ALL CATEGORY
Fahri Hamzah: Dua Poros Ciptakan Pertengkaran dan Memperuncing Konflik, Kita Harus Selamat di 2024
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar polemik wacana pembentukan dua poros bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 tidak diperpanjang lagi, serta mensyukuri munculnya tiga kandidat capres saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena itu, semua pihak diminta mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan nasional, bukan terus menciptakan konflik tidak beralasan antar kelompok di masyarakat agar saling berhadap-hadapan secara ektrem. \"Sekarang kita sudah ada tiga calon. Kita berharap sekali dengan tiga calon ini, coba mulai kita bikin agak tenang sedikit. Kita tidak harus bertengkar terus, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang semakin memperuncing konflik,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pilpres 2024: Mengupas 2 atau 3 Pasang Capres?\', Rabu (4/10/2023) sore. Dalam diskusi yang dihadiri politisi PDIP Aria Bima dan Ketua Balpilpres Projo Panel Barus itu, Fahri secara tegas mengatakan, bahwa semua kandidat capres dan partai politik (parpol) pendukung harus menyadari adanya ketidaksempurnaan Sistem Pemilu kita sekarang. \"Kita harus memikirkan betul kali ini, bahwa dengan tiga kandidat ini kita harus menyadari ada ketidak sempurnaan sistem, tapi paling tidak dengan tiga kandidat ini supaya kita bisa mengelola ketidaksempurnaan itu, dalam menentukan pilihan terbaik,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai Sistem Demokrasi Liberal yang kita dalam Sistem Pemilu 2024 sekarang tidak memfaslitasi nominasi atau kriteria seorang capres yang memiliki narasi, tetapi mengedepankan kombinasi adanya kecocokan saja. Sehingga tujuannya hanya untuk mencari perbedaan sebagai sumber konflik saja, bukan persamaan dan persatuan. Akibatnya, kerap menciptakan konflik yang tidak beralasan. \"Partai Gelora sedari awal menghendaki satu sistem atau desain yang memungkinkan bangsa ini menerima kenyataan bahwa bangsa kita temasuk salah satu bangsa yang paling aneh di dunia, karena bisa mengumpulkan perbedaan dalam jumlah yang begitu banyak. Alhamdulillah kita tetap bisa bersatu, sekarang sudah 78 tahun kita merdeka sebagai bangsa dan negara,\" katanya. Fahri mengatakan, para elite nasional dan para pimpinan parpol saat ini baru menyadari, bahwa tingginya presidential treshold (PT) sebesar 20 persen ternyata merugikan mereka. Akibatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan nominasi dalam penentuan capres, dan lebih mengedepankan kombinasi politik pragmatis sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. \"Kita syukuri treshold sekarang menyerah pada hasil survei. Kita sekarang seperti meniti jembatan terjal, di kiri dan kanan ada jurang, Maka perlu kebesaran hati untuk tidak memperuncing perbedaan, dan kita bisa selamat, serta mendapatkan presiden baru pada 20 Oktober 2024,\" ujarnya. Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti diharapkan dapat mendesain ulang Sistem Pemilu yang terbaik untuk Indonesia, yang bisa mengakomodasi perbedaan untuk persamaan, bukan sebagai sumber konflik. \"Saya kira ikthiar yang dilakukan PDIP dan Projo, kita tidak bisa menolak. Tetapi dengan tiga kandidat ini, kita memang perlu kebesaran hati, adanya persoalan sistem ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kita semua sedang berikhtiar supaya kita selamat di 2024 nanti,\" pungkasnya. PDIP Bantah Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima Aria Bima membantah keinginan partainya agar hanya ada dua pasangan capres saja, karena mengkhawatirkan Ganjar Pranowo kalah di putaran kedua. Hal itu, menurut Aria Bima, sudah dibantah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas pada Minggu (1/10/2023), yang mengungkapkan ada upaya untuk menjodoh-jodohkan Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo, padahal mereka sudah punya pasangan masing-masing. Aria Bima menegaskan, dengan PT 20 persen, PDIP sebenarnya bisa sendiri mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi karena menghargai partai lain, PDIP menjalin koalisi dengan parpol lain seperti PPP, Partai Hanuran dan Perindo. \"Tapi kan kami sangat menghargai parpol -parpol bergabung untuk berkoalisi dalam koalisi besar mengusung capres dan cawapres sesuai yang mereka kehendaki,\" kata Aria Bima. Keinginan untuk membentuk dua poros itu, kata Aria Bima, adalah mempertimbangkan banyaknya wacana mengenai Pilpres 2024 satu putaran, karena akan menghemat anggaran dan sosio ekologi, mengingat Pilpres 2024 memakan biaya besar. \"Jadi wacana ini bukan hanya dalam konsep PDIP, tapi ada pihak lain yang juga menginginkannya. Antara lain salah satunya menghemat biaya dan presidential threshold. Sebab, kalau Pilpres 2024 satu putaran saja akan memakan biaya sebesar Rp17 triliun, dan jika dua putaran akan menghabiskan dana Rp34 trilliun,\" jelasnya. Kata Aria Bima, dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya pada Pilpres 2024 nanti mengerucut dua poros pasangan saja, tidak tiga pasang seperti saat ini. \"Saya sangat yakin ke depannya, bisa saja dari satu poros tersebut ada yang berkoalisi ke partai atau koalisi lainnya,\" jelas politisi senior PDIP itu. Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Presiden (Bapilpres) Pro Jokowi (Projo), Panel Barus berharap Pemilu 2024 berlangsung damai tidak ada lagi friksi, menghindari isu-isu SARA, serta berlangsung sejuk dan demokratis, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Panel Barus mengatakan, Projo saat ini masih ancang-ancang memberikan suaranya kepada capres tertentu yang sesuai. \"Saat ini Projo masih melakukan rapat-rapat baik di tingkat wilayah maupun cabang untuk konsolidasi atau memperkuat internal,\" ujar Panel Barus. Projo yang saat ini sudah ada di 13 provinsi, lanjut Panel Barus, terus melakukan bahasan strategis tentang tantangan zaman ke depan agar tidak salah dalam menentukan capres. Selain itu, Projo juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap siapa figur pemimpin kita masa depan. \"Selain itu, Projo berusaha menyerap informasi dari rakyat apa yang menjadi kebutuhan. Dari situ, Projo membuat skala prioritas yang pro rakyat,\" katanya. Panel Barus menambahkan, Projo memiliki kekuatan berupa dukungan suara yang cukup besar. Sehingga suara Projo tidak akan diberikan sembarangan di Pilpres 2024. Hingga kini, Projo kata Panel Barus, masih tetap pada keputusannya untuk mendukung Capres berinisial P. \"Inisial P. Belum berubah dan Projo akan mendeklarasikan salah satu figur berinisial G sebagai cawapres,\" katanya. Dia menyampaikan, Projo sudah melakukan komunikasi dengan cawapres berinisial G ini. Kendati begitu, Panel Barus tidak dapat membeberakan sosok berinisial G tersebut. \"Kalau sudah \'klick\', kita akan umumkan sekaligus dengan cawapres yang kita dukung. Rencana dilakukan pada saat Rakernas 14-15 Oktober nanti di Indonesia Arena, di kawasan Gelora Bung Karno,\" ungkap Panel. (Ida)
Kasus Rempang, Jokowi Telah Menjual Kedaulatan Negara pada China Komunis
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Saya mengapresiasisaya tulisan rekan Natalius Pigai, eks Komnas HAM RI, terkait Rempang, investor China dan pemerintah. Judulnya Negara Keliru Urus Rempang, Rakyat dan Investor Sama-sama Rugi. Bahwa permasalahan yang terjadi awal September 2023 dengan masyarakat Suku Melayu Barelang Pulau Rempang, Kepulauan, Riau -Sumatera adalah tragedi kemanusiaan atas bangsa Indonesia Suku Melayu Rempang di Kepulauan Riau yang terletak di perairan Laut China Selatan dan Selat Malaka. Penggusuran paksa oleh pemerintah menggunakan aparat TNI/Polri terhadap Suku Melayu untuk kepentingan investor China sangat biadab dan menyedihkan karena menggusur paksa rakyat pribumi Indonesia Suku Melayu di atas tanah kelahiran milik peninggalan leluhurnya. Ini juga merupakan kejahatan negara terhadap rakyat dengan melakukan pelanggaran sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, sebab telah ratusan tahun mereka mendiami Pulau Barelang (Pulau Batam Rempang, Galang) Provinsi Kepulauan Riau sejak zaman kekuasaan Kerajaan Nusantara Lingga di bawah pemerintahan Laksamana Tun Abdul Jamil dan Panglima Parang Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli (1623-1724) serta Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1946) di bawah pemerintah Raja Kecik dan Sultan Syarif Kasim ll sebelum ada negara Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945. Suku Melayu Rempang dan Barelang adalah pemilik tanah adat hak ulayat tanah swapraja Kerajaan Lingga dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, selaku pemilik pemegang hak alas Eigendom Verponding. Mereka adalah pemilik sah atas tanah Rempang dan tidak perlu ada sertifikat. Atas perintah konstitusi negara UUD 1945 tanah di seluruh wilayah NKRI yang dikuasai negara dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, berdasarkan UU Agraria No.51 tahun 1960, bahwa yang menguasai tanah pemegang surat HGB, HGU, HPL adalah bukan bukti surat hak milik, sehingga penggusuran paksa suku Melayu Rempang adalah perbuatan semena-mena atas nama negara dan pemerintah adalah pelanggaran HAM. Investasi Rempang jelas masalah politis strategi China dan PKI yang berusaha mengganti sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan menghilangkan jejak sejarah bangsa Indonesia terkait Kesultanan Kerajaan Nusantara Melayu. Investasi China Rempang ECO City Analisis saya dengan memanfaatkan kerapuhan kepemimpinan nasional rezim Joko Widodo, dengan motto Satu China Satu Negara, maka dengan menggunakan Tomy Winata untuk berbakti pada negara leluhurnya membantu memperkuat RRT China dalam pertarungan mondialnya guna menanamkan pengaruh dan hegemoninya menguasai Indonesia. Dengan membawa nama pemerintah berlindung di balik UU Cipta Kerja untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang Riau - Sumatera adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kepentingan China di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Presiden Joko Widodo seharusnya menyadari bahwa klaim China atas batas wilayah teritori Indonesia di Pulau Rempang, Galang dan Natuna Utara di LCS harus diwaspadai atas klaim sepihak itu. Sebab pemberiaan izin investasi di Rempang sama halnya pemerintah melegalisasi klaim RRT China atas Nine Dashed Lines Overlap ZEE dan landasan Kontinen Indonesia (ZEEI) oleh China. Artinya pemerintah Joko Widodo dianggap telah menjual kedaulatan NKRI pada China komunis. Terkait Pemerintah Diduga karena faktor ketidaktahuan bahwa Presiden Joko Widodo kurang memahami pentingnya fondasi keadaan geografis negara kita Indonesia sebagai negara Nusantara. Wawasan Nusantara adalah menyangkut geografis dapat tegaknya kekuatan NKRI adalah menyangkut wilayah tanah air dan isi yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara semata-mats untuk kemakmuran rakyat termasuk kehidupan sehari-hari rakyat Melayu Rempang yang bertempat tinggal di atas pulau Barelang, sehingga untuk meningkatkan ketahanan nasional guna menangkal kerapuhan bangsa yang terjadi sekarang, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaannya agar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 tidak menyimpang dari tujuan. Maka solusinya batalkan Investasi China di Rempang Kepulauan Riau tanah Melayu Sumatera. (*)
Sejuta Lebih Massa Hadir untuk Mendukung Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT. Lebih dari sejuta massa berkumpul untuk Jalan Gembira di Makassar, pagi hari 24 September 2023. Dalam sejarah, belum ada jalan pagi yang diikuti oleh lebih dari sejuta orang. Ini rekor. Termasuk peristiwa langka. Layak dapat hadiah MURI. Emang MURI berani kasih hadiah untuk hal yang ada urusannya dengan politik? Saya rasa tidak. Tidak berani. Bisa dibredel. Jalan gembira tanggal 24 September 2024 di Makasar adalah jalan politik. Tokoh utama yang hadir di jalan sehat itu adalah bakal calon presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan. Bakal calon yang akan diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS ini menjadi magnet yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat Makassar, umumnya Sulawesi Selatan. Mereka hadir karena Anies Baswedan. Hadir secara suka rela untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan. No Amplop ! No Sembako ! Tak ada juga ancaman. Karena Anies Baswedan bukan penguasa. Tidak punya instrumen untuk bisa melakukan ancaman. Benarkah massa yang hadir lebih dari sejuta? Mudah cara mengklarifikasinya. Hitung saja per-meter persegi ada berapa orang yang berdiri dengan jarak yang sangat rapat. Kali lebar jalan, kemudian dikalikan berapa kilo meter panjang massa yang berjubel. Pasti ketemu angkanya. Tiga hari sebelum acara, beredar di medsos, sejuta kupon yang disebarkan habis, ludes, bahkan kurang. Optimisme panitia bahwa massa yang akan hadir lebih sejuta muncul tiga hari sebelum acara. Begitu info yang ramai di medsos. Tapi, tidak setiap acara Anies Baswedan dihadiri satu juta, bahkan lebih dari satu juta orang. Termasuk di Sulawesi sendiri. Beberapa bulan sebelumnya, Anies hadir di Pangkep Sulawesi Selatan. Lapangan full massa. Masyarakat hadir dan tumpah ruah di sebuah lapangan. Jumlahnya diperkirakan ada ratusan ribu. Tapi, ini masih kalah dengan jumlah massa yang hadir di jalan sehat 24 September kemarin. Dalam pengumpulan massa, tokoh utama sangatlah penting. Ini akan menjadi magnet besarnya. Tapi selalu ada \"invisible hand\" yang memiliki kemampuan menggerakkan dan mengorganisir massa. Sosok \"invisible hand\" di jalan sehat Makassar adalah Tamsil Linrung. Anggota DPD RI Dapil Sulsel yang terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Inilah nama yang dianggap mampu menggerakkan massa lebih satu juta itu. Inilah nama yang disebut sebagai kolaborator berbagai ormas, partai dan kelompok-kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan. Nama Tamsil Linrung tidak asing bagi Masyaakat Sulawesi Selatan. Tiga periode jadi anggota DPR, lalu 2019 melanjutkan karirnya maju sebagai calon anggota DPD, dan sukses. Jalan sehat 24 september di Makassar seolah menjadi standar kesuksesan bagi siapa saja yang ingin mengumpulkan massa jelang pendaftaran pilpres 19-26 oktober 2023. Tidak saja untuk bakal capres lain, para pendukung Anies Baswedan juga seolah ditantang untuk mampu mengumpulkan massa melampui jalan sehat Makassar. Terutana di wilayah Jawa yang jumlah penduduknya lebih besar. Mampukah? Mampukan juga para pendukung Prabowo dan Ganjar mengumpulkan pendudukungnya lebih dari sejuta? Entah apapun kemasan acaranya. No Amplop ! No Nasi Bungkus ! No Sembako ! Tidak ada money politics. Ini bukan soal berapa anggaran yang disediakan oleh panitia. Tapi ini lebih pada kemampuan menjual tokoh, mengelola isu dan mengorganisir massa hingga mau datang ke lokasi kumpul. Ini tidak mudah. Memang, banyaknya jumlah massa yang berkumpul di satu titik tidak secara otomatis memberi hasil kemenangan di pilpres. Ada kerja-kerja politik lain yang dibutuhkan untuk memenagkan suara. Tapi, jumlah massa yang hadir dengan suka rela untuk bertemu dengan bakal capres bisa dijadikan indikator bahwa bakal capres ini punya pendukung militan yang cukup besar jumlahnya, dan bisa diorganisir secara terukur untuk menjadi kemenangan. (*)
Tamsil Linrung, Makassar dan Gravitasi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Bukan sekadar momentum, acara Jalan Gembira bersama capres-cawapres Anies-Gus Imin di Makassar telah memunculkan gravitasi politik. Mainstreamnya adalah arus perubahan semakin sulit dibendung. Alhamdulillah, penulis berkesempatan hadir dan bisa menjumpai pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin pada acara Jalan Gembira di Makassar. Satu kesimpulan yang didapat, pelaksananya luar biasa, kegiatannya juga luar biasa, hasilnya lebih luar biasa lagi. Namanya Tamsil Linrung, pribadi yang humanis namun lekat dengan watak pergerakan. Kegiatan di Makassar pada tanggal 24 September 2023 yang bertajuk Jalan Gembira bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menjadi pembuktian yang tak terbantahkan tentang figur Tamsil Linrung, Kota Makassar dan gravitasi perubahan. Figurnya menasional karena aktifitas politik dengan jam terbang tinggi. Tempatnya sebuah kota yang masyarakatnya lekat dengan tradisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip harga diri dan keberanian namun memiliki kekuatan empati. Acaranya begitu fantastis, kehadiran capres-cawapres perubahan dan yang paling istimewa diikuti jutaan massa rakyat. Tamsil Linrung yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Posko Pilihan Rakyat (PPR) dan BroNies (Relawan Bro Anies) secara masif telah berkontribusi nyata bagi penenangan pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin khususnya dan gerakan perubahan Indonesia pada umumnya. Kegiatan dengan sentuhan multi event yang diinisiasi seorang Tamsil Linrung itu, seperti membuka mata hati dan kesadaran publik seluruh Nusantara. Bahwasanya masih ada komunikasi, interaksi dan konsolidasi antara pemimpin dan arus bawah, khususnya yang dipertemukan dalam spirit perubahan dan upaya perbaikan kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitu besarnya daya magnit pasangan Anies-Gus Imin, sehingga rakyat tumpah ruah di pelbagai sudut jalan di Kota Makassar mengikuti kegiatan Jalan Gembira yang menjadi kegiatan sosial politik dan sosial ekonomi itu. Dampak ekonomi terasa, pelaku UMKM yang biasanya tidak diperbolehkan, saat itu dapat berdagang di area kegiatan. Rakyat peserta yang terdiri dari pelbagai lapisan sosial, penuh keceriaan dan kegembiraan, meskipun harus menyemut dan berhimpit sepanjang jalan. Tamsil Linrung sebagai pemrakarsa kegiatan, bukan hanya sukses acara, lebih dari itu ia juga telah memulai gravitasi politik nasional yang mengusung cita-cita perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa yang menarik dan layak disebut fenomenal dari pelaksanaan silaturahim Anies dan Gus Imin dengan warga Makassar. Bshksn ada juga peserta dari beberapa wilayah baik dari Sulawesi Selatan maupun kota lainnya di Indonesia. Catatan penting mengemuka dan bisa menjadi triger dari konstelasi dan konfigurasi politik nasional yang memengaruhi dinamika pilpres 2024. Program acara yang dibalut dengan kegiatan jalan santai dan dalam suasana riang gembira, memunculkan perspektif antara lain sbb: 1. Kesuksesan acara yang melebihi ekspektasi itu, menorehkan kepiawaian dan prestasi seorang Tamsil Lirung melakukan kegiatan \"hight politic\" skala nasional. Lebih sering tampil dibelakang layar, pria multi talent itu bukan cuma menggetarkan Makassar, lebih dari itu ia memberi \"warning\" kepada siapapun dan kelompok manapun yang anti perubahan. Tamsil seperti melempar sinyal sekaligus menegaskan, dari Makassar arus perubahan kian tak terbendung. Wajar, Tamsil Linrung yang politisi dan aktifis pergerakan ini mampu mengundang warga Makassar, terlebih dengan 150 ribu suara kontituennya hanya dari dapil DPDnya di Kabupaten Pangkep. Praktisi pendidikan yang juga seorang saudagar besar ini terkenal sangat terbuka, hangat dan begitu dermawan kepada siapapun, sehingga tak diragukan ia bisa menghadirkan partisan dan supporting sistem yang lebih luas lagi dari khalayak umum. Bersama kekuatan simpul massa, para relawan, organisasi dan partai politik koalisi perubahan untuk persatuan, Tamsil Linrung telah melakukan kerja-kerja politik yang riil dan berpengaruh besar bagi pemenangan pilpres pada pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin. 2. Euforia dan antusiasme rakyat semakin bertumbuh menjadi gerakan partisipatif dan kolaboratif dilihat dari acara Jalan Gembira di Makassar yang viral dan menghebohkan itu. Ada gejala rasa ingin dan tekad yang kuat dari rakyat ikut bergabung melakukan perubahan, tentunya selain kerinduan pada pemimpin yang diharapkan mampu membawa kemakmuran dan keadilan untuk rakyat. 3. \"Booming\" kegiatan di Makassar tak ubahnya tsunami politik bagi rezim kekuasaan status quo. Indikatornya dapat dilihat publikasi dan resonansi kegiatan Makassar berusaha dibendung oleh para buzzer dan influencer berbayar APBN baik melalui media mainstream maupun media sosial. Namun apa daya, seperti pepatah lama, bau busuk dari rezim kekuasaan korup dan tiran tak akan bisa ditutup-tutupi. Begitupun sebaliknya, harum semerbak angin perubahan terus mengalir dan berhembus tak bisa dicegah. Laksana unsur Angin, tanah, air dan api perubahan tak dapat dihentikan oleh siapapun, betapapun kuat dan hebatnya berkuasa. Alam seperti meneruskan perintah Tuhan untuk menghadirkan perubahan. Dari Makassar Sul-Sel, dari tempat para pelaut dan saudagar negeri maritim, dan dari Indonesia bagian timur, napas pembebasan terus berhembus menghidupi asa perubahan. Demikian penulis berusaha memindahkan suasana batin dari kegelisahan dan kerinduan rakyat Makassar, menyambut pemimpin perubahan dan bersama semua gerakan kritis dan kesadaran perlawanan, semoga dapat mewujudkan Indonesia yang beradab, sejahtera dan berkeadilan. In syaa Allah bersama Tamsil Linrung dan kolega, dari dan dengan geliat Kota Makassar, seluruh rakyat Indonesia siap menyongsong gravitasi perubahan. Perubahan adalah kesadaran. Perubahan adalah pemahaman. Perubahan adalah kemauan. Perubahan adalah keharusan. (*)
Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Koreksi Sistem Bernegara
JAKARTA, FNN | Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(sws)
HUT ke-19 DPD RI, LaNyalla Tegaskan Komitmen Penguatan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila
JAKARTA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Minggu (1/10/2023), mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. “DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini, DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. “Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah,” tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. “Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. “Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan,” kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin, Senator Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma, serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya.(*) Berikut isi lengkap Proposal Kenegaraan DPD RI: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui Pemilu Legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI, sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. (sws)
Darurat Pelajar Pelaku Kekerasan, LaNyalla: Harus Ada Solusi Sistemik
JAKARTA, FNN | Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan pelajar sekolah tingkat pertama dan akhir dalam bentuk tawuran dan perundungan (bullying) terhadap teman, harus dicarikan solusi yang sistemik. Pasalnya aksi kekerasan tersebut sudah pada tingkat berpotensi mengancam hilangnya nyawa atau luka permanen dan serius. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi maraknya aksi kekerasan yang dilakukan pelajar. Terbaru adalah kasus perundungan yang dilakukan pelajar SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, terhadap teman sekolahnya. “Jaman saya dulu sekolah juga ada perkelahian antar siswa, atau tawuran antar sekolah. Tapi tidak seperti sekarang, tawuran bawa pedang, parang dan clurit. Perkelahian jaman dulu juga dalam taraf wajar, setelah teman jatuh, ya sudah. Sekarang kita lihat, temannya sudah tak berdaya, masih dihajar, diinjak, ditendang. Ini kan mengancam nyawa dan cedera serius,” tukas LaNyalla, Jumat (29/9/2023). Dikatakan LaNyalla, untuk menemukan solusi yang sistemik, semua aspek perubahan perilaku siswa atau pelajar harus ditinjau secara komprehensif. Aspek lingkungan, mulai dari rumah dan tempat main (komunitas) anak. Aspek dan jenis informasi yang diakses anak melalui media sosial. Aspek lingkungan di sekolah, kepekaan para guru, terutama guru BP. Regulasi sekolah terkait rewards dan punishment yang tepat. “Dan kasus-kasus yang ada, semua bermuara kepada menurunkan etika, moral dan budi pekerti anak didik kita. Ini yang berbahaya bagi masa depan bangsa. Karena kalau budi pekerti sudah menurun, dan moral generasi rusak, akan mudah terjerumus ke kerusakan lainnya, terutama narkoba, kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Ini pada jangka panjang akan menjadi beban dan ancaman bagi negara,” urai LaNyalla. Padahal, lanjut senator asal Jatim tersebut, Indonesia akan menghadapi ledakan populasi jumlah penduduk usia muda (produktif) mulai dari tahun 2030 mendatang, hingga puncaknya di tahun 2045, dengan komposisi hampir 70 persen penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di level usia produktif. “Ini kan kacau kalau dibiarkan. Usia produktif, tetapi dengan kualitas yang rendah, dan tidak mampu berkompetisi, karena tidak sehat secara fisik, mental dan spiritual, akibat kerusakan moral dan gaya hidup yang sejak di bangku sekolah. Di sisi lain, tenaga kerja asing akan semakin mudah masuk ke Indonesia. Ini harus serius dipikirkan pemerintah,” ujarnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memang telah mengeluarkan Per-mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Namun aturan tersebut oleh banyak kalangan dinilai tidak terimplementasi dengan optimal di sekolah. Karena regulasi sanksinya hanya bersifat administratif, diberikan oleh satuan pendidikan dan tidak ada tindak lanjutnya, siapa melakukan apa dan siapa yang memberikan hukuman. (sws)
Jawa Timur Zona Pertempuran Politik Ganjar dan Prabowo, Khofifah Jadi Rebutan
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) menjadi battle zone (zona pertempuran) politik dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, antara kubu bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. “Selain Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Jatim menjadi kandang banteng (PDIP), sehingga Ganjar diperkirakan akan unggul di tiga provinsi tersebut dalam pilpres 2024. Prabowo akan mencoba menggerus suara Ganjar di Jawa Timur dengan mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama (NU),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (4/10). Menurut Selamat Ginting, jika Prabowo akan mencuri suara kaum Nahdliyin (NU) di Jatim, maka Gubernur Jatim Khofifah akan menjadi pilihan terbaik sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jika itu yang terjadi, maka Ganjar akan memilih Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Begitu juga jika Ganjar ingin mendulang suara Nahdliyin, maka Khofifah pun akan menjadi pilihan utama sebagai bakal cawapres. Sementara Mahfud MD akan menjadi alternatif kedua bakal cawapres kubu Ganjar. Gibran Jokowi Sebaliknya, kata Ginting, jika kubu Prabowo akan mencuri sekitar 20-25 persen suara di Jawa Tengah, maka pilihan terbaiknya menempatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai bakal cawapresnya. Hal ini karena PDIP sangat kuat dan tak tertandingi di Jateng dan DIY. Dikemukakan, jika keputusan MK membolehkan Gibran bin Jokowi mengikuti pilpres 2024, kemungkinan besar Prabowo akan menempatkan Gibran sebagai pendampingnya. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo. “Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurutnya, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan Ganjar akan berpasangan dengan Khofifah untuk mendulang suara Nahdliyin berhadapan dengan kubu Prabowo dan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Jadi suara NU akan terbagi tiga secara hampir merata di tiga kubu pasangan pilpres. Muhaimin akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan kaum Nahdliyin,” kata Ginting. Sementara kubu keluarga Abdurachman Wahid atau Gus Dur (Gus Durian), kata dia, sepertinya akan mengikuti ke mana pilihan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Selebihnya kaum Nahdliyin bisa saja mengikuti pilihan para kiai struktural maupun kultural NU (kiai kampung). “Jadi kedua kubu masih saling intip dan saling menunggu untuk menentukan bakal cawapresnya. Sehingga kedua kubu kemungkinan akan mengusung bakal cawapres di ujung pendaftaran yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023,” pungkas Selamat Ginting. (sws)
TNI Pengawal Demokrasi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TEMA HUT TNI ke 78 tahun ini adalah \"TNI Patriot NKRI : Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju\". Tiga unsur terkandung di dalamnya yaitu TNI patriot NKRI, TNI pengawal demokrasi dan TNI kekuatan untuk memajukan Indonesia. Sebagai patriot NKRI hal ini sesuai dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menangkal setiap ancaman miliiter dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sebagai pengawal demokrasi TNI harus menjadi bagian dari penegakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat menjadi modal politik untuk Indonesia mandiri dan maju di segala bidang. 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari TNI karena pada tanggal tersebut tahun 1945 terbentuk TKR yang awalnya BKR bentukan PPKI. Lalu TRI tahun 1946 dan resmi bernama TNI pada tanggal 3 Juni 1947. Berubah menjadi ABRI tahun 1962 sebelum kembali kepada TNI 1 April 1999 setelah terjadi pemisahan dengan Polri. Inpres 2 tahun 1999 mengatur langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian dari ABRI. Dwi fungsi ABRI dihapuskan. Ada TNI patriot NKRI teladan yaitu Jenderal Soedirman yang memilih bertempur gerilya daripada harus menyerah di meja perundingan. Berbeda dengan Soekarno yang siap ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta. Panglima Besar Soedirman adalah Guru SD Muhammadiyah, aktivis Pemuda Muhammadiyah dan Pengurus Hizbul Wathan. Bersama Hamengku Buwono dan Letkol Soeharto, Jenderal Soedirman melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta untuk mengusir Belanda. Ia wafat karena sakit paru-paru di usia 34 tahun. Menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Jati Diri TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Relevansi sebagai Pengawal Demokrasi dapat dikaitkan dengan Penjelasan Umum angka 4 dimana ditegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara. Kepentingan politik negara dimaksud \"mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi\". Aturan UU TNI ini menjadi landasan bagi TNI untuk mengawal demokrasi atau membantu proses penegakan kedaulatan rakyat. Menjadi acuan TNI pula prinsip supremasi sipil yang berbasis pada proses atau mekanisme demokrasi. Kini TNI ditantang untuk lebih maju dan kokoh dalam melakukan pengawalan demokrasi. Hal ini mengingat gejala politik pemerintahan Jokowi justru semakin menjauh dari asas demokrasi. Terakhir kasus Rempang yang faktanya adalah pengabaian terhadap hak-hak rakyat. Penggusuran atau pengosongan merupakan pelanggaran atas prinsip demokrasi dan hak-hak asasi. Pelanggaran HAM berat. TNI sudah semestinya memandang dengan waspada \"penyerahan\" Pulau Rempang kepada China. Investasi adalah kegiatan awal menuju aneksasi. Tidak adakah kekhawatiran akan ekspansi China yang dalam misi \"Nine Dash Line\" saat ini pun sudah mengklaim perairan Natuna? TNI tidak boleh abai apalagi bersikap antagonistik dengan mengancam akan \"memiting\" rakyat segala. Sebelumnya Jend. (Hor) purn Luhut Pandjaitan mengancam pula untuk membuldozer rakyat. China sejak dahulu memproteksi komunis. PKI adalah mitra China. Bahkan China menjadi pengendali PKI. Berupaya mengkudeta Istana dengan membunuh para Jenderal TNI. Memfitnah atas keberadaan Dewan Jenderal dan bersembunyi di ruang penting Istana. Presiden tersandera oleh Cakrabirawa. PKI itu musuh demokrasi, anti agama dan gemar berkhianat. TNI menjadi sasaran dari pelumpuhan dan adu domba. Antar angkatan maupun angkatan kelima. China terus menghegemoni dengan senjata investasi dan hutang luar negeri. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat terancam. China mengenalikan oligarki baik politik maupun bisnis. Rezim Jokowi adalah rezim oligarki dan oligarki itu musuh demokrasi. TNI sebagai pengawal demokrasi mesti maju untuk melangkah lebih cepat. TNI itu tentara rakyat dan tentara pejuang. Tidak boleh berpangku tangan atau sekedar menjadi alat kekuasaan. TNI merupakan patriot NKRI. Petinggi TNI sebagian besar didikan AKABRI atau Akademi TNI. Mereka memiliki dasar-dasar pendidikan yang kuat untuk memahami politik nasional dan global. Mengenal betul akan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atas bangsa dan negara. Peta kini sudah semestinya terbaca bahwa ideologi dan konstitusi sedang tidak dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Demokrasi bertekuk lutut pada oligarki, hak-hak asasi tersingkir oleh berhala investasi, hukum direkayasa sesuai kemauan penguasa, korupsi dan politik dinasti dianggap sebagai hal yang biasa. Kedaulatan negara berada diujung tanduk. Kedaulatan rakyat sudah lebih dahulu terpuruk. Agama pun ikut diaduk-aduk. Negara ini belum maju dan semakin terjajah oleh kezaliman pemimpin bangsanya sendiri. TNI harus bergerak untuk segera memerdekakan. Rakyat telah lama mendambakan. TNI adalah institusi yang paling tidak demokratis. Kultur komando menjadi karakter dan kekuatannya. Tetapi Undang-Undang meminta agar TNI menjadi pengawal demokrasi. Dan TNI harus patuh pada Undang-Undang itu. Undang-Undang adalah komando tertinggi. Selamat HUT TNI ke 78. Ayo bertempur sebagai patriot NKRI. Menjadi pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Bukan semata slogan tetapi dengan bukti tindakan dan perbuatan. TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang. Bandung, 5 Oktober 2023.
"High cost politic" Memicu Politik Dinasti
Serang, FNN - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufiequrachman Ruki mengatakan high cost politic memicu politik dinasti yang masih menjadi salah satu rule yang diterapkan pada sistem politik di Indonesia.\"Anda bayangkan untuk menjadi anggota dewan, harus menghabiskan Rp5 miliar dan ini sudah diakui oleh salah satu anggota Dewan,\" kata Ketua KPK RI periode 20023-2007 ini, di Serang, Banten, Rabu,Menurut dia, banyak para politisi yang menggunakan sistem high cost politic untuk bisa menduduki kursi parlemen, bahkan untuk mencalonkan gubernur saja memerlukan biaya lebih dari Rp200 miliar.\"Jadi gubernur itu tidak cukup Rp200 miliar, terus itu duit siapa yang mau dipakai, bagaimana mengembalikannya?,\" kata mantan anggota DPR RI ini..Menurut Taufiequrachman, sistem high cost politic yang menghabiskan banyak biaya tersebut, akan muncul sistem politik oligarki atau politik dinasti.\"Dari sistem berduit tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik, semua menduduki jabatan politik mulai dari ibu, bapak, anak, saudara,\" kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1971 ini.Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta para ketua partai politik untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia agar dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.\"Yang harus memperbaiki ya para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaiki undang-undangnya agar biaya politik itu dikurangi,\" katanya.(sof/ANTARA)
POPULER
