ALL CATEGORY
Indonesia Krisis Konstitusi: Akankah DPR Menggunakan Hak Angket?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Krisis konstitusi adalah sebuah kondisi di mana konstitusi tidak bisa lagi memberi solusi atas kondisi dan permasalahan yang ada. Antara lain, karena terjadi perbedaan pandangan antar lembaga negara dalam menjalankan konstitusi, yang pada akhirnya bisa memicu konflik politik. Benih-benih krisis konstitusi sudah mulai terlihat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan tentang batas usia capres dan cawapres yang kontroversial, dengan menambah norma “… atau berpengalaman sebagai kepala daerah”. Putusan ini ditanggapi oleh beberapa anggota DPR, bahwa Putusan MK tersebut tidak serta merta berlaku. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/10/17/12161381/pimpinan-komisi-ii-dpr-sebut-putusan-mk-tidak-berlaku-pada-pemilu-2024 Anggota DPR berpendapat, Putusan MK tersebut harus diproses di DPR, dengan mengubah Pasal dimaksud ke dalam UU Pemilu. Sebelum Pasal itu diubah maka Putusan MK belum berlaku. Bersamaan dengan pendapat ini, mereka juga mengatakan KPU tidak bisa mengubah Peraturan KPU (No 19 tahun 2023) yang menetapkan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan UU Pemilu yang sekarang berlaku, yaitu batas usia capres dan cawapres paling rendah 40 tahun. Alasannya, karena rujukan Peraturan KPU adalah UU Pemilu, bukan Putusan MK. Oleh karena itu, Putusan MK harus diadopsi terlebih dahulu di dalam UU Pemilu, agar KPU dapat menyesuaikannya. https://nasional.sindonews.com/newsread/1228623/12/soal-putusan-mk-kpu-diminta-tak-ubah-pkpu-sebelum-ada-revisi-uu-pemilu-1697584201 Salah satu pakar hukum tata negara yang juga berpendapat bahwa Putusan MK kontroversial dan problematik adalah Yusril Ihza Mahendra. https://news.detik.com/video/231017110/kalau-jadi-gibran-yusril-tak-maju-cawapres-karena-putusan-mk-problematik Di lain pihak, ada yang berpendapat bahwa Putusan MK adalah final dan mengikat, dan langsung berlaku. Mereka berpendapat KPU dapat mengubah Peraturan KPU berdasarkan Putusan MK, yaitu capres-cawapres “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah”. Di sini terjadi perselisihan menuju krisis konstitusi yang bisa memicu konflik politik. Selain itu, banyak pakar hukum dan masyarakat juga berpendapat bahwa Putusan MK sangat kontroversial, melampaui wewenang MK, cacat hukum, dan tidak sah. https://news.solopos.com/yusril-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres-problematik-dan-cacat-prosedur-1770076/amp Dengan berpegang, Putusan MK diduga cacat hukum dan melanggar konstitusi, dikhawatirkan DPR akan melakukan tindakan koreksi dengan membentuk hak angket, untuk menyelidiki apakah MK telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya melakukan uji materi, sampai menetapkan Putusan. Karena, menurut Yusril, pendapat dua hakim konstitusi seharusnya masuk kategori dissenting opinion, sehingga skor Putusan seharusnya 6-3: 6 menolak gugatan. Tetapi, dua pendapat dissenting opinion tersebut kemudian dibuat menjadi concurring opinion, sehingga seolah-olah menyetujui frasa “…. atau pengalaman sebagai kepala daerah”, yang seharusnya “…. atau pengalaman sebagai kepala daerah SETINGKAT PROVINSI / GUBERNUR”. Sehingga membuat skor Putusan MK menjadi 5-4: 5 mengabulkan gugatan. Kalau sampai DPR menggunakan hak angket, maka krisis konstitusi akan menjadi semakin nyata dan semakin dekat. Konflik politik sepertinya tidak terhindarkan. #IndonesiaKrisisKonstitusi —- 000 —-
Muhammadiyah dan Islam Moderat: Catatan Atas Buku Moderasi Keindonesiaan dalam Pendidikan Islam, sebuah Telaah Kritis Pemikiran Haedar Nashir
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Buku berjudul \" Moderasi Keindonesiaan dalam Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Kritis Pemikiran Haedar Nashir\" diberikan penulisnya, Muhammad Akmal Ahsan, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta pada saya sudah 6 bulan lalu. Buku ini, terbitan Suara Muhammadiyah, 2023, sangat penting untuk dibaca. Sebab, buku ini merupakan riset untuk keperluan tesis penulisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyangkut pikiran tokoh Islam utama si Indonesia, Haedar Nashir, ketua umum Muhammadiyah, sehingga mempunyai bobot akademis yang tinggi. Saya baru bisa memberikan komentar atau resensi dan kritik saat ini, karena baru ada waktu luang membaca buku yang berat ini. 1. Islam dan Muhammadiyah Moderasi Islam, menurut Haedar Nashir, adalah sebuah upaya menempatkan \"positioning\" Islam dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Islam harus menjadi jati diri bangsa sekaligus memberi arah kemajuan. Namun, Muhammadiyah, melihat nilai-nilai keindonesiaan yang bersifat historis, faktual dan sosiologis merupakan nilai-nilai yang harus bersatu dengan nilai-nilai keislaman tersebut (h.37). Nilai-nilai moderat dalam Muhammadiyah, menurut Haedar, berakar dari metode penafsiran sumber keislaman seperti Qur\'an, Hadist dan ijtihad dengan pendekatan \"bayani, burhani dan irfani\". Approaching ini memberikan peluang pada sinergitas ayat-ayat suci, akal dan pengalaman keilahian. Hal ini berbeda dengan kelompok Islam yang memaksakan penafsiran tunggal atas teks-teks Alquran, dengan mengabaikan peranan akal atau ijtihad. Amal sholeh merupakan bentuk praxis ideologi Muhammadiyah, di mana antara visi kemajuan diimplementasikan langsung kepada masyarakat luas. Sehingga Islam sebagai ajaran Rahmatan lil alamin terwujud. 2. Pancasila, Islam dan Keindonesiaan Pemahaman Indonesia dan keindonesiaan dalam pandangan Haedar didekati dalam 5 hal, yakni (1) perspektif sejarah, (2) kemajemukan bangsa, (3) karakteristik dan jati diri bangsa, (4) visi kebangsaan yang berkemajuan, (5) Membangun Indonesia dalam kerangka holistik, tidak sekedar fisik. Dalam perspektif sejarah, Indonesia didirikan oleh kekuatan Islam. Sehingga kontribusi tersebut, berbarengan dengan kontribusi perjuangan kaum nasionalis, menunjukkan hak historis Islam dalam menjunjung falsafah negara Pancasila. Islam dalam hal tersebut juga harus dimaknai sebagai jati diri bangsa. Artinya ajaran atau nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, ketika falsafah bangsa itu digali secara historis oleh founding fathers kita. Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan atau ummat Islam tidak dapat menegasi eksistensi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa. 3. Radikalisme Radikalisme dalam pikiran Haedar Nashir harus ditempatkan secara tepat. Memang jelas ada ekstrimitas keagamaan yang berkembang dalam sebagian masyarakat dan dunia pendidikan. Namun, jikalau pendekatan multi-faktor diterapkan, maka radikalisme terjadi pada banyak aspek dan kelompok. Misalnya, radikalisme juga bisa ditemukan secara ekstrim pada kelompok liberal, yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi liberal, maupun golongan ultra nasionalis yang memaksakan tafsir tunggal tentang keindonesiaan. Radikalisme juga seringkali berhubungan dengan kegagalan bangsa kita dalam menerapkan sila-sila Pancasila secara utuh. Misalnya, ketimpangan sosial yang berlangsung terus menerus dan membiarkan segelintir orang menghisap sumberdaya alam secara rakus, akan berdampak pada rusaknya \"social trust\", yang nantinya dapat juga menjadi \"bara api\" ekstrimitas dalam masyarakat. Penstigmaan radikalisme pada Islam dan orang-orang Islam adalah sebuah \"misleading\". Radikalisme adalah persoalan non-sektarian. Moderasi keindonesiaan diperlukan kepada semua bentuk ekstrimitas. Jika stigmatisasi dipaksakan pada agama Islam, akan membuat kecurigaan ummat Islam bahwa ada upaya pengucilan terhadap Islam. Hal ini kontra produktif untuk membangun kebersamaan sebuah bangsa. Padahal, Indonesia dalam kemajemukannya membutuhkan manajemen persatuan bukan dominasi sebuah kelompok. 4. Pembangunan Bersifat Holistik Pembangunan, menurut Haedar, harus holistik. Artinya, pembangunan itu bukan sekedar fisik melainkan pembangunan (karakter) manusia juga. Pembangunan fisik seringkali kelihatan megah namun sering kehilangan makna, seperti keserakahan manusia. Melalui pembangunan manusia, dengan menanamkan moral dan karakter, akan menciptakan manusia beriman dan sekaligus produktif. Selain itu, pembangunan juga harus ditujukan kepada semua golongan dan lapisan masyarakat agar maknanya dapat dirasakan semua masyarakat. 5. Islam, Indonesia dan Pendidikan Pendidikan merupakan strategi kebudayaan, bukan sekedar perubahan kognitif. Selama ini, menurut Haedar, pendidikan telah menjadi sub-sistem kapitalisme. Dengan posisi itu, pendidikan akhirnya hanya alat untuk menghasilkan manusia-manusia yang melayani kepentingan pasar. Posisi ini membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Untuk mengubah sistem pendidikan yang ada, negara harus memasukkan visi Iman dan Taqwa dalam pendidikan. Haedar mengkritik pemerintah yang menghilangkan aspek agama dalam Visi Pendidikan 2035. Seharusnya kita mencontoh keberhasilan barat yang bersandar pada etika Protestan, China bersandar pada Confusionisme, Jepang pada Tao dan Tokugawa, serta lainnya. Selain itu, strategi kebudayaan juga dimaksudkan untuk membangun solidaritas sosial dan menjadikan pendidikan sebagai alat moderasi keindonesiaan. Sedikit Catatan Kritis Meskipun sedikit disinggung soal Islam Berkemajuan, sebagai paradigma Muhammadiyah, namun dalam buku ini tidak dikupas secara dalam perbedaan paradigma Islam Berkemajuan versus Islam Moderat, yang dipikirkan Haedar Nashir. Penekanan pada kosa kata moderasi menunjukkan pergeseran dari kosa kata berkemajuan, yang selama ini dikenal. Meskipun, boleh jadi prinsip-prinsip berkemajuan tetap tersampaikan dalam buku ini. Hal lain adalah kosa kata moderasi sebagai upaya menggantikan diksi deradikalisasi dapat menjebak akan adanya penyebutan \"Islam Moderat\", sebuah istilah yang menambah kebingungan atas diksi yang telah ada seperti \" Islam Liberal\" dan \"Islam Nusantara\". Mungkin, sebagai alat analisa hal tersebut dapat ditolerir asalkan jangan menjadi label baru. Demikianlah resensi buku ini. Semoga berkenan membeli buku tersebut. (Salam Perubahan, Dari Danau Toba-Sumatera Utara).
Percepatan Deklarasi Gibran, Strategi Perang Lawan PDIP
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, percepatan deklarasi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), bagian dari stategi perang politik melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni pilpres 2024,” kata Selamat Ginting di Medan, Senin (23/10). Pertempuran politik, lanjut Ginting, dipimpin calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan. Hasilnya berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres bagi Prabowo. “Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP. Itu sama saja Gibran telah lompar pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” ujar Ginting. Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Mereka kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo. Pepet Jokowi Menurutnya, penetrasi politik yang dilakukan Prabowo misalnya memengaruhi salah satu kekuatan utama PDIP dalam diri keluarga Presiden Jokowi. Efek Jokowi yang luar biasa dalam dua kali pilpres serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hingga 70-80 persen, tidak dijaga dengan baik oleh PDIP. “Kesempatan itu diambil Prabowo untuk menambah kekuatan politiknya dalam pilpres 2024 ini. Prabowo terus melakukan strategi memepet Jokowi dan keluarganya, baik melalui simbol semikotika politik maupun komunikasi politik yang intensif” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, Jawa Tengah titik lemah Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Itulah ceruk politik yang akan diambilnya untuk menghadapi dominasi PDIP di Jawa Tengah. Di luar itu, lanjutnya, memang ada hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kondisi ini dibaca dengan baik oleh Prabowo dan dikapitalisasi menjadi suara dukungan politik. Ibaratnya, kata Ginting, seperti memisahkan ikan dari airnya, sehingga ikan keluar dari kolamnya. Jokowi dan keluarganya berhasil dikeluarkan dari kolam PDIP. Diawali masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal hubungan politik PDIP dengan PSI tidak bagus. Prabowo memanfaatkannya dengan melakukan komunikasi politik dengan merangkul PSI dengan cara mengunjungi kantor PSI. “Setelah itu, Prabowo berkali-kali melamar Gibran untuk bersedia menjadi cawapres bagi dirinya. Tembok pertahanan keluarga Jokowi pun bobol. Itu namanya strategi operasi serangan ke jantung pertahanan lawan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Incar Relawan Jokowi Selain itu, kata Ginting, penetrasi politik juga dilakukan dengan mengincar kekuatan-kekuatan politik pendukung Jokowi. Belasan relawan pendukung Jokowi, seperti Projo (Pro-Jokowi), Joman (Jokowi Mania), dan lain lain keluar dari barisan PDIP. Mereka berbalik arah tidak mendukung capres dari PDIP Ganjar Panowo, sebaliknya mendukung capres Prabowo. “Untuk melawan kekuatan politik besar seperti PDIP diperlukan strategi non-konvensional yang diluar perkiraan lawan politik. Itulah yang dilakukan Prabowo sebagai pensiunan militer untuk mengalahkan PDIP dalam pilpres 2024,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Penetrasi politik, lanjut Ginting, juga mengincar sejumlah tokoh yang dapat menggoyang pertahanan lawan. Misalnya membujuk kader PDIP Budiman Sujatmiko serta politikus senior Effendi Simbolon untuk melakukan manuver politik menyeberang atau mendukung Prabowo. “Memang Effendi Simbolon membantah, tapi bisa jadi itulah strategi, teknik, dan taktik pertempuran politik yang lolos dari perhatian PDIP. Seperti operasi intelijen, tentu saja tidak akan pernah mengakui serangan penetrasi ke kandang musuh,” pungkas Ginting. (sws)
Israel Go to Hell, Jokowi Go to Jail
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISRAEL yang terus membombardir Gaza dikutuk dunia, khususnya dunia Islam. Serangan ke Gaza menggambarkan bahwa ini bukan perang tetapi pembantaian bahkan genosida. Israel memang binatang buas, predator, haus darah dan pembuat teror. Israel adalah adalah negara teroris yang sedang berlari menuju neraka. Israel go to hell. Zionis Israel penyembah setan yang mempersetankan dunia. Seruan, kutukan, apalagi sekedar pernyataan, tidak akan didengar. Arogansi dengan sandaran lobby Yahudi mampu mengendalikan Amerika, Inggris dan Uni Eropa. Di medan diplomasi perjuangan Palestina sulit untuk meruntuhkan Israel yang sukses didukung oleh kekuatan lobby tersebut. Meskipun demikian serangan 7 Oktober ternyata mengejutkan dan merepotkan. Fenomena baru dari gerakan kemerdekaan Palestina telah muncul. Serangan membabi buta Israel adalah bentuk kepanikan. Berbeda dengan perang sebelumnya pada tahun 1967 dan 1973 yang berbentuk negara seperti gabungan Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania yang faktanya selalu kalah. Kini dilakukan oleh sebuah gerakan atau kelompok perlawanan. Harakat Al Muqowama Al Islmamiya (Hamas) adalah sebuah kekuatan. Israel membuat neraka di Gaza tetapi jadi surga bagi muslim teraniaya dan mujahid pejuang. Pejuang Hamas juga mampu membuat neraka di Israel. Kematian yang memang jalan menuju neraka bagi kaum zalim, kafir, dan keji. Israel go to hell. Di wilayah domestik arogansi pemerintahan Jokowi juga sedang ditunjukkan. Tidak malu mensentralisasi kekuasaan menjadi domein keluarga. Membombardir demokrasi dengan dukungan penuh lobby oligarki. Diujung masa jabatan Jokowi panik hingga langkahnya membabi buta. Terlalu banyak kegagalan dan dosa politik yang telah diperbuat. Jokowi go to jail. Berhasil menyetir MK untuk buka peluang Gibran. Mengolah MK agar memutuskan perbaikan UU Cipta kerja demi Perppu. Mendikte DPR untuk selalu ketuk palu pada kemauan, upaya kudeta pimpinan partai politik, menempatkan anak menjadi Ketum partai secepat kilat, mengkultuskan diri melalui Jokowisme, dan menghukum tergantung tingkat kesetiaan. Menyandera Menteri dan Ketum partai. Agenda Jokowi banyak gagal atau tersendat. Ingin menambah periode tidak sukses, perpanjangan setahun dua tahun mendapat tantangan, proyek IKN meski telah diobral masih tidak laku, kereta cepat tak jelas prospek, yang jelas hutang besar, dalam kasus Rempang seperti Israel saja main usir dan pengosongan. Xi Jinping adalah Jokowi besar dan Jokowi adalah Xi Jinping kecil. Gilanya di China Jokowi bilang IKN merupakan bagian dari program jalur Sutera China. Waduh ujug ujug Jokowi memasukkan IKN ke dalam program BRI, sehat pak ? Ditambah kasus Km 50, korupsi, kecurangan Pemilu, serta tidak jelas soal ijazah, maka Jokowi memang layak untuk masuk penjara. Go to jail. Sebagaiman Israel dimana para pejuang kemerdekaan Hamas, Jihad Islam, Fatah dan lainnya terus mengadakan perlawanan, maka di Indonesia rezim Jokowi yang zalim, serakah dan korup juga mendapatkan perlawanan dari mahasiswa, buruh, purnawirawan, agamawan, emak-emak, kelompok profesi dan aktivis lainnya. Oposisi terus meneriakkan dan melakukan aksi dalam melawan ketidakadilan dan ketidakpedulian rezim Jokowi. Rezim buta tuli. Teriakan pantas untuk Zionis adalah \"Israel go to hell\". Sementara watak \"jail\" Jokowi yang selalu menyakiti rakyat Indonesia berkonsekuensi pada teriakan \"Jokowi go to jail !\". Penjara sudah tidak sabar menanti dan menjadi tempat yang sangat layak untuk Jokowi beserta kroni. Bandung, 23 Oktober 2023.
Biarkan Gibran Jadi Presiden
Oleh Joko Sumpeno Memang salah, anak lurah mencalonkan atau dicalonkan jadi lurah? Ya nggak ada yang salah. Wajar - wajar saja. Namanya hak setiap warganegara ingin berbakti Kenapa negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi. Kenapa harus dihalang-halangi. Biarkan saja ...... Politik tidak hanya butuh orang pinter atau menolak yang goblok. Terpenting adalah soal keberanian. Termasuk berani untuk menafikan malu. Pernah dicatat oleh sejarah suksesi Mataram yang dikenal hiruk-pikuk, dibanjiri air mata dan digenangi darah. Bahkan sempat ayah dan anak di istana itu berebut satu perempuan yang katanya cantik pada zamannya. Mataram ( katanya telah Islam ) yang berpusat di Surakarta - Jogjakarta diketahui sebagai kerajaan Gung binatara disesaki suksesi yang kemudian melibatkan kompeni ( VOC ). Urusan dagang dan politik saling berkait dan berkelindan. Dan, VOC cerdik memanfaatkan kehausan kuasa dan kelaparan uang. Apa bedanya dengan kekinian yang kekuasaan hanyalah jalan atau saling berpasangan antara harta, tahta dan wanita dibungkus dengan jalinan kata-kata bertuah penuh warna normatif. Takut pada kedatangan hari esok dengan resiko pertanggungjawaban berpadu dengan kerakusan, mendorong tetap ingin memeluk kekuasaan selama hayat dikandung badan. Gibran meski belum memenuhi syarat untuk berkuasa, namun oleh kekuasaan dibuatlah syarat bagaimana supaya terpenuhi. Akulah hukum, memang kamu mau apa ....( saya membayangkan cengar cengir sang kuasa mencibir ). Mungkin saja, inilah justru bukan jalan melama-lamakan kuasa, melainkan tersembunyi hikmah yang mempertontonkan politik secara telanjang: perpaduan pedang, uang dan doa suka-suka. Bukankah politik hanyalah jalan kemungkinan. Jsp, Oktober 2023 yang kian panas.
Alarm Lampu Merah Dari Cina , Benar Benar Telah Nyala
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih KONFERENSI Tingkat Tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), di Beijing, China, Rabu (18/10), Presiden China Xi Jinping berpidato eh berencana akan menambahkan dana sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.577 triliun untuk program Belt and Road Initiative (BRI), lintas negara. Presiden Jokowi yang hadir dalam forum tersebut, tampak terkesima. Berhalusinasi bagaimana uang tersebut bisa dimiliki semua masuk ke Indonesia dengan dalih investasi. Tidak di sia siakan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi tersebut, berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Pada forum tersebut, hilang harga dirinya sebagai pedagang amatiran mengulang kembali menawarkan pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) sebagai komoditas jualan yang penting laku dan terjual. Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan tanpa pikir panjang mengatakan antara lain meminta agar program IKN merupakan program BRI China. Lagi lagi berdalih menanam investasi dengan menjual kedaulatan. Jokowi menyerahkan lehernya ke RRC, tidak sadar atau tidak paham bahwa BRI program Jalur Sutra Xi Jinping itu merupakan kebangkitan imperium Cina, dalam bentuk penjajah gaya baru. Telah diingatkan bahwa pinjaman besar-besaran ini telah dikritik beberapa pihak di negara Barat, dengan mengatakan BRI membebani negara-negara miskin dengan utang yang besar. Dalam beberapa kasus, tunggakan telah menyebabkan China mengambil kendali atas aset-aset tersebut. Presiden terkesan mengabaikan bahkan tanpa seleksi dan pengaman terkait dengan keamanan wilayah, menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China dengan bebas yang penting investasi masuk, agar ada kesan dirinya telah bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Tidak peduli itu uang hutang yang berbahaya aset negara bisa disita China apabila tidak mampu mengendalikan pinjamannya. Berbusa busa dalam pidatonya menjual penawaran maut bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Pernik pernik lain meluncur dengan buas bahwa sejumlah indikator ekonomi positif dan stabilitas sosial politik aman. Semua sumber daya alam ditawarkan dengan dalih sebagai pasokan dunia, yang penting sama sama menguntungkan dan dapat cuan. Seakan akan Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan dan terkesan Indonesia akan berakhir kiamat maka semua harus dijual, di ahir masa jabatannya yang tinggal menghitung har, tidak peduli resikonya dimasa depan. Investasi yang terseleksi dengan ketat tetap diperlukan, dengan tetap membangun kekuatan ekonomi secara mandiri didalam negeri, tidak hanya mengandalkan hutang, yang berbahaya. Jokowi terus bertindak ceroboh, belepotan dan makin eror dan berbahaya. Tidak sadar bahkan makin nekad menjual kedaulatan negara, dengan kesan posisi dirinya hanya sebagai boneka Xi Jinping. Merusak kehidupan masa depan negara, terus melakukan akrobat, licik meracik diksi pembenaran tanpa pedulikan akibat dan bahayanya bagi masa depan bangsa ini. Alarm lampu merah dari China benar benar telah nyala. (*).
Kalau Gibran Cawapres Prabowo, Waspadailah Kecurangan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior PARA pakar hukum berpendapat putra sulung Jokowi, Girban Rakabuming Raka, tidak mungkin bisa ikut pilpres. Sebab, putusan MK yang membukakan jalan bagi Gibran harus dibawa ke DPR untuk dibahas dan diputuskan apakah diterima atau ditolak. Akan tetapi, Prabowo tampaknya akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Tak peduli apakah putusan MK itu akan dibahas DPR atau tidak, ditolak atau tidak. Mengapa Prabowo nekat mau mengumumkan Gibran sebagai cawapres? Dan, kalau benar, mengapa Jokowi juga nekat mendorong Gibran maju bersama Prabowo? Pertama, Prabowo dan para pendukungnya yakin dia akan menang pilpres 2024 bersama Gibran. Karena mereka percaya Jokowi pasti akan habis-habisan demi Gibran. Ini ada benarnya. Misalnya saja, sekian banyak parpol bisa digiring Jokowi untuk ikut koalisi Prabowo. Kedua, Jokowi percaya Prabowo akan melindungi dia dan keluarganya setelah turun dari kursi presiden. Jokowi mencemaskan kejaran hukum terhadap dia dan keluarganya. Banyak yang melihat kemungkinan besar Jokowi dan keluarganya terjerat masalah hukum. Ketiga, Jokowi tidak bisa menitipkan keinginannya kepada Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar dipastikan akan berada di bawah kontrol PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Keempat, Golkar sudah resmi mencalonkan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Tentu Jokowi merasa tidak mungkin mementahkan keinginan Golkar itu. Sebab, kalau Jokowi dan Gibran mundur dari skenario Golkar itu maka suasana koalisi bakal rumit. Jadi, Prabowo hampir pasti akan mengumumkan Gibran sebagai calon wapres. Meskipun banyak pakar hukum dan politisi yang memberi peringatan bahaya Gibran sebagai wapres terpilih, Prabowo tidak menghiraukan itu. Yang penting menang pilpres. Nah, mungkinkah Prabowo-Gibran menang? Ini cerita lain lagi. Ada beberapa hal. Pertama, publik Indonesia gamang kalau Gibran harus naik menjadi presiden jika Prabowo berhalangan sebagai presiden. Potensi ini sangat besar. Usia dan konsisi Prabowo tidak meyakinkan. Karena itu, Prabowo-Gibran tidak mudah untuk menang. Tidak seperti keyakinan Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran adalah faktor penting untuk menang. Tapi, Presiden Jokowi dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa saja menjadikan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres. Jokowi memiliki peralatan lengkap untuk itu. Untuk menghadapi kemungkinan ini, maka hal yang terpenting adalah mengantisipasi penipuan suara. Manipulasi hitungan cepat (quick count) harus menjadi kecurigaan yang konstan. Rakyat tak boleh lengah. Antusias dan preferensi publik pada Anies Baswedan yang hari-hari ini diterjemahkan sebagai kemenangan, bisa dengan mudah dibalik oleh tangan-tangan kekuasaan. Skenario busuk Pilpres 2019 masih segar dalam ingatan. Sebab itu, kalau Gibran jadi mendampingi Prabowo maka waspadailah kecurangan.[]
Anis Matta Sebut Politik Dinasti Tidak Ada Relevansinya dalam Sistem Demokrasi, Rakyat yang Menentukan
JAKARTA, FNN - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024. Hal itu disampaikannya dalam program Anis Matta Menjawab Episode Spesial dengan tema \"Mengapa Gibran?\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV, pada Jumat (19/10/2023) malam, \"Jadi dalam empat tahun terakhir ini peristiwa politik yang paling penting adalah penyatuan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya menganggap itu adalah tambahan nilai baru dalam kualitas leader mereka berdua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023). Menurut Anis Matta, Prabowo telah melawan dirinya sendiri ketika menerima ajakan rekonsiliasi dan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Padahal Prabowo dua kali kalah Pilpres di 2014 dan 2019 melawan Jokowi. \"Saya menganggap itu, adalah satu peristiwa psikologi leadership yang luar biasa di mana beliau berhasil melawan dirinya sendiri. Saya ini sudah mendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019 dan sekarang juga. Saya melihat ada yang beda dari Pak Prabowo sekarang, yaitu itu punya kebesaran jiwa dan kerendahan hati,\" katanya. Anis Matta juga menilai Jokowi memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mau menerima lawan politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet. \"Jadi Pak Jokowi ini juga punya satu kebesaran jiwa dan kerendahan hati, dimana beliau sudah bertarung berdarah-darah dengan Pak Prabowo. Tapi demi kepentingan bangsa, mau menyatu, karena tidak ingin melibat bangsanya terbelah,\" ujarnya. Ketika itu, tepatnya pada 6 Oktober 2019, Anis Matta mengaku menemui Presiden Jokowi untuk menawarkan rekonsiliasi dengan mengajak masuk Prabowo dalam kabinet, karena dunia bakal dilanda krisis besar, sehingga dibutuhkan persatuan, serta tidak ada pembelahan di elite dan masyarakat. \"Usulan tersebut diterima Pak Jokowi, beliau ingin ada rekonsiliasi yang bisa menyatukan bangsa. Dan begitu dilantik di periode kedua, tak begitu lama terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba bayangkan apabila bangsa masih terbelah, dan beliau berdua tidak bisa menyatu, apakah bisa kita menghadapi krisis, yang diperparah dampak perang Rusia-Ukraina ini,\" katanya. Sehingga dalam konteks ini, lanjut Anis Matta, rekonsiliasi harus tetap dilanjutkan, karena krisis besar saat ini belum selesai dan sedang menuju puncak-puncaknya, apalagi sekarang ada tambahan perang lagi antara Hamas, Palestina-Israel. \"Jadi dalam konteks Pilpres 2024, perwujudan dari Pak Jokowi ini adalah Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Sebab, tidak ada calon-calon yang diusulkan merupakan kelanjutan dari nilai-niai rekonsiliasi, kecuali Gibran,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, tantangan terbesar ke depan adalah ancaman perang dan konflik gepolitik global, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan iklim dan ancaman disintegrasi bangsa lainnya. \"Itulah di antara alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo, karena tantangan negara besar seperti Indonesia juga sangat besar. Dan Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dalam konteks rekonsiliasi. Bukan lagi mewakili politik aliran, tetapi sudah politik populasi,\" katanya. Sehingga dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo tersebut, upaya rekonsiliasi dengan Jokowi dapat tetap berlanjut, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti. \"Jadi mengapa Gibran? Rekonsiliasi itu alasan pertama, alasan keduanya adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alasan ketiga adalah perpaduan antara generasi tua dan muda,\" paparnya. Tidak Ada Relevansi Dalam kesempatan ini, Anis Matta menjelaskan, bahwa tuduhan melanggengkan politik dinasti kepada Presiden Jokowi dengan mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, tidak ada relevansinya. Sebab, dalam sistem demokrasi, jabatan yang dipilih rakyat tidak mengenal politik dinasti. \"Coba kita lihat di negara juaranya demokrasi, Amerika Serikat seperti George Bush dan Bush Jr, apakah itu bentuk politik dinasti. Bapaknya yang duluan presiden, lalu anaknnya. Anaknya dua periode, bapaknya hanya satu periode. Kemudian Bill Clinton sebagai mantan presiden mendukung istrinya, Hillari Clinton sebagai presiden, apakah itu disebut politik dinasti,\" katanya. Artinya, dalam sistem demokrasi itu, semua pilihan diserahkan kepada rakyat, apakah yang bersangkutan dipilih atau tidak. Politik dinasti itu terjadi jika jabatan tersebut ditunjuk, bukan melalui proses pemilihan dengan sistem demokrasi. \"Kalau di Indonesia itu contohnya, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pilkada DKI, kalah juga meski anak presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Lalu, Puan (Puan Maharani) yang dikampanyekan sebagai capres, oleh PDIP nyatanya tidak dipilih, malahan pilih Ganjar (Ganjar Pranowo), padahal ketua umumnya ibunya sendiri, Ibu Mega (Megawati Soekarmoputri). Artinya dalam sistem demokrasi itu tunduk pada aturan elektabilitas,\" tegas Anis Matta. Dengan demikian, dinasti politik itu secara politik tidak berpengaruh dalam proses pemilihan, karena semua ditentukan oleh rakyat atau pemilih, termasuk di Pilpres 2024. \"Selama 25 tahun ini, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat demokrasi dan generasi sekarang ini, generasi Z itu native demokrasi. Iklim demokrasi kita sudah tumbuh sejak 1998. Jadi dalam konteks soal politik dinasti ini sudah terjawab,\" paparnya. Ia berharap ada pematangan kedewasaan dalam berdemokrasi, dan tidak membangun asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam menilai kapasitas atau kompetensi seseorang. \"Dulu Pak Jokowi ketika mau maju di 2014, disebut tidak kompeten, lebih kompeten Pak Prabowo. Tapi faktanya, Pak Jokowi berhasil mengelola negara. Sehingga penilaian itu hanya sekedar asumsi-asumsi saja,\" katanya. Asumsi itu, saat ini ungkapnya, juga menimpa Gibran yang dianggap tidak berkompeten dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak diusulkan sebagai cawapres. \"Saya kira Mas Gibran sangat kompeten, dan bisa menjadi tambahan elektoral bagi Pak Prabowo. Sebelum berpasangan, Pak Prabowo sudah yang paling unggul, maka dengan adanya Mas Gibran akan menambah energi dan tambahan kekuatan elektoral bagi Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah yang tidak pernah menang di 2014 dan 2019,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran dalam waktu 3-4 bulan ini akan menyakinkan pemilih yang mash ragu-ragu atau massa mengambang (swing voters) untuk menentukan pilihan politiknya ke pasangan Prabowo-Gibran. \"Kalau kita lihat, Gibran tidak akan merugikan Prabowo, malahan menguntungkan, karena akan ada tambahan elektoral. Makanya masalah-masalah itu, sesuatu yang masih debatable, bisa diuji dalam survei beberaoa hari ke depan. Saya yakin pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitasnya tinggi,\" pungkasnya. (ida)
Presiden Makin Eror dan Berbahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih KONFERENSI Tingkat Tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), di Beijing, China, Rabu (18/10), Presiden China Xi Jinping berpidato eh berencana akan menambahkan dana sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.577 triliun untuk program Belt and Road Initiative (BRI), lintas negara. Presiden Jokowi yang hadir dalam forum tersebut, tampak terkesima. Berhalusinasi bagaimana uang tersebut bisa dimiliki semua masuk ke Indonesia dengan dalih investasi. Tidak disia siakan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi tersebut, berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Pada forum tersebut, hilang harga dirinya sebagai pedagang amatiran mengulang kembali menawarkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai komoditas jualan yang penting laku dan terjual. Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan tanpa pikir panjang mengatakan antara lain meminta agar program IKN merupakan program BRI China. Lagi lagi berdalih menanam investasi dengan menjual kedaulatan. Jokowi menyerahkan lehernya ke RRC, tidak sadar atau tidak paham bahwa BRI program Jalur Sutra Xi Jinping itu merupakan kebangkitan imperium Cina, dalam bentuk penjajah gaya baru. Telah diingatkan bahwa pinjaman besar-besaran ini telah dikritik beberapa pihak di negara Barat, dengan mengatakan BRI membebani negara-negara miskin dengan utang yang besar. Dalam beberapa kasus, tunggakan telah menyebabkan China mengambil kendali atas aset-aset tersebut. Presiden terkesan mengabaikan bahkan tanpa seleksi dan pengaman terkait dengan keamanan wilayah, menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China dengan bebas yang penting investasi masuk, agar ada kesan dirinya telah bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Tidak peduli itu uang hutang yang berbahaya aset negara bisa disita China apabila tidak mampu mengendalikan pinjamannya. Berbusa busa dalam pidatonya menjual penawaran maut bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Pernik pernik lain meluncur dengan buas bahwa sejumlah indikator ekonomi positif dan stabilitas sosial politik aman. Semua sumber daya alam ditawarkan dengan dalih sebagai pasokan dunia, yang penting sama sama menguntungkan dan dapat cuan. Seakan akan Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan dan terkesan Indonesia akan berakhir kiamat maka semua harus dijual, di ahir masa jabatannya yang tinggal menghitung har, tidak peduli resikonya di masa depan. Investasi yang terseleksi dengan ketat tetap diperlukan, dengan tetap membangun kekuatan ekonomi secara mandiri didalam negeri, tidak hanya mengandalkan hutang, yang berbahaya. Jokowi terus bertindak ceroboh, belepotan dan makin eror dan berbahaya. Tidak sadar bahkan makin nekad menjual kedaulatan negara, dengan kesan posisi dirinya hanya sebagai boneka Xi Jinping. Merusak kehidupan masa depan negara, terus melakukan akrobat, licik meracik diksi pembenaran tanpa pedulikan akibat dan bahayanya bagi masa depan bangsa ini. Alarm lampu merah dari China benar benar telah nyala. (*)
Palestina Butuh Militer bukan Obat-obatan
Oleh Ust. Dwi Condro Triono Dulu pernah sewaktu kuliah di Malaysia, saya diminta berpidato dalam acara pengumpulan dana untuk membantu rakyat Palestina yang tengah dibombardir Israel. Semangat warga Malaysia untuk mengumpulkan dana sangat besar. Antusias sekali. Terkumpul dana yang lumayan banyak. Setelah beberapa pembicara selesai, tiba giliran saya. Saya bertanya pada hadirin: ”Dana ini mau kita belikan apa?” ” Obat-obatan …!” jawab hadirin. ”Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengirim obat-obatan ke Palestina, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” tanya saya lagi. ” Membantuuuu …!” ”Sekali lagi saya tanya, dengan mengirim obatan-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” ” Membantuuu ..!” Terlihat wajah yang keheranan dengan pengulangan pertanyaan saya. Sekali lagi saya bertanya:”Dengan mengirim obat-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ???” ” Membantuuuu …!” dijawab dengan agak kesal. ” Salah..! Dengan mengirim obat-obatan, kita justru menzalimi mereka.” Semua terdiam kebingungan. Kemudian saya menyampaikan satu analogi. ”Jika ada seseorang yang didatangi orang jahat ke rumahnya dan kemudian memukuli dan menganiaya orang tersebut, dan kemudian kita mengobati luka-lukanya untuk kemudian kita tetap tinggalkan dia di dalam rumah dimana di dalamnya si penganiaya tetap ada dan kembali menganiayanya, dan kembali kita obati dan kita tinggalkan lagi dia dalam rumah dimana si penganiaya akan kembali menganiayanya, itu perbuatan membantu atau menzalimi?\" Hadirin terdiam. ” Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin membantu orang itu, yang pertama kita lakukan adalah mengusir si penganiaya dari dalam rumah. Percuma mengobatinya berkali-kali selama si penganiaya tetap ada di dalam rumah. Jadi jika ingin menolong rakyat Palestina, kita minta pada negara untuk mengerahkan militer untuk mengusir Israel dari bumi Palestina. Percuma mengirim obat-obatan jika bom-bom Israel tidak pernah berhenti melukai rakyat Palestina.” Pertanyaanya: Kenapa Negara-Negara Arab tidak berani Menyerang Israel? Kita semua sering bertanya-tanya kenapa Negara-negara Arab hingga saat ini masih tetap tidak mau menyerang negara Israel, padahal Israel melakukan Extraordinary Crime (kekejaman yang luar biasa) kepada rakyat Palestina. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara Israel akan melakukan Genosida (pemusnahan etnis) di Palestina. Sebut saja negara yang berada di kanan kiri Palestina seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, mereka tidak pernah berani melanggar kedaulatan (baca: perang) terhadap negeri Yahudi ini. Ada apa gerangan dengan negara-negara Arab? Semuanya hanya bisa mengecam tanpa bisa berbuat apa-apa. Seperti Mesir contohnya, di saat penduduk Palestina hendak menyelamatkan diri melalui perbatasan Mesir-Gaza, malah aparat keamanan Mesir dengan pasukan anti huru-haranya menghalau mereka dan menutup perbatasan. Apa sebabnya? Yang pertama, dan menjadi penyebab utama adalah dikarenakan adanya kekhawatiran (baca: takut) jika sekutu Israel yakni Amerika Serikat marah terhadap negaranya. Mereka meyakini bahwa jika Amerika marah terhadap negaranya, maka negara mereka akan diboikot, diinvansi, atau bahkan diserang dengan nuklir, yang mana itu semua mengancam keselamatan diri mereka. Coba kita buka pikiran kita. Kenapa Tank-tank Israel bisa berjalan, pesawat-pesawat tempur Israel bisa terbang, dan roket-roket Israel bisa meluncur? Itu karena minyak dari negara-negara Arab. Tanpa minyak, tank, pesawat tempur, dan roket Israel takkan bisa berjalan. Israel tidak punya ladang minyak. AS justru kekurangan minyak. Ada pun Arab Saudi, Mesir, Irak, dan negara-negara Arab lainnya adalah eksportir minyak dan gas alam terbesar ke Israel. Tanpa minyak dari negara Arab, Israel tak akan mampu membantai ummat Islam di Palestina. Padahal Tahun 1970-an negara-negara Arab bisa membuat AS dan Israel mundur dengan embargo minyak. Namun kini, negara-negara Arab dipimpin oleh mereka yang pro atau takut dengan kebijakan Amerika, tak berani melakukan apapun yang dapat merugikan Israel. Bahkan Palestina mengalami krisis energi dan minyak selama berpuluh-puluh tahun, tak seorangpun dari negara tersebut yang berani menyalurkan minyaknya ke Gaza. Yang kedua, adalah terpecah belahnya kaum Muslimin oleh perjanjian Sykes Pycot. Padahal dalam surat Ali ‘Imran ayat 103 Allah melarang ummat Islam bercerai-berai. Saat ini ummat Islam diseluruh dunia terkotak-kotak dalam banyak negara yang tidak jarang satu sama lain saling bermusuhan bahkan perang seperti Iraq, Kuwait, Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Padahal ketika ummat Islam bersatu, ummat Islam mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ummat Islam mampu menghalau kaum Yahudi serta menundukkan kerajaan Romawi dan Persia. Pada zaman Sultan Salahuddin Al ‘Ayubi, ummat Islam mampu mengalahkan negara-negara Eropa yang bersatu dalam perang merebut Yerusalem. Negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan Yordania selain berasaskan Sekuler ciptaan Yahudi juga membina hubungan diplomatik dengan Israel. Selama puluhan tahun Presiden Mesir, dari Hosni Mobarak hingga Al Sisi, bahkan menutup perbatasan Gaza-Mesir sehingga rakyat Palestina tidak bisa melarikan diri ke sana. Makanan dan obat-obatan pun tidak bisa masuk hingga sebagian rakyat Gaza ada yang sampai memakan rumput karena lapar. Dengan terpisah-pisahnya kaum muslimin dan mengakui batas-batas negara yang diciptakan Sykes Pycot, membuat umat Muslim antar negara jadi tidak punya rasa persaudaraan Islam. Kaum Muslimin bahkan diberi hambatan jika ingin membantu saudara-saudara mereka, seperti peraturan paspor, visa, ekspor impor, bahkan sampai keluar larangan untuk berjihad. Bahkan yang paling parah adalah syubhat, yakni “lebih baik membantu dengan harta, obat-obatan, makanan, diplomasi, negosiasi” daripada mengerahkan aksi militer. Di mana itu semua telah dilakukan sejak 40 tahun, dan tidak pernah berhasil mengatasi kelaparan, krisis minyak, dan membebaskan Palestina. Kaum Muslimin di sana tidak memiliki tentara, pesawat tempur, dan tank-tank. Yang memiliki itu semua adalah Negara, bukan individu. Yang mana mereka (tentara, tank, pesawat tempur) hanya bergerak sesuai instruksi Negara. Lalu apa jadinya jika negara-negara Arab tersebut disetting sedemikian rupa, agar tunduk terhadap PBB yang diciptakan Yahudi, melalaikan kaum Muslimin dengan hiburan-hiburan dan kesibukan duniawi, mengganti Ukhuwah Islamiyah dengan Nasionalisme, dan pemimpin-pemimpin Arab yang pro Palestina dikudeta. Maka Israel akan terus berjaya, dan setiap tahun kita hanya bisa menonton Gaza yang dibombardir, setiap tahun kita hanya bisa menggalang dana dan demonstrasi di jalan-jalan. Maka benarlah perkataan para Mujahidin, “Palestina tidak akan pernah bebas, selama negara-negara Arab belum ditaklukkan.” Dan benarlah perkataan sang Al Haq, Rasulullah saat bernubuat, “Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab (terlebih dahulu)... ” Kita butuh sebuah umat, sebuah kepemimpinan, yang berani untuk tidak mengakui perjanjian sykes pycot, yang berani untuk melawan jazirah Arab, yang berani untuk tidak bernegosiasi dengan kafir Amerika, yang berani melakukan itu semua tanpa takut ancaman nuklir, boikot, dan lain sebagainya, dan hanya takut kepada Allah. Adakah yang seperti itu? In Syaa Allah ada dan akan segera datang. #savepalestina
POPULER
