ALL CATEGORY

AMIN dan IMAN

Oleh Yusuf  | Mantan Presidium GMNI  REZIM kekuasaan, pemilik modal dan ternak-ternak oligarki merasa telah menguasai seluruh tanah air. Tinggal selangkah lagi, mampukah benalu-benalu negara itu membeli rahmat Allah selaku pemilik Indonesia yang sebenarnya?. Seketika rakyat begitu antusias dan penuh euforia menyambut deklarasi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Publik langsung mengganjarnya dengan julukan pasangan AMIN (Anies-Muhaimin). Bersama partai Nasdem, PKS, PKB dan partai Umat yang mengusungnya, Anies dan Gus Imin seperti merepresentasikan pertemuan dua arus besar kekuatan politik di Indonesia. Tak ubahnya pertemuan aliran politik dan aliran ideologi, satunya nasionalis yang lainnya religius. Pasangan AMIN juga menggambarkan keselarasan dua figur dengan latar intelektual dan santri. Pasangan Anies-Gus Imin telah digariskan Allah menghubungkan kekuatan umat Islam perkotaan dan umat Islam pedesaan. Magnit Anies dan Gus Imin membuat bertemunya perspektif Islam kultural dan Islam struktural. Dengan kolaborasi partai Nasdem, PKS, PKB dan partai Umat, capres-cawapres Anies dan Gus Imin bukan hanya menghimpun kekuatan nasionalis, lebih dari itu menyatukan NU dan Muhamadiyah serta ormas Islam besar lainnya. Kebangkitan nasionalis dan Islam mulai kentara pada kontestasi pilpres 2024 melalui figur Anies dan Gus Imin. Ya, pasangan Anies-Gus Imin telah menjadi anugerah buat rakyat Indonesia, mengatasi kebuntuan politik dan solusi atas krisis multidimensi negara bangsa Indonesia. Sama-sama berpengalaman di birokrasi, Anies yang akademisi dan Gus Imin yang politisi, keduanya menawarkan kepada rakyat tentang kepemimpinan nasional yang sarat dengan kapasitas intelektual, skill dan tentunya nilai-nilai. Anies yang pernah menjadi Ketua umum HMI dan Gus Imin yang pernah menjadi Ketua Umum PMII, seakan siap membangun Indonesia dengan flat form kebangsaan sebagaimana torehan perjuangan idealisme semasa dalam gerakan mahasiswa.  Terbiasa dengan proses dialektika dan pergumulan pemikiran dalam mengangkat persoalan kerakyatan. Disokong partai politik yang mengangkat tema koalisi perubahan untuk persatuan, Anies dan Gus Imin ditantang mengulang kepeloporan gerakan moral yang menjadi agen perubahan sebagaimana pernah dilakukan semasa aktif di kampus. Kemunculan Anies dan Gus Imin dalam kontestasi pilpres 2024, bukan tanpa hambatan, penjegalan dan bahkan upaya kriminalisasi, telah menjadi rutinitas dan dipertontonkan rezim dihadapan khalayak. Partai politik dan kader, tokoh pergerakan dan Aktifis serta ulama dan habaib tak kurang juga para relawan ikut terdampak kebengisan rezim.  Baik Anies-Gus Imin maupun pendukungnya, tak pernah lepas dari skenario dan rekayasa politik yang  berciri main kayu dan ingin menggagalkan capres-cawapres dukungan rakyat itu untuk memimpin republik ini. Tanpa aturan main, tanpa kelayakan dan melampaui batas, rezim terus menggusur, menggasak dan menghancurkan siapapun yang menghalangi kepentingannya. Pemerintahan dan kekuasaan status quo, serta para pengkhianat dan penjilat rezim berhimpun dalam konspirasi jahat memainkan orkestrasi kolonialisme dan imperialisme gaya baru di tanah air. Tak kurang bangsa asing, oligarki dan komplotan aparatur negara haus kekuasaan dan materi, menjalankan strategi mengalahkan Anies-Gus Imin sebagai presiden, apapun caranya dan berapapun harganya. Sayang sungguh sayang, niat buruk dan rencana Jahat mungkin saja bisa mengelabui dan mencelakai manusia. Namun apa daya, Kekuasaan yang korup, tamak dan menindas tak akan akan bisa menjalankan makarnya di hadapan Allah aja wa jalla. Sehebat-hebatnya makar manusia tak akan bisa mengalahkan makarnya Allah. Fakta Anies-Gus Imin dianiaya dan didzolimi, dibayar kontan dengan aib rezim yang dibuka Allah. Alhamdulillah, Allah selalu membersamai, menjaga dan melindungi kedua pemimpin yang dicintai rakyat itu.  Tak habis niat jahat dan rencana busuk rezim, seiring itu terus mengalir rahmat dan ridho Allah untuk Anies-Gus Imin dengan agenda perubahannya. Sama halnya dengan seluruh rakyat, negara dan bangsa Indonesia, betapapun penguasa memainkan uang, senjata dan aparat yang didalangi oligarki. In syaa Allah akan ada pertolongan Allah yang akan menyelamatkan negara Pancasila yang terlahir dari rahim rakyat, TNI, ulama dan para habaib. Dengan doa dan dukungan dari umat Islam khususnya dan seluruh rakyat pada umumnya, Anies-Gus Imin akan menjemput mandat presiden. Semakin disikapi sinis, semakin kuat bersikap demokratis. Semakin dibenci oligarki, semakin rakyat menghendaki. Semakin dijegal semakin kuat terpilih secara konstitusional.  Pasangan Amin itu tak berhenti menerima banjir dukungan rakyat, kini hanya butuh iman yang kuat. Iman agar tetap menjaga amanat rakyat, tetap menjadi pemimpin yang adil dan beradab saat memimpin NKRI. Tetap menebar senyum, tetap mengumbar keramahan dan tetap menjalankan kebaikan. Yakinlah jika Allah menghendaki Anies-Gus Imin menjadi Presiden dan wakil Presiden pada pilpres 2024, maka itu yang akan terjadi. yakinlah niat yang baik dan proses yang baik maka kebaikan dan kebenaran akan seiring sejalan. Keyakinan memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta keberanian untuk terus melakukan gerakan perubahan yang semata-mata pada tujuan kemaslahatan menyeluruh bagi semua anak bangsa. Tak bisa dihindari Anies -Gus Imin menyusuri jalan kepemimpinan sekaligus jalan penderitaan. Hanya pasangan AMIN dengan disertai iman yang kuat yang akan mendapat kemudahan dan kemuliaan dihadapkan Allah.  Sepatutnya, pasangan Anies-Gus Imin dengan segala konsekuensi dari gerakan perubahan yang didengungkan, menyikapinya sebagai ikhtiar kebangsaan. Demi keselamatan dan masa depan NKRI, Anies-Gus Imin In syaa Allah bisa membangun gerakan perubahan bersama rakyat dan umat. Dengan segala daya juang yang ada, dedikasi dan pengorbanan yang tiada tara, hanya tinggal bersandar pada Allah. Meminta langsung pada Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Menjaga rasionalitas sembari mengasah keimanan, Anies-Gus Imin memasuki fase menjemput mandat Presiden untuk mewujudkan kemaslahatan yang holistik integral. Menuju pilpres 2024 yang tak lama lagi, rakyat dan umat Islam hanya butuh Amin dan Iman. Tak ada perjuangan tanpa dilandasi iman, tak ada iman tanpa menghadirkan keyakinan. Ketaatan dan penyerahan diri pada Sang Khalik, akan menuntun setiap jiwa pada jalan kebenaran. (*)

Partai Gelora Yakin Palestina Segera Merdeka, dan Israel Dihapuskan dari Peta Dunia

JAKARTA, FNN  - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yakin, bahwa bangsa Palestina segera merdeka dari penjajahan zionis Israel. Partai Gelora juga yakin Israel akan dibumihanguskan dan negara Israel dihapuskan dari peta dunia. \"Telah tertanam keyakinan kami seperti yang tertuang dalam Al-Qur\'an, bahwa Palestina, Al Aqsa akan terbebaskan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi semangat kami untuk mendukung dan mendorong kemerdekaan Palestina,\" kata Raihan Iskandar, Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (16/10/2023). Menurut Raihan, di Palestina saat ini, kualitas generasi baru pembebas Al Aqsa dan Palestina telah menunjukkan levelnya yang tinggi, dengan mematahkan keangkuhan Israel sebagai area yang paling aman dengan pertahanan keamanan tercanggih di dunia, merekalah yang akan merengsek maju membumihanguskan Israel sebagai sebuah negara.  \"Bahwa generasi ini dengan kerja senyapnya berhasil membuka mata dunia, akan kelayakannya Israel menerima Badai Topan Hamas dengan korban terbesar sepanjang sejarahnya menduduki Palestina. Mereka berhasil mengembalikan semangat kemanusiaan dunia untuk mendukung Palestina. Mereka berhasil mematahkan hasutan fitnah Israel yang selalu memutarbalikkan fakta mana korban dan yang mana penjahatnya. Mereka berhasil menarik simpati dukungan dunia, bahkan mengembalikan semangat perlawanan masyarakat Dunia terhadap israel, serta semangat persatuan perjuangan dunia untuk mengusir Israel dari Palestina dan mengembalikan kemerdekaan Palestina dan Masjid Al Aqshanya,\" katanya. Hal ini, lanjutnya, merupakan bukti bahwa level kualitas bangsa Palestina yang begitu tinggi dimana mereka tidak cuma sanggup bertahan dalam tekanan penjajah Israel, namun juga di saat yang sama mereka bersabar dalam menghasilkan senjata rudalnya yang mematikan keangkuhan Israel di mata dunia.  Palestina merdeka dan Israel hengkang dari tanah Palestina adalah keniscayaan yang sebentar lagi terwujud. \"Keyakinan keagamaan kami ini, kembalinya jiwa kemanusian yang mendukung Palestina yang massif mendunia serta ketetapan Konstitusi Negara kami Indonesia yang tegas menyatakan menghapus penjajahan di muka bumi ini menjadi modal utama akan Kemerdekaan Palestina adalah keniscayaan,\" katanya. \"Bukti kami cinta kepada rakyat Palestina, adalah cinta kepada kemanusiaan yang menegakkan konstitusi kami sebagai sebuah bangsa yang benci dengan penjajahan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,\" tegasnya.  Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan perjuangan bagi rakyat Palestina, kata Raihan, kader Partai Gelora di Jabodetabek ikut serta dalam aksi solidaritas untuk Palestina di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta, bersama ribuan massa dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM), Minggu (15/10/2023). \"Alhamdulillah pada hari ini (kemarin, red) kami hadir di sebuah aksi kemanusiaan, aksi semangat masyarakat Jabodetabek di halaman Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru,\" pungkasnya. Seperti diketahui, serangan ribuan roket pejuang Hamas, Sabtu 7 Oktober 2023, seolah memberikan tamparan keras kepada Israel, yang selama ini sangat sombong dengan teknologinya.  Senjata canggih Negara Yahudi itu yang selama ini disombongkan sebagai senjata tercanggih di dunia, tak mampu membendung tembakan roket militan Hamas Palestina.  Ribuan nyawa warga Israel pun melayang. Bahkan, Israel benar-benar terpukul akibat serangan itu. Meminta bantuan dari sana sini, seakan kehancuran negaranya sudah didepan mata. Militer Israel melaporkan hingga kini 1.300 orang tewas  dan 3.418 lainnya terluka imbas serangan ini dan di yakini akan terus bertambah. (Ida)

ICMI Siapkan Forum Diskusi Khusus, Tindak Lanjuti Proposal Kenegaraan DPD RI

JAKARTA, FNN – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengapresiasi proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Bahkan, ICMI berkomitmen membuat forum khusus untuk memperkuat proposal kenegaraan tersebut dalam rangka membahas konstruksi bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. “Naskah akademik DPD RI akan kita bahas di forum yang lebih besar. Kita rancang betul semacam konvensi untuk merekonstruksi sistem kenegaraan kita,” kata Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria pada pertemuan dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor ICMI Pusat, Jumat (13/10/2023). Prof Arif melanjutkan, sebagai lembaga intelektual, ICMI memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi masa depan dan merespons berbagai hal, termasuk soal struktur kenegaraan. “Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun. Saya kira sudah saatnya kita evaluasi. Kita harus jernih menarik hikmah dari proses ini,” kata Prof Arif. Prof Arif mengapresiasi DPD RI yang selama ini berkomitmen menjaga dan merawat bangsa dalam sebuah format yang lebih pas dalam kondisi kekinian maupun masa depan. “Sistem politik kita seperti sekarang ini perlu banyak dievaluasi. Pemilu ini juga dampaknya luar biasa pada moralitas anak bangsa. Demokrasi kita sekarang hanya demokrasi angka yang menghasilkan kepemimpinan elektoral, bukan substansial. Sudah saatnya kita koreksi untuk perbaikan bangsa ke depan,” ujar dia. Pada saat yang sama, Prof Arif menjabarkan jika sesungguhnya bangsa ini belum matang secara politik dan ekonomi. Padahal, menurut dia, keduanya merupakan hal yang penting dalam penguatan bangsa. “Sistem ekonomi dan politik kita belum kompatibel. Kita tak bisa menciptakan tatanan yang ideal tanpa ada keseimbangan yang holistik. Maka, dua hal ini, politik dan ekonomi, harus dibahas secara serius nantinya melalui forum yang kami buat, dalam rangka memperkuat proposal kenegaraan DPD RI,” tutur Prof Arif. Secara lebih lugas, Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) ICMI, Andi Faisal Bakti menegaskan bahwa sesungguhnya bangsa ini tak lagi mengimplementasikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi bangsa. “Kita sudah tidak menjalankan Pancasila. Batang tubuh sudah berubah. Sila Pancasila tak lagi berkorelasi dengan realita kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Jadi, hal yang amat penting untuk kita evaluasi,” tutur dia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik tawaran ICMI yang akan menyiapkan forum khusus guna membahas secara detail proposal kenegaraan yang ditawarkan lembaga yang dipimpinnya. LaNyalla mengaku siap mengorbankan waktu dan pikirannya untuk perbaikan arah bangsa ke depan. “Saya ucapkan terima kasih kepada ICMI yang memiliki suasana kebatinan yang sama tentang bagaimana sistem bernegara kita saat ini sudah jauh melenceng dari rumusan dan cita-cita para pendiri bangsa. Saya sambut baik tawaran untuk membahas proposal kenegaraan yang kami tawarkan secara lebih dalam,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak kepada ICMI untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara seperti MPR, Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI dan elemen bangsa lainnya agar terbangun konsensus nasional. Agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperkuat dengan teknik adendum. “Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 telah mengubah 95 persen isi pasalnya. UUD hasil amandemen tersebut telah meninggalkan Pancasila dan menjabarkan nilai-nilai Liberalisme dan Individualisme. Maka, sudah saatnya kita koreksi sistem bernegara kita dan kami sudah memiliki draf kajian akademik yang merupakan rumusan dari lima proposal kenegaraan yang kami tawarkan,” ujar LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan, saat ini segala hal bergantung pada partai politik yang pada akhirnya membuat segala hal menjadi terpolitisasi di semua aspek lini kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Sehingga rusak secara struktural dan kultural. Padahal, kalau kita merujuk pada rumusan pendiri bangsa, mereka yang ingin berkontribusi terhadap Republik ini salurannya tak hanya partai politik, tetapi juga Utusan Daerah dan Utusan Golongan,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Akademisi UI, Dr Mulyadi menjelaskan secara rinci komparasi implementasi sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika. Menurutnya, Amerika yang disebut sebagai negara pelopor demokrasi, faktanya tak menggunakan sistem demokrasi langsung seperti diimplementasikan di Indonesia. “Apa yang terjadi di negeri ini sudah kebablasan. Amerika saja tak menerapkan demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia ini. Maka, memang sudah seharusnya dikoreksi,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, DPD RI menawarkan lima proposal kebangsaan. Selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan Reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM (lebih lengkap lihat grafis di bawah).  Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran. Sedangkan ICMI dihadiri Prof Arif Satria (Ketua Umum), Prof Muhammad Jafar Hafsah (Wakil Ketua Umum Bidang IPTEK, Agro-maritim dan Lingkungan Hidup), Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik dan Hukum), Prof Teuku Abdullah Sanny (Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat), Dr Hery Margono (Wakil Sekretaris Jenderal). Hadir pula Andi Faisal Bakti (Direktur CIDES ICMI), Welya Safitri (Ketua Umum Pengurus Pusat Perempuan ICMI), Dr Yulianto Syahyu (Direktur Lembaga Bantuan Hukum ICMI), Dr Ismail Ramadhan (Ketua Umum Pemuda ICMI), Sibawaihi (Direktur Program ICMI) beserta staf ICMI lainnya.(ida)

Ikut Mengantar Jenazah Gembong Warsono, Masih Pantaskah Anies Diserang dengan Ayat dan Mayat?

Oleh Yarifai Mappeaty | Pemerhati Sosial Politik GEMBONG Warsono, politisi senior PDIP DKI Jakarta, dikhabarkan telah menutup mata untuk selamanya, pada Sabu dini hari, 14 Oktober 2023, di RSPP Pertamina, Jakarta Selatan. Mendengar kabar itu pada ba’da subuh, Anies sontak membatalkan semua agendanya pada siang hari itu, yang telah dijadwalkan beberapa pekan sebelumnya. Sepenting itukah Gembong bagi Anies, layaknya dua orang sahabat? Sehingga waktunya hari itu hendak dicurahkan sepenuhnya hanya untuk seorang Gembong. Padahal semua tahu kalau almarhum dianggap salah satu yang paling keras mengeritik dan menyerang Anies semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta.  Gembong bersama dua rekannya yang lain, yaitu, Prasetyo Edi Marsudi dan Gilbert Simanjuntak, melihat Anies seolah tidak ada baik dan benarnya sama sekali.  Anies selalu tampak buruk dan salah melulu. Sangking “bawelnya”, mereka kerap dijuluki oleh simpatisan Anies sebagai ‘trio kwek-kwek’ dari Kebon Sirih. Tengkok, misalnya, bagaimana gigihnya mereka berupaya membuat Anies bersalah pada kasus Formula E dan penanganan banjir Jakarta. Begitu bernafsunya, mereka tampak baru akan merasa puas, jika Anies sudah dipakaikan rompi orange KPK. Publik pun kaget, seolah tak percaya Anies tampak di antara para pelayat di rumah duka. Bahkan, tak hanya melayat, tapi juga ikut mengantar Gembong ke tempat peristirahatan terakhirnya di Tanah Kusir. Bahkan memberi testimoni kalau almarhum orang baik, hingga memanjatkan do’a terbaik untuknya.  Demikian pula di antara kolega Gembong, tentu tidak ada seorang pun membayangkan kalau Anies akan datang. Jangankan melayat, menyampaikan ucapan duka cita pun, mungkin juga tidak. Sebab mengingat sikap Gembong selama ini, membuat mereka tak melihat alasan bagi Anies untuk datang. Sehingga kedatangan Anies, benar-benar surprise.   Tetapi cara pandang Anies berbeda. Boleh jadi ia menganggap Gembong adalah penolongnya. Seperti kata pameo, ‘Musuhmu adalah sahabat terbaikmu.’  Justru karena sikap kritis Gembong membuat dirinya sangat berhati-hati selama memimpin Jakarta, agar tak membuat kesalahan. Sebab bayangkan, jika saja Gembong tak sekeras itu, bukan tak mungkin Anies lena dengan kekuasan yang ada di tangannya, sehingga pada akhirnya ia pun menjadi tersandera. Bagaimana tidak? Bagi orang yang memiliki integritas, menjadi orang nomor satu di DKI tentu tidak gampang, terlalu besar godaan. Setiap tahun mengelola APBD lebih dari 70 trilyun, sungguh menggoda.  Selain itu, hubungan Anies dengan Gembong menurut kapasitas masing-masing di DKI Jakarta, harus dilihat dalam perspektif kolaborasi. Dalam konteks ini, Anies tak pernah menggunakan diksi “musuh”, tetapi lebih sebagai “lawan” yang menyerupai sparring partner dalam permainan bulu tangkis, seperti kerap ia ungkapkan.  Apakah Anies sekadar bermain kata-kata, seperti yang sering dituduhkan oleh para pembencinya? Tidak. Kedatangannya melayat dan mengantar jenazah hingga di pemakaman, selain sebagai bentuk penghormatan terakhirnya pada Gembong, juga adalah bukti konsistensi pada ucapannya, bahwa Gembong baginya benar-benar bukan musuh, tetapi sebagai sparring partner. Itu sebabnya Anies tak tampak canggung saat berada ditengah orang-orang yang tak bersahabat dengannya. Mengapa? Karena ia memang tulus melakukannya.   Lagi pula bukan kali pertama Anies menunjukkan sikap semacam itu.  Masih ingat Remmy Silado dan Iwet Ramadhan? Saat keduanya terbaring di Rumah sakit, Anies tak hanya datang menjenguk, tapi juga membantu ringankan biaya rumah sakit. Padahal, sebagai pendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, mereka tak jarang menunjukkan ketaksukaannya pada Anies. Apa yang ditunjukkan Anies pada hari itu, mengingatkan kita pada sosok Buya Hamka yang tak mendendam pada Bung Karno. Tatkala mendengar Sang Proklamator itu menghembuskan nafas terakhirnya, Buya Hamka gegas datang untuk men-salatinya, sesuai wasiat Bung Karno sendiri. Sebaliknya, Buya Hamka malah berterima kasih pada Bung Karno yang telah memenjarakannya. Sebab jika tidak, Tafsir Al-Azhar, karya besarnya yang ia tulis di dalam penjara, mungkin tak pernah lahir. Datang melayat, mengantar jenazah Gembong hingga di peristirahatan terakhirnya, lalu memanjatkan do’a terbaik untuknya agar diampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya, apakah masih pantas Anies diserang dengan ‘ayat dan Mayat’? [ym] Makassar, 16 Oktober 2023.

Muhaimin Iskandar dan Janji Pembebasan Palestina

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Pagi ini sejutaan lebih Rakyat Indonesia berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur bersama Anies dan Muhaimin. Syaiful Huda, wakil sekjen PKB, memberikan saya foto dan video rekaman massa di sana. Untung saja Metro TV menyiarkan live acara tersebut, sehingga memungkinkan semua orang melihat peristiwa tersebut. Sejuta manusia berkumpul adalah sebuah besaran \"skalar\". Sebuah energi. Namun, untuk apa mereka berkumpul sebanyak itu? Dalam ilmu matematika dikenal \" Vector\". Vector adalah skalar plus arah. Dalam satuan skalar massa sebanyak itu sudah membuktikan hingga kini kegagalan survei abal-abal dalam metodologi survei kuantitatif melihat elektabilitas Anies Muhaimin (Amin). Namun, dalam pikiran Bung Karno, Marx dan Mao Zadong, massa yang  datang di Sidoarjo ini adalah \"massa aksi\". Massa aksi dalam terminologi kiri merupakan massa dengan arah, yakni tuntutan perubahan. Dan hanya massa aksi, secara teoritis, yang bisa mengantarkan cita-cita perubahan tersebut. Pemimpin bersatu dengan rakyatnya.  Massa aksi 1,2 juta jiwa yang memenuhi  Sidoarjo itu datang dalam undangan acara \"Mlaku bareng AMIN\". Segelintir massa pendukung Ganjar yang diorganisir Albertus dari Bapora coba menggoda dengan nyanyian-nyanyian pro Ganjar (sumber silakan googling). Namun, fokus sejuta massa adalah mendengarkan pidato Anies dan Muhaimin tentang perubahan itu. Janji-janji perubahan telah diucapkan oleh Anies dan Gus Imin. Janji tersebut meliputi pengadaan sekolah murah dan berkualitas untuk sebuah jalan mobilisasi vertikal bagi kaum miskin. Kemudian memastikan harga-harga sembako murah. Dan berbagai janji lainnya seperti membatasi impor pangan serta menciptakan petani yang kuat dan mandiri. Catatan terpenting bagi saya dalam acara ini adalah pernyataan Muhaimin tentang Palestina. Ketika Anies belum hadir ke panggung, Muhaimin telah memimpin Salawat Asyghil dan menyatakan prihatin dengan situasi Palestina. Pada kesempatan lainnya, pernyataan keduanya Muhaimin mengulangi soal Palestina, adalah memenangkan Palestina untuk merdeka kelak. Tentu saja ini merupakan visi besar Anies dan Muhaimin yang sejajar dengan Bung Karno soal Palestina. Dengan melakukan pernyataan dihadapan massa maka hal itu merupakan juga kontrak politik Anies-Muhaimin terhadap Rakyat Indonesia dan Rakyat Palestina. Dalam soal Palestina ini Muhaimin telah menerobos sikap kebanyakan elit politik kita yang cenderung bermain mata dengan Israel. Pernyataan memenangkan Palestina melawan Israel adalah pernyataan konfrontasi terhadap Israel dan semua kekuatan dunia yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Garis Muhaimin menjadi sangat jelas bahwa tugas Bangsa Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia dan menegakkan keadilan secara global kembali dibangkitkan. Penutup Anies dan Muhaimin telah membangkitkan gelora kemenangan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Aksi massa dalam \"Mlaku Bareng AMIN\" Di Sidoarjo Jatim pagi ini menunjukkan fenomena kebangkitan rakyat untuk perubahan sudah tidak dapat dibendung. Bak air bah, semua upaya rezim kekuasaan dan anti perubahan tidak lagi dapat membuat benteng pertahanan.  Dari Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Barat, berbagai daerah Sumatra telah bergolak jiwa-jiwa perubahan memenuhi jalanan. Beberapa daerah lagi segera melakukan yang sama karena imbas gerakan yang ada. Perubahan dan salam perubahan adalah kosa kata untuk memberi jalan bagi rakyat untuk berdaulat dan mandiri. Dalam pikiran Anies dan Muhaimin sebagai ikhtiar manusia dan jalan Tuhan YME. Hari ini cita-cita perubahan semakin lengkap dan menggetarkan, sebab Muhaimin telah menyatakan kemenangan kaum perubahan adalah juga kemenangan bagi Rakyat Palestina, bukan sekedar bangsa kita. Ini adalah nilai-nilai universalisme Islam yang secara spontan keluar dari jiwanya Muhaimin.  Semoga Allah memberikan jalan kemenangan secepat. Salam Perubahan dari Kebon Raya Bogor.

Anis Matta: Masyarakat Paham Simbolik yang Disampaikan Presiden Jokowi soal Capres yang Didukung

JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengaku dapat memahami posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak secara langsung menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Sebab, Jokowi sebagai Presiden, tentu saja tidak boleh memihak secara langsung kepada kandidat yang ikut kontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.  Namun, dari berbagai pidato maupun simbol-simbol yang diberikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatannya, sebenarnya sudah dapat dibaca kemana arah dukungannya. Presiden Jokowi berharap agar upaya rekonsialisasi dengan lawan politiknya dapat terus dijaga. Begitu pula dengan legacy pembangunan yang telah dilakukannya ada keberlanjutan. \"Jadi saya kira orang bisa memahami, masyarakat kita kan masyarakat simbolis. Orang akan paham dan memahami,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi Pidato Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakernas VI Projo di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (14/10/2023). Menurut Anis Matta, salah satu simbolik yang disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya adalah soal perubahan iklim, dimana Indonesia perlu pemimpin seperti Prabowo Subianto ke depannya.  Dimana ke depannya, Indonesia akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan dialami semua negara di dunia, tidak terkecuali termasuk Indonesia, karena bagian dari krisis global. \"Soal perubahan iklim, kalau kita lihat kan sebenarnya Pak Jokowi menjelaskan, memberikan arahan kepada rakyat Indonesia secara umum, bahwa Presiden yang akan anda pilih ini adalah Presiden yang bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan. calon wakil presiden (cawapres) Prabowo hendaknya tidak hanya dilihat didasarkan pada perhitungan elektoral, tetapi juga harus melihat simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi. \"Siapapun yang akan menjadi wakil Pak Prabowo sebaiknya mengikuti gagasan rekonsiliasi, bukan semata-mata perhitungan elektoral, tapi juga memperhatikan simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi,\" kata Fahri Hamzah. Sebelum muncul tiga kandidat capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi itu, Prabowo diusulkan berpasangan dengan Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP. \"Waktu itu saya mengusulkan pasangannya Pak Prabowo, kalau terjadi rekonsiliasi di kabinet adalah Mbak Puan (Puan Maharani), tapi sekarang sudah berbeda,\" katanya. Fahri tetap berharap agar cawapresnya Prabowo adalah yang mensimbolissasikan adanya rekonsilliasi. \"Saya tidak usah  menyebut nama, tapi rekonsiliasi itu penting ke depan,\" tegasnya. Anis Matta mengapresiasi Pro Jokowi (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, ia meminta secara terbuka agar Projo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, termasuk cawapresmya yang akan didukungnya.  \"Kita berharap agar Projo memberikan dukungan secara terbuka kepada Prabowo, termasuk siapa cawapresnya. Kan Pak Prabowo sudah menyebut ada empat, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa,\" ujar Anis Matta. Namun, seusai menggelar Rakernas VI, Sabtu (14/10/2023) siang, Projo, salah satu simpul terbesar kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Presiden Jokowi yang hadir dalam rapat kerja itu sebenarnya tak secara gamblang menyebut arah dukungan ke bakal capres tertentu di Pilpres 2024. Namun, dari kriteria-kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi, Projo menyimpulkan sosok itu adalah Prabowo. Rakernas IV Projo di Indonesia Arena, GBK itu dihadiri sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah.  Selain para petinggi parpol dalam KIM, putra sulung Jokowi yang juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga sempat terlihat dalam acara tersebut. Namun, ia meninggalkan lokasi sebelum Jokowi tiba. Sementara Prabowo Subianto tidak hadir. Namun, setelah Rakernas Projo dibuka Presiden, rombongan dari Projo langsung bergerak ke rumah Prabowo di Jakarta. Di sana, Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Padahal, semula, deklarasi dukungan akan disampaikan saat rakernas. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menuturkan, saat membuka Rakernas VI Projo, Jokowi hanya menyampaikan kriteria-kriteria calon pemimpin ke depan yang dibutuhkan Indonesia.  Namun, Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud itu adalah Prabowo. Prabowo dinilai figur yang berani, punya nyali, dan konsisten memajukan Indonesia serta menyejahterakan rakyat. Prabowo juga dinilai sebagai sosok yang pantang menyerah dan patriot sejati. Oleh karena itu, mereka sepakat mendukung Prabowo untuk Pemilu 2024. (*)

Elit Politik Indonesia Yang Makin Sinting

Oleh Asyari Usman - Wartawan Senior JOKOWI menunjukkan kepanikan dan bertindak ngawur, bisa dipahami. Sebab, dia membayangkan bencana hukum yang akan menimpa dia dan keluarganya pasca lengser 2024. Kita maklum kalau Jokowi berusaha sekuat tenaga untuk tetap berkuasa melalui proxy bonekanya. Atau lewat tangan anaknya, Girban, yang sedang disiapkan untuk menjadi wakil presiden. Bisa dimengerti kasak-kusuk Jokowi menyiapkan soft landing. Yang sangat celaka adalah para elit politik yang ikut dalam oskestrasi Jokowi dalam rangka menyelamatkan dirinya. Sungguh di luar nalar sehat bahwa orang seperti Prof Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah, Anis Matta, dan yang lain-lainnya yang selama ini sangat kritis kepada Jokowi, bisa-bisanya berbalik 180 derajat. Mereka semua bagai kerbau dicucuk hidung.  Juga di luar akal sehat elit politik seperti Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan para politisi senior lainnya mau digiring paksa oleh Jokowi untuk mendukung boneka Jokowi. Hari ini tadi (14/10/2023), mereka hadir memberikan dukungan moril kepada Jokowi. Mereka hadir di acara Projo untuk Prabowo. Mereka hadir tanpa rasa malu. Mereka menyediakan dukungan moril untuk Jokowi dengan menginjak-injak moral.  Fenomena apakah ini? Mengapa bisa begitu banyak elit politik yang mau menyokong skenario Jokowi? Hanya ada satu jawaban. Bahwa mereka sangat mungkin telah dijanjikan macam-macam oleh Jokowi. Janji yang menggiurkan. Atau bahkan sudah melewati fase transaksional yang fantastis.  Bisa jadi. Tidak mungkin dukungan mereka hanya dibalas dengan air liur basi. Mustahil. Sebab, mereka tahu betapa takutnya Jokowi kehilangan kekuasaan. Mereka tahu Jokowi sangat ingin menempatkan boneka setelah masa jabatannya selesai. Memanglah ada adagium “tidak ada yang tak mungkin dalam politik”. Tapi, sungguh tidak pantas para politisi senior ini membuang akal sehat mereka. Indonesia hancur-lebur di tangan Jokowi, kok mereka mendukung keinginan dia? Janganlah sampai begitu sekali. Kapan lagi kita ini mau memperbaiki Indonesia? Inikah teladan politik yang ditunjukkan kepada generasi penerus? Sangat menyedihkan. Sangat mengerikan. Elit politik Indonesia kini semakin sinting.[]

Menjelang Lengser, Posisi Jokowi Semakin Lemah dan Terpojok

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASA jabatan Jokowi akan segera berakhir. Hanya satu tahun lagi. Jokowi akan lengser pada 20 Oktober 2024. Tapi, pengaruh Jokowi akan lenyap lebih cepat lagi. Setelah pilpres 2024 berakhir. Ketika ada presiden baru, Jokowi akan ditinggal. Menjelang lengser, banyak permasalahan di pemerintahan Jokowi bermunculan. Pertama, partai politik pendukung pemerintah terpecah belah. Gara-gara Jokowi mau cawe-cawe dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mau atur koalisi untuk pemerintahan yang akan datang. Partai Nasdem terlempar dari koalisi pendukung pemerintah. Karena Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sedangkan Jokowi sangat anti Anies. Terlihat jelas dari sikap Jokowi. Kemudian, PKB keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB. Lagi-lagi, akibat campur tangan Jokowi yang terlalu dalam. Jokowi mengatur Golkar dan PAN masuk ke dalam koalisi, membuat PKB tidak nyaman, diacuhkan, dan akhirnya hengkang. Bahkan nama koalisi diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, tanpa sepengetahuan Cak Imin. Selanjutnya, yang lebih parah, konflik antara Jokowi dengan Megawati / PDIP, partai yang mengusung dan menjadikan Jokowi presiden dua periode. Masalahnya sepele. Jokowi mau berperan bagaikan ‘God Father’. Tetapi gagal. Jokowi tidak bisa merebut Ganjar Pranowo dari pengaruh Megawati. Ternyata, Ganjar tegak lurus kepada Megawati. Ganjar bukan tipe pengkhianat partai. Padahal, Ganjar sebelumnya merupakan pilihan utama Jokowi untuk capres 2024. Jokowi kecewa. Dukungan capres 2024 dialihkan kepada Prabowo. Langkah Jokowi semakin mempertajam konflik dengan Megawati. Langkah Jokowi juga membuat PKB berpisah dengan Gerindra, dan kemudian bergabung dengan Nasdem. Cak Imin bahkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Cak Imin dan PKB happy, mampu menunjukkan sebagai partai berdaulat, yang berontak dari tekanan politik yang kurang beradab. Perseteruan antara Jokowi dengan beberapa partai politik pendukung pemerintah, termasuk PDIP, semakin meruncing. Setiap waktu bisa terjadi perang terbuka. Pada beberapa kasus, sudah dimulai. Nasdem mulai mengkritisi kebijakan Jokowi. Kereta cepat, utang yang semakin besar, dan banyak lainnya. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, juga sempat kritik food estate yang dianggap gagal.  Selanjutnya, berbagai permasalahan yang tidak kalah memprihatinkan juga mulai terbongkar. Mega korupsi dan mega skandal bermunculan. Melibatkan pejabat tinggi negara sampai tingkat menteri. Korupsi BTS Rp8 triliun di Kemenkominfo mempertontonkan perilaku dan moral barbar. Karena juga melibatkan oknum BPK dan DPR. Menteri Kominfo, Johnny Plate, menjadi tersangka dan ditahan.  Sampai saat ini, sudah ada 13 tersangka korupsi BTS. Dipastikan, daftar tersangka masih akan bertambah terus. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sudah diperiksa Kejagung, dan akan diperiksa lagi, karena diduga menerima aliran dana korupsi Rp27 miliar. Mega skandal perampokan nikel di Mandiodo, Sulawesi Tenggara, terbongkar. Perampokan nikel sampai merusak kawasan hutan ratusan hektar. Pelaku utamanya orang dekat istana, Windu Aji Sutanto, yang sekarang ditahan Kejagung. Windu Aji Sutanto juga terlibat kasus BTS. Windu Aji Sutanto adalah tim sukses Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Kemudian, kasus penyelundupan bijih nikel mentah sebanyak 5 juta ton terungkap. Pelakunya diduga orang-orang tertentu itu saja. Tinggal tunggu waktu, akan terbongkar tuntas. Skandal dugaan pencucian uang Rp349 triliun di kementerian keuangan masih dilindungi. Sebagian kasus mulai terbuka. Antara lain kasus penyelundupan emas batangan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Pada kasus Rempang, pemerintahan Jokowi keteteran. Investasi ala kolonial, dengan mengusir masyarakat setempat, mengundang perlawanan besar-besaran dari seluruh penjuru Indonesia. Jokowi melunak. Tapi belum mundur. Masih banyak kasus mega korupsi dan mega skandal lainnya yang sudah tercium tapi masih terpendam. Antara lain kasus korupsi di Kementerian Perdagangan. Yaitu korupsi izin ekspor minyak goreng yang belum tuntas, kemudian muncul dugaan korupsi impor gula. Tinggal tunggu waktu kapan meledak. Yang terbaru, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka korupsi. KPK menggeledah rumah dinas menteri ketika sang menteri berada di luar negeri. Kasus Menteri Pertanian yang merupakan kader Nasdem bisa berbuntut menjadi ‘perang terbuka’ antara (pemerintahan) Jokowi dan mantan partai-partai politik pendukungnya. Tanda-tanda untuk itu sudah terlihat. Limpo melaporkan pimpinan KPK atas dugaan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Laporan Limpo diproses sangat cepat, naik ke penyidikan. Ajudan Firli Bahuri, Ketua KPK, sudah diperiksa. KPK kemudian menahan Limpo pada Kamis malam, sehari sebelum jadwal pemanggilan. Ada apa? KPK juga mengatakan, ada aliran dana dari Limpo ke partai Nasdem. Pernyataan KPK ini dapat dimaknai sebagai serangan terbuka kepada Nasdem. Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Jokowi menunjuk pelaksana tugas (plt) Menteri Pertanian. Selang beberapa hari, terdengar kabar Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masuk rumah sakit. Tampaknya, gangguan kesehatan Luhut cukup serius, sehinggga Jokowi harus menunjuk Erick Thohir sebagai plt Menko Marves. Dalam waktu seminggu, menjelang setahun lengser, kabinet Jokowi berantakan. Kondisi ekonomi juga sangat memprihatinkan. Harga pangan melonjak tajam. Pembelian beras di ritel modern dibatasi. Harga BBM naik lagi. Cadangan devisa turun dari 144,9 miliar (2021) menjadi 137,2 miliar (2021), dan turun lagi menjadi 134,9 miliar dolar AS pada  September 2023. Pelemahan ekonomi juga diikuti pelemahan kurs rupiah yang sempat tembus Rp15.700 per dolar AS. Semua ini, menunjukkan posisi Jokowi semakin lemah dan terpojok. Saat ini, Jokowi hanya bisa bergantung pada Prabowo. Begitu Prabowo hengkang, Jokowi bagaikan anak ayam kehilangan induk. Bagaikan layang-layang putus tanpa tahu akan mendarat di mana. —- 000 —-

Indonesia Lengah Menjaga Pulau Pulau Kecil

Oleh LaNyala Mattalitti | Ketua DPD RI  EKSPLOITASI pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Saya mendesak agar RUU tenta FCng Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil.  RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan.  Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft\'s Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut. Oleh karenanya, RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah. (*)

Kemerdekaan Palestina di Depan Mata: Amerika dan Zionis Israel Lenyap

Oleh Faisal Sallatalohy - Mahasiswa S3 Hukum Trisakti  SERANGAN dadakan Hamas pada 7 Oktober kemarin, makin memperlemah eksistenai Israel, Amerika dan seluruh negara Arab yg masuk dalam jebakan \"Abraham Accords\" hasil inovasi Donald Trump dan dilanjutkan Joe Biden.  Abraham Accords adalah proyek mutakhir Amerika mendorong perluasan normalisasi antara negara-negara Arab dengan Israel sejak 2020 lalu. Proyek ini dipromosikan sebagai upaya diplomatik demi mendorong perdamaian di Timur Tengah, mencegah arogansi Israel terhadap palestina, serta mengakhiri konflik keduanya lewat gagas Two State Sollution  Namun apa yg terjadi sejak perjanjian itu digulirkan ? Israel terus saja melakukan agresi ke Palestina, makin arogan mencaplok wilayah di Tepi Barat dan membangun pemukiman ilegal.  Hal ini menunjukkan, Abraham Accords tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis belaka. Tak satu pun dari kesepakatan ini mengubah situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina.  Israel terus melakukan pembersihan etnis sistematis terhadap warga Palestina. Saat ini, tanah yg dimiliki Palestina hanya tersisah 18% dari luas wilayah hasil resolusi PBB 1948.   Dibantu undang-undang polisi dan negara bagian yang mendiskriminasi non-Yahudi, pemerintah Israel ngotot mengusir warga Gaza ke daerah Sinai lalu masuk teritori Mesir. Sementara Warga Yerusalem dan Tepi Barat dipaksa berpindah ke wilayah Dataran Tinggi Golan lalu masuk teritori Yordania.  Tujuan akhirnya, Palestina harus kosong dari penduduk asli. Sepenuhnya dikuasai otoritas Israel.  Artinya, Abraham Accords memberikan kesan pada Israel bahwa mereka bisa melanjutkan apapun tanpa mempedulikan hak-hak warga Palestina. Abraham Accords justru mendorong pihak Israel semakin berani melakukan segala hal yang dikehendaki.  Berbekal dukungan penuh dari Amerika yg memediasi normalisasi, pihak Israel bisa beramah-tamah dengan para tetangga Arab untuk mempermudah ambisinya menguasai total wilayah Palestina.  Serangan Hamas pada 7 Oktober kemarin, menjadi pukulan telak bagi Amerika dan Seluruh negara Arab yang telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Terutama Saudi Arabia yang dalam waktu dekat ini akan masuk sebagai salah satu anggota Abraham Accords menyusul UEA, Bahrain, Qatar, Maroko dan Sudan.  Serangan Hamas menjadi peringatan serius bagi negara-negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Bahwa rakyat Palestina tidak rela menjadi tumbal atas jalinan kerja sama transaksional yang diinisiasi Amerika. Bahwa rakyat Palestina akan terus bertahan dan melawan. Cita-cita kemerdekaan masih hidup dan menyala.  Dalam sepekan, Serangan Hamas telah membuat kelompok ini mendulang simpati mayoritas penduduk dunia serta mendapat rasa hormat yg besar di kalangan warga Palestina di Tepi Barat.   Serangan Hamas mewakili Indeks Opini Arab Center terakhir tahun 2019-2020 yg dilakukan di 13 negara Arab, mewakili sekitar 300 juta orang. Hasilnya, 88% responden menolak gagasan normalisasi hubungan dengan Israel.  Sejalan dengan hasil jejak pendapat Washington Institute for Near East Policy pada bulan Maret 2022, bahwa 71% warga UEA, 76% warga Bahrain, 75% Warga Saudi, Mesir dan Yordania masing-masing 84% menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.  Mayoritas masyarakat Arab menginginkan kemerdekaan warga Palestina. Konsekuensinya, Israel wajib dilenyapkan. Kembalikan keadaan Palestina ke Era sebelum Tahun 1948. Semua agama hidup rukun dan damai di tanah warisan Nabi Ibrahim AS. Teritori Zionis Israel, wajib dihapuskan.  Kelemahan dan kegagalan Abraham Accords sebagai model perluasan normalisasi Arab-Israel yang digagas Amerika untuk tetap menjamin penjajahan Israel terhadap Palestina, makin menemui kenyataan.  Pertama, kurangnya nilai Intrinsik menjadikan Kesepakatan Abraham tidak memiliki pencapaian inti yang substantif. Selain negara anggota Abraham Accords, dua negara Arab lainnya, Mesir dan Yordania, telah menjalin hubungan formal dengan Israel masing-masing selama 43 tahun dan 29 tahun.  Lebih lanjut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel telah memiliki perjanjian selama 30 tahun, dan Otoritas Palestina bekerja dalam koordinasi harian dengan Israel selama hampir seluruh periode tersebut.  Namun inti tujuan terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah tercapai. Israel terus saja arogan merampas tanah dan melakukan pembersihan etnis. Artinya, upaya diplomasi lewat berbagai perjanjian dan kerja sama perdamaian hanyalah omong kosong.  Seluruh kerja sama yg dibangun hanya bertujuan untuk membangun koalisi antara Israel dan negara arab untuk saling bertukar kepentingan, bukan membangun perdamaian dan kemerdekaan Palestina.  Kedua, Abraham Accords terlalu bergantung pada kekuatan Amerika. Padahal, sejalan dengan perubahan dinamika politik nasional Amerika yg berpengaruhi terhadap kebijakan politik luar negerinya saat ini, menjadikan Amerika sebagai mitra yg tidak dapat diandalkan.  Amerika yg menjadi perantara diplomasi Arab-Israel dalam model Abraham Accords, menyediakan konsesi material kepada negara Arab. Mulai dari peralatan militer mutakhir untuk UEA, pengakuan diplomatik atas klaim Maroko di Sahara, serta menghapus sebutan Sudan sebagai pendukung terorisme demi mendapat jaminan mobilisasi modal global. Termasuk janji pengembangan pariwisata dan kemanan bagi Saudi yg direncanakan akan menormalisasi hubungan dengan Israel di Akhir 2023 ini.  Semua konsesi dijaminkan Amerika kepada negara-Arab sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengan Israel. sementara Israel hampir merupakan peserta pasif.  Ketergantungan struktural perjanjian pada Amerika, sangat problematis karena masyarakat Amerika tidak serta merta merasakan keuntungan langsung dari konsesi yang dibuat atas nama Israel. Terutama jika militer digunakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan bukannya melindungi kepentingan Amerika.   Penolakan tersebut tercermin dalam kebijakan tiga presiden sebelumnya. Semuanya berupaya melakukan penghematan di Jazirah Arab, sebagaimana yg terjadi di Afghanistan, Irak dan Suriah.  Dengan polarisasi dan disfungsi politik dalam negeri Amerika yang semakin merembes ke dalam kebijakan luar negerinya, semakin sulit bagi mitra atau sekutu Amerika untuk mempercayai kesinambungan sikap Amerika di luar negeri dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.  Kelemahan tersebut, kini diperhadapkan dengan Dukungan Kuat warga Arab terhadap Perjuangan Palestina. sentimen ini sudah tertanam erat dalam tatanan budaya dan politik masyarakat Arab serta umat Islam sedunia. Dukungan ini tidak akan berubah sampai kapanpun.   Sebaliknya, antipati dan ketidakpercayaan terhadap Israel berakar kuat. Penindasan, pembantaian, perampasan hak yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yg terus dilakukan, semakin menyemai kebencian masyarakat Arab bahkan populasi dunia terhadap Israel.  Indeks Opini warga Arab menunjukkan 88% masyarakat di kawasan percaya bahwa “perjuangan Palestina menjadi perhatian semua orang Arab dan bukan hanya rakyat Palestina saja.  Hal ini, perlahan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan negara-negara Arab untuk terus bertahan dalam diplomasi dengan Israel. Masyarakat Arab di Timur Tengah, terus mendesak pemerintahanya untuk berhenti menjalin hubungan baik serta kerja sama diplomatik dalam bentuk apapun dengan Israel. Dalam artian, menjaga hubungan yg hangat dan terbuka dengan Israel akan terus-menerus menguras reputasi dan citra pemerintahan yg sedang melakukan normalisasi, baik di dalam negeri maupun secara regional dengan Israel.  Kelemahan berikutnya terkait hegemoni Amerika yg mulai meredup pasca Arab Spring dan kegigihan era Perjanjian Oslo. Kenyataan menunjukan, periode supremasi Amerika di Timur Tengah diramalkan akan segera berakhir. Posisinya semakin terpuruk dipukul rival utamanya: Tiongkok, Rusia dan Iran. Kekuasaan unipolar Amerika berhasil dipecah menuju era baru multipolar.  Meskipun negara-negara Teluk masih akan memandang Amerika sebagai mitra, tapi rasa hormat mereka telah hilang. Terlihat dari berbagai cara. Paling mutakhir, negara Arab kompak mengabaikan posisi AS dalam perang di Ukraina, berkolaborasi dengan Rusia dalam memanipulasi pasar energi melalui OPEC+. Termasuk sikap Saudi yg mendekatkan diri ke Tiongkok sebagai sekutu strategis serta menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Iran.  Bashar al-Assad menentang tuntutan Amerika dan menedang Amerika dari proses perdamaian Suriah berdasarkan arahan Rusia. Tren ini tidak memberikan pertanda baik bagi proyek normalisasi negara-negara Arab dengan Israel yg dipelopori Amerika.  Mengingat kelemahan-kelemahan ini, tidak mengherankan jika tidak ada penambahan baru dalam proyek normalisasi Israel-Arab. Negara terakhir yg diprediksikan bergabung, Saudi Arabia terpinggirkan dan terancam batal akibat serangan Hamas.  Hal ini berdampak serius terhadap pelemahan lebih lanjut bagi Amerika untuk memperluas koalisi lewat tangan Israel untuk tetap menjadi aktor strategis di Timur Tengah.  Catatan pentingnya, kelemahan Amerika dan Israel, saat ini dimanfaatkan dengan baik oleh rival terkuatnya: Cina, Rusia dan Iran untuk memperluas kemitraan strategis di Timur Tengah.  Kabar terkahir, Amerika tingkatkan bantuan militer ke Israel kepung Hamas di Palestina. Hamas dikuatkan Hizbullah (Iran) yg konsisten mendukungnya sejak menang pemilu 2006 lalu.  Di belakang Iran ada Rusia. Ini perang besar yg eskalasinya sulit diredakan. Boleh jadi menjadi awal kejatuhan Amerika dan lenyapnya Zionis Israel.  Di sisi lain, serangan Hamas pada 7 Oktober lalu telah menghambat perluasan normalisasi Arab-Israel. Memicu kemarahan hebat Joe Biden hingga mengutuk Hamas dengan sebutan Teroris. Bahkan Israel menyebut Hamas dan warga Palestina sebagai \"H**w*n.    Artinya, kecemasan Amerika dan Israel menjadi kenyataan. Bahwa serangan Hamas yg berbuntut eskalasi perang hebat, dalam waktu singkat, berhasil merusak perluasan normalisasi Arab-Israel.  Di satu sisi, hal ini mendatangkan keuntungan bagi Rival Utama Amerika dan Israel: bahwa normalisasi justru berbalil mendekati Rusia, China dan Iran.  Semoga ini menjadi awal lenyapnya pengaruh Amerika dan Israel di Timur Tengah. Jika itu terjadi, kemerdekaan rakyat Palestina di depan mata. (*)