ALL CATEGORY
Muhaimin Iskandar dan Janji Pembebasan Palestina
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Pagi ini sejutaan lebih Rakyat Indonesia berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur bersama Anies dan Muhaimin. Syaiful Huda, wakil sekjen PKB, memberikan saya foto dan video rekaman massa di sana. Untung saja Metro TV menyiarkan live acara tersebut, sehingga memungkinkan semua orang melihat peristiwa tersebut. Sejuta manusia berkumpul adalah sebuah besaran \"skalar\". Sebuah energi. Namun, untuk apa mereka berkumpul sebanyak itu? Dalam ilmu matematika dikenal \" Vector\". Vector adalah skalar plus arah. Dalam satuan skalar massa sebanyak itu sudah membuktikan hingga kini kegagalan survei abal-abal dalam metodologi survei kuantitatif melihat elektabilitas Anies Muhaimin (Amin). Namun, dalam pikiran Bung Karno, Marx dan Mao Zadong, massa yang datang di Sidoarjo ini adalah \"massa aksi\". Massa aksi dalam terminologi kiri merupakan massa dengan arah, yakni tuntutan perubahan. Dan hanya massa aksi, secara teoritis, yang bisa mengantarkan cita-cita perubahan tersebut. Pemimpin bersatu dengan rakyatnya. Massa aksi 1,2 juta jiwa yang memenuhi Sidoarjo itu datang dalam undangan acara \"Mlaku bareng AMIN\". Segelintir massa pendukung Ganjar yang diorganisir Albertus dari Bapora coba menggoda dengan nyanyian-nyanyian pro Ganjar (sumber silakan googling). Namun, fokus sejuta massa adalah mendengarkan pidato Anies dan Muhaimin tentang perubahan itu. Janji-janji perubahan telah diucapkan oleh Anies dan Gus Imin. Janji tersebut meliputi pengadaan sekolah murah dan berkualitas untuk sebuah jalan mobilisasi vertikal bagi kaum miskin. Kemudian memastikan harga-harga sembako murah. Dan berbagai janji lainnya seperti membatasi impor pangan serta menciptakan petani yang kuat dan mandiri. Catatan terpenting bagi saya dalam acara ini adalah pernyataan Muhaimin tentang Palestina. Ketika Anies belum hadir ke panggung, Muhaimin telah memimpin Salawat Asyghil dan menyatakan prihatin dengan situasi Palestina. Pada kesempatan lainnya, pernyataan keduanya Muhaimin mengulangi soal Palestina, adalah memenangkan Palestina untuk merdeka kelak. Tentu saja ini merupakan visi besar Anies dan Muhaimin yang sejajar dengan Bung Karno soal Palestina. Dengan melakukan pernyataan dihadapan massa maka hal itu merupakan juga kontrak politik Anies-Muhaimin terhadap Rakyat Indonesia dan Rakyat Palestina. Dalam soal Palestina ini Muhaimin telah menerobos sikap kebanyakan elit politik kita yang cenderung bermain mata dengan Israel. Pernyataan memenangkan Palestina melawan Israel adalah pernyataan konfrontasi terhadap Israel dan semua kekuatan dunia yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Garis Muhaimin menjadi sangat jelas bahwa tugas Bangsa Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia dan menegakkan keadilan secara global kembali dibangkitkan. Penutup Anies dan Muhaimin telah membangkitkan gelora kemenangan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Aksi massa dalam \"Mlaku Bareng AMIN\" Di Sidoarjo Jatim pagi ini menunjukkan fenomena kebangkitan rakyat untuk perubahan sudah tidak dapat dibendung. Bak air bah, semua upaya rezim kekuasaan dan anti perubahan tidak lagi dapat membuat benteng pertahanan. Dari Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Barat, berbagai daerah Sumatra telah bergolak jiwa-jiwa perubahan memenuhi jalanan. Beberapa daerah lagi segera melakukan yang sama karena imbas gerakan yang ada. Perubahan dan salam perubahan adalah kosa kata untuk memberi jalan bagi rakyat untuk berdaulat dan mandiri. Dalam pikiran Anies dan Muhaimin sebagai ikhtiar manusia dan jalan Tuhan YME. Hari ini cita-cita perubahan semakin lengkap dan menggetarkan, sebab Muhaimin telah menyatakan kemenangan kaum perubahan adalah juga kemenangan bagi Rakyat Palestina, bukan sekedar bangsa kita. Ini adalah nilai-nilai universalisme Islam yang secara spontan keluar dari jiwanya Muhaimin. Semoga Allah memberikan jalan kemenangan secepat. Salam Perubahan dari Kebon Raya Bogor.
Anis Matta: Masyarakat Paham Simbolik yang Disampaikan Presiden Jokowi soal Capres yang Didukung
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengaku dapat memahami posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak secara langsung menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Sebab, Jokowi sebagai Presiden, tentu saja tidak boleh memihak secara langsung kepada kandidat yang ikut kontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Namun, dari berbagai pidato maupun simbol-simbol yang diberikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatannya, sebenarnya sudah dapat dibaca kemana arah dukungannya. Presiden Jokowi berharap agar upaya rekonsialisasi dengan lawan politiknya dapat terus dijaga. Begitu pula dengan legacy pembangunan yang telah dilakukannya ada keberlanjutan. \"Jadi saya kira orang bisa memahami, masyarakat kita kan masyarakat simbolis. Orang akan paham dan memahami,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi Pidato Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakernas VI Projo di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (14/10/2023). Menurut Anis Matta, salah satu simbolik yang disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya adalah soal perubahan iklim, dimana Indonesia perlu pemimpin seperti Prabowo Subianto ke depannya. Dimana ke depannya, Indonesia akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan dialami semua negara di dunia, tidak terkecuali termasuk Indonesia, karena bagian dari krisis global. \"Soal perubahan iklim, kalau kita lihat kan sebenarnya Pak Jokowi menjelaskan, memberikan arahan kepada rakyat Indonesia secara umum, bahwa Presiden yang akan anda pilih ini adalah Presiden yang bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan. calon wakil presiden (cawapres) Prabowo hendaknya tidak hanya dilihat didasarkan pada perhitungan elektoral, tetapi juga harus melihat simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi. \"Siapapun yang akan menjadi wakil Pak Prabowo sebaiknya mengikuti gagasan rekonsiliasi, bukan semata-mata perhitungan elektoral, tapi juga memperhatikan simbolik, yaitu simbol rekonsiliasi,\" kata Fahri Hamzah. Sebelum muncul tiga kandidat capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi itu, Prabowo diusulkan berpasangan dengan Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP. \"Waktu itu saya mengusulkan pasangannya Pak Prabowo, kalau terjadi rekonsiliasi di kabinet adalah Mbak Puan (Puan Maharani), tapi sekarang sudah berbeda,\" katanya. Fahri tetap berharap agar cawapresnya Prabowo adalah yang mensimbolissasikan adanya rekonsilliasi. \"Saya tidak usah menyebut nama, tapi rekonsiliasi itu penting ke depan,\" tegasnya. Anis Matta mengapresiasi Pro Jokowi (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, ia meminta secara terbuka agar Projo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, termasuk cawapresmya yang akan didukungnya. \"Kita berharap agar Projo memberikan dukungan secara terbuka kepada Prabowo, termasuk siapa cawapresnya. Kan Pak Prabowo sudah menyebut ada empat, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa,\" ujar Anis Matta. Namun, seusai menggelar Rakernas VI, Sabtu (14/10/2023) siang, Projo, salah satu simpul terbesar kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Presiden Jokowi yang hadir dalam rapat kerja itu sebenarnya tak secara gamblang menyebut arah dukungan ke bakal capres tertentu di Pilpres 2024. Namun, dari kriteria-kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi, Projo menyimpulkan sosok itu adalah Prabowo. Rakernas IV Projo di Indonesia Arena, GBK itu dihadiri sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. Selain para petinggi parpol dalam KIM, putra sulung Jokowi yang juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga sempat terlihat dalam acara tersebut. Namun, ia meninggalkan lokasi sebelum Jokowi tiba. Sementara Prabowo Subianto tidak hadir. Namun, setelah Rakernas Projo dibuka Presiden, rombongan dari Projo langsung bergerak ke rumah Prabowo di Jakarta. Di sana, Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Padahal, semula, deklarasi dukungan akan disampaikan saat rakernas. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menuturkan, saat membuka Rakernas VI Projo, Jokowi hanya menyampaikan kriteria-kriteria calon pemimpin ke depan yang dibutuhkan Indonesia. Namun, Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud itu adalah Prabowo. Prabowo dinilai figur yang berani, punya nyali, dan konsisten memajukan Indonesia serta menyejahterakan rakyat. Prabowo juga dinilai sebagai sosok yang pantang menyerah dan patriot sejati. Oleh karena itu, mereka sepakat mendukung Prabowo untuk Pemilu 2024. (*)
Elit Politik Indonesia Yang Makin Sinting
Oleh Asyari Usman - Wartawan Senior JOKOWI menunjukkan kepanikan dan bertindak ngawur, bisa dipahami. Sebab, dia membayangkan bencana hukum yang akan menimpa dia dan keluarganya pasca lengser 2024. Kita maklum kalau Jokowi berusaha sekuat tenaga untuk tetap berkuasa melalui proxy bonekanya. Atau lewat tangan anaknya, Girban, yang sedang disiapkan untuk menjadi wakil presiden. Bisa dimengerti kasak-kusuk Jokowi menyiapkan soft landing. Yang sangat celaka adalah para elit politik yang ikut dalam oskestrasi Jokowi dalam rangka menyelamatkan dirinya. Sungguh di luar nalar sehat bahwa orang seperti Prof Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah, Anis Matta, dan yang lain-lainnya yang selama ini sangat kritis kepada Jokowi, bisa-bisanya berbalik 180 derajat. Mereka semua bagai kerbau dicucuk hidung. Juga di luar akal sehat elit politik seperti Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan para politisi senior lainnya mau digiring paksa oleh Jokowi untuk mendukung boneka Jokowi. Hari ini tadi (14/10/2023), mereka hadir memberikan dukungan moril kepada Jokowi. Mereka hadir di acara Projo untuk Prabowo. Mereka hadir tanpa rasa malu. Mereka menyediakan dukungan moril untuk Jokowi dengan menginjak-injak moral. Fenomena apakah ini? Mengapa bisa begitu banyak elit politik yang mau menyokong skenario Jokowi? Hanya ada satu jawaban. Bahwa mereka sangat mungkin telah dijanjikan macam-macam oleh Jokowi. Janji yang menggiurkan. Atau bahkan sudah melewati fase transaksional yang fantastis. Bisa jadi. Tidak mungkin dukungan mereka hanya dibalas dengan air liur basi. Mustahil. Sebab, mereka tahu betapa takutnya Jokowi kehilangan kekuasaan. Mereka tahu Jokowi sangat ingin menempatkan boneka setelah masa jabatannya selesai. Memanglah ada adagium “tidak ada yang tak mungkin dalam politik”. Tapi, sungguh tidak pantas para politisi senior ini membuang akal sehat mereka. Indonesia hancur-lebur di tangan Jokowi, kok mereka mendukung keinginan dia? Janganlah sampai begitu sekali. Kapan lagi kita ini mau memperbaiki Indonesia? Inikah teladan politik yang ditunjukkan kepada generasi penerus? Sangat menyedihkan. Sangat mengerikan. Elit politik Indonesia kini semakin sinting.[]
Menjelang Lengser, Posisi Jokowi Semakin Lemah dan Terpojok
Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASA jabatan Jokowi akan segera berakhir. Hanya satu tahun lagi. Jokowi akan lengser pada 20 Oktober 2024. Tapi, pengaruh Jokowi akan lenyap lebih cepat lagi. Setelah pilpres 2024 berakhir. Ketika ada presiden baru, Jokowi akan ditinggal. Menjelang lengser, banyak permasalahan di pemerintahan Jokowi bermunculan. Pertama, partai politik pendukung pemerintah terpecah belah. Gara-gara Jokowi mau cawe-cawe dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mau atur koalisi untuk pemerintahan yang akan datang. Partai Nasdem terlempar dari koalisi pendukung pemerintah. Karena Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sedangkan Jokowi sangat anti Anies. Terlihat jelas dari sikap Jokowi. Kemudian, PKB keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB. Lagi-lagi, akibat campur tangan Jokowi yang terlalu dalam. Jokowi mengatur Golkar dan PAN masuk ke dalam koalisi, membuat PKB tidak nyaman, diacuhkan, dan akhirnya hengkang. Bahkan nama koalisi diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, tanpa sepengetahuan Cak Imin. Selanjutnya, yang lebih parah, konflik antara Jokowi dengan Megawati / PDIP, partai yang mengusung dan menjadikan Jokowi presiden dua periode. Masalahnya sepele. Jokowi mau berperan bagaikan ‘God Father’. Tetapi gagal. Jokowi tidak bisa merebut Ganjar Pranowo dari pengaruh Megawati. Ternyata, Ganjar tegak lurus kepada Megawati. Ganjar bukan tipe pengkhianat partai. Padahal, Ganjar sebelumnya merupakan pilihan utama Jokowi untuk capres 2024. Jokowi kecewa. Dukungan capres 2024 dialihkan kepada Prabowo. Langkah Jokowi semakin mempertajam konflik dengan Megawati. Langkah Jokowi juga membuat PKB berpisah dengan Gerindra, dan kemudian bergabung dengan Nasdem. Cak Imin bahkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Cak Imin dan PKB happy, mampu menunjukkan sebagai partai berdaulat, yang berontak dari tekanan politik yang kurang beradab. Perseteruan antara Jokowi dengan beberapa partai politik pendukung pemerintah, termasuk PDIP, semakin meruncing. Setiap waktu bisa terjadi perang terbuka. Pada beberapa kasus, sudah dimulai. Nasdem mulai mengkritisi kebijakan Jokowi. Kereta cepat, utang yang semakin besar, dan banyak lainnya. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, juga sempat kritik food estate yang dianggap gagal. Selanjutnya, berbagai permasalahan yang tidak kalah memprihatinkan juga mulai terbongkar. Mega korupsi dan mega skandal bermunculan. Melibatkan pejabat tinggi negara sampai tingkat menteri. Korupsi BTS Rp8 triliun di Kemenkominfo mempertontonkan perilaku dan moral barbar. Karena juga melibatkan oknum BPK dan DPR. Menteri Kominfo, Johnny Plate, menjadi tersangka dan ditahan. Sampai saat ini, sudah ada 13 tersangka korupsi BTS. Dipastikan, daftar tersangka masih akan bertambah terus. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sudah diperiksa Kejagung, dan akan diperiksa lagi, karena diduga menerima aliran dana korupsi Rp27 miliar. Mega skandal perampokan nikel di Mandiodo, Sulawesi Tenggara, terbongkar. Perampokan nikel sampai merusak kawasan hutan ratusan hektar. Pelaku utamanya orang dekat istana, Windu Aji Sutanto, yang sekarang ditahan Kejagung. Windu Aji Sutanto juga terlibat kasus BTS. Windu Aji Sutanto adalah tim sukses Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Kemudian, kasus penyelundupan bijih nikel mentah sebanyak 5 juta ton terungkap. Pelakunya diduga orang-orang tertentu itu saja. Tinggal tunggu waktu, akan terbongkar tuntas. Skandal dugaan pencucian uang Rp349 triliun di kementerian keuangan masih dilindungi. Sebagian kasus mulai terbuka. Antara lain kasus penyelundupan emas batangan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Pada kasus Rempang, pemerintahan Jokowi keteteran. Investasi ala kolonial, dengan mengusir masyarakat setempat, mengundang perlawanan besar-besaran dari seluruh penjuru Indonesia. Jokowi melunak. Tapi belum mundur. Masih banyak kasus mega korupsi dan mega skandal lainnya yang sudah tercium tapi masih terpendam. Antara lain kasus korupsi di Kementerian Perdagangan. Yaitu korupsi izin ekspor minyak goreng yang belum tuntas, kemudian muncul dugaan korupsi impor gula. Tinggal tunggu waktu kapan meledak. Yang terbaru, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka korupsi. KPK menggeledah rumah dinas menteri ketika sang menteri berada di luar negeri. Kasus Menteri Pertanian yang merupakan kader Nasdem bisa berbuntut menjadi ‘perang terbuka’ antara (pemerintahan) Jokowi dan mantan partai-partai politik pendukungnya. Tanda-tanda untuk itu sudah terlihat. Limpo melaporkan pimpinan KPK atas dugaan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Laporan Limpo diproses sangat cepat, naik ke penyidikan. Ajudan Firli Bahuri, Ketua KPK, sudah diperiksa. KPK kemudian menahan Limpo pada Kamis malam, sehari sebelum jadwal pemanggilan. Ada apa? KPK juga mengatakan, ada aliran dana dari Limpo ke partai Nasdem. Pernyataan KPK ini dapat dimaknai sebagai serangan terbuka kepada Nasdem. Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Jokowi menunjuk pelaksana tugas (plt) Menteri Pertanian. Selang beberapa hari, terdengar kabar Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masuk rumah sakit. Tampaknya, gangguan kesehatan Luhut cukup serius, sehinggga Jokowi harus menunjuk Erick Thohir sebagai plt Menko Marves. Dalam waktu seminggu, menjelang setahun lengser, kabinet Jokowi berantakan. Kondisi ekonomi juga sangat memprihatinkan. Harga pangan melonjak tajam. Pembelian beras di ritel modern dibatasi. Harga BBM naik lagi. Cadangan devisa turun dari 144,9 miliar (2021) menjadi 137,2 miliar (2021), dan turun lagi menjadi 134,9 miliar dolar AS pada September 2023. Pelemahan ekonomi juga diikuti pelemahan kurs rupiah yang sempat tembus Rp15.700 per dolar AS. Semua ini, menunjukkan posisi Jokowi semakin lemah dan terpojok. Saat ini, Jokowi hanya bisa bergantung pada Prabowo. Begitu Prabowo hengkang, Jokowi bagaikan anak ayam kehilangan induk. Bagaikan layang-layang putus tanpa tahu akan mendarat di mana. —- 000 —-
Indonesia Lengah Menjaga Pulau Pulau Kecil
Oleh LaNyala Mattalitti | Ketua DPD RI EKSPLOITASI pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Saya mendesak agar RUU tenta FCng Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil. RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft\'s Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut. Oleh karenanya, RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah. (*)
Kemerdekaan Palestina di Depan Mata: Amerika dan Zionis Israel Lenyap
Oleh Faisal Sallatalohy - Mahasiswa S3 Hukum Trisakti SERANGAN dadakan Hamas pada 7 Oktober kemarin, makin memperlemah eksistenai Israel, Amerika dan seluruh negara Arab yg masuk dalam jebakan \"Abraham Accords\" hasil inovasi Donald Trump dan dilanjutkan Joe Biden. Abraham Accords adalah proyek mutakhir Amerika mendorong perluasan normalisasi antara negara-negara Arab dengan Israel sejak 2020 lalu. Proyek ini dipromosikan sebagai upaya diplomatik demi mendorong perdamaian di Timur Tengah, mencegah arogansi Israel terhadap palestina, serta mengakhiri konflik keduanya lewat gagas Two State Sollution Namun apa yg terjadi sejak perjanjian itu digulirkan ? Israel terus saja melakukan agresi ke Palestina, makin arogan mencaplok wilayah di Tepi Barat dan membangun pemukiman ilegal. Hal ini menunjukkan, Abraham Accords tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis belaka. Tak satu pun dari kesepakatan ini mengubah situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Israel terus melakukan pembersihan etnis sistematis terhadap warga Palestina. Saat ini, tanah yg dimiliki Palestina hanya tersisah 18% dari luas wilayah hasil resolusi PBB 1948. Dibantu undang-undang polisi dan negara bagian yang mendiskriminasi non-Yahudi, pemerintah Israel ngotot mengusir warga Gaza ke daerah Sinai lalu masuk teritori Mesir. Sementara Warga Yerusalem dan Tepi Barat dipaksa berpindah ke wilayah Dataran Tinggi Golan lalu masuk teritori Yordania. Tujuan akhirnya, Palestina harus kosong dari penduduk asli. Sepenuhnya dikuasai otoritas Israel. Artinya, Abraham Accords memberikan kesan pada Israel bahwa mereka bisa melanjutkan apapun tanpa mempedulikan hak-hak warga Palestina. Abraham Accords justru mendorong pihak Israel semakin berani melakukan segala hal yang dikehendaki. Berbekal dukungan penuh dari Amerika yg memediasi normalisasi, pihak Israel bisa beramah-tamah dengan para tetangga Arab untuk mempermudah ambisinya menguasai total wilayah Palestina. Serangan Hamas pada 7 Oktober kemarin, menjadi pukulan telak bagi Amerika dan Seluruh negara Arab yang telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Terutama Saudi Arabia yang dalam waktu dekat ini akan masuk sebagai salah satu anggota Abraham Accords menyusul UEA, Bahrain, Qatar, Maroko dan Sudan. Serangan Hamas menjadi peringatan serius bagi negara-negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Bahwa rakyat Palestina tidak rela menjadi tumbal atas jalinan kerja sama transaksional yang diinisiasi Amerika. Bahwa rakyat Palestina akan terus bertahan dan melawan. Cita-cita kemerdekaan masih hidup dan menyala. Dalam sepekan, Serangan Hamas telah membuat kelompok ini mendulang simpati mayoritas penduduk dunia serta mendapat rasa hormat yg besar di kalangan warga Palestina di Tepi Barat. Serangan Hamas mewakili Indeks Opini Arab Center terakhir tahun 2019-2020 yg dilakukan di 13 negara Arab, mewakili sekitar 300 juta orang. Hasilnya, 88% responden menolak gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejalan dengan hasil jejak pendapat Washington Institute for Near East Policy pada bulan Maret 2022, bahwa 71% warga UEA, 76% warga Bahrain, 75% Warga Saudi, Mesir dan Yordania masing-masing 84% menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mayoritas masyarakat Arab menginginkan kemerdekaan warga Palestina. Konsekuensinya, Israel wajib dilenyapkan. Kembalikan keadaan Palestina ke Era sebelum Tahun 1948. Semua agama hidup rukun dan damai di tanah warisan Nabi Ibrahim AS. Teritori Zionis Israel, wajib dihapuskan. Kelemahan dan kegagalan Abraham Accords sebagai model perluasan normalisasi Arab-Israel yang digagas Amerika untuk tetap menjamin penjajahan Israel terhadap Palestina, makin menemui kenyataan. Pertama, kurangnya nilai Intrinsik menjadikan Kesepakatan Abraham tidak memiliki pencapaian inti yang substantif. Selain negara anggota Abraham Accords, dua negara Arab lainnya, Mesir dan Yordania, telah menjalin hubungan formal dengan Israel masing-masing selama 43 tahun dan 29 tahun. Lebih lanjut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel telah memiliki perjanjian selama 30 tahun, dan Otoritas Palestina bekerja dalam koordinasi harian dengan Israel selama hampir seluruh periode tersebut. Namun inti tujuan terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah tercapai. Israel terus saja arogan merampas tanah dan melakukan pembersihan etnis. Artinya, upaya diplomasi lewat berbagai perjanjian dan kerja sama perdamaian hanyalah omong kosong. Seluruh kerja sama yg dibangun hanya bertujuan untuk membangun koalisi antara Israel dan negara arab untuk saling bertukar kepentingan, bukan membangun perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kedua, Abraham Accords terlalu bergantung pada kekuatan Amerika. Padahal, sejalan dengan perubahan dinamika politik nasional Amerika yg berpengaruhi terhadap kebijakan politik luar negerinya saat ini, menjadikan Amerika sebagai mitra yg tidak dapat diandalkan. Amerika yg menjadi perantara diplomasi Arab-Israel dalam model Abraham Accords, menyediakan konsesi material kepada negara Arab. Mulai dari peralatan militer mutakhir untuk UEA, pengakuan diplomatik atas klaim Maroko di Sahara, serta menghapus sebutan Sudan sebagai pendukung terorisme demi mendapat jaminan mobilisasi modal global. Termasuk janji pengembangan pariwisata dan kemanan bagi Saudi yg direncanakan akan menormalisasi hubungan dengan Israel di Akhir 2023 ini. Semua konsesi dijaminkan Amerika kepada negara-Arab sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengan Israel. sementara Israel hampir merupakan peserta pasif. Ketergantungan struktural perjanjian pada Amerika, sangat problematis karena masyarakat Amerika tidak serta merta merasakan keuntungan langsung dari konsesi yang dibuat atas nama Israel. Terutama jika militer digunakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan bukannya melindungi kepentingan Amerika. Penolakan tersebut tercermin dalam kebijakan tiga presiden sebelumnya. Semuanya berupaya melakukan penghematan di Jazirah Arab, sebagaimana yg terjadi di Afghanistan, Irak dan Suriah. Dengan polarisasi dan disfungsi politik dalam negeri Amerika yang semakin merembes ke dalam kebijakan luar negerinya, semakin sulit bagi mitra atau sekutu Amerika untuk mempercayai kesinambungan sikap Amerika di luar negeri dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kelemahan tersebut, kini diperhadapkan dengan Dukungan Kuat warga Arab terhadap Perjuangan Palestina. sentimen ini sudah tertanam erat dalam tatanan budaya dan politik masyarakat Arab serta umat Islam sedunia. Dukungan ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Sebaliknya, antipati dan ketidakpercayaan terhadap Israel berakar kuat. Penindasan, pembantaian, perampasan hak yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yg terus dilakukan, semakin menyemai kebencian masyarakat Arab bahkan populasi dunia terhadap Israel. Indeks Opini warga Arab menunjukkan 88% masyarakat di kawasan percaya bahwa “perjuangan Palestina menjadi perhatian semua orang Arab dan bukan hanya rakyat Palestina saja. Hal ini, perlahan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan negara-negara Arab untuk terus bertahan dalam diplomasi dengan Israel. Masyarakat Arab di Timur Tengah, terus mendesak pemerintahanya untuk berhenti menjalin hubungan baik serta kerja sama diplomatik dalam bentuk apapun dengan Israel. Dalam artian, menjaga hubungan yg hangat dan terbuka dengan Israel akan terus-menerus menguras reputasi dan citra pemerintahan yg sedang melakukan normalisasi, baik di dalam negeri maupun secara regional dengan Israel. Kelemahan berikutnya terkait hegemoni Amerika yg mulai meredup pasca Arab Spring dan kegigihan era Perjanjian Oslo. Kenyataan menunjukan, periode supremasi Amerika di Timur Tengah diramalkan akan segera berakhir. Posisinya semakin terpuruk dipukul rival utamanya: Tiongkok, Rusia dan Iran. Kekuasaan unipolar Amerika berhasil dipecah menuju era baru multipolar. Meskipun negara-negara Teluk masih akan memandang Amerika sebagai mitra, tapi rasa hormat mereka telah hilang. Terlihat dari berbagai cara. Paling mutakhir, negara Arab kompak mengabaikan posisi AS dalam perang di Ukraina, berkolaborasi dengan Rusia dalam memanipulasi pasar energi melalui OPEC+. Termasuk sikap Saudi yg mendekatkan diri ke Tiongkok sebagai sekutu strategis serta menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Iran. Bashar al-Assad menentang tuntutan Amerika dan menedang Amerika dari proses perdamaian Suriah berdasarkan arahan Rusia. Tren ini tidak memberikan pertanda baik bagi proyek normalisasi negara-negara Arab dengan Israel yg dipelopori Amerika. Mengingat kelemahan-kelemahan ini, tidak mengherankan jika tidak ada penambahan baru dalam proyek normalisasi Israel-Arab. Negara terakhir yg diprediksikan bergabung, Saudi Arabia terpinggirkan dan terancam batal akibat serangan Hamas. Hal ini berdampak serius terhadap pelemahan lebih lanjut bagi Amerika untuk memperluas koalisi lewat tangan Israel untuk tetap menjadi aktor strategis di Timur Tengah. Catatan pentingnya, kelemahan Amerika dan Israel, saat ini dimanfaatkan dengan baik oleh rival terkuatnya: Cina, Rusia dan Iran untuk memperluas kemitraan strategis di Timur Tengah. Kabar terkahir, Amerika tingkatkan bantuan militer ke Israel kepung Hamas di Palestina. Hamas dikuatkan Hizbullah (Iran) yg konsisten mendukungnya sejak menang pemilu 2006 lalu. Di belakang Iran ada Rusia. Ini perang besar yg eskalasinya sulit diredakan. Boleh jadi menjadi awal kejatuhan Amerika dan lenyapnya Zionis Israel. Di sisi lain, serangan Hamas pada 7 Oktober lalu telah menghambat perluasan normalisasi Arab-Israel. Memicu kemarahan hebat Joe Biden hingga mengutuk Hamas dengan sebutan Teroris. Bahkan Israel menyebut Hamas dan warga Palestina sebagai \"H**w*n. Artinya, kecemasan Amerika dan Israel menjadi kenyataan. Bahwa serangan Hamas yg berbuntut eskalasi perang hebat, dalam waktu singkat, berhasil merusak perluasan normalisasi Arab-Israel. Di satu sisi, hal ini mendatangkan keuntungan bagi Rival Utama Amerika dan Israel: bahwa normalisasi justru berbalil mendekati Rusia, China dan Iran. Semoga ini menjadi awal lenyapnya pengaruh Amerika dan Israel di Timur Tengah. Jika itu terjadi, kemerdekaan rakyat Palestina di depan mata. (*)
Revolusi Pelangi Akan Menerjang Istana
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PEMAKSAAN Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto, dengan mengubah batas usia, melalui proses pelanggaran konstitusi yang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bisa memuntahkan bara panas, berupa perlawanan dari PDIP. Bahkan sangat mungkin akan memantik kekuatan partai politik lainnya, bahkan bisa menarik emosi masyarakat luas akan terlibat. Arah kekuatan ini, akan menerjang Jokowi, karena tidak bisa di nafikan semua proses rekayasa politik ugal ugalan tersebut atas restu bahkan indikasi kuat semua skenario berasal dari istana. Bara tersebut bisa mengarah impeachment kepada Jokowi, dengan alasan lain tentang \"IKN, KCIC serta Food Estate, selama ini juga nyaring disebut-sebut sebagai pintu masuk pelengseran Jokowi\". Bahkan bisa muncul alasan baru, sebagai amunisi politik untuk merontokkan Istana. Wajar PDIP merasa tersinggung dengan rekayasa yang culas ini bukan semata alasan pelanggaran konstitusi tetapi semua rakyat bisa membaca , politik bypass Jokowi terlalu kasar, melanggar etika politik seperti tidak tahu diri dari mana kelahirannya dan siapa yang membesarkannya sampai bisa naik puncak sebagai presiden RI. Mobilisasi relawan-relawan Jokowi demi terwujudnya pasangan Prabowo - Gibran, bisa berujung impeachment atau terjangan kekuatan politik lainnya ke Istana Proses impeachment memang tidak mudah tetapi sangat mungkin terjadi. Ada tiga dasar untuk melakukan impeachment ( pemakzulan ) terhadap seorang presiden. \"Yang bisa dijadikan alasan impeachment: Apabila presiden dan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Apabila presiden melanggar konstitusi dan mengkhianati negara. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). \"Dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Jokowi seakan memaklumatkan perang pada PDIP. Ini berbahaya\", demikian Dr M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutuf CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies kepada duta.co, Sabtu (14/10/2023). Menurut pengamat dari CSIIS ini, sejumlah peluru telah dan tengah disiapkan \"dewan kolonel\" PDIP untuk menjatuhkan Jokowi, bahkan kabarnya draft pemakzulan tinggal finishing. Kekuatan civil society juga sependapat bahkan mendorong kekuatan di Senayan untuk segera mematangkan \"revolusi pelangi”, revolusi yang digalang oleh kumpulan parpol: merah, hijau,biru ini. Akan menjadi peluru tajam ke Istana, kalau tidak hati-hati. Jusuf Kalla mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk 270 juta, dengan 18 ribu pulau dan berbagai suku. Masalah ekonomi, politik, sosial, juga sangat kompleks. Ini negara terlalu besar. Jangan dijadikan percobaan. *****
Hentikan Perang Israel-Palestina, Rahman Sabon: Indonesia Perlu Desak PBB Keluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama, di Jakarta, Ahad (15/10/2023), menganjurkan agar Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mendorong Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI) mengadakan KTT guna memastikan kemerdekaan bagi Palestina. Rahman yang juga Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (Ormas Kino-kino Pendiri Sekber Golkar) mengingatkan pula kepada Presiden Joko Widodo bahwa sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Indonesia menolak tegas adanya hubungan bilateral RI dengan Israel. Menurut catatan Rahman, pada 6 Desember 2017, terhadap pengakuan dan statemen Presiden AS Donald Trump bahwa Jerusalem adalah Ibu Kota Israel, Presiden Joko Widodo secara tegas dan mengagumkan dunia ketika itu justru menyatakan bahwa Indonesia menolak tegas sikap AS atau Trump tersebut. Sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo menurut Rahman, sudah sangat tepat, karena sejak dulu hingga sekarang rakyat Palestina tidak pernah berharap AS dan sekutunya akan bisa berlaku adil terhadap Palestina dalam hal konfliknya dengan Israel. Terbukti, kata Rahman, sehari setelah pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, melakukan penyerangan pembelaan diri dengan meluncurkan ribuan roket ke jantung kota Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu, sontak Presiden AS Joe Biden mengirimkan bantuan senjata ke Tel Aviv yang digunakan Israel menyerang pemukiman sipil, rumah sakit dan tempat ibadah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Penyerangan Israel itu telah menelan ribuan perempuan dan anak-anak terbunuh dan terluka bergelimpangan dalam sebuah medan peperangan menyerbu Palestina. “Jenis senjata yang dikirim pemerintah AS kepada Israel, dan dilakukan sejak tahun 2017, adalah Aircraft-473, Artillery, Engnes-37, Missiles-52 dan Sensors,” beber Rahman. Ketua Umum PDKN ini mengatakan bahwa parpol yang dipimpinnya, memandang perlu untuk menghentikan secara permanen perang Israel-Palestina yang tak berkesudahan selama lebih tiga perempat abad, sejak 1947. Diapun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengusulkan kepada negara-negara anggota OKI menggelar KTT Luar Biasa untuk mengeluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Negara Palestina. Resolusi ini substantif dan esensial menolak keputusan pemerintahan AS, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel. Sikap pemerintah Indonesia yang menentang keberadaan negara Israel di tanah Palestina, kata Rahman menggaris bawahi, sesungguhnya sudah jelas dan tegas sejak Presiden RI Pertama Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden RI Kedua Soeharto dan seterusnya hingga Presiden Joko Widodo dewasa ini. Sekarang, lanjut Rahman, ada upaya penyesatan yang coba digoreng oleh sekelompok orang di lingkaran Presiden Joko Widodo, bahwa pada era Orde Baru, Presiden Soeharto telah merintis hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Israel tatkala kunjungan PM Israel Yitzak Rabin ke Jakarta bertemu Presiden Soeharto pada September 1993. “Perlu saya tegaskan,” tandas Rahman, “bahwa isu dan gorengan menyesatkan itu sama sekali tidak benar. Sebab, pertemuan Soeharto-Rabin kala itu adalah sebagai tugas internasional yang diamanatkan untuk diemban dan dijalankan Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dalam upaya mendesak Israel agar mewujudkan perdamaian di bumi Palestina.” Alumus Lemhanas RI ini, menjelaskan bahwa Pertemuan itu merupakan sebuah tugas International, yang tidak dapat dihindari oleh Presiden Soeharto dalam pelaksanaan tugas melaksanakan mandat Sidang Umum Gerakan Non Blok . “Jadi benar-benar bukanlah dalam rangka merintis hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel,” pungkas putra kelahiran pulau Adonara NTT itu.-***
NasDem Membantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana Korupsi SYL
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kader mereka Syahrul Yasin Limpo ke partai tersebut.\"Saya membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK Alex Marwata terkait aliran danan ke partai NasDem,\" kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kantor DPP NasDem di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan sebagai Bendahara Umum membantah hal tersebut karena jika ada uang masuk harus melalui bendahara umum.\"Saya cek langsung ke rekening partai dan kami tidak menerima seperti yang disampaikan Alex Marwata,\" kata diaIa mengatakan pernyataan pimpinan KPK Alex Marwata secara terbuka yang mengatakan dana korupsi SYL mengalir sampai ke partai merupakan perkataan yang tendensius.\"Kami mempertimbangkan untuk melakukan somasi atas pernyataan tersebut,\" kata diaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat aliran dana sejumlah miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.“Sejauh ini, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami,” kata Wakil Ketua KPK Alexander MarwataSYL telah ditetapkan sebagai tersangka dan secara resmi ditahan oleh KPK terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).Saat menjelaskan konstruksi perkara, Alexander menyebut bahwa perkara tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Mentan RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementan RI.“Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya,” kata Alex.Adapun kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2023.SYL, papar Alexander, menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II.“Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa,” papar Alex.Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.“Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS,” imbuhnya.Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar.\"Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik,\" tegas Alex.SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
NasDem Tetap Mendukung Pemerintahan Jokowi Hingga Akhir Jabatan
Jakarta, FNN - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi meski dua kadernya yang pernah menteri yaitu Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.\"Ketua Umum belum ada perintah untuk menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi,\" kata dia di Jakarta,Sabtu.Ia mengatakan partai NasDem tetap berkonsentrasi mendukung Jokowi sampai akhir jabatan di tahun 2024.Selain itu, Sahroni memastikan bahwa pertemuan Ketua Umum DPP Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pada Jumat (13/10) malam, hanya silaturahmi.\"Itu hanya silaturahmi saja,\" kata dia.Sebelumnya, politisi NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). SYL resmi ditahan di Rutan KPK pada Jumat, selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut.Selain SYL, KPK juga menahan dua anak buahnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH).Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Terhadap tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
POPULER
