ALL CATEGORY
Penyidik Menyebut Pemeriksaan Rocky Gerung Tak Terkait Penghinaan Presiden
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung masih dalam tahap permintaan klarifikasi terkait dengan dugaan ujaran kebencian, belum terkait pernyataan penghinaan kepada Presiden.\"Jadi, tidak ada dalam undangan (permintaan klarifikasi) itu terkait dengan penghinaan terhadap Presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung,\" kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.Jenderal bintang satu itu menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.Dugaan berita bohong itu telah menimbulkan keonaran di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Tangerang Kota, dan Bekasi.Selain itu, terkait dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 45 juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita mengandung kebencian.\"Dalam pemeriksaan tadi, sudah dilaksanakan. Kami tanyakan sekitar 47 pertanyaan. Hasil sementara kami masih melaksanakan proses-proses lagi dalam penyelidikan,\" kata Djuhandhani.Adapun pertanyaan yang ditanyakan tadi kepada Rocky Gerung seputar beberapa berita yang dinyatakan dan yang klausulnya itu dianggap bohong oleh pelapor seperti tentang kelapa sawit, tentang Tiongkok, dan sebagainya.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong, tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk penyelidikan lebih lanjut,\" katanya.Djuhandhani mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 97 pertanyaan kepada Rocky Gerung, dan baru selesai 47 pertanyaan, sedangkan sisanya 50 pertanyaan akan ditanyakan kembali pada hari Rabu (13/9).Alasan pihaknya melanjutkan pemeriksaan klarifikasi pekan depan karena Rocky Gerung memiliki keperluan yang bisa diterima alasannya oleh penyidik.Selain itu, kata dia, pihak Rocky Gerung hendak menyiapkan data-data yang akan dibawa saat pemeriksaan lanjutan pekan depan.\"Alasannya yang bersangkutan juga ada agenda-agenda lain yang kami tentu saja bisa menerima, di samping itu yang bersangkutan juga kami berikan haknya untuk menyiapkan data-data terkait dengan apa yang akan disampaikan sesuai dengan materi yang ditanyakan penyidik. Tadi data-data tersebut menurut dia tidak dibawa,\" kata Djuhandhani.(sof/ANTARA)
NasDem dan PKB Segera Menunjuk Jubir untuk Tim Pemenangan Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Partai NasDem dan PKB dalam rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, sepakat segera menunjuk juru bicara untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat jumpa pers selepas pertemuan menjelaskan juru bicara penting segera ditetapkan karena ke depan ada banyak yang perlu disampaikan kepada publik.“Bersama NasDem diputuskan segera untuk menunjuk jubir (juru bicara) masing-masing supaya apa yang keluar dari PKB, NasDem itu sesuatu yang sama visinya,” kata Jazilul.Walaupun demikian sejauh ini belum ada nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing partai. PKB dan NasDem juga belum dapat menyebutkan nama-nama yang potensial menjadi jubir.Namun saat ditanya mengenai kriteria jubir, Jazilul menjawab seorang juru bicara harus punya kompetensi yang sesuai tugasnya.“Tentu sosok yang memiliki semangat, kemampuan, kompetensi untuk mengatur semua barisan. Sudah ada di NasDem, PKB, menumpuk itu tinggal diumumkan saja,” kata Wakil Ketua Umum PKB.Dalam rapat perdana konsolidasi memenangkan pasangan Anies-Muhaimin, NasDem dan PKB juga menyusun nomenklatur tim pemenangan.“Nomenklatur sudah kami sedang susun, nanti tim penasihat akan diisi oleh para pakar, tokoh utama, maupun profesional akan kami lengkapi,\" kata Jazilul.Rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower itu berlangsung selama 2 jam lebih. Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, juga hadir.“Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke Kantor DPP NasDem. Ini bukan sekadar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat kita sering merapat, tetapi dalam kerahasiaan,\" tutur Cak Imin panggilan akrab Muhaimin saat tiba di NasDem Tower.Sementara itu, PKS, yang masih anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), tidak mengirimkan utusannya meskipun NasDem sebagai tuan rumah telah mengirimkan undangan.NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk maju Pilpres 2024.PKS, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan, sejauh ini baru menyetujui pencalonan Anies, tetapi untuk Cak Imin mereka masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro.Oleh karena itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya, baik dalam acara deklarasi maupun saat rapat perdana konsolidasi di NasDem Tower.(sof/ANTARA)
Rocky Memenuhi Panggilan Bareskrim, Polisi Masih Mau Memeriksa Konstruksi Hukumnya
Jakarta, FNN - Hari ini, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, setelah Senin lalu sempat tertunda. Rocky dipanggil Bareskrim terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Rocky menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam dengan materi pemeriksaan terkait 26 laporan tersebut adalah kasus tentang ucapan Rocky. Inti pemeriksaan adalah penegak hukum ingin tahu kapasitas Rocky di forum tersebut dan apa subtansi yang diucapkannya. “Kapasitas saya sebagai narasumber atau sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal omnibuslaw dan soal IKN,” ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu sore (6/9/23), dalam perjalanan usai pemeriksaan. Rocky menjelaskan pada polisi bahwa dirinya membantu buruh dalam menjalankan konsep-konsep perjuangannya. Sedangkan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wording-nya, narasinya, kalimatnya, seperti kalimat “cari gara-gara”, “berperkara dengan Jokowi”, dan lain-lain. Pemeriksaan bagian yang pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang diucapkan Rocky bisa dipertanggungjawabkan dan ada data pendukungnya. Sebetulnya, kasus Rocky merupakan delik aduan sehingga harusnya Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan. Tetapi, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa itu kasus kecil dan beliau mau fokus kerja. Kasusnya malah orang lain yang melaporkan. Jadi pelapornya apa legal standingnya apa? “Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana. Karena itu, bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status yang sekarang lalu jadi penyidikan. Preliminary analyses tentang konstruksi hukumnya, mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan secara akademis,” ujar Rocky. “Pointnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya musti terangkan bahwa yang saya ucapkan dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi tanggal 10 Agustus,” tambah Rocky. Menurut Rocky, pemeriksaan tadi bersifat klarifikasi dan kelihatannya memang susah menentukan delik di situ, karena yang dipersoalkan adalah ucapannya tetang ‘bajingan tolol’. Padahal, itu konsekuensi dari analisis Rocky tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua kasus tadi, yaitu soal omnibuslaw dan IKN.(sof)
Cak Imin Mendapat Restu PMII Maju Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan restu dan doa dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun restu tersebut merupakan dukungan untuk Cak Imin yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB PMII periode 1994-1997. Dukungan itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PB PMII periode 2021-2024 Muhammad Abdullah Syukri. \"Saya terharu, bersyukur dan bangga hari ini diberangkatkan dan mendapatkan restu serta doa dari sahabat-sahabat PMII terutama khususnya Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,\" ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu.Ia mengaku sangat bersyukur mendapatkan dukungan dari PBB PMII. Menurutnya, PMII adalah tempat dia belajar dan mendapatkan nilai perjuangan.\"PMII adalah tempat saya belajar, tempat saya menghirup nilai juang, tempat saya mendapatkan nilai idealisme, tempat saya menyemai dan mengembangkan ideologi di batin saya,\" katanya.\"Saya tentu sangat bersyukur kalau saya berjuang, diberangkatkan oleh PMII supaya saya istikamah terhadap cita-cita dan ideologi perjuangan PMII,\" tambah dia.Cak Imin mengungkapkan dukungan PB PMII membuat dirinya semakin percaya diri. Sebab, dia merasa tidak berjuang sendiri untuk maju dalam pesta demokrasi setiap lima tahunan itu.\"Saya tidak sendiri, saya bersama PMII. Insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang,\" ucap Cak Imin.Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Duet Anies-Cak Imin dengan akronim AMIN tersebut menjadi deklarasi pertama pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2024.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Yenny Wahid Menyambangi Kediaman Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih akrab disapa Yenny Wahid, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, pada Rabu sore.Pantauan ANTARA di lokasi, Yenny tiba di kediaman Prabowo pukul 17.07 WIB. Yenny yang mengenakan batik dengan luaran jaket berwarna hitam dan kuning itu langsung disambut sang tuan rumah, Prabowo.Sebelum masuk untuk melangsungkan pertemuan, Prabowo dan Yenny menyempatkan menyapa awak media. Mereka tampak berjabat tangan sembari melempar senyum.Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu, menyebut bahwa Prabowo akan bertemu Yenny Wahid pada Rabu sore.Andre mengatakan pertemuan antara Prabowo dengan Yenny dalam rangka silaturahmi. Hubungan Prabowo dengan keluarga Gus Dur sangat dekat, bahkan sejak Menteri Pertahanan itu masih muda.\"Pak Prabowo sejak muda sudah punya hubungan baik dengan almarhum Gus Dur. Bahkan beliau salah satu orang yang bisa masuk sampai ke kamar Gus Dur,\" ujarnya.Yenny Wahid juga telah membeberkan rencana pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tersebut.\"Saya lagi menunggu untuk diundang ngopi-ngopi dengan Mas Bowo (Prabowo Subianto). Dalam waktu dekat,\" kata Yenny di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (5/9).Pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Agaknya PKS Berhitung Ulang Membersamai Anies
Oleh Ady Amar - Kolumnis AKANKAH PKS tengah berhitung kemungkinan menerima tawaran, atau setidaknya menunggu wacana terbentuknya poros baru di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Semua disebabkan adanya dinamika yang muncul dengan begitu cepat memelantingkan satu anggota koalisi, Partai Demokrat, dan menarik PKB sebagai anggota baru koalisi. Dan, itu dilakukan tanpa dibicarakan terlebih dulu dengan anggota koalisi lainnya. Tapi dalam politik semua cara bisa diambil, agar momen yang didapat tidak terlepas jika mesti dirundingkan dengan hasil kasat mata akan terjadi penolakan anggota koalisi lainnya. Membincangkan alternatif cawapres di luar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dibuat seolah tabu. KPP semacam terkunci pada satu figur, AHY. Munculnya figur lain dinihilkan. Agaknya itu yang jadi pertimbangan NasDem, dan kemudian \"disepakati\" Anies. Melihat suasana KPP yang demikian, muncul wacana pembentukan poros baru. PPP yang berkoalisi dengan PDIP seperti merasa belum nyaman betul, itu saat kader partai potensialnya Sandiaga Uno, yang disodorkan sebagai Bacawapres untuk Ganjar Pranowo diabaikan PDIP. Gertakan politisi senior PPP Arsul Sani, jika tawaran itu tak diindahkan maka PPP akan hengkang dari koalisi PDIP, itu dijawab PDIP dengan gertakan pula, jika PPP akan hengkang dari koalisi dipersilahkan. Sandiaga Uno memang baru bergabung dengan PPP--banyak yang menyebut itu karena arahan Presiden Jokowi--mendapat tempat terhormat. Sandi di samping ia salah satu menteri pada kabinet Jokowi-Ma\'ruf Amin--Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-- juga dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan tajir melintir. Karenanya, Sandi seakan bisa \"mengatur\" PPP sebagaimana ia kehendaki. Elit PPP dibuat manut pada arahannya. Keinginan untuk mengulang peruntungan sebagai Wakil Presiden--Sandi pernah berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapres (2019)--adalah sesuatu hal wajar. Maka memilih peruntungan ngegolkan hasratnya, itu yang sampai Sandi mau bergabung dengan PPP. Melihat dinamika yang muncul di KPP, di mana Demokrat hengkang karena kecewa dengan NasDem, kondisi itu tak disia-siakan Sandi. Beberapa kali Sandi menghubungi Demokrat, itu jika menilik apa yang disampaikan SBY, ada menteri aktif beberapa kali membujuk Demokrat untuk membuat poros baru. Kemarahan Demokrat yang bak harimau terluka, itu jadi \"menu\" Sandi mendekat dengan tawaran memunculkan wacana poros baru koalisi. Jika PPP dan Demokrat bergabung, itu belum cukup memenuhi ambang batas parliament threshold yang 20 persen. Maka, menggaet PKS jadi satu keharusan. Agaknya membujuk PKS sudah mulai dilakukan, itu jika melihat munculnya pernyataan salah satu politisi PKS yang \"berani\" mengatakan akan berhitung ulang untuk mengusung Anies. Argumen yang diberikan, itu karena NasDem mengambil keputusan sendiri saat menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapres dari KPP, tanpa terlebih dulu membicarakan dengan anggota koalisi lainnya. Maka, benang merah upaya Sandi melobi PKS seperti mendapat jawabannya. Posisi PKS dan PPP hampir serupa, meski serupa tapi tak sama. Adanya PPP dan PKS dalam koalisi yang berbeda, itu tak mampu mengunci atau menyandera keberadaannya menjadi sangat dibutuhkan. PDIP jika ditinggal PPP, dan KPP (NasDem dan PKB) jika ditinggal PKS, tak masalah. Itu karena suaranya cukup untuk bisa mengikuti Pilpres 2024. Godaan membentuk poros koalisi baru seperti mendapat angin, meski untuk PKS jika diibaratkan hembusan angin, itu tidak terlalu terasa tapi setidaknya tampak tidak bulat suara yang ingin membersamai Anies. Putusan PKS tetap bersama KPP versi baru--hilangnya Demokrat dan bergabungnya PKB--itu akan diputuskan lewat putusan Majelis Syuro\', yang entah kapan akan diputuskan. Berlarutnya sidang Majelis Syuro\' untuk memutuskan persetujuan Anies-Muhaimin, itu pun memunculkan spekulasi baru yang bermakna: PKS sedang berhitung ulang membersamai Anies Baswedan. PKS dituntut berpikir lebih jauh plus minus, akan tetap bersama atau melepas dukungan pada Anies. Karena itu tidak lepas dari elektoral pilihan legislatifnya (pileg). Pemilih PKS menurut rilis hampir seluruh lembaga survei yang memilih Anies, itu ada diprosentasi sekitar 70 persen. Artinya, memilih PKS karena mengusung Anies. Angka itu tidak kecil. Ini boleh dibaca, melepas Anies punya konsekuensi PKS ditinggal konstituennya. Pemilih Anies yang tidak saja di PKS, tidak sedikit juga di PPP, PAN, dan bahkan Golkar--koalisi yang menjagokan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto--nantinya akan berdampak juga pada perolehan pilegnya. Sedang pasangan capres terikat dengan pilihan partai. Jika partai memilih pasangan capres tidak sesuai dengan konstituennya, maka partai itu akan ditinggalkan, atau tidak dipilih konstituennya. Maka tidak perlu terkaget jika partai tertentu salah dalam memilih capresnya, karena ambisi elitenya yang tidak mengindahkan suara konstituennya, maka partai itu di 2024 akan diganjar terlempar dari Senayan. Anies punya kekuatan riil mengikat pemilihnya dengan tak melihat siapa cawapres yang mendampinginya. Adagium pemilih Anies--rilis survei Litbang Kompas menyebut pemilih Anies paling militan dibanding kandidat lainnya--siapa pun cawapresnya, terpenting capresnya Anies Baswedan. Spekulasi yang menyebut PKS sedang berhitung ulang dalam membersamai Anies, itu perlu mendapat jawaban sesegera mungkin dan yang sebenarnya, apakah PKS akan tetap bersama Anies, atau justru putusan sebaliknya yang diambil, menghadirkan poros baru jadi pilihan. Apa pun putusan yang diambil pastinya sudah lewat perhitungan yang matang, tentu dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Ya monggo saja.**
Wulan Guritno Dipanggil Bareskrim Polri Terkait Promosi Judi "Online"
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri meminta klarifikasi Wulan Guritno (WG) terkait penyelidikan dugaan promosi judi \"online\" atau daring melalui konten-konten di media sosial.\"Terkait kasus WG, Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai klarifikasi besok pada tanggal 7 September 2023,\" ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.Sebelumnya, pada Senin (4/9) sebanyak 26 orang figur publik dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi \"online\" atau daring melalui konten-konten di media sosial, termasuk Wulan Guritno.\"Hari ini kita baru saja menyambangi Bareskrim Mabes Polri, khususnya di Siber ya, terkait dengan laporan atau aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan 26 orang artis \'public figure\' yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi \'online\',\" kata Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) Muhamad Zainul Arifin di Bareskrim, Jakarta, Senin.Zainul merinci inisial 26 figur publik tersebut, yakni WG (Wulan Guritno), VP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY dan CC. Selain itu, ada inisial CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT serta ZG.Menurutnya, konten-konten tersebut dibuat pada rentang waktu 2017-2023 dan para figur publik itu menerima imbalan minimal Rp10 juta bahkan ada yang lebih dari Rp100 juta.Pihaknya mendorong agar Bareskrim segera memanggil 26 artis diduga membuat konten video yang promosikan judi \"online\" itu.Zainul menyebut ada pula akun-akun yang turut dilaporkan. Akun tersebut, yakni Sakti123, Lumbung88, Wym Bet, Mewah Bet, Indo Genting, Jelas Poker, Jaya Bit, Data Togel, Koin138, Agen138, Rgo Togel, Receh88, DJ Togel dan Big Win138.Zainul menyebut puluhan figur publik itu terancam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya penjara atau denda Rp1 miliar.(sof/ANTARA)
Menegangkan, Ketidakpastian Keadaan Memungkinkan Pemerintah Menuda Pemilu?
Jakarta, FNN – Kalau kita lihat tanda-tandanya, publik bertanya-tanya sebenarnya Pemilu jadi atau tidak? Demikian pertanyaan yang mengawali diskusi rutin Rocky Gerung hari ini, Rabu (5/9/23), di kanal You Tube Rocky Gerung Official. “Sebetulnya, setiap pertanyaan itu menunjukkan ada kegelisahan, dan bukan sekadar pemerintah yang gelisah, justru kegelisahan publik itu bisa jadi alasan bahwa yang kita sedang persiapkan sebetulnya adalah dagelan,” jawab Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, lanjut Rocky, ketika publik bertanya Pemilu jadi atau tidak, artinya publik memang menganggap jadi atau tidak jadi Pemilu tidak ada pentingnya. Tetapi, bagi pemerintah keadaan hari ini memungkinkan pemerintah lebih aman menunda Pemilu. Alasannya, karena ketidakpastian, karena mungkin pemerintah juga mencium ada gerakan sosial yang akan menghasilkan sedikit ketegangan karena soal-soal ekonomi dan soal-soal perkembangan internasional. “Tetapi, yang lebih penting adalah perkembangan di dalam partai-partai sendiri, yang tetap mengintai peluang untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin dari tukar tambah koalisi. Tetapi, makin lama koalisinya makin berantakan. Itu artinya, grip genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jadi itu konsekuensinya,” tambah Rocky. Hal itu pula yang membuat masuk akal jika Yusril Ihsa Mahendra mulai menghitung bahwa potensi calon tunggal akan terjadi, kata Rocky. Kalau calon Tunggal, itu artinya ada bahaya bagi demokrasi, sehingga diputuskanlah untuk penundaan pemilu dengan Perpu segala macam. “Tetapi, yang menarik dari pikiran Yusril adalah harusnya memang dari awal threshold 20% itu dihilangkan, walaupun Yusril kemudian paham bahwa itu masih bisa dikeluarkan sebagai kanal darurat melalui Perpu. Tetapi, itu juga masuk akal. Jadi, Yusril sedang sangat masuk akal hari-hari ini,” ujar Rocky. Soal penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan sepertinya menjadi aim atau ultimate goals dari rezim sekarang. Mungkin Yusril memberikan semacam clue, walaupun dia menyebutnya Perpu yang memaksa dikeluarkan dalam kondisi genting. Kalau Yusril mengusulkan Perpunya untuk 0%, tapi kalau pemerintah dengan Perpu bisa macam-macam, termasuk penundaan Pemilu. “Iya, itu intinya. Waktu Jokowi cawe-cawe soal 3 periode, soal penundaan pemilu, pada waktu itu kekuasaannya masih kuat dan sebetulnya dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat dia bisa manfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri atau koalisi dia. Tetapi, makin lama grip-nya makin hilang dan fakta-fakta baru menunjukkan bahwa Jokowi akhirnya kayak kebingungan sendiri. Nah, dalam kebingungan itu, Yusril membaca ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis, yaitu menunda Pemilu. Fasilitasnya tentu adalah melalui Perpu,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang adalah genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jika dulu dia genggam dengan 10 jari, kini mungkin tinggal tiga jari genggamannya pada semua partai. Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah, justru mencari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar dengan bermacam-macam model. “Tetapi, poin kita selalu adalah ini peristiwa yang menegangkan kita, karena dalam 2 bulan harus ada calon wakil presiden, calon presiden, dan itu masih sangat sulit untuk ditemukan. Ada potensi untuk terbitnya gerbong keempat atau koalisi keempat, dan pasangannya bertambah, tetapi kepastian-kepastian itu juga bisa dihalangi oleh oleh Jokowi,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap rasa aman Jokowi menimbulkan semacam dugaan bahwa dia akan menggunakan akal terakhir, supaya dia masih mampu untuk mengkonsolidasi diri. Jadi, tetap intinya Jokowi akhirnya kehilangan waktu untuk mengkonsolidasi diri itu,” ujar Rocky.(ida)
Tim CSIRT Dikerahkan Polri untuk Menyelidiki Peretas Akun YouTube DPR RI
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menurunkanTim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk menyelidiki peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.\"Tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut,\" kata Vivid di Jakarta, Rabu.Akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan beberapa unggahan video konten judi daring secara langsung (live).Setidaknya, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing. Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus berkomunikasi dengan pihak Google di Indonesia maupun di Amerika Serikat (AS) guna memastikan penyebab akun YouTube DPR RI itu dapat ditembus oleh peretas atau hacker tak bertanggung jawab.\"Sekitar pukul 5.30 (WIB), akun YouTube DPR di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah menjadi perhatian kami,\" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI pun melakukan upaya-upaya pemulihan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri.\"Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih,\" ujar Indra.(ida/ANTARA)
Pemeriksaan Cak Imin Dijadwalkan Kamis
Jakarta, FNN - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Kamis besok (7/9), terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012.\"Tim Penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Ali menerangkan penjadwalan ulang tersebut dilakukan sesuai sesuai permohonan yang diajukan Muhaimin saat memberikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan pada Selasa (5/9).\"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut,\" ujarnya.Ali mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan Saksi terhadap duduk perkara dugaan korupsi dimaksud untuk membuat terang konstruksi perkaranya.\"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,\" katanya.Sebelumnya, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Muhaimin Iskandar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menaker.\"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu,\" kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.\"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya,\" ujar Asep.KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Jumat (18/8). Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.(ida/ANTARA)
POPULER
