ALL CATEGORY
Revolusi Pelangi Akan Menerjang Istana
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PEMAKSAAN Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto, dengan mengubah batas usia, melalui proses pelanggaran konstitusi yang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bisa memuntahkan bara panas, berupa perlawanan dari PDIP. Bahkan sangat mungkin akan memantik kekuatan partai politik lainnya, bahkan bisa menarik emosi masyarakat luas akan terlibat. Arah kekuatan ini, akan menerjang Jokowi, karena tidak bisa di nafikan semua proses rekayasa politik ugal ugalan tersebut atas restu bahkan indikasi kuat semua skenario berasal dari istana. Bara tersebut bisa mengarah impeachment kepada Jokowi, dengan alasan lain tentang \"IKN, KCIC serta Food Estate, selama ini juga nyaring disebut-sebut sebagai pintu masuk pelengseran Jokowi\". Bahkan bisa muncul alasan baru, sebagai amunisi politik untuk merontokkan Istana. Wajar PDIP merasa tersinggung dengan rekayasa yang culas ini bukan semata alasan pelanggaran konstitusi tetapi semua rakyat bisa membaca , politik bypass Jokowi terlalu kasar, melanggar etika politik seperti tidak tahu diri dari mana kelahirannya dan siapa yang membesarkannya sampai bisa naik puncak sebagai presiden RI. Mobilisasi relawan-relawan Jokowi demi terwujudnya pasangan Prabowo - Gibran, bisa berujung impeachment atau terjangan kekuatan politik lainnya ke Istana Proses impeachment memang tidak mudah tetapi sangat mungkin terjadi. Ada tiga dasar untuk melakukan impeachment ( pemakzulan ) terhadap seorang presiden. \"Yang bisa dijadikan alasan impeachment: Apabila presiden dan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Apabila presiden melanggar konstitusi dan mengkhianati negara. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). \"Dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Jokowi seakan memaklumatkan perang pada PDIP. Ini berbahaya\", demikian Dr M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutuf CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies kepada duta.co, Sabtu (14/10/2023). Menurut pengamat dari CSIIS ini, sejumlah peluru telah dan tengah disiapkan \"dewan kolonel\" PDIP untuk menjatuhkan Jokowi, bahkan kabarnya draft pemakzulan tinggal finishing. Kekuatan civil society juga sependapat bahkan mendorong kekuatan di Senayan untuk segera mematangkan \"revolusi pelangi”, revolusi yang digalang oleh kumpulan parpol: merah, hijau,biru ini. Akan menjadi peluru tajam ke Istana, kalau tidak hati-hati. Jusuf Kalla mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk 270 juta, dengan 18 ribu pulau dan berbagai suku. Masalah ekonomi, politik, sosial, juga sangat kompleks. Ini negara terlalu besar. Jangan dijadikan percobaan. *****
Hentikan Perang Israel-Palestina, Rahman Sabon: Indonesia Perlu Desak PBB Keluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama, di Jakarta, Ahad (15/10/2023), menganjurkan agar Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mendorong Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI) mengadakan KTT guna memastikan kemerdekaan bagi Palestina. Rahman yang juga Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (Ormas Kino-kino Pendiri Sekber Golkar) mengingatkan pula kepada Presiden Joko Widodo bahwa sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Indonesia menolak tegas adanya hubungan bilateral RI dengan Israel. Menurut catatan Rahman, pada 6 Desember 2017, terhadap pengakuan dan statemen Presiden AS Donald Trump bahwa Jerusalem adalah Ibu Kota Israel, Presiden Joko Widodo secara tegas dan mengagumkan dunia ketika itu justru menyatakan bahwa Indonesia menolak tegas sikap AS atau Trump tersebut. Sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo menurut Rahman, sudah sangat tepat, karena sejak dulu hingga sekarang rakyat Palestina tidak pernah berharap AS dan sekutunya akan bisa berlaku adil terhadap Palestina dalam hal konfliknya dengan Israel. Terbukti, kata Rahman, sehari setelah pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, melakukan penyerangan pembelaan diri dengan meluncurkan ribuan roket ke jantung kota Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu, sontak Presiden AS Joe Biden mengirimkan bantuan senjata ke Tel Aviv yang digunakan Israel menyerang pemukiman sipil, rumah sakit dan tempat ibadah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Penyerangan Israel itu telah menelan ribuan perempuan dan anak-anak terbunuh dan terluka bergelimpangan dalam sebuah medan peperangan menyerbu Palestina. “Jenis senjata yang dikirim pemerintah AS kepada Israel, dan dilakukan sejak tahun 2017, adalah Aircraft-473, Artillery, Engnes-37, Missiles-52 dan Sensors,” beber Rahman. Ketua Umum PDKN ini mengatakan bahwa parpol yang dipimpinnya, memandang perlu untuk menghentikan secara permanen perang Israel-Palestina yang tak berkesudahan selama lebih tiga perempat abad, sejak 1947. Diapun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengusulkan kepada negara-negara anggota OKI menggelar KTT Luar Biasa untuk mengeluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Negara Palestina. Resolusi ini substantif dan esensial menolak keputusan pemerintahan AS, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel. Sikap pemerintah Indonesia yang menentang keberadaan negara Israel di tanah Palestina, kata Rahman menggaris bawahi, sesungguhnya sudah jelas dan tegas sejak Presiden RI Pertama Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden RI Kedua Soeharto dan seterusnya hingga Presiden Joko Widodo dewasa ini. Sekarang, lanjut Rahman, ada upaya penyesatan yang coba digoreng oleh sekelompok orang di lingkaran Presiden Joko Widodo, bahwa pada era Orde Baru, Presiden Soeharto telah merintis hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Israel tatkala kunjungan PM Israel Yitzak Rabin ke Jakarta bertemu Presiden Soeharto pada September 1993. “Perlu saya tegaskan,” tandas Rahman, “bahwa isu dan gorengan menyesatkan itu sama sekali tidak benar. Sebab, pertemuan Soeharto-Rabin kala itu adalah sebagai tugas internasional yang diamanatkan untuk diemban dan dijalankan Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dalam upaya mendesak Israel agar mewujudkan perdamaian di bumi Palestina.” Alumus Lemhanas RI ini, menjelaskan bahwa Pertemuan itu merupakan sebuah tugas International, yang tidak dapat dihindari oleh Presiden Soeharto dalam pelaksanaan tugas melaksanakan mandat Sidang Umum Gerakan Non Blok . “Jadi benar-benar bukanlah dalam rangka merintis hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel,” pungkas putra kelahiran pulau Adonara NTT itu.-***
NasDem Membantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana Korupsi SYL
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kader mereka Syahrul Yasin Limpo ke partai tersebut.\"Saya membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK Alex Marwata terkait aliran danan ke partai NasDem,\" kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kantor DPP NasDem di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan sebagai Bendahara Umum membantah hal tersebut karena jika ada uang masuk harus melalui bendahara umum.\"Saya cek langsung ke rekening partai dan kami tidak menerima seperti yang disampaikan Alex Marwata,\" kata diaIa mengatakan pernyataan pimpinan KPK Alex Marwata secara terbuka yang mengatakan dana korupsi SYL mengalir sampai ke partai merupakan perkataan yang tendensius.\"Kami mempertimbangkan untuk melakukan somasi atas pernyataan tersebut,\" kata diaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat aliran dana sejumlah miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.“Sejauh ini, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami,” kata Wakil Ketua KPK Alexander MarwataSYL telah ditetapkan sebagai tersangka dan secara resmi ditahan oleh KPK terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).Saat menjelaskan konstruksi perkara, Alexander menyebut bahwa perkara tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Mentan RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementan RI.“Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya,” kata Alex.Adapun kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2023.SYL, papar Alexander, menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II.“Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa,” papar Alex.Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.“Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS,” imbuhnya.Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar.\"Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik,\" tegas Alex.SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
NasDem Tetap Mendukung Pemerintahan Jokowi Hingga Akhir Jabatan
Jakarta, FNN - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi meski dua kadernya yang pernah menteri yaitu Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.\"Ketua Umum belum ada perintah untuk menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi,\" kata dia di Jakarta,Sabtu.Ia mengatakan partai NasDem tetap berkonsentrasi mendukung Jokowi sampai akhir jabatan di tahun 2024.Selain itu, Sahroni memastikan bahwa pertemuan Ketua Umum DPP Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pada Jumat (13/10) malam, hanya silaturahmi.\"Itu hanya silaturahmi saja,\" kata dia.Sebelumnya, politisi NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). SYL resmi ditahan di Rutan KPK pada Jumat, selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut.Selain SYL, KPK juga menahan dua anak buahnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH).Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Terhadap tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
Kasus Hukum Kader NasDem Tidak Memengaruhi Pemenangan Anies- Cak Imin
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi memastikan kasus yang menjerat kader Partai NasDem tidak akan mempengaruhi pemenangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Kader Partai NasDem yang terjerat kasus hukum seperti Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo. \"Semua kasus tidak pengaruh kepada kami. Kami (Koalisi Perubahan) akan jalan terus dan tegak lurus,\" kata dia di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan biarkan kasus hukum yang menjerat SYL berjalan sesuai dengan proses prosedur hukum yang berlaku. Namun dia menegaskan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin tetap komitmen dan solid memenangkan pasangan tersebut.\"Kami semua (Koalisi Perubahan) komitmen dan solid memenangkan Anies dan Cak Imin,\" kata dia.Sementara itu Habib Aboe masih merahasiakan terkait Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies-Muhaimin.\"Nanti akan kami umumkan nama-namanya,\" ujarnya.Dirinya mengatakan Koalisi Perubahan terus membuka diri kepada partai yang ingin bergabung menyatakan dukungan kepada Anies dan Cak Imin.\"Ahlan wa sahlan kami tunggu,\" ujarnya.Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa kasus hukum yang menjerat kader Partai Nasdem seperti Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo tidak akan mempengaruhi pemenangan Anies-Muhaimin.\"Kita dukung KPK untuk memproses kasus yang sedang berjalan saat ini,\" katanya.(sof/ANTARA)
Habib Luthfi: Partai Boleh Bubar, tapi Indonesia Tidak Boleh Bubar
Kabupaten Bogor, FNN - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Luthfi bin Yahya atau Habib Luthfi menyampaikan pesan persatuan pada Maulid Akbar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Ia menekankan bahwa setiap anak bangsa harus menanamkan rasa kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena, kata dia, Indonesia di atas segalanya, termasuk partai-partai yang ada di dalamnya.\"Partai boleh bubar, tapi Indonesia tidak boleh? Jawab yang keras, partai bisa bubar tapi Indonesia tidak bisa? Kalian jadi anak Indonesia yang bangga, ketika menyatakan Indonesia bukan (negara) lemah,\" kata Habib Luthfi saat mengisi Tausiyah Kebangsaan dalam kegiatan Maulid Akbar.Habib Luthfi mengajak para jamaah yang hadir untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Para pahlawan, kata dia telah sangat berjasa memerdekakan negeri ini dengan berdarah-darah.\"Bagaimana pejuang-pejuang agar merah putih tegak kembali, selalu kita angkat supaya ingat bahwa di dalam merah putih itu ada tiga hal, kehormatan bangsa, harga diri, jati diri bangsa, itu telah melekat pada nenek moyang kita,\" tuturnya.Habib Luthfi juga sempat mengikuti Kirab Merah Putih dalam rangkaian Maulid Akbar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (14/10), diawali dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg lalu dilanjut mengikuti kirab menggunakan mobil Jeep terbuka didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Iwan Setiawan.Sementara, Komandan Pangkalan Udara Atang Senjaya M Taufiq Arasj selaku Ketua Panitia Maulid Akbar menyebutkan, kegiatan bertajuk \"Dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah untuk memperkokoh NKRI\" itu berlangsung selama tiga hari pada 12-14 Oktober 2023.Maulid Akbar diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, yang dilanjutkan dengan Kirab Kebangsaan di Lapangan Tegar Beriman.\"Di hari yang sama juga akan digelar Festival Hadroh,\" kata Taufiq.Pada hari kedua, ia melanjutkan, ada Festival Marawis dan Qasidah yang diikuti oleh perwakilan pesantren dan majelis taklim di Bogor Raya. Lalu, pada puncak acara, Sabtu (14/10), diisi Tausiyah Akbar oleh anggota Wantimpres Habib Luthfi.Taufiq menyampaikan bahwa sejak hari pertama Maulid Akbar juga ada bazar yang diikuti oleh 175 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten dan Kota Bogor.Ia memperkirakan Maulid Akbar dihadiri oleh sedikitnya 15 ribu orang dari wilayah Bogor Raya.(sof/ANTARA)
Projo Menyatakan Dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto.Deklarasi itu disampaikan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu sore.“Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada acara deklarasi di Jakarta, Sabtu.Budi Arie mengatakan Projo menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin masa depan yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang.Berbagai kriteria tersebut menurut dia, termasuk pantang menyerah serta memiliki keberanian dan komitmen untuk terus memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia.“Pak Prabowo adalah patriot sejati,” kata Budi Arie.Dia juga menyatakan bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut berharap masyarakat dapat ikut mendukung Prabowo Subianto agar dapat terpilih menjadi orang nomor satu di negara ini tahun depan.“Dengan dukungan dari seluruh rakyat, mari kita bersama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia pada 2024,” ujarnya.Sebelumnya, saat hadir di Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bekerja untuk bangsa dan negara.Jokowi mengatakan bahwa pemimpin Indonesia di masa depan juga harus memiliki karakter tidak gampang menyerah\"(Kita butuh pemimpin) yang tidak mudah menyerah, (bukan yang) ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita juga membutuhkan pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi makin kompleks,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Projo Deklarasi Dukung Prabowo - Gibran, Petanda Perang Jokowi vs Mega Dimulai
Jakarta, FNN - Rakernas Projo (pro Jokowi) yang digelar di GBK cukup menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, dalam Rakernas tersebut akan dilakukan pengerahan massa besar-besaran dan banyak sekali mobilisasi massa. Selain itu, Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka akan hadir dalam Rakernas tersebut, sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo absen. Budi Arie juga mengundang semua Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), tetapi belum tahu apakah mereka akan hadir atau tidak. Budi Arie juga mengatakan bahwa Rakernas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan deklarasi dukungan capres akan disampaikan usai sambutan Jokowi. Ketika ditanya apakah Projo sekaligus akan deklarasi Prabowo-Gibran sebagai bakal capres-cawapres, Budi Arie menjawab, \"Mau tahu aja kamu. Pokoknya kita mau deklarasi besok.\" Mengomentari hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu, (14/10/23) mengatakan, “Ya ini momen terakhir untuk mendeklarasikan, membuat pernyataan secara masif. Bukan sekadar pernyataan tertulis, tapi pernyataan secara massif, bahkan secara massal. Dan itu menandakan bahwa Pedang Kurusetra sudah dimulai. Perang Bharata Yuda sudah dimulai.” Rocky menilai bahwa memang hanya ini yang bisa menyelesaikan soal, supaya terlihat terbuka pada publik bahwa memang Jokowi dan Mega tidak mungkin lagi didamaikan. Bahkan, kata Rocky, lebih mungkin kita membayangkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Tetapi, lanjut Rocky, di dalam kasus ini, seluruh aparat yang bercokol atau dicokoli oleh Jokowi secara rela akan memasang badan untuk perang habis-habisan dengan PDIP. Kira-kira begitu temanya. “Jadi, sebenarnya boleh diartikan juga hari ini ada deklarasi perang terbuka. Iya, betul-betul ini naked war-nya sudah terlihat di depan mata, karena memang tinggal menghitung hari. Tidak mungkin lagi ada negosiasi, dan salah nego atau salah beri sinyal jutru tercecer di dalam pertandingan taktik untuk segera masuk di dalam kompetisi Pemilu,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita memang mulai melihat bahwa gejala politik yang tidak melembaga sudah hadir di Indonesia, yaitu kerah-kerahan massa. Padahal, politik kita pasca-reformasi sudah diatur supaya ada persaingan yang fair, yang masuk akal, menggunakan perlengkapan-perlengkapan intelektual, dan mengucapkan kritik lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, itu semua tidak terjadi. Akibatnya, kita masuk lagi dalam satu duel yang bisa membahayakan karena dendam akan dipupuk, karena yang diperlihatkan adalah massa versus massa. Sebenarnya, keputusan Gibran menghadiri acara deklarasikan calon presiden yang berbeda dengan PDIP, seperti kata FX Rudi, menunjukkan Gibran sudah secara resmi keluar dari PDIP hari ini. “Ya, itu intinya. Karena itu, saya anggap ini perang terbuka. Tetapi, bagi Mega ini to be or not to be dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini,” ujar Rocky. Tetapi, mungkin dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi. Harusnya setelah deklarasi Megawati langsung memecat Gibran dan Jokowi. Itu juga yang ditunggu public, supaya jelas bahwa tidak mungkin lagi gencatan senjata. “Jadi, sebaiknya Mega persiapkan saja deklarasi untuk memecat Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDIP,” ucap Rocky. Sebenarnya buat publik ini jadi lebih baik karena kalua kita membayangkan PDIP bersama Jokowi maka semua tersentral di sana sehingga tidak perlu lagi ada Pilpres. Tetapi, dengan adanya tiga kubu sekarang ini, cukup seimbang kalau Megawati berhadapan dengan Jokowi. Bagaimanapun Megawati pernah menjadi presiden dan tahu Jokowi seperti apa. Mega punya perangkat intelijen yang bisa mengantisipasi kalau Jokowi juga nantinya akan menggunakan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. “Jelas bahwa Jokowi sudah punya keputusan final. Buat dia bukan soal memenangkan Prabowo, tapi (soal) bahwa dia akan dimenangkan melalui jaminan Prabowo. Dimenangkan artinya tidak akan dipersoalkan secara hukum atau secara moral nanti ketika dia lengser,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi kehilangan kepekaan sebagai sebagai negarawan untuk melihat bahwa justru dia menabung kebencian baru. Prabowo pada akhirnya akan didikte juga oleh keadaan untuk tidak melindungi Jokowi. “Dalam kalkulasi saya begitu ya, bukan saya ingin mengadu domba dua orang ini, tetapi kita mesti fair membuat kalkulasi di kepala,” ujar Rocky. Itu juga yang dilihat oleh Megawati, kata Rocky. Mungkin saja yang sedang dilakukan Megawati adalah mengumpulkan kesalahan Jokowi untuk dipaparkan pada publik. Jokowi tidak punya lagi kesempatan untuk menghardik balik Megawati, sebab Megawati akan bilang bahwa publik berdasarkan intuisi dia itu sebetulnya mencela perbuatan-perbuatan yang amoral atau tidak etis dari Jokowi, yaitu menaruh anaknya di situ, padahal anaknya adalah kader PDIP. Orang Indonesia sangat peka pada soal-soal begini. Dianggap sopan santun Jokowi hilang, yang terjadi adalah justru kegiatan yang sifatnya kurang ajar.(sof)
Bocils Political Game
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dalam Quora.com ditulis tentang sisi lain dari politik yaitu sebagai sebuah permainan kepentingan atau \"game of interest\". Lengkapnya: \"Politics is often referred to as \'game of interest\' because it involves individuals or groups pursuing their own self-interests in order to gain power, influence, or resources. People involved in politics, whether they are politicians, lobbyists, or voters are often motivated by a desire to advance their own benefits or advantages for themselves or their communities\". Sebenarnya ingin menambahkan di samping \"to advance their own benefits or advantages for themselves or their communities\" juga dengan \"or their families\". Kepentingan keluarga ternyata menjadi penting karena menjadi fenomena politik yang kini juga berkembang. Di dekat kita. Bukan hanya dalam pengajuan calon anggota legislatif yang memperlihatkan nama-nama anak dari tokoh-tokoh politik, tetapi yang sangat menyedot perhatian adalah anak atau keluarga Presiden. Ada Gibran dan Kaesang. Keduanya publik menilai sebagai bocil mengingat usia atau pengalaman politik minim lalu \"dikatrol abis\" sang bapak untuk menjadi tokoh politik atau pejabat publik. Hakekatnya adalah \"bocil\'s political game\" dalam arti si bocil melakukan permainan politik untuk memperpanjang kekuasaan ayah dan keluarga atau si ayah memainkan si bocil untuk melindungi dirinya pasca lengser. Apapun itu perbuatan Jokowi dan bocil adalah kebodohan dan kenekatan, kedunguan dan kepanikan. Bayangan mengerikan ke depan ternyata diantisipasi dengan kepercayaan diri berbasis ilusi. Politik dinasti. Jokowi sedang berusaha keras untuk bunuh diri. Bocil\'s political game adalah permainan berbahaya. Jika ini menjadi pilihan maka itu tanda permainan Jokowi dalam politik memang mendekati \"game over\". Hanya si picik dan penjilat yang masih terus berusaha menempel erat pada Jokowi. Sekelas pendukung berat Denny Siregar dan Gunawan Mohamad saja sudah mulai berontak. Sebenarnya sejak awal menjabat masyarakat sudah menilai bahwa Jokowi bukan orang yang pantas untuk duduk di Istana. Akan tetapi \"game of interest\" lingkaran dalamnya yang membuat seolah-olah Jokowi itu kuat. Meskipun demikian kini di ujung hayat semakin nampak wajah asli dari kekumuhan kapabilitasnya tersebut. Sebagai pedagang yang bertransaksi apapun Jokowi adalah pedagang ulung. Semua aset sudah terjual dan yang tersisa hanya anak-anaknya. Nampaknya Jokowi sudah pada tahap untuk terpaksa menjual kedua bocil itu. Demi mempertahankan hidup dengan nafas yang terasa semakin sesak. Kini ia masih menunggu putusan Mahkamah Keluarga yang masih menimbang akan kesiapan untuk mau atau tidak menjadi agen dari penjualan. Bocil yang satu sedang menunggu putusan Mahkamah Keluarga, sementara Bocil lain sedang mendagangkan sang Bapak. Sebagai Ketum PSI baliho Kaesang bertebaran dimana-mana. Foto Jokowi ikut terpampang dengan slogan \"PSI Partai Jokowi\", \"PSI tegak lurus Jokowi\" hingga \"Jokow15me\". Bocil memang sedang berdagang. Agak terbelalak mata membaca \"Jokowisme\". Kok ada faham Jokowi ? Bagaimana prinsip atau ajaran Jokowi itu yang patut menjadi sebuah \"isme\" dan diteladani? Ada ataukah mengada-ada? Bagi sebagian masyarakat kritis ketika mendengar Jokowi yang terbayang adalah bohong, mencla-mencle, plonga-plongo, ngeles atau hutang dan berhala investasi. Kurang khidmah pada agama serta hormat adat secara proforma. Semata pakaian. Jika keburukan menjadi \"isme\" maka hal seperti itulah yang semestinya dieliminasi bahkan ditumpas. Jadi Jokowisme adalah sesuatu yang buruk dan terlarang. Bukan hal mustahil ketika rumpun larangan \"isme\" menjadi bertambah maka ke depan di samping Liberalisme dan Sekularisme juga ada Marxisme-Leninisme dan Jokowisme sebagai faham yang terlarang. Bocil\'s political game menjadi mainan politik dari kepentingan anak-anak, kekanak-kanakan, dan bapak yang menggendong anak. Basis dan motivasinya hanya demi keuntungan diri, kelompok, dan keluarganya sendiri. \"Motivated by desire to advance their own benefits or advantages for themselves or their communities or their families\". Bandung, 14 Oktober 2023.
Manuver Bakal Capres Lain ke Gibran Merusak Kedaulatan PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta Brando Susanto menilai manuver politik dari bakal calon presiden (capres) partai politik lain kepada Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Surakarta) yang juga putra sulung Presiden RI Joko Widodo, merusak kedaulatan kader PDIP.“Jadi manuver-manuver capres lain terhadap Gibran ini kan secara sengaja untuk merusak kedaulatan kader PDI Perjuangan,” kata Brando dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, Gibran memiliki loyalitas terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu. “Contoh sederhana, kemarin pas agenda Rakernas keempat di Jiexpo Kemayoran, Mas Gibran tiga hari full ikuti Rakernas (Rapat Kerja Nasional) dari awal hingga akhir. Ini kan karena Gibran miliki kesadaran penuh bagaimana proses dan disiplin kader diterapkan,” ujarnya.Hal tersebut, lanjut dia, sebagaimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki sikap kesetiaan dan kenegarawanan yang sama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.Dalam agenda-agenda besar PDI Perjuangan, dia menyebut Presiden Jokowi selalu memberikan pesan kepada kader-kader PDI Perjuangan dan koalisi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pemilu di 2024.“Semua kader PDI Perjuangan tegak lurus terhadap partai, termasuk Gibran yang lagi dirayu oleh capres lain,” ucap politisi muda PDIP itu.Untuk itu, Brando meyakini bujuk rayu bakal capres dari partai politik lain yang terus menerus merayu Gibran dan keluarga Jokowi untuk mendukungnya di Pilpres 2024 pada akhirnya akan ditolak.“Mas Gibran itu kader, anak kandung PDI Perjuangan, loyal terhadap partai. Beliau juga secara terbuka menyampaikan dengan jelas bahwa ada capres lain terus menerus memintanya menjadi cawapres, namun Mas Gibran menyadari betul bahwa dia adalah kader PDI Perjuangan maka hal itu tidak mungkin terjadi, dan saya yakin bujuk rayu dan manuver cawapres itu ditolak keluarga Jokowi yang kita tahu sangat mengedepankan etika dan kesetiaan yang tinggi,” katanya.Sebaliknya, dia mengimbau pihak-pihak lain mencontoh kenegarawanan Megawati yang selalu memberikan ruang bagi kader terbaiknya untuk tampil namun tidak mencaplok kader partai lain.“Ini bukti kaderisasi PDI Perjuangan berjalan baik dan Ibu Mega seorang negarawan, sudah tiga kali memberikan contoh teladan, memberikan tiket calon presiden (2014, 2019, dan 2024). Presiden Jokowi pasti akan ikuti teladan Bu Megawati karena kader Banteng sejati. Sejarah akan mencatatnya,” ucap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara itu.(ida/ANTARA)
POPULER
