ALL CATEGORY
Seni "Hadrah" Mewarnai HUT TNI ke-78 di NTB
Mataram, FNN - Penampilan hadrah dari Batalyon Infanteri 742 Satya Wira Yudha turut mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-78 wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).Tampil sekitar kurang lebih 10 menit, tim hadrah TNI tampil memukau di atas panggung prajurit yang bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, Mataram, Kamis.Mereka membawakan beberapa Shalawat Islami juga yel-yel TNI yang dimainkan bergantian dengan seragam loreng kebanggaan.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT TNI guna membangun kedekatan antar prajurit, juga membangun kepercayaan dari masyarakat.\"Hasil beberapa lembaga survei terkait menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan TNI, baik di dalam maupun di luar negeri,\" kata Danrem 162 WB, Brigjen Agus Bhakti, saat bertindak sebagai inspektur upacara pada pagi harinya.Terlepas dari kepercayaan dan prestasi itu semua, kata Dia, TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan dihadapi tidaklah ringan\"Untuk itu momentum ulang tahun TNI ke 78 harus kita jadikan bahan introspeksi untuk berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh,\" tambahnya.Lebih lanjut, momentum bertemakan \"TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju\", juga dimeriahkan dengan beberapa penampilan lain seperti demonstrasi dasar sparko khas TNI, karate, serta drumband.(ida/ANTARA)
Puan Mengingatkan Agar TNI Menjaga Netralitas Sukseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan prajurit TNI untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024 dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan bahu membahu mengawal pesta demokrasi.Sebab, kata dia, pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu faktor mempercepat langkah bangsa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.\"Sebagai pilar pertahanan dan keamanan negara, TNI harus bisa menjaga integritas dan profesionalisme agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis,\" kata Puan saat menghadiri peringatan HUT Ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Puan meminta agar pimpinan TNI dapat memberikan teladan kepada seluruh personel-nya untuk mengedepankan profesionalitas dan integritas prajurit.\"Pimpinan TNI harus bisa menjaga kesolidan agar tidak ada satupun anggotanya yang ikut terlibat dalam politik praktis. Baik secara langsung ataupun tidak langsung,\" ujarnya.Dia juga mengapresiasi upaya TNI sebagai pelindung dan penjaga kedaulatan negara yang telah berjuang memastikan bangsa Indonesia hidup dalam kedamaian dan kemerdekaan. \"Kepedulian TNI terhadap keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya adalah nilai yang sangat kita hargai. Tri Dharma Eka Karma,\" ucapnya.Di samping ancaman kedaulatan negara, Puan juga mencermati tanggung jawab TNI lainnya dalam mengatasi ancaman nir-militer seperti ancaman bencana alam.\"TNI memiliki struktur organisasi yang vertikal dari pusat hingga ke daerah sehingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan efektif dalam setiap membantu penanganan bencana. Fungsi TNI tersebut sangat penting dan krusial, hal ini yang perlu terus dikomunikasikan kepada penerus di TNI sehingga ketika terjadi bencana,\" ujarnya.Dia meyakini TNI akan mampu menjalankan tugas dan amanah dalam memperkuat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab telah menjadi kebanggaan dan benteng pertahanan Indonesia selama ini.\"Saya yakin bahwa TNI akan terus menjadi organisasi yang semakin profesional, semakin bersinergi dengan institusi lainnya untuk kepentingan negeri, dan semakin dekat dengan hati rakyat Indonesia,\" tuturnya.Dia juga menilai prajurit TNI terus membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya dengan turun langsung membantu masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.\"Kehadiran TNI adalah jaminan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kesatuan dan kedamaian. TNI juga memiliki peran dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Saya berharap bahwa TNI akan terus memperkuat, memperbesar, dan menyatukan NKRI dengan sebaik-baiknya,\" ungkap Puan.Memperingati HUT Ke-78 TNI, Puan pun berharap seluruh prajurit TNI dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.\"TNI adalah garda terdepan negara, seluruh rakyat memberikan kepercayaan bahwa TNI dapat menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Atas nama pimpinan DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati HUT Ke-78 TNI bagi seluruh prajurit. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,\" kata Puan.Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 TNI pada tahun 2023 ini, mengusung tema \"TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju,”.Tema ini diangkat karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif serta Pilkada serentak di 548 daerah, yaitu pada 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 Kota.(ida/ANTARA)
HUT TNI Ke-78 Memperingati Kemampuan TNI untuk Kembali ke Pangkuan Rakyat dan Back to Basic
Jakarta, FNN – HUT TNI Ke-78 hari ini (5/10/23) diperingati di Monas dan dihadiri Presiden Jokowi serta pejabat-pejabat lain. Media menyoroti kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tampak duduk di depan bersama dengan Prabowo sehingga orang melihat sepertinya SBY sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan. “Ya, kita mulai dengan mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, dan ulang tahun TNI selalu terkait dengan upaya untuk membersihkan tentara dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia, pada waktu itu. Dan itu yang masih membekas di kita sebetulnya,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (5/19/23) memperingati HUT TNI ke-78. Jadi, lanjut Rocky, selalu ada dua hal yang kita ingat dengan TNI, yaitu kekuatan bersenjata, sekaligus potensi TNI untuk dimasuki oleh kepentingan politik. “Jadi, kita mesti pastikan bahwa hari ulang tahun TNI memperingati dua hal. Pertama, kemampuan TNI untuk kembali pada pangkuan rakyat, diasuh oleh rakyat. Kedua, peristiwa ini juga mengingatkan kita janji kedua dari TNI, yaitu di era reformasi untuk back to basic. Karena setelah peristiwa lubang buaya yang selalu diingatkan oleh TNI, TNI tetap ada di dalam wilayah permainan politik di zaman orde baru dan stabilitas politik diandalkan pada TNI pada waktu itu,” tambah Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa saat ini, di era demokrasi, stabilitas politik tidak boleh lagi diandalkan pada tentara, tetapi pada kesepakatan rakyat dengan pemimpinnya. Kontrak rakyat dan pemimpin itu yang mendasari hak demokrasi rakyat. Jadi, sekali lagi Dirgahayu TNI dan konsistenlah untuk tidak ikut di dalam cawe-cawe politik. Menurut Rocky, profil politik TNI sekarang adalah dia tidak ingin terlibat dalam politik, tetapi dia memantau dari dekat keadaan politik yang makin lama makin tegang, makin tidak ada poin, dan lama-lama kita mesti jujur mengatakan rakyat menganggap pemerintahan sipil itu gagal karena lemah. Oleh karena itu, mulai ada keinginan supaya pemerintahan itu dipegang kembali atau diandalkan pada figur-figur militer. Itu yang menyebabkan orang semacam Prabowo, SBY, akhirnya dielu-elukan kembali. Padahal, Prabowo sudah jadi orang sipil karena bikin partai politik. SBY bahkan lebih sipil dari orang sipil, karena watak dia tentang demokrasi itu. “Jadi, kita diingatkan bahwa di dalam tubuh TNI ada peluang untuk menghasilkan kembali Indonesia dengan kembali pada civilian value. Sedikit saya terangkan bahwa yang supreme itu bukan supremasi sipil, tapi supremasi nilai-nilai sipil. Jadi, bukan civilian supremacy tapi supremacy of civilian value. Jadi, mau dia tentara, mau dia sipil, dua-duanya tunduk pada nilai-nilai sipil, yaitu demokrasi. Bagian ini yang hendak kita lihat juga dalam persaingan politik,” ungkap Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Sementara itu, di kubu Prabowo secara historis para jenderal akhirnya berkumpul di situ dan itu sudah menjadi semacam dalil bahwa sebaiknya mendukung Prabowo. Itu juga yang kemudian diucapkan oleh SBY. Tetapi, yang kita mau tagih sebetulnya, apakah mendukung Prabowo berarti mendukung kelanjutan pembangunan ekonomi dan politik ala Presiden Jokowi yang disponsori oleh Prabowo? Apakah Prabowo masih tetap dalam tema yang sama ketika SBY masuk atau SBY berubah dari tesis perubahan dan pergi pada tesis continuity? Itu sinyal-sinyal yang musti kita pastikan hari-hari ke depan, tandas Rocky. (ida)
Jalan Terjal Anies Baswedan dan Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Bermula Anies diberhentikan sebagai Mendikbud. Kenapa diberhentikan? Itu hak prerogatif presiden. Yang pasti bukan karena kasus hukum atau soal prestasi. Faktor politik lebih dominan. Menteri adalah jabatan politik. Setelah beberapa bulan diberhentikan dari Mendikbud, Anies diminta untuk calon Gubernur. Dengan semua proses dan dinamikan yang dilalui, akhirnya Gerindra dan PKS mengusung Anies maju di pilgub DKI. Anies berhasil singkirkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di babak pertama. Di babak kedua Anies kalahkan Ahok, cagub yang mendapatkan dukungan full dari penguasa. Setelah dilantik jadi gubernur DKI, Anies segera tutup Alexis dan segel reklamasi. Anies juga berupaya menjual saham bir milik pemprov DKI. Gagal, karena DPRD menolak. Sebagai gubernur DKI, Anies cukup berhasil membuat terobosan-terobosan program yang melahirkan cukup banyak prestasi yang diraih Pemprof DKI. Prestasi-prestasi ini oleh sebagian pihak dianggap telah mendelegitimasi sejumlah pemimpin sebelumnya. Dalam perkembangannya, Anies semakin populer, dan apresiasi publik kepada Anies semakin membesar. Hingga pada akhirnya lahir ekspektasi rakyat untuk mendorong Anies jadi presiden, mengikuti jejak presiden Jokowi. Ini terlihat dari elektabilitas Anies yang terus naik dan paling tinggi di awal tahun 2022. Tentu banyak pihak yang semakin khawatir. Anies bukan orang yang dikehendaki elit untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebaliknya, rakyat menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki elit? Mari kita diskusikan dan analisis bersama. Pertama, ada banyak pihak yang tentu saja khawatir \"usaha ilegalnya\" ditutup seperti Alexis. Banyak pula yang khawatir \"proyek ilegalnya\" tergusur seperti reklamasi. Di Indonesia, ini bukan lagi jadi rahasia umum. Aturan dan mekanisme prosuderal dalam hampir semua proyek seringkali diabaikan. Terjadi banyak pelanggaran dan berpotensi untuk dibatalkan, kemudian diambil alih oleh negara. Di Indonesia, pencurian bahkan perampokan aset negara terjadi dimana-mana. Baru-baru ini, ramai soal hotel Sultan. Tengok sudah berapa banyak mall, apartemen, hotel yang berdiri di atas tanah negara kemudian disertifikatkan menjadi milik swasta. Belum juga berapa juta hektar hutan lindung yang dicuri oleh pihak swasta, kemudian ditanami sawit dan semacamnya. Di bawah kepemimpinan Anies, semua ini besar kemungkinan menjadi obyek petertiban. Record Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi cukup menjadi bukti akan nyali, keberanian dan ketegasan Anies. Meski harus berhadapan dengan konglomerasi besar dan penguasa, Anies telah membuktikan kemitmennya dalam memberlakukan aturan. Record Anies di atas cukup menjelaskan alasan mengapa Anies harus dijegal. Anies tidak boleh nyapres. At all cost, Anies harus dihalangi dan digagalkan. Kesimpulan ini sulit dibantah. Data terlalu banyak, bahkan berlebih. Dalam politik, jegal menjegal itu soal biasa. Perseteruan antar mafia, dan antara mafia dengan mereka yang berupaya memberantas mafia, itu juga biasa terjadi dalam arena politik. Anies sendiri menyadari hal itu. Bagaimana strategi jegal Anies? Pertama, delegitimasi Anies. Baik terkait dengan pribadinya, maupun kinerjanya sebagai gubernur DKI. Stigma Anies kadrun, menggunakan politik identitas, didukung kelompok Islam garis keras, ini strategi stigmatisasi untuk pribadi Anies. Stigmatisasi ini gagal setelah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung. Ini artinya, tuduhan ini rekayasa, bukan ada secara substansial. Begitu juga dengan stigma bahwa Anies tidak berprestasi. Ini juga stigma, karena hadirnya Jakarta International Stadium (JIS), DP 0%, jalur sepeda, Jaklingko, WTP lima tahun, dll, akan secara alamiah muncul untuk membantah stigma itu. Strategi kedua, jadikan Anies tersangka. Formula E menjadi sarana untuk mentersangkakan Anies. Sebagaimana publik baca di media, strategi ini gagal. Bahkan sempat membuat internal KPK guncang. Ketiga, gagalkan Anies untuk mendapatkan tiket maju. Borong semua tiket, agar Anies tidak mendapatkan satupun partai. Ini juga nampaknya akan gagal. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, disusul oleh PKS, kemudian dikuatkan oleh PKB setelah Cak Imin didaulat menjadi cawapres Anies. Demokrat sempat mendukung, dengan satu syarat AHY jadi cawapres. Gagal jadi cawapres, Demokrat hengkang. Kabarnya, AHY akan mendapatkan jatah menteri Jokowi di resuffle kabinet beberapa waktu kedepan. Menteri apa? Anda silahkan tanya kepada Bapak SBY. Strategi keempat, PKB dan Cak Imin digembosi. Ada operasi untuk gembosi PKB dan Cak Imin dari semua lini. Silahkan anda baca dan cari tahu operasi ini. Siapa operatornya di lapangan, dan siapa pendananya. Berhasilkah? Kan masih berjalan. Kita lihat nanti hasilnya. Kelima, ini masih dalam upaya. Semua kekuatan di luar Anies berusaha untuk digabungkan dan melawan Anies. Wacana Prabowo dan Ganjar bergabung oleh beberapa pihak terus diupayakan. Walaupun ini tidak mudah. Namun, dalam politik kemungkinan akan selalu terbuka. Keenam, strategi kecurangan. Ini baru prediksi. Belum ada data dan buktinya, karena pemilu 2024 belum terselenggara. Prediksi ini muncul dengan mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Penguasa cenderung menggunakan instrumen untuk bermain curang. Siapapun penguasa itu. Pemilu curang, hampir pasti. Seberapa besar kecurangannya, akan bergantung kepada kemauan penguasa dan kekuatan kontrol yang ada. Termasuk sebesar apa integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Jadi, masih terus ada jalan terjal yang akan dilalui Anies dan Cak Imin lewati. Mampukan mereka melewatinya? Jakarta, 5 Oktober 2023.
PILPRES 2024: Pertarungan Tokoh Tegas, Kerakyatan, dan Intelektual
Oleh Ismid A. Hadi | Penasihat Lembaga Pendidikan Demokrasi Pada 1 Oktober silam, dalam Rakernas PDI-P, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menertawai orang-orang yang mengatakan PDI-P akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) -- terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN -- guna menghadapi Koalisi Perubahan (KPP) -- terdiri dari Nasdem, PKS, PKB -- yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang tadinya diusung PDI-P sebagai bacapres, akan dipasangkan dengan bacapres KIM Prabowo Subianto sebagai bacawapres. Mempertimbangkan PDI-P sebagai parpol besar dan komitmen pemimpinnya untuk mengusung kadernya sendiri, memang kurang logis bila PDI-P bergabung dengan KIM dengan mendegradasi posisi kadernya sendiri. Terlebih, dalam Rakernas PDI-P itu juga Presiden Joko Widodo memberi kode kuat bhw ia mendukung Ganjar. Dukungan Jokowi ini membuat PDI-P makin percaya diri. Toh, menurut hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pd 27 Juli-7 Agustus, ada 18,1 persen responden menyatakan akan memilih capres yang direkomendasikan Jokowi. Dus, sudah hampir pasti pilpres mendatang akan diikuti tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Prabowo (dengan pasangannya) merepresentasikan karakter tegas dan berwibawa, yang masih disukai masyarakat Indonesia. Dalam pilpres 2014 dan 2019, Prabowo bersaing ketat dengan capres berkarakter sederhana dan kerakyatan (Jokowi). Pada pilpres 2019 khususnya, sekiranya tidak ada kecurangan kualitatif di pihak petahana, Prabowo diyakini menang. Di luar kecurangan itu, harus juga diingat bahwa bahwa track record Prabowo ketika msh berdinas di militer memiliki dua cacat. Yakni, ia dituduh menculik aktivis pada 1997. Prabowo memang mengakuinya meskipun 9 orang yang diculiknya kelak ia bebaskan semuanya. Cacat lain, menurut Presiden ke-3 BJ Habibie, Prabowo hendak melakukan kudeta sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Dua isu ini dieksploitasi lawan-lawan Prabowo ketika itu. Kedua, Ganjar yang mewakili karakter \"sederhana dan kerakyatan\" sebagaimana Jokowi. Sebenarnya tak terlalu jelas apakah benar Ganjar mengusung Marhaenisme ciptaan Soekarno yang mengklaimnya sebagai sosialisme yang diterapkan di Indonesia. Ganjar memang kader PDI-P, parpol yg mengklaim sbg pembela wong cilik (marhaenis). Bagaimanapun, kasus kekerasan di Wadas dan Pegunungan Kendeng, Jateng, memperlihatkan Ganjar tak punya empati pada wong cilik. Ia justru mengakomodasi kepentingan oligarki dengan mengintimidasi orang kecil yang lahannya tak mau dijual untuk dijadikan tambang batu andesit yang akan merusak lingkungan. Di Kendeng juga begitu. Rakyat menolak kehadiran Pabrik Semen Gresik di sana krn mengganggu resapan air. Kedua proyek ini melanggar UU Pertambangan dan lingkungan. Ketika pecah kasus Wadas, para petinggi PDI-P ramai-ramai mengecam Ganjar. Ideologi Marhaenisme yang diklaim Ganjar makin meragukan karena selama 10 tahun memimpin, Jateng tetapi merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Pendapatan rata-rata rakyat di sana masih di bawah rerata nasional. Fakta ini membuat sebagian orang ragu pada kepemimpinan Ganjar. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan politik itu pencitraan. Keyakinan pada konsep politik inilah yang membuat ia lebih sibuk di medsos untuk membangun citra kerakyatan. Dan dia berhasil. Dukungan Jokowi dan PDI-P sebagai parpol wong cilik menguatkan citra Ganjar sebagai tokoh kerakyatan. Apalagi Ganjar -- sebagaimana juga Prabowo -- mengaku akan melanjutkan legacy dan program pembangunan Jokowi meskipun banyak kebijakannya menuai kritik luas karena membahayakan negara. Ketiga, karakter intelektual dan santun yang diwakili Anies Baswedan. Menurut hasil survei Litbang Kompas, selain karakter tegas dan kerakyatan, antusiasme rakyat pada tokoh intelektual baru muncul pada pilpres kali ini. Pendukung Anies adalah kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Intelektualitas Anies diakui oleh kawan maupun lawan dalam negeri. Bahkan, ia juga dihormati lembaga-lembaga internasional yang prestisius. Kapasitas intelektual dan kepemimpinan Anies selama lima tahun memimpin Jakarta tercermin pada pd legacy-nya. Tak heran, hingga kini apresiasi warga ibu kota atas kinerjanya cukup tinggi. Selain infrastruktur yang berkeadilan sosial, terobosan-terobosan dalam kebijakannya di bidang sosial-perkotaan juga kinclong. Kalau Ganjar memandang buruh Cina lebih unggul ketimbang buruh bangsanya sendiri, Anies justru mengandalkan kemampuan anak bangsa dalam seluruh sektor pembangunan, bahkan ketika membangun Jakarta International Stadium yang kompleks, dengan menggunakan metode konstruksi yang \"ajaib\", yang belum pernah dilakukan kontraktor manapun di dunia ini. Anies tidak membatasi lingkup kerja hanya di Jakarta. Ia membangun kerja sama pertanian dengan daerah-daerah produsen pangan untuk memasok kebutuhan beras warga Jakarta. Bukan hanya itu. Ia membeli beras di tingkat petani dengan harga yang layak. Hal ini merangsang petani meningkatkan produksi berasnya. Tentu saja ini cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya negara membangun swasembada pangan ketimbang membangun food estate raksasa dengan menebang hutan lindung secara besar-besaran dan merusak lingkungan tanpa hasil yang diharapkan. Terbukti, Menhan Prabowo yang ditugaskan Jokowi membangun lumbung pangan gagal total. Bagaimanapun, pertarungan tiga kubu dalam pilpres akan sangat kompetitif. Dalam rilis hasil jajak pendapat terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar bertengger di urutan pertama dengan 35 persen. Prabowo berada di urutan kedua dgn 33 persen, dan Anies di peringkat ketiga dengan 21 persen. Namun, kian banyak orang tak percaya pada lembaga-lembaga survei. Ini mungkin dipengaruhi kenyataan di lapangan yang memperlihatkan berlimpah ruahnya masyarakat tiap kali AMIN muncul di kota mereka. Menurut hasil survei Litbang Kompas, pendukung AMIN memang militan. Lalu, menurut hasil jajak pendapat lembaga survei asal Australia, Utting Research, yang dirilis pada akhir Juli silam mengungkapkan keterpilihan Ganjar sebesar 34 persen, Prabowo 33 persen, dan Anies 27 persen. Data ini mirip dgn prediksi surveyor LP3ES Agung Prayitna ketika diwawancarai Hersubeno Arief dari FNN sekitar dua bulan silam. Agung memang percaya Anies masih di urutan ketiga, namun ia menolak hasil survey yang menempatkan posisi Anies di bawah 20 persen. Ia yakin keterpilihan Anies di atas 25 persen. Berpegang pada hsl survei Utting Reasearch, setiap kubu yang bertarung punya kans yang sama untuk menang. Walakin, sebaiknya kubu IMIN tdk overoptimistic dan harus bekerja lebih keras karena Anies telah memiliki bacawapres definitif yang memang telah meningkatkan suara IMIN di Jatim dan Jateng, tetapi belum signifikan. Sementara Ganjar dan Prabowo belum memiliki bacawapres. Dalam pilpres, cawapres adalah subyek strategis dan instrumental untuk menambah suara pasangan kontestan. Mahfud MD atau Khofifah menjadi calon kuat mendampingi Ganjar untuk merebut suara Nahdlyin sehingga akan berebut suara dengan AMIN. Yang juga harus mendapat perhatian serius AMIN adalah suara kalangan muda. Sesuai hasil survei Kompas, Ganjar mendapat dukungan suara dengan porsi terbesar di kalangan generasi Z (17-25 thn), sementara Prabowo unggul dalam meraup suara milenial (26-40 thn). Kendati Anies juga mendapat limpahan suara dari kedua segmen pemilih ini, jumlahnya jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Dalam upaya meningkatkan raihan suara, Prabowo masih berharap MK mengabulkan judicial review atas batas umur cawapres sehingga ia bisa menggandeng putera Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai bacawapresnya. Gibran diyakini dapat menjadi vote getter para simpatisan Jokowi. Kendati kubu Ganjar dan Prabowo mendapat dukungan besar dari politik asosiasif dengan Jokowi -- mereka disebut kubu keberlanjutan atau status quo -- publik yang mendukung AMIN adalah mereka yang menginginkan perubahan. Sesusi hasil survei Utting Research, 81 persen responden menginginkan perubahan. Baik yang menginginkan keberlanjutan dengan perubahan (61 persen) dan perubahan penuh (20 persen). Di luar itu, potensi membesarnya krisis-krisis sosial-ekonomi pada waktu mendatang -- seperti isu Rempang, kenaikan harga beras dan BBM, merosotnya nilai tukar rupiah yang meningkatkan utang negara yang sudah besar akibat kenaikan suku bunga The Fed, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Cina -- yang dihadapi rezim Jokowi hingga tahun depan bisa jadi akan menggerus suara Ganjar dan Prabowo. Selamat berjuang. Pamulang, 5 Oktober 2023.
Bersatunya 2 Poros Kekuatan Besar Islam dalam Koalisi Perubahan Anies - Imin
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik BANYAK yang berpendapat bahwa PKS dan PKB tidak bisa disatukan, mereka ibarat air dan minyak, karena faktanya pada pemilu terdahulu hasilnya adalah dimana pendukung PKS berada disitu tidak ada pendukung PKB, sebaliknya dimana pendukung PKB berada disitu tidak ada pendukung PKS, itu yang tergambar pada jumlah suara pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Memang masa pendukung mereka dari kalangan yang berbeda, PKB lebih didominasi dari kalangan NU karena PKB didirikan memang untuk menyalurkan kepentingan politik warga NU, sedangkan PKS adalah partai kader, mereka mengkader dari karangan pelajar, mahasiswa dan cendikiawan. Hal ini menarik perhatian kalangan lainnya sehingga PKS berhasil meningkatkan suaranya dalam jumlah yang mengejutkan. Kini PKS sebagai pengusung Anies yang dituduh dengan bermacam macam tuduhan atau framing seperti islam garis keras, wahabi, politik indentitas, Islam Arab, kadrun dan sebagainya adalah suatu tantangan yang besar bersatu bekerjasama dengan PKB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang berbasis Islam dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan dakwah PKS dimulai dari kalangan disekolah sekolah dan mahasiswa atau kalangan Intelektual , baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan asal usul PKS. Gerakan ini dikenal sebagai tarbiyah dan mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Setelah berhasil menjadi gerakan dakwah di kampus dan masyarakat, gerakan tarbiyah kemudian memasuki arena politik. Bergabungnya PKB dengan PKS adalah takdir Ilahi, Anies Rasyid Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya disatukan dalam Koalisi Perubahan seakan menjemput takdirnya, Islam awalnya satu, kemudian akibat adu domba umatnya berhasil dipecah belah dan sekarang kembali bersatu dalam Koalisi Perubahan. Takdir inilah menolak pendapat bahwa kelompok kelompok Islam tidak bisa disatukan. Ternyata tidak hanya PKB dan PKS saja yang bersatu, Partai partai berbasis umat Islam seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi walau nonparlemen ikut bergabung bersatu dalam Koalisi Perubahan. Selain itu tidak kalah menggelegar terbentuknya relawan Anies yang menamakan dirinya Relawan Kuning Ijo Biru atau KIB. Warna Kuning, Ijo dan Biru melambangkan asal partai mereka, mereka adalah kader kader partai ditataran akar rumput yang tidak sejalan dengan keinginan elit Partainya. Inilah fakta fakta yang tidak dapat dipungkiri, Pasangan Anies cak Imin atau AMIN adalah pasangan calon presiden RI pada pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil survel paling rendah tapi dikenyataan didukung tumpah ruah. Anies dan cak Imin adalah dua tokoh dari 2 kutub yang saling berhadapan dan secara nalar dan logika manapun tidak mungkin disatukan. Gus Imin atau cak Imin semula adalah bagian dari sintesa Jokowi. Dengan bergabungnya cak Imin dalam kelompok antitesa Jokowi atau Kolalisi Perubahan, muncul beberapa anggapan, diantaranya adalah bahwa antitesa Jokowi telah berakhir, kini semua telah menjadi sintesa Jokowi atau ”all Jokowi’ mens”. Tidak ada lagi perubahan, yang ada adalah keberlanjutan. Anggapan tersebut didasarkan bahwa masuknya cak Imin dalam Koalisi Perubahan adalah cawe cawenya Jokowi dan menyerahnya si Brewok Surya Paloh. Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya sudah dibuat bedarah darah oleh lawan politiknya ologarki, sangat amat kecil kemungkinan mundur dari Koalisi Perubahan yang digagasnya. Partainya akan hancur kalau dia mundur dari tujuan awal yang telah dicanangkannya. Pernyataan bahwa antitesa Jokowi telah berakhir adalah salah satu upaya untuk menghancurkan Koalisi Perubahan. Narasi, framing atau kampanye hitam untuk memecah belah Koalisi Perubahan semakin gencar dan massif dilakukan, bahkan tidak segan segan Menteri Agama mengatakan bidah hukumnya memelih pasangan AMIN, ini sunggug suatu penyesatan. Inilah bentuk kepanikan dari orang orang yang sudah dalam belenggu oligarki. Oligarki sangat panik dan ketakutan akan dukungan yang meluas dari kalangan umat Islam terutama warga Nahdliyin sehingga tangan tangan oligarki dengan menghalalkan berbagai cara mengupayakan menghadang Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Sungguh, dengan begabungnya PKB dan PKS dan Anies cak Imin sebagai penjurunya menjadi magnit maka ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang setara gabungan warga NU dan warga Muhammadiyah. Tuduhan dari kaum sekuler, abangan dan kelompok sebrang “Anies Bapak Politik Indentitas” kini menghujam mereka sendiri. Indentitas Islam terwujud dalam Koalisi Perubahan justru digagas oleh tokoh King Maker si Brewok Surya Paloh ketum Partai Nasdem. Bersatunya PKS dan PKB merupa cerminan bersatu ulama dari kalangan NU, Muhammadiyah dan Gerakan 212. Semoga ini merupakah rahmad Allah, pertolongan Allah yang dikucurkan kepada umatnya. Sungguh, bila ini benar terjadi, sebenarnya ini yang di takuti oleh mereka para oligarki karena akan menyatukan kekuatan dan militansi dari akar rumput sampai kaum intelektual Islam di Indonesia. Bersatu di surau-surau, di pesantren, di kampus, para ulama bersatu dan tidak lagi hanya bicara di mimbar sendiri sendiri. Mesin mesin partai Nasdem, PKS dan PKB serta Partai Ummat dan Partai Masyumi serta tidak ketinggalan relawan KIB akan bekerja mempersatukan mereka. Aamiin.
Fahri Hamzah: Dua Poros Ciptakan Pertengkaran dan Memperuncing Konflik, Kita Harus Selamat di 2024
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar polemik wacana pembentukan dua poros bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 tidak diperpanjang lagi, serta mensyukuri munculnya tiga kandidat capres saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena itu, semua pihak diminta mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan nasional, bukan terus menciptakan konflik tidak beralasan antar kelompok di masyarakat agar saling berhadap-hadapan secara ektrem. \"Sekarang kita sudah ada tiga calon. Kita berharap sekali dengan tiga calon ini, coba mulai kita bikin agak tenang sedikit. Kita tidak harus bertengkar terus, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang semakin memperuncing konflik,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pilpres 2024: Mengupas 2 atau 3 Pasang Capres?\', Rabu (4/10/2023) sore. Dalam diskusi yang dihadiri politisi PDIP Aria Bima dan Ketua Balpilpres Projo Panel Barus itu, Fahri secara tegas mengatakan, bahwa semua kandidat capres dan partai politik (parpol) pendukung harus menyadari adanya ketidaksempurnaan Sistem Pemilu kita sekarang. \"Kita harus memikirkan betul kali ini, bahwa dengan tiga kandidat ini kita harus menyadari ada ketidak sempurnaan sistem, tapi paling tidak dengan tiga kandidat ini supaya kita bisa mengelola ketidaksempurnaan itu, dalam menentukan pilihan terbaik,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai Sistem Demokrasi Liberal yang kita dalam Sistem Pemilu 2024 sekarang tidak memfaslitasi nominasi atau kriteria seorang capres yang memiliki narasi, tetapi mengedepankan kombinasi adanya kecocokan saja. Sehingga tujuannya hanya untuk mencari perbedaan sebagai sumber konflik saja, bukan persamaan dan persatuan. Akibatnya, kerap menciptakan konflik yang tidak beralasan. \"Partai Gelora sedari awal menghendaki satu sistem atau desain yang memungkinkan bangsa ini menerima kenyataan bahwa bangsa kita temasuk salah satu bangsa yang paling aneh di dunia, karena bisa mengumpulkan perbedaan dalam jumlah yang begitu banyak. Alhamdulillah kita tetap bisa bersatu, sekarang sudah 78 tahun kita merdeka sebagai bangsa dan negara,\" katanya. Fahri mengatakan, para elite nasional dan para pimpinan parpol saat ini baru menyadari, bahwa tingginya presidential treshold (PT) sebesar 20 persen ternyata merugikan mereka. Akibatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan nominasi dalam penentuan capres, dan lebih mengedepankan kombinasi politik pragmatis sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. \"Kita syukuri treshold sekarang menyerah pada hasil survei. Kita sekarang seperti meniti jembatan terjal, di kiri dan kanan ada jurang, Maka perlu kebesaran hati untuk tidak memperuncing perbedaan, dan kita bisa selamat, serta mendapatkan presiden baru pada 20 Oktober 2024,\" ujarnya. Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti diharapkan dapat mendesain ulang Sistem Pemilu yang terbaik untuk Indonesia, yang bisa mengakomodasi perbedaan untuk persamaan, bukan sebagai sumber konflik. \"Saya kira ikthiar yang dilakukan PDIP dan Projo, kita tidak bisa menolak. Tetapi dengan tiga kandidat ini, kita memang perlu kebesaran hati, adanya persoalan sistem ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kita semua sedang berikhtiar supaya kita selamat di 2024 nanti,\" pungkasnya. PDIP Bantah Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima Aria Bima membantah keinginan partainya agar hanya ada dua pasangan capres saja, karena mengkhawatirkan Ganjar Pranowo kalah di putaran kedua. Hal itu, menurut Aria Bima, sudah dibantah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas pada Minggu (1/10/2023), yang mengungkapkan ada upaya untuk menjodoh-jodohkan Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo, padahal mereka sudah punya pasangan masing-masing. Aria Bima menegaskan, dengan PT 20 persen, PDIP sebenarnya bisa sendiri mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi karena menghargai partai lain, PDIP menjalin koalisi dengan parpol lain seperti PPP, Partai Hanuran dan Perindo. \"Tapi kan kami sangat menghargai parpol -parpol bergabung untuk berkoalisi dalam koalisi besar mengusung capres dan cawapres sesuai yang mereka kehendaki,\" kata Aria Bima. Keinginan untuk membentuk dua poros itu, kata Aria Bima, adalah mempertimbangkan banyaknya wacana mengenai Pilpres 2024 satu putaran, karena akan menghemat anggaran dan sosio ekologi, mengingat Pilpres 2024 memakan biaya besar. \"Jadi wacana ini bukan hanya dalam konsep PDIP, tapi ada pihak lain yang juga menginginkannya. Antara lain salah satunya menghemat biaya dan presidential threshold. Sebab, kalau Pilpres 2024 satu putaran saja akan memakan biaya sebesar Rp17 triliun, dan jika dua putaran akan menghabiskan dana Rp34 trilliun,\" jelasnya. Kata Aria Bima, dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya pada Pilpres 2024 nanti mengerucut dua poros pasangan saja, tidak tiga pasang seperti saat ini. \"Saya sangat yakin ke depannya, bisa saja dari satu poros tersebut ada yang berkoalisi ke partai atau koalisi lainnya,\" jelas politisi senior PDIP itu. Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Presiden (Bapilpres) Pro Jokowi (Projo), Panel Barus berharap Pemilu 2024 berlangsung damai tidak ada lagi friksi, menghindari isu-isu SARA, serta berlangsung sejuk dan demokratis, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Panel Barus mengatakan, Projo saat ini masih ancang-ancang memberikan suaranya kepada capres tertentu yang sesuai. \"Saat ini Projo masih melakukan rapat-rapat baik di tingkat wilayah maupun cabang untuk konsolidasi atau memperkuat internal,\" ujar Panel Barus. Projo yang saat ini sudah ada di 13 provinsi, lanjut Panel Barus, terus melakukan bahasan strategis tentang tantangan zaman ke depan agar tidak salah dalam menentukan capres. Selain itu, Projo juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap siapa figur pemimpin kita masa depan. \"Selain itu, Projo berusaha menyerap informasi dari rakyat apa yang menjadi kebutuhan. Dari situ, Projo membuat skala prioritas yang pro rakyat,\" katanya. Panel Barus menambahkan, Projo memiliki kekuatan berupa dukungan suara yang cukup besar. Sehingga suara Projo tidak akan diberikan sembarangan di Pilpres 2024. Hingga kini, Projo kata Panel Barus, masih tetap pada keputusannya untuk mendukung Capres berinisial P. \"Inisial P. Belum berubah dan Projo akan mendeklarasikan salah satu figur berinisial G sebagai cawapres,\" katanya. Dia menyampaikan, Projo sudah melakukan komunikasi dengan cawapres berinisial G ini. Kendati begitu, Panel Barus tidak dapat membeberakan sosok berinisial G tersebut. \"Kalau sudah \'klick\', kita akan umumkan sekaligus dengan cawapres yang kita dukung. Rencana dilakukan pada saat Rakernas 14-15 Oktober nanti di Indonesia Arena, di kawasan Gelora Bung Karno,\" ungkap Panel. (Ida)
Kasus Rempang, Jokowi Telah Menjual Kedaulatan Negara pada China Komunis
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Saya mengapresiasisaya tulisan rekan Natalius Pigai, eks Komnas HAM RI, terkait Rempang, investor China dan pemerintah. Judulnya Negara Keliru Urus Rempang, Rakyat dan Investor Sama-sama Rugi. Bahwa permasalahan yang terjadi awal September 2023 dengan masyarakat Suku Melayu Barelang Pulau Rempang, Kepulauan, Riau -Sumatera adalah tragedi kemanusiaan atas bangsa Indonesia Suku Melayu Rempang di Kepulauan Riau yang terletak di perairan Laut China Selatan dan Selat Malaka. Penggusuran paksa oleh pemerintah menggunakan aparat TNI/Polri terhadap Suku Melayu untuk kepentingan investor China sangat biadab dan menyedihkan karena menggusur paksa rakyat pribumi Indonesia Suku Melayu di atas tanah kelahiran milik peninggalan leluhurnya. Ini juga merupakan kejahatan negara terhadap rakyat dengan melakukan pelanggaran sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, sebab telah ratusan tahun mereka mendiami Pulau Barelang (Pulau Batam Rempang, Galang) Provinsi Kepulauan Riau sejak zaman kekuasaan Kerajaan Nusantara Lingga di bawah pemerintahan Laksamana Tun Abdul Jamil dan Panglima Parang Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli (1623-1724) serta Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1946) di bawah pemerintah Raja Kecik dan Sultan Syarif Kasim ll sebelum ada negara Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945. Suku Melayu Rempang dan Barelang adalah pemilik tanah adat hak ulayat tanah swapraja Kerajaan Lingga dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, selaku pemilik pemegang hak alas Eigendom Verponding. Mereka adalah pemilik sah atas tanah Rempang dan tidak perlu ada sertifikat. Atas perintah konstitusi negara UUD 1945 tanah di seluruh wilayah NKRI yang dikuasai negara dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, berdasarkan UU Agraria No.51 tahun 1960, bahwa yang menguasai tanah pemegang surat HGB, HGU, HPL adalah bukan bukti surat hak milik, sehingga penggusuran paksa suku Melayu Rempang adalah perbuatan semena-mena atas nama negara dan pemerintah adalah pelanggaran HAM. Investasi Rempang jelas masalah politis strategi China dan PKI yang berusaha mengganti sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan menghilangkan jejak sejarah bangsa Indonesia terkait Kesultanan Kerajaan Nusantara Melayu. Investasi China Rempang ECO City Analisis saya dengan memanfaatkan kerapuhan kepemimpinan nasional rezim Joko Widodo, dengan motto Satu China Satu Negara, maka dengan menggunakan Tomy Winata untuk berbakti pada negara leluhurnya membantu memperkuat RRT China dalam pertarungan mondialnya guna menanamkan pengaruh dan hegemoninya menguasai Indonesia. Dengan membawa nama pemerintah berlindung di balik UU Cipta Kerja untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang Riau - Sumatera adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kepentingan China di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Presiden Joko Widodo seharusnya menyadari bahwa klaim China atas batas wilayah teritori Indonesia di Pulau Rempang, Galang dan Natuna Utara di LCS harus diwaspadai atas klaim sepihak itu. Sebab pemberiaan izin investasi di Rempang sama halnya pemerintah melegalisasi klaim RRT China atas Nine Dashed Lines Overlap ZEE dan landasan Kontinen Indonesia (ZEEI) oleh China. Artinya pemerintah Joko Widodo dianggap telah menjual kedaulatan NKRI pada China komunis. Terkait Pemerintah Diduga karena faktor ketidaktahuan bahwa Presiden Joko Widodo kurang memahami pentingnya fondasi keadaan geografis negara kita Indonesia sebagai negara Nusantara. Wawasan Nusantara adalah menyangkut geografis dapat tegaknya kekuatan NKRI adalah menyangkut wilayah tanah air dan isi yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara semata-mats untuk kemakmuran rakyat termasuk kehidupan sehari-hari rakyat Melayu Rempang yang bertempat tinggal di atas pulau Barelang, sehingga untuk meningkatkan ketahanan nasional guna menangkal kerapuhan bangsa yang terjadi sekarang, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaannya agar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 tidak menyimpang dari tujuan. Maka solusinya batalkan Investasi China di Rempang Kepulauan Riau tanah Melayu Sumatera. (*)
Sejuta Lebih Massa Hadir untuk Mendukung Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT. Lebih dari sejuta massa berkumpul untuk Jalan Gembira di Makassar, pagi hari 24 September 2023. Dalam sejarah, belum ada jalan pagi yang diikuti oleh lebih dari sejuta orang. Ini rekor. Termasuk peristiwa langka. Layak dapat hadiah MURI. Emang MURI berani kasih hadiah untuk hal yang ada urusannya dengan politik? Saya rasa tidak. Tidak berani. Bisa dibredel. Jalan gembira tanggal 24 September 2024 di Makasar adalah jalan politik. Tokoh utama yang hadir di jalan sehat itu adalah bakal calon presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan. Bakal calon yang akan diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS ini menjadi magnet yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat Makassar, umumnya Sulawesi Selatan. Mereka hadir karena Anies Baswedan. Hadir secara suka rela untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan. No Amplop ! No Sembako ! Tak ada juga ancaman. Karena Anies Baswedan bukan penguasa. Tidak punya instrumen untuk bisa melakukan ancaman. Benarkah massa yang hadir lebih dari sejuta? Mudah cara mengklarifikasinya. Hitung saja per-meter persegi ada berapa orang yang berdiri dengan jarak yang sangat rapat. Kali lebar jalan, kemudian dikalikan berapa kilo meter panjang massa yang berjubel. Pasti ketemu angkanya. Tiga hari sebelum acara, beredar di medsos, sejuta kupon yang disebarkan habis, ludes, bahkan kurang. Optimisme panitia bahwa massa yang akan hadir lebih sejuta muncul tiga hari sebelum acara. Begitu info yang ramai di medsos. Tapi, tidak setiap acara Anies Baswedan dihadiri satu juta, bahkan lebih dari satu juta orang. Termasuk di Sulawesi sendiri. Beberapa bulan sebelumnya, Anies hadir di Pangkep Sulawesi Selatan. Lapangan full massa. Masyarakat hadir dan tumpah ruah di sebuah lapangan. Jumlahnya diperkirakan ada ratusan ribu. Tapi, ini masih kalah dengan jumlah massa yang hadir di jalan sehat 24 September kemarin. Dalam pengumpulan massa, tokoh utama sangatlah penting. Ini akan menjadi magnet besarnya. Tapi selalu ada \"invisible hand\" yang memiliki kemampuan menggerakkan dan mengorganisir massa. Sosok \"invisible hand\" di jalan sehat Makassar adalah Tamsil Linrung. Anggota DPD RI Dapil Sulsel yang terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Inilah nama yang dianggap mampu menggerakkan massa lebih satu juta itu. Inilah nama yang disebut sebagai kolaborator berbagai ormas, partai dan kelompok-kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan. Nama Tamsil Linrung tidak asing bagi Masyaakat Sulawesi Selatan. Tiga periode jadi anggota DPR, lalu 2019 melanjutkan karirnya maju sebagai calon anggota DPD, dan sukses. Jalan sehat 24 september di Makassar seolah menjadi standar kesuksesan bagi siapa saja yang ingin mengumpulkan massa jelang pendaftaran pilpres 19-26 oktober 2023. Tidak saja untuk bakal capres lain, para pendukung Anies Baswedan juga seolah ditantang untuk mampu mengumpulkan massa melampui jalan sehat Makassar. Terutana di wilayah Jawa yang jumlah penduduknya lebih besar. Mampukah? Mampukan juga para pendukung Prabowo dan Ganjar mengumpulkan pendudukungnya lebih dari sejuta? Entah apapun kemasan acaranya. No Amplop ! No Nasi Bungkus ! No Sembako ! Tidak ada money politics. Ini bukan soal berapa anggaran yang disediakan oleh panitia. Tapi ini lebih pada kemampuan menjual tokoh, mengelola isu dan mengorganisir massa hingga mau datang ke lokasi kumpul. Ini tidak mudah. Memang, banyaknya jumlah massa yang berkumpul di satu titik tidak secara otomatis memberi hasil kemenangan di pilpres. Ada kerja-kerja politik lain yang dibutuhkan untuk memenagkan suara. Tapi, jumlah massa yang hadir dengan suka rela untuk bertemu dengan bakal capres bisa dijadikan indikator bahwa bakal capres ini punya pendukung militan yang cukup besar jumlahnya, dan bisa diorganisir secara terukur untuk menjadi kemenangan. (*)
Tamsil Linrung, Makassar dan Gravitasi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Bukan sekadar momentum, acara Jalan Gembira bersama capres-cawapres Anies-Gus Imin di Makassar telah memunculkan gravitasi politik. Mainstreamnya adalah arus perubahan semakin sulit dibendung. Alhamdulillah, penulis berkesempatan hadir dan bisa menjumpai pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin pada acara Jalan Gembira di Makassar. Satu kesimpulan yang didapat, pelaksananya luar biasa, kegiatannya juga luar biasa, hasilnya lebih luar biasa lagi. Namanya Tamsil Linrung, pribadi yang humanis namun lekat dengan watak pergerakan. Kegiatan di Makassar pada tanggal 24 September 2023 yang bertajuk Jalan Gembira bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menjadi pembuktian yang tak terbantahkan tentang figur Tamsil Linrung, Kota Makassar dan gravitasi perubahan. Figurnya menasional karena aktifitas politik dengan jam terbang tinggi. Tempatnya sebuah kota yang masyarakatnya lekat dengan tradisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip harga diri dan keberanian namun memiliki kekuatan empati. Acaranya begitu fantastis, kehadiran capres-cawapres perubahan dan yang paling istimewa diikuti jutaan massa rakyat. Tamsil Linrung yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Posko Pilihan Rakyat (PPR) dan BroNies (Relawan Bro Anies) secara masif telah berkontribusi nyata bagi penenangan pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin khususnya dan gerakan perubahan Indonesia pada umumnya. Kegiatan dengan sentuhan multi event yang diinisiasi seorang Tamsil Linrung itu, seperti membuka mata hati dan kesadaran publik seluruh Nusantara. Bahwasanya masih ada komunikasi, interaksi dan konsolidasi antara pemimpin dan arus bawah, khususnya yang dipertemukan dalam spirit perubahan dan upaya perbaikan kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitu besarnya daya magnit pasangan Anies-Gus Imin, sehingga rakyat tumpah ruah di pelbagai sudut jalan di Kota Makassar mengikuti kegiatan Jalan Gembira yang menjadi kegiatan sosial politik dan sosial ekonomi itu. Dampak ekonomi terasa, pelaku UMKM yang biasanya tidak diperbolehkan, saat itu dapat berdagang di area kegiatan. Rakyat peserta yang terdiri dari pelbagai lapisan sosial, penuh keceriaan dan kegembiraan, meskipun harus menyemut dan berhimpit sepanjang jalan. Tamsil Linrung sebagai pemrakarsa kegiatan, bukan hanya sukses acara, lebih dari itu ia juga telah memulai gravitasi politik nasional yang mengusung cita-cita perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa yang menarik dan layak disebut fenomenal dari pelaksanaan silaturahim Anies dan Gus Imin dengan warga Makassar. Bshksn ada juga peserta dari beberapa wilayah baik dari Sulawesi Selatan maupun kota lainnya di Indonesia. Catatan penting mengemuka dan bisa menjadi triger dari konstelasi dan konfigurasi politik nasional yang memengaruhi dinamika pilpres 2024. Program acara yang dibalut dengan kegiatan jalan santai dan dalam suasana riang gembira, memunculkan perspektif antara lain sbb: 1. Kesuksesan acara yang melebihi ekspektasi itu, menorehkan kepiawaian dan prestasi seorang Tamsil Lirung melakukan kegiatan \"hight politic\" skala nasional. Lebih sering tampil dibelakang layar, pria multi talent itu bukan cuma menggetarkan Makassar, lebih dari itu ia memberi \"warning\" kepada siapapun dan kelompok manapun yang anti perubahan. Tamsil seperti melempar sinyal sekaligus menegaskan, dari Makassar arus perubahan kian tak terbendung. Wajar, Tamsil Linrung yang politisi dan aktifis pergerakan ini mampu mengundang warga Makassar, terlebih dengan 150 ribu suara kontituennya hanya dari dapil DPDnya di Kabupaten Pangkep. Praktisi pendidikan yang juga seorang saudagar besar ini terkenal sangat terbuka, hangat dan begitu dermawan kepada siapapun, sehingga tak diragukan ia bisa menghadirkan partisan dan supporting sistem yang lebih luas lagi dari khalayak umum. Bersama kekuatan simpul massa, para relawan, organisasi dan partai politik koalisi perubahan untuk persatuan, Tamsil Linrung telah melakukan kerja-kerja politik yang riil dan berpengaruh besar bagi pemenangan pilpres pada pasangan capres-cawapres Anies-Gus Imin. 2. Euforia dan antusiasme rakyat semakin bertumbuh menjadi gerakan partisipatif dan kolaboratif dilihat dari acara Jalan Gembira di Makassar yang viral dan menghebohkan itu. Ada gejala rasa ingin dan tekad yang kuat dari rakyat ikut bergabung melakukan perubahan, tentunya selain kerinduan pada pemimpin yang diharapkan mampu membawa kemakmuran dan keadilan untuk rakyat. 3. \"Booming\" kegiatan di Makassar tak ubahnya tsunami politik bagi rezim kekuasaan status quo. Indikatornya dapat dilihat publikasi dan resonansi kegiatan Makassar berusaha dibendung oleh para buzzer dan influencer berbayar APBN baik melalui media mainstream maupun media sosial. Namun apa daya, seperti pepatah lama, bau busuk dari rezim kekuasaan korup dan tiran tak akan bisa ditutup-tutupi. Begitupun sebaliknya, harum semerbak angin perubahan terus mengalir dan berhembus tak bisa dicegah. Laksana unsur Angin, tanah, air dan api perubahan tak dapat dihentikan oleh siapapun, betapapun kuat dan hebatnya berkuasa. Alam seperti meneruskan perintah Tuhan untuk menghadirkan perubahan. Dari Makassar Sul-Sel, dari tempat para pelaut dan saudagar negeri maritim, dan dari Indonesia bagian timur, napas pembebasan terus berhembus menghidupi asa perubahan. Demikian penulis berusaha memindahkan suasana batin dari kegelisahan dan kerinduan rakyat Makassar, menyambut pemimpin perubahan dan bersama semua gerakan kritis dan kesadaran perlawanan, semoga dapat mewujudkan Indonesia yang beradab, sejahtera dan berkeadilan. In syaa Allah bersama Tamsil Linrung dan kolega, dari dan dengan geliat Kota Makassar, seluruh rakyat Indonesia siap menyongsong gravitasi perubahan. Perubahan adalah kesadaran. Perubahan adalah pemahaman. Perubahan adalah kemauan. Perubahan adalah keharusan. (*)
POPULER
