ALL CATEGORY
JK Menyebut Sulit Kalau Pilpres 2024 Satu Putaran
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai kecil kemungkinan jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, karena pasangan capres-cawapres yang terpilih harus mendapat lebih dari 50 persen suara.\"Karena ada tiga (pasangan bakal calon), maka agak sulit juga, ya, kalau satu putaran; karena harus mendapat minimum 85 juta suara,\" kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu.Dia pun menilai cukup berat bagi semua peserta pilpres untuk dapat memenuhi syarat tersebut. Sebab, lanjutnya, hingga kini pun belum pernah ada pasangan capres-cawapres yang memenangi suara sebanyak itu dalam satu putaran sekaligus.\"Walaupun tetap ada kemungkinan (digelar satu putaran), ya, tapi tetap kemungkinan digelar dua putaran lebih besar,\" tambahnya.Menurut JK, semua bakal capres yang telah diumumkan dan diusung oleh partainya masing-masing memiliki kesempatan sama besar untuk memenangi Pilpres 2024.\"PDI Perjuangan atau Pak Ganjar memiliki kesempatan, Pak Prabowo memiliki kesempatan, Anies memiliki kesempatan; tergantung kalian yang memilih,\" imbuhnya.Rabu sore, JK menerima kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kediamannya. JK membantah jika kedatangan Puan itu mengisyaratkan adanya tawaran dari PDI Perjuangan agar dia kembali menjadi bakal cawapres. JK menilai dirinya sudah terlalu senior.\"Wah, saya kan sudah terlalu tua untuk itu. Tidak ada,\" ucapnya.JK mengatakan pertemuannya dengan Puan tidak membahas soal kemungkinan peraturan syarat usia capres dan cawapres diubah.\"Kalau saya anggota MK (Mahkamah Konstitusi), saya akan bahas. Kita tunggu saja. MK kan akan memutuskan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apa bertentangannya (batas usia) 40 tahun itu?\" ujar JK.(sof/ANTARA)
PDIP Memberi Sinyal Jusuf Kalla Akan Bergabung dengan TPN Ganjar Presiden
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.\"Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,\" ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.\"(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,\" jelasnya.Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,\" tegas Hasto.Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.\"Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,\" pungkasnya.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahim sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.\"Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,\" kata JK usai pertemuan.JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
Peringkat 3 yang Ditakuti, Mencabik Logika Kewarasan
Oleh: Ady Amar | Kolumnis HASIL rilis hampir semua lembaga survei selalu menempatkan Anies Baswedan, bahkan setelah Muhaimin Iskandar resmi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres), selalu di peringkat 3. Sedang peringkat 1 dan 2, diberikan pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, dibuat seperti bergantian, meski keduanya jomblo belum punya pasangan. Tergantung lembaga survei apa yang meletakkan peringkat 1 untuk Prabowo, dan peringkat 2 untuk Ganjar. LSI Denny JA semisal, menempatkan Prabowo Subianto selalu bertengger di peringkat 1. Sedang SMRC milik Saiful Mujani, menempatkan Ganjar Pranowo selalu di peringkat 1, sedang Prabowo di peringkat 2. Anies dicukupkan di peringkat 3. Asumsi pun muncul, bahwa LSI Denny JA \"bekerja\" untuk Prabowo Subianto. Sedang SMRC \"bekerja\" untuk Ganjar Pranowo. Nalar publik dibuat pada satu kesimpulan, semua tergantung siapa yang ngontrak memakai jasanya. Tidak hanya 2 lembaga survei itu saja, tapi hampir semua lembaga survei yang ada, menempatkan peringkat 1 dan 2 seperti tidak boleh berubah, yang khusus untuk Prabowo dan Ganjar. Tergantung lembaga survei itu bekerja untuk siapa. Sedang untuk peringkat 3, sepertinya semua kompak menetapkan, hanya diduduki Anies Baswedan. Sadisnya lagi, bahkan setelah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, LSI Denny JA bahkan setelah pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) berpasangan, bukannya elektabilitas Anies naik, tapi rilis surveinya menyebut malah turun. Hasil rilis survei yang mencabik logika kewarasan. Opini pun coba digiring, bahwa yang bertarung dalam Pilpres nantinya hanya 2 pasang saja, Prabowo versus Ganjar. Atau setidaknya jika 3 pasangan, maka yang muncul pada putaran kedua, hanya Ganjar dan Prabowo. Sedang pasangan Anis-Muhaimin tersingkir. Adalah Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), yang akhir-akhir ini memang laris ditanggap. Karenanya, ia seakan boleh ngomong dengan analisa semaunya. Prediksinya, Koalisi AMIN akan bubar di tengah jalan, seperti layaknya tukang ramal yang tak berbasis fakta dan data. \"Kalau dua poros, Ganjar dan Prabowo, AMIN itu enggak mungkin. Kalau Ganjar head to head dengan Prabowo, AMIN bubar jalan,\" simpulan sekenanya. Sandaran analisanya pun absurd, bahwa Muhaimin adalah politikus yang susah dipegang komitmennya. Tambahnya, kejadian PKB gabung dengan NasDem termasuk peristiwa mengagetkan. Aneh juga peristiwa aliansi dalam dunia politik itu hal biasa yang dimungkinkan. Mengapa sampai buatnya terkaget. Lebay. Analisa ngasal itu disanggah politikus senior PKS, Tifatul Sembiring. Sanggahan cukup dengan seloroh, \"Analisa itu mesti didasari fakta dan data, lalu korelasinya bagaimana. Kalau cuma dugaan, kiralogi, itu analisa nomor togel, bro.\" Hasil lembaga survei yang menempatkan Anies, baik sebelum berpasangan dengan Muhaimin, maupun setelah berpasangan, tetap saja dibuat ada di peringkat 3, itu menjadi aneh jika lalu AMIN mesti ditakuti rezim, yang memang tak menghendaki kemunculannya dengan diganjal-ganjal tak semestinya. Tidak cukup dihadirkan lembaga survei berbayar, yang hasil surveinya tak sebanding lurus dengan realitas massa yang berharap pada perubahan, yang ditunjukan oleh sambutan rakyat yang menyemut jika Anies-Muhaimin hadir silaturahim ke daerah. Tidak cukup di situ, tapi perlu pula ditarik diperhadapkan dengan lembaga hukum, meski tak ada celah bisa menjerat keduanya, Anies-Muhaimin. Maka, partai pengusung, khususnya NasDem, jadi sasaran diobrak-abrik sekenanya. Dua menterinya dari 3 menteri yang dipunya jadi target tersangka dalam kasus korupsi. Sepertinya NasDem akan terus \"dihajar\", berharap mau melepaskan Anies dari pencapresan. Mengubah hari dan tanggal pendaftaran resmi Capres-Cawapres di KPU, Kamis (19 Oktober), rasanya mustahil. Meski tak ada yang mustahil dalam politik. Semua dimungkinkan bisa terjadi, meski hitungan-hitungan tak ada celah untuk penggagalan pendaftaran ke KPU. Tapi apa yang tak bisa dibuat saat kekuasaan politik digdaya mampu menginjak-injak asas demokrasi.**
Sandra Menyandra Kasus Hukum Pejabat Menunjukkan bahwa Hari-hari Ini Transaksi Politik akan Dipakai Melalui Jalur Hukum
Jakarta, FNN – Akhir-akhir ini banyak kasus hukum menarik berkaitan dengan para pejabat tinggi negara kita, di antaranya kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu dilaporkan hilang kontak saat kunjungan ke nluar negeri. Namun, seorang pejabat Partai Nasdem mengatakan bahwa SYL belum pulang karena sedang berobat dan akan pulang pada tanggal 5 Oktober besok. Rumah dan kantor SYL sudah digeledah. Dari hasil penggeledahan ditemukan uang miliaran rupiah dan senjata api. Sementara itu, kemarin Jaksa Agung juga sudah menggeledah Kementerian Perdagangan. Tetapi, yang menarik katanya itu untuk kasus tahun 2015 sampai 2023. Kalau 2023, berarti Zulkifli Hasan termasuk di antaranya, karena dia menjadi menteri tahun 2022. Tetapi, kelihatannya Zulkifli Hasan tidak bakal menjadi target karena dia masih menjadi timnya Jokowi. Kabarnya yang diincar adalah Thomas Lembong yang pernah menjadi menteri pada 2015 sampai 2016 dan sekarang menjadi timnya Anies. Itulah spekulasi yang muncul di banyak media sosial dan di perbincangan-perbincangan terbatas. Kalau Anies dan Cak Imin tampaknya agak susah untuk ditarget karena Mahfud katanya sudah nguping KPK bahwa tidak akan sampai ke Cak Imin. Ini menarik karena Mahfud bilang tidak boleh mencampuri urusan KPK, tapi dia sendiri nguping. “Komentar saya, tumben Cak Imin diselamatkan. Kan biasanya ini dua sosok, Cak Imin dan Mahfud, tetap di belakangnya ada persaingan yang terlihat kadang kala, tertutup kadang kala. Tetapi, kalau Mahfud ngomong begitu, artinya dia ikut campur dong dalam soal penegakan hukum. Artinya, dia nguping. Artinya, dia tahu desain apa yang mau dipasangkan pada desain yang akan menjaring Cak Imin. Kan dia tahu artinya. Karena itu, dia menghindar dari berkomentar, kendati komentarnya itu menunjukkan dia memang ada di dalam pengetahuan,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (4/10/23), mengomentari pernyataan Mahfud MD soal kasus hukum Cak Imin. Jadi, lanjut Rocky, kita menduga keras bahwa Mahfud sebetulnya ikut menguping atau bahkan melihat dengan mata yang separuh tertutup, apa sebetulnya sprindik-sprindik yang sudah disiapkan. Semua itu menunjukkan bahwa hari-hari ini transaksi politik akan dipakai melalui jalur hukum. Jadi, ajaib misalnya jalur hukum yang mestinya tidak diasuh dengan kepentingan politik, sekarang urusannya menjadi urusan politik, dalam upaya untuk jegal-menjegal. Rocky juga mengatakan bahwa kita melihat satu keadaan baru, ada kluster yang memanfaatkan Kejaksaan, ada kluster yang memanfaatkan KPK, ada kluster yang memanfaatkan tokoh-tokoh tertentu, untuk memberitahu bahwa seseorang bakal ditangkap, dijamin akan diprosesi, atau bahkan akan lolos. Akibatnya, pengetahuan publik akhirnya disirnakan dari hal-hal yang lebih konkret, yaitu harga BBM, harga bahan pangan, harga kereta cepat, dan lain-lain. “Potensi ini yang akan membuat kita enggak punya arah, apa yang kita mau capai dari peristiwa-peristiwa politik atau sandra menyandra ini, tergantung pada kemampuan Presiden Jokowi, bertahan nggak dia,” ujar Rocky dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Kadang kala, kata Rocky, kita lihat mungkin bukan Presiden Jokowi yang kirim sinyal sprindiknya karena Jokowi bingung sendiri mau ngapain dia. Sementara dia sibuk mengatur strategi buat dirinya sendiri supaya dia selamat di 2024 nanti. “Jadi, Jokowi menonton orkestrasi sprindik ini, tangkap menangkap ini, di dalam upaya dia untuk menyelamatkan diri dia juga tuh. Padahal, suatu waktu bisa dia kena sprindik oleh presiden baru,” ujar Rocky.(ida)
Mantan Wakil Rektor Unila Heryandi Meninggal Dunia di Lapas Rajabasa
Bandarlampung, FNN - Terpidana kasus suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2022 Universitas Lampung (Unila) Heryandi meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Kota Bandarlampung, Lampung, Rabu.\"Ya, tadi pagi, mantan wakil rektor 1 Unila tersebut meninggal dunia,\" kata penasehat hukum Heryandi, Sopian Sitepu, di Kota Bandarlampung, Lampung, Rabu.Heryandi diketahui meninggal dunia sekitar pukul 08.00 hingga 09.00 WIB usai berolahraga bersama-sama kawannya satu tahanan.\"Setelah main pingpong meninggalnya, sekitar pukul 08.00 atau pukul 09.00 WIB,\" tambah Sopian.Berdasarkan informasi yang didapatkan, lanjut Sopian, saat awal bermain tenis meja Heryandi dalam keadaan sehat. Namun, setelah tiga set bermain tenis meja, yang bersangkutan merasa tidak kuat.\"Kemudian, Heryandi saat itu sempat meminum obat, tetapi saat itu pun langsung meninggal dunia. Jenazahnya saat ini ada Rumah Sakit Bhayangkara,\" jelas Sopian.Sementara itu, Wakil Rektor 4 Unila Ayi Ahadiat membenarkan informasi meninggalnya dosen hukum internasional di Fakultas Hukum Unila tersebut.\"Ya, benar, Pak Heryandi meninggal dunia. Kabarnya (jenazah) disemayamkan di rumah duka,\" kata Ayi.Heryandi divonis hukuman penjara selama empat tahun enam bulan dalam perkara suap PMB Tahun 2022 di Unila.(ida/ANTARA)
Pemerintah Belum Mengetahui Keberadaan Syahrul Yasin Limpo
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah saat ini belum mengetahui keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak usai kunjungan kerjanya ke Eropa.\"Soal dia (Syahrul Yasin Limpo) ada di mana sekarang, kami (Pemerintah) tidak tahu juga,\" kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.Mahfud mengatakan Pemerintah memang pernah menyatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sesuai kapasitas yang dimiliki.Namun, lanjutnya, soal menghilangnya Syahrul Yasin Limpo, Pemerintah juga belum mengetahui keberadaan yang bersangkutan.\"Maksud saya, kalau kesulitan, misalnya pengusutan barang-barang yang dirampas, diduga dimusnahkan, senjata api, dan sebagainya, ya, kami fasilitasi untuk segera diselesaikan. Kami bantu. Itu kewajiban Pemerintah. Tetapi, soal dia ada di mana sekarang, kami tidak tahu juga,\" jelasnya.Mahfud meyakini KPK memiliki cara atau langkah yang harus ditempuh untuk menemukan Syahrul Yasin Limpo. Mahfud menilai seorang sekelas menteri tidak mudah untuk menghilang dari publik.\"Kalau menghilang, dalam arti menghindari aparat atau lari, saya kira tidak mudah,\" imbuhnya.Meskipun demikian, Mahfud menekankan ketidakjelasan posisi Syahrul Yasin Limpo saat ini belum dapat diduga untuk menghindari proses hukum, karena belum ada penetapan daftar pencarian orang (DPO) dari aparat berwenang.\"Belum, belum, belum menduga; karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dikatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita tunggu informasinya,\" kata Mahfud.Soal penetapan tersangka dugaan kasus korupsi di Kementan, Mahfud mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa KPK telah menetapkan dua tersangka.\"Ya, saya sudah dapat informasinya. Malah kalau eksposenya itu sudah lama tahu tersangkanya,\" kata Mahfud.Dia pun mempersilakan awak media untuk menanyakan langsung kepada KPK siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menunggu kedatangan Syahrul Yasin Limpo kembali ke Tanah Air setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa.\"Ya, ditunggulah, beliau kan ke luar (negeri), belum sampai ke Indonesia,\" kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Inacraft di Jakarta, Rabu.Jokowi pun justru menanyakan kabar bahwa Syahrul Yasin Limpo, yang diduga terjerat kasus dugaan korupsi di Kementan, hilang kontak.\"Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak aja, bisa. Ada yang punya nomor teleponnya nggak? Coba dikontak,\" kata Jokowi.Informasi Syahrul Yasin Limpo hilang kontak usai kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol tersebut diungkapkan pertama kali oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).Menurut Harvick, pihaknya di Kementan tidak bisa menghubungi Syahrul sejak yang bersangkutan dijadwalkan pulang dari kunjungan kerjanya di Italia dan Spanyol.\"Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10), harusnya (Syahrul Yasin Limpo) sudah kembali (ke Indonesia). Baru dua, tiga hari (tidak bisa berkomunikasi dengan SYL),\" kata Harvick usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.(ida/ANTARA)
Minggu Lalu JK Bertemu Dengan SBY Membahas Masa Depan Bangsa
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa dia bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minggu lalu dan membahas mengenai masa depan bangsa.“Saya juga bertemu minggu lalu dengan Pak SBY, kami bicara tentang masa depan bangsa,” ujar JK di kediamannya, Jakarta, Rabu, saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas pertemuan Presiden Joko Widodo dan SBY.Ia mengatakan, walaupun sudah tidak aktif berkecimpung dalam perpolitikan nasional, dia dan SBY tetap menaruh perhatian kepada kondisi bangsa. JK yang pernah menjadi wakil presiden pada kabinet pertama SBY (2004-2009) menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka membicarakan bagaimana sebaiknya perkembangan Indonesia di masa depan berdasarkan pengalaman mereka sebagai politisi senior.Namun, JK tidak menuturkan di mana pertemuan tersebut berlangsung.JK tiba di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, pukul 11.12 menggunakan mobil sedan berwarna hitam dan dikabarkan akan bertemu dengan Puan Maharani di kediamannya hari ini pukul 12.00. Namun, hingga pukul 12.30, Puan belum terlihat hadir di lokasi.JK mengakui belum mengetahui rencana pertemuan ini walau dia mengatakan, komunikasinya dengan ketua DPR itu terus terjaga karena mereka sering bertemu di berbagai acara. “Puan itu kan (seperti) anak saya,” ucapnya.Ia juga mengatakan membuka diri untuk bertemu dengan Puan kapanpun, termasuk juga dengan tokoh-tokoh politik nasional lainnya. “Siapa saja saya ketemu, dengan Bu Mega, Bu Puan, Pak Prabowo, Anies, semuanya saya bertemu,” ucap JK.Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan SBY di Istana Bogor pada Senin petang (2/10). Jokowi mengatakan pada Rabu bahwa pertemuan itu bentuk silahturahmi antara keduanya dan dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang mengenai tahun politik 2024.hmi antara keduanya dan dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang mengenai tahun politik 2024.(ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan KTT AIS Forum 2023, Polri Menggelar Operasi Tribrata Agung
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS) 2023 di Bali dengan menggelar Operasi Tribrata Agung.“Dalam operasi ini Polri menurunkan 4.038 personel terdiri atas 1.863 personel dari Mabes Polri dan 2.220 personel dari Polda Bali,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Ramadhan yang juga Kepala Satgas Humas Operasi Tribrata Agung menjelaskan, KTT AIS Forum 2023 berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 10 sampai 11 Oktober. Sedangkan Operasi Tribrata Agung dilaksanakan selama enam hari, dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober.Area Operasi berlangsung di seluruh wilayah hukum Polda Baru, terutama di lokasi kegiatan KTT AIS Forum 2023 berlangsung.“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum, siber, interpol dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan KT AIS,” ujarnya.Jenderal polisi bintang satu itu memaparkan, selama KTT AIS Forum 2023, Polri melakukan pengamanan mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II pada ring 3 dan 4 (kawasan), yang menjadi objek kegiatan dan penginapan hotel para kepala negara peserta KTT AIS 2023.\"Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023,\" ujarnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam situasi kontinjensi (kedaruratan) peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II serta dibantu Polri bila diminta.\"Dalam keadaan kontinjensi (kedaruratan) upaya penyelamatan para menteri delegasi menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III,\" katanya.Ramadhan menambahkan, Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP.Dalam pengamanan itu, lanjut dia, Polri menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS Forum 2023 yang memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, aplikasi eksternal dari instansi terkait, yang dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.Indonesia didaulat menjadi tuan rumah KTT AIS 2023 yang mengusung tema \"Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Futur\".Adapun agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting yaitu, pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.Sebelumnya diberitakan, KTT AIS Forum 2023 diharapkan dihadiri perwakilan dari 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 perwakilan setingkat kepala negara/pemerintahan dan 30 sampai 47 perwakilan setingkat menteri.Forum Negara Pulau dan Kepulauan itu juga akan diikuti oleh sembilan pimpinan organisasi internasional di antaranya dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas Karibia (CARICOM), Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN).Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA).Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 tidak hanya sekedar pertemuan namun menekankan solusi konkrit terkait empat masalah yakni mitigasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim.(ida/ANTARA)
Kaesang Segera Menjadikan DPP PSI Tempat Nongkrong Anak Muda
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan menjadikan Gedung DPP PSI sebagai tempat nongkrong anak-anak muda.\"Rencana kami, kantor DPP PSI jadi wadah berkumpulnya anak muda. Nanti ada tempat main, untuk olahraga, tempat makan juga,\" kata Kaesang di Jakarta, Rabu.Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut strategi tersebut dilakukan untuk menarik perhatian generasi muda agar terlibat secara aktif di dunia politik.Tidak hanya anggota PSI, menurut Kaesang, semua anak muda yang non-anggota pun bisa datang berkunjung dan bersantai sambil belajar politik.\"Nanti, biar mereka merasakan atmosfer partai politik itu seperti apa. Biar tahu aja, nggak apa-apa; sebagai tempat belajar,\" tambahnya.Selain itu, terkait elektabilitas PSI yang masih rendah, Kaesang bersama jajaran pengurus partai telah mempunyai strategi untuk mendongkrak tingkat keterpilihan menjelang Pemilu Serentak 2024.Salah satu caranya ialah dengan berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia dan memperkenalkan PSI kepada masyarakat.\"Yang pasti, saya dengan bro sekjen kami akan selalu muter ke Indonesia untuk memperkenalkan apa itu PSI, apa itu ideologi kami, supaya mereka lebih mengenal PSI,\" ungkapnya.Sejak ditunjuk sebagai ketua umum PSI, Kaesang telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta dan Bali. PSI juga telah mengenalkan diri kepada komunitas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) dan komunitas Fotografer Bersatu.Pada akhir pekan, Kaesang dijadwalkan berkunjung ke sejumlah wilayah di Bandung, Jawa Barat.\"Untuk lokasi persisnya, nanti akan segera kami umumkan, tapi hari kunjungannya kalau nggak ada perubahan, ya, Minggu ini,\" ujar Kaesang.Hingga kini, PSI mencatat sudah ada 13.267 orang telah bergabung sejak Kaesang ditunjuk sebagai ketua umum. Kaesang pun mengajak masyarakat bergabung dengan PSI jika ingin berpolitik secara gembira dan move on dari cara lama, seperti mencela dan merendahkan orang lain.(ida/ANTARA)
Solusi Kemelut Rempang: Sustainable Investment Strategy yang Bermartabat
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora AS & Pegiat Investasi Di satu sisi kita mengapresiasi Menteri Bahlil sudah all out menjelaskan masalah Rempang pada rapat dengan komisi VI DPR RI, walau sempat dihajar anggota DPR dengan kritikan bertubi-tubi. Salut Menteri Bahlil dapat bersilat lidah membela diri. Namun sayang penjelasannya terkesan belum komprehensif karena tidak menyentuh tentang 3 perusahaan nasional milik \"peng-peng dan perusahaan nasional raksasa oligarki\" yang konon ada deal pembelian energi dari perusahaan Singapura. Pemaparan Menteri Bahlil terkesan sebagai pesuruh atau pembantu investor yang seenak udel menentukan date line pengosongan lahan Rempang pada tanggal 28 September 2023. Sementara APL masih diurus. Ini jelas tidak ada kesetaraan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dan investor Xinyi sebagai pengusaha yang seharusnya tahu diri menghargai kedaulatan tuan rumah. Investor malah mendikte kita. Kesetaraan sebagai mitra tidak tercermin dalam konteks akuisisi lahan Rempang. Lebih konyol lagi Ombudsman menemukan fakta HPL dan studi Amdal yang belum ada. Ini menunjukkan manuver blunder Kementerian Investasi yang tidak profesional karena alpa menerapkan prinsip tata kelola yang amat mendasar, yaitu Good Public Governance dan Culture Awareness. Konflik Rempang telah mengusik orang-orang Melayu. Mungkin kita lupa bahwa Melayu-Melayu ini ada di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Kini mereka merasa ikut terusik sebagai etnis Melayu. Sementara perusahaan-perusahaan raksasa nasional milik \"peng peng bekingan oligarki\" dan Xinyi Glass Company yang terlibat masih ngotot memberdayakan berhala mereka, yaitu kekuasaan dan uang. Sialnya kali ini ketemu batunya. Mereka meng-ignore Corporate Governance yang sebenarnya mereka paham betul seperti dikumandangkan di lembaga-lembaga pemerintah. Arogansi mereka membuat pelanggaran prinsip-prinsip Good Corporate Governance bak business as usual karena mereka yakin dengan berhala mereka dapat menyelesaikan masalah Rempang. Mereka tidak merasa melakukan pelanggaran HAM berat universal walau penggusuran ala Rempang ini sudah masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Sehingga kata orang Amerika:\" Shits hit the fan!\" Perencanaan kesusu menjadi \"Tidak berkah\", kata orang Islam. Upaya hilirisasi yang Presiden Jokowi canangkan ternyata belum sepenuhnya dipahami Bahlil dan Xinyi Glass Co. Mereka gagal mengkomunikasikan dengan jelas apa manfaat hilirisasi pasir kuarsa membangun pabrik kaca bagi rakyat Rempang selain hanya janji dikasih rumah dan uang. Kepercayaan terhadap investor Cina memang rendah, mengingat proyek-proyek tambang nikel mereka di Morowali yang dikeluhkan masyarakat merusak lingkungan dan tidak ada transfer teknologi. Google mengungkap fakta bahwa tanah pabrikan Xinyi Glass Co di Tiongkok yang di bangga-banggakan Menteri Bahlil Lahabalia itu hanya seluas 64 hektar, termasuk bangunan pabrik dan kantornya yang 9 hektar. Data keuangan perusahaan Xinyi juga menunjukkan hanya punya cash di bank sebesar $40 juta walau punya total aset ratusan juta dollar di pembukuan tahun 2021, kalau tidak salah. Fakta ini mengundang pertanyaan masyarakat awam ke Bahlil yang selama ini membanggakan investasi Xinyi sebesar $11.5 milyar. Apa benar investasi ini jauh melebihi investasi TESLA, mobil listrik, tambah Space Xnya dan perusahaan Solarnya di AS? Luar biasa kejanggalan ini. Too good to believe! Pemilik Xinyi itu Mr.Lee Yin Yee, punya kekayaan USD 2.1 milyar menurut Forbes. Apakah investasi USD 11.5 miliar itu masuk akal walau di situ ada berbagai pabrik lainnya selain Xinyi? Mengapa pula XINYI Glass Co memerlukan rubuan hektar lahan, konon sampai 2500an? Rumors bocoran intel konon katanya ada rencana terselubung lain. Masyarakat umumnya mendukung investasi dari negeri manapun. Tapi masyarakat Rempang sudah sepakat menjaga marwah mereka tidak mau direlokasi, titik. Mengapa Menteri Bahlil kurang arif dan menggampangkan penanganan Rempang dengan dalih miskomunikasi? Penanganan super kilat kesusu dengan dalih proyek PSN adalah kecerobohan konyol. Lahan yang wajar dikuasaipun seharusnya cukup 100 sampai dua ratus hektar saja sudah cukup bukan?Sebagai informasi perbandingan, perusahaan mobil listrik terbesar di dunia Tesla di Freemont, California hanya menduduki lahan seluas 51 hektar, menurut sumber Google. Bahlil terkecoh dengan pabrik glass sebesar Xinyi. Bahlil belum tahu kalau ada pabrik kaca raksasa dari Perancis, Saint Gobain dan di AS, Pittsburgh Plate Glass yang beraset $40 milyaran ke atas, puluhan kali lebih besar dari Xinyi yang tidak termasuk dalam pabrik kaca raksasa. Bahlil tidak tabayun!.Kiblatnya hanya ke Cina. Mungkin wawasan beliau belum mendunia atau tidak sempat mengGoogle siapa-siapa the 10 largest glass companies in the world! Yang jelas Xinyi tidak masuk 10 besar, bukan raksasa the big boy seperti yang dipersepsikan Bahlil selama ini. Sebagai usulan solusi kemelut Rempang, adalah konsolidasikan semua stake holders termasuk tokoh-tokoh Melayu secara transparant, dan tentunya tokoh-tokoh peng peng dan oligarki yang belum sempat nongol selama ini tapi terlibat! Ini usulan normatif yang tentu perlu teknis rinciannya dimusyawarahkan oleh para stake holders. Harusnya terbuka karena ini PSN, rakyat harus tahu. Tidak mudah memang karena dari awal pendekatan sudah terkesan arogan nan berkuasa. Lesson learned yang mahal bagi Kementerian Investasi, yang denial berdalih \"miskomunikasi\" bahwa mereka tidak sadar telah mengusik marwah harga diri masyarakat Melayu Rempang, cucu cicitnya pengawal Kerajaan Melayu Lingga. (*)
POPULER
