ALL CATEGORY
Anies Hidupkan Spirit Soekarno di Indonesia Menggugat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle FNN-Anies Baswedan telah dihadang menghadiri diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu 8/10/23 lalu. Acara yang diselenggarakan Change Indonesia, dan diorganisir Maman Imanul Haq dan Andreas Marbun tidak jadi dilaksanakan. Izinnya dicabut malam hari sebelum sehari sebelum pelaksanaan. Penghadangan Anies juga hampir terjadi pada minggu sebelumnya, (Ahad 1/10/23). Ketika itu segelintir makhluk yang mengatasnamakan mahasiswa menuntut pembatalan acara Ngariung 1000 alumni ITB dengan Anies di gedung BMC. Begitu juga dengan acara jalan santai Anies di stadion Jalak Harupat Soreang, yang diperkarakan sebagai milik pemerintrah provinsi Jawa Barat. Perbedaan yang mencolok adalah gedung dan fasilitas pemerintah lainnya di Jawa Barat. Fasilitas pemerintah bebas digunakan Kaesang si anak Jokowi dalam temu akbar politik Stadion Arcamanik maupun parpol lainnya pendukung pemerintah. Inilah diskriminasi yang nyata-nyata terjadi. Alasan plt Gubernur Jawa Barat tidak masuk akal. Sebab, mengatakan bahwa fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk aktifitas politik sangat bias. Apalagi jika melihat Jokowi selalu menggunakan istana dan fasilitas negara dalam semua cawe-cawe politiknya menuju 2024. Tragisnya, jika terjadi dalam beberapa hari ke depan, penunjukan Gibran sebagai cawapres pilihan Prabowo. Diperkirakan telah memakai fasilitas Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mewujudkan itu keinginan menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Merubah batas minimal usia Cawapres dari 40 ke 35 tahun. Lalu untuk apa mengatas namakan ruang publik dalam melarang kandidat politik yang bersebrangan dengan pemerintah? Pentingnya Spirit Sukarno Muda Change Indonesia, sebagai kumpulan aktifis pro demokrasi sepanjang 90-an dan 2000-an. Mereka adalah bagian dari sejarah dalam menegakkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Pilihan tempat Gedung Indonesia Menggugat tentunya sangat penting untuk berdiskusi, baik bersama Anies maupun tidak. Yang penting mereka datang untuk merenung dan berpikir untuk bangsa. Para aktivis itu ukan untuk berjoget-joget musik Rungkat maupun Ojo Dibandingke, seperti penggunaan istana milik negara beberap waktu lalu. Merenung soal Sukarno dan Indonesia Menggugat. Tentu saja sikap memikirkan gagasan Soekarno ini akan menjawab pikiran Rahmawati Soekarnoputri dalam bukunya \"Using Soekarno to kill Soekarnoisme\". (lihat: teguhtimur.com/2020/10/06/soekarnoism-is-to-kill-soekarno/). Ketika Soekarno diadili di Lanraad (sekarang GIM), ketika itu dia masih berumur 29 tahun. Seokarno Dalam pledoi pembelaannya \"Indonesia Menggugat\", yang saya bedah dalam buku saya \" Menggugat Indonesia Menggugat 2022”, yang saya tulis ketika di penjara Bareskrim Polri. Buku saya ini banyak sekali pikiran Bung Karno yang perlu untuk digali dan direvitalisasi. Keperluannya adalah visi Indonesia ke depan. (Lihat : rmol.id/read/2022/02/09/522700/kutukan-bung-karno-dalam-pledoi-syahganda-nainggolan) Dalam tulisan saya \" Mengenang Ideologi Soekarno Muda\", RM Online, 30/5/21, yang saya kirim dari penjara bawah tanah Bareskrim ke Teguh Santosa, pimpinan media RMOL, banyak hal yang bisa diteladani dari pikiran Bung Karno muda. Salah satunya yang terpenting adalah pledoi “Indonesia Menggugat”. Pledoi tersebut mengisahkan perlawanan Bung Karno kepada colonial. Menjelaskan pikiran Bung Karno untuk merdeka dan menjelaskan cita-cita partainya PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Perlawanan Bung Karno terhadap kolonial sendiri ada dua hal. Pertama anti imperialisme bara. Kedua, anti penjajahan asing. Imperialisme menurut Bung Karno bersifat dua, yaitu imperialisme tua dan muda. Yang tua markentilisme. Ketika negara bersama VOC mengeruk harta sumber daya alam kita dan era kultur stelsel. Yang imperialisme muda di era \"Open Policy\", ketika Belanda membuka investasi asing bebas (liberalisasi modal). Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suiker Wet) pada tahun 1870. Imperialisme itu baik tua dan muda telah mengeruk seluruh harta bumi kita. Sekitar dan 70% dibawa ke Belanda. Menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar kelebihan produk asing. Sementara kaum buruh kita menurut Bung Karno hanya memperoleh upah setara 6 kg beras perhari. Bung Karno menolak imperialisme barat dan sekaligus menolak pemerintahan Hindia Belanda. Bung Karno meminta kebebasan dalam berorganisasi, seperti serikat buruh di tanah Belanda. Selanjutnya juga meminta pemerintahan sendiri, bukan Belanda. Dari 70 orang pemikir dan pejuang yang dirujuk Bung Karno dalam pledoinya, Bung Karno meyakini bahwa sosialisme dapat menjadi ajaran yang membebaskan Indonesia. Dalam hal Islamisme, Sukarno meyakini Islam dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun sebuah bangsa. Pledoi Indonesia Menggugat tersebut mengutip bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) adalah anti riba. Sangat luar biasa. Sebuah ajaran Islam yang paling utama. Selain itu, Sukarno selalu membanggakan organisasi Syarikat Islam, bentukan mertuanya HOS Tjokroaminoto, sebagai organisasi revolusioner, yang patut untuk dicontoh. Refleksi Ajaran Bung Karno Ajaran Bung Karno yang dapat dipetik dari \"refleksi Indonesia Menggugat\" adalah diselenggarakan Change Indonesia bersama Anies beberapa hari lalu. Tentunya masih banyak ajaran Bung Karno yang sangat relevan. Misalnya, Agrarische Wet dan Suiker Wet yang diberlakukan penjajag Belanda tahun 1870 tersebut sangatlah mirip-mirip dengan kebijakan agraria era Joko Widodo. Pada era tahun 1870 itu hak untuk kelola tanah selama 75 tahun. Sementara pada era Jokowi malah menjadi 90 tahun. Sukarno sendiri marah dengan pemberian hak selama 75 tahun itu. Ketika berkuasa, Sukarno membuat UU Pokok Agraria yang membatasi hak untuk kelola tanah hanya selama 25 tahun. Kemudian penjelasan Bung Karno tentang kemiskinan kaum marhein. Dengan upah sebesar 6 kg beras ternyata tidak berubah banyak. Bahkan, menurut Jumhur Hidayat, Ketua Serikat Buruh SPSI, banyak daerah-daerah yang buruhnya masih jauh di bawah upah 6 kg beras tersebut. Meskipun, secara umum saat ini sudah berkisar 7 kg beras. (politik.rmol.id/read/2022/03/13/526678/jumhur-hidayat-beda-upah-harian-buruh-zaman-kolonial-dan-hari-ini-hanya-1-kg-beras) Denyataan ini membuktikan bahwa imperialisme saat ini semakin buruk saja. Dulu tidak ada yang kaya raya kecuali kaum kulit putih. Sekarang oligarki kaya raya. Sementara rakyat tetap saja miskin. Ternyata imperialisme itu datang bukan saja dari barat, tetapi juga dari timur alias imperislisme China era sekarang. Tentu banyak refleksi lainnya yang dapat dilakukan kaum aktifis dan Anies di Gedung Indonesia Menggugat. Apalagi merenungkan seorang pemuda beristri, seperti Bung Karno. Mengambil resiko masuk penjara demi menyelamatkan bangsanya. Jika refleksi ini menjadi milik satu golongan saja, betapa sedihnya ruh Bung Karno di alam lain itu. Penutup Ajaran Bung Karno, khususnya Bung Karno Muda, begitu banyak faedahnya untuk dipelajari anak-anak bangsa ini. Anies Baswedan tidak menghadiri jalan santai ratusan ribu massa di Malang. Pada saat itu Anies memutuskan datang ke Gedung Indonesia Menggugat (GIM), pada Ahad 8/10/23 lalu. Membiarkan Muhaimin sendiri ke Malang. Anies tentu saja ingin berdiskusi dengan kaum aktifis di GIM yang menjadi legenda itu. Tujuannya tentu saja untuk melakukan refleksi, mencari spirit kejuangan dalam perjuangan bangsa. Sebelumnya, Anies bertemu \"Ngariung 1000 alumni ITB\", tukar pikiran untuk masa depan Indonesia berbasis sains dan teknologi. Sayang sekali langkah Anies dan Change Indonesia itu dihadang pemerintah. Alasannya tidak masuk akal. Alasan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak mengizinkan pemakaian ruang publik. Padahal di saat bersamaan, Kaesang menggunakan Gedung Olahraga Arcamanik milik pemerintah. Pemda Jawa Barat menerapkan standar ganda. Apalagi jika melihat Jokowi menggunakan istana dan fasilitas negara untuk cawe-cawe politik 2024. Namun, rakyat sudah melihat Anies sangat peduli dengan sejarah bangsa kita. Anies ingin menggali kembali spirit Soekarno muda. Biarkanlah rakyat menilai siapa pemimpin yang pro rakyat. Bukan penipu rakyat.
Sengkarut Impor Segala Bidang, LaNyalla Ingatkan Faktor Pemburu Rente
JAKARTA, FNN | Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. “Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data,” tandas LaNyalla, Senin (9/10/2023). Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. “Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ ada pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi,” tandas Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Dikatakan LaNyalla, nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. “Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat,” imbuhnya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden dan aparat penegak hukum fokus kepada permainan para pemburu rente ini. Meskipun menurutnya tidak mudah. Karena para pemburu rente ini umumnya terlibat sejak penyusunan kebijakan. “Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri,” pungkas LaNyalla. (Lnc)
Pengunjung Sidang Membludak: Bongkar Ijazah Palsu
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIDANG pertama gugatan ijazah palsu Jokowi yang digelar PN Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2023 mendapat perhatian publik sangat besar. Ruang Sidang Subekti penuh sesak oleh pengunjung. Pihak keamanan kewalahan untuk menertibkan. Gemuruh suara kecewa ketika Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut mengetuk palu dan menunda persidangan untuk waktu 2 (dua) minggu. Dua Tergugat tidak hadir yaitu Ketua DPR RI dan Kemendikbud ristek satu Turut Tergugat Menkeu juga tidak hadir. Menariknya Kuasa Hukum Tergugat I Jokowi justru hanya membawa Surat Tugas bukan Surat Kuasa. Hal ini menjadi perhatian serius apakah Jokowi memang tidak mengerti hukum bahwa untuk menghadiri persidangan itu seharusnya membawa Surat Kuasa bukan Surat Tugas? Entah dari Kantor Hukum mana Kuasa Hukum Jokowi tersebut. Dalam Konferensi Pers pihak Penggugat menyayangkan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan perdana tersebut. Padahal dinilai cukup waktu bagi para pihak untuk mempersiapkan kehadiran dalam persidangan, baik itu prinsipal sendiri atau kuasanya. Permasalahan keberadaan atau keaslian ijazah Jokowi adalah hal yang sangat serius bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Membludaknya pengunjung membuktikan besarnya perhatian publik atas kasus ini. Ada hal wajar bagi perhatian besar tersebut, karena: Pertama, baru dalam sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia ada seorang Presiden yang diragukan kepemilikan ijazah asli baik Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Presiden sendiri tidak pernah mengklarifikasi atau membuktikan keberadaan ijazahnya tersebut. Kedua, sebagai figur publik atau Kepala Negara betapa riskannya jika ternyata ia tidak memiliki ijazah asli. Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden menjadi tidak terpenuhi. Artinya Presiden Jokowi harus segera mundur atau dimundurkan. Bahkan terancam sanksi hukum. Ketiga, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak memiliki kepekaan atas fenomena yang terjadi. Tidak peduli dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Semestinya secara institusi atau sebagai anggota DPR dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya seperti hak interpelasi, menyatakan pendapat atau hak angket. Keempat, ketika masalah besar dianggap kecil, maka kemarahan rakyat menjadi tidak terbendung. Apa yang terjadi di dalam atau luar ruang sidang PN Jakarta Pusat saat persidangan perdana menjadi nafas dari kemarahan tersebut. Kekesalan dan makian bergemuruh bersama bentangan spanduk bernarasi berbagai sindiran soal ijazah palsu Jokowi. Kelima, peradilan perdata di PN Jakarta Pusat menjadi harapan adanya ajang \"adu bukti\" khususnya dalam menguak atau membongkar keberadaan ijazah asli Sekolah Menengah atau Perguruan Tinggi Jokowi. Instansi yang kompeten diuji akan keterbukaan, kejujuran dan tanggungjawabnya terhadap masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Saat Hamas membuat kejutan dengan serangan unik pada Israel, gugatan soal ijazah palsu Jokowi dapat menjadi serangan kejutan pula. Mata rakyat sama-sama akan dapat melihat dan menilai tentang kejujuran dari seorang Presiden. Sebagaimana Hamas yang berjuang untuk kemerdekaan negerinya, maka para Penggugat dan Kuasanya sedang berjuang untuk kebaikan negerinya pula. Perjuangan untuk membersihkan Indonesia dari kultur masa bodoh, kultur bohong dan bodong. Kultur penuh dengan kepalsuan. Bandung, 10 Oktober 2023.
Plt Mentan Menindak Tegas Pejabat Kementan yang Melanggar Hukum
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyatakan sikap tegasnya dengan tidak menolerir pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang melanggar hukum serta tidak menjunjung integritas. \"Jadi sudah tidak ada main-main lagi. Per tanggal 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas akan saya selesaikan,\" kata Arief saat ditemui di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin. Sikap tegas itu juga dia sampaikan dalam rapat pimpinan yang dihadiri Wakil Menteri Harvick Hasnul Qolbi serta para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian pada hari yang sama. Sebagai tindak lanjut, Arief membuat pakta integritas baru yang akan ditandatangani pada Rabu (11/10) dan Kamis (12/10) mendatang. \"Saya mau buat baru supaya Kementan ini kembali marwahnya, tidak boleh terlalu lama terpuruk karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia,\" ujarnya. Saat ini Kementerian Pertanian tengah menyiapkan program Quick Win dalam rangka menyambut masa tanam padi. Arief menuturkan pihaknya terus bekerja untuk mempersiapkan program tersebut baik secara internal maupun dengan melibatkan kementerian/lembaga lain. ”Dari pejabat eselon I hingga eselon II, semua tim punya action plan dan masing-masing punya panduan check list yang harus di-deliver. Semua dilakukan untuk persiapan musim tanam ke depan,” ungkapnya. Menurut Arief, gerak cepat jajaran Kementerian Pertanian ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian. \"\"Kita memiliki presiden yang luar biasa, setiap hari menanyakan kondisi lapangan. Sehingga dengan program Quick Win dan konsolidasi yang dilakukan, kita akan terus kawal pekerjaan teman-teman di lapangan,” katanya.(sof/ANTARA)
Bey Minta Dilakukan Evaluasi Setelah Kisruh Gedung Indonesia Menggugat
Bandung, FNN - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait dengan perizinan penggunaan gedung yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kegiatan politik, setelah kisruh Gedung Indonesia Menggunggat.\"Jujur setelah kejadian ini, saya berterimakasih, saya minta dievaluasi semua,\" kata Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Senin.Bey mengatakan selanjutnya pihaknya juga akan terbuka, dan transparan untuk mengumumkan gedung mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan bersifat politik praktis seperti Pemilu, Pilpres, hingga Pilkada.\"Kami akan mengundang KPU, Bawaslu untuk mendiskusikan hal ini termasuk seluruh gedung. Tidak hanya di bawah provinsi tapi semua (kabupaten/kota). Segera tidak lama lagi, minggu depan sudah ada edaran,\" ucapnya.Kisruh Gedung Indonesia Menggugat (GIM) ini bermula dari tidak diizinkannya acara acara Aktivis Pro Demokrasi Change Indonesia yang berafiliasi dengan Anies Baswedan untuk melangsungkan acara di dalam gedung pada Minggu (8/10).Sementara di lain pihak, acara PSI dengan Ketua Umumnya Kaesang Pangarep bisa dilangsungkan di SOR Arcamanik pada tanggal yang sama dengan lancar.Bey menegaskan tidak keluarnya izin penggunaan GIM itu, karena ada unsur kampanye capres sedangkan acara di Arcamanik adalah diskusi.Meski demikian dia menyatakan bahwa semua pengelola, baik itu GIM ataupun SOR Arcamanik, diberi teguran. \"Panitia, semuanya dikirim teguran baik GIM dan juga Arcamanik,\" tuturnya.(sof/ANTARA)
Soal Batas Usia Capres/Cawapres, MK Bukan Penopang Dinasti Jokowi
Jakarta, FNN - Uji materiil ketentuan batas usia capres/cawapres di Mahkamah Konstitusi memasuki episode kritis dan membahayakan. Bukan lagi soal batas usia, tetapi dalam pengujian ini pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota. pada pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian siaran pers SETARA Institute yang diterima redaksi FNN, Senin (09/10/2023). Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute menyebutkan bahwa deretan permohonan uji materiil tersebut bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai Cawapres Prabowo. SETARA menegaskan bahwa puluhan pakar hukum dan pegiat hukum dan konstitusi telah mengingatkan bahwa soal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang tidak seharusnya diuji oleh MK. Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama. Tetapi, operasi politik pengusung dinasti Jokowi, hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak Presiden. SETARA berpesan kepada semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK, agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi. Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarwanan. MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat. (sws).
Ciptakan Pemilu Damai, Fahri Hamzah: Berperang dalam Politik Harus Dilakukan dengan Cara Beradab
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menekankan kepada semua pihak agar memahami pentingnya berperang dengan etika dan integritas dalam berpolitik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) Menurut Fahri Hamzah, peperangan politik harus dilakukan degan cara yang beradab untuk menghindari berita hoax, fitnah dan taktik politik yang tidak fair. \"Integritas dalam berpolitik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kadernya. Dengan menghadapi peperangan politik di abad modern ini, juga berarti selalu siap untuk beradaptasi dan belajar,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (9/10/2023). Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam acara \'Ngopi Bareng\' Waketum Partai Gelora dengan ratusan kader Partai Gelora se-Jawa Timur di Warung Bu Kadir, Bondowoso pada Sabtu (7/10/2023) malam. Dalam acara \'Ngopi Bareng\' ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW Partai Gelora Jatim, Muhammad Sirot (Gus Sirot) dan Misbakhul Munir (Gus Misbach). Lalu, pengurus DPD, calon anggota legislatif (caleg) dan kader Partai Gelora, serta tokoh masyarakat di Tapal Kuda dan sekitarnya. Fahri mengatakan, perubahan cepat dalam teknologi dan dinamika politik saat ini, mengharuskan kader Partai Gelora terus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam berkomunikasi serta berorganisasi. \"Dengan memahami esensi peperangan politik di abad modern ini, diharapkan semua kader Partai Gelora akan lebih siap dan mampu berperan aktif dalam memajukan partai dengan cara yang efektif dengan tidak meninggalkan tata krama politik serta menggunakan ilmu yang beradab,\" katanya. Karena itu, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, yakin Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen. \"Ya, yang pasti kita sangat yakin bahwa partai Gelora inshaALLAH akan lolos threshold dan kita ada perwakilan di senayan nantinya. Untuk itu kami meminta kekompakan para kader untuk merapatkan barisan memenangkan Partai Gelora,\" seru Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga menyinggung perihal calon presiden (capres yang diusung Partai Gelora, yakni Prabawo Subianto. Dimana semua kader partai harus mendukung penuh, satu garis komando untuk memilih Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, pada Pilpres yang digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang. \"Selain juga fokus kepada Pileg 2024, disisi lain mari kita sosialisasikan kepada masyarakat agar Pilpres bisa memilih pemimpin yang bijak yang amanah serta berpihak kepada rakyat,\" demikian Caleg Partai Gelora untuk daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot mengungkapkan, kehadiran Partai Gelora di Tapal Kuda dan Madura mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat di wilayah tersebut. Sebab, pada awalnya untuk membentuk kepengerusan di daerah ini sebagai partai baru, tentu memiliki tantangan sendiri. Tetapi, di luar dugaan, pembentukan kepengurusan justru mudah, karena adanya sambutan luar biasa dari masyarakat. \"Betapa luar biasanya Partai Gelora di sambut hangat masyarakat di Tapal Kuda dan Madura. Sehingga ketakutan ini, menjadi sirna karena Partai Gelora menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat dengan menciptakan kenyamanan dan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila kita,\" kata Gus Sirot. (Ida)
Mahfud MD Minta Kasus Dugaan Pemerasan KPK ke SYL Selesai Dengan Benar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penanganan kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo, diselesaikan dengan benar dan baik.\"Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda (Metro Jaya) agar ini selesai dengan benar dan baik,\" kata Mahfud MD usai konferensi pers soal rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Senin.Mahfud mengatakan KPK dan Polda Metro Jaya sudah memiliki prosedur-prosedur untuk menyelesaikan kasus itu secara profesional.\"Kalau masalah yang menyangkut KPK dan Polda (Metro Jaya), saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional,\" tuturnya.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk cermat dan hati-hati menangani kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.\"Karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan kemudian juga menyangkut lembaga yang dikenal publik, maka penanganannya harus cermat, harus hati-hati,\" kata Listyo Sigit di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu (6/10).Menurut Listyo Sigit, pihaknya juga telah menerjunkan tim dari Mabes Polri untuk membantu Polda Metro Jaya dalam menangani kasus pemerasan pimpinan KPK itu. Dia turut mempersilakan pihak-pihak atau lembaga lain yang ingin mengawasi kinerja Polri terkait penanganan kasus itu.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan laporan dugaan pemerasan tersebut diterima pada tanggal 12 Agustus 2023 melalui pengaduan masyarakat.Polisi belum mengungkap siapa saja pimpinan KPK yang dimaksud dalam kasus itu. Syahrul Yasin Limpo pun telah mendatangi Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (5/10), dan telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di KPK.Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan mentan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.Pada Jumat (29/9), KPK mengumumkan telah meningkatkan status dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.(sof/ANTARA)
Perombakan Kabinet Pasti Dilakukan
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai perombakan atau reshuffle kabinet pasti dilakukan Presiden Joko Widodo pasca-mundurnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Iya lah. Ya pasti dong,\" kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Meskipun demikian dia mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi.Dia juga meminta wartawan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian definitif.Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.Budi Arie mengatakan Plt Menteri Pertanian memerlukan waktu satu atau dua bulan untuk bekerja.Mengenai siapa saja sosok menteri yang akan diganti Presiden dalam perombakan kabinet, Budi Arie menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.\"Semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu saja lah. Saya juga enggak mau bergunjing. Masa nanti Menkominfo tukang gosip,\" kucap Budi.(sof/ANTARA)
Takdir dan Tebar Senyum Cak Imin, Kekuatan Tak Disangka-sangka
Oleh Ady Amar | Kolumnis ANIES-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Muhaimin Iskandar, biasa dipanggil dengan Cak Imin, atau belakangan acap juga dipanggil dengan Gus Imin. Apa pun panggilannya, saya lebih suka memanggil dengan panggilan populernya, Cak Imin. Kepribadian Cak Imin itu unik. Asyik dinikmati untuk melihat keunikan tak biasa, tapi bisa mengundang kekaguman tersendiri. Cak Imin menakhodai PKB, partai yang beririsan dengan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam waktu cukup lama. Boleh disebut dialah ketua umum terlama yang ada saat ini, sekitar 18 tahun. Mampu terus berselancar dengan segala problema yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Itu yang menjadikan Cak Imin punya kepribadian kuat dan teruji. Cak Imin itu ketua umum partai yang bukan produk kaleng-kaleng, yang dihadirkan karena warisan orangtua. Atau sekadar menggantikan sang bapak yang uzur, seperti layaknya dinasti. Atau dilirik jadi ketua umum karena jabatan orangtua menempel, menjadikan sang anak mulus terpilih sebagai ketua umum, meski hanya lewat forum tidak biasa. Cukup dengan pertemuan kopi darat (kopdar) beberapa elit partai, dan lalu mengumumkan ketua umum barunya. Cak Imin tampil selalu hangat. Tak lupa sambil tebar senyum saban waktu, bahkan kerap ngakak dengan mulut menganga lebar acap ia hadirkan. Sebuah sikap ekspresif hadir apa adanya. Tak lagi perdulikan imej yang mesti dijaga, khas kebanyakan pejabat yang hari-harinya dirawat untuk jaga imej (jaim) berlebihan, yang seperti jadi satu keharusan. Senyum pun mesti dikulum manis agar tampak berwibawa. Cak Imin membangun imej yang jauh dari sikap jaim. Memunculkan perangai humble , tampil dalam peran tak berjarak dengan siapa saja. Sikap Cak Imin yang demikian, itu justru disalahpahami sebagai tampilan cengegesan tak menjual. Karenanya, tak dilirik ditempatkan di tempat terhormat. Bahkan hanya harapan \"palsu\" yang didapatnya. Adalah Prabowo Subianto, yang seakan memberi janji pada Cak Imin meski tersirat, sebagai cawapres dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun lebih dari setahun harapan itu tak berujung, sebagaimana yang diharap. Elektabilitas Cak Imin, memang jika mengacu pada rilis lembaga survei, itu rendah. Karenanya, dianggap tak layak bersanding dengan Prabowo. Meski awalnya sekadar ditimang-timang, karena bagaimana pun PKB-lah yang bisa membuat Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tapi setelah Prabowo seolah di- endorse Presiden Jokowi--memang belum pasti, tapi sepertinya Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo sebagai pelanjut takhtanya--maka PAN dan Golkar ikut merapat dalam koalisi, yang lalu berganti nama Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin dan PKB seakan dicampakkan, bahkan mengganti nama koalisi pun tak berunding dengannya. Itu bisa dimaknai, bahwa Cak Imin dan PKB tak lagi dibutuhkan untuk menggenapi parliament threshold yang 20 persen. Karena itu sudah bisa dicukupi oleh Golkar dan PAN. Belakangan Partai Demokrat bergabung pula dalam Koalisi Indonesia Maju. Takdir lalu menempatkan Cak Imin di tempat lain, justru berada pada posisi selayaknya. Posisi terhormat sebagai bakal calon presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan. Bergabunglah PKB bersama NasDem, dan PKS. Maka, Cak Imin tak perlu waktu lama untuk menampakkan kekuatan \"mengatrol\" elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua wilayah yang dianggap sebagai kantong kaum nahdliyyin. Bahkan Jawa Timur dianggap wilayah yang paling menentukan kemenangan, atau justru kekalahan kandidat tertentu. Anies-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Namun satu hal bisa dilihat, \"sinar\" Cak Imin makin tampak benderang, itu saat dipertemukan dengan Anies. Sebelumnya tak ada yang melihat, bahwa Cak Imin punya kans untuk terang sebenderang saat ini. Sebelum dipertemukan Anies, Cak Imin dipandang biasa-biasa saja. Bahkan aroma sentilan \"kardus durian\" acap dimunculkan meski ternyata tak terbukti, itu yang menjadikannya suram. Ditambah rilis lembaga survei yang meletakkan Cak Imin sebagai cawapres dengan tingkat keterpilihan rendah. Bisa jadi karena itulah Prabowo Subianto mesti mikir-mikir untuk menjadikannya sebagai cawapresnya. Sebelumnya tak ada yang mampu menghitung kekuatan Cak Imin. Namun jika saja yang lalu Prabowo mengambil Cak Imin sebagai cawapresnya, itu pun belum tentu menjadikannya bersinar. Semua berpulang pada energi positif yang ditebar Anies, dan itu kekuatan yang sulit bisa dijelaskan, itu lebih pada kemistri keduanya, saat Anies-Muhaimin disandingkan. Kita akan terus disuguhi \"kekuatan\" Cak Imin dalam memobilisasi massa, khususnya kader PKB. Lebih jauh dari itu untuk menggaet suara nahdliyyin memilih AMIN. Minggu (8/10), di Malang, Jawa Timur, dalam rangka Jalan Sehat. Cak Imin tampil hanya ditemani istri, tanpa Anies. Sambutan massa diperkirakan ratusan ribu. Hal itu sebelumnya belum pernah terjadi, sebagaimana penuturan seorang jurnalis senior asal Malang. Dan, itu membuktikan Cak Imin mampu mendatangkan jumlah massa tidak sedikit. Tentu semua akan makin ngegas jika pasangan AMIN sudah resmi didaftarkan di KPU--rencana Anies-Muhaimin akan mendaftar resmi sebagai peserta Pilpres yang paling awal (19 Oktober)--agar ada kepastian sebagai peserta Pipres 2024. Karenanya, manusia Cak Imin sinarnya akan terus bisa dilihat, bahkan layak untuk ditulis dalam episode-episode panjang berikutnya dalam membersamai Anies Baswedan. Membersamai dalam menghadirkan keadilan dalam berbagai aspeknya, dan kesetaraan. Kita lihat saja nanti.**
POPULER
