ALL CATEGORY
Presiden Jokowi Menunjuk Kepala Bapanas Sebagai Pelaksana Tugas Mentan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menyusul pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan korupsi yang menimpanya.\"Penggantinya masih plt (pelaksana tugas), yaitu Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan,” kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Penunjukan Kepala Bapanas Arief Prasetyo sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menurut Jokowi, untuk memudahkan koordinasi kerja.\"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus ..., untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan. Itu menurut saya,\" tutur Presiden.Jokowi mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (5/10) malam melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.\"Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga,\" tambahnya.Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (5/10) petang mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Indonesia pada Rabu (4/10) petang, setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga telah digeledah pada 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Kaesang Tidak Membicarakan Politik dalam Pertemuan Dengan Ketum PBNU
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan tidak ada pembahasan mengenai politik sama sekali dalam pertemuannya dengan Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.\"Enggak, cuma minum-minum teh, minum-minum kopi,\" ujar Kaesang seusai pertemuan yang berlangsung di kediaman Gus Yahya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.Kaesang mengatakan bahwa tidak ada saran dari PBNU mengenai pihak mana yang sebaiknya didukung dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut.Ia menginformasikan bahwa PSI akan mengunjungi PP Muhammadiyah di Yogyakarta besok.Terkait dengan pertemuannya dengan pengurus dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut tidak berarti partainya hanya dekat dengan golongan tertentu karena PSI terbuka untuk semua pihak.\"Sekali lagi, kami meminta nasihat, meminta restu kepada beliau (Ketum PBNU) supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu saja,\" ujarnya.Pada pertemuan tersebut, Kaesang yang datang mengenakan peci hitam, baju koko putih, serta celana hitam itu ditemani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.Pada Kamis pagi, Kaesang terlebih dahulu menyambangi Kantor Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Jakarta Utara untuk meminta nasihat bagi perkembangan partainya.Kedatangannya diterima oleh Ketum PP PGPI Pdt. Jason Balompapueng. Mereka melakukan pertemuan berlangsung sekitar 1 jam.Sekjen PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan bahwa berbagai pertemuan yang akhir-akhir ini aktif diikuti oleh Kaesang bertujuan untuk memperkenalkan ketum baru PSI tersebut kepada lebih banyak pihak.Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi berbagi pihak, termasuk kader PSI, tokoh agama, dan masyarakat.Kaesang Pangarep resmi ditunjuk menjadi Ketum PSI periode 2023—2028 pada tanggal 25 September lalu.(ida/ANTARA)
Belum Ada Jadwal Jokowi Menerima Syahrul Yasin Limpo
Jakarta, FNN - Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan hingga Jumat, belum ada jadwal Presiden Jokowi untuk menerima Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hendak mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian.“Sampai saat ini belum ada jadwal dalam agenda Bapak Presiden hari ini untuk menerima Bapak Syahrul Yasin Limpo,” kata Ari saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.Ari mengatakan surat pengunduran diri SYL yang diserahkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi pada Kamis (5/10).“Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Bapak Presiden,” kata dia.SYL pada Kamis petang mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di tengah kasus dugaan korupsi di kementeriannya yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pengunduran diri tersebut disampaikan ke Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.SYL kemudian mengajukan diri untuk menghadap Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/10) ini guna menyampaikan langsung pengunduran diri sebagai menteri.“Beliau (Syahrul Yasin Limpo) minta waktu rencananya besok (Jumat) akan menghadap Pak Presiden, memohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok,” kata Pratikno, Kamis petang.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan tiba di Indonesia, Rabu (4/10) petang, setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pertanian.KPK pada Jumat, 29 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, lembaga antirasuah belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.Rumah dinas Mentan SYL di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga telah digeledah pada Kamis, 28 September 2023, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Jokowi Bisa Jadi Pengkhianat Negara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi tampaknya menjadi seorang Presiden yang sembrono, lemah \"sense of crisis\" dan selalu mengikuti intuisi dibanding kalkulasi. Bertindak tanpa rasa malu atau bersalah. Apakah ia meyakini pada bisikan halus paranormal? Ataukah oligarki telah mencengkeram dirinya sedemikian kuat? Ada keanehan dalam pemerintahannya yang senantiasa membuat gaduh dan minim dari dukungan publik. Jokowi potensial menjadi pengkhianat negara atas kebijakan yang membahayakan keamanan bangsa dan negara. Di samping jebakan hutang, IKN dan KCIC, maka masalah Rempang menjadi salah satu dari skandal besar. Akibat haus investasi, Jokowi membuka ruang luas bagi China untuk masuk lebih jauh ke dalam Negara Republik Indonesia. Inilah yang dalam bahasa Jokowi \"secara tidak sadar kita sudah dijajah\". Ia menyodok rakyat atas penjajahan itu padahal semua pintu dibuka oleh pemegang kunci, yakni Pemerintahan Pesiden Jokowi sendiri. Menurut CJ Friedrich \"The Pathology of Politics : Violance, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda\" (1972) Penghianatan Negara \"Treason\" adalah perbuatan pidana berupa penghianatan yang dilakukan seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan kejahatan serius. pengkhianatan negara juga diartikan sebagai penentangan pada konstitusi negara. Sekurangnya ada tiga indikasi pengkhianatan negara, yaitu : Pertama, penentangan konstitusi termasuk memanipulasi aturan konstitusi demi kepentingan kekuasaan. Hukum menjadi alat politik. Misalnya penerbitan Perppu yang dibuat tanpa alasan \"staatsnood\"--kegentingan yang memaksa. Kedua, menjual atau menyerahkan sebagian wilayah negara kepada kekuasaan asing baik sebagai jaminan maupun pengelolaan yang ditentukan sekehendak asing tersebut. Kamuflase dapat berupa investasi atau bentuk kerjasama menjerat lainnya. Ketiga, pemimpin negara yang berhutang pada negara asing tanpa persetujuan rakyat. Berakibat beban berat rakyat untuk membayarnya. Apalagi jika dari hutang luar negeri itu diburu rente atau komisi atau ada suap (bribery) di dalamnya. Dari berbagai Perppu yang dibuat di masa Pemerintahan Jokowi hampir tidak satu pun yang memenuhi syarat sebagai \"genting dan memaksa\" bahkan ada Perppu yang dibuat secara terang-terangan melawan Putusan MK artinya serius dan sengaja untuk melanggar konstitusi. Kasus Rempang yang berbasis pada MoU dengan China adalah contoh \"penyerahan\" pulau untuk asing. Kesepakatan \"two country twin parks\" membahayakan keamanan negara. IKN yang juga diserahkan perencanaan dan investasi kepada China termasuk bentuk dari sebuah pengkhianatan negara. Hutang Luar Negeri Indonesia per Juli 2023 besarannya 7.855 trilyun. Sedangkan masa sebelumnya hanya mencapai 2.608 trilyun. Betapa beratnya rakyat Indonesia yang harus membayar hutang ke depan. Bunganya saja per tahun mencapai 343 trilyun. Pemerintahan Jokowi adalah pemegang rekor terbesar hutang. Tangan kirinya, Sri Mulyani bergelar Si Ratu Hutang. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan ciri rakyat berdaulat telah diubah menjadi kedaulatan sekelompok orang berkuasa dan makmur yang disebut oligarki. Arah dan pengendalian berbangsa ditentukan oleh kelompok oligarki ini. Pemerintahan yang mengubah asas demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara adalah pemerintahan pengkhianat (government betrayal). Jokowi diduga kuat telah melakukan pengkhianatan negara. Karenanya cukup beralasan untuk segera dimakzulkan. Ditambah dengan alasan telah melakukan tindak pidana berat berupa pelanggaran HAM dalam kasus tewas 800 petugas Pemilu, Km 50, pengusiran paksa Rempang dan lainnya. Sementara kualifikasi perbuatan tercela yang memerosotkan martabat sudah tidak terhitung banyaknya. Jika terbukti melakukan pengkhianatan negara maka Jokowi tidak cukup untuk sekedar dimakzulkan tetapi mesti diadili. Rakyat, bangsa dan negara telah dirugikan. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat telah tergerus sedemikian hebat. kedaulatann hukum terpinggirkan jauh. Kedaulatan diri dan kroni menjadi dominan dan penentu. Jokowi uber alles. Penegak hukum harus mulai mengusut pula dugaan korupsi di ruang dan keluarga Istana. Ketika banyak Menteri yang terbukti korupsi, maka patut diduga Presiden tidak bersih. Bukankah tidak ada visi Menteri ? Semua di bawah tanggungjawab Presiden. Untuk pembiaran saja sudah merupakan suatu kejahatan. Negara harus mulai bersih-bersih, tidak boleh mentoleransi perilaku pengkhianatan atas negara. Pemakzulan Jokowi secara konstitusional merupakan keniscayaan. ini adalah alif ba ta perbaikan. Bandung, 6 Oktober 2023.
Mengatasi Rezim Tiran Hanya dengan Konfrontasi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih melakukan kajian atas keadaan yang cukup sulit saat ini : Adalah ketika rezim dalam pencitraan keseharian kelihatan seperti ramah namun dibelakang mereka ada kekuatan yang siap menyerang dan menyergap setiap saat. Oligarki akan terus memperkuat diri untuk menyelamatkan agenda dan kepentingannya. Permainan pasif agresif dipermukaan menampakkan segalanya tampak damai, mengajak kompromi dengan berbagai rekayasa dan bujuk rayunya, namun persis dibawah permukaan tersebut mereka siap membunuh siapapun akan menghalangi dan merintangi. Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan kompromi damai dan kerjasama yang mustahil dan tidak manusiawi, bisa menimbulkan kebingungan dalam mengatasi konflik yang setiap hari kita hadapi. Tersisa lawan dan atau kalau memungkinkan paksa rezim turun atau bubarkan. Banyak psikolog dan sosiolog berpendapat hanya melalui konflik ,( perlawanan ) itulah kekacauan dan kezaliman bisa di atasi. Kesalahan fatal ketika kita selalu menerima tipuan tawaran damai ketika kita sedang menghadapi manusia licik dan dan maniputaif. Keadaan di luar kendali sadar, keadaan tersebut tersebut dipastikan akan memperparah keadaan. Pejuang strategis beroperasi dengan cara yang berbeda dalam memahaminya yaitu melawan atau melakukan perlawanan. Perlawanan adalah cara yang lebih manusiawi penuh sikap terbaik dan terburuk manusia. Rayuan basa basi cinta dan kasih sayang, akan membutakan kita atas manuver berbahaya dari musuh yang dikira berada di pihak kita, sedang didepannya musuh yang nyata. Tidak boleh ada rasa takut, karena seseorang yang terpa rasa ketakutan akan membesa besarkan bahaya yang kita hadapi. Terlalui membesar besarkan musuh dan bersikap terlalu membela diri. Ketika kita sudah menyaksikan, merasakan tindakan penguasa dengan kekuasaannya telah menyimpang, zalim dan tiran . Untuk menghadapi harus diterapkan standar tanpa ampun, bukan kompromi dan negosiasi. Kondisi kemenangan dan tertaklukkan adalah tergantung kita sendiri. Kita harus sanggup mengangkat diri kita diatas perlawanan yang tanpa ampun. \"Orang taktis itu berat dan membumi, ahli strategi berkaki ringan dan sanggup melihat dengan pandangan jauh dan luas\" Hasil kajian politik Merah Putih atas perkembangan yang terjadi saat ini merekomendasikan: \"Perlawanan terhadap kezaliman tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Mengatasi rezim tiran satu satunya cara untuk menerobos dinamikanya yang negatif adalah dengan konfrontasi, mencari cara damai pasti akan mendatangkan kehancuran.\"
Surya Paloh, Anies-Imin dan Last Battle
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Isu pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian mulai menguak ke publik. Media online detik.com dalam judul berita \"Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Terkait Isu Pemerasan Menteri Pertanian\", 5/10/23, menyampaikan pernyataan mantan penyidik KPK, yang juga Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha bahwa kasus ini mencurigakan. Menurut Praswad yang dulu digusur KPK terkait pertarungan isu \" Taliban di KPK\", seharusnya kasus ini sudah diangkat ke publik jauh hari, sejak penyelidikan dua tahun lalu. Menyembunyikan kasus ini cukup lama menurutnya patut dicurigai untuk kepentingan barter atau lainnya. Nugraha mengatakan \"Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian\". KPK beberapa bulan terakhir ini sepertinya telah melimpah konsentrasinya pada kelompok politik perubahan. M Yasin, mantan pimpinan KPK, dalam sebuah acara di TVOne, mengatakan adanya kecenderungan KPK saat ini melakukan tebang pilih dalam menangani sebuah kasus berbeda dengan di era dia, ketika KPK sungguh-sunggu memberantas korupsi. Saat itu, KPK menetapkan sebuah kasus untuk di SPRINDIK dengan istilah \"tebang matang\". Tebang matang mempunyai prinsip mengungkap kasus yang sudah diselidiki cukup dalam, bukan karena kepentingan lainnya. Kecenderungan arah KPK menyasar kelompok politik perubahan diperlihatkan dengan berlebihnya intensi KPK menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan capres Anies Baswedan, Cawapres Muhaimin Iskandar dan kelompok menteri partainya Surya Paloh, sosok yang memimpin desain politik besar perubahan. Di saat bersamaan, KPK tidak berikhtiar mengambil kasus-kasus korupsi skala raksasa, seperti kasus pencucian uang 349 Triliun, kasus BTS, kasus minyak goreng, kasus ekspor 5 juta ton illegal nikel, kasus pendudukan lahan 3,2 juta Ha sawit illegal, dan lain sebagainya. Padahal, peluang KPK untuk menangani kasus itu dan atau mengawasi perjalanan kasus-kasus yang ditangani aparatur hukum lainnya, sangat diharap rakyat. Hal mana sesuai maksud berdirinya KPK untuk menangani kasus korupsi besar. Selain itu, tentu saja KPK diharapkan seimbang dalam melihat potensi kelompok capres-cawapres lainnya, seperti kasus korupsi E-KTP yang melihat nama Ganjar Pranowo maupun kasus Food Estate, yahg terhubung dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kasus KKN bisnis PCR, yang menyasar kandidat cawapres Erick Thohir. Dan sinyalemen terkoneksinya skandal BTS dengan perusahaan suami Puan Maharani, tokoh sentral PDIP. Namun, KPK tentu saja membantah adanya politisasi dalam membongkar kasus-kasus terkait kelompok perusahaan. Sayangnya, kredibelitas pimpinan KPK paska revisi UU KPK mengalami degradasi yang sangat parah. Baik skandal penggunaan pesawat rekanan swasta untuk kepentingan Ketua KPK beberapa waktu lalu maupun pimpinan KPK yang minta projek ke kementerian ESDM. Isu pemerasan yang muncul saat ini semakin memojokkan KPK, bahwa mereka bukanlah sosok berintegritas. Sehingga, rakyat memandang sebelah mata atas ikhtiar mereka selama ini. Pertempuran Terakhir War is still days ahead. Peperangan besar akan terjadi jika AMIN berhasil mendaftar di KPU beberapa hari lagi. Namun, \"battle\" atau pertempuran sedang terjadi. Semua kekuatan lawan politik kaum perubatan berusaha mengganjal AMIN bisa mendaftar. Salah satunya adalah melumpuhkan Surya Paloh. Pelumpuhan Surya Paloh sudah menjadi pembicaraan publik sejak semua bisnis Surya Paloh dilumpuhkan. Surya telah memangkas setengah budget Metro TV dan mem PHK setengah karyawannya akibat semua iklan berhenti atau diberhentikan. Media tanpa iklan tentu mengalami kelumpuhan. Pelumpuhan lainnya adalah pengucilan menteri-menteri asal NasDem dan terakhir pentersangkaan menteri mereka. Surya Paloh adalah sosok kepala batu dan berhati baja. Tantangan demi tantangan terus dihadapinya. Pada tanggal 16/7/23 Paloh melakukan Show of Force dengan gelar kekuatan di GBK, menggelar 200 ribu massa. Hal itu mengantarkannya berunding dengan Jokowi. Perundingan itu sendiri masih belum terbongkar ke publik. Publik semula ragu bahwa Paloh akan tunduk pada keinginan Jokowi dalam konteks pertarungan politik \"perubahan versus keberlanjutan\". Namun, dunia berdecak kagum kepada Paloh karena \" langkah sampul\" Paloh bak petir disiang bolong bagi musuh2nya. Paloh berhasil menarik Muhaimin Iskandar ke isu perubahan. Dengan bergabungnya Muhaimin, maka barisan militan kekuatan rakyat pindah secara dominan dalam desain Paloh. PKS dan PKB merupakan rakyat militan dan kemungkinan akan menjadi sandaran penting bagi sebuah kemenangan di pilpres pro perubahan. Hal ini tentunya akan membuat Paloh semakin ditekan dan dihantam oleh musuh2 politiknya. Seberapa kuatkah Paloh? Melihat keberanian Paloh menghadapi kasus pentersangkaan menteri-menterinya, kelihatannya Paloh siap menghadapi pertempuran sebelum perang nanti (pilpres). Mungkin Paloh berprinsip seperti Jenderal Charles De Gaulle, \"We can lose the battle, but win the War\". Paloh pasti akan hadapi pertempuran terakhir ini untuk mengantarkan Anies dan Gus Imin selamat sebagai peserta pemilu 2024. Penutup Situasi politik semakin tidak menentu. Perang segitiga antara kelompok perubahan, dan dua kelompok capres lainnya sedang berlangsung. Manuver-manuver terkadang terlihat indah dipermukaan. Namun, politik dua-muka hingga dasa-muka berlangsung penuh kekerasan. Paloh merupakan pemimpin pengusung isu perubahan. Rencana melumpuhkan ide Paloh mengantarkan Anies Muhaimin sebagai pemimpin ke dapan mengalami tantangan dahsyat. Terakhir ini muncul isu pentersangkaan menteri pertanian, dari Nasdem, sekaligus isu pemerasan terhadap dirinya. Nugraha, mantan penyidik KPK telah meminta presiden mengganti pimpinan KPK, yang dianggapnya tidak kredibel dalam penangan kasus Mentan ini. Artinya, isu politisasi kasus untuk menyerang Nasdem atau \"barter politik\", istilah Nugraha mungkin sedang berlangsung. Dengan meminta Jokowi turun tangan, maka Nugraha meyakini peran Jokowi penting memperkuat atau memperkecil dalam pelumpuhan Paloh ini. Sekarang Paloh dihadapkan pada kekokohan mengusung Anies-Imin sampai ke pendaftaran KPU atau menyerah. Kita percaya bahwa Paloh tetap kokoh. Dia tidak mengemis untuk jatah menteri partainya. Bahkan kehilangan dua menteri dia tidak peduli lagi. Paloh mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, namun akan menang dalam peperangan. Semoga Anies dan Muhaimin sukses menjadi presiden-wapres 2024. (*)
Investasi Asing Semakin Bebani Ekonomi Indonesia: Terjajah Secara Ekonomi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INVESTASI sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak heran, investasi dikejar, diberi insentif, dikasih karpet merah. Khususnya, oleh pemerintahan Jokowi. Investasi dikejar sampai ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Singapore, dan tentu saja China: Come and invest to my country. Tetapi, investasi bagaikan pedang bermata dua. Di lain sisi, investasi dapat menjadi bumerang bagi ekonomi, membebani ekonomi, dan membuat struktur ekonomi menjadi semakin melemah, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi. Ini terjadi kalau pemerintah terlalu agresif menarik investasi asing (PMA), sehingga mengakibatkan akumulasi modal asing di dalam perekonomian nasional menjadi sangat besar. Karena, investasi tidak gratis, ada “biayanya”. Setiap investasi akan memperoleh penghasilan dalam bentuk dividen (dari laba perusahaan) atau bunga obligasi (dari surat utang, termasuk surat utang negara). Secara teori, pembayaran dividen dan bunga obligasi kepada investor asing tersebut akan berlangsung selamanya, selama perusahaan asing tersebut masih berdiri. Sebagai contoh, kalau investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi Rp10 miliar, dan perusahaan tersebut memperoleh laba Rp2 miliar per tahun, maka investor asing akan menerima laba (dividen) sebesar Rp2 miliar per tahun, selamanya, sampai perusahaan tersebut ditutup, dilikuidasi, atau dijual kepada investor lokal. Artinya, cadangan devisa Indonesia senilai Rp2 miliar per tahun akan tersedot ke luar negeri untuk pembayaran dividen atau bunga obligasi kepada investor asing tersebut, selamanya, selama perusahaan berdiri. Semua transaksi devisa, yaitu transaksi penerimaan dan pembayaran antara pihak Indonesia dan luar negeri, tercatat di dalam Neraca Pembayaran, atau Balance of Payment. Sedangkan penerimaan dan pembayaran devisa sehubungan dengan investasi (dividen dan bunga obligasi), akan tercatat di Neraca Pendapatan Primer. Sejak 2004 hingga 2022, pembayaran dividen dan bunga obligasi (surat utang) ke luar negeri semakin membesar dan memprihatinkan, karena dapat memicu krisis valuta . Pembayaran dividen dan bunga dari Indonesia kepada investor asing di luar negeri pada 2004 hanya 12,85 miliar dolar AS. Jumlah pembayaran dividen dan bunga ini naik tajam menjadi 41,15 miliar dolar AS pada 2019. Lihat Gambar 1. Sedangkan penerimaan dividen dan bunga dari luar negeri kepada pengusaha Indonesia pada 2019 hanya 7,37 miliar dolar AS. Sehingga Neraca Pendapatan Primer pada 2019 mencatat defisit 33,77 miliar dolar AS. Pembayaran dividen dan bunga kepada investor asing pada 2022 naik lagi menjadi 43,33 miliar dolar AS, membuat defisit Neraca Pendapatan Primer naik menjadi 36,02 miliar dolar AS. Neraca Pendapatan Primer untuk tahun 2023 ini diperkirakan masih memburuk dari tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan, investasi asing, termasuk hilirisasi tambang nikel sejak 2020, membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri naik menjadi 43,33 miliar dolar AS pada 2022. Untuk periode 5 tahun, total pembayaran kepada investor asing selama 2015-2019 mencapai 183,87 miliar dolar AS. Sangat besar. Lihat Gambar 2. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menunjukkan ekonomi Indonesia semakin dikuasai investor asing, dan menyedot devisa Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini menekan kurs rupiah semakin melemah. Terutama ketika kinerja Neraca Perdagangan (ekspor minus impor) memburuk, karena harga komoditas turun, kurs rupiah semakin anjlok. Apalagi kalau investasi asing yang baru tidak masuk, maka kurs rupiah dipastikan akan tambah jeblok, dan bisa memicu krisis valuta. Kurs rupiah saat ini sedang melemah terus, turun menjadi sekitar Rp15.600 per dolar AS. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menandakan ekonomi Indonesia semakin dalam dicengkeram asing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi, Indonesia sudah terjajah secara ekonomi. Nampaknya, Jokowi tidak sadar, bahwa pemerintahan Jokowi sendiri yang bertindak sebagai agen dari penjajahan ekonomi tersebut. Dengan cara, pemerintah terus mengejar investasi asing, antara lain menyerahkan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kepada investor asing. Selamat datang, penjajahan ekonomi. --- 000 ---
PEMILU 2024 Pertarungan Timur dan Barat, Melawan Hegemoni Asing di Indonesia
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik 1. Geopolitik Indonesia Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dengan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar-benua. Contoh Singapura yang berhasil memanfaatkan laut sehingga menjadi transit perdagangan antar benua. Memijam teori Sea Power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia.\" Berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia dapat lebih maju dan lebih makmur dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Di sisi lain Indonesia dapat menjadi transit kejahatan lintas negara terutama antar-negara di Asia dan di Australia di antaranya kejahatan narkoba. Daya tarik Indonesia secara geogarafis lainnya adalah berupa kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Mengamati aspek geopolitik tersebut, guna merespons dinamika politik global kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai forum, tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan oligarki 2. Pemilu 2024 Pertarungan Hegemoni Sejak berabad-abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian bangsa bangsa Asia dan Eropa. Tercatat Mongol, dan kemudian Belanda berhasil menjajah Indonesia. Semua itu karena ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki bumi Indonesia. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia. Keinginan mereka tidak berubah, ingin mengusai kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Namun kecenderungannya bukan seperti penjajahan zaman dahulu lagi, Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan China akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik negaranya. Dinamika politik global yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dan China di kawasan Indo Pasifik, dimana Indonesia berada. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di Indonesia akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China dua negara adidaya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, karena negara yang penting bagi mereka, dan keduanya berusaha memenangkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur. Namun, China juga telah dianggap melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan strategis bagi Indonesia, serta bantuan ekonomi Cina yang dapat menjebak Indonesia dalam kebangkrutan. Kasus Rempang dan masuknya tenaga keja China secara besar besaran adalah gambaran investasi China yang tidak berpihak kepada rakyat. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line lalu ditegaskan kembali dengan Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari pemahaman tersebut, tergambar tantangan dan harapan ke depan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pada pemilihan presiden. Mengingat begitu penting Indonesia, pada Pemilu tahun 2024 bukan saja rakyat Indonesia akan menjadi penentu, Amerika dan China beserta para oligarki akan ikut sebagai penentu. Oleh karena itu, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling penting dalam sejarah Indonesia 3. All Jokowis Men Atau Perubahan Calon presiden pada pemilu tahun 2024 adalah Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sesungguhnya menggambarkan hanya ada dua calon presiden yaitu dari kelompok All Jokowi’s Men dan dari Koalisi Perubahan. Ganjar Pranowo dan Prabowo mereka sama-sama dicalonkan oleh partai atau koalisinya sebagai presiden, dapat dikatakan satu produk yaitu All Jokowis Men yaitu orang yang akan meneruskan kebijakan kebijakan Presiden Jokowi. Kedua calon tersebut adalah sintesa Jokowi, mereka sama sama calon yang diendorse oleh presiden Jokowi yang memilih cawe-cawe pada Pemilu tahun 2024. sedangkan Anies Rasyid Baswedan dapat dipastikan antitesa. Dengan demikian pemilu 2024 akan diwakili oleh 2 kubu yaitu Anies Rasyid Baswedan dan All Jokowis dengan 2 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 4. Pertarungan Dua Kubu dan Pengaruh Politik Islam Hal yang tidak dapat disangkal, siapapun yang maju sebagai calon presiden, oligarki didukung kekuatan asing Timur dan Barat akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu di antara mereka. Dua kekuatan berpengaruh besar adalah: Pengaruh China Walau dihantui sejarah kelam masa lalu, Indonesia saat ini semakin menunjukkan keakrabannya dengan China. Kedekatan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kerjasama di pemerintahan dan bisnis saja, juga beberapa partai politik menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), hubungan kerjasama itu menunjukkan kedekatan yang semakin membaik terutama hubungan PDIP dengan PKC. Kunjungan Presiden Jokowi ke China baru baru ini serta rencana investasi China di Rempang menunjukkan kemesraan hubungan Indonesia dengan China, kedua Presiden menyepakati berbagai kerjasama yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sama-sama menempakan diri sebagai penerus kebijakan Jokowi diperkirakan bila tampil sebagai pemenang pada pemilu tahun 2024 kebijakannya tetap condong ke China, sebagaimana dengan pendahulunya Jokowi. Mengingat pertimbangan di atas, diperkirakan China melalui tangan-tangan oligarkinya akan semakin menunjukkan dukungannya ke pihak yang condong kepadanya. Pengaruh Amerika Serikat Anies bukan sintesa Presiden Jokowi tetapi antitesanya sehingga kemungkinan condong ke China sangat kecil bila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024. Kondisi ini tentu akan dimanfaatkan Amerika untuk mengembalikan hegemoninya di Indonesia yang saat ini dikuasai China. Caranya juga melalui tangan-tangan oligarki lainnya dengan memberikan dukungannya ke kubu Anies Rasyid Baswedan. Tekad Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kekuatan hegemon eksisting di kawasan khususnya Indonesia akan menjadi penyeimbang agresivitas China di Indonesia. Kebangkitan Politik Islam Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia kini menyadari bahwa selama ini menjadi alat politik bagi para politisi dan partai dalam meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, narasi yang dikembangkan kelompok anti Islam dibiarkan terus berkembang oleh rezim saat ini menjadikan kelompok Islam sebagai kelompok yang termarjinakan. Tuduhan sebagai intoleran dan radikal lebih ditujukan pada kelompok Islam. Bahkan julukan olok-olok Kadrun atau Kadal Gurun menjadi santapan yang menista umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan umat Islam Indonesia bangkit untuk lebih berperan dalam menentukan perpolitikan negara. Hal ini ditandai dengan bergabungnya PKB, Partai Ummat dan Partai Masyumi bersama PKS dan Nasdem dalam koalisi Perubahan yang merupakan gabungan partai-partai Islam dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Umat Islam tidak ingin lagi hanya sebagai obyek politik dan dibiarkan sebagai penonton setelah pesta demokrasi usai. Kebangkitan Politik Islam akan semakin menonjol dan lebih mewarnai serta bukan sekadar alat politik dalam pemilu tahun 2024 dengan bekerjanya mesin mesin partai tersebut, tetapi menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang pada pemilu tersebut. Insya Allah, AMIN, Anies dan Gus Imin. (*)
Jokowi Minta PSN Selesai pada Semester Pertama 2024
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mempercepat untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target waktu semester pertama tahun 2024.\"Secara umum, Pak Menko tadi mengatakan secara progres Pak Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan (PSN) agar selesai di 2024. Paling lambat semester pertama akhir,\" kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas membahas PSN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Khusus untuk PSN yang dikerjakan oleh pihak swasta, lanjutnya, waktu penyelesaian pengerjaan proyek tersebut bisa diperpanjang.\"Kalau proyek-proyek yang (dikerjakan) swasta, terkecuali swasta nasional, PSN yang masuk di swasta itu bisa diperpanjang; tapi kalau untuk (PSN yang dikerjakan) Pemerintah harus selesai semua (sesuai target),\" jelas Bahlil.Sementara itu, untuk PSN di Rempang, Kepulauan Riau, yang menimbulkan polemik dengan masyarakat, Bahlil mengatakan dirinya telah mendapatkan perintah dari Jokowi untuk menyelesaikan hal tersebut. Bahlil menekankan akan terus berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait proyek strategis tersebut.\"Saya akan turun terus karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan, saya selesaikan,\" ujar Bahlil.PSN di Rempang hingga saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan dan Bhalil optimistis masalah tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi dengan masyarakat.(ida/ANTARA)
TNI Mengawal Demokrasi Indonesia Berdaulat, Mandiri, Maju, dan Sejahtera
Sentani, FNN - Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dapat mengawal demokrasi di negeri ini untuk menciptakan Indonesia berdaulat, mandiri, maju dan sejahtera.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutan yang dibacakan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan di Sentani, Kamis mengatakan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI 2023 ialah TNI patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.“Maknanya adalah kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi,” katanya.Menurutnya, mengapa tema itu diangkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.“Dimana akan dilaksanakan pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif, serta Pilkada serentak di 548 daerah yaitu pada 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota madya,” ujarnya.Dia menjelaskan kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.“Untuk menyikapi kondisi tersebut para prajurit TNI dituntut untuk peka, antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa,” katanya.Dia menambahkan TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai dan sejuk.Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Danlanud Silas Papare, Marsma TNI M Dadan Gunawan dan Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono memotong tumpeng dan membagikan kepada anggota di puncak HUT ke-78 TNI 2023.(ida/ANTARA)
POPULER
