ALL CATEGORY
Sembilan Penjabat Gubernur Dilantik Mendagri di Jakarta
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan penjabat (pj) gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Selasa.Tito secara langsung mengambil sumpah sembilan pj gubernur itu di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.\"Sebelum Saudara mengucapkan janji sebagai pj gubernur, bersediakah Saudara bersumpah menurut agama masing-masing?\" tanya Tito.Para penjabat itu pun bersama-sama menjawab bersedia.\"Bersedia,\" jawab para penjabat.Tito lalu meminta mereka mengikuti kata-kata sumpah kepala daerah seperti yang diucapkannya.\"Saya minta Saudara-Saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara, dan bangsa,\" kata Tito.Para penjabat gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.Berikut nama-nama penjabat gubernur yang dilantik di Jakarta, Selasa:1. Bey T. Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat2. Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara4. Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali5. Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua6. Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur7. Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat8. Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara9. Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi SelatanPada Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo telah menunjuk 10 penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA).Seorang penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat akan dilantik pada Selasa (19/9) karena masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru habis di tanggal tersebut.(ida/ANTARA)
Muhaimin Sudah Bersurat ke KPK Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Muhaimin Iskandar sudah mengirimkan surat ke KPK untuk minta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap ketua umum partai tersebut terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.\"Gus Imin (Muhaimin) sudah berkirim surat untuk penjadwalan ulang,\" kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Jazilul menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mangkir dari pemeriksaan KPK di Jakarta, Selasa.Muhaimin sedang menghadiri agenda pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional Jam\'iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya.\"Hari ini, beliau (Muhaimin) menghadiri agenda lama, selaku wakil ketua DPR RI, membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur’an Internasional JQHNU di Tanah Laut, Kalsel,\" kata Jazilul.Sebelumnya, KPK menunda pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar, selaku menteri tenaga kerja (menaker) periode 2009-2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012.\"Tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi dari saksi (yang) tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.Ali menjelaskan Muhaimin awalnya meminta agar pemeriksaan dilakukan pada Kamis (7/9). Namun, penyidik lembaga antirasuah tersebut akhirnya menjadwalkan pemeriksaan menjadi pekan depan.\"Tentu, kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir di waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK,\" tambah Ali.KPK pun telah menegaskan bahwa tak ada motif politik dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 tersebut. Penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan matang.\"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,\" kata Ali Fikri.Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai menaker.\"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu,\" kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.(ida/ANTARA)
Cak Imin ke Banjarbaru, Sowan Guru Adam Noor
Jakarta, FNN - Pendiri Az-Zahra Banua Banjarbaru Guru H Adam Noor Syarkawi menerima silaturahim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya, Jl. Guntur Rambai Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa.Dalam kesempatan itu, Guru Adam mendoakan Cak Imin agar mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah di setiap perjuangannya, terutama di jalur politik.\"Allahumma iqdi hawaijina, iqdi hawaiji Muhaimin Iskandar (Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kami, seluruh hajat Muhaimin Iskandar),\" kata Guru Adam dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Selasa.Momen silaturahim tersebut berlangsung dalam suasana hangat.Guru Adam pun banyak memberikan nasihat kepada Cak Imin. Salah satunya agar istikamah menjaga dan memperjuangkan Islam Rahmatan Lil Alamin.Hadir mendampingi Cak Imin Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A Syamsurijal, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Ketua Fraksi PKB DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin, serta sejumlah kader pengurus PKB setempat.Setelah sowan Guru Adam, Cak Imin beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Laut. Ia dijadwalkan membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Internasional.(ida/ANTARA)
Indonesia dan Politik Sandera
Oleh Radhar Tribaskoro - Anggota Komite Eksekutif KAMI HARI ini Selasa 5 September 2023, sedianya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Namun Cak Imin minta ditunda. Ketika itu, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Orang kemudian langsung bereaksi, “Tangan Jokowi bermain lagi.” Ia menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Hal ini sudah pernah terjadi pada Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto. Suharso kehilangan partainya, Airlangga hampir saja. Apa yang terjadi pada Suharso, Airlangga dan Muhaimin disebut sebagai politik sandera. Presiden sengaja mengangkat pembantu yang memiliki cacat hukum agar ia bisa menuntut kesetiaan tanpa batas dari mereka. Kalau pembantu-pembantunya itu berjalan di luar arahannya, maka dengan mudah mereka disingkirkan oleh aparat hukum yang dikuasainya. Bagaimana Politik Sandera menyebabkan karut marut dunia politik kita adalah pokok soal yang ingin saya bahas dalam artikel ini. Dampak Politik Sandera Politik sandera telah sukses menggerakkan para menteri bekerja tanpa hati nurani, meletakkan buruh, masyarakat adat, sumberdaya alam, tanah dan keuangan ke dalam mulut rakus kapitalis. Fakta itu mau ditutupi dengan projek-projek infrastruktur yang dibangun serampangan tidak mengindahkan kelayakan keuangan, sosial dan lingkungan. Lebih celaka lagi, projek-projek itu menimbun utang yang luar biasa besarnya, yang investasinya tidak mungkin dibayar oleh projek itu sendiri. Semua itu terjadi di depan mata DPR yang dipilih rakyat secara langsung. Dalam hal ini Politik Sandera berhasil membungkam DPR, sehingga fungsi pengawasan lembaga itu lenyap sama sekali. Secara umum, Politik Sandera menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi (democracy backsliding) yang parah. Sistem politik gagal membangun mekanisme check and balance. Selanjutnya, partai politik ikut tersandera dan sebagaimana para ketumnya, mereka terancam kehilangan marwahnya. Backfire Betulkah partai politik pun akan kehilangan marwahnya? Hal ini akan kita lihat dari konfigurasi pilpres 2024, apakah sesuai dengan keinginan presiden? Seperti diketahui, Presiden masih ingin mengendalikan politik setelah kekuasaannya berakhir di 2024. Untuk itu ia ingin mengatur siapa tokoh yang menjadi capres, cawapres dan siapa yang menang. Dalam hal ini presiden ingin partai-partai politik dalam kabinetnya mendukung keinginannya itu. Tetapi hal itu tidak mudah. Keinginannya itu bertabrakan dengan kehendak partai-partai politik di dalam koalisinya yang menganggap kontrak mereka dengan presiden hanya berlaku sampai akhir masa jabatannya. Tidak ada partai yang ingin menggadaikan masa depannya kepada orang yang bahkan tidak punya partai. Tidak ada partai yang mau kandidat capres/cawapresnya ditentukan oleh orang di luar partai. Hanya partai yang telah terkooptasi dan kehilangan integritas (marwah) dapat diperlakukan seperti itu. Cawe-cawe presiden dalam penentuan capres dan cawapres dapat dikatakan telah menyentuh jantung eksistensial partai politik: marwah mereka. Kooptasi teah terjadi pada diri Suharso Monoarfa, ia dicopot dari jabatan Ketum PPP karena dicurigai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi. Tidak ada komplikasi sebab Monoarfa tidak melawan. Namun ketika Airlangga mendapat ancaman yang sama muncul reaksi tidak terduga. Golkar melawan. Seluruh faksi di Golkar menolak dikooptasi. Namun belakangan Airlangga menyerah. Ia mengikuti arahan presiden untuk mendukung Prabowo Subianto. Apakah kooptasi terhadap Muhaimin akan membuahkan hasil yang sama? Saya menduga bahwa upaya itu malah menjadi backfire. Hasilnya justru akan membakar tangan penguasa. Mengapa? Manuver Muhaimin Muhaimin berbeda dengan Airlangga. Ia seorang dengan latar belakang aktivis. Perbedaan aktivis dengan non-aktivis adalah aktivis bisa melakukan sacrifice. Ia pernah melakukan sacrifice, berontak melawan Gus Dur dan menjadi musuh orang yang sangat dihormati di NU. Dan menang. Kemenangan Muhaimin tidak menjadikan dirinya senang. Ia dituduh pengkhianat, dan ini pengorbanan dirinya yang kedua. Selama bertahun-tahun orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya sama sekali tidak berdasar kepada egoisme. Adhie Massardi, mantan jubir Gus Dur, membongkar kenyataan di baik konflik Gus Dur dengan keponakannya itu. Muhaimin melawan Gus Dur karena tidak ingin PKB jatuh ke tangan Sigit HW. Sigit mendominasi PKB ketika itu karena kedekatannya dengan putri tertua Gus Dur. Bila Muhaimin tidak melawan, tidak bisa tidak, Sigit yang sama sekali bukan warga NU akan menguasai PKB. Muhaimin tidak tenggelam karena caci-maki. Ia memenangkan kasusnya dengan Gus Dur karena alasan objektif. Hakim menilai ia tidak bisa dipecat oleh Gus Dur karena ia dipilih oleh Muktamar secara terpisah dari Gus Dur. Menurut hakim ia hanya bisa dipecat oleh muktamar. Perjalanan politik Muhaimin selanjutnya menunjukkan kepiawaiannya mengendalikan PKB. Ia mampu mengatasi tokoh-tokoh NU yang jauh lebih senior seperti Matori Abdul Jalil dan Alwi Shihab. Sampai sekarang ia telah memimpin PKB hampir seperempat abad, terlama dibanding ketum partai lain. Saya menceritakan hal ini untuk menunjukkan Muhaimin bukan ketum partai kaleng-kaleng. Sangat berbeda dengan Airlangga. Dia punya tenaga dan bisa menggigit dengan keras. Ia berani berkorban dan pasti berani melawan. Muhaimin telah menerima pinangan menjadi wakil Anies. Keputusan itu ia rencanakan matang. Ia tahu akan ada yang marah dan mau mengorek-ngorek track recordnya. Namun saya yakin ia telah bersiap. Bintang yang Membakar Muhaimin akan membakar tangan Jokowi karena menghentikan dirinya tidak dapat membatalkan bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan. Keputusannya sudah menjadi keputusan partai. Kalaulah Muhaimin diangkut oleh KPK, kedudukannya sebagai wakil Anies akan digantikan oleh tokoh PKB yang lain. Hal itu malah semakin membulatkan kader PKB untuk berjuang habis-habisan demi pemenangan pilpres dan kebebasan ketua umum partainya. Selepas itu, Jokowi harus bersiap menghadapi pembalasan dari partai ini. Kedua, politik sandera selama ini ditelan begitu saja oleh para politikus nusantara karena ingin ketum mereka aman. Untuk itu mereka telah memenuhi semua permintaan Jokowi termasuk mengamputasi hak-hak mereka sendiri. Ketika penguasa tetap merudapaksa ketum mereka, rasa muak itu sudah sulit ditelan lagi. Ada satu titik dimana penghinaan demi penghinaan tidak bisa lagi diterima, dan kemarahan akan membludak. Jangan lupa dua partai, PDI Perjuangan dan Nasdem, dengan berani telah menolak intervensi Jokowi dalam penentuan capres dan cawapres. PKB menjadi partai ketiga. Hanya tersisa sedikit partai saja untuk menjadikan DPR dan MPR lubang kematian bagi Jokowi. Semua langkah Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan, satu demi satu, telah tertutup. Sebaiknya memang, hentikan cawe-cawe itu. Kekuasaan harus punya batas.---
Anies Bersalah
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) ANIES Baswedan membuat banyak orang terkejut. Juga ambyar. Seperti tanpa beban, ia terlihat ceria ketika pada 2 September lalu di Surabaya Ketum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan pasangan Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres yg diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Sebenarnya, sekitar tiga hari sblm Paloh mengumumkan persandingan Anies dengan Imin itu, ada upaya intensif dari kubu Anies untuk bertemu Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tujuannya membicarakan perkembangan terbaru terkait tawaran Paloh agar Anies berpasangan dengan Imin saja. Ini bertentangan dengan rencana awal Anies yang telah memilih AHY sbg pasangannya. Upaya Anies gagal. Rupanya PD sengaja menutup pintu komunikasi dengan Anies, yang maksud dan tujuannya beretemu AHY dan SBY sudah mereka ketahui. Keadaan menjadi tidak mudah. Krn opsi-opsi politik yang tersedia untuk memungkinkan Anies bisa ikut kompetisi pilpres tak banyak lagi, sementara waktu nyaris habis, bisa dipahami -- bukan bisa dibenarkan -- bila ia kemudian mengambil jalan tak biasa: menerima tawaran Paloh. Bagaimana pun, ada pelanggaran etika yang mencolok di sini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu ia mengambil dua keputusan yang kontradiktif. Pada 25 Agustus, ia menyurati AHY yang menegaskan ia memilih putera SBY itu sebagai cawapresnya. Nyatanya, pada 1 September, ia memilih Imin. Karena Anies tidak dalam posisi untuk bisa menolak desakan Paloh -- sepanjang ia masih ingin nyapres -- apakah langkah ini bisa dipertanggungjawabkan secara etis? Tidak. Hal ini hanya benar bila kita mengeluarkan norma dan etika dari politik. Tetapi politik tanpa etika akan menghadirkan barbarisme yang membahayakan keadaban, bahkan kelangsungan hidup, suatu bangsa. Pasti Anies terganggu secara psikologis ketika harus meninggalkan AHY. Tetapi bagi sebagian orang, karena peristiwa ini, Anies yang mereka kenal selama ini sekonyong-konyong \"hilang\". Yg muncul justru sosok yang seolah membenarkan adagium \"politik itu kotor\". Bagaimana pun, banyak juga yang mendukung langkahnya. Dan melihat respons PD yang menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), disertai tuduhan pengkhianat kepada Anies, sebagai childish. Kekecewaan PD sangat bisa dipahami. Seandainya Anies membuang AHY untuk digantikan tokoh yang sangat berbobot dalam konteks politik elektoral dan berasal dari parpol yang jauh lebih besar daripada PD, mungkin PD bisa memaafkan. Realitasnya, PD dan PKB adalah parpol sekelas. Demikian juga AHY dan Imin. Malah, dari sisi elektabilitas cawapres, AHY jauh lebih tinggi daripada Imin. PD tak mau tahu bahwa PKB memiliki nilai tambah buat Anies yang tidak dimiliki PD. Dalam konteks kecilnya suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah meniscayakannya memilih cawapres dari pemilih sosiologis di dua provinsi gemuk ini, yaitu kalangan Nahdliyin. Dan hal itu dianggap hanya bisa dipenuhi oleh PKB, yg memang merupakan partai kaum sarungan itu. Peran cawapres dlm pilpres sgt strategis dan instrumental. Fungsinya menambal kekurangan yg ada pd capres sehingga, dgn sendirinya, ia jg berfungsi sbg vote getter. Apa gunanya memaksakan pasangan Anies-AHY kl potensi menangnya kecil? Kira2 inilah pikiran Paloh. Tp PD tdk bs menerima argumen ini krn beranggapan posisinya di Jatim ckp kuat. Klaim ini hanya bisa benar kl kita merujuk pd pilpres 2004 dan 2009 ketika SBY memenangi Pilpres. Tp sejak pilpres 2014 dan 2019, suara PD di dua provinsi ini terpangkas lbh dpd setengah. Lalu, hasil survey Litbang Kompas periode Agustus mengungkapkan, mayoritas pemilih Anies adalah kelompok terdidik dari kalangan menengah atas. Pemilih ini jg merupakan pemilih PD. Dus, diperkirakan faktor AHY tak punya daya ungkit yg cukup untuk penambahan suara di Jatim dan Jateng. Mengapa? Krn mayoritas populasi di dua wilayah ini merupakan wong cilik simpatisan PKB, selain PDI-P tentunya. Berpijak pd fakta ini, sejak awal Paloh tak menginginkan AHY mendampingi Anies. Dia sibuk mencari tokoh NU sbg pasangan Anies. Nampaknya dia, jg Anies, sdh mendekati Gubernur Jatim Khofifah dan Yeni Wahid. Namun, tdk membuahkan hasil. Sementara AHY telah memberi ultimatum: awal september KPP -- terdiri dari Nasdem, PD, dan PKS -- sdh hrs mendeklarasikan Anies-AHY sbg bakal capres -cawapres. Pd saat bersamaan, Gerindra yg telah setahun membangun koalisi dgn PKB -- Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- menunda-nunda deklarasi Imin sbg bakal cawapres Prabowo Subianto. Sgt mungkin Prabowo berharap ada partai besar lain (PDI-P dan Golkar) yg bersedia bergabung dgn imbalan kursi cawapres. Harapan Prabowo terpenuhi setelah Golkar dan PAN bergabung ke KKIR. Tanpa kehadiran Imin, Gerindra, Golkar, dan PAN mengubah nama koalisi dari KKIR mnjd Koalisi Indonesia Maju. Imin menangkap itu sbg isyarat peluangnya mnjd cawapres Prabowo sirna untuk digantikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Sbg politisi kawakan, Paloh secara jitu melihat kesempatan bagi KPP untuk merangkul Imin sbg cawapres Anies now or never. Pucuk dicinta ulam tiba. Lamaran Paloh disambut Imin. Sejauh ini PKS ttp bertahan dlm KPP dan mendukung Anies. Kendati demikian, terkait keluarnya PD dari KPP dan Imin mnjd bakal cawapres Anies, Majelis Syuro PKS akan menyelenggarakan sidang terlbh dahulu untuk menerima atau menolak situasi baru ini. Nampak PKS tak punya banyak pilihan kecuali mendukung Anies. Namun, kejutan lain bs sj terjd. Misalnya, PD, PKS, dan PPP membentuk koalisi sendiri. Dinamika politik msh berlangsung dgn intensitas tinggi. Segala sesuatu msh bs trjd. Baru bbrapa hari lalu tdk ada yg menyangka PKB akan mengusung Anies yg dtg dari kalangan Islam modernis sbg capresnya. Bs jd juga PD balik lg ke pangkuan KPP. Krn target AHY hrs mnjd cawapres Prabowo atau Ganjar Pranowo sulit terjd. Kl balik ke KPP peluang kemenangan Anies-Imin terbuka lebar. Meskipun tdk mndpt kursi wapres, PD diberi lima pos menteri. Bgmpun, perpindahan dadakan Anies dari AHY ke Imin mungkin akan menodai citra Anies sbg sosok yg independen, konsisten, berintegriras, dan berkarakter. Insiden ini memperlihatkan Anies manut sepenuhnya pd kemauan Paloh meskipun tdk berarti kemauan Paloh berlawanan dgn kemauannya. Sekiranya tak ada surat Anies kpd AHY mungkin org akan berpikir lain. Insiden ini jg mau tak mau memberi kesan Anies seorg oportunis. Memang kl Anies menolak desakan Paloh agar berpasangan dgn Imin, maka Anies bakal gagal nyapres. PD dan PKS tak punya cukup suara untuk mencapai 20% presidential threshold kl Nasdem cabut dari KPP. Sebaliknya, bila PD, bahkan juga PKS, cabut dari KPP, Anies ttp bs nyapres krn suara PKB dan Nasdem cukup untuk mengusung capres-cawapres. Anies bs berargumen bhw dia terpaksa mengikuti kemauan Paloh demi trwujud niat mulianya membangun bangsa ini secara berkeadilan. Artinya, dia boleh \"berkhianat\" asalkan tujuannya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini janji kemerdekaan yg diulang2 Anies sbg janji yg hrs dipenuhi pemimpin bangsa. Namun, niat baik tak dpt dibenarkan dgn berbuat culas terlbh dahulu. Anies kini mencetak cacat etika yg melemahkan seluruh citra dirinya. Kini tdk mudah lg baginya untuk bicara secara fasih tentang perlunya karakter jujur dan konsisten pd diri pemimpin. Kini rakyat Indonesia dihdpkan pd situasi sulit. Tdk ada lg bakal capres-cawapres yg ideal. Ttp di antara bakal capres yg tersedia hrs diakui Anies msh yg terbaik. Anies, Prabowo, dan Ganjar pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ttp hanya Anies yg meninggalkan rekam jejak yg kinclong. Tak ada cacat moral atau korupsi yg dilakukannya. Legacy fisik dan pikirannnya bertebaran di seluruh pojok Jakarta. Sebaliknya, Prabowo dan Ganjar nirintegritas dan nirprestasi. Dan keduanya juga sgt ambisius untuk meraih kursi RI1. Akhirnya, hrs jg dikatakan bhw kekotoran politik Indonesia hari ini bersumber dari dua hal. Pertama, adanya UU Pemilu yg menghrskan capres-cawapres diusung oleh partai atau gabungan parpol dgn suara minimal 20% kursi parlemen. Kedua, cawe2 Presiden Jokowi. Fenomena ini membuat dinamika politik elektoral tak dpt berjln secara transparan dan alami. Rakyat tak dilibatkan dlm keputusan stratrgis parpol. Politik Indonesia mnjd sgt elitis dan pragmatis. Demokrasi bercorak transaksional, bkn substantif. Maka trjd pelanggaran etika oleh semua pihak yg terlibat. Ini jg yg terjadi dlm kasus Anies sekarang ini. Wallahu \'alam bishawab. Tangsel, 5 Sept 2023
Surat Terbuka Kepada Anies Baswedan
Oleh Smith Alhadar - Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) MAS Anies yang baik, dalam gelisah saya menulis surat ini saat banyak orang sedang terlelap dalam bekap mimpi yang merisaukan. Belum juga dikumandangkan adzan, ajakan berserah diri pada Tuhan, sebelum memulai kehidupan yang rumit. Seringkali berat. Tadi, saat saya membuka layar HP, berita pertama yang saya temukan adalah deklarasi “Anies for President” di sebuah daerah yang jauh. Berita sejenis telah menjadi rutin belakangan ini: setiap hari ada saja sekumpulan orang dengan wajah masygul penuh harap menginginkan mas Anies memimpin negara ini pada 2024. Saya terharu, tapi takut harapan mereka tak terpenuhi. Wajah mereka mirip orang-orang Madinah yang gelisah menunggu hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah dalam film “The Messenger.\" Bahkan, banyak yang berlomba naik pohon Kurma untuk menjadi orang pertama yang melihat kedatangan tokoh besar yang, di kemudian hari, menjadi pengubah dunia terbesar sepanjang sejarah. Mas Anies yang baik, tentu mas Anies bukan Nabi. Tetapi sejarah dunia menunjukkan ikhtiar seorang presiden yang cerdas, ikhlas, dan visioner, bisa menjadi awal bagi lahirnya persatuan , kemakmuran , keadilan sosial, dan lompatan besar sebuah bangsa. Presiden AS yang pertama, George Washington, adalah salah satu contohnya. Ah, saya tak usah mengatakan ini, toh mas Anies juga sudah lebih dari tahu. Yang ingin saya katakan, orang2 yg mendeklarasikan “Anies for President” yakin mas Anies bisa menjadi salah satu Presiden negarawan yang dapat mengurai berbagai masalah dan tantangan bangsa hari ini. Kasihan, kita sudah merdeka 77 thn, tapi kesejahteraan dan keadilan masih jauh dari mereka. Mereka masih sama seperti rakyat Mesir yang membangun Piramida atau rakyat Cina yang membangun Tembok Raksasa hanya untuk mengejar ambisi pribadi Penguasa yg ingin terlihat perkasa tanpa peduli pada kesengsaraan rakyat. Menyedihkan bukan? Tapi bukan hanya itu! Bangsa ini sedang menghadapi banyak masalah, yang sepertinya tak mampu diatasi Rezim sekarang karena telah terjerat Oligarki yang punya kepentingan berbeda dgn kepentingan Negara dan Rakyat. Orang-orang dari tempat-tempat jauh pun sudah mendengar bagaimana mas Anies melawan para Oligarki di Jakarta. Mereka faham mas Anies tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tapi keadilan sosial harus ditegakkan lebih dahulu. Biarkan kekayaan didapat dari kerja keras, kejujuran, dan sesuai aturan main. Itu yang mas Anies inginkan bukan? Itu sebabnya, banyak orang memanggil-manggil namamu dengan suara parau untuk menyelamatkan bahtera Indonesia yang sedang oleng. Bukan orang memberi tahu, tapi mereka sendiri melihat dgn mata kepala bagaimana mas Anies mengurai benang kusut Jakarta menjadi kota layak huni. Bahkan, kota cerdas, segar, dan boleh dibanggakan bangsa. Terpapar keindahan di mana-mana yang dapat dinikmati semua org. Tadinya mereka tak percaya kebobrokan klasik Jakarta bisa diubah menjadi kota yang nyaman. Apalagi ada yg bilang mas Anies tak melakukan apa2, merusak harmoni warga berbeda agama karena mengusung politik identitas, dan pembohong. Maafkan mereka yang terlambat memahami mas Anies. Orang-orang culas pada awalnya cukup berhasil menghancurkan pribadi agung sebelum kinerja dan moral mas Anies mengoreksi semua itu. Bukan main kagetnya mereka ketika tahu mas Anies membangun Jakarta International Stadium dan Sirkuit Balap mobil listrik Formula-E. Amboi, bukankah itu mimpi orang Eropa? Tapi mata mereka tak dapat berdusta. Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata org Indonesia pun bisa bermimpi dan mewujudkan mimpinya itu. Mereka berterima kasih padamu meskipun mas Anies tak membutuhkannya. Ajaib, mas Anies bilang itu hasil kolaborasi banyak pihak utk membagi pujian publik pada banyak orang. Padahal, sudah menjadi tradisi Pemimpin di negeri ini utk memonopoli pujian bagi diri sendiri meski pada kenyataannya dia tak melakukan apa-apa. Mas Anies yang baik, mereka yg ingin mas Anies menjadi Presiden adalah ekspresi kagum padamu. Betapa tidak, ketika tiba di ibukota, mereka tak lagi menemukan bus2 bobrok, Metro mini ugal2an, dan angkot yg ngetem di sembarang tempat. Padahal, baru kemarin aib itu menjadi etalase ibu kota. Huuusss… semuanya telah lenyap ke dalam sejarah usang Jakarta. Kendaraan umum berganti rupa dgn fasilitas yg aduhai. Sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan semua moda transportasi darat telah memudahkan mobilisasi warga dengan biaya murah. Kok bisa? Kenyataannya memang begitu . Yang suka jalan kaki difasilitasi dgn trotoar. Silakan bersepeda bagi yang hobi karena tersedia jalur yang aman. Pemberhentian bus jadi tontonan yg mengasyikan karena menghadirkan kemoderenan yg dulu hanya terlihat di film-film Hollywood. Kalau para Gubernur sebelumnya iri hati pada mas Anies, itu lantaran mereka baru tahu bahwa kota bisa disulap dengan ide-ide kreatif. Lebih daripada itu, mas Anies membawa pemahaman baru tentang kota; bahwa kota adalah hunian yg memadukan kebutuhan fisik dan jiwa manusia utk mendapatkan kenyaman hidup maksimal yg, pada gilirannya, membuat manusia dari semua bakat dapat mengaktualisasi diri dan berinovasi utk kebaikan bagi semua. Tapi itu baru infrastruktur. Belum lagi pelayanan sosial yg mengagetkan sekaligus mengharukan mereka. Kaum disabilitas, guru, siswa, fakir miskin, mereka yang tergusur, dan orang-orang yang berjasa bagi Jakarta dan negeri dipenuhi hak- hak mereka. Serentak mereka terkejut karena mas Anies bilang ini hak mereka dan merupakan janji kemerdekaan yg harus dipenuhi pemimpin. “ Hak? Kami punya hak?” Mereka bertanya sambil berlinang air mata. Selama ini mereka tahu rakyat hanya punya kewajiban, bukan hak. Kewajiban mengabdi pada penguasa sejak zaman yg tak dapat diingat lagi. Bahkan, mereka mengira menggusur rakyat miskin di bantaran Sungai Ciliwung tanpa kompensasi sudah merupakan takdir dari langit. Tiba-tiba saja mas Anies bilang itu tidak benar. Terkejutlah mereka bukan kepalang. Belum lagi habis mereka bertanya apakah mereka tidak sedang bermimpi, mas Anies telah menyodorkan kepada mereka hunian baru yang lebih manusiawi. Mulai hari itu beban hidup mereka terasa lebih ringan di bawah langit biru yg membentang sampai jauh. Syukuran pun mereka gelar sebagai terima kasih kepada Tuhan Maha Pemurah melalui perantaraan-mu. Mas Anies yang baik, sebelum mendeklarasikan “Anies for President”, telah lebih dahulu mereka bergegas menemui para rohaniawan yang sedang berdoa bagi panjang umurmu. Mereka ingin mendapat konfirmasi apakah benar mas Anies melayani keperluan rumah ibadah semua Agama. Para pemuka tiap Agama itu lalu naik ke mimbar dengan emosi yang membuncah. Dengan suara serak sambil terisak, mereka berkata, \"Sebenarnya kami malu utk menyampaikannya. Tapi kebenaran tak bisa disembunyikan, seperti Matahari di siang bolong. Memang benar Anies telah membantu kami secara adil. Lihat, indahnya rumah ibadah kita hari ini berkat bantuan beliau.” Mereka mengaku merasa bersalah karena dalam Pilgub dulu tak menyoblos mas Anies. Tapi mas Anies tak kecewa. Para pemuka Agama itu merasa terhina karena hati dan pikiran tak mampu menuntun mereka pada pilihan yang benar. Ketika itu benak mereka telah terkontaminasi Propaganda orang-orang jahat. Sekarang mereka bilang, alangkah mulianya mas Anies yang telah juga meningkatkan kerukunan antar Ummat beragama. Mereka mengaku telah menggunakan kaca pembesar utk mencari politik identitas pd dirimu, tapi tak ditemukan. Jakarta di bawah kepemimpinan mas Anies ternyata jauh berbeda dari apa yg mereka bayangkan sebelumnya. Tak heran, orang menduga kuat para Rohaniwan itu juga ingin mas Anies memimpin Indonesia. (*)
Menyambut HUT ke-3 KAMI, Reproklamasi, bukan Deklarasi Kemerdekaan
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS Surabaya SEMALAM saya menerima pesan WA berjudul Deklarasi Kemerdekaan untuk Klarifikasi Kesejarahan, Kebenaran, dan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan. Deklarasi itu didukung oleh 250 nama-nama tokoh nasional yang sebagian saya kenal seperti Marzuki Darusman dan Busyro Muqoddas, serta Butet Kartarajasa, sebagian lagi tidak. Paragraf pertama mengajukan diksi kekerasan politik yang di paragraf kedua dijelaskan betapa pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan atas sejarah kekerasan politik sejak 1965 itu penting bagi masa depan bangsa yang bermartabat serta penegakan kebenaran dan keadilan yang sejati. Setelah saya cermati, deklarasi 250 tokoh ini ganjil jika bukan menyesatkan karena menjadikan peristiwa kekerasan 1965 sebagai awal sejarah kekerasan politik di negeri ini. Kekerasan multi dimensi berlangsung sejak bangsa Eropa hadir di bentang alam Nusantara hingga 20 tahun lebih era reformasi. Sejak UUD45 diganti UUD2002 oleh MPR, praktis kedaulatan rakyat digusur partai politik. Kekerasan politik secara terstruktur, sistemik dan masif yang sesungguhnya justru terjadi sejak UUD2002 berlaku di mana Presiden adalah petugas partai politik jika bukan boneka kekuatan2 nekolimik Barat atau China yang mensponsori kekerasan melalui perang asimetris, bahkan neo-cortex seperti investasi asing, berbagai standard dan perjanjian internasional, serta hutang ribawi yang memiskinkan dan memperbudak manusia. Pemilu hanya menjadi instrumen legitimasi kekerasan politik oleh partai-partai politik di mana pemilih hanya jongos politik. Kelompok-kelompok yang berbeda pandangan politiknya mengalami kekerasan politik dengan dituduh radikal, intoleran, anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila. Berbagai bentuk kekerasan ini bukan sesempit kekerasan politik, tapi memang kejahatan kemanusiaan yang oleh Bung Karno disebut nekolim. Korbannya bukan hanya jutaan manusia, tapi milyaran manusia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini. Mengistimewakan penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan 1965 di Indonesia bukan saja keliru dalam perspektif sejarah yang jujur dan adil, tapi jelas juga tidak efektif dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan ini sekaligus memungkinkan bangsa ini hidup bermartabat, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping itu HAM sebagai konsep sudah terbukti outdated karena sejak konsep ini diglobalisasikan, kejahatan atas kemanusiaan justru makin menjadi-jadi. Perang tidak sah oleh Barat atas Iraq, Afganistan, dan Libya misalnya adalah kekerasan telanjang dengan korban jutaan manusia yang dibiarkan begitu saja terjadi di awal abad 21 ini. Untuk menyelamatkan Indonesia saat ini, kita tidak butuh pernyataan maaf negara, tapi pertobatan nasional untuk bebas dari segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Yang kita butuhkan bukan deklarasi, tapi reproklamasi kemerdekaan seperti yang pernah dirumuskan dalam Pembukaan UUD45 oleh para tokoh pendiri bangsa negarawan, bukan sekadar akademisi, aktifis, dan penulis biasa, apalagi politikus produk UUD 2002. Gunung Anyar, 5 September 2023
Rocky Gerung Tidak Menghadiri Pemeriksaan
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan Rocky Gerung tidak hadir dalam pemanggilan untuk permintaan klarifikasi terkait penyelidikan dugaan penyebaran berita bohong pada hari ini, Senin. Menurut Djuhandhani, Rocky Gerung diwakili tim kuasa hukumnya menyampaikan keterangan kepada penyidik perihal ketidakhadiran kliennya dalam memenuhi kewajibannya dalam proses hukum yang sedang dihadapi. \"Reza dari tim kuasa hukum Rocky. Hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk pemeriksaan,\" kata Djuhandhani di Jakarta, Senin. Selain itu, kata Djuhandhani, pihak kuasa hukum Rocky Gerung juga meminta pemeriksaan diundur menjadi Rabu (6/9). \"Dan meminta pemeriksaan diundur tanggal 6 September,\" kata Djuhandhani. Sebelumnya, penyidik hari ini memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasinya dalam penyelidikan dugaan penyebaran berita bohong yang ditangani Dittipidum Bareskrim Polri. Kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan klarifikasi dalam penyelidikan. Total ada 24 laporan polisi yang diterima Polri terkait Rocky Gerung, dan sudah dibuat berita acara intervie sebanyak 72 saksi. \"Telah di berita acara interview 72 saksi dan 13 saksi ahli,\" ujarnya. Adapun 24 laporan polisi tersebut berasal dari Bareskrim dua laporan, tiga laporan di Polda Metro Jaya, 11 laporan dari Polda Kalimantan Timur, tiga laporan di Polda Kalimantan Tengah, tiga laporan di Polda Sumatera Utara dan dua lagi laporan polisi. Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa wilayah. Di Bareskrim Polri, salah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau people power mulai 10 Agustus 2023 jika Pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian terkait pernyataan Rocky yang menyebut bahwa Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mempertahankan legasi-nya.(sof/ANTARA)
Anwar Ibrahim hingga Xanana Gusmao Tiba di Jakarta Hadiri KTT ASEAN
Jakarta, FNN - Sejumlah perdana menteri negara ASEAN telah hadir di Jakarta untuk mengikuti serangkaian pertemuan KTT ke-43 ASEAN 2023 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 5 hingga 7 September 2023.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta melaporkan sebanyak lima kepala negara dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin.Mereka adalah Perdana Menteri (PM) Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao yang tiba hari ini sekitar pukul 07.50 WIB.Kedatangan PM Xanana Gusmao disambut oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikbud Ristek Tatang Musttaqin.Berikutnya adalah Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh yang tiba sekitar pukul 10.35 WIB. PM Vietnam disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong.Selang satu jam kemudian, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet beserta pendamping tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Tim penyambut terdiri atas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Iv Heang.Pada pukul 13.20 WIB, giliran Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone beserta pendamping tiba di Tanah Air dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Turut menyambut kedatangan PM Laos antara lain Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbud Ristek Muhammad Adlin Sila.Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim beserta pendamping dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, sekitar pukul 15.20 WIB. Ketibaan PM Anwar beserta pendamping disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, pada Minggu (3/9) pukul 19.25 WIB. PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).PM Mark Brown disambut oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di ruang Naratetama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.Para pemimpin negara tersebut dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN 2023 di Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada pada 5 hingga 7 September 2023.(sof/ANTARA)
Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa Masuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Jenderal TNI Purn. Andika Perkasa resmi ditunjuk sebagai Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo usai bertemu dengan partai politik pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.\"Kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi, ya, sudah diketok, ya,\" kata Hary Tanoe kepada awak media, Senin sore.Penunjukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.Bos MNC Group itu mengatakan bahwa Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Arsjad memiliki kapasitas dan jaringan yang luar biasa sebagai Ketua Kadin.Untuk itu, dia mengaku tidak heran Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar Pranowo. Saat ini, Arsjad juga mengetuai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Business Advisory Council (ASEAN-BAC).\"Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) adalah Pak Arsjad Rasjid, tadi diputuskan,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo.\"Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga,\" ucap Hary.Ia melanjutkan, \"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Akan tetapi, yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan.\"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Kantor Pusat TPN Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin pada Pilpres 2019.\"Jadi, kantor pusat tim pemenangan itu berada di Gedung High End yang digunakan juga pada saat pemenangan Pak Jokowi dengan K.H. Ma\'ruf Amin,\" ucap Hasto.Rapat perdana TPN selanjutnya akan digelar pada hari Rabu (13/9) pukul 14.00 WIB. Rapat nantinya akan rutin dilakukan setiap Rabu.Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden yang telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan PPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada bakal calon wakil presiden yang ditetapkan.Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai19 Oktober hingga 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
