ALL CATEGORY
Investasi Asing Semakin Bebani Ekonomi Indonesia: Terjajah Secara Ekonomi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INVESTASI sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak heran, investasi dikejar, diberi insentif, dikasih karpet merah. Khususnya, oleh pemerintahan Jokowi. Investasi dikejar sampai ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Singapore, dan tentu saja China: Come and invest to my country. Tetapi, investasi bagaikan pedang bermata dua. Di lain sisi, investasi dapat menjadi bumerang bagi ekonomi, membebani ekonomi, dan membuat struktur ekonomi menjadi semakin melemah, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi. Ini terjadi kalau pemerintah terlalu agresif menarik investasi asing (PMA), sehingga mengakibatkan akumulasi modal asing di dalam perekonomian nasional menjadi sangat besar. Karena, investasi tidak gratis, ada “biayanya”. Setiap investasi akan memperoleh penghasilan dalam bentuk dividen (dari laba perusahaan) atau bunga obligasi (dari surat utang, termasuk surat utang negara). Secara teori, pembayaran dividen dan bunga obligasi kepada investor asing tersebut akan berlangsung selamanya, selama perusahaan asing tersebut masih berdiri. Sebagai contoh, kalau investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi Rp10 miliar, dan perusahaan tersebut memperoleh laba Rp2 miliar per tahun, maka investor asing akan menerima laba (dividen) sebesar Rp2 miliar per tahun, selamanya, sampai perusahaan tersebut ditutup, dilikuidasi, atau dijual kepada investor lokal. Artinya, cadangan devisa Indonesia senilai Rp2 miliar per tahun akan tersedot ke luar negeri untuk pembayaran dividen atau bunga obligasi kepada investor asing tersebut, selamanya, selama perusahaan berdiri. Semua transaksi devisa, yaitu transaksi penerimaan dan pembayaran antara pihak Indonesia dan luar negeri, tercatat di dalam Neraca Pembayaran, atau Balance of Payment. Sedangkan penerimaan dan pembayaran devisa sehubungan dengan investasi (dividen dan bunga obligasi), akan tercatat di Neraca Pendapatan Primer. Sejak 2004 hingga 2022, pembayaran dividen dan bunga obligasi (surat utang) ke luar negeri semakin membesar dan memprihatinkan, karena dapat memicu krisis valuta . Pembayaran dividen dan bunga dari Indonesia kepada investor asing di luar negeri pada 2004 hanya 12,85 miliar dolar AS. Jumlah pembayaran dividen dan bunga ini naik tajam menjadi 41,15 miliar dolar AS pada 2019. Lihat Gambar 1. Sedangkan penerimaan dividen dan bunga dari luar negeri kepada pengusaha Indonesia pada 2019 hanya 7,37 miliar dolar AS. Sehingga Neraca Pendapatan Primer pada 2019 mencatat defisit 33,77 miliar dolar AS. Pembayaran dividen dan bunga kepada investor asing pada 2022 naik lagi menjadi 43,33 miliar dolar AS, membuat defisit Neraca Pendapatan Primer naik menjadi 36,02 miliar dolar AS. Neraca Pendapatan Primer untuk tahun 2023 ini diperkirakan masih memburuk dari tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan, investasi asing, termasuk hilirisasi tambang nikel sejak 2020, membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri naik menjadi 43,33 miliar dolar AS pada 2022. Untuk periode 5 tahun, total pembayaran kepada investor asing selama 2015-2019 mencapai 183,87 miliar dolar AS. Sangat besar. Lihat Gambar 2. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menunjukkan ekonomi Indonesia semakin dikuasai investor asing, dan menyedot devisa Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini menekan kurs rupiah semakin melemah. Terutama ketika kinerja Neraca Perdagangan (ekspor minus impor) memburuk, karena harga komoditas turun, kurs rupiah semakin anjlok. Apalagi kalau investasi asing yang baru tidak masuk, maka kurs rupiah dipastikan akan tambah jeblok, dan bisa memicu krisis valuta. Kurs rupiah saat ini sedang melemah terus, turun menjadi sekitar Rp15.600 per dolar AS. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menandakan ekonomi Indonesia semakin dalam dicengkeram asing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi, Indonesia sudah terjajah secara ekonomi. Nampaknya, Jokowi tidak sadar, bahwa pemerintahan Jokowi sendiri yang bertindak sebagai agen dari penjajahan ekonomi tersebut. Dengan cara, pemerintah terus mengejar investasi asing, antara lain menyerahkan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kepada investor asing. Selamat datang, penjajahan ekonomi. --- 000 ---
PEMILU 2024 Pertarungan Timur dan Barat, Melawan Hegemoni Asing di Indonesia
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik 1. Geopolitik Indonesia Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dengan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar-benua. Contoh Singapura yang berhasil memanfaatkan laut sehingga menjadi transit perdagangan antar benua. Memijam teori Sea Power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia.\" Berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia dapat lebih maju dan lebih makmur dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Di sisi lain Indonesia dapat menjadi transit kejahatan lintas negara terutama antar-negara di Asia dan di Australia di antaranya kejahatan narkoba. Daya tarik Indonesia secara geogarafis lainnya adalah berupa kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Mengamati aspek geopolitik tersebut, guna merespons dinamika politik global kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai forum, tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan oligarki 2. Pemilu 2024 Pertarungan Hegemoni Sejak berabad-abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian bangsa bangsa Asia dan Eropa. Tercatat Mongol, dan kemudian Belanda berhasil menjajah Indonesia. Semua itu karena ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki bumi Indonesia. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia. Keinginan mereka tidak berubah, ingin mengusai kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Namun kecenderungannya bukan seperti penjajahan zaman dahulu lagi, Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan China akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik negaranya. Dinamika politik global yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dan China di kawasan Indo Pasifik, dimana Indonesia berada. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di Indonesia akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China dua negara adidaya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, karena negara yang penting bagi mereka, dan keduanya berusaha memenangkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur. Namun, China juga telah dianggap melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan strategis bagi Indonesia, serta bantuan ekonomi Cina yang dapat menjebak Indonesia dalam kebangkrutan. Kasus Rempang dan masuknya tenaga keja China secara besar besaran adalah gambaran investasi China yang tidak berpihak kepada rakyat. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line lalu ditegaskan kembali dengan Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari pemahaman tersebut, tergambar tantangan dan harapan ke depan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pada pemilihan presiden. Mengingat begitu penting Indonesia, pada Pemilu tahun 2024 bukan saja rakyat Indonesia akan menjadi penentu, Amerika dan China beserta para oligarki akan ikut sebagai penentu. Oleh karena itu, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling penting dalam sejarah Indonesia 3. All Jokowis Men Atau Perubahan Calon presiden pada pemilu tahun 2024 adalah Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sesungguhnya menggambarkan hanya ada dua calon presiden yaitu dari kelompok All Jokowi’s Men dan dari Koalisi Perubahan. Ganjar Pranowo dan Prabowo mereka sama-sama dicalonkan oleh partai atau koalisinya sebagai presiden, dapat dikatakan satu produk yaitu All Jokowis Men yaitu orang yang akan meneruskan kebijakan kebijakan Presiden Jokowi. Kedua calon tersebut adalah sintesa Jokowi, mereka sama sama calon yang diendorse oleh presiden Jokowi yang memilih cawe-cawe pada Pemilu tahun 2024. sedangkan Anies Rasyid Baswedan dapat dipastikan antitesa. Dengan demikian pemilu 2024 akan diwakili oleh 2 kubu yaitu Anies Rasyid Baswedan dan All Jokowis dengan 2 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 4. Pertarungan Dua Kubu dan Pengaruh Politik Islam Hal yang tidak dapat disangkal, siapapun yang maju sebagai calon presiden, oligarki didukung kekuatan asing Timur dan Barat akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu di antara mereka. Dua kekuatan berpengaruh besar adalah: Pengaruh China Walau dihantui sejarah kelam masa lalu, Indonesia saat ini semakin menunjukkan keakrabannya dengan China. Kedekatan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kerjasama di pemerintahan dan bisnis saja, juga beberapa partai politik menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), hubungan kerjasama itu menunjukkan kedekatan yang semakin membaik terutama hubungan PDIP dengan PKC. Kunjungan Presiden Jokowi ke China baru baru ini serta rencana investasi China di Rempang menunjukkan kemesraan hubungan Indonesia dengan China, kedua Presiden menyepakati berbagai kerjasama yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sama-sama menempakan diri sebagai penerus kebijakan Jokowi diperkirakan bila tampil sebagai pemenang pada pemilu tahun 2024 kebijakannya tetap condong ke China, sebagaimana dengan pendahulunya Jokowi. Mengingat pertimbangan di atas, diperkirakan China melalui tangan-tangan oligarkinya akan semakin menunjukkan dukungannya ke pihak yang condong kepadanya. Pengaruh Amerika Serikat Anies bukan sintesa Presiden Jokowi tetapi antitesanya sehingga kemungkinan condong ke China sangat kecil bila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024. Kondisi ini tentu akan dimanfaatkan Amerika untuk mengembalikan hegemoninya di Indonesia yang saat ini dikuasai China. Caranya juga melalui tangan-tangan oligarki lainnya dengan memberikan dukungannya ke kubu Anies Rasyid Baswedan. Tekad Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kekuatan hegemon eksisting di kawasan khususnya Indonesia akan menjadi penyeimbang agresivitas China di Indonesia. Kebangkitan Politik Islam Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia kini menyadari bahwa selama ini menjadi alat politik bagi para politisi dan partai dalam meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, narasi yang dikembangkan kelompok anti Islam dibiarkan terus berkembang oleh rezim saat ini menjadikan kelompok Islam sebagai kelompok yang termarjinakan. Tuduhan sebagai intoleran dan radikal lebih ditujukan pada kelompok Islam. Bahkan julukan olok-olok Kadrun atau Kadal Gurun menjadi santapan yang menista umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan umat Islam Indonesia bangkit untuk lebih berperan dalam menentukan perpolitikan negara. Hal ini ditandai dengan bergabungnya PKB, Partai Ummat dan Partai Masyumi bersama PKS dan Nasdem dalam koalisi Perubahan yang merupakan gabungan partai-partai Islam dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Umat Islam tidak ingin lagi hanya sebagai obyek politik dan dibiarkan sebagai penonton setelah pesta demokrasi usai. Kebangkitan Politik Islam akan semakin menonjol dan lebih mewarnai serta bukan sekadar alat politik dalam pemilu tahun 2024 dengan bekerjanya mesin mesin partai tersebut, tetapi menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang pada pemilu tersebut. Insya Allah, AMIN, Anies dan Gus Imin. (*)
Jokowi Minta PSN Selesai pada Semester Pertama 2024
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mempercepat untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target waktu semester pertama tahun 2024.\"Secara umum, Pak Menko tadi mengatakan secara progres Pak Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan (PSN) agar selesai di 2024. Paling lambat semester pertama akhir,\" kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas membahas PSN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Khusus untuk PSN yang dikerjakan oleh pihak swasta, lanjutnya, waktu penyelesaian pengerjaan proyek tersebut bisa diperpanjang.\"Kalau proyek-proyek yang (dikerjakan) swasta, terkecuali swasta nasional, PSN yang masuk di swasta itu bisa diperpanjang; tapi kalau untuk (PSN yang dikerjakan) Pemerintah harus selesai semua (sesuai target),\" jelas Bahlil.Sementara itu, untuk PSN di Rempang, Kepulauan Riau, yang menimbulkan polemik dengan masyarakat, Bahlil mengatakan dirinya telah mendapatkan perintah dari Jokowi untuk menyelesaikan hal tersebut. Bahlil menekankan akan terus berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait proyek strategis tersebut.\"Saya akan turun terus karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan, saya selesaikan,\" ujar Bahlil.PSN di Rempang hingga saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan dan Bhalil optimistis masalah tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi dengan masyarakat.(ida/ANTARA)
TNI Mengawal Demokrasi Indonesia Berdaulat, Mandiri, Maju, dan Sejahtera
Sentani, FNN - Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dapat mengawal demokrasi di negeri ini untuk menciptakan Indonesia berdaulat, mandiri, maju dan sejahtera.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutan yang dibacakan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan di Sentani, Kamis mengatakan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI 2023 ialah TNI patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.“Maknanya adalah kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi,” katanya.Menurutnya, mengapa tema itu diangkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.“Dimana akan dilaksanakan pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif, serta Pilkada serentak di 548 daerah yaitu pada 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota madya,” ujarnya.Dia menjelaskan kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.“Untuk menyikapi kondisi tersebut para prajurit TNI dituntut untuk peka, antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa,” katanya.Dia menambahkan TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai dan sejuk.Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Danlanud Silas Papare, Marsma TNI M Dadan Gunawan dan Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono memotong tumpeng dan membagikan kepada anggota di puncak HUT ke-78 TNI 2023.(ida/ANTARA)
Seni "Hadrah" Mewarnai HUT TNI ke-78 di NTB
Mataram, FNN - Penampilan hadrah dari Batalyon Infanteri 742 Satya Wira Yudha turut mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-78 wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).Tampil sekitar kurang lebih 10 menit, tim hadrah TNI tampil memukau di atas panggung prajurit yang bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, Mataram, Kamis.Mereka membawakan beberapa Shalawat Islami juga yel-yel TNI yang dimainkan bergantian dengan seragam loreng kebanggaan.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT TNI guna membangun kedekatan antar prajurit, juga membangun kepercayaan dari masyarakat.\"Hasil beberapa lembaga survei terkait menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan TNI, baik di dalam maupun di luar negeri,\" kata Danrem 162 WB, Brigjen Agus Bhakti, saat bertindak sebagai inspektur upacara pada pagi harinya.Terlepas dari kepercayaan dan prestasi itu semua, kata Dia, TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan dihadapi tidaklah ringan\"Untuk itu momentum ulang tahun TNI ke 78 harus kita jadikan bahan introspeksi untuk berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh,\" tambahnya.Lebih lanjut, momentum bertemakan \"TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju\", juga dimeriahkan dengan beberapa penampilan lain seperti demonstrasi dasar sparko khas TNI, karate, serta drumband.(ida/ANTARA)
Puan Mengingatkan Agar TNI Menjaga Netralitas Sukseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan prajurit TNI untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024 dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan bahu membahu mengawal pesta demokrasi.Sebab, kata dia, pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu faktor mempercepat langkah bangsa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.\"Sebagai pilar pertahanan dan keamanan negara, TNI harus bisa menjaga integritas dan profesionalisme agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis,\" kata Puan saat menghadiri peringatan HUT Ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Puan meminta agar pimpinan TNI dapat memberikan teladan kepada seluruh personel-nya untuk mengedepankan profesionalitas dan integritas prajurit.\"Pimpinan TNI harus bisa menjaga kesolidan agar tidak ada satupun anggotanya yang ikut terlibat dalam politik praktis. Baik secara langsung ataupun tidak langsung,\" ujarnya.Dia juga mengapresiasi upaya TNI sebagai pelindung dan penjaga kedaulatan negara yang telah berjuang memastikan bangsa Indonesia hidup dalam kedamaian dan kemerdekaan. \"Kepedulian TNI terhadap keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya adalah nilai yang sangat kita hargai. Tri Dharma Eka Karma,\" ucapnya.Di samping ancaman kedaulatan negara, Puan juga mencermati tanggung jawab TNI lainnya dalam mengatasi ancaman nir-militer seperti ancaman bencana alam.\"TNI memiliki struktur organisasi yang vertikal dari pusat hingga ke daerah sehingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan efektif dalam setiap membantu penanganan bencana. Fungsi TNI tersebut sangat penting dan krusial, hal ini yang perlu terus dikomunikasikan kepada penerus di TNI sehingga ketika terjadi bencana,\" ujarnya.Dia meyakini TNI akan mampu menjalankan tugas dan amanah dalam memperkuat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab telah menjadi kebanggaan dan benteng pertahanan Indonesia selama ini.\"Saya yakin bahwa TNI akan terus menjadi organisasi yang semakin profesional, semakin bersinergi dengan institusi lainnya untuk kepentingan negeri, dan semakin dekat dengan hati rakyat Indonesia,\" tuturnya.Dia juga menilai prajurit TNI terus membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya dengan turun langsung membantu masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.\"Kehadiran TNI adalah jaminan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kesatuan dan kedamaian. TNI juga memiliki peran dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Saya berharap bahwa TNI akan terus memperkuat, memperbesar, dan menyatukan NKRI dengan sebaik-baiknya,\" ungkap Puan.Memperingati HUT Ke-78 TNI, Puan pun berharap seluruh prajurit TNI dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.\"TNI adalah garda terdepan negara, seluruh rakyat memberikan kepercayaan bahwa TNI dapat menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Atas nama pimpinan DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati HUT Ke-78 TNI bagi seluruh prajurit. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,\" kata Puan.Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 TNI pada tahun 2023 ini, mengusung tema \"TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju,”.Tema ini diangkat karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif serta Pilkada serentak di 548 daerah, yaitu pada 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 Kota.(ida/ANTARA)
HUT TNI Ke-78 Memperingati Kemampuan TNI untuk Kembali ke Pangkuan Rakyat dan Back to Basic
Jakarta, FNN – HUT TNI Ke-78 hari ini (5/10/23) diperingati di Monas dan dihadiri Presiden Jokowi serta pejabat-pejabat lain. Media menyoroti kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tampak duduk di depan bersama dengan Prabowo sehingga orang melihat sepertinya SBY sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan. “Ya, kita mulai dengan mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, dan ulang tahun TNI selalu terkait dengan upaya untuk membersihkan tentara dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia, pada waktu itu. Dan itu yang masih membekas di kita sebetulnya,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (5/19/23) memperingati HUT TNI ke-78. Jadi, lanjut Rocky, selalu ada dua hal yang kita ingat dengan TNI, yaitu kekuatan bersenjata, sekaligus potensi TNI untuk dimasuki oleh kepentingan politik. “Jadi, kita mesti pastikan bahwa hari ulang tahun TNI memperingati dua hal. Pertama, kemampuan TNI untuk kembali pada pangkuan rakyat, diasuh oleh rakyat. Kedua, peristiwa ini juga mengingatkan kita janji kedua dari TNI, yaitu di era reformasi untuk back to basic. Karena setelah peristiwa lubang buaya yang selalu diingatkan oleh TNI, TNI tetap ada di dalam wilayah permainan politik di zaman orde baru dan stabilitas politik diandalkan pada TNI pada waktu itu,” tambah Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa saat ini, di era demokrasi, stabilitas politik tidak boleh lagi diandalkan pada tentara, tetapi pada kesepakatan rakyat dengan pemimpinnya. Kontrak rakyat dan pemimpin itu yang mendasari hak demokrasi rakyat. Jadi, sekali lagi Dirgahayu TNI dan konsistenlah untuk tidak ikut di dalam cawe-cawe politik. Menurut Rocky, profil politik TNI sekarang adalah dia tidak ingin terlibat dalam politik, tetapi dia memantau dari dekat keadaan politik yang makin lama makin tegang, makin tidak ada poin, dan lama-lama kita mesti jujur mengatakan rakyat menganggap pemerintahan sipil itu gagal karena lemah. Oleh karena itu, mulai ada keinginan supaya pemerintahan itu dipegang kembali atau diandalkan pada figur-figur militer. Itu yang menyebabkan orang semacam Prabowo, SBY, akhirnya dielu-elukan kembali. Padahal, Prabowo sudah jadi orang sipil karena bikin partai politik. SBY bahkan lebih sipil dari orang sipil, karena watak dia tentang demokrasi itu. “Jadi, kita diingatkan bahwa di dalam tubuh TNI ada peluang untuk menghasilkan kembali Indonesia dengan kembali pada civilian value. Sedikit saya terangkan bahwa yang supreme itu bukan supremasi sipil, tapi supremasi nilai-nilai sipil. Jadi, bukan civilian supremacy tapi supremacy of civilian value. Jadi, mau dia tentara, mau dia sipil, dua-duanya tunduk pada nilai-nilai sipil, yaitu demokrasi. Bagian ini yang hendak kita lihat juga dalam persaingan politik,” ungkap Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Sementara itu, di kubu Prabowo secara historis para jenderal akhirnya berkumpul di situ dan itu sudah menjadi semacam dalil bahwa sebaiknya mendukung Prabowo. Itu juga yang kemudian diucapkan oleh SBY. Tetapi, yang kita mau tagih sebetulnya, apakah mendukung Prabowo berarti mendukung kelanjutan pembangunan ekonomi dan politik ala Presiden Jokowi yang disponsori oleh Prabowo? Apakah Prabowo masih tetap dalam tema yang sama ketika SBY masuk atau SBY berubah dari tesis perubahan dan pergi pada tesis continuity? Itu sinyal-sinyal yang musti kita pastikan hari-hari ke depan, tandas Rocky. (ida)
Jalan Terjal Anies Baswedan dan Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Bermula Anies diberhentikan sebagai Mendikbud. Kenapa diberhentikan? Itu hak prerogatif presiden. Yang pasti bukan karena kasus hukum atau soal prestasi. Faktor politik lebih dominan. Menteri adalah jabatan politik. Setelah beberapa bulan diberhentikan dari Mendikbud, Anies diminta untuk calon Gubernur. Dengan semua proses dan dinamikan yang dilalui, akhirnya Gerindra dan PKS mengusung Anies maju di pilgub DKI. Anies berhasil singkirkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di babak pertama. Di babak kedua Anies kalahkan Ahok, cagub yang mendapatkan dukungan full dari penguasa. Setelah dilantik jadi gubernur DKI, Anies segera tutup Alexis dan segel reklamasi. Anies juga berupaya menjual saham bir milik pemprov DKI. Gagal, karena DPRD menolak. Sebagai gubernur DKI, Anies cukup berhasil membuat terobosan-terobosan program yang melahirkan cukup banyak prestasi yang diraih Pemprof DKI. Prestasi-prestasi ini oleh sebagian pihak dianggap telah mendelegitimasi sejumlah pemimpin sebelumnya. Dalam perkembangannya, Anies semakin populer, dan apresiasi publik kepada Anies semakin membesar. Hingga pada akhirnya lahir ekspektasi rakyat untuk mendorong Anies jadi presiden, mengikuti jejak presiden Jokowi. Ini terlihat dari elektabilitas Anies yang terus naik dan paling tinggi di awal tahun 2022. Tentu banyak pihak yang semakin khawatir. Anies bukan orang yang dikehendaki elit untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebaliknya, rakyat menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki elit? Mari kita diskusikan dan analisis bersama. Pertama, ada banyak pihak yang tentu saja khawatir \"usaha ilegalnya\" ditutup seperti Alexis. Banyak pula yang khawatir \"proyek ilegalnya\" tergusur seperti reklamasi. Di Indonesia, ini bukan lagi jadi rahasia umum. Aturan dan mekanisme prosuderal dalam hampir semua proyek seringkali diabaikan. Terjadi banyak pelanggaran dan berpotensi untuk dibatalkan, kemudian diambil alih oleh negara. Di Indonesia, pencurian bahkan perampokan aset negara terjadi dimana-mana. Baru-baru ini, ramai soal hotel Sultan. Tengok sudah berapa banyak mall, apartemen, hotel yang berdiri di atas tanah negara kemudian disertifikatkan menjadi milik swasta. Belum juga berapa juta hektar hutan lindung yang dicuri oleh pihak swasta, kemudian ditanami sawit dan semacamnya. Di bawah kepemimpinan Anies, semua ini besar kemungkinan menjadi obyek petertiban. Record Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi cukup menjadi bukti akan nyali, keberanian dan ketegasan Anies. Meski harus berhadapan dengan konglomerasi besar dan penguasa, Anies telah membuktikan kemitmennya dalam memberlakukan aturan. Record Anies di atas cukup menjelaskan alasan mengapa Anies harus dijegal. Anies tidak boleh nyapres. At all cost, Anies harus dihalangi dan digagalkan. Kesimpulan ini sulit dibantah. Data terlalu banyak, bahkan berlebih. Dalam politik, jegal menjegal itu soal biasa. Perseteruan antar mafia, dan antara mafia dengan mereka yang berupaya memberantas mafia, itu juga biasa terjadi dalam arena politik. Anies sendiri menyadari hal itu. Bagaimana strategi jegal Anies? Pertama, delegitimasi Anies. Baik terkait dengan pribadinya, maupun kinerjanya sebagai gubernur DKI. Stigma Anies kadrun, menggunakan politik identitas, didukung kelompok Islam garis keras, ini strategi stigmatisasi untuk pribadi Anies. Stigmatisasi ini gagal setelah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung. Ini artinya, tuduhan ini rekayasa, bukan ada secara substansial. Begitu juga dengan stigma bahwa Anies tidak berprestasi. Ini juga stigma, karena hadirnya Jakarta International Stadium (JIS), DP 0%, jalur sepeda, Jaklingko, WTP lima tahun, dll, akan secara alamiah muncul untuk membantah stigma itu. Strategi kedua, jadikan Anies tersangka. Formula E menjadi sarana untuk mentersangkakan Anies. Sebagaimana publik baca di media, strategi ini gagal. Bahkan sempat membuat internal KPK guncang. Ketiga, gagalkan Anies untuk mendapatkan tiket maju. Borong semua tiket, agar Anies tidak mendapatkan satupun partai. Ini juga nampaknya akan gagal. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, disusul oleh PKS, kemudian dikuatkan oleh PKB setelah Cak Imin didaulat menjadi cawapres Anies. Demokrat sempat mendukung, dengan satu syarat AHY jadi cawapres. Gagal jadi cawapres, Demokrat hengkang. Kabarnya, AHY akan mendapatkan jatah menteri Jokowi di resuffle kabinet beberapa waktu kedepan. Menteri apa? Anda silahkan tanya kepada Bapak SBY. Strategi keempat, PKB dan Cak Imin digembosi. Ada operasi untuk gembosi PKB dan Cak Imin dari semua lini. Silahkan anda baca dan cari tahu operasi ini. Siapa operatornya di lapangan, dan siapa pendananya. Berhasilkah? Kan masih berjalan. Kita lihat nanti hasilnya. Kelima, ini masih dalam upaya. Semua kekuatan di luar Anies berusaha untuk digabungkan dan melawan Anies. Wacana Prabowo dan Ganjar bergabung oleh beberapa pihak terus diupayakan. Walaupun ini tidak mudah. Namun, dalam politik kemungkinan akan selalu terbuka. Keenam, strategi kecurangan. Ini baru prediksi. Belum ada data dan buktinya, karena pemilu 2024 belum terselenggara. Prediksi ini muncul dengan mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Penguasa cenderung menggunakan instrumen untuk bermain curang. Siapapun penguasa itu. Pemilu curang, hampir pasti. Seberapa besar kecurangannya, akan bergantung kepada kemauan penguasa dan kekuatan kontrol yang ada. Termasuk sebesar apa integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Jadi, masih terus ada jalan terjal yang akan dilalui Anies dan Cak Imin lewati. Mampukan mereka melewatinya? Jakarta, 5 Oktober 2023.
PILPRES 2024: Pertarungan Tokoh Tegas, Kerakyatan, dan Intelektual
Oleh Ismid A. Hadi | Penasihat Lembaga Pendidikan Demokrasi Pada 1 Oktober silam, dalam Rakernas PDI-P, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menertawai orang-orang yang mengatakan PDI-P akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) -- terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN -- guna menghadapi Koalisi Perubahan (KPP) -- terdiri dari Nasdem, PKS, PKB -- yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang tadinya diusung PDI-P sebagai bacapres, akan dipasangkan dengan bacapres KIM Prabowo Subianto sebagai bacawapres. Mempertimbangkan PDI-P sebagai parpol besar dan komitmen pemimpinnya untuk mengusung kadernya sendiri, memang kurang logis bila PDI-P bergabung dengan KIM dengan mendegradasi posisi kadernya sendiri. Terlebih, dalam Rakernas PDI-P itu juga Presiden Joko Widodo memberi kode kuat bhw ia mendukung Ganjar. Dukungan Jokowi ini membuat PDI-P makin percaya diri. Toh, menurut hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pd 27 Juli-7 Agustus, ada 18,1 persen responden menyatakan akan memilih capres yang direkomendasikan Jokowi. Dus, sudah hampir pasti pilpres mendatang akan diikuti tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Prabowo (dengan pasangannya) merepresentasikan karakter tegas dan berwibawa, yang masih disukai masyarakat Indonesia. Dalam pilpres 2014 dan 2019, Prabowo bersaing ketat dengan capres berkarakter sederhana dan kerakyatan (Jokowi). Pada pilpres 2019 khususnya, sekiranya tidak ada kecurangan kualitatif di pihak petahana, Prabowo diyakini menang. Di luar kecurangan itu, harus juga diingat bahwa bahwa track record Prabowo ketika msh berdinas di militer memiliki dua cacat. Yakni, ia dituduh menculik aktivis pada 1997. Prabowo memang mengakuinya meskipun 9 orang yang diculiknya kelak ia bebaskan semuanya. Cacat lain, menurut Presiden ke-3 BJ Habibie, Prabowo hendak melakukan kudeta sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Dua isu ini dieksploitasi lawan-lawan Prabowo ketika itu. Kedua, Ganjar yang mewakili karakter \"sederhana dan kerakyatan\" sebagaimana Jokowi. Sebenarnya tak terlalu jelas apakah benar Ganjar mengusung Marhaenisme ciptaan Soekarno yang mengklaimnya sebagai sosialisme yang diterapkan di Indonesia. Ganjar memang kader PDI-P, parpol yg mengklaim sbg pembela wong cilik (marhaenis). Bagaimanapun, kasus kekerasan di Wadas dan Pegunungan Kendeng, Jateng, memperlihatkan Ganjar tak punya empati pada wong cilik. Ia justru mengakomodasi kepentingan oligarki dengan mengintimidasi orang kecil yang lahannya tak mau dijual untuk dijadikan tambang batu andesit yang akan merusak lingkungan. Di Kendeng juga begitu. Rakyat menolak kehadiran Pabrik Semen Gresik di sana krn mengganggu resapan air. Kedua proyek ini melanggar UU Pertambangan dan lingkungan. Ketika pecah kasus Wadas, para petinggi PDI-P ramai-ramai mengecam Ganjar. Ideologi Marhaenisme yang diklaim Ganjar makin meragukan karena selama 10 tahun memimpin, Jateng tetapi merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Pendapatan rata-rata rakyat di sana masih di bawah rerata nasional. Fakta ini membuat sebagian orang ragu pada kepemimpinan Ganjar. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan politik itu pencitraan. Keyakinan pada konsep politik inilah yang membuat ia lebih sibuk di medsos untuk membangun citra kerakyatan. Dan dia berhasil. Dukungan Jokowi dan PDI-P sebagai parpol wong cilik menguatkan citra Ganjar sebagai tokoh kerakyatan. Apalagi Ganjar -- sebagaimana juga Prabowo -- mengaku akan melanjutkan legacy dan program pembangunan Jokowi meskipun banyak kebijakannya menuai kritik luas karena membahayakan negara. Ketiga, karakter intelektual dan santun yang diwakili Anies Baswedan. Menurut hasil survei Litbang Kompas, selain karakter tegas dan kerakyatan, antusiasme rakyat pada tokoh intelektual baru muncul pada pilpres kali ini. Pendukung Anies adalah kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Intelektualitas Anies diakui oleh kawan maupun lawan dalam negeri. Bahkan, ia juga dihormati lembaga-lembaga internasional yang prestisius. Kapasitas intelektual dan kepemimpinan Anies selama lima tahun memimpin Jakarta tercermin pada pd legacy-nya. Tak heran, hingga kini apresiasi warga ibu kota atas kinerjanya cukup tinggi. Selain infrastruktur yang berkeadilan sosial, terobosan-terobosan dalam kebijakannya di bidang sosial-perkotaan juga kinclong. Kalau Ganjar memandang buruh Cina lebih unggul ketimbang buruh bangsanya sendiri, Anies justru mengandalkan kemampuan anak bangsa dalam seluruh sektor pembangunan, bahkan ketika membangun Jakarta International Stadium yang kompleks, dengan menggunakan metode konstruksi yang \"ajaib\", yang belum pernah dilakukan kontraktor manapun di dunia ini. Anies tidak membatasi lingkup kerja hanya di Jakarta. Ia membangun kerja sama pertanian dengan daerah-daerah produsen pangan untuk memasok kebutuhan beras warga Jakarta. Bukan hanya itu. Ia membeli beras di tingkat petani dengan harga yang layak. Hal ini merangsang petani meningkatkan produksi berasnya. Tentu saja ini cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya negara membangun swasembada pangan ketimbang membangun food estate raksasa dengan menebang hutan lindung secara besar-besaran dan merusak lingkungan tanpa hasil yang diharapkan. Terbukti, Menhan Prabowo yang ditugaskan Jokowi membangun lumbung pangan gagal total. Bagaimanapun, pertarungan tiga kubu dalam pilpres akan sangat kompetitif. Dalam rilis hasil jajak pendapat terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar bertengger di urutan pertama dengan 35 persen. Prabowo berada di urutan kedua dgn 33 persen, dan Anies di peringkat ketiga dengan 21 persen. Namun, kian banyak orang tak percaya pada lembaga-lembaga survei. Ini mungkin dipengaruhi kenyataan di lapangan yang memperlihatkan berlimpah ruahnya masyarakat tiap kali AMIN muncul di kota mereka. Menurut hasil survei Litbang Kompas, pendukung AMIN memang militan. Lalu, menurut hasil jajak pendapat lembaga survei asal Australia, Utting Research, yang dirilis pada akhir Juli silam mengungkapkan keterpilihan Ganjar sebesar 34 persen, Prabowo 33 persen, dan Anies 27 persen. Data ini mirip dgn prediksi surveyor LP3ES Agung Prayitna ketika diwawancarai Hersubeno Arief dari FNN sekitar dua bulan silam. Agung memang percaya Anies masih di urutan ketiga, namun ia menolak hasil survey yang menempatkan posisi Anies di bawah 20 persen. Ia yakin keterpilihan Anies di atas 25 persen. Berpegang pada hsl survei Utting Reasearch, setiap kubu yang bertarung punya kans yang sama untuk menang. Walakin, sebaiknya kubu IMIN tdk overoptimistic dan harus bekerja lebih keras karena Anies telah memiliki bacawapres definitif yang memang telah meningkatkan suara IMIN di Jatim dan Jateng, tetapi belum signifikan. Sementara Ganjar dan Prabowo belum memiliki bacawapres. Dalam pilpres, cawapres adalah subyek strategis dan instrumental untuk menambah suara pasangan kontestan. Mahfud MD atau Khofifah menjadi calon kuat mendampingi Ganjar untuk merebut suara Nahdlyin sehingga akan berebut suara dengan AMIN. Yang juga harus mendapat perhatian serius AMIN adalah suara kalangan muda. Sesuai hasil survei Kompas, Ganjar mendapat dukungan suara dengan porsi terbesar di kalangan generasi Z (17-25 thn), sementara Prabowo unggul dalam meraup suara milenial (26-40 thn). Kendati Anies juga mendapat limpahan suara dari kedua segmen pemilih ini, jumlahnya jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Dalam upaya meningkatkan raihan suara, Prabowo masih berharap MK mengabulkan judicial review atas batas umur cawapres sehingga ia bisa menggandeng putera Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai bacawapresnya. Gibran diyakini dapat menjadi vote getter para simpatisan Jokowi. Kendati kubu Ganjar dan Prabowo mendapat dukungan besar dari politik asosiasif dengan Jokowi -- mereka disebut kubu keberlanjutan atau status quo -- publik yang mendukung AMIN adalah mereka yang menginginkan perubahan. Sesusi hasil survei Utting Research, 81 persen responden menginginkan perubahan. Baik yang menginginkan keberlanjutan dengan perubahan (61 persen) dan perubahan penuh (20 persen). Di luar itu, potensi membesarnya krisis-krisis sosial-ekonomi pada waktu mendatang -- seperti isu Rempang, kenaikan harga beras dan BBM, merosotnya nilai tukar rupiah yang meningkatkan utang negara yang sudah besar akibat kenaikan suku bunga The Fed, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Cina -- yang dihadapi rezim Jokowi hingga tahun depan bisa jadi akan menggerus suara Ganjar dan Prabowo. Selamat berjuang. Pamulang, 5 Oktober 2023.
Bersatunya 2 Poros Kekuatan Besar Islam dalam Koalisi Perubahan Anies - Imin
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik BANYAK yang berpendapat bahwa PKS dan PKB tidak bisa disatukan, mereka ibarat air dan minyak, karena faktanya pada pemilu terdahulu hasilnya adalah dimana pendukung PKS berada disitu tidak ada pendukung PKB, sebaliknya dimana pendukung PKB berada disitu tidak ada pendukung PKS, itu yang tergambar pada jumlah suara pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Memang masa pendukung mereka dari kalangan yang berbeda, PKB lebih didominasi dari kalangan NU karena PKB didirikan memang untuk menyalurkan kepentingan politik warga NU, sedangkan PKS adalah partai kader, mereka mengkader dari karangan pelajar, mahasiswa dan cendikiawan. Hal ini menarik perhatian kalangan lainnya sehingga PKS berhasil meningkatkan suaranya dalam jumlah yang mengejutkan. Kini PKS sebagai pengusung Anies yang dituduh dengan bermacam macam tuduhan atau framing seperti islam garis keras, wahabi, politik indentitas, Islam Arab, kadrun dan sebagainya adalah suatu tantangan yang besar bersatu bekerjasama dengan PKB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang berbasis Islam dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan dakwah PKS dimulai dari kalangan disekolah sekolah dan mahasiswa atau kalangan Intelektual , baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan asal usul PKS. Gerakan ini dikenal sebagai tarbiyah dan mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Setelah berhasil menjadi gerakan dakwah di kampus dan masyarakat, gerakan tarbiyah kemudian memasuki arena politik. Bergabungnya PKB dengan PKS adalah takdir Ilahi, Anies Rasyid Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya disatukan dalam Koalisi Perubahan seakan menjemput takdirnya, Islam awalnya satu, kemudian akibat adu domba umatnya berhasil dipecah belah dan sekarang kembali bersatu dalam Koalisi Perubahan. Takdir inilah menolak pendapat bahwa kelompok kelompok Islam tidak bisa disatukan. Ternyata tidak hanya PKB dan PKS saja yang bersatu, Partai partai berbasis umat Islam seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi walau nonparlemen ikut bergabung bersatu dalam Koalisi Perubahan. Selain itu tidak kalah menggelegar terbentuknya relawan Anies yang menamakan dirinya Relawan Kuning Ijo Biru atau KIB. Warna Kuning, Ijo dan Biru melambangkan asal partai mereka, mereka adalah kader kader partai ditataran akar rumput yang tidak sejalan dengan keinginan elit Partainya. Inilah fakta fakta yang tidak dapat dipungkiri, Pasangan Anies cak Imin atau AMIN adalah pasangan calon presiden RI pada pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil survel paling rendah tapi dikenyataan didukung tumpah ruah. Anies dan cak Imin adalah dua tokoh dari 2 kutub yang saling berhadapan dan secara nalar dan logika manapun tidak mungkin disatukan. Gus Imin atau cak Imin semula adalah bagian dari sintesa Jokowi. Dengan bergabungnya cak Imin dalam kelompok antitesa Jokowi atau Kolalisi Perubahan, muncul beberapa anggapan, diantaranya adalah bahwa antitesa Jokowi telah berakhir, kini semua telah menjadi sintesa Jokowi atau ”all Jokowi’ mens”. Tidak ada lagi perubahan, yang ada adalah keberlanjutan. Anggapan tersebut didasarkan bahwa masuknya cak Imin dalam Koalisi Perubahan adalah cawe cawenya Jokowi dan menyerahnya si Brewok Surya Paloh. Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya sudah dibuat bedarah darah oleh lawan politiknya ologarki, sangat amat kecil kemungkinan mundur dari Koalisi Perubahan yang digagasnya. Partainya akan hancur kalau dia mundur dari tujuan awal yang telah dicanangkannya. Pernyataan bahwa antitesa Jokowi telah berakhir adalah salah satu upaya untuk menghancurkan Koalisi Perubahan. Narasi, framing atau kampanye hitam untuk memecah belah Koalisi Perubahan semakin gencar dan massif dilakukan, bahkan tidak segan segan Menteri Agama mengatakan bidah hukumnya memelih pasangan AMIN, ini sunggug suatu penyesatan. Inilah bentuk kepanikan dari orang orang yang sudah dalam belenggu oligarki. Oligarki sangat panik dan ketakutan akan dukungan yang meluas dari kalangan umat Islam terutama warga Nahdliyin sehingga tangan tangan oligarki dengan menghalalkan berbagai cara mengupayakan menghadang Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Sungguh, dengan begabungnya PKB dan PKS dan Anies cak Imin sebagai penjurunya menjadi magnit maka ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang setara gabungan warga NU dan warga Muhammadiyah. Tuduhan dari kaum sekuler, abangan dan kelompok sebrang “Anies Bapak Politik Indentitas” kini menghujam mereka sendiri. Indentitas Islam terwujud dalam Koalisi Perubahan justru digagas oleh tokoh King Maker si Brewok Surya Paloh ketum Partai Nasdem. Bersatunya PKS dan PKB merupa cerminan bersatu ulama dari kalangan NU, Muhammadiyah dan Gerakan 212. Semoga ini merupakah rahmad Allah, pertolongan Allah yang dikucurkan kepada umatnya. Sungguh, bila ini benar terjadi, sebenarnya ini yang di takuti oleh mereka para oligarki karena akan menyatukan kekuatan dan militansi dari akar rumput sampai kaum intelektual Islam di Indonesia. Bersatu di surau-surau, di pesantren, di kampus, para ulama bersatu dan tidak lagi hanya bicara di mimbar sendiri sendiri. Mesin mesin partai Nasdem, PKS dan PKB serta Partai Ummat dan Partai Masyumi serta tidak ketinggalan relawan KIB akan bekerja mempersatukan mereka. Aamiin.