hari, yaitu mulai dari 29 September sampai 1 Oktober 2023.(sof/ANTARA)
Peserta Pemilu Diingatkan Agar Menegakkan Transparansi Dana Kampanye
Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.\"Jelang masa kampanye, peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden maupun calon wakil presiden harus dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye,\" kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting karena pemilu merupakan momentum banyaknya terjadi perputaran uang.Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Keuangan, kata Arfianto, dana kampanye para calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.Oleh karena itu, dia mengingatkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan secara konsisten. Dia pun mengapresiasi KPU atas diwajibkannya kembali Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).\"Kebijakan KPU yang kembali mewajibkan LPSDK harus diapresiasi. Walaupun tentunya hal ini harus diikuti oleh kerja keras dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam mendorong kampanye pemilu yang transparan dan akuntabel,\" kata Arfianto.Arfianto mengingatkan bahwa besarnya jumlah uang yang akan beredar di masyarakat pada masa kampanye pemilu maka perlu upaya bersama dari penyelenggara dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi dan menegakkan aturan.KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, harus tegas dalam memberikan sanksi apabila ada peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.Dia pun mendorong KPU memperkuat sosialisasi kepada partai politik untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan sumbangan dana kampanye pada sistem informasi dana kampanye (Sidakam).Ia mengatakan Bawaslu perlu berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta organisasi masyarakat sipil perlu mengawasi pelaporan dana kampanye parpol Pemilu 2024.\"Misalnya, dengan memberikan informasi berkala kepada masyarakat untuk mengumumkan peserta pemilu yang belum menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel,\" katanya.Menurut Arfianto, hal itu dapat menjadi disinsentif elektoral bagi para peserta pemilu yang tidak menaati peraturan terkait tentang transparansi anggaran yang telah digariskan, termasuk dalam kaitannya dengan pelaporan sumbangan dana kampanye.(sof/ANTARA)
Kemampuan Luhut Mengorkestrasi Kabinet Memungkinkan Orang Menganggap bahwa Dia Wakil President In Action
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), merayakan ulang tahunnya yang ke-76 di Jakarta, Kamis (28/9/2023). Dalam acara tersebut, hadir banyak sekali tamu penting yang merupakan tokoh nasional, di antaranya Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Prabowo, Sandiaga Uno, Rizal Ramli, hingga Rocky Gerung dan Kaesang Pangarep. Beberapa tokoh yang hadir memberikan testimoninya tentang LBP, tak terkecuai Jusuf Kalla (JK). Testimoni JK ini menarik untuk dibahas karena sangat relevan dengan kondisi LBP saat ini. Dalam testimoninya, JK mengatakan bahwa semua orang kini sepakat bahwa Luhut harus dipanggil jika negara mengalami kesulitan atau suatu masalah. Sebab, Luhut diibaratkan seperti kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut.Dalam acara ulang tahunnya tersebut, LBP juga meluncurkan buku bertajuk Luhut Binsar Pandjaitan: Menurut Kita-Kita. Rocky Gerung yang juga hadir pada acara tersebut dalam kanal You Tube-nya Rocky Gerung Official edisi Jumat (29/9/23) mengatakan, “Jadi, kemarin relevan sekali bahwa Pak Luhut menerbitkan buku, dan yang unik adalah buku itu semacam pujian dan kritik dari teman dan lawan politiknya. Tapi ada persahabatan yang unik. Saya menilai bahwa banyak tokoh di situ yang kemudian mencari semacam ruang, ruang manuver politik karena kalau koalisi kan itu transaksi antara partai.” Tetapi, lanjut Rocky, pertemuan kemarin terlihat ada kritik yang sedikit sublim dari Jusuf Kalla dan sedikit menyindir bahwa Jokowi terbantu dengan adanya Luhut, walaupun orang sering menganggap bahwa beban Luhut terlalu besar. Sepertinya, yang hendak diucapkan oleh Jusuf Kala adalah bahwa Indonesia sebetulnya punya potensi untuk mengejar ketertinggalan, tetapi itu tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Luhut berupaya menceritakan bahwa dia memang diminta oleh bangsa untuk berbakti. Bukan diminta oleh Presiden Jokowi terutama, tapi oleh niat dia untuk berbakti pada bangsa, walaupun tetap seluruh kebijakan Jokowi yang dibela oleh Luhut itu banyak kontroversi. Oleh karena itu, tambah Rocky, benar sekali kalau kita mau coba membandingkan antara apa yang pernah dikerjakan oleh SBY dengan Jokowi. Kepemimpinan Jokowi jelas adalah kolektif, tapi sekaligus kolektif yang tidak secara langsung memperlihatkan kepimpinan Jokowi. “Dan kita tahu bahwa Jokowi lebih suka pencitraan daripada membuat proyek yang betul-betul bisa diukur. Dan itu orang bisa bilang sejak zaman jadi Walikota Solo, lalu pindah ke DKI, saya tahu bahwa Ahok yang lebih banyak beroperasi di lapangan daripada Jokowi. Jokowi blusukan saja, bahkan sampai sekarang sebagai presiden dia juga masih blusukan. Oleh karena itu, bebannya dibagi saja pada Luhut,” ujar Rocky. Jika kita telusuri, ternyata kepemimpinan Jokowi memang khas. Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang lebih suka blusukan, baik ketika menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, dan bahkan sekarang saat menjadi presiden. Karena itu, namanya melambung karena dianggap sebagai figur yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Pada periode kedua Jokowi menjadi presiden sekarang ini, peran Luhut jauh lebih menonjol dibanding Wakil Presiden Makruf Amin. Padahal, menurut Rocky, sebetulnya secara riil politik Luhut tidak punya kekuatan apa-apa selain sebagai kader Golkar. “Tetapi, kemampuan Luhut untuk mengorkestrasi kabinet itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa Luhut sebetulnya adalah wakil president in action. SBY juga mengatakan bahwa Luhut bukan sekadar man of ideas, tapi juga man of action, atau bahkan man in action,” kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Hal itu menurut Rocky sebagai semacam perbandingan bahwa di era SBY wakil presiden betul-betul berfungsi. Jusuf Kalla diberi kewenangan yang banyak betul di bidang ekonomi sehingga terlihat bahwa Jusuf Kalla betul-betul in action sebagai wakil presidennya SBY. Sekarang yang in action justru Luhut. “Saya kira kalau Luhut bukan datang dari golongan atau masih disebut sebagai kelompok yang minoritas secara etnis dan secara keyakinan, mungkin bisa dicalonkan menjadi presiden Indonesia, karena pengalaman dia memang sudah lengkap. Bahkan seorang pengusaha yang punya akses dengan banyak presiden di Benua Afrika kemarin hadir dan memberi kesaksian bahwa Luhut itu betul-betul berupaya untuk menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Afrika, dan kelihatannya justru postur internasional itu dikerjakan oleh Luhut. Walaupun itu sifatnya bisnis, tapi di dalamnya pasti ada aspek politik,” ungkap Rocky. “Jadi, Jokowi tidak mampu untuk menaikkan profil Indonesia di mata internasional. Itu diambil alih oleh Luhut. Bahkan, Luhut saya kira lebih sering melakukan nego diplomasi internasional daripada menteri luar negerinya sendiri. Jadi kira-kira itu yang dikesankan di dalam acara ulang tahun ke-76 dari LBP,” ujar Rocky.(sof)
Indonesia Sudah Dikuasai Etnis Cina - PKI Akan Bangkit Kembali
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih ADA yang salah dalam mensikapi persatuan bangsa dan kemudian angkat senjata, ada yang sulit bersepakat dalam menentukan arah politik kedepan sehingga terpaksa berganti UUD sampai 4 kali. Bung Hatta terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan Bung Karno. Dan paling mengenaskan adalah ada yang berhianat terhadap Pancasila dan dengan biadab menumpahkan darah sesamanya dengan terjadinya \"Kudeta G 30 S PKI\". Dalam peristiwa itu melahirkan kecurigaan tentang keterlibatan etnis Cina yang boleh jadi kepanjangan tangan dari negara leluhurnya yang komunis dari RRC. Simaklah dialog antara Aidit dan Mao Tse Tung tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking, menjelang Kudeta G 30 S PKI : \"Mao : Kami harus bertindak cepat Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalang.\" \"Mao : Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu : habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu\" \"Aidit : itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.\" \"Mao : Di Shensi utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.\" Saat ini justru terjadi lagi poros Jakarta - Peking, apalagi warga Cina sudah leluasa masuk dan ikut mengatur negara, bahkan sebagian mereka telah memiliki partai politik tersendiri dan beberapa etnis Cina sudah bisa sebagai pejabat negara sekelas Walikota dan lainnya. Bermacam-macam aturan telah memperkuat jaringan bisnis Cina lebih leluasa dalam mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimiliki dengan \"bonding\" , yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalan kelompok jaringan sosial serta memperkuat \"brigding dan linking\"-nya di Indonesia. Jaringan bisnis Cina antara lain melalui naga Oligargi makin kuat makin menggurita dan tentakelnya sudah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Munculah konglomerat baru etnis Cina yang sukses menguasai sumber daya alam dan menguasai jalur informasi, produksi, dan distribusi barang . Bahkan etnis Cina sudah mampu menguasai dan memanfaatkan modal politik, sosial, budaya dan ekonomi bahkan sudah menguasai kebijakan politik pemerintah. Rezim saat ini benar benar lengah dan ceroboh, \"sebuah awal yang didambakan etnis Cina untuk tampil aktif dalam bidang bidang yang selama 32 tahun tertutup, telah jebol bahkan di jebol oleh rezim saat ini\" Begitu bodoh nya, sejak Pemilu 2004 lalu, ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden menggunakan aksara Cina dalam selebaran kampanye untuk mengambil hati mereka. Saat ini gejalanya makin terang terangan. Tidak bisa dibayangkan saat ini sangat mengerikan justru terjadi akses pekerjaan yang berdalih investasi, mensyaratkan bahasa Cina untuk menerima pekerja pribumi. \"Saat ini negara telah jebol di serbu etnis Cina, tidak hanya fokus bidang bisnis, mereka telah bisa mendirikan partai politik, LSM dan Ormas.\" Keruntuhan negara sudah didepan mata tanpa disadari oleh para pemangku kekuasaan saat ini. Ironisnya dikembangkan bahkan dilindungi sekedar ikut mengais makan dari etnis Cina yang kekayaannya justru dengan jalan merampok dan merampas sumber daya alam kita. Hanya ada jalan untuk mengatasi pertempuran ini, negara mutlak harus segera kembali ke UUD 45. Kalau tidak warga negara pribumi dan anak cucu kita akan terbunuh, dibunuh dan terusir dari tanah airnya. (*)
POPULER
