ALL CATEGORY
KPP, dan Strategi Baru Menuju Pilpres 2024: Antara Kecewa-Marah, dan Harapan
Oleh Ady Amar - Kolumnis SEMALAM sempat melihat curhatan hati seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6, di sebuah televisi swasta. SBY terlihat begitu emosional. Suaranya kerap ditekan sekuatnya, menimbulkan suara lirih rengekan terlontar mendayu. Ini semacam ciri khas SBY, seperti yang sudah-sudah di masa lalu, jika hal yang \"menyerangnya\" ia mengklarifikasi dengan bahasa penuh iba. SBY tampak kesal dengan dinamika politik yang terjadi, yang disebutnya dengan \"melebihi kepatutan (yang dibolehkan) moral politik\". Itu setelah sang putra tercinta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat terhempas dari skenario awal yang digadang sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Anies Baswedan, yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Tiba-tiba seperti sapuan kilat menyambar, membuat AHY terhempas dimentahkan oleh strategi yang lebih dipilih dengan menduetkan Anies dan Muhaimain Iskandar--akrab dipanggil Cak Imin--Ketua Umum PKB. Strategi baru yang dipilih, itu mengindikasikan ada yang kurang yang perlu ditutup. Karenanya, strategi baru perlu dimainkan, dan itu ceruk suara dari kaum nahdliyyin, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Strategi itu perlu dimainkan, dan itu hal biasa dan wajar. Jika ada yang kurang, maka perlu ditambal dengan hal yang memungkinkan agar kekurangan itu tertutupi. Sebuah ikhtiar yang seharusnya dilakukan. Hanya saja ada yang pakewuh dan memilih tidak melakukannya, meski analisa menafsir kekalahan ada di depan mata. Anies, dan itu juga NasDem, dan kemudian diikuti PKS salah satu partai koalisi, memilih mengambil strategi baru itu. Sebuah ikhtiar menuju kemenangan. Sedang Partai Demokrat memilih jalan lain, dan itu meninggalkan koalisi yang telah dideklarasikan dengan penandatanganan \"nota kesepahaman\" memilih Anies Baswedan selaku capres, dan menyerahkan cawapresnya pada Anies untuk memilihnya. Artinya, Anies boleh memilih siapa cawapres yang dikehendakinya. Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan segera. Tarik-ulur muncul antara yang menghendaki cawapres segera diumumkan (Demokrat), dan yang menganggap cawapres diumumkan menunggu momen yang pas (NasDem). Sedang PKS berada dalam suasana lebih menjaga harmonisasi tarik ulur antara dua partai koalisi lainnya (Demokrat dan NasDem). Sikap bijak diperagakan PKS. Cakep. Dan, malam hari tanggal 31 Agustus, berita Cak Imin disandingkan sebagai cawapres membersamai Anies menyebar. Dinamika muncul dengan begitu cepatnya, itu di luar nalar yang bisa dipercaya. Tapi dalam politik apa yang tidak mungkin, itu bisa dimungkinkan. Tanpa ba bi bu, Anies dipanggil Surya Paloh di NasDem Tower, malam 30 Agustus, lalu nama Cak Imin disodorkan sebagai cawapresnya. Anies terhenyak kaget, dan mengatakan akan membicarakan terlebih dulu dengan kawan koalisi lainnya. Diutuslah Sudirman Said menemui Tim 8, disampaikan putusan sudah diambil, Cak Imin yang dipilih mendampingi Anies. Tidak bisa digambarkan suasana tegang yang ditimbulkan, terutama yang dirasakan Demokrat. Lalu, Demokrat coba menelepon Anies menanyakan kabar yang bak kilat menyambar itu. Anies menjawab, hal itu benar. Artinya, benar Cak Imin dipilih jadi Bacawapres. Suasana psikologi batin Demokrat tak bisa dilukiskan. Sikap emosional dengan berbagai pernak-pernik dimunculkan, menurunkan seluruh baliho Demokrat yang menampilkan gambar Anies dan AHY--bahkan ada wajah Anies yang sedang ditutup dengan cat, ada yang merobek-robeknya dan membuangnya ke tong sampah, ada pula \"fatwa\" dari politisi Demokrat Sumatera Utara yang mengatakan halal darah pengkhianat--sampai memilih keluar dari KPP, yang disertai melabeli Anies sebagai \"pengkhianat\", \"musang berbulu domba\" dan seterusnya. Tidak tahu persis Demokrat akan berlabuh di koalisi yang dikomandani Prabowo, atau memilih bergabung dengan PDIP. Bagaimanapun juga PDIP dalam Rakernas III, Jakarta, 2023, memasukkan AHY sebagai salah satu kandidat bacawapres menyertai Ganjar Pranowo. Mungkin Demokrat bisa lakukan penjajakan dulu pada PDIP, apakah masih terbuka tawaran pada AHY itu. Tapi semua tahu, tawaran PDIP itu lebih bersifat menggoda soliditas KPP. Atau mungkin pilihan berlabuh pada Koalisi Indonesia Maju yang dimotori Prabowo, bersama Gerindra, PAN, dan Golkar. Atau bisa saja jika Demokrat memotori membuat koalisi baru, dan itu bersama PPP. Jika cuma PPP yang dirangkul, maka suara untuk membuat koalisi belum tercukupi. Membujuk PKS bisa jadi yang akan dilakukan, tapi PKS sudah mengumumkan akan tetap membersamai Anies Baswedan. Meski demikian, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin bisa berubah, jika tawaran menggiurkan, dan tentu kesempatan memenangkan kontestasi Pilpres dimungkinkan. Sebagaimana yang dilakukan Anies, dan NasDem juga PKS, memilih jalan cepat mengikhtiarkan Anies tidak sekadar mengikuti kontestasi Pilpres, tapi yang lebih utama adalah memenangkan kontestasi itu. Maka, menutup kekurangan Anies harus diupayakan. Cak Imin (PKB) lalu jadi pilihan. Tidak ada yang salah yang dilakukan Anies, meski cara yang dilakukan dengan tidak perlu mendialogkan terlebih dahulu dengan Demokrat, dan PKS. Pertanyaan susulan, jika itu mau diberikan, apakah jika itu didialogkan terlebih dulu akan diterima anggota koalisi. Belum tentu, khususnya akan ditolak oleh Demokrat. Maka, Surya Paloh perlu melakukan langkah cepat dan meminta Anies menyetujui apa yang disorongkannya. Apakah Anies \"tertekan\" dengan apa yang disorongkan Paloh, sepertinya tidak, meski Anies cukup terkaget. Dalam politik adalah hal biasa jika mesti melakukan langkah di luar etika umum, maka mengesampingkan budaya sungkan atau pakewuh jadi kelaziman yang dimungkinkan. Maka, mengambil keputusan cepat di saat yang tepat jadi prioritas dikedepankan. Itu tampak dari apa yang terjadi di KPP. Muncul satu pihak (Demokrat) merasa ditinggal, lalu mengumpat di ruang publik memilih keluar dari koalisi. Apa yang dilakukan Anies, dan itu Surya Paloh, sebenarnya bukan hal baru yang pernah terjadi, itu jika mau melihat lebih ke belakang di mana saat SBY melakukan manuver meninggalkan kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Memilih berhadap-hadapan dengan Megawati dalam Pemilu 2004, itu juga menyakitkan Megawati. Peran \"dizalimi\" Megawati, dan memilih meninggalkan kabinet mengantarkan SBY sebagai presiden RI ke-6. Megawati menganggap apa yang dilakukan SBY, itu membesar-besarkan persoalan agar mendapat simpati publik, dan memang berhasil. SBY tentu tidak merasa bersalah melakukan hal yang dianggap kubu Megawati sebagai playing victim. SBY pastinya punya argumen sendiri, bahwa apa yang dilakukannya itu sah-sah saja. Dan langkahnya itu langkah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jika tidak, maka kesempatan menjadi presiden tak akan pernah diraihnya. Bagi politisi yang berpandangan, bahwa kesempatan tidak datang dua kali, itu menemui kebenaran, jika mau menengok langkah yang dipilih SBY. Karenanya, kemarahan SBY meskipun dibungkus dengan intonasi terjaga dan dengan menekan suara sedemikian rupa, agar yang keluar dari mulutnya tidak meledak-ledak, tapi tetap menyuratkan nada kecewa bercampur marah merasa ditelikung. Katanya, \"Kita bersyukur diselamatkan Tuhan, tak mendukung orang yang tak jujur.\" Anies tentunya yang dianggapnya tak jujur, dan itu sah-sah saja. Seperti sah-sah juga jika Megawati begitu marah pada SBY, karena juga merasa ditelikung. Sakitnya SBY saat ini pernah dialami Megawati saat yang lalu. Ikhtiar Anies, dan itu NasDem dan PKS, siang ini jika sesuai rencana akan diikat oleh anggota baru koalisi, yaitu bergabungnya PKB. Dan, Surabaya dipilih jadi tempat perhelatan Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimain Iskandar sebagai Bacapres-Bacawapres, yang diusung KPP. Berharap tidak lagi ada onak dan duri yang dihadapi Anies-Imin sampai didaftarkan resmi di KPU. Jika muncul analisa pesimistis tak mengenakkan tentang kelanjutan nasib pasangan Anies-Imin, itu sah-sah saja. Karena tidak ada yang bisa menjamin daulat rakyat saat politik berada di ketiak kekuasaan.**
Figur Anies Baswedan Diyakini Bisa Merebut Hati Nahdliyin
Padang, FNN - Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof. Asrinaldi menyakini figur Anies Baswedan bisa merebut hati warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin setelah menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.\"Ketika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ditegaskan sebagai calon wakil presiden, saya yakin pemilih-pemilih PKB akan memilih Anies pula,\" kata Prof. Asrinaldi di Padang, Sabtu.Dengan kata lain, ujar Asrinaldi, Nahdliyin yang sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto bisa saja menyeberang atau berpindah ke Anies Baswedan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Saat Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, diyakini telah meningkatkan elektabilitas Prabowo.Namun, sejak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berdiri hingga berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto.Menurut Asrinaldi, ketika ada tawaran atau pembicaraan politik mengenai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan, PKB langsung merespons dengan baik.Dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan diyakini tidak lepas dari kekuatan atau basis NU maupun PKB yang selama ini dikenal solid.\"Bisa jadi Surya Paloh memahami bahwa suara Prabowo yang naik itu berkat kaum Nahdliyin atau pemilih tradisional PKB,\" kata dia.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.Syaratnya ialah harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI, atau pasangan calon bisa diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PKS Menggelar Konferensi Pers di Jakarta Menyikapi Dinamika Politik
Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konferensi pers untuk menyikapi dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan partainya dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Sabtu sore. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memimpin langsung konferensi pers untuk menyampaikan arah dukungan PKS.\"Konferensi pers DPP PKS terkait situasi terkini koalisi Pilpres 2024 pada Sabtu, 2 September 2023, pukul 15.30 WIB, bertempat di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan,\" kata Mabruri di Jakarta, Sabtu.Konferensi pers tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Kota Surabaya, Jawa Timur.Saat disinggung soal kehadiran PKS pada Deklarasi Anies-Cak Imin di Kota Surabaya itu, Mabruri mengatakan Syaikhu yang akan menjelaskan pada konferensi pers.\"Nanti ditanyakan saja ke presiden (PKS) di konferensi pers,\" tambahnya.PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.Sementara itu, Deklarasi Anies-Cak Imin dimulai pukul 14.00 WIB di Hotel Yamato atau Hotel Majapahit di Kota Surabaya.Berdasarkan pantauan ANTARA di Kota Surabaya, sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapres 2024\" yang dilengkapi dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Situasi di lokasi deklarasi semakin dipadati oleh jajaran pengurus PKB dan Partai NasDem yang kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Beberapa tokoh partai juga tampak hadir di lokasi, di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Kader PKB Arzetti Bilbina, dan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie.(sof/ANTARA)
Gus Choi Berharap "AMIN" Bisa Secepatnya Melekat di Hati Masyarakat
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengharapkan akronim \"AMIN\" (Anies-Muhaimin) bisa secepatnya melekat di hati dan pikiran masyarakat usai deklarasi.\"Namun, soal pilihan hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing,\" kata Gus Choi saat menghadiri deklarasi AMIN di Balai Andika, Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu.Gus Choi optimistis deklarasi ini bakal menjadi awal manis bagi perjalan Anies-Muhaimin mengarungi perhelatan Pemilihan Presiden 2024.\"Selain berikhtiar, memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat seluruh strategi taktik, publikasi dan sosialisasi. Setelah itu, doa dan semua ikhtiar dan tawakal,\" ujarnya.\"Rakyat diberikan gagasan-gagasan yang terbaik, setelah itu kami serahkan kepada rakyat pilih siapa. Pilih AMIN, Anies-Cak Imin atau pilih yang lain, silahkan,\" kata Gus Choi menambahkan.Selain itu, Gus Choi mengatakan, bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat ini sudah berada di Kota Surabaya untuk menghadiri agenda deklarasi AMIN.\"Sudah ada di Shangri-La, sudah kumpul semua di sana. Saya duluan ke sini,\" kata Effendy.Dia menyebut Anies juga sudah siap mengikuti prosesi jalannya acara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya tak memiliki persiapan khusus. \"Tidak ada saya kira biasa-biasa saja,\" ucapnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid menyatakan deklarasi AMIN dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Hengkangnya PKB dari Prabowo Adalah Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menanggapi bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan merupakan bagian dari proses demokrasi.Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai saja. Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kami serahkan kepada rakyat,\" kata Prabowo usai Deklarasi Partai Gelora Indonesia Mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Sabtu.Prabowo pun menyatakan tidak sepakat jika bergabungnya Partai Gelora Indonesia ke KIM sebagai pelipur lara pengganti PKB yang ke luar dari koalisi yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.\"Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Tidak ada pelipur-pelipuran,\" tegas Prabowo.Saat acara deklarasi tersebut, Prabowo juga beberapa kali menyebut istilah \"pengkhianatan\" yang menurutnya tidak ditujukan ke PKB. Prabowo menegaskan dia tidak masalah jika dia dibohongi dan dikhianati.\"Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat,\" katanya.Dia menambahkan pada akhirnya rakyat yang akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.\"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi \'vonis\' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara,\" kata Prabowo.Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia. Saat ini, partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9), mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran berkoalisi bersama Partai NasDem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.Datangnya PKB ke Koalisi Perubahan itu diikuti dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Partai Demokrat tidak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi juga resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
Inilah Tiga Klasemen Pasca Anies Rangkul Imin
Jakarta, FNN - Dirangkulnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres oleh Anies Baswedan menimbulkan banyak spekulasi. Setidaknya ada tiga kelompok yang muncul. Siapa paling baperan? \"Dengan bergulirnya duet Anies-Imin terlepas nantinya jadian atau tidak, ada hal lain yang justru menarik disorot. Pemetaan arah suara solid dan suara potensial Anies jadinya terurai,\" kata Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit kepada FNN, Sabtu (02/09) Hendrajit memilah-milah menjadi tiga kelompok, mana yang pendukung Anies sebagai fans club angin-anginan dan baperan, pendukung Anies yang berbasis agenda terlepas agendanya bisa strategis bisa juga cuma beraroma kepentingan, dan para pendukung yang umumnya Muslim perkotaan yang memandang Anies sebagai figur pemimpin berlatarbelakang Muslim. \"Yang paling keras bereaksi dengan bergulirnya duet Anies-Imin saya lihat yang masuk klasemen Anies fans club. Selain dasar dukungannya adalah personal dan kekaguman pada sosok pribadi Anies, begitu disandingkan dengan pasangan yang dalam pandangannya nggak serasi, langsung saja Il-feel. Maka perilakunya pun jadi temparemental dan emosional. Bahkan meradang,\" tegasnya. Sementara yang masuk klasemen pendukung Anies berbasis agenda, kata Hendrajit, reaksinya lebih abu abu. \"Lantaran dukung Anies karena yakin agenda dan program politik tertentu hanya bisa dititipkan ke Anies, maka masalah siapa cawapresnya jadi urusan nomor dua,\" paparnya. Namun lanjutnya, klasemen kedua ini sikap yang mendasari penilaian siapa cawapres tetap berpedoman pada dua hal: Apakah si cawapres akan bisa sejalan dengan agenda dan program politik Anies atau akan merugikan dan membahayakan. \"Dari situlah mereka bersikap mendukung atau malah keluar dari barisan Anies. Namun berbeda dengan klasemen pertama, klasemen kedua ini hati hati dan penuh perhitungan. Kalaupun nanti bersikap, sekarang terlalu dini membuat putusan,\" tegas Hendrajit. Kemudian untuk klasemen ketiga, kata Hendrajit adalah pendukung Anies yang pada umumnya memandang Anies figur pemimpin muslim, reaksi atas bergulirnya nama Imin disikapi datar datar saja. \"Lapis sosial klasemen ini meski sebagian besar kaum Muslim terdidik kota, pada dasarnya kaum awam dalam politik,\" katanya. \"Mereka ini secara umum menyadari ada yang nggak beres di negeri kita, perlu perubahan dan perbaikan, perlu pemimpin yang berkomitmen dan amanah. Maka ketika prefernsi politik mereka ke Anies maka cukuplah sudah. Selebihnya terserah Anies. Urusan wapres pun jadi hal berkaitan dengan pernak pernik dan umbu rampe,\" pungkasnya. (sws).
Gerindra Yakin Keluarnya PKB Tidak Memengaruhi Suara Prabowo di Bali
Denpasar, FNN - Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya meyakini keluarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak akan mempengaruhi suara capresnya yaitu Prabowo Subianto di Pulau Dewata saat Pemilu 2024 nanti.“Tidak berpengaruh dengan suara (untuk Prabowo) di Bali. Dengan saudara NU dan Muhammadiyah kami baik, tapi kan PKB bukan perwakilan umat Muslim dan umat Muslim di Bali saudara kami, mereka lebih kenal kami mungkin dibandingkan Cak Imin,” kata dia di Denpasar, Sabtu.Politisi yang akrab disapa De Gadjah itu sejak awal menargetkan 50 persen suara pemilih di Bali diberikan kepada Prabowo, dan sampai saat ini targetnya tetap sama.Angka ini dinilai paling rasional, ia tak ingin terlampau jauh menargetkan angka di atas 70 persen lantaran PDI Perjuangan masih mendominasi di Bali, bukan karena bertahan atau tidaknya PKB dalam Koalisi Indonesia Maju.“Dinamika politik pasti akan selalu terjadi, tetapi dalam mendulang suara untuk memenangkan Pak Prabowo itu tidak berpengaruh,” ujarnya.Terkait keluarnya PKB dan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan, Gerindra Bali menghargai keputusan tersebut.Gerindra sendiri bersama PKB, PAN, dan Golkar mulanya bergandengan tangan dalam satu koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, di Bali partai politik ini juga telah menjalani komunikasi selama ini.Yang pasti, kata dia, Gerindra berkomitmen untuk tidak berkhianat karena hal tersebut telah diinstruksikan oleh Prabowo Subianto.“Demokrasi di Indonesia harus kami hargai dan hormati juga. Kalau memang PKB nyamannya sama Anies kami sebagai kader Gerindra di daerah kami hormati dan hargai keputusan mereka. Itulah demokrasi, demokrasi pancasila dan politik kami adalah politik keluarga,” tutur De Gadjah.Saat ini DPD Gerindra Bali hendak berfokus dalam memenangkan Prabowo, dengan suasana riang gembira, sopan santun, beretika, dan tidak menghina calon lain, kata dia.“Tetap menghormati dan menghargai, karena semua partai politik kawan kita. Selesai 2024 Pak Prabowo terpilih jadi presiden, kami akan rangkul semua partai politik. Di Bali rangkul semua partai politik membangun Bali, Bali lebih baik dan bagus semakin maju,” ujar De Gadjah.(ida/ANTARA)
Deklarasi Anies-Muhaimin Digelar di Hotel Bersejarah Surabaya
Surabaya, FNN - Deklarasi bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digelar salah satu hotel bersejarah yakni Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid mengatakan, deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies dan Muhaimin dijadwalkan digelar pada pukul 14.00 WIB.\"Semua sudah disusun rapi dari sisi penataan tempat,\" kata Jazilul di lokasi deklarasi.Jazilul menyebut Anies Baswedan sudah berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Sedangkan, Muhaimin Iskandar terlebih dahulu meminta restu ibundanya yang berkediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.\"Pak Anies mendarat pukul 11.00 WIB. Pak Muhaimin sungkem sama ibunda di Jombang dan akan berangkat menuju lokasi deklarasi,\" ujarnyaDia menyatakan acara tersebut nantinya berjalan secara sederhana, namun syarat akan makna. Terlebih lokasi deklarasi juga digelar di hotel yang memiliki sejarah, yakni peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda oleh pejuang Tanah Air.\"Kami ingin menggelar acara sederhana tetapi menggetarkan, itu yang penting,\" ujarnya.Lebih lanjut, acara deklarasi Anies-Muhaimin juga mendapatkan dukungan penuh dari para kiai, di antaranya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.\"Ini sudah ada 50 kiai, 20 ning yang akan hadir, dari Situbondo, Lirboyo, bahkan ada juga dari Jawa Tengah, Brebes,\" kata dia.\"Ini menambah keyakinan sekaligus semangat bahwa ijtihad yang diambil PKB, NasDem, dan PKS ini menjadi harapan dan perbaikan perubahan Indonesia ke depan,\" lanjutnya.Lokasi deklarasi yang bertempat di Hotel Majapahit sudah terpasang banner bertuliskan \"Deklarasi Capres Cawapes 2024\", lengkap dengan foto dan tulisan nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Kemudian pada sisi paling bawah panitia juga melengkapi banner itu dengan tulisan \"Mohon Doa Restu\".Hingga pukul 13.27 WIB, situasi di lokasi semakin dipadati jajaran pengurus Partai PKB dan NasDem. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih.Sedangkan pantauan dari luar Balai Andika Hotel Majapahit, panggung yang nantinya dijadikan sebagai tempat deklarasi sudah berdiri, beberapa orang sudah nampak duduk di dalam ruangan.Beberapa tokoh partai juga nampak sudah hadir di lokasi di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid, Kader PKB yang juga anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Effendy Choirie.(ida/ANTARA)
Khofifah Menganggap Deklarasi Capres-Cawapres Merupakan Proses Demokrasi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menganggap deklarasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang kabarnya diselenggarakan di wilayahnya merupakan suatu proses demokrasi.\"Oktober sudah mulai pendaftaran, November pendaftaran ditutup pasti akan proses-proses,\" kata Khofifah saat ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu.Menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim tersebut, proses tersebut memang akan berlangsung sebagai pilar ekosistem demokrasi.\"Sebelumnya ada deklarasi Capres sekarang berpasang-pasangan, demokrasi itu suatu keniscayaan bagi sebuah negara yang memang bisa membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi yang bagian dari proses dari berkebangsaan dan bernegara,\" ujar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Demi Bakti atau Ambisi?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI BUKAN hanya rezim yang tirani, bahkan kekuatan oposisi juga bisa distorsi. Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, harus elegan menghadapi anasir haus kekuasaan. Bukan hanya pada koalisi rezim kekuasaan yang tirani, iri dan dengki juga menyelimuti kekuatan oposisi. Seolah-olah punya hati dan nurani, geliat menyeru kebenaran dan keadilan tak luput menjadi kedok yang membungkus obsesi. Demi bakti atau sekedar memenuhi ambisi, semangat perubahan kini terancam menjadi halusinasi. Dari pengamat dan akademisi, aktifis pergerakan, kader partai politik hingga tokoh nasional, semua terkesan merepresentasikan perjuangan ideologi. Menghembuskan angin kesadaran, meniupkan api perlawanan dan bahkan mewaqafkan dirinya dengan pengorbanan. Tapi apa lacur, yang terjadi tidak lebih dari mengabaikan dan mengalihkan nilai-nilai yang hakiki. Perjuangan tak lebih dari hasrat harta dan jabatan, pengabdian dimanipulasi dengan target kekuasaan. Kemaslahatan tak ubahnya angan-angan, kemudharatan terlanjur menjadi kenyataan. Rakyat begitu mirisnya, entah karena terlalu percaya dan begitu tulusnya memberikan amanah, harus mengidap ketertindasan dan kesengsaraan. Pemimpin yang rakyat berikan mandat, gemar berbuat maksiat. Kebanyakan pejabat sekonyong-konyong menjadi bejat. Presiden dengan jajaran birokrat, ketua umum partai politik dan anggota dewan, ketika dituntut memenuhi keinginan rakyat seketika berubah menjadi psikopat. Membenci dan memusuhi rakyat, beringas dan brutal. Begitulah kekuasaan, lewat distorsi kebijakan politik, ekonomi dan hukum, rakyat terus dibiarkan kelojotan. Beras naik dan BBM naik diam-diam, seiring negara krodit karena pajak mencekik, kegemaran utang dan wabah korupsi di seluruh pelosok negeri. Saat gemuruh perubahan dan upaya perbaikan menggejala hingga ke dalam pikiran dan sanubari rakyat, masih ada barisan oposisi yang sungkan dan enggan memberi keikhlasan. Begitu naif dan berlebihan memaksakan hanya diri dan kelompoknya yang mampu mengusung kebaikan. Eksistensialis dan eksibisionis, ingin tampil selalu di depan dan menguasai panggung pertunjukan kekuasaan. Selainnya, tak boleh ada yang lebih besar mendapatkan perhatian dan kesempatan. Angan-angan hidup di dunia dalam keleluasaan dan kenikmatan, membuat hampir penyelenggara negara dan irisannya lupa daratan. Bukan cuma pada kekuasaan, bahkan yang kritis dan oposan juga rentan menjadi sial dangkalan. Ini bukan hanya soal SBY dan partai Demokrat menjadi julid saat putra mahkotanya AHY ditenggarai tak seiring sejalan dalam pembahasan kursi capres-cawapres berdampingan dengan Anies Baswedan. Ini juga terjadi hampir di semua kalangan oposisi yang selama ini getol menolak kebijakan kekuasaan dan cenderung anti pemerintahan. Meski dalam satu wadah kalangan aktifis, yang kritis dan optimis perubahan, faktanya kerap menyemburkan isu, intrik dan fitnah terhadap sesamanya. Terkadang seperti rezim juga, ingin melakukan pembunuhan karakter dan kriminalisasi kawan seperjuangannya sendiri. Oposisi juga masih manusia, masih sedikit terselip sifat hewaninya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Rakyat, sepertinya harus punya stamina yang extra, tahan lama tanpa batas waktu yang ditentukan. Karena sesungguhnya, yang ingin dan bergabung dalam semangat perubahan, belum bisa jujur ke dalam. Benar-benar ingin perubahan atau sekedar menumpang kendaraan kekuasaan. Tak ada sedikitpun ada ketulusan untuk memberikan peran kepemimpinan kepada yang berhak, yang layak dan memiliki kepantasan. Ragu dalam kebersamaan untuk meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Masih ada saja yang terus memaksakan kehendak, masih buram dan samar-samar, berjuang demi bakti atau ambisi?. Tak ada yang abadi, kecuali perubahan itu. (*)
POPULER
