ALL CATEGORY
Gibran Batal Nyawapres, Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra ‘Berebut’
Jakarta, FNN – Mungkin sebagian orang sudah menerima broadcast Surat Tidak Pernah Dipidana dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra. Surat tersebut menjadi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. “Ini berarti, terkonfirmasi bahwa putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming batal maju sebagai calon wakil presiden, kendati sang Paman, Ketua MK Anwar Usman, berhasil meloloskannya. Jadi, sang Paman meloloskan tapi batal maju, ini gantian omnya yang maju, yakni Om Erick Thohir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali sebuah pembahasan di kanal You Tube-nya Hersubeno Point edisi Jumat (20/10/23). Batalnya pencawapresan Gibran membuat tokoh-tokoh partai pendukung Jokowi berebut dan adu cepat mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra sudah mengurus persyaratan administrasi untuk menjadi calon wakil presiden. Kedunya telah mengurus Surat Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan suratnya ternyata telah diterbitkan pada 16 Oktober lalu. Ini berarti bersamaan dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Namun, ternyata Yusril bergerak lebih cepat karena dia ternyata juga telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian Mabes Polri, dan telah terbit 12 Oktober, sebelum ada keputusan MK. Ini berarti, tanda-tanda Gibran batal menjadi calon wakil presiden sebenarnya mulai terendus ke publik, setelah Yusril menyatakan bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran cacat hukum. “Ini menarik, karena Yusril pendukung Jokowi dan ada di dalam koalisi Prabowo, tapi menyatakan cacat hukum? Itu bisa dianggap sebagai perlawanan dari dalam,” ujar Hersu. Lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden memang menimbulkan penolakan yang luas dari publik. Bukan hanya oposan Jokowi, tetapi juga dari pendukung Jokowi sendiri, termasuk para buzzer. Penentangan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa ada karma politik dan mengingatkan filosofi “siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai”. Di kalangan internal pendukung Prabowo, nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden juga ditentang keras. Mereka khawatir jika tetap memaksakan mengusung Gibran maka perolehan suara anjlok. Akibatnya, selain kalah dalam pilpres, juga berdampak serius pada elektabilitas masing-masing partai pendukung Prabowo. Elektabilitas mereka dipastikan akan hancur karena kemarahan publik dan kemarahan internal mereka. Karena soal inilah tampaknya disepakat akhirnya pencawapresan Gibran dibatalkan. Rupanya kabar ini juga sudah sampai ke PDIP sehingga Megawati mengumumkan pencawapresan Mahfud MD, dan Gibran yang semula dipanggil oleh Sekjen PDIP kemudian dibatalkan. Mengapa kemudian pilihannya jatuh kepada Erick, bukan ke Airlangga Hartarto yang jumlah kursinya lebih banyak di DPR, atau figur lain dari luar yang lebih kuat, misalnya. “Erick Thohir ini, Anda harus ingat, sesungguhnya merupakan figur yang sudah disiapkan oleh Jokowi bersama Sandiaga Uno jauh-jauh hari. Ingat, dulu ada dua skenario, yaitu skenario all the president man dan dua calon wakil presiden yang disiapkan oleh Jokowi (Sandiaga Uno dan Erick Thohir). Namun, Sandiaga Uno ternyata tidak berhasil menembus barikade di PDIP sehingga dia terpaksa menerima Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo),” ujar Hersu mengingatkan. Ketika Gibran gagal maka Erick sebagai pemain cadangan utama yang kemudian dimainkan di kubu Prabowo karena sesuai skenario awal Erick memang disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo, sebelum kemudian menguat nama Gibran. Erick sangat dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan bagi Kaesang dan Gibran, dia dianggap sebagai Om. Kita tentu masih ingat ketika Kaesang menikah, Erick menjadi ketua panitianya dan saat itu Erick menyebut bahwa Kaesang sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Jadi, kalau keponakan berarti Kaesang dan Gibran menganggap dia sebagai Omnya. Erick juga punya kerja sama bisnis dengan Kaesang dan Gibran melalui anaknya. Dia juga sudah cukup lama menyiapkan diri memperkuat basis dukungannya dengan merapat ke pengurus besar Nahdatul Ulama. Dia menjadi anggota Banser dan oleh Menteri Agama yang juga ketua Banser dia disebut sebagai Banser yang bersertifikat. Erik juga dipilih sebagai ketua panitia peringatan 100 tahun Nahdatul Ulama. Dengan demikian, kendati Erick adalah NU kawe, namun kontribusinya yang besar ke PBNU bisa membuat dia dipastikan mendapat dukungan yang sangat besar dari NU struktural kalau maju menjadi cawapres Prabowo. “Jadi, bila Erick berpasangan dengan Prabowo maka ketiga cawapres akan memperebutkan suara warga Nahdatul Ulama,” ujar Hersu. Bagaimana dengan Yusril? Meskipun Yusri punya figur personal yang mentereng, tapi sepertinya dia hanya cadangan kedua. Kalau beradu dengan Erick maka Yusril bakal kalah karena Erick didukung oleh PAN dan bermodal banyak. “Jadi, mengapa Erick yang berpeluang besar? Karena dia orang kepercayaan Jokowi, didukung oleh NU struktural, dalam hal ini PBNU, dan disokong oleh PAN. Jadi, kalau Gibran diloloskan menjadi calon wakil presiden oleh pamannya, Anwar Usman, maka ketiga gagal maju digantikan oleh Omnya yang lain, yakni Erick Thohir,” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)
Cium Kaki Ibu, Pasangan AMIN Lebih dari Sekadar Presiden dan Wakil Presiden
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Cium kaki Ibu, bukan hanya menjadi keyakinan ridho Allah berada pada ridho orang tua. Pasangan AMIN tak ubahnya meminta obat mujarab dari virus kebiadaban pemimpin dan pejabat yang mewabah di republik dekade ini. Bukan pidato Anies yang menggelegar atau jumlah massa rakyat yang menggetarkan saat pendaftaran pasangan AMIN di KPU. Adab dan akhlak Anies-Gus Imin pada momen sungkeman kepada ibunya, merupakan indikator kelayakan moral dan integritas pemimpin yang mengusung perubahan. Bahkan harta setinggi dan sebesar gunung yang dimiliki seorang anak tak akan mampu membalas kebaikan seorang ibu. Betapapun hebat dan tingginya jabatan seorang anak, itu tak akan bisa menggantikan, tak sebanding apalagi menukar apa yang telah diberikan seorang ibu kepada anaknya. Bagi Ibu kebahagiaan seorang anak lebih penting dan utama, meski harus dilakukan dengan pengorbanan apapun. Begitupun bagi seorang anak, keikhlasan dan keridhoaan seorang ibu itu lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi manusia yang berarti. Bukan harta, bukan jabatan dan bukan status sosial yang didambakan seorang ibu pada anaknya, tapi tentang nilai-nilai dan makna kehidupan yang lebih prinsip yang diharapkan seorang Ibu yang harus dimiliki oleh semua anak-anaknya. Tidak sedikit anak atau seseorang yang memiliki segalanya di dunia, namun jangankan memberi manfaat pada banyak orang, kehidupan ibunya saja sering terabaikan. Banyak anak atau seseorang yang hidup dengan keterbatasan dan sekedarnya, akan tetapi dengan kesadaran jiwa dan kesadaran maknanya tetap dapat memuliakan ibunya. Pasangan Anies-Gus Imin begitu memesona pada saat pendaftaran capres-cawapres di KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Bukan suasana politik yang menegangkan, bukan pada pidato Anies yang menggelegar, bukan pula jumlah massa yang partisiiatif dan fantastis yang mengiringinya. Momen itu menjadi istimewa dan luar biasa tatkala Anies dan Gus Imin memulai rangkaian pendaftaran capres-cawapres itu dengan sungkeman pada ibunda Anies. Anies dan Gus Imin menundukkan tubuhnya, merendahkan kemanusiaannya dan bersimpuh di hadapan ibunya seraya mencium kakinya. Peristiwa yang bukan saja mengharukan, lebih dari itu menyeruak pesan kesholehan dan ketaatan kandidat presiden dan wakil presiden pada seorang ibu. Mungkin publik lebih fokus mengamati dan menilai salah satu agenda pilpres 2024 itu dengan beragam analisis yang terkait dengan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Pendukung dan lawan politik akan punya apresiasi dan reaksi masing-masing. Politisi, akademisi, dan boleh jadi para pejabat dan pengusaha ikut mencermati dinamika pendaftaran capres-cawapres Anies-Gus Imin. Bisa dianggap biasa saja atau sekedar tradisi, namun sungkeman pasangan AMIN yang diikuti cium kaki pada Ibunda Anies menjadi berbeda dan begitu berarti. Ya begitu berarti karena menunjukkan ahliak kedua pemimpin, terutama saat negara diselimuti ketidakwarasan dan pelbagai penyimpangan. Adab pasangan AMIN menjadi diferensiasi terhadap fenomena krisis moral dan miskin integritas pada kebanyakan pemimpin dan pejabat dalam rezim pemerintahan selama hampir satu dekade ini. Bukan cuma mengebiri demokrasi dan memanipulasi konstitusi, rezim pemerintahan begitu gersang dari kehadiran moral dan integritas. Menghalalkan segala cara demi syahwat kekuasaan dan menjadi gerombolan pemimpin tanpa adab dan akhlak. Anies dan Gus Imin dihadapkan pada realitas itu membawa harapan perubahan dan Indonesia yang lebih baik. Pasangan AMIN, terutama pada figur Anies terasa menjadi istimewa karena lebih banyak menampilkan sisi-sisi pribadinya yang humanis dan populis. Dalam badai kritik dan hujatan di tengah kontestasi pilpres 2024, Anies tetap bergeming dan bersabar menghadapinya. Tak ada respon negatif, tak ada sakit hati dan tak ada sedikitpun rasa dendam terhadap upaya mendawngreed dan pembunuhan karakter terhadap seorang Anies selama ini. Anies tetap menampilkan jatidirinya yang tenang, santun dan optimis dalam terpaan gelombang isu, intrik dan fitnah yang keji. Anies seperti dalam pidato pendaftaran capres-cawapresnya, tetap yakin dan bahkan meminta maaf mengecewakan orang-orang yang telah pesimis terhadap dirinya. Lebih dari sekadar rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi. Lebih dari sekedar kematangan dan kualitas behavior dalam kepemimpinannya. Lebih dari keyakinan dan optimisme membawa bangsa ini untuk keluar dari situasi krisis dan ketidakwarasan dalam penyelenggaraan negara. Anies dan Gus Imin bukan sekedar membawa janji-janji dan harapan perubahan. Anies dan Gus Imin telah telah memulai sesuatu yang jauh lebih fundamental dan radikal sebelum menjadi Presiden dan wakil Presiden. Bahwasanya Pasangan AMIN telah memberikan edukasi sekaligus pencerahan, seperti memberi sinyal sepatutnya adab dan akhlak menjadi hal yang prinsip dan utama bagi semua anak bangsa terutama pada seorang pemimpin. Dengan mencium kaki ibu, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menjadi lebih dari sekedar presiden dan wakil presiden bahkan sebelum pilpres 2024 dimulai. Perubahan rakyat, negara dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, dimulai dari perubahan adab dan akhlak para pemimpinnya. (*)
Kompolnas Mengawasi Pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengawasi pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 hari pertama yang mengamankan agenda nasional pendaftaran calon presiden peserta Pemilu 2024 di KPU RI.Komisioner Kompolnas dari unsur kepolisian Pudji Hartanto Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan dirinya turun langsung mengecek kesiapan Polri melakukan pengamanan agenda penting tersebut di Pos Pengamanan KPU, Jakarta Pusat, kemarin.“Kompolnas sebagaimana sesuai tugas dan tanggung jawab diantaranya monitoring tugas pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam rangkaian tahapan pemilu, yaitu saat ini pendaftaran capres dan cawapres pada hari pertama,” kata Pudji.Hari pertama pasangan capres dan cawapres yang mendaftar adalah pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, pasangan kedua Ganjar Pranowo - Mahfud MD.Diketahui pula, Mahfud MD selain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) juga merupakan Ketua Kompolnas RI.Menurut Pudji, hasil monitoringnya dalam pengamanan tersebut, secara keseluruhan situasi kondusif, aman, dan damai. Namun, memang ada peristiwa tidak pidana seperti pencopetan yang dapat ditangani Polda Metro Jaya dengan cepat.“Ada dijumpai copet, tertangkap dengan kesigapan Polri dan petugas relawan pelaku tidak sempat dihakimi masa,” ujarnya.Dari hasil pengawasan tersebut dan temuan di lapangan, Pudji meminta jajaran Polda Metro Jaya untuk selalu memberikan imbauan kepada masyarakat dalam kondisi ramai harus waspada.Menurut dia, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas sangat penting.“Hal lain, masih terlihat anak-anak yang ikut dalam kegiatan tersebut. Sehingga ini perlu diingatkan kembali agar mencegah dari hal-hal tidak diinginkan,” kata Pudji.Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai tanggal 19 Oktober 2023. Operasi kepolisian terpusat ini berlangsung selama 222 hari, dan berakhir tanggal 20 Oktober 2024.Hari pertama Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri mengerahkan Satgas Preemtiv dan Satgas Daerah Polda Metro Jaya mengamankan kegiatan pendaftaran capres/cawapres peserta Pemilu 2024 di KPU RI, Kamis (19/10).Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan, Polri mengerahkan personel pengamanan pendaftaran capres/cawapres melibatkan satuan tugas daerah (Satgasda) Polda Metro Jaya.“Total pengamanan personel Satgasda Polda Metro Jaya sebanyak 2.062 personel,” ungkap Kadiv Humas di Jakarta, Kamis (19/10).(ida/ANTARA)
Densus Menangkap 3 Tersangka Teroris Jaringan AD di NTB
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).“Jadi ada tiga tersangka ditangkap di NTB dari jaringan kelompok Anshor Daulah(AD),” kata Ramadhan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Jenderal polisi bintang satu itu belum mengungkap inisial ketiga tersangka teroris tersebut, karena penyidik Densus masih bekerja di lapangan untuk mengembangkan pelaku lainnya.Penangkapan terhadap kelompok teroris AD juga dilakukan Kamis (19/10) kemarin di Sambas, Kalimantan Barat. Seorang pria berinisial UH berusia 28 tahun, ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri di Desa Semparuk, Kecamatan Separuk, Kabupaten Sambas.Ramadhan mengatakan dalam sepekan ini, Densus 88 Antiteror Polri juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana teroris di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).Total ada lima tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap. Sehingga jika ditotal ada sembilan tersangka teroris dari dua kelompok teroris berbeda (AD dan JI) yang ditangkap dalam kurun waktu satu pekan ini.“Ya dalam pekan ini penegakan hukum di tiga wilayah dengan sembilan tersangka dari dua kelompok berbeda (AD dan JI),” kata Ramadhan.Ramadhan menambahkan penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami dan menelusuri adanya tersangka lain, sehingga peran dan identitas para tersangka yang baru ditangkap belum bisa diungkap.“Kan masih didalami ditelusuri, kami masih mengembangkan apakah ada tersangka lain,” ujar Ramadhan.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 mengatakan dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu 2024 telah memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi aksi terorisme dengan melakukan langkah preventive strike atau teknik pencegahan dengan aksi penindakan.Langkah ini dilakukan agar kejadian pada Pemilu 2019 dimana terjadi enam kali aksi teror tidak terulang di Pemilu 2024. Olehnya jajaran Polri diminta serius dalam mencegah terorisme.Terlebih adanya perang antara Hamas dan Israel sedang bereskalasi dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri.“Optimalkan preventive strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya sehingga kita bisa pastikan dan minimalkan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024,” ujar Sigit, Selasa (17/10).(ida/ANTARA)
Setelah Pendaftaran Capres/Cawapres Dimulai
Oleh Radhar Tribaskoro | Komite Eksekutif KAMI PUTUSAN MK yang membuka jalan pencawapresan Gibran bukan tujuan sebenarnya. Putusan itu direkayasa cuma untuk menaikkan posisi tawar ke Megawati. Untuk memaksa agar Megawati setuju pasangan Prabowo-Ganjar. Dengan telah dipilihnya MMD sebagai pasangan Ganjar, tawaran itu telah ditolak. Apakah Gibran tetap jadi cawaprea Prabowo. Jokowi tidak akan melanjutkan paslon Prabowo-Gibran. Selain karena dapat kritikan keras, pasangan itu tidak bakal menang. Jokowi sekarang ibarat layangan putus, vonis MK telah meyakinkan Megawati bahwa Jokowi memang pengkhianat. Itu sebabnya ia perintahkan Ganjar Mahfud mendaftar di hari yang sama dengan AMIN, perlambang bahwa keduanya akan menjadikan Prabowo (Jokowi) sebagai musuh bersama. Keadaan Jokowi yang sudah lepas dari PDIP menyenangkan Prabowo. Jokowi sekarang hanya milik dia. Namun sekarang, tanpa kewajiban mencawapreskan Gibran. Semua resources Jokowi memang akan tumpah ke Prabowo, tetapi apakah cukup untuk memenangkan? (*)
Prabowo Terancam Gagal Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto dikejar deadline (batas waktu) dan ancaman tidak bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sidang vonis uji materi di Mahkaman Konstitusi (MK). Sidang MK akan membahas gugatan Undang Undang Pemilu khususnya syarat batas maksimal usia capres 70 tahun. “Prabowo terancam gagal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Deadline pendaftaran pilpres 25 Oktober 2023, tapi Prabowo belum memiliki bakal calon wakil presiden. Dia juga terancam syarat usia masksimal mengikuti pilpres,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (20/10). Menurutnya, usia Prabowo pada Oktober ini 72 tahun, sedangkan gugatan syarat usia maksimal 70 tahun. Jika permohonan uji materi itu dikabulkan MK, maka Prabowo tidak bisa mendaftarkan dalam pilpres 2024. “Sesuai dengan jadwal di MK, vonis sidang uji materi terkait usia maksimal menjadi capres cawapres akan berlangsung pada Senin 23 Oktober 2023. Artinya dua hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU. Oleh karena itulah Prabowo akan berusaha untuk mendaftar pada 21 Oktober 2023 agar bisa menghindari keputusan MK,” ujar Ginting. Sejumlah pihak, lanjut Ginting, mempersoalkan batas usia maksimum capres. Antara lain dua gugatan meminta batas usia maksimum capres 65 tahun dan 70 tahun. Mereka mengacu pada syarat usia minimal 40 tahun, maka harus ada batas usia maksimal. Dikemukakan, uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, selain harus menyebut usia minimal, maka harus pula ada usia maksimal. Hal itu bertolak dari Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur capres/cawapres harus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. “Masuk akal uji materi itu, karena mengacu kemampuan jasmani dan rohani capres/cawapres antara lain dipengaruhi kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal),\" ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Ginting menyebutkan usia para presiden Indonesia saat dilantik. Presiden Soekarno 44 tahun, Presiden Soeharto (46), Presiden BJ Habibie (62), Abdurrachman Wahid (59), Presiden Megawati (54), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (55), dan Presiden Jokowi (53). “Jadi kita tunggu saja keputusan MK dalam sidang vonis soal maksimal capres/cawapres pada Senin (23/10). Apakah Prabowo bisa lolos atau tidak?”pungkas Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. (sws)
Akhirnya Mahfud MD yang Terpilih, Bagaimana Masa Depan Indonesia?
Oleh Agus Wahid - Pemerhati Sosial Politik Drama politik percawapresan di “geng” PDIP berakhir. Ditandani dengan Megawati Soekarnoputeri mengumumkan secara resmi: Machfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Sebuah keputusan politik yang menyingikirkan beberapa cawapres lainnya seperti Andhika Perkasa, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan Gibran yang beberapa hari lalu digadang-gadang sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Yang perlu kita telaah lebih jauh, apa faktor krusial yang membuat Megawati akhirnya memilih Menko Polhukham itu? Dan yang jauh lebih substantif, jika pasangan Ganjar-Machfud berkuasa, bagaimana nasib Indonesia ke depan? Akan terjadi rekonstruksi yang mencerahkan (maju dan beradab) atau justru semakin tersungkur? Sulit disangkal, pilihan terhadap Machfud MD (MMD) lebih dikarenakan faktor indentitasnya sebagai orang Nahdliyyin. Di samping MMD sebagai putera asli Madura dan – secara kultural lokal Pulau “Garam” – NU dinilai sebagai “agama”, namun di manapun tempat atau forum, MMD selalu menyebut dirinya sebagai orang Nahdliyyin. Jadi, tidaklah meleset Megawati mengambil MMD sebagai pendamping Ganjar karena mempertimbangan identitas kenahdliyyinan. Pertimbangan ini pun menunjukkan PDIP dan gengnya sesungguhnya menggunakan politik identitas. Paradoks dengan sikap dan opini yang dibangun selama ini yang notabene anti politik identitas. Mengapa pilih MMD? Fakta politik beberapa bulan terakhir menunjukkan, jauh sebelum Anies Baswedan menetapkan pasangannya (Muhaimin Iskandar) sebagai cawapresnya, sesungguhnya Machfud MD tak pernah masuk dalam radar yang akan mendampingi Ganjar. Namun, masuknya Gus Imin sebagai pendamping Anies dan fakta dukungan politik di level grass-root demikian luar biasa seperti yang kita saksikan di Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bandung, Bogor, Makassar dan lainnya. Tak bisa disangkal, kehadiran AMIN di manapun selalu disambut dengan lautan manusia. Sangat menggetarkan lawan politiknya. Semua pemandangan lautan massa itu membuat Megawati tampak panik. Political panic yang membuat Megawati memandang sebelah mata ikatan emosional dengan AM Hendropriyono yang menyuguhkan menantunya (Andhika Perkasa) sebagai cawapres. Bahkan, mengabaikan Sandiaga Uno, yang – melalui PPP – selalu menempel Megawati sejak Ganjar ditingkatkan penugasannya sebagai capres. Kepanikan politik itu pula yang mendorong Megawati tak punya opsi lain kecuali harus memilih sosok Nahdliyyin sebagai wakil Ganjar. Sekali lagi, langkah Megawati menjadi terobosan di tengah topografi politik Nahdliyyin yang sudah digapai pasangan AMIN. Maka, untuk merebut basis massa Nahdliyyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah memang harus dengan menghadirkan sosok yang beridentitas Nahdliyyin. Meski tidak mungkin bisa memindahkan secara total dalam waktu singkat terhadap basis massa Nahdliyyin yang sudah “kesengsem” terhadap pasangan AMIN, namun pencawapres MMD diharapkan mampu membelah basis massa AMIN dari unsur Nahdliyyin itu. Jika tidak merekrut unsur Nahdliyyin, maka basis massa Nahdliyyin Jawa Timur ataupun Jawa Tengah berpotensi besar terlepas. Setidaknya, dalam jumlah besar, suara dari kaum Nahdliyyin akan tetap pilih AMIN. Ini berarti potensi kekalahan Ganjar di dua daerah (Jatim dan Jateng) di depan mata. Sementara, PDIP sebagai komandan koalisi bersama PPP, Hanura dan Perindo bertekad harus memenangkan kontestasi pilpres. Karena itu, meski opsi (pilih MMD) sangat terpaksa, tapi itu harus dilakukan. Cukup cermat kalkukasi Megawati. Makes sense. Namun, itulah politik “rai gedhek” Megawati. Harus kita catat, kaum Nahdliyyin bisa dibilang 99% muslim-muslimah. 1% lainnya nonmuslim, tapi ngaku Nahdliyyin. Sementara, dalam berbagai kesempatan Ketua Umum PDIP – dengan lantang dan sinis – menyatakan PDIP tak butuh suara kaum muslim-muslimah. Lebih dari itu Ketum PDIP ini juga sangat sering mencederai kepengtingan umat, dalam level kebijakan (perundang-undangan atau implementasi). Sering kali juga nyinyir terhadap kegiatan keagamaan kaum muslim-muslimah. Namun, demi memenangkan kontestasi pilpres, Megawati menjilat kembali ludahnya sendiri, tanpa malu dan tanpa merasa berdosa terhadap umat. Kini, tinggal umat harus mampu merewain (memutar ulang) rekam pelecehan itu, lalu ambil sikap politik tegas: no way for Megawati, her party and her special person who instructed as a vice-president. Inilah sikap tegas yang haruslah ditunjukkan di saat krusial seperti pilpres ini. Tidak mudah untuk menjaga konsitensi (keteguhan) sikap politik itu, di level grassroot ataupun elitis. Mendasarkan sikap pragmatisme masyarakat saat ini, konsistensinya mudah diubah, meski hanya dengan recehan rupiah, tanpa mengingat dampak pemasungan hak-hak selama lima tahun ke depan. Inilah problem politik liberal. Kini, kita perlu merenung kalkulasi Machfud effect secara elektoral. Di atas kertas, pemilihan MMD memang ada pengaruh positifnya terhadap elektoral yang ditarget. Namun, Megawati tampak tidak komprehensif dalam mengkalkulasi. Maklum. Dalam suasana panik, memang tetap saja terdapat pemikiran yang tidak komprhensif. Dalam kaitan memilih MMD, ada beberapa catatan yang tampaknya adanya sejumlah faktor sosiologis yang diabaikan. Beberapa faktor itu dapat kita telaah secara kritis. Pertama, Megawati kurang memahami data mikro sosiologis MMD sebagai jatidiri Nahdliyyin. Dalam beberapa catatan internal Nahdliyyin, MMD dinilai bukan kadernya. Terlalu elitis. Tidak mengakar. Tidak nice looking di mata kaum Hawa. Bahkan, sebagian masyarakat menilainya terlalu “ndegek” (angkuh). Kaku. Kadang juga tidak konsisten pendiriannya. Mudah condong mencari posisi aman (savety playing). Itulah sebab – saat pilpres 2019 – yang menjadi argumentasi kuat menolak MMD sebagai cawapres Jokowi, lalu – dalam hitungan beberapa menit – digantikan KH. Ma`ruf Amin. Dari proporsi jatidiri kenahdliyyinan itu, kiranya sangat dipertanyakan efek elektoral MMD. Ada kemungkinan besar munculnya sentimen positif karena kesamaan daerah kelahiran dari sebagian masyarakat Madura yang tertarik pada MMD. Namun, mayoritas grass-root Nahdliyyin di penjuru Tanah Air akan lebih melihat sosok Gus Imin, di samping faktor utamanya: Anies Baswedan sebagai capresnya yang memang memiliki sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif. Kedua, masih segar di ingatan publik adalah sikap dan pernyataan yang sangat tidak empatik terhadap persoalan hak-hak yang sangat asasi pada masyarakat Rempang. Kata-kata “mengosongkan” dan itu beda dengan menggusur yang disampaikan Menko Polhukham itu sangat menyakitkan perasaan masyarakat Rempang dan rumpun etnis Melayu pada umumnya, bahkan masyarakat lainnya di Nusantara yang ikut merintih menyaksikan penginjak-injakan hak-hak hidup masyarakat Rempang. Pernyataan MMD sungguh tidak berkemanusiaan. Dalam kaitan pilpres ini, pencawapresan MMD menjadi faktor kontraktif atau reduktif. Secara hipotetis dan psikologis, barisan sakit hati dari rumpun Melayu apalagi masyarakat Rempang tak akan mungkin menjatuhkan pilihan politiknya kepada MMD. Berarti, pasangannya (Ganjar) terkena getahnya (berpotensi lose). Akan semakin besar jumlah hilang suaranya jika dikaitkan dengan para pejunjung HAM yang bersifat nasional. Ketiga, dengan kapasitasnya sebagai Menko Polhukham, MMD tak bisa cuci tangan dari terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022. Memang ada 12 jenis pelanggaran HAM berat yang terjadi pada sebelum dan selama Soeharto memimpin, salah satunya (justru yang pertama) adalah peristiwa 1965 – 1966. Dapat dipahami ucapan prihatin Presiden yang mendalam terhadap 12 tragedi kemanusiaan itu, sehingga perlu minta maaf. Tapi, ketika salah satunya pelanggaran yang dilakukan PKI dan termasuk pihak yang harus dimintai maaf apalagi minta direhabilitas, inilah problem politik-ideologis yang sangat melukai perasaan para korban kekejaman dan kebiadaban PKI. Sebagai sosok yang tahu persis perjalanan sejarah nasional, terutama terkait gerakan komunis di Tanah Air, harusnya MMD tidak membiarkan masuknya kejahatan PKI sebagai korban yang harus dimintai maaf, apalagi disertai program rehabilitasi nama baik dan bantuan sosial kepada para korban PKI. Perlu kita garis-bawahi Keppres tersebut – terutama bagi seluruh komponen masyarakat yang menjadi korban keganasan PKI – akan melihat sikap politik MMD. Seorang MMD dinilai gagal dalam membedakan sejumlah pelanggaran HAM yang tertuang dalam Keppres 17 Tahun 2022. Memang, PKI telah melakukan kejahatan HAM berat, tapi tidak harus masuk dalam paket yang dimintai permaafannya dan merehabilitasi nama baiknya serta program bantuan sosial bagi keluarganya. Sebuah renungan, berapa jumlah penduduk kita yang dulu menjadi korban keganasan PKI, baik dari anasir Nahdliyin, masyarakat muslim-muslimah pada umumnya, bahkan kalangan nasionalis yang dulu memang diburu? Pasti jutaan. Pada akhirnya, mereka akan melakukan perlawanan dengan tidak rela memilih atau mendukung MMD dalam pilpres 2024. Keempat, MMD tergolong menjebak Habib Rizieq Shihab (HRS), meski dengan ucapan komparatif dan mengecilkan sosok HRS itu. Sikap nyinyirnya mendorong massa pengagum HRS membuktikan kekeliruan ucapan MMD. Kerumunan massa pecinta HRS yang – dengan system ubin sebagai pendekatan penghitungan mencapai kisaran 5 juta – hal ini menjadi pintu masuk untuk mengkriminalisasi HRS dengan argumen tdak mentaati aturan social distanting semasa covid-19 itu. Fakta bicara, buntutnya Panjang: HRS berhasil dijebloskan. Catatan kriminalisasi itu – di mata keluarga besar pecinta HRS di seluruh Tanah Air – tak akan pernah lupa dengan penistaan MMD. Seberapa besarnya, sulit dicari angka pastinya secara matematis. Namun, jika kita mengunakan sistem hitung “aksentuasi”, kita bisa menghitung berapa banyak jumlah habaib dan ulama di Tanah Air ini. Memang tetap terbatas jumlahnya. Tapi, jika kita kaitkan dengan aksentuasinya, maka jumlahnya puluhan jutaan. Mereka yang merasa gurunya atau sahabatnya didzalimi MMD akan berhitung: inilah saatnya membalas karma. Tidak dengan kata kotor apalagi tindakan kekerasan secara fisik, tapi cukup dengan sikap “sorry to say, we can`t choose MMD”. Dan kelima, publik belum bisa melupakan pernyataannya, “Malaikat pun jika masuk dalam sistem saat ini akan menjadi Iblis”. Pernyataan MMD benar. Bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologis. Namun, pernyataan itu juga membenarkan sistem yang amburadul itu. Yang menjadi persoalan serius, dengan masuknya MMD sebagai cawapres dan jika berhasil dalam kontestasi, justru akan memvalidasi sistem Iblis yang sudah merajalela. Maka, negeri ini di masa mendatang akan jauh lebih hancur. Kredibelitasnya sebagai ahli hukum dan komitmennya untuk menegakkan hukum akan berubah: masuk ke dalam sistem Iblis. Minimal, MMD tak akan mampu bersikap adil terhadap para pelaku kejahatan, terutama dari kaum keah putih. Di depan mata, MMD tak akan berani menyentuh Ganjar dan Puan Maharani yang – menurut penuturan Nazarudin (mantan Bendahara DPP Paryai Demokrat) dan Setyo Novanto (mantan Ketua Umum Golkar) – kedua elit PDIP itu sama-sama menerima dana haram AS$ 500.000. Juga, tak akan mengutak-utik keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS di Kementerian Kominfo itu. Dalam kaitan itu, Megawati gagal total memahami integritas MMD dalam dunia hukum. Kesan hebat MMD yang dikenal berani membongkar dugaan transaksi yang mencurigakan kerugian negara senilai Rp 349 trilyun, ternyata menjadi “dagangan” pencitraannya. Megawati kena prank. Maka, jika MMD tetap konsentrasi pada penegakan hukum, yang akan terjadi justu tebang pilih: menghabisi lawan-lawan politiknya atas nama hukum. Hal ini akan menambah misi besar perbaikan negara justru diwarnai hirup-pikuk drama. Tidak sehat bagi kehidupan bernegara. The last but not least, sebagai sosok yang dikenal pemberani, MMD – jika tetap terpanggil untuk menegakkan hukum – akan menjadi bomerang bagi Ganjar itu sendiri. Dengan landasan hukum wapres tak bisa dipecat oleh presidennya, maka MMD bisa dan berpotensi untuk menancapkan perbedaan kontrasnya. Di sana kita akan saksikan ketidakakuran hubungan Ganjar-MMD. Implikasinya adalah ketidakefektifan tata-kelola kenegaraan atau pemerintahan. Karenanya, tidaklah berlebihan jika muncul analisis bahwa Indonesia ke depan di bawah Ganjar-Machfud MD justru akan semakin tenggelam. Menambah kehancuran dari episode rezim Jokowi. Jauh dari cita-cita yang notabene akan menjadikan negeri ini lebih maju dan lain-lain dengan sejuta kata indahnya. Lalu, haruskah kita biarkan kandidat pemimpin nasional yang justru akan meredupkan cahaya Indonesia ke depan? Dalam sistem demokrasi, tentu partisipasi politik (hak untuk dipilih) bagi Ganjar-MMD haruslah dihormati, apalagi sudah mendaftar secara resmi di KPU sebagai pasangan capres-cawapres. Namun, atas nama panggilan masa depan Indonesia yang mencerahkan memang harus menghindari capres-cawapres yang – secara dominan – diusung PDIP itu. Satu hak demokratik yang juga harus dihormati. Jangan galau sobat, masih ada AMIN. Pilihan yang joss. Tasikmalaya, 19 Oktober 2023.
Ana Kere Akan Terlempar Dari Bale
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Literatur Jawa, sanepan \"Ana Kere Munggah Bale\" itu sanepan Jawa kuno yang terus hidup dalam ranah budaya Jawa, maknanya pun makin bervariasi sekalipun pakem induknya tetap tidak berubah. Kere, di sini dimaknai bukan hanya manusia yang miskin harta benda, namun lebih parah, miskin intelektual, miskin adab dan tatakrama. Bahkan dalam ilmu politik modern, manusia yang kapasitas, kapabilitas dan integritasnya minus. Bale, pada sistem kerajaan (monarki) adalah tempat terhormat bagi masyarakat terhormat, bagi para bangsawan kerajaan. Sangat tidak mungkin pada waktu itu bale agung di tempati para abdi dalem (rakyat biasa). Kecuali saat ada pisowanan agung toh posisinya tetap sebagai abdi dalem. Hanya dalam perkembangannya, dikaitkan dengan manusia yang tuna segalanya, di beri atau mendapatkan kekuasaan. Tidak kuat drajat menjadi mabuk kepayang. Berhalusinasi menjadi raja dengan segala tingkah anehnya. Menggunakan bale agung sebagai tempat pernikahan dengan kebesaran memakai pernik pernik simbol kerajaan, dari pakaian, kuluk dan aksesoris lainnya. Si Kere akan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya , artinya bale sebagai panggung terhormat, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Aji mupung: mumpung ana, lan mumpung kuasa. Sanepo Jawa , ketika si Kere dipersilahkan pilih jeneng (sebagai satria atau negawaran) atau pilih jenang (kamukten harta). Si Kere menjawab pilih jeneng, dengan gayanya kesatria santun - pura pura tidak sombong, jujur , padahal mengejar jenang, berdasar fakta empirik perilaku dan tabiatnya yang brangasan. Tiba tiba menjadi kaya tidak tahu dari mana sumber kekayaannya didapat, bergaya arogan, sombong dan merasa kekuasaan itu mutlak menjadi miliknya. Sesuai watak aslinya sebagai Kere, menggunakan aji mumpung berkuasa, tidak kuat menyembunyikan watak aslinya yang serba minim, berubah menjadi orang mabuk dan kesurupan. Kata DR. Mulyadi Opu Tadampali : \"bukan hanya minim etika publik yang ditabrak tapi juga akan menabrak empat di atasnya - norma religius, norma moral, nalar ilmiah dan nalar etik. Lakunya dhedhemitan atau membo-membo badhar (melonjak melonjak meniru - niru lagak cara hidup orang besar atau orang kaya, yang kurang baik dipermak agar kelihatan baik). Lebih mengerikan lagi, si Kere mengajak anak-anak, menantu dan cucunya manggung, sebuah pencitraan politik, agar publik mau mengakui, derajat si Kere ini terhormat dan hebat. Anak-anaknya yang faktanya bodoh dan memuakkan dianggap hebat. Ke mana-mana anak, menantu dan cucunya diajak dan dipertontonkan ke publik, seolah olah sebagai manusia hebat. Politik dinasti, yang selama ini berlaku bagi Raja dan keturunannya, ternyata si Kere dan kerandhahnya ikut-ikut melestarikan, hanya demi sebuah pengakuan akan sebuah eksistensi yang mengerikan. \"Ana kere munggah bale\" jadi tontonan orang banyak. Karena, bale memang bukan tempat bagi si Kere dan kerandhahnya. Itulah si Kere yang setiap hari tampil seolah sebagai bangsawan dan negarawan. Bergaya sok merakyat, sederhana, santun, hanyalah sebuah kamuflase politik untuk sebuah atau seonggok agenda tersembunyi. Akhirnya pasti terbongkar watak aslinya. Dan akhirnya harus menanggung semua akibatnya bulan hanya kembali tampil sebagai si Kere tetapi akibat perilakunya akan berakhir hidup nestapa di balik teruji besi. *****
Tiga Oknum BP3MI Lakukan Pungli ke PMI, Kepala BP2MI: Hukum Seberat-beratnya
Jakarta, FNN - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tampak marah besar mendengar kabar tiga oknum BP3MI Banten melakukan pungutan liar atau pungli dengan modus membuka layanan money changer kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari negara penempatan. Ketiga oknum BP3MI yang berinisial HP, MT dan JS telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pungli atau penerimaan gratifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Kejari). Benny pun meminta Kejari Tangerang menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada tiga oknum pegawai BP3MI. Benny menegaskan, bahwa tindakan pungli tersebut tidak bisa diberikan toleransi. \"Pada tanggal 18 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menangkap tiga oknum BP3MI atas dugaan korupsi atau pungli dengan modus pungutan liar kepada pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno Hatta dengan membuka layanan money changer yang tidak sesuai dengan nilai tukar semestinya, kita minta Kejari untuk memberikan hukuman yang berat karena telah melakukan kejahatan,\" kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kejari Kota Tangerang, ketiga oknum BP3MI tersebut sudah beroperasi selama dua tahun membuka layanan money changer dengan tukar rupiah yang tidak sesuai. \"Mereka ini sudah beroperasi selama dua tahun, terakhir mereka melancarkan aksinya kepada 17 PMI yang dideportasi dari Arab Saudi pada tanggal 4 Oktober 2023, dari hasil tindakan kejahatan itu Kejati mengamankan uang seratus juta lebih,\" ucapnya. Benny menegaskan, BP2MI tidak mempunyai wewenang atau aturan yang memperbolehkan pegawai lembaga yang dia pimpin untuk membuka layanan money changer atau pertukaran duit terhadap PMI yang tiba ke tanah air dari negara penempatan. \"Jadi jika ada pegawai BP2MI membuka layanan tukar rupiah di seluruh Indonesia, segara melapor kepada kita, akan kita langsung tindak hukum, ini jelas pelanggaran yang mengkhianati konstitusi negara,\" tegasnya lagi. \"Saya pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi, saya sering katakan baik di internal BP2MI dan kepada teman-teman media, kejahatan di masa lalu harus diakhiri ditiggalkan, hati-hati pegawai BP2MI jangan lakukan hal ini, hal itu karena saya tidak akan segan-segan langsung memecat dan memproses hukum, tidak ada kata kompromi dalam hal kejahatan,\" sambung dia. Benny mengucapkan terima kasih atas penangkapan tiga anak buahnya oleh petugas Kejari yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Bandara Soekarno-Hatta pada. Benny bahkan meminta pasal yang dijeratkan kepada petugas Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu, memiliki sanksi yang paling berat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga tersangka juga bisa berat. \"Terima kasih kepada penegak hukum (yang melakukan penangkapan), mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, lakukan tugas-tugas secara profesional. Dan sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya,\" ujar Benny. Pihaknya menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada penegak hukum. BP2MI mendukung penuh seluruh langkah yang ditempuh kejaksaan. \"Kita ikuti proses hukumnya, kita menyerahkan kepada lembaga penegak hukum dan tentu lembaga penegak hukum kita minta tidak ragu menjatuhkan sanksi, sekeras-kerasnya agar ini memberikan rasa keadilan kepada para PMI yang telah menjadi korban,\" imbuh Benny. Benny pun tak ragu meminta kejaksaan melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan intimidasi atau pemaksaan terhadap PMI untuk menukar uang asing mereka ini. Agar seluruh pihak-pihak yang terkait, termasuk otak dari dugaan kejahatan itu turut terbongkar tuntas. \"Proses penangkapan ini kami minta juga kepada kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Ini kan sudah dua tahun ternyata, saya memimpin tahun ketiga atau masuk tahun keempat,\" kata Benny. \"Sejak awal saya katakan ada kejahatan di masa lalu, tentang penukaran dolar, ada kejahatan di masa lalu PMI datang digiring untuk naik transportasi yang itu menjadi bisnis pihak-pihak tertentu. Dan ternyata terjadi lagi. Jadi yang sering saya sampaikan itu bukan cerita bohong, tentu karena saya memiliki banyak sumber informasi, bahkan jauh sebelum saya memimpin BP2MI,\" sambungnya. Benny menegaskan pihaknya takkan melakukan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut. Apalagi sampai meminta pelaku dibebaskan. Benny percaya akan profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani kasus itu. \"Kenapa kami langsung konferensi pers, tidak mengkonfirmasi by phone, justru kami nggak ingin. Kalau kami konfirmasi by phone seolah-olah kita nelepon untuk melobi. Sehingga dengan berita menurut saya sudah cukup. Saya yakin, tidak ragu, profesionalisme penegak hukum,\" jelas dia. Benny mengungkapkan, sejak awal dirinya memimpin BP2MI, karena memang ingin membenahi lembaga tersebut. Ia selalu menindaklanjuti begitu banyak laporan yang masuk kepadanya, terkait pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Benny dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan mengancam jajarannya agar tak melakukan pelanggaran. \"Seminar di Batam, saat itu saya menyerahkan souvenir kepada pimpinan Polri di Batam yaitu borgol. Mungkinkah agak unik ini, tidak pernah ada lembaga negara saya kasih souvenir borgol. Saya ingat persis, silakan lihat di jejak digital, saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum, untuk suatu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan maka borgol itu silakan kenakan kepada petugas-petugas di lingkungan BP2MI. Jadi terbukti,\" jelasnya. (Sur)
Anies-Muhaimin Resmi Mendaftarkan ke KPU, Kaum Nyinyir Frustasi
Jakarta, FNN - Pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akhirnya berhasil mendaftarkan diri secara resmi di kantor KPU, Kamis, 19 Oktober 2023, di Menteng Jakarta Pusat. Acara yang cukup mendebarkan itu telah berlangsung lancar setelah sebelumnya banyak yang skeptis bahwa pasangan ini bisa mendaftar. Hari ini seluruh keraguan, nyinyir, dan sinisme, hancur lebur. Tampak ratusan ribu simpatisan ikut mengantar AMIN ke KPU. Mereka telah hadir di sekitar gedung KPU sejak pukul 6 pagi dan terus bertambah seiring datangnya siang hari. Mereka datang dari berbagai daerah terutama sekitar Jabodetabek, bahkan ada yang dari Purwakarta dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, para ulama dari Madura pun telah datang sejak Rabu pagi ke Jakarta agar bisa ikut mengantar AMIN. Wajah-wajah para ibu dari berbagai pengajian, komunitas, hingga para pensiunan jenderal baik dari Polri maupun TNI juga tampak di antara ribuan massa. Beberapa pengusaha keturunan juga tampak. Mereka mengaku hanya ingin ada perubahan. Para relawan datang dengan puluhan bus juga mobil pribadi. Akibatnya kehadiran massa membuat rombongan AMIN yang harusnya masuk ke kantor KPU pukul 8 pagi, baru bisa masuk pada pukul 9 lebih. Itupun batal dengan mobil karena di depan KPU sudah dipenuhi ribuan relawan. Karena terhambat oleh arus massa menjadi kesempatan bagi AMIN menyapa pendukungnya dari atas mobil. Saat di kantor KPU telah berkumpul para tokoh pendukung AMIN dari 3 partai yakni PKB, PKS dan Nasdem. Kedua calon pemimpin itu langsung memasuki kantor KPU dan bertemu ketua KPU serta jajarannya. Di hadapan ketua KPU Anies menyatakan ini misi besar bangsa dan yakin KPU akan bekerja dengan profesional dan amanah. Anies mengapresiasi dan respek terhadap kinerja KPU termasuk anggota di bawah yang mengurus logistik tapi mungkin bekerja tanpa ruang berpendingin. Sedangkan ketua KPU Hasyim Ashari menyatakan permohonan doa agar mereka bisa sehat dan diberi keselamatan agar husnul khotimah dalam bekerja. Selanjutnya acara berlangsung di hadapan para tokoh relawan dan insan pers. Anies menyatakan paham dengan situasi pemilu yang pasti ada konflik kepentingan dan kompetensi tapi harus diingat kami semua adalah keluarga besar jadi harus dijaga bersama. Menanggapi pertanyaan wartawan terkait ada upaya pencekalan, Anies yakin KPU akan bekerja jujur dan kredibel. Karena Pilpres adalah acara bangsa yang harus berjalan jujur tertib, rapi dan kredibel. (nin)
POPULER
