ALL CATEGORY
SBY Dikabarkan Bertemu Jokowi di Istana Bogor
Jakarta, FNN - Presiden ke-6 RI, sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.Kabar tersebut beredar di kalangan wartawan sejak Senin petang.Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat dari Jakarta, Senin, hanya memberikan emotikon senyum.Kabar pertemuan SBY dengan Jokowi itu terjadi di tengah makin menghangatnya suhu politik di Tanah Air menjelang pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang disepakati maju mulai 19 Oktober 2023.Selain itu, kabar pertemuan tersebut juga terjadi di tengah mencuatnya isu perombakan (reshuffle) kabinet karena dugaan keterlibatan dua menteri Kabinet Indonesia Maju dalam kasus hukum.Hingga berita ini ditulis, pihak Istana maupun Partai Demokrat belum ada yang dapat dikonfirmasi mengenai kepastian pertemuan SBY dengan Jokowi maupun terkait pembahasan dalam pertemuan itu.(sof/ANTARA)
MK Mengabulkan Penarikan Kembali Uji Materi Usia Minimal Capres-Cawapres
Jakarta, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali uji materi Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berkaitan dengan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).\"Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon,\" kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin.Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 tersebut diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumban Batu. Dalam petitumnya, para pemohon meminta ketentuan syarat capres dan cawapres Indonesia diubah, mulai dari berusia paling rendah dari 40 tahun menjadi 30 tahun.Menurut para pemohon, secara fakta, terdapat beberapa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dan telah berpengalaman.Pemohon mencontohkan kepala daerah itu ialah Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (34 tahun), Wali Kota Medan Bobby Nasution (32 tahun), Bupati Trenggalek Emil Dardak (32 tahun), dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming (35 tahun).\"Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada 13 September 2023, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, serta memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya,\" kata Anwar.Namun demikian, lanjutnya, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kedua pada tanggal 26 September 2023, para pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara. Alasannya adalah karena pemohon merasa argumentasi permohonan masih lemah.\"Alasan yang pertama, kami juga menerima nasihat Yang Mulia soal sidang pertama, Yang Mulia. Ya, begitu, Yang Mulia. Masih lemahnya argumentasi kami, Yang Mulia,\" demikian kata Hite sebagaimana dikutip dalam risalah persidangan yang diunduh dari laman resmi MK RI di Jakarta, Senin.Atas permohonan pencabutan perkara tersebut, MK melakukan rapat permusyawaratan hakim dan berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 itu beralasan menurut hukum.Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK, penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Hite dan Marson tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.\"Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,\" ujar Anwar.(ida/ANTARA)
Proses Hukum Tersangka Kericuhan di BP Batam Masuk Tahap I
Batam, FNN - Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menyebutkan, proses hukum pada sebagian tersangka kericuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023 sudah memasuki tahap 1 (penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian). \"Dari 35 orang tersangka, sementara sebagian masih tahap 1, dan yang lain sisanya, masih kami lakukan pemeriksaan,\" ujar Kapolresta Barelang Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto di Batam Kepulauan Riau, Senin (2/10). Dia menjelaskan, terkait proses penangguhan terhadap tersangka, pihaknya masih mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari penyidik. Karena dari hasil pemeriksaan, mereka mendapatkan fakta bahwa, dari 35 orang yang di amankan, hanya tujuh orang yang merupakan warga Rempang. \"Untuk warga Rempang ini masih dalam pertimbangan dari penyidik dan mungkin kalau ada masukan dari pimpinan untuk masalah penangguhan ini akan kami pertimbangkan kembali,\" kata dia. Kapolres juga mempersilahkan kepada pihak keluarga, untuk memberikan pengajuan surat penangguhan kepada para tersangka. \"Jadi kalau ada dari pihak keluarga yang ingin mengajukan penangguhan kami silahkan, tapi tetap keputusan ada di penyidik,\" katanya. Selain itu, pihaknya juga memberikan ruang advokasi hukum (serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian pembinaan hukum) kepada para tersangka. \"Kami juga memberikan ruang advokasi, itu haknya tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
RUU Pengesahan TPNW Setuju Dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.\"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang?\" kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang memimpin jalannya rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI dan perwakilan Pemerintah yang hadir, yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Asep N Mulyana.Sebelum persetujuan diambil, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi masing-masing terlebih dahulu. Sembilan fraksi di parlemen lantas menyatakan setuju agar RUU tentang pengesahan TPNW dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.\"Tadi pendapat akhir mini fraksi sudah dibacakan, semuanya setuju dengan catatan-catatan,\" ucap Utut.Pada kesempatan tersebut dilakukan pula persetujuan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang pengesahan TPNW menyangkut dua pasal, yakni Pasal 1 RUU tentang TPNW yang berbunyi \"Mengesahkan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) yang telah ditandatangani Pemerintah RI pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat\".Kemudian, Pasal 2 RUU tentang TPNW yang berbunyi \"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\".Adapun di awal, Menlu Retno memaparkan bahwa nilai utama TPNW ialah menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk meluruskan pandangan yang keliru bahwa kepemilikan nuklir dianggap prestise negara.\"TPNW juga ditujukan untuk melengkapi kelemahan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), di mana NPT membedakan kelompok negara yang boleh dan tidak boleh memiliki senjata nuklir, sementara TPNW memberikan hak dan kewajiban hak yang sama bagi seluruh pihak,\" kata Retno.Selain Traktat NPT, dia menjelaskan bahwa pengesahan TPNW akan melengkapi pula ratifikasi dua instrumen multilateral lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT), dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ).Retno menyebut bahwa TPNW diberlakukan pada 22 Januari 2021 dan sampai sekarang telah ditandatangani oleh 93 negara, dengan 69 di antaranya telah melakukan ratifikasi terhadap traktat tersebut.Sebelumnya pada 20 September 2017, Indonesia bersama puluhan negara lain di dunia menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani traktat tentang pelarangan senjata nuklir yang untuk pertama kalinya di dunia mengikat secara hukum.\"Pagi tadi Indonesia sudah menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir,\" ungkapnya.Traktat tersebut diadopsi pada 7 Juli 2017 di Konferensi PBB di New York, meraih dukungan 120 negara dari 193 negara anggota PBB.TPNW memuat kumpulan larangan untuk berperan serta dalam segala kegiatan terkait senjata nuklir, termasuk larangan untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, mendapatkan, memroses, menimbun, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.(ida/ANTARA)
KAHMI Jaya Mendorong Lima Tokoh Nasional Maju Pilkada DKI
Jakarta, FNN - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mendorong lima tokoh nasional untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2024.Ketua KAHMI Jaya M. Syaiful Jihad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan lima tokoh itu yakni Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali, politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi, putra Betawi Marullah Matali, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, dan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza PatriaDia menjelaskan Ahmad Ali sangat layak menjadi Gubernur DKI dengan pengalamannya dan juga alumni HMI.\"Ahmad Ali merupakan kader HMI, pengusaha sukses dan berpengalaman dalam pemerintahan karena anggota DPR, pernah jadi ketua Fraksi Nasdem DPR, dan Komisi 3 DPR. Kanda Ahmad Ali juga dekat dengan para ulama,\" ujarnya.Sementara, Prasetyo Edi Marsudi adalah salah satu tokoh utama dalam perjalanan Jakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode.\"Pak Pras itu tokoh kunci yang cukup populer di Jakarta. Dia banyak mewarnai dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun belakangan ini,\" ungkapnya.Tokoh lain yang dipotret KAHMI Jaya adalah Marullah Matali. Mantan Sekretaris Daerah itu dikenal luas di Jakarta, khususnya dalam komunitas Betawi.\"Sementara KH Lutfi juga anak Betawi yang memiliki ketokohan Betawi di Jakarta. Dia sangat dekat dengan masyarakat Betawi. KH Lutfi juga kader HMI Cabang Ciputat,” ungkapnya.Selain itu, Ahmad Riza Patria juga layak karena pernah menjabat Wakil Gubernur DKI dan presidiun Majelis Nasional (MN) KAHMI. Saat ini Riza menjabat sebagai Ketua Gerindra DKI Jakarta.\"Mereka layak memenuhi kriteria untuk memimpin Jakarta di masa yang akan datang,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Dukungan Jokowi Dinilai Mengerucut ke Ganjar
Jakarta, FNN - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai dukungan politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengerucut kepada bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan sengaja mempertontonkan momen keakraban dirinya bersama dengan Ganjar dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (29/9).\"Jokowi sempat menggandeng Mega bersama dengan Ganjar. Jokowi juga menyebut secara eksplisit Ganjar nanti kalau sehari setelah dilantik langsung bekerja ke dalam ketahanan pangan. Menurut saya, Jokowi ingin membantah asumsi dan dugaan sejumlah orang ini bahwa dukungan Pak Jokowi bukan ke Ganjar,\" kata Saidiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, sikap yang ditunjukkan Jokowi kepada Megawati dan Ganjar saat Rakernas tersebut merupakan sinyal komitmen bahwa Jokowi sejalan dengan kebijakan PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.Sekaligus, lanjut dia, menepis anggapan bahwa hubungan antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar sedang tidak harmonis.\"Jokowi ingin menunjukkan bila ia masih kader PDIP, dan partai-nya itu sedang mendukung seseorang bernama Ganjar Pranowo. Saya tidak melihat Pak Jokowi berpaling dari komitmen partai,\" ujarnya.Saidiman lantas memaparkan bahwa berdasarkan survei SMRC yang dirilis pada Mei 2023, sebanyak 81,7 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen responden yang puas menyatakan bakal mendukung Ganjar, sedangkan sebanyak 30 persen lainnya bakal mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.Dia pun menilai bahwa Ganjar masih memiliki peluang besar untuk mencuri suara dari pendukung Jokowi yang pro-Prabowo dengan syarat rutin memamerkan kebersamaan dengan Jokowi, bersamaan dengan Jokowi yang mengeluarkan penyataan-pernyataan bernuansa pro-Ganjar.\"Pertemuan kemarin, kalau itu tersosialisasi dengan baik, saya kira itu bisa mengubah persepsi bahwa sebenarnya Jokowi itu pilihannya adalah Ganjar,\" ucapnya.Saidiman memandang bahwa meskipun Jokowi dekat dengan Prabowo, menurutnya Jokowi masih condong memberi dukungan kepada Ganjar, sebab tidak ingin mengambil risiko dengan merusak hubungannya dengan Megawati di akhir masa jabatannya sebagai presiden.\"Sejauh ini, Jokowi tidak ada perkataan mendukung siapa. Satu-satunya capres yang agak lebih eksplisit (yang didukung) Jokowi itu Ganjar Pranowo. Ketika dia (Ganjar) dideklarasikan oleh parpol-nya, Jokowi itu hadir. Itu satu-satunya peristiwa yang dihadiri oleh Pak Jokowi,\" papar Saidiman.Sebelumnya, Jumat (29/9), Presiden RI Joko Widodo mengaku memberikan bisikan kepada bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo untuk segera menangani kedaulatan pangan setelah dilantik jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029.\"Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk kedaulatan pangan, enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan,\" kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakernas IV PDIP di Jakarta, Jumat.(ida/ANTARA)
Soal Peluang Duet Prabowo-Ganjar, Gerindra Menghormati Sikap PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku menghormati sikap PDI Perjuangan soal tertutup-nya peluang antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Ya, saya pikir apa yang disampaikan dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDIP adalah keputusan dari PDIP tentang pencapresan, karena itu kami hormati,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Sebab, kata dia, baik PDIP maupun Partai Gerindra sudah menetapkan pilihan politiknya masing-masing.\"Ya, saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya, dan saya pikir kami konsentrasi pada kontestasi yang teduh dan juga berharap supaya pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar,\" ucapnya.Untuk itu, dia menyebut partai-nya akan fokus untuk berkonsentrasi memenangkan Pilpres 2024.\"Menjelang pendaftaran yang tidak berapa lama lagi, marilah kita kemudian sama-sama berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi kelancaran pilpres,\" ujarnya.Adapun terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 akan diputuskan bersama para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).\"Soal cawapres itu akan kemudian dibicarakan dengan partai koalisi tentunya, dan saya sendiri belum tahu sampai di mana, para ketum-ketum yang nanti akan memutuskan,\" tuturnya.Dia pun enggan untuk menanggapi terkait kans Prabowo Subianto untuk berduet dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD ataupun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024.\"Saya enggak bisa mengomentari nama-nama cawapres, karena itu kewenangan ketum-ketum partai koalisi,\" kata dia.Sebelumnya, Minggu (1/10), PDI Perjuangan menutup rapat-rapat pintu perjodohan antara bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Iya (menutup pintu duet sebagai bakal cawapres Prabowo), menegaskan bahwa capres dari PDIP, bekerja sama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo,\" ujar Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu.Ia mengatakan tak mungkin Ganjar diturunkan posisinya menjadi bakal cawapres. Pasalnya, empat partai politik pengusung Ganjar yakni PDIP, PPP, Hanura dan Perindo telah menetapkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres.\"Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin, dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai cawapres. Beliau adalah capres,\" tegasnya.Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan kemunculan isu duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di media massa.\"Saya sendiri sampai bingung loh, di media tiba-tiba dibilang begini (duet Ganjar-Prabowo), \'iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya\',\" ujar Megawati dalam penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta.(ida/ANTARA)
Sembilan Tahun Joko Widodo: Janji Palsu Soal Pangan
Oleh Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik UNJ MASIH ingat sembilan tahun lalu dengan Joko Widodo? Saat itu jadi calon Presiden padahal jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta baru berumur dua tahun. Masih ingat suara lantangnya yang berjanji jika terpilih jadi Presiden akan stop impor pangan? Teriak lantang soal kedaulatan pangan. Janji Manis Joko Widodo Joko Widodo ketika itu berpidato begini.. \" Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok \" kata Jokowi kala itu di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014). Narasi semacam itu muncul lagi saat kampanye menjelang pemilu 2019. Kini jelang pemilu 2024 narasi itu kemaren (29/9) di rakernas IV PDIP muncul lagi. Begini kata Joko Widodo membisiki Ganjar Pranowo : \"Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan\". Loh 9 tahun Joko Widodo berkuasa itu kemana aja? Sembilan tahun lalu janji berani stop impor pangan, nyatanya bohong besar, terlihat hanya sebagai janji palsu. Faktanya lmpor pangan terus terjadi. Data Impor Beras Fantastis Coba kita cek data satu saja, soal impor beras. Data impor beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa tahun 2015 impor beras sebanyak 861.601 ton, tahun 2016 impor sebanyak 1.283.278 ton, tahun 2017 impor sebanyak 305.274 ton, tahun 2018 impor sebanyak 2.253.824 ton, tahun 2019 impor sebanyak 444.508 ton, tahun 2020 impor sebanyak 356,3 ton, tahun 2021 impor sebanyak 407,7 ton, tahun 2022 impor sebanyak 326,5 ton, dan tahun 2023 impor sebanyak 1,59 juta ton. Total selama sembilan tahun berkuasa Joko Widodo impor beras lebih dari 6,3 juta ton, kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp.60 triliun. Angka yang sangat fantastis, setara dengan impor beras selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Rakyat kini tetap menjerit, harga beras terus naik. Itu baru beras, belum gula yang tahun 2023 saja sudah impor lebih dari 3,5 juta ton, bagaimana dengan daging? kedelai? sayur? buah ? ikan ? garam? dan lain-lain yang dijanjikan stop impor itu. Ternyata semuanya impor, lalu untuk apa berjanji stop impor pangan? Populisme Ala Jokowi Sekedar janji manis untuk menghipnotis rakyat jelata, membohongi petani, membohongi kaum marhaen. Janji politik dalam Nawa Cita yang kabarnya terinspirasi dari gagasan Trisakti Bung Karno telah dikhianati. Saya kira Joko Widodo secara teori politik bisa ditempatkan sebagai fenomena populisme politik yang senang umbar janji palsu atas nama rakyat demi kepentingan elektoral. Meminjam perspektif Weyland dalam Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin American Politics, (2001) Populisme politik dimaknai sebagai suatu cara atau strategi berpolitik yang dengan sengaja sering-sering menyebut atas nama kepentingan rakyat untuk meraih dukungan pemilih. Kira-kira seperti itulah Populisme politik ala Joko Widodo. Diksi atas nama rakyat digunakan demi untuk meraih suara takyat, setelah menang rakyat sesungguhnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Realitasnya Joko Widodo akhirnya tidak hanya paham ada mafia impor pangan, tetapi sudah terjebak menikmati kehadiran mafia impor pangan itu, sehingga janji ia abaikan. Kini narasi kedaulatan pangan itu ia munculkan untuk dijadikan agenda oleh calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Bisikan Joko Widodo itu juga menunjukan bahwa soal kedaulatan pangan selama sembilan tahun berkuasa telah gagal, tetapi ia sampaikan nampaknya hanya dijadikan sebagai diksi untuk sekedar meraih suara elektoral untuk pemilu 2024. Apakah rakyat akan kembali terhipnotis dengan janji manis kedaulatan pangan? Sementara ia tidak hanya tidak punya konsep detail bagaimana caranya pangan berdaulat, tetapi juga tidak punya konsep detail bagaimana menertibkan mafia impor pangan? Sepanjang dua hal itu tidak dimiliki dan tidak ada keberanian untuk menertibkan mafia impor pangan, percayalah rakyat hanya akan kembali ditipu oleh populisme politik ala Joko Widodo itu. Apakah populisme ala Joko Widodo akan digunakan Ganjar Pranowo? Prabowo Subianto? Anies Baswedan? Saya kira sudah waktunya rakyat menjadi pemilih cerdas! (*)
Jokowi Bisa Jadi Kuntilanak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Lagi lagi Jokowi seperti tidak menyadari, ketika rakyat sudah berisik, di sana sini muncul sumpah serapah bahwa Jokowi memang serakah. Ketika politik keluarga ( dinasti) merajalela dengan fulgar, selalu menggunakan nalar dan dalil bahwa undang undang tidak melarang, ketika anak dan menantunya dimudahkan untuk meraih jabatan politik sebagai walikota / bupati dan iparnya sebagai penjaga gawang di MK. Nampaknya keserakahan belum berahir ketika mencoba Kaesang terdengar isu akan di nobatkan sebagai Bupati Depok, atret karena banyak kendala dari masyarakat yang menyerang betapa serakahnya presiden ini. Berbelok arah muncul rekayasa menjadi ketua umum salah satu partai , sekalipun kalanya kecil tetapi konon memiliki modal finansial besar. Bersamaan dengan sangat besar rekaya yudicial review mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batasan minimal 40 tahun menjadi 35, menyerat kuasa ketua MK yang posisinya sebagai ipar presiden akan mengalami kegagalan. Konon berharap harap agar salah satu anaknya sebagai putra mahkota bisa nempel sebagai wakil presiden. Kondisi Jokowi yang tidak terkendali bisa dikenali, kita pinjam puisi \"Wiji Thukul\" : Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi, dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka akan ada perlawanan. Ketika ancaman penguasa sangat besar terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan presiden Jokowi, sekalipun sering berputar putar tidak terlibat tetapi perangkat hukum begitu buas menyergapnya Muncul meluas bisik bisik rakyat di media sosial bahwa : Jadi orang adil itu tak gampang, jadi serakah lebih leluasa. Apa lagi punya kekuasaan, setir sana, setir sini sesuka hati Tapi tak selamanya keserakahan leluasa, yang pertama melibas adalah kebencian, caci maki rakyat yang menerus. Penguasa yang tidak adil, akan membuat tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Matinya sangat sakit diantara umpatan keburukan. Telah membuat dosa untuk orang lain, akan menyiksa dirinya sendiri. Keserakahan Jokowi sepertinya sulit diingatkan apalagi di hentikan, ditambah berat korupsi merambah luas di semua lini aparatur negara, keadaan perampasan tanah dimana mana. Kesan makin kuat Jokowi hanya sebagai pemimpin boneka. Kapan bisa dihentikan, bisa jadi setelah Jokowi mengakhiri atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Ini artinya semua sudah terlambat. Anak, menantu, ipar bisa bernasib buruk sebagai _\"Kuntilanak\"_ nyungsang kesana kemari minta ampun sudah tertutup. Pilihannya tinggal menepi di jeruji besi atau lari ke alam ghaib sebagai _\"Kuntilanak\"_, menetap di hutan atau pekuburan.***
Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10). Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. “Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP. Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik. “Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres. “Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting. Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun. “Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani. “Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting. (sws).
POPULER
