ALL CATEGORY
Partai Gelora: Sekarang Saatnya Indonesia Jadi Pemain Global Utama Selesaikan Konflik Palestina-Israel
JAKARTA, FNN - Pemerintah diminta untuk meningkatkan perannya dalam ikut serta menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina secepatnya. Sebab, Israel sejatinya menolak proposal dua negara yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sehingga tidak heran jika banyak provokasi yang dilakukan Israel yang bisa memicu perang. \"Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Karena bukan berarti, kita tidak terlibat konflik, kita tidak kena dampak konflik ini. Kita diam pun, kita akan kena dampak geopolitiknya,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Wakil Ketua Bidang Narasi, DPN Partai Gelora Indonesia, Rabu (11/10/2023) sore. Dalam diskusi Gelora Talks dengan tema \'Badai Al-Aqsa: Kejutan Palestina dan Dampak Geopolitiknya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV itu, Tengku Zulkifli menegaskan, saatnya sekarang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai pemain global (global player). \"Sekarang sudah saatnya, it\'s time for Indonesian to invote global order, sebagai pemain utama global. Saya yakin Indonesia bisa masuk ke sana, termasuk dalam konflik Palestina-Israel,\" katanya. Menurut TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman, Indonesia tidak bisa lagi menjadi penonton dalam situasi konflik geopolitik sekarang, tetapi harus terlibat aktif. \"Kita jangan lagi punya mindset sebagai penonton, sudahlah kita di sini saja. Kita nggak boleh begitu lagi, kita harus punya mental sebagai bangsa penakluk sekarang, yang bisa mempengaruhi negara lain, menjadi pemain utama sejajar dengan Amerika,\" ujarnya. TZU mengatakan, Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut, tidak akan terwujud, jika peran Indonesia sebagai pemain global tidak ditingkatkan dari sekarang. \"Tidak ada pilihan, Indonesia harus berselancar sekarang. Nanti pemimpin di 2024 juga harus paham geopolitik, sehingga punya konektivitas dan daya tawar yang bagus untuk menavigasi Indonesia mewujudkan mimpinya di 2045. Jangan sampai mimpinya di 2045, nol seperti sekarang,\" katanya. Analis Politik Dunia Islam dan Internasional ini menilai Indonesia bisa menjadi juru damai konflik Palestina-Israel, karena secara geografis Indonesia jauh dari wilayah konflik. Selain itu, Indonesia juga sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia, dan tidak punya akar persoalan konflik seperti yang dialami negara-negara Islam di Timur Tengah. \"Saran saya, jika pemerintah ingin banyak terlibat, maka sudah harus lebih banyak melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang bertikai,\" katanya. TZU melihat solusi dua negara yang diinginkan PBB sulit terwujud, karena ditolak Israel. Bahkan Israel secara tegas menyatakan, bahwa masalah Palestina tidak mau diselesaikan PBB. \"Maksudnya apa itu. Itu berarti resolusi PBB tidak diterima, dan akan diselesaikan dengan caranya sendiri. Kalau kita tafsirkan bisa bermacam-macam, tapi Israel itu prinsinya tetap ingin satu negara. Nah, sekarang wilayah Gaza yang hanya 365 KM dengan penduduk 3 juta itu, sengaja di bombardir agar pindah. Israel ingin melakukan genosida rakyat Palestina,\" ujarnya. Jika Israel serius ingin perang, menurutnya, Israel harusnya melakukan operasi militer dan mengerahkan pasukan daratnya untuk mencari pejuang-pejuang Hamas yang berada di terowongan-terowongan di Jalur Gaza. \"Tapi faktanya tidak demikian, Israel terus membombardir Gaza, karena memang tidak ingin menghambisi Hamas, tetapi membunuhi rakyat Palestina. Korbannya kalau kita lihat itu kan sipil, banyak perempuan, ibu-ibu dan anak-anak,\" ungkap TZU. Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini berharap agar solidaritas terhadap rakyat Palestina terus ditingkatkan dan bisa terlepas dari penjajahan Israel \"Misalkan Indonesia membuka perwakilan Hamas di Indonesia, mereka punya kantor di Indonesia. Israel ini melakukan penjajahan, melanggar HAM berat, tapi tidak pernah dihukum. Karena perang ini bukan perang pertama dan perang terakhir, saya yakin akan ada perang selanjutnya. Maka hukum internasional harus menghukum Israel,\" tegasnya. Israel Kedodoran Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menghimbau masyarakat di tanah air diimbau tidak terpancing secara berlebihan merespon konflik Palestina-Israel saat ini. \"Kita semua sepakat, sebenarnya konflik Hamas dan Israel sudah berlangsung lama. Emosi rakyat sekarang jangan gampang terbakar,\" kata Connie. \"Saya juga mengingatkan satu hal jangan ada narasi menarik-narik, yang menarik Indonesia ikut-ikutan terlibat dalam membenci atau memihak terlalu jauh. Kita harus paham geopolitik, dan prinsipnya kita ingin semua berdamai,\" imbuhnya. Connie merespon terjadinya serangan mendadak Hamas kepada Israel, baru-baru ini merupakan serangan terbesar konflik Palestina-Israel. \"Serangan Hamas kemarin, merupakan kategori serangan besar,” ucapnya. Serangan ini selain bersifat mendadak dan cepat, juga begitu rahasia hingga membuat Israel kedodoran. Serangan roket Hamas meninggalkan lubang besar, lalu diduduki bulldozer serta sembunyi paralayang untuk menyerang ke jantung lawan. \"Setidaknya ada 3.000 roket diluncurkan, benar-benar mendadak dan cepat,\" katanya Padahal, lanjut Connie, pertahanan Israel jauh lebih kuat ketimbang kelompok Hamas. Apakah kedodoran dalam hal intelligent atau sistemnya atau aspek manusianya. Sehingga tidak ada langkah seperti pencegahan dini. \"Teknologi Israel sangat canggih, seperti penggunaan laser, terowongan, serta pemanfaatan robot. Tapi semua itu bisa saja kedodoran. Serangan Hamas seperti menonaktifkan semua, bisa kegagalan intel, karena tidak mungkin Israel tak tahu,\" ucapnya. Bisa saja, Hamas mendapat dukungan dari Iran yang selama ini juga dekat dengan Rusia. Iran diduga sengaja ingin memberi pelajaran terhadap Israel atau NATO dan Amerika Serikat. \"Siapa yang mendukung peralatan senjata? Ini jadi fenomena perang yang menarik,\" ujarnya. Pengamat Militer dan Pertahanan ini pun memprediksi konflik Palestina-Israel bisa merembet ke Iran, Yordania dan Saudi Arabia. Sebab, Israel saat ini kurang mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika. \"Israel akan menghadapi problem dukungan dari Amerika sebagai sekutunya. Amerika saat ini mengalami problem kepentingannya terhadap perang Rusia Ukraina, terlebih Washington sendiri juga tengah memasuki pemilihan presiden,\" katanya. Junjung Resolusi PBB Sedangkan diplomat senior mantan Duta Besar Indonesia Untuk Australia dan Tiongkok, Imron Cotan, mengatakan, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi resolusi Dewan Keamanan PBB, No.242 sebagai dasar penyelesiaan konflik Palestina-Israel. \"Maklumat Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah benar, harus menggelorakan perdamaian serta hentikan kekerasan,\" kata Imron Cotan. Namun, Imron Cotan dapat memahami kemarahan Hamas, karena sudah hampir 50 tahun berbagai kesepakatan tidak ada realisasinya. Serangan Hamas, bukan kemenangan militer Hamas, tapi sekedar mengejutkan mata dunia internasional. \"Serangan ini hanya kejutan membuat terbuka mata dunia terhadap persoalan ini,\" katanya. Imron mendukung langkah Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian, karena Indonesia sendiri banyak keterbatasan dengan pertimbangan persoalan domestik yang belum kunjung usai. Imran Muslim, Asia Middle East Centre for Research and Dialogue, mengungkapkan, rakyat Palestina di Gaza telah dikepung oleh Israel dengan pembetonan, sehingga tidak bisa keluar dari wilayah Gaza. Hampir setiap hari, dan ribuan warga Gaza mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. \"Itu yang diserang adalah desa-desa, mereka tak bisa keluar, sedangkan air dan listrik diatur dari Israel.Sudah tak kuat lagi. Pemberitaan dukungan demo di berbagai kota di Indonesia, sudah cukup untuk menguatkan moral mereka berjuang,\" kata Imran Muslim. Menurut Imran, pengepungan warga Gaza ini sudah berlangsung sekitar 16 tahun lebih. Ia berharap Indonesia terus mendukung pembebasan blokade Gaza dan kemerdekaan Palestina. \"Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dalam mendukung perjuangan kami, ini sama dengan semangat perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Perjuangan kami juga ingin membebaskan negara dari pendudukan Isarel,\" tegasnya. (Ida)
Acungan Jempol Surprise Attack HAMAS
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PALESTINA hanya tinggal dua bagian sebagian Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Sisanya menjadi daerah pendudukan Israel. Praktis Palestina menjadi jajahan Israel. Hanya di dua daerah tersebut otoritas diakui. Dunia kadang hanya bisa berteriak atas perilaku arogan penjajah Zionis Israel. Memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat melukai Palestina. Yerusalem kota tiga agama semestinya menjadi kota bersama. Semula dibagi dua Yerusalem Barat yang dikuasai Israel dan Yerusalem Timur menjadi teritori Palestina. Israel secara sepihak terus memperluas tanah aneksasinya bahkan dengan membangun pemukiman ilegal. Zionis Israel memang jahat. Masjid Al Aqsha pun dinodai. Kaum Yahudi menginjak-injak Masjid yang dimuliakan umat Islam. Hamas di Gaza melakukan perlawanan atas keangkuhan dan kesewenang-wenangan Israel. Serangan kejutan mereka lakukan di pagi hari 7 Oktober 2023 melalui operasi Taufan Al Aqsha. Perbatasan Gaza ditembus, benteng kokoh dijebol. Pasukan Hamas menerobos dan menyerang. Tentara Israel dan warga sipil tewas. Berbagai kota mulai diinvasi dari darat, laut dan udara. Menggunakan kapal, truk, drone dan paraglider. Israel benar-benar terkejut dan panik. Serangan balasan Israel konvensional melalui \"bombing\". Sementara Hamas melakukan pola dan taktik beragam. Keunikan pada serbuan paralayang bermotor sebagai penyusupan khas Perang Dunia II. Radar Israel tak mampu mendeteksi. Membuat Festival Musik kocar-kacir. Desa perbatasan porak poranda. Banyak tentara tewas dan tersandera. Hamas yang lama diam dan dianggap enteng tiba-tiba datang bagai hantu yang menakutkan. Dunia turut terkejut atas gelombang badai perlawanan ini. Rusia, Korut dan lainnya mendukung Hamas sementara AS dan UE gelisah melihat perkembangan. Pasukan militan Taliban, Chehnya dan Hizbullah siap bergerak memperkuat penyerangan. Negara Arab beragam sikap. Indonesia meminta agar dihentikan perang. Seruan normatif. Palestina berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya. Seharusnya dunia khususnya dunia Islam kompak mendukung. Semua upaya pejuang Palestina baik melalui meja perundingan maupun angkat senjata adalah perjuangan untuk melawan kejahatan Zionis Israel. Dalam rangka mengusir penjajah. Serangan Taufan Al Aqsha menyadarkan perlunya Palestina merdeka segera. Israel pun akan terus menderita akibat perlakuan tidak adil terhadap warga Palestina. Israel adalah rezim teroris. Hamas dan berbagai kelompok perjuangan Palestina menjadi mimpi buruk bagi Zionis Israel. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan memiliki konstitusi yang memberi landasan juang untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi haruslah lantang dan konkrit dalam membantu perjuangan bangsa Palestina. Atas kondisi kini tampaknya tidak cukup dengan seruan untuk menghentikan perang tetapi menekan Israel agar segera mau menerima kemerdekaan Palestina. Tanpa kemerdekaan maka ancaman serangan dan kekacauan akan terus berlanjut. Surprise attack Hamas adalah modal keyakinan bahwa Zionis Israel itu bisa dikalahkan. Menyadarkan warga negara Israel sendiri bahwa mereka adalah korban dari kerakusan dan kebejatan moral para pemimpinnya. Warga negara yang harus tunggang langgang mencari tempat persembunyian termasuk berebut untuk kabur melalui bandara Ben Gurion. Benyamin Netanyahu sang jagal harus bertanggungjawab. Tidak seperti Abu Janda yang gila dan mania pada Zionis dan berkoar bagai cacing kepanasan memaki-maki Hamas, lalu mengetuk-ngetukan kepala meratap di dinding kebodohan Israel, bangsa Indonesia harus tetap konsisten mendukung dan membantu perjuangan bangsa Palestina hingga Palestina memperoleh kemenangan dan kemerdekaan. Untuk saat ini, acungan jempol untuk surprise attack Hamas. Bravo paralayang pasukan pejuang! Bandung, 12 Oktober 2023.
Usia Presiden Usia Gibran
Oleh: Radhar Tribaskoro - Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) MAHKAMAH Konstitusi akan segera bersidang untuk meninjau kembali batas usia termuda calon presiden yang ditetapkan oleh pasal 169 huruf q UU No.17/2017. Menurut UU itu usia capres dan cawapres mesti telah mencapai 40 tahun pada waktu pemilihan presiden diselenggarakan. Ketentuan tersebut ditinjau ulang atas permintaan partai non-parlemen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini mengajukan peninjauan ulang itu karena menginginkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden petahana Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden 2024. Gibran pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara) baru mencapai usia 36 tahun 4 bulan dan 14 hari. Adapun putra Presiden Jokowi yang lain, yaitu Kaesang Pangarep, telah diangkat menjadi Ketua Umum PSI hanya 3 hari setelah memperoleh kartu anggota partai. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus kasus ini? Koreksi atas Koreksi Dari sudut pandang ilmiah, kasus ini konyol. Undang-undang yang dipersoalkan baru lahir 6 tahun lalu sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun ketentuan batas usia 40 tahun itu sendiri adalah koreksi atas batas usia 35 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang yang digantikan. Sekarang MK harus bersidang untuk mengembalikan batas usia ke semula. Sungguh sebuah pemborosan waktu dan tenaga yang sangat tidak dibutuhkan rakyat. Enam tahun lalu, batas usia calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dengan pertimbangan bahwa presiden merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga harus memiliki kecakapan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara. Kalau sekarang batas usia akan diturunkan lagi apakah ada yang salah dalam pertimbangan-pertimbangan di atas? Bagaimana MK mengetahui kesalahan itu? Tidak ada Kriteria Objektif Dalam konteks kepemimpinan, umur dan kematangan seringkali dikaitkan, tetapi kedua aspek ini tidak selalu sejalan. Banyak teori mengatakan bahwa kematangan pemimpin lebih terkait dengan pengalaman daripada umur. Orang yang memiliki pengalaman kerja dan pernah memimpin di berbagai tingkatan dianggap lebih matang dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Menurut Teori Perkembangan Kepemimpinan, seperti disampaikan Warren Bennis, penting sekali bagi seseorang untuk mengalami dan mengatasi berbagai krisis atau tantangan sebagai cara untuk mengembangkan kepemimpinannya. Meskipun ini bisa terjadi di usia berapa saja, sering kali diperlukan waktu dan berbagai pengalaman hidup untuk mengembangkan keterampilan dan kebijaksanaan ini. Di sisi lain model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard mengemukakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada sejauh mana pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tingkat kematangan bawahan. Meskipun model ini tidak langsung berbicara tentang umur pemimpin, dapat diasumsikan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi mungkin berkembang seiring waktu dan pengalaman. Namun, ada pula pandangan yang mengakui keunggulan pemimpin muda, yang mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru, inovatif, dan dinamis dalam pendekatan mereka. Mark Zuckerberg (Facebook) dan Sergey Brin (Google) adalah contoh pemimpin muda yang berhasil. Namun perlu diingat kedua orang itu bukanlah pemimpin terpilih, mereka adalah entrepreneur yang kebetulan berhasil di antara jutaan entrepreneur muda lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa kematangan tidak selalu sebanding dengan umur. Seseorang bisa menjadi pemimpin yang matang di usia muda dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan keterampilan yang tepat. Namun kesimpulan itu berlaku juga sebaliknya, seorang pemimpin yang lebih tua sering dianggap memiliki tingkat kematangan yang diharapkan. Kematangan kepemimpinan bersifat kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan faktor umur semata. Secara empiris orang Amerika menganggap John F. Kennedy sebagai pemimpin terpilih muda yang paling berhasil. John terpilih ketika berusia 43 tahun. Sementara itu Perdana Menteri Inggris termuda yang dianggap paling berhasil adalah Tony Blair. Seperti Kennedy, ia terpilih tahun 1997 saat berusia 43 tahun. Kepala pemerintahan yang betul-betul muda terpilih di Austria tahun 2017, namanya Sebastian Kurz. Ketika terpilih ia baru berusia 31 tahun. Namun Kurz tidak menyelesaikan masa jabatannya, tahun 2021 ia dipaksa mundur karena terlibat sejumlah skandal, termasuk korupsi. Fakta empiris di atas tetap tidak dapat dipergunakan untuk menentukan batas usia yang pasti menunjuk pemimpin telah cukup matang, atau tidak. Beri Jalan atau Tidak untuk Gibran? Dengan tidak adanya alasan objektif atas batas usia kematangan pemimpin, orang hanya bisa berspekulasi. Artinya: empat puluh tahun dan tiga puluh lima tahun adalah sama benarnya sekaligus sama salahnya. Mana yang mau dipilih? Mau tidak mau, pilihan manapun yang akan diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi hari ini memiliki nuansa subjektif yang kuat. Pilihan 40 tahun menyatakan pemihakan kepada pembuat UU No.7/2017, bahwa capres yang matang, cakap dan cukup berpengalaman berusia minimal 40 tahun. Sebaliknya Pilihan 35 mengkonfirmasi dukungan subjektif kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2024. Bagi publik pilihan 35 adalah konfirmasi atas tegaknya rezim otokrasi Joko Widodo beserta dengan dinasti politik dan kroni-kroninya. Hanya dengan rezim semacam itu maka seorang dengan pengalaman dan kontribusi publik sangat minim bisa mencapai kedudukan tertinggi di suatu negara. Itukah yang akan terjadi pada republik ini? (*)
Para Teroris Palestina di Mata Kompas
Oleh Ahmad Dzakirin | Pengamat Internasional KOMPAS kembali membuat blunder. Media secara gegabah menuduh teroris gerakan Perlawanan Palestina dan menjadikannya sebagai \'lead\' berita di media online mereka. Kompas gagal melihat insiden Sabtu kemarin dalam dua perspektif penting yang seharusnya dipahaminya: Pertama, perspektif politik, serangan Hamas sebagai aksi gerakan pembebasan yang sah dan diakui hukum internasional dalam menghadapi penjajahan dan penindasan. Kedua, dalam realitas politiknya, aksi militer Hamas merupakan respon atas pelbagai kekejian Israel yang telah dilakukan hingga kini, celakanya dengan jaminan kebebalan politik dan hukum yang tanpa batas (absolute impunity) dari AS dan negara-negara Barat. Tidak peduli berapa banyak hukum dan resolusi internasional yang dilanggarnya. Kita melihat setiap harinya (on daily basis), aksi kejahatan Israel yang sulit dinalar akal sehat, mulai dari merampas tanah, menutup sumber air, mengusir, menganiaya dan bahkan membunuh penduduk palestina. Israel telah memenjara 2 juta warga Gaza dan memblokade penduduknya dari pemenuhan kebutuhan pokok mereka hampir dua dekade, Dan pelbagai kekejian tersebut sekali lagi terjadi dalam tatapan tidak berdaya masyarakat internasional. Di sisi lain, para pemukim ilegal yang dilindungi tentara Israel memprovokasi dan menodai tempat suci ketiga umat Islam, Masjid Al Aqsa. Israel melarang kaum Muslimin menunaikan sholat di Masjid al Aqsa, seenaknya menutup akses ke masjid untuk kegiatan keagamaan para pemukim Yahudi, hingga merobek Al Qur\'an, mengusir dan memukuli para jamaah sholat. Kembali kekecewaan dan kemarahan kaum Muslimin di seluruh dunia hanya berhenti dalam narasi kemarahan dan protes para pemimpin dunia Islam, sekali lagi karena perlindungan politik AS dan para pemimpin Eropa. Karena menduga tanpa lawan -karena faktanya pengecam paling gigih, seperti Erdogan kini mulai menyambut hangat Israel, maka PM Netanyahu tanpa malu memperlihatkan peta baru \"Israel\" tanpa Palestina kepada para pemimpin dunia yang hadir di Majelis Umum PBB. Aksi Netanyahu ini seperti deklarasi matinya perjanjian damai dan sekaligus sirnanya harapan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Seperti yang sering dikatakannya, \"perdamaian itu ada dalam kekuatan dan aksi kekerasan (violent acts) Israel \"Tidak ada lagi \'koeksistensi damai\" karena matinya perlawanan rakyat Palestina, pengkhianatan para pemimpin dunia Islam dan impunitas absolut atas kejahatan Israel. Namun sekalinya, rakyat Palestina yang lemah ini kemudian membalas dengan kekuatan mereka, untuk itu harus dibayar mahal karenanya terbunuhnya banyak rakyat sipil Palestina oleh aksi brutal Israel. Bagaimana kita lihat, secepat itu pula, tidak butuh 24 jam, Biden (AS), Sunak (Inggris), Macron (Perancis), Trudeau (Kanada) dan banyak para pemimpin Eropa lainnya segera menelpon Netanyahu, menyampaikan keterkejutan, bela sungkawa dan seperti diduga, menjanjikan dukungan militer dan finansialnya kepada Israel. Mereka berkoor menyebut Hamas dengan aksi perlawanannya sebagai organisasi dan aksi terorisme. Secepat itu pula, mereka menutup mata perlbagai realitas kejahatan yang mereka lakukan di sepanjang 73 tahun. Tidak ada keprihatinan dan permintaan maaf, apalagi mencari solusi yang adil dan komprehensif atas pelbagai ketidakadilan yang terjadi selama ini. Sebaliknya, seperti kesetanan, para tokoh politik Eropa itu tanpa malu mendorong dan menselebrasi aksi balasan Israel yang keji dan berskala penuh -sekalipun berpotensi membinasakan rakyat sipil Palestina, sebagai \"Hak Membela Diri\"(Rights to Defend). Lihat apa kata rasis Nikki Haley, Duta Besar AS di PBB: \"Palestina butuh pemimpin yang lebih baik ketimbang para teroris. Habisi saja mereka,\" tutur Haley. Dalam konteks ini pula, Kompas sepertinya sedang menjalankan perannya, sebagai proxy kepentingan Zionis pada satu sisi dan di sisi lain, perpanjangan dari kebijakan berstandar ganda Eropa. Kompas secara sadar sedang menghasut (blaming) para pembacanya, yakni masyarakat Indonesia dengan menyebut (labelling) \"teroris\" atas gerakan perlawanan Palestina. Langkah Kompasserupa mesin propaganda NAZI Jerman dibawah Heinrich Himmler yang menghasut masyarakat Jerman untuk membenci Yahudi, sebagaimana rakyat Indonesia membenci aksi rakyat Palestina dan kemudian menjustifikasi aksi jahat Israel. Blunder Kompas mengingatkan kita blunder sebelumnya, lewat anak medianya,The Jakarta Post memasang kartun bendera Tauhid yang disandingkan tengkorak dan tulang ala bajak laut, tindakan yang memancing amarah umat Islam. Mereka mencopot gambar, meskipun tidak meminta maaf. Dan kini mereka memulainya lagi, hanya saja kali ini terhadap rakyat Palestina yang tengah berjuang melepaskan diri dari penindasan rakyat Israel dan menjaga kesucian Masjid al Aqsa, dengan label \"Mereka adalah para teroris.\" (*)
Republik Menggugat Anies Dijegal
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik “Tuan-tuan…………, sedangkan seekor cacing kalau disakiti akan menggeliat dan berbalik-balik. Begitu pun kami. Tidak berbeda dari pada itu,” pidato Soekarno mengancam dalam Indonesia Menggugat, 1930. Sebuah bangunan tua letaknya tak jauh dari Balai Kota Bandung sekarang ini. Pada mulanya hanya sebuah rumah tinggal yang dibangun pada 1907. Cukup besar sehingga disebut gedung. Mungkin semacam rumah dinas bagi pejabat tinggi Hindia Belanda kala itu. Bangunan tersebut pada 1917, dialihfungsikan menjadi Landraad atau Kantor Pengadilan Pemerintah Kolonial. Di gedung itu pada 93 tahun silam, saya membayangkan seorang pemuda tinggi besar memasuki ruangan, dikawal satu regu tantara kolonial. Meskipun tampak dekil dan kumal dengan rambut awut-awutan, namun sorot matanya tajam menantang. Sebelum duduk di kursinya, ia sejenak memandang sekeliling. Lalu di sudut bibirnya, tampak senyum kecil mengejek tanpa rasa takut. Hari itu, pemuda yang kelak ditakdirkan sebagai proklamator republik ini, sedang menghadapi sidang pengadilan pemerintah kolonial dengan tuduhan makar. Tentu tuduhan itu dibuat-buat sebagai dalih untuk membungkamnya. Sebab apapun alasannya, pemuda itu sama sekali tak memenuhi syarat untuk dapat menggulingkan penguasa kolonial ketika itu. Tetapi bagi pemerintah kolonial, apa yang dilakukan pemuda itu dinilai tak kalah berbahaya dari pada upaya makar. Sebab melalui Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan bersama kawan-kawannya, ia menyebarkan virus kemerdekaan secara masif untuk membangunkan kesadaran rakyat bangsanya yang sedang terjajah. Soekarno, pemuda itu, di depan sidang pengadilan hari itu benar-benar “berontak”. Tersirat dalam pidato pembelaannya yang diberi judul, “Indonesia Menggugat,” ia menuntut kesejahteraan, kebebasan, kesetaraan, serta keadilan sosial, ekonomi, dan hukum bagi rakyat bangsanya. Tuntutan Indonesia Menggugat tersebut, kelak dituangkan secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Republik Indonesia, sekaligus merupakan tujuan dari negara ini didirikan. Hampir seabad kemudian, tepatnya, 08 Oktober 2023, di Gedung Indonesia Menggugat, Anies Rasyid Baswedan bermaksud hendak mengingatkan kembali tuntutan Indonesia Menggugat. Dari Gedung bersejarah itu, Anies ingin mengajak untuk kembali pada cita-cita proklamasi dengan memanfaatkan momentum Pilpres. Sebab baginya, Pilpres adalah peristiwa lima tahunan yang merupakan momentum terbaik dan strategis, untuk melakukan kalibrasi terhadap arah perjalanan bangsa ini, yang diyakini sedang tak berada pada jalur yang seharusnya. Namun, apa yang terjadi? Pintu gedung bersejarah itu digembok oleh rezim. Mereka tak ingin Anies selaku Bacapres mendapatkan efek elektoral dari Gedung keramat itu. Mereka takut pada Anies yang setia pada cita-cita proklamasi itu memenangkan Pilpres, sehingga harus dijegal dengan berbagai cara. Terutama, takut pada ide perubahan yang ditawarkan Anies - Muhaimin, yang dipikirnya merupakan bencana bagi mereka. Padahal Anies tak sekali dua kali menjelaskan bahwa yang dimaksud perubahan, bukan mengecilkan yang besar. Tetapi membesarkan yang kecil sembari tetap membesarkan yang besar. Apakah Anies membual? Tidak. Sebab, sebagai sosok yang paham ilmu ekonomi, Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sadar betul, bahwa untuk membangun negeri ini diperlukan kolaborasi dari semua komponen bangsa, tak terkecuali dengan mereka sekelompok kecil penguasa modal yang berlindung di balik rezim. Tetapi mereka sudah terlanjur menikmati kondisi Indonesia hari ini yang sedang tak baik-baik saja, tak rela kenikmatannya terusik, tetap tak peduli. Sehingga, melalui tangan-tangan kelompok oportunis penikmat kekuasaan, hamba rezim, penjegalan itu terus saja dilakukan terhadap Anies, dan juga Muhaimin. Masih ingat sebelum ini? Pada 29 Juli 2023 di Kota Bekasi, Anies dijegal. Izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga tiba-tiba dicabut oleh Pj. Walikota Bekasi, Tri Adhianto, yang merupakan kader PDI-P, sehari sebelum kegiatan “Senam Bareng Rakyat” berlangsung. Tak kalah menyakitkan adalah penjegalan dialami oleh Muhaimin di Tanah Laut, Kalsel, pada 05 September 2023. Cak Imin, begitu ia sapa, tiba-tiba tak diperkenankan membuka acara MTQ Internasional di Tanah Laut, padahal ia sudah berada di lokasi, dan, Cak Imin diundang khusus untuk itu. Masalahnya adalah tiga hari sebelumnya, 02 September 2023, Cak Imin telah resmi berpasangan dengan Anies sebagai Bacapres – Bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cara-cara tak beradab semacam itu, sebaiknya tidak diteruskan. Sebab tidak hanya menyakiti Anies dan Cak Imin, tapi juga menyakiti puluhan juta massa pendukungnya. Mungkin Anies dan Cak Imin bisa menerima dengan jiwa besar, tetapi massa pendukungnya? Itu sebabnya penggalan pidato pembelaan Bung Karno, “Indonesia Menggugat”, sengaja penulis kutipkan di depan, untuk mengingatkan bahwa massa pendukung Anies dan Cak Imin, bukanlah seekor cacing yang hanya bisa menggeliat dan berbolak-balik ketika disakiti (ym). Makassar, 11 Oktober 2023.
Over Eksploitasi Nikel, LaNyalla Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi eksploitasi nikel secara berlebihan yang terus terjadi di berbagai daerah tanah air khususnya di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam karena ambisi pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik itu justru mempercepat kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. LaNyalla secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang merugikan itu. “Eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan,” ujar LaNyalla, Rabu (11/10/2023). Kebencanaan, menurut LaNyalla, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu. “Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan,” tuturnya. Dalam pandangan LaNyalla, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. “Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan,” tegas dia. Belakangan ini, dikatakan LaNyalla, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius. “Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak,” ujar dia. Untuk itu, saran LaNyalla, pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Untuk melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan dan Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang. Seperti diketahui, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, sebelumnya mengatakan salah satu konsesi perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara di Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare. Sedangkan di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menyebut hutan hujan alam yang terdapat dalam konsesi pertambangan nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan luas lebih dari 200 ribu ha. Pada 18 tahun terakhir, deforestasi terbesar juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722,7 ribu hektar. Deforestasi akibat ekspansi tambang nikel itu diduga menjadi pemicu banjir besar sejak tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan catatan Walhi, konflik warga dengan perusahaan tambang nikel juga meningkat. Dari tahun 2019-2023 Walhi mencatat sekitar 32 orang yang dikriminalisasi, dua orang ditangkap, dan 14 orang mengalami penganiayaan.(*)
Mantan Ketua Hamas Menyerukan Agar Negara Tetangga Ikut Serta Melawan Israel
Doha, FNN - Eks ketua Hamas, Khaled Meshaal, menyerukan aksi protes di seluruh negara Islam untuk mendukung Palestina dan menyeru orang-orang di negara tetangga ikut serta dalam perang melawan Israel pada Jumat mendatang.\"(Kita harus) turun ke jalan dan ke lapangan di negara-negara Arab dan negara Islam pada Jumat,\" kata Meshaal melalui rekaman yang dikirim ke Reuters.Meshaal yang saat ini mengepalai kantor diaspora Hamas, mengatakan bahwa pemerintah serta warga Yordania, Suriah, Lebanon dan Mesir memikul tugas yang lebih besar untuk mendukung rakyat Palestina.\"Rumpun Yordania, putra Jordania dan saudara saudari Yordania... Ini adalah momen kebenaran dan perbatasan dekat dengan Anda, Anda semua tahu tanggung jawab Anda,\" katanya.Yordania dan Lebanon merupakan rumah bagi sebagian besar pengungsi Palestina.Seruan untuk turun ke jalan itu muncul saat Israel bersumpah akan meningkatkan serangan balasan ke Hamas melalui jalur darat setelah pesawat tempur Israel menghantam lebih dari 200 sasaran di Kota Gaza pada Selasa malam.Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa sedikitnya 950 orang tewas dan 5.000 orang lainnya terluka di wilayah pesisir yang penuh sesak itu.Pada Sabtu, petempur Hamas dari Jalur Gaza mengamuk di sejumlah wilayah di Israel selatan dengan melakukan serangan Palestina paling mematikan dalam sejarah Israel.\"Teruntuk seluruh ulama yang mempelajari jihad... kepada semua yang mengajar dan mempelajarinya, inilah saatnya untuk mempraktekkan (teori),\" kata pria yang saat ini berada di Qatar tersebut.(sof/ANTARA)
Warga Palestina yang Tewas di Jalur Gaza Bertambah Menjadi 1.078 Orang
Gaza, FNN - Jumlah warga Palestina yang tewas dalam agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat bertambah menjadi 1.078 orang dengan korban luka mencapai lebih dari 5.314 orang.Kementerian Kesehatan setempat menyebutkan bahwa pada hari kelima, sebanyak 1.055 orang tewas dan 5.184 orang lainnya terluka dalam pertempuran yang sedang berlangsung di seluruh Jalur Gaza.Sementara itu, jumlah warga Palestina yang terbunuh di Tepi Barat naik menjadi 23 orang. Sebelumnya, dua pemuda yakni Abd al-Rahman Faraj dan Ali al-Abbasi tewas akibat peluru militer Israel di daerah Ain al-Luza di Kota Silwan, Yerusalem.Sebanyak 130 orang dilaporkan terluka di kota tersebut.Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein al-Sheikh mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta agar makanan dan obat-obatan segera dipasok untuk warganya di Jalur Gaza, namun Israel menolak.\"Kami mendesak lembaga kemanusiaan internasional dan komunitas internasional agar turut campur menghentikan segera agresi dan mengizinkan masuk bahan bantuan karena Jalur Gaza saat ini menghadapi bencana besar kemanusiaan,\" kata pejabat PLO di Twitter.Hussein al-Sheikh juga meminta supaya jaringan listrik dan air untuk kembali dipulihkan.(sof/ANTARA)
Jika Tanpa Bantuan, UNRWA Memperingatkan Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza
Ramallah, Palestina, FNN - Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Rabu memperingatkan potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza jika tidak ada koridor aman untuk pengiriman bantuan.\"Jalur Gaza akan mengalami bencana kemanusiaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya jika koridor aman tidak dibuka bagi bantuan kemanusiaan, termasuk persediaan medis, makanan, dan air,\" kata juru bicara UNRWA Adnan Abu Hasna kepada Anadolu.Saat ini, Israel menutup semua perlintasan perbatasan dengan Jalur Gaza, membuat sulit masuknya bantuan kemanusiaan apapun.\"Beberapa jam ke depan akan terjadi Gaza kehabisan bahan bakar dan rumah sakit tidak lagi bisa melayani,\" kata Abu Hasna.\"Berlanjutnya situasi ini berarti Jalur Gaza akan kehabisan makanan dalam dua pekan,\" lanjutnya.UNRWA pada Selasa menyebutkan, lebih dari 175 ribu orang di Gaza telah mengungsi ke 88 sekolah milik mereka.Badan itu juga mengatakan jumlah tersebut kemungkinan meningkat karena serangan udara Israel yang terus berlanjut.Tindakan Israel yang menghentikan pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza yang sudah terkepung, serta memblokir masuknya persediaan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan mencegah warga yang mau keluar Jalur Gaza untuk menyelamatkan diri, telah memicu kecaman internasional dan bahkan tuduhan kejahatan perang.Dalam ketegangan yang meningkat drastis di Timur Tengah, pasukan Israel telah melancarkan kampanye militer yang berkelanjutan dan kuat terhadap Jalur Gaza, sebagai respons terhadap serangan militer oleh kelompok Palestina Hamas di wilayah Israel dan permukiman ilegal. Konflik dimulai ketika Hamas memulai Operasi Badai Al Aqsa terhadap Israel, dengan melakukan beragam serangan termasuk rentetan peluncuran roket dan penyusupan ke Israel melalui jalur darat, laut, dan udara.Hamas mengatakan serangan kejutan ini sebagai balasan atas penyerbuan ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.Sebagai balasan terhadap serangan Hamas, militer Israel melancarkan Operasi Pedang Besi dengan menargetkan Jalur Gaza, meningkatkan konflik yang sudah berisiko tinggi. Saling balas yang terus-menerus ini telah membawa penderitaan besar bagi rakyat Gaza, dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di wilayah kantong yang diblokade tersebut.Sambil memantau situasi dengan cermat, beberapa komunitas internasional telah menyerukan de-eskalasi dan negosiasi menuju penyelesaian konflik secara damai.Seiring dengan berkembangnya konflik, komunitas global masih mengkhawatirkan potensi kekerasan lanjutan dan dampaknya terhadap warga sipil yang tidak bersalah.(sof/ANTARA)
Usai Ditetapkan Jadi Tersangka, Syahrul Yasin Limpo Mengajukan Praperadilan
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan ini adalah tanggapan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat berbicara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore. Ali menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. \"Silakan ajukan, kami siap hadapi karena kami sangat yakin KPK memiliki kecukupan alat bukti yang pertama itu, yang kedua praperadilan itu sebagai pemahaman bersama yg diuji adalah proseduralnya, jadi bukan substansi dari perkara,\" kata Ali. Ia berharap praperadilan ini bukan sebagai salah satu modus untuk menghindari penyidikan oleh KPK. \"Sekali lagi kami masih menghargai apa yang disampaikan komitmennya akan terus mengikuti proses di KPK,\" lanjutnya. Selain menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi di Kementan, KPK juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan, salah satu tersangka telah memenuhi panggilan KPK pada hari ini, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Dia masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hingga sore ini. \"Betul, (Kasdi) dalam kapasitas sebagai tersangka, termasuk tersangka lainnya yang dua juga dipanggil pada hari ini dan mengonfirmasi tidak bisa hadir,\" jelas Ali. Sementara itu, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan bahwa pengajuan praperadilan Syahrul Yasin Limpo pada hari Rabu, 11 Oktober 2023. \"Sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon, Syahrul Yasin Limpo, termohon KPK,\" kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu. Sidang praperadilan akan dipimpin oleh hakim Alimin Ribut Sujono dan dijadwalkan akan digelar pada hari Senin, 30 Oktober 2023.(sof/ANTARA)
POPULER
