ALL CATEGORY
Prabowo Mengakui Akan Bertemu Kaesang Dalam Waktu Dekat
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto mengakui akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam waktu dekat.\"Kami ada rencana untuk bertemu,\" kata Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu.Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Ketua Umum PSI yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi untuk bertemu.\"Kita lihat saja nanti,\" kata Prabowo.Ia mengatakan bahwa Partai Gerindra sudah tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersma PAN, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, dan dalam waktu dekat akan ada beberapa partai yang akan bergabung.Terkait dengan pendamping dirinya yang akan didaftarkan ke KPU RI, Prabowo mengatakan bahwa setiap usulan nama yang muncul akan dicatat dan dibawa ke dalam rapat bersama tim koalisi.\"Kami nanti akan umumkan nama yang telah disepakati bersama oleh Koalisi Indonesia Maju,\" katanya.Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Iya, insyaallah, segera ketemu,\" kata Kaesang.Namun, Kaesang masih merahasiakan waktu pertemuan antara dirinya dan Prabowo.\"Katanya tanggal ini,\" sambil menunjuk tangannya yang tidak mengenakan jam tangan.Kaesang mengatakan bahwa PSI sebagai partai yang baru dibentuk pada tahun 2014 perlu menjaga silaturahmi dengan partai-partai besar.\"Kami jaga silaturahmi dan NKRI,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Saat Jokowi Bercermin Muncul Benderang Wajah Anies Baswedan
Oleh Ady Amar - Kolumnis BERCERMIN tentu yang terlihat wajah diri sendiri, terlihat dengan jelas, itu jika cermin tak kabur oleh debu tebal menempel. Tapi pada orang tertentu, saat bercermin bisa juga yang muncul wajah orang lain dengan tidak sebenarnya. Dan, itu lebih pada alam bawah sadarnya menggiring menyerupakan dengan orang yang dikaguminya. Acap kekaguman itu tanpa ia sadari. Ini bukan peristiwa biasa seperti bercermin meniru style rambut idola, lalu rambut disisir agar serupa meski tak sama dengan wajah idolanya. Alam bawah sadar itu lebih pada peristiwa tertentu, yang tentu tanpa disadarinya. Tiba-tiba muncul begitu saja menyerupakan diri dengan idolanya. Meski keinginan menyerupai idola itu tak kesampaian, karena banyak faktor kekurangan yang tak memungkinkan. Namun keinginan untuk menyerupai idolanya dalam tindak dan perangai, itu tak bisa padam dalam sukmanya. Bisa dipastikan Presiden Jokowi pun punya idola, yang meski tak disebut namanya, yang merujuk pada seseorang yang karena tuntutan politik tak mungkin disebutkan namanya. Tapi kisi-kisi orang yang diidolakan, yang ingin ia menjadi sepertinya, itu tanpa sadar disampaikan juga. Anehnya jauh dari sikap dan perangainya, bahkan bertolak belakang. Agaknya orang yang dilihat Jokowi dalam \"cermin\", yang memantul itu adalah Anies Baswedan. Jika mau melongok ke belakang perjalanan Jokowi masih sebagai calon presiden (2014). Saat itu Anies ditunjuk sebagai juru bicaranya. Kekaguman Jokowi pada Anies, itu tak segan ia sampaikan dalam berbagai kesempatan. Videonya masih mudah dilacak. Pada satu kesempatan di mana Jokowi hadir bersama Anies, yang seperti memandu jalannya acara. Saat Jokowi ditanya wartawan, ingin menjadi apa. Jawabnya mencengangkan--saat itu Jokowi masih bersahaja, boleh disebut lugu, dan itu tak ngaruh bicara memuji-muji Anies. Jawabnya, ingin menjadi Anies Baswedan. Baik pintarnya, cara bicaranya, gantengnya dan seterusnya, hadirin pun tergelak tertawa. Karenanya, keyakinan yang mengatakan, bahwa sampai saat ini Jokowi itu tetap mengagumi Anies, bahkan tak pernah kendor, itu pun seperti bisa dibenarkan. Hanya saat ini yang ditampakkan di luaran adalah peran politik yang mesti dimainkan, yang memposisikan Anies sebagai oposan. Apalagi saat ini, Anies maju sebagai bakal calon presiden (Bacapres), yang karena tuntutan apalah namanya menjadi berseberangan. Tapi lagi-lagi kekaguman pada Anies Baswedan di bawah ambang sadar seorang Jokowi terus dipelihara dan menempel tak mau pergi, itu yang lalu ia sampaikan dengan isyarat lewat kisi-kisi cara memilih presiden penggantinya nanti. Katanya, mestilah yang punya nyali dan berani ambil risiko. Setidaknya itu disampaikan Jokowi di dua kesempatan berbeda dan di hari yang sama. Pada acara Konsolidasi Relawan Alap-alap Jokowi, di Sentul International Convention Centre (SICC), dan di acara Rapimnas Samawi, di Istora Senayan, Sabtu (7/10). Punya nyali dan berani ambil risiko, itu pastilah bukanlah kepribadian Jokowi. Itu jauh dari sikapnya. Banyak hal bisa disebutkan di sini, yang itu sama sekali bukanlah Jokowi. Tapi bisa jadi itu suara ambang sadarnya menyebut diri punya nyali dan berani ambil risiko. Sikap bertolak belakang dengan perangai Jokowi, itu sebenarnya sikap yang diinginkan. Karenanya, Jokowi hanya memberikan kisi-kisi dalam memilih presiden penggantinya kelak. Meski Jokowi sebenarnya berani menunjuk diri sendiri, bahwa ia tak memiliki sikap punya nyali, dan berani ambil risiko. Pada penggantinya kelak, ia harapkan yang muncul adalah presiden yang berkebalikan dengan dirinya, tapi serupa dengan sosok yang dilihatnya pada cermin sebagai suara ambang sadarnya, dan itu Anies Baswedan. Mestinya para relawan dan \"penikmat\" Jokowi bisa menerjemahkan kisi-kisi tentang pemimpin penggantinya kelak, meski signal yang dikirim Jokowi itu hal tersirat. Tapi jika mau mengasah otak sedikit saja, maka apa yang diinginkan Presiden Jokowi itu bisa ditangkap dan terbaca dengan semestinya, bahwa Anies Baswedan itu sosok yang punya nyali dan berani ambil risiko. Itu bisa dilihat dari rekam jejaknya, saat bertugas sebagai Gubernur DKI jakarta (2017-2022). Soal itu rasanya tak ada yang menyangsikan.**
Anis Matta: Indonesia akan Hadapi Tantangan Berat Konflik Geopolitik pada 2024-2027
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan situasi geopolitik yang tengah berlangsung harus menjadi perhatian anak muda karena akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan datang. \"Banyak peristiwa penting di Indonesia terjadi akibat dinamika geopolitik global. Sekarang dunia dalam situasi yang kacau dan itu dapat mempengaruhi Pemilu 2024,\" kata Anis Matta dalam Seruni Talks yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, Selasa (10/10/2023). Diskusi daring tersebut mengambil topik \"Pemilu 2024 dan Tantangan Geopolitik Global\". Anis Matta menambahkan, perang antara Hamas dan Israel di Palestina akan menjadi trigger atau pemicu konflik baru yang bisa meluas sampai ke kawasan Indo Pasifik. Salah satunya dalam isu Laut Cina Selatan. \"Saya kira setelah Eropa, Afrika dan Timur Tengah, perang kawasan akan berpindah ke Indo Pasifik. Indo Pasifik akan menjadi zona api baru dan negara di Asia Tenggara yang akan masuk zona konflik adalah Filipina dan Vietnam. Kedua negara ini bisa menjadi medan tempur baru selanjutnya, terutama karena Filipina adalah sekutu lama Amerika Serikat,” kata Anis Matta. \"Nah, kalau Vietnam ini banyak pabrik-pabrik Amerika yang direlokasi ke Vietnam. Vietnam ini dapat jatah kue paling banyak dari Amerika. Sehingga cepat atau lambat akan terseret dalam konflik,\" ujar Anis Matta. Karena itu, kawasan Indo Pasifik akan menjadi kawasan panas ke depannya. Di kawasan Indo Pasifik ini, akan terjadi perang Supremasi antara Amerika yang didukung Aliansi Timur melawan Tiongkok Aliansi Timur ini terdiri dari Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia dan India ditambah Taiwan. Saat ini, lanjutnya, Amerika mengirimkan senjata besar-besaran ke Taiwan untuk memperkuat pengaruhanya \"Karena itu, Pemilu Taiwan pada bulan Januari 2024 itu, akan menentukan kekuatan Amerika di kawasan ini, apakah calon yang didukungnya menang atau tidak. Kalau kalah, pengaruh Amerika akan berkurang di kawasan ini dan kecil kemungkinan terseret perang. Makanya Pemilu Taiwan menjadi simbolik bagi kekuatan Amerika dan China di kawasan ini,\" paparnya. Sementara terkait posisi Indonesia, kata Anis Matta, relatif aman dan baik dalam perang supremasi ini. Dimana Amerika dan Tiongkok tidak punya kepentingan untuk menyeret Indonesia terlibat dalam konflik ini. Amerika dan Tiongkok menginginkan Indonesia tetap damai. \"Secara geopolitik, Indonesia tidak akan menjadi medan tempur atau battleground. Karena Indonesia dianggap sebagai kawasan netral, dan capres-capres kita juga memberikan gestur netral,\" katanya. Apalagi, kata Anis Matta, konstitusi juga mengamanatkan Indonesia untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia, dan bersikap netral, terlibat dukung mendukung blok koalisi kekuatan tertentu, serta dikenal sebagai pendiri gerakan nonblok. Kendati begitu Anis Matta mengingatkan, bahwa kepentingan Indonesia dalam konteks geopolitik ke depan akan ditentukan dalam Pilpres 2024 mendatang. Presiden terpilih di 2024 harus memahami dan mengerti betul mengenai geopolitik. Jika tidak memahami, Indonesia yang saat ini hanya menjadi playground, bisa menjadi battleground atau medan tempur baru. \"Siapapun Presidennya nanti, apakah itu Pak Prabowo (Prabowo Subianto), Pak Ganjar (Ganjar Pranowo) atau Pak Anies (Anies Baswedan) akan mempunyai beban berat setelah memenangi Pemilu. Tantangannya jauh lebih berat, karena ekskalasi geopolitik akan jauh lebih besar,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, eskalasi tantangan geopolitik akan jauh lebih besar terjadi pada kurun waktu tahun 2024-2027. Jika salah kelola, maka situasi di tanah air bisa menjadi tidak terkendali atau tidak terkontrol. \"Jadi di tahun antara 2024-2027 ini akan menjadi konflik geopolitik yang krusial. Nanti tiba-tiba akan ada kenaikan harga pangan dan energi. Sekarang ini kepuasan terhadap pemerintah masih terjaga, inflasi masih terkontrol. Tetapi jika ada situasi tak terduga bisa berubah drastis,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang relatif berhasil mengelola dampak perang kawasan, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjaga, harga pangan dan energi juga bisa dikendalikan. \"Jadi ke depan selain butuh Presiden yang memahami geopolitik. Kita juga perlu lebih banyak ahli-ahli ekonomi yang mengerti dengan baik situasi perang dan bisa mengelola ekonomi dalam situasi krisis,\" katanya. Artinya, Presiden di 2024 perlu didukung Menteri Ekonomi perang yang memahami ekonomi, demikian juga dengan gubernur bank sentralnya. Sehingga figur-figur yang memiliki kepakaran dan geopolitik, perang, sejarah dunia dan ekonomi perang perlu diperbanyak. \"Coba anda bayangkan seperti Gubernur Bank Rusia, yang kena sanksi di mana-mana bisa bertahan, termasuk juga dengan Iran yang sudah di sanksi barat setengah abad bisa survive, ekonominya maju, teknologinya juga maju. Coba bayangkan kalau Indonesia dalam situasi seperti itu,\" katanya. Dalam tiga tahun ke depan, menurut Anis Matta, akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru. Generasi sekarang bisa menjadi generasi sandwich, jika tidak berhasil dalam tiga tahun mendatang. \"Karena itu, harapan terbesar saya, kampus harus melahirkan banyak pemikir pemikir gila dalam pengertian sangat eksploratif dan komplikatif. Konflik geopolitik ke depan itu akan merombak bangunan pemikiran yang selama ini kita pelajari di kampus. Dengan kemampuan eksplorasi secara intelektual, maka kita akan lebih banyak belajar di lapangan dan menemukan ide -ide dalam menavigasi Indonesia ke depan,\" pungkasnya. (Ida)
Terkait Kasus Korupsi di Kementan, KPK Memanggil Dokter Spesialis
Jakarta, FNN - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang dokter spesialis internis Alexander Randy Angiato untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.\"Pada Selasa (10/10), tim penyidik sedianya menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Alexander Randy Angianto (dokter spesialis internis),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Akan tetapi, saksi tidak bisa hadir dan telah mengonfirmasi untuk minta penjadwalan ulang sehingga penyidik akan segera menjadwalkan pada kesempatan berikutnya.Ali Fikri menjelaskan penyidik juga memanggil tiga orang saksi lainnya terkait perkara tersebut, yaitu Panji Harjanto (ajudan Mentan Syahrul), M. Yunus (staf biro umum Kementan), dan Momom Rusmono (Sekjen Kementan periode 2019-2021). Namun, ketiganya juga tidak memenuhi panggilan KPK.Ali Fikri mengingatkan para saksi untuk kooperatif dalam proses penyidikan perkara ini.\"Kami ingatkan para saksi dimaksud untuk kooperatif dan hadir pada pemanggilan selanjutnya karena itu merupakan kewajiban hukum,\" tegasnya.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.Ali menjelaskan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang dimaksud karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9), dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.Selain uang tunai, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen, termasuk beberapa catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis.Selain itu, KPK juga menggeledah dua rumah pribadi milik Syahrul Yasin Limpo di dua lokasi berbeda di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/10).Di sisi lain, penyidik KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang yang terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementan.(ida/ANTARA)
KPU Mengingatkan Sanksi Jika Partai Tidak Mendaftarkan Bakal Calon Presiden
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengingatkan ada sanksi yang diterima partai politik jika tidak ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden, padahal parpol tersebut telah memenuhi syarat mengusulkan pasangan calon di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Partai yang memenuhi syarat harus ikut mengusulkan atau mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden ke KPU, jika tidak akan dikenakan sanksi,” kata Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan adalah partai tersebut tidak akan diperbolehkan ikut dalam pemilu yang akan datang atau Pemilu 2029.Aturan tersebut menurut dia, diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa \"dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya\".Hasyim enggan mengomentari terkait adanya rencana salah satu partai yang tidak ingin ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.Menurut dia, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dari partai peserta pemilu mulai dari 19-25 Oktober 2023.“Saya kira masih banyak waktu dan saya belum bisa komentar soal ini” kata dia.Sebelumnya, KPU RI menyatakan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk tahapan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai peserta pemilu. Hal itu mulai dari regulasi yang sudah dibuat yakni Peraturan KPU tentang Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditandatangani Ketua KPU RI.“Aturan itu dalam satu atau dua hari ke depan akan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” kata dia.Selain itu secara internal pihaknya telah siap untuk menerima pendaftaran bakal calon dan menyiapkan segala sesuatunya.“Kita sudah berkoordinasi dengan tim dokter pemeriksa Kesehatan dan rumah sakit yang akan menjadi tempat pemeriksaan bakal calon tersebut,” kata dia.(ida/ANTARA)
Mentan Harus Segera Definitif untuk Mengatasi Krisis Pangan
Jayapura, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) perlu segera dipimpin oleh seorang pejabat menteri (Mentan) yang definitif guna mengatasi situasi krisis pangan global.\"Yang masalah Kementan karena memang dijabat oleh penjabat sementara. Saya kira memang masalah pertanian itu masalah krusial ya saat ini,\" kata Ma\'ruf Amin dalam sesi konferensi pers setelah berdialog dengan tokoh olahraga di Stadion Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.Menurut Ma\'ruf, Indonesia sedang menghadapi krisis pangan dunia dan fenomena El Nino yang memicu kekeringan di berbagai daerah.Situasi itu perlu disikapi pemerintah dengan memastikan persediaan cadangan pangan yang mencukupi, sehingga peran Menteri Pertanian menjadi hal yang perlu diprioritaskan, kata Ma\'ruf menambahkan.\"Memang sebaiknya tidak terus menerus dijabat sebagai penjabat, tetapi harus didefinitifkan,\" katanya.Saat ditanya terkait isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju berkaitan dengan kekosongan jabatan menteri pertanian yang definitif, Ma\'rif menyebut keputusan sebagai hal prerogratif Presiden Joko Widodo.\"Nanti seperti apa, itu nanti hak prerogatif Presiden. Apakah ada reshuffle apa tidak, yang lain, itu hak prerogatif Presiden,\" katanya.Ma\'ruf juga belum mengetahui lebih jauh lagi terkait informasi siapa yang akan menjabat sebagai Mentan definitif.\"Karena itu urusannya Presiden, apakah akan ada yang masuk, ada yang keluar, saya belum tahu, itu urusan Presiden saya kira itu,\" katanya.Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian pada Kamis (5/10) terkait tuduhan kasus korupsi yang menjerat dirinya.Surat pengunduran diri itu telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Presiden menunjuk Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi sebagai Mentan Ad interim atau sementara waktu.(ida/ANTARA)
Luhut Akui Sakit dan Dirawat di Singapura, Tetapi Kita Perlu Info Lebih Detail Terkait Kedudukan Luhut yang Sangat Strategis
Jakarta, FNN – Akhirnya, Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan kepada publik perihal kondisi kesehatannya, seperti saran FNN agar tidak muncul spekulasi macam-macam. Walaupun ada penjelasan Luhut, tapi kita juga belum tahu persis seperti apa kondisinya. Yang jelas, Luhut mengaku bahwa dia perlu istirahat dan seorang sahabatnya, Menteri di Singapura, menyarakan agar dirinya dirawat di Singapura. Seperti diketahui dari sumber-sumber sebelumnya bahwa Luhut menjalani perawatan jantung di RSPAD Gatot Soebroto. “Jadi, ada kepastian bahwa sakit, ya itu semua orang bisa tiba-tiba jatuh sakit. Tetapi, yang jadi pembicaraan publik adalah apakah Luhut mendelegasikan atau Jokowi meminta orang lain untuk menggantikan fungsi-fungsi Luhut? Jadi, itu sebetulnya yang lebih menarik diketahui oleh publik karena kedudukan Luhut yang sangat strategis,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (10/10/23) menanggapi penjelasan Luhut kepada public mengenai kondisi kesehatannya. Tetapi, lajut Rocky, begitu Luhut muncul, ada semacam kegembiraan bahwa yang bersangkutan masih bisa menjalankan fungsinya sehari-hari. Masalahnya, berapa lama Luhut harus istirahat. Karena berapa lama itu terkait langsung dengan kondisi politik di negeri ini. “Kebetulan kita lagi bicara tentang masalah-masalah pemilu. Tentu kehadiran Luhut dalam proses-proses ini sangat menentukan, karena Jokowi selalu asistensi Luhut diperlukan,” tambahnya. Walaupun munculnya Luhut belum secara fisik, tapi ada tulisan yang tentu bukan ditulis oleh Luhut sendiri. Oleh karena itu, akan lebih afdol jika Luhut muncul dengan video dengan kondisi yang sudah pulih kesehatannya sehingga bisa lebih meyakinan publik. Penjelasan sekarang ini hanya menjawab rumor apakah betul dia di Singapura. Bahwa kondisinya seperti apa, masih tetap menjadi rumor. Tetapi, karena jabatan Luhut banyak maka kalau didelegasikan ke satu orang juga tidak mungkin. “Kita punya keperluan untuk mengetahui lebih detail, bukan apa penyakitnya, tetapi seberapa sehat Luhut sekarang. Itu yang memungkinkan orang berharap banyak bahwa kabinet tidak terganggu dengan ketidakhadiran Luhut. Tetapi, kalau keadaan Luhut bisa diperlihatkan secara fisik, orang mungkin lebih merasa nyaman. Tentu Jokowi lebih tahu dan tentu laporan pada Jokowi lebih lengkap daripada laporan pada publik,” ujar Rocky. Itu juga yang menurut Rocky akan kita tunggu dalam seminggu ini, apakah Jokowi menunjuk semacam ex officio pada kedudukan Menkomarinves itu. Kalau ada ex officio berarti Luhut memang harus istirahat panjang, sekaligus mengistirahatkan Luhut dari fungsi-fungsinya untuk mengambil kebijakan. Dan banyak jabatan yang disandang Luhut juga mesti digantikan secara ex officio. “Jadi, bukan sekadar Luhut yang diganti, tapi juga puluhan jabatan Luhut itu, karena tidak mungkin pengganti Luhut menguasai semua jabatan itu. Di situlah keunikan Luhut,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kita mengerti juga kenapa keunikan itu akhirnya hanya ada pada Luhut. Tentu karena sejarah persahabatan Luhut dengan Jokowi, tentu karena lobi Luhut yang melebar dan meluas ke hampir semua belahan dunia, tentu karena kapasitas Luhut yang selalu mampu untuk jadi jembatan untuk menyelesaikan, terutama perselisihan politik. Kalau soal ekonomi gampang dikerjakan. Tetapi, menjadi semacam katalisator itu susah betul. “Sebetulnya, kalau kita bilang kemampuan Luhut untuk membujuk dan menggertak tidak ada pada orang lain,” tegas Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita akan coba mendeteksi keadaan ekonomi kita, seberapa rentan kalau tidak ada semacam katalisator Luhut. Demikian juga keadaan politik. Jadi, Luhut itu, walaupun portofolionya adalah Menko investasi, tetapi aktivitasnya melampaui politik sebetulnya. Keadaan-keadaan semacam ini yang juga menjadi kalkulasi dari mereka tidak nyapres. Bagaimanapun, kata Rocky, koalisi yang masih terombang-ambing, ada Prabowo yang masih menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga di pihak PDIP atau bahkan kubunya Anies. Mereka sebetulnya ingin mendapat sinyal mengenai komposisi persaingan nanti ke mana. “Nah, komposisi-komposisi ini kita tahu diam-diam itu juga dibuat Liquid oleh kehadiran Luhut. Bagaimana Luhut, misalnya, melobi Nasdem sehingga timbul kesan bahwa masalah-masalah Nasdem yang mencalonkan Anies bisa diselesaikan dengan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, semua itu adalah peran diplomasi Luhut,” tegas Rocky.(ida)
Ketika Hasil Survei Dibantah oleh Somasi Hukum
Oleh Denny JA - LSI PARA elit politik, terutama mereka yang baru saja terjun dalam politik praktis, harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik. Ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden, sejak tahun 2004. Bahkan ini juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei. Namun hasil survei juga disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu kalah dalam hasil survei. Kita mulai dengan yang masih anyar. Awal Oktober 2023, Lembaga survei LSI Denny JA digugat dan disomasi secara hukum, karena dukungan atas Anies Baswedan di Sumatra Utara, dalam survei itu sangat kecil. Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi. Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada. Memang tetap ada sisi positif somasi hukum ini. Setidaknya ia membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan. Bagaimanakah seharusnya kita menilai hasil survei? Atau bagaimana cara tahu, apakah satu lembaga survei itu kredibel atau tidak. Tiga tips sederhana bisa digunakan. Pertama, lihat track record lembaga survei itu. Bukankah ini era Google searching? Segala hal bisa kita lihat jejak digitalnya di Google. LSI Denny JA, misalnya, ini lembaga survei yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei opini publik Indonesia. Sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, lembaga ini (dan Denny JA) memberikan satu publikasi mengenai siapa yang menang di Pilpres saat itu. Di tahun 2004, LSI mengumumkan SBY lah yang terpotret akan menang. Di tahun 2009 lebih jauh lagi, SBY akan menang satu putaran saja! Juga di tahun 2014, ataupun 2019, LSI Denny JA juga mempublikasikan, Jokowi akan menang. Sebulan kemudian, hasil survei itu , dan prediksinya, dalam empat kali pilpres (2004, 2009, 2014, 2019), terbukti. Semua bisa dilihat di Google. Tapi tentu ada pula lembaga survei yang namanya baru terdengar kemarin sore. Yang belum ada track recordnya yang akurat pada pilpres sebelumnya, tentu sah diberikan tanda tanya. Tips kedua lihat pula reputasi lembaga survei itu. Bisa dinilai kiprahnya, achievmentnya. Misalnya, seberapa Lembaga ini karena reputasinya, karena achivement-nya, mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional. LSI Denny JA, atau Denny JA sendiri (akibat kiprahnya di lembaga survei), misalnya, sudah mendapatkan penghargaan dari majalah TIME. Juga penghargaan dari Guiness Book of World Record karena memecahkan rekor dunia untuk pendidikan politik. Juga penghargaan dari Twitter. Juga dari organisasi wartawan: PWI Jaya. Juga penghargaan dari kampus. Ada pula lembaga survei, ataupun tokohnya, yang tak terlihat penghargaannya. Tapi tentu ini tak berarti lembaga itu otomatis tidak kredibel. Namun penghargaan dari lembaga nasional, apalagi internasional yang besar, menjadi bukti publik menilai kiprahnya. Dan lembaga yang sudah susah payah membangun reputasi, tentu akan aneh jika ia menjatuhkan dirinya sendiri. Tips ketiga, survei juga harus dilihat dalam kerangka waktu. Survei itu hanyalah potret ketika saat survei itu dilakukan. Waktu yang berbeda dapat pula menghasil survei yang berbeda. Pertanyaan khas dan standard dalam survei: “Jika pilpres/pilkada terjadi hari ini, siapakah capres yang ibu/ bapak pilih? Itu artinya survei memotret sikap responden di hari ini, hari survei dilakukan. Tentu saja, pesona capres bisa naik dan turun. Capres yang sangat populer di survei bulan Juni, misalnya, bisa jatuh tiga bulan lagi di bulan September. Itu karena ia membuat blunder. Sebaliknya, capres yang buncit di bulan Desember, bisa jauh lebih tinggi di bulan Febuari, 2 bulan ke depan. Itu karena sosialisasi sang Capres yang fenomenal. Contohnya, Pilkada DKI 2017. Bulan Januari 2017, LSI Denny memotret Anies nomor buncit saat itu. Tapi di bulan April 2017, LSI Denny JA mengumumkan Anies akan menang di pilkada DKI, mengalahkan Ahok. Mengapa LSI Denny JA di pilkada 2017, mengumumkan posisi Anies yang berbeda antara bulan Januari ke April? Itu karena elektabilitas Anies sendiri memang berubah di lapangan. Survei yang kredibel mampu memotret perubahan itu. Perhatikan saja beberapa publikasi LSI Denny JA di pilpres kali ini. Walau Anies selalu buncit, juga di survei lembaga lain, selalu ada teks: pelajaran dari pilkada DKI. Yang nomor buncit selalu potensial menyusul. Tapi tentu saja, Indonesia, dari Aceh hingga Papua, jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan DKI. Apa yang terjadi di DKI 2017 (pilkada) belum tentu juga terjadi untuk skala Indonesia 2024 (pilpres). Tiga tips di atas bisa menjadi panduan bagi elite untuk menilai hasil survei itu kredibel atau tidak. Elit politik yang sudah kawakan sudah terbiasa dengan kondisi itu. Memang akan beda jika polisi itu tergolong “The New Kids on The Block.” Penting bagi para elit politik, menghadapi pipres 2024, untuk lebih rileks dalam membaca hasil survei. Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri, sebagai, ucapan anak gaul sekarang: “lebai banget sih elu ini…” **) Transkripsi yang dilengkapi dari video EKSPRESI DATA Denny JA. **Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan tulisan/video di atas.
Darurat Eksploitasi Pulau Kecil, LaNyalla Minta RUU Usulan DPD RI tentang Daerah Kepulauan Segera Diketok
SURABAYA, FNN | Eksploitasi pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mendesak agar RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil. “RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata LaNyalla, Selasa (10/10/2023). Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft’s Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. “Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. Di sisi lain, LaNyalla menilai RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. “Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil,” ujar LaNyalla. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah.(sws)
Satrio Arismunandar: Tujuan Utama Serangan Hamas ke Israel Mirip Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya
JAKARTA, FNN | Tujuan utama serangan Hamas ke Israel mirip Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya, yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Demikian dinyatakan pengamat hubungan internasional Dr Satrio Arismunandar di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023. Menurut Satrio Arismunandar, yang pernah mengajar di Ilmu Komunikasi FISIP UI, Hamas ingin menghancurkan klaim kemenangan total Israel. Israel saat ini menganggap, entitas Palestina seolah-olah sudah tidak ada. Wilayah Palestina yang diduduki dianggap sudah takluk sepenuhnya di bawah kekuasaan Israel. Bahkan, lanjut Satrio Arismunandar, Israel begitu percaya diri karena sukses meraih sejumlah kemenangan diplomatik internasional. Yaitu, sejumlah negara Arab baru-baru ini telah bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Selain Mesir dan Yordania yang sudah duluan, beberapa negara Arab belum lama ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Antara lain: Maroko, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. “Israel sangat berharap untuk segera menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan Indonesia. Jika itu terjadi, kemenangan Israel sudah paripurna, setidaknya secara simbolik. Jika tidak ada serangan Hamas ini, mungkin hubungan diplomatik Israel-Saudi bisa terwujud,” ujar Satrio. Satrio menjelaskan, situasi yang dihadapi bangsa Palestina sekarang mirip situasi Indonesia pada 1949. Meskipun bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, militer Belanda masih mau bercokol di Indonesia. Belanda menyebarkan berita kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya sudah tidak ada. Atas dasar tersebut, Belanda merasa berhak menduduki dan menguasai Indonesia kembali. “Namun rakyat Indonesia bertekad memperjuangkan kemerdekaan dan tidak mau menyerah dengan propaganda penjajah Belanda,” lanjut Satrio. Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan disetujui oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sri Sultan lalu diminta Jenderal Soedirman untuk berkoordinasi langsung dengan Letkol Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III. “Meski hanya berhasil menguasai Yogja selama 6 jam, Serangan Umum 1 Maret 1949 berhasil membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia dan TNI masih eksis, dan tidak goyah dalam mempertahankan kemerdekaan,” tegas Satrio. Dampak Serangan Umum 1 Maret di antaranya: menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan TNI masih ada. Ini mendukung perjuangan diplomasi pemerintah RI di sidang Dewan Keamanan PBB. Aksi ini juga mendorong perubahan sikap Amerika Serikat, yang berbalik menekan Belanda untuk melakukan perundingan ulang dengan Republik Indonesia. “Serangan Umum 1 Maret 1949 telah membangkitkan moral dan motivasi rakyat dan TNI yang sedang bergerilya, serta mematahkan semangat pasukan Belanda. Dalam kasus Palestina, serangan Hamas membangkitkan martabat, rasa percaya diri, dan semangat rakyat Palestina,” tutur Satrio. (sws)
POPULER
