ALL CATEGORY
Alarm Lampu Merah Dari Cina , Benar Benar Telah Nyala
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih KONFERENSI Tingkat Tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), di Beijing, China, Rabu (18/10), Presiden China Xi Jinping berpidato eh berencana akan menambahkan dana sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.577 triliun untuk program Belt and Road Initiative (BRI), lintas negara. Presiden Jokowi yang hadir dalam forum tersebut, tampak terkesima. Berhalusinasi bagaimana uang tersebut bisa dimiliki semua masuk ke Indonesia dengan dalih investasi. Tidak di sia siakan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi tersebut, berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Pada forum tersebut, hilang harga dirinya sebagai pedagang amatiran mengulang kembali menawarkan pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) sebagai komoditas jualan yang penting laku dan terjual. Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan tanpa pikir panjang mengatakan antara lain meminta agar program IKN merupakan program BRI China. Lagi lagi berdalih menanam investasi dengan menjual kedaulatan. Jokowi menyerahkan lehernya ke RRC, tidak sadar atau tidak paham bahwa BRI program Jalur Sutra Xi Jinping itu merupakan kebangkitan imperium Cina, dalam bentuk penjajah gaya baru. Telah diingatkan bahwa pinjaman besar-besaran ini telah dikritik beberapa pihak di negara Barat, dengan mengatakan BRI membebani negara-negara miskin dengan utang yang besar. Dalam beberapa kasus, tunggakan telah menyebabkan China mengambil kendali atas aset-aset tersebut. Presiden terkesan mengabaikan bahkan tanpa seleksi dan pengaman terkait dengan keamanan wilayah, menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China dengan bebas yang penting investasi masuk, agar ada kesan dirinya telah bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Tidak peduli itu uang hutang yang berbahaya aset negara bisa disita China apabila tidak mampu mengendalikan pinjamannya. Berbusa busa dalam pidatonya menjual penawaran maut bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Pernik pernik lain meluncur dengan buas bahwa sejumlah indikator ekonomi positif dan stabilitas sosial politik aman. Semua sumber daya alam ditawarkan dengan dalih sebagai pasokan dunia, yang penting sama sama menguntungkan dan dapat cuan. Seakan akan Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan dan terkesan Indonesia akan berakhir kiamat maka semua harus dijual, di ahir masa jabatannya yang tinggal menghitung har, tidak peduli resikonya dimasa depan. Investasi yang terseleksi dengan ketat tetap diperlukan, dengan tetap membangun kekuatan ekonomi secara mandiri didalam negeri, tidak hanya mengandalkan hutang, yang berbahaya. Jokowi terus bertindak ceroboh, belepotan dan makin eror dan berbahaya. Tidak sadar bahkan makin nekad menjual kedaulatan negara, dengan kesan posisi dirinya hanya sebagai boneka Xi Jinping. Merusak kehidupan masa depan negara, terus melakukan akrobat, licik meracik diksi pembenaran tanpa pedulikan akibat dan bahayanya bagi masa depan bangsa ini. Alarm lampu merah dari China benar benar telah nyala. (*).
Kalau Gibran Cawapres Prabowo, Waspadailah Kecurangan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior PARA pakar hukum berpendapat putra sulung Jokowi, Girban Rakabuming Raka, tidak mungkin bisa ikut pilpres. Sebab, putusan MK yang membukakan jalan bagi Gibran harus dibawa ke DPR untuk dibahas dan diputuskan apakah diterima atau ditolak. Akan tetapi, Prabowo tampaknya akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Tak peduli apakah putusan MK itu akan dibahas DPR atau tidak, ditolak atau tidak. Mengapa Prabowo nekat mau mengumumkan Gibran sebagai cawapres? Dan, kalau benar, mengapa Jokowi juga nekat mendorong Gibran maju bersama Prabowo? Pertama, Prabowo dan para pendukungnya yakin dia akan menang pilpres 2024 bersama Gibran. Karena mereka percaya Jokowi pasti akan habis-habisan demi Gibran. Ini ada benarnya. Misalnya saja, sekian banyak parpol bisa digiring Jokowi untuk ikut koalisi Prabowo. Kedua, Jokowi percaya Prabowo akan melindungi dia dan keluarganya setelah turun dari kursi presiden. Jokowi mencemaskan kejaran hukum terhadap dia dan keluarganya. Banyak yang melihat kemungkinan besar Jokowi dan keluarganya terjerat masalah hukum. Ketiga, Jokowi tidak bisa menitipkan keinginannya kepada Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar dipastikan akan berada di bawah kontrol PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Keempat, Golkar sudah resmi mencalonkan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Tentu Jokowi merasa tidak mungkin mementahkan keinginan Golkar itu. Sebab, kalau Jokowi dan Gibran mundur dari skenario Golkar itu maka suasana koalisi bakal rumit. Jadi, Prabowo hampir pasti akan mengumumkan Gibran sebagai calon wapres. Meskipun banyak pakar hukum dan politisi yang memberi peringatan bahaya Gibran sebagai wapres terpilih, Prabowo tidak menghiraukan itu. Yang penting menang pilpres. Nah, mungkinkah Prabowo-Gibran menang? Ini cerita lain lagi. Ada beberapa hal. Pertama, publik Indonesia gamang kalau Gibran harus naik menjadi presiden jika Prabowo berhalangan sebagai presiden. Potensi ini sangat besar. Usia dan konsisi Prabowo tidak meyakinkan. Karena itu, Prabowo-Gibran tidak mudah untuk menang. Tidak seperti keyakinan Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran adalah faktor penting untuk menang. Tapi, Presiden Jokowi dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa saja menjadikan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres. Jokowi memiliki peralatan lengkap untuk itu. Untuk menghadapi kemungkinan ini, maka hal yang terpenting adalah mengantisipasi penipuan suara. Manipulasi hitungan cepat (quick count) harus menjadi kecurigaan yang konstan. Rakyat tak boleh lengah. Antusias dan preferensi publik pada Anies Baswedan yang hari-hari ini diterjemahkan sebagai kemenangan, bisa dengan mudah dibalik oleh tangan-tangan kekuasaan. Skenario busuk Pilpres 2019 masih segar dalam ingatan. Sebab itu, kalau Gibran jadi mendampingi Prabowo maka waspadailah kecurangan.[]
Anis Matta Sebut Politik Dinasti Tidak Ada Relevansinya dalam Sistem Demokrasi, Rakyat yang Menentukan
JAKARTA, FNN - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024. Hal itu disampaikannya dalam program Anis Matta Menjawab Episode Spesial dengan tema \"Mengapa Gibran?\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV, pada Jumat (19/10/2023) malam, \"Jadi dalam empat tahun terakhir ini peristiwa politik yang paling penting adalah penyatuan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya menganggap itu adalah tambahan nilai baru dalam kualitas leader mereka berdua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023). Menurut Anis Matta, Prabowo telah melawan dirinya sendiri ketika menerima ajakan rekonsiliasi dan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Padahal Prabowo dua kali kalah Pilpres di 2014 dan 2019 melawan Jokowi. \"Saya menganggap itu, adalah satu peristiwa psikologi leadership yang luar biasa di mana beliau berhasil melawan dirinya sendiri. Saya ini sudah mendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019 dan sekarang juga. Saya melihat ada yang beda dari Pak Prabowo sekarang, yaitu itu punya kebesaran jiwa dan kerendahan hati,\" katanya. Anis Matta juga menilai Jokowi memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mau menerima lawan politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet. \"Jadi Pak Jokowi ini juga punya satu kebesaran jiwa dan kerendahan hati, dimana beliau sudah bertarung berdarah-darah dengan Pak Prabowo. Tapi demi kepentingan bangsa, mau menyatu, karena tidak ingin melibat bangsanya terbelah,\" ujarnya. Ketika itu, tepatnya pada 6 Oktober 2019, Anis Matta mengaku menemui Presiden Jokowi untuk menawarkan rekonsiliasi dengan mengajak masuk Prabowo dalam kabinet, karena dunia bakal dilanda krisis besar, sehingga dibutuhkan persatuan, serta tidak ada pembelahan di elite dan masyarakat. \"Usulan tersebut diterima Pak Jokowi, beliau ingin ada rekonsiliasi yang bisa menyatukan bangsa. Dan begitu dilantik di periode kedua, tak begitu lama terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba bayangkan apabila bangsa masih terbelah, dan beliau berdua tidak bisa menyatu, apakah bisa kita menghadapi krisis, yang diperparah dampak perang Rusia-Ukraina ini,\" katanya. Sehingga dalam konteks ini, lanjut Anis Matta, rekonsiliasi harus tetap dilanjutkan, karena krisis besar saat ini belum selesai dan sedang menuju puncak-puncaknya, apalagi sekarang ada tambahan perang lagi antara Hamas, Palestina-Israel. \"Jadi dalam konteks Pilpres 2024, perwujudan dari Pak Jokowi ini adalah Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Sebab, tidak ada calon-calon yang diusulkan merupakan kelanjutan dari nilai-niai rekonsiliasi, kecuali Gibran,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, tantangan terbesar ke depan adalah ancaman perang dan konflik gepolitik global, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan iklim dan ancaman disintegrasi bangsa lainnya. \"Itulah di antara alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo, karena tantangan negara besar seperti Indonesia juga sangat besar. Dan Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dalam konteks rekonsiliasi. Bukan lagi mewakili politik aliran, tetapi sudah politik populasi,\" katanya. Sehingga dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo tersebut, upaya rekonsiliasi dengan Jokowi dapat tetap berlanjut, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti. \"Jadi mengapa Gibran? Rekonsiliasi itu alasan pertama, alasan keduanya adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alasan ketiga adalah perpaduan antara generasi tua dan muda,\" paparnya. Tidak Ada Relevansi Dalam kesempatan ini, Anis Matta menjelaskan, bahwa tuduhan melanggengkan politik dinasti kepada Presiden Jokowi dengan mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, tidak ada relevansinya. Sebab, dalam sistem demokrasi, jabatan yang dipilih rakyat tidak mengenal politik dinasti. \"Coba kita lihat di negara juaranya demokrasi, Amerika Serikat seperti George Bush dan Bush Jr, apakah itu bentuk politik dinasti. Bapaknya yang duluan presiden, lalu anaknnya. Anaknya dua periode, bapaknya hanya satu periode. Kemudian Bill Clinton sebagai mantan presiden mendukung istrinya, Hillari Clinton sebagai presiden, apakah itu disebut politik dinasti,\" katanya. Artinya, dalam sistem demokrasi itu, semua pilihan diserahkan kepada rakyat, apakah yang bersangkutan dipilih atau tidak. Politik dinasti itu terjadi jika jabatan tersebut ditunjuk, bukan melalui proses pemilihan dengan sistem demokrasi. \"Kalau di Indonesia itu contohnya, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pilkada DKI, kalah juga meski anak presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Lalu, Puan (Puan Maharani) yang dikampanyekan sebagai capres, oleh PDIP nyatanya tidak dipilih, malahan pilih Ganjar (Ganjar Pranowo), padahal ketua umumnya ibunya sendiri, Ibu Mega (Megawati Soekarmoputri). Artinya dalam sistem demokrasi itu tunduk pada aturan elektabilitas,\" tegas Anis Matta. Dengan demikian, dinasti politik itu secara politik tidak berpengaruh dalam proses pemilihan, karena semua ditentukan oleh rakyat atau pemilih, termasuk di Pilpres 2024. \"Selama 25 tahun ini, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat demokrasi dan generasi sekarang ini, generasi Z itu native demokrasi. Iklim demokrasi kita sudah tumbuh sejak 1998. Jadi dalam konteks soal politik dinasti ini sudah terjawab,\" paparnya. Ia berharap ada pematangan kedewasaan dalam berdemokrasi, dan tidak membangun asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam menilai kapasitas atau kompetensi seseorang. \"Dulu Pak Jokowi ketika mau maju di 2014, disebut tidak kompeten, lebih kompeten Pak Prabowo. Tapi faktanya, Pak Jokowi berhasil mengelola negara. Sehingga penilaian itu hanya sekedar asumsi-asumsi saja,\" katanya. Asumsi itu, saat ini ungkapnya, juga menimpa Gibran yang dianggap tidak berkompeten dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak diusulkan sebagai cawapres. \"Saya kira Mas Gibran sangat kompeten, dan bisa menjadi tambahan elektoral bagi Pak Prabowo. Sebelum berpasangan, Pak Prabowo sudah yang paling unggul, maka dengan adanya Mas Gibran akan menambah energi dan tambahan kekuatan elektoral bagi Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah yang tidak pernah menang di 2014 dan 2019,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran dalam waktu 3-4 bulan ini akan menyakinkan pemilih yang mash ragu-ragu atau massa mengambang (swing voters) untuk menentukan pilihan politiknya ke pasangan Prabowo-Gibran. \"Kalau kita lihat, Gibran tidak akan merugikan Prabowo, malahan menguntungkan, karena akan ada tambahan elektoral. Makanya masalah-masalah itu, sesuatu yang masih debatable, bisa diuji dalam survei beberaoa hari ke depan. Saya yakin pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitasnya tinggi,\" pungkasnya. (ida)
Presiden Makin Eror dan Berbahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih KONFERENSI Tingkat Tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), di Beijing, China, Rabu (18/10), Presiden China Xi Jinping berpidato eh berencana akan menambahkan dana sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.577 triliun untuk program Belt and Road Initiative (BRI), lintas negara. Presiden Jokowi yang hadir dalam forum tersebut, tampak terkesima. Berhalusinasi bagaimana uang tersebut bisa dimiliki semua masuk ke Indonesia dengan dalih investasi. Tidak disia siakan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi tersebut, berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Pada forum tersebut, hilang harga dirinya sebagai pedagang amatiran mengulang kembali menawarkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai komoditas jualan yang penting laku dan terjual. Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan tanpa pikir panjang mengatakan antara lain meminta agar program IKN merupakan program BRI China. Lagi lagi berdalih menanam investasi dengan menjual kedaulatan. Jokowi menyerahkan lehernya ke RRC, tidak sadar atau tidak paham bahwa BRI program Jalur Sutra Xi Jinping itu merupakan kebangkitan imperium Cina, dalam bentuk penjajah gaya baru. Telah diingatkan bahwa pinjaman besar-besaran ini telah dikritik beberapa pihak di negara Barat, dengan mengatakan BRI membebani negara-negara miskin dengan utang yang besar. Dalam beberapa kasus, tunggakan telah menyebabkan China mengambil kendali atas aset-aset tersebut. Presiden terkesan mengabaikan bahkan tanpa seleksi dan pengaman terkait dengan keamanan wilayah, menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China dengan bebas yang penting investasi masuk, agar ada kesan dirinya telah bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Tidak peduli itu uang hutang yang berbahaya aset negara bisa disita China apabila tidak mampu mengendalikan pinjamannya. Berbusa busa dalam pidatonya menjual penawaran maut bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Pernik pernik lain meluncur dengan buas bahwa sejumlah indikator ekonomi positif dan stabilitas sosial politik aman. Semua sumber daya alam ditawarkan dengan dalih sebagai pasokan dunia, yang penting sama sama menguntungkan dan dapat cuan. Seakan akan Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan dan terkesan Indonesia akan berakhir kiamat maka semua harus dijual, di ahir masa jabatannya yang tinggal menghitung har, tidak peduli resikonya di masa depan. Investasi yang terseleksi dengan ketat tetap diperlukan, dengan tetap membangun kekuatan ekonomi secara mandiri didalam negeri, tidak hanya mengandalkan hutang, yang berbahaya. Jokowi terus bertindak ceroboh, belepotan dan makin eror dan berbahaya. Tidak sadar bahkan makin nekad menjual kedaulatan negara, dengan kesan posisi dirinya hanya sebagai boneka Xi Jinping. Merusak kehidupan masa depan negara, terus melakukan akrobat, licik meracik diksi pembenaran tanpa pedulikan akibat dan bahayanya bagi masa depan bangsa ini. Alarm lampu merah dari China benar benar telah nyala. (*)
Palestina Butuh Militer bukan Obat-obatan
Oleh Ust. Dwi Condro Triono Dulu pernah sewaktu kuliah di Malaysia, saya diminta berpidato dalam acara pengumpulan dana untuk membantu rakyat Palestina yang tengah dibombardir Israel. Semangat warga Malaysia untuk mengumpulkan dana sangat besar. Antusias sekali. Terkumpul dana yang lumayan banyak. Setelah beberapa pembicara selesai, tiba giliran saya. Saya bertanya pada hadirin: ”Dana ini mau kita belikan apa?” ” Obat-obatan …!” jawab hadirin. ”Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengirim obat-obatan ke Palestina, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” tanya saya lagi. ” Membantuuuu …!” ”Sekali lagi saya tanya, dengan mengirim obatan-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” ” Membantuuu ..!” Terlihat wajah yang keheranan dengan pengulangan pertanyaan saya. Sekali lagi saya bertanya:”Dengan mengirim obat-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ???” ” Membantuuuu …!” dijawab dengan agak kesal. ” Salah..! Dengan mengirim obat-obatan, kita justru menzalimi mereka.” Semua terdiam kebingungan. Kemudian saya menyampaikan satu analogi. ”Jika ada seseorang yang didatangi orang jahat ke rumahnya dan kemudian memukuli dan menganiaya orang tersebut, dan kemudian kita mengobati luka-lukanya untuk kemudian kita tetap tinggalkan dia di dalam rumah dimana di dalamnya si penganiaya tetap ada dan kembali menganiayanya, dan kembali kita obati dan kita tinggalkan lagi dia dalam rumah dimana si penganiaya akan kembali menganiayanya, itu perbuatan membantu atau menzalimi?\" Hadirin terdiam. ” Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin membantu orang itu, yang pertama kita lakukan adalah mengusir si penganiaya dari dalam rumah. Percuma mengobatinya berkali-kali selama si penganiaya tetap ada di dalam rumah. Jadi jika ingin menolong rakyat Palestina, kita minta pada negara untuk mengerahkan militer untuk mengusir Israel dari bumi Palestina. Percuma mengirim obat-obatan jika bom-bom Israel tidak pernah berhenti melukai rakyat Palestina.” Pertanyaanya: Kenapa Negara-Negara Arab tidak berani Menyerang Israel? Kita semua sering bertanya-tanya kenapa Negara-negara Arab hingga saat ini masih tetap tidak mau menyerang negara Israel, padahal Israel melakukan Extraordinary Crime (kekejaman yang luar biasa) kepada rakyat Palestina. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara Israel akan melakukan Genosida (pemusnahan etnis) di Palestina. Sebut saja negara yang berada di kanan kiri Palestina seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, mereka tidak pernah berani melanggar kedaulatan (baca: perang) terhadap negeri Yahudi ini. Ada apa gerangan dengan negara-negara Arab? Semuanya hanya bisa mengecam tanpa bisa berbuat apa-apa. Seperti Mesir contohnya, di saat penduduk Palestina hendak menyelamatkan diri melalui perbatasan Mesir-Gaza, malah aparat keamanan Mesir dengan pasukan anti huru-haranya menghalau mereka dan menutup perbatasan. Apa sebabnya? Yang pertama, dan menjadi penyebab utama adalah dikarenakan adanya kekhawatiran (baca: takut) jika sekutu Israel yakni Amerika Serikat marah terhadap negaranya. Mereka meyakini bahwa jika Amerika marah terhadap negaranya, maka negara mereka akan diboikot, diinvansi, atau bahkan diserang dengan nuklir, yang mana itu semua mengancam keselamatan diri mereka. Coba kita buka pikiran kita. Kenapa Tank-tank Israel bisa berjalan, pesawat-pesawat tempur Israel bisa terbang, dan roket-roket Israel bisa meluncur? Itu karena minyak dari negara-negara Arab. Tanpa minyak, tank, pesawat tempur, dan roket Israel takkan bisa berjalan. Israel tidak punya ladang minyak. AS justru kekurangan minyak. Ada pun Arab Saudi, Mesir, Irak, dan negara-negara Arab lainnya adalah eksportir minyak dan gas alam terbesar ke Israel. Tanpa minyak dari negara Arab, Israel tak akan mampu membantai ummat Islam di Palestina. Padahal Tahun 1970-an negara-negara Arab bisa membuat AS dan Israel mundur dengan embargo minyak. Namun kini, negara-negara Arab dipimpin oleh mereka yang pro atau takut dengan kebijakan Amerika, tak berani melakukan apapun yang dapat merugikan Israel. Bahkan Palestina mengalami krisis energi dan minyak selama berpuluh-puluh tahun, tak seorangpun dari negara tersebut yang berani menyalurkan minyaknya ke Gaza. Yang kedua, adalah terpecah belahnya kaum Muslimin oleh perjanjian Sykes Pycot. Padahal dalam surat Ali ‘Imran ayat 103 Allah melarang ummat Islam bercerai-berai. Saat ini ummat Islam diseluruh dunia terkotak-kotak dalam banyak negara yang tidak jarang satu sama lain saling bermusuhan bahkan perang seperti Iraq, Kuwait, Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Padahal ketika ummat Islam bersatu, ummat Islam mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ummat Islam mampu menghalau kaum Yahudi serta menundukkan kerajaan Romawi dan Persia. Pada zaman Sultan Salahuddin Al ‘Ayubi, ummat Islam mampu mengalahkan negara-negara Eropa yang bersatu dalam perang merebut Yerusalem. Negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan Yordania selain berasaskan Sekuler ciptaan Yahudi juga membina hubungan diplomatik dengan Israel. Selama puluhan tahun Presiden Mesir, dari Hosni Mobarak hingga Al Sisi, bahkan menutup perbatasan Gaza-Mesir sehingga rakyat Palestina tidak bisa melarikan diri ke sana. Makanan dan obat-obatan pun tidak bisa masuk hingga sebagian rakyat Gaza ada yang sampai memakan rumput karena lapar. Dengan terpisah-pisahnya kaum muslimin dan mengakui batas-batas negara yang diciptakan Sykes Pycot, membuat umat Muslim antar negara jadi tidak punya rasa persaudaraan Islam. Kaum Muslimin bahkan diberi hambatan jika ingin membantu saudara-saudara mereka, seperti peraturan paspor, visa, ekspor impor, bahkan sampai keluar larangan untuk berjihad. Bahkan yang paling parah adalah syubhat, yakni “lebih baik membantu dengan harta, obat-obatan, makanan, diplomasi, negosiasi” daripada mengerahkan aksi militer. Di mana itu semua telah dilakukan sejak 40 tahun, dan tidak pernah berhasil mengatasi kelaparan, krisis minyak, dan membebaskan Palestina. Kaum Muslimin di sana tidak memiliki tentara, pesawat tempur, dan tank-tank. Yang memiliki itu semua adalah Negara, bukan individu. Yang mana mereka (tentara, tank, pesawat tempur) hanya bergerak sesuai instruksi Negara. Lalu apa jadinya jika negara-negara Arab tersebut disetting sedemikian rupa, agar tunduk terhadap PBB yang diciptakan Yahudi, melalaikan kaum Muslimin dengan hiburan-hiburan dan kesibukan duniawi, mengganti Ukhuwah Islamiyah dengan Nasionalisme, dan pemimpin-pemimpin Arab yang pro Palestina dikudeta. Maka Israel akan terus berjaya, dan setiap tahun kita hanya bisa menonton Gaza yang dibombardir, setiap tahun kita hanya bisa menggalang dana dan demonstrasi di jalan-jalan. Maka benarlah perkataan para Mujahidin, “Palestina tidak akan pernah bebas, selama negara-negara Arab belum ditaklukkan.” Dan benarlah perkataan sang Al Haq, Rasulullah saat bernubuat, “Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab (terlebih dahulu)... ” Kita butuh sebuah umat, sebuah kepemimpinan, yang berani untuk tidak mengakui perjanjian sykes pycot, yang berani untuk melawan jazirah Arab, yang berani untuk tidak bernegosiasi dengan kafir Amerika, yang berani melakukan itu semua tanpa takut ancaman nuklir, boikot, dan lain sebagainya, dan hanya takut kepada Allah. Adakah yang seperti itu? In Syaa Allah ada dan akan segera datang. #savepalestina
Puan Sebut Gibran Sudah Bilang Ingin Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan kader partai sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan kepadanya ingin mengikuti kontes Pilpres 2024.\"Semalam (Jumat, 20/10), (saya) sudah bertemu Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan ia akan ikut dalam kontes Pilpres (2024),\" kata Puan usai menghadiri Konsolidasi Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Namun demikian, Puan enggan menjelaskan lebih lanjut karena belum ada keputusan pasti soal pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.\"Yang saya ketahui, Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai bakal cawapres. Namun, mengenai bagaimana selanjutnya, hal itu belum ada keputusan,\" tambah Puan.Oleh karena itu, lanjut Puan, hingga kini Gibran masih berstatus sebagai juru kampanye untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa dalam menghadapi kontes politik, seluruh partai koalisi, kader, dan simpatisan harus menjaga kekompakan dan solidaritas.\"Ini tidak saya tujukan kepada siapa-siapa; tapi menjelang pemilihan, bisa saja kawan menjadi lawan atau lawan justru menjadi teman,\" jelasnya.Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal (cawapres) dari Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Rapimnas Partai Golkar tersebut menetapkan bahwa partai \"beringin\" mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) periode 2024-2029. Kedua, Partai Golkar mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres periode 2024-2029.(sof/ANTARA)
Kejagung Menerima Surat Pemberitahuan Penyidikan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Rocky Gerung (RG) dan kawan-kawan.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya segera menyusun tim jaksa dalam penanganan perkara lebih lanjut.Ketut mengatakan saat ini Jampidum masih menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri terkait persyaratan formal dan material untuk dipelajari.\"Hal ini bertujuan untuk menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud,\" kata Ketut.Rocky Gerung dan kawan-kawan dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).\"Tuntutan itu terhadap peristiwa yang terjadi di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023,\" jelasnya.Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan dengan meminta klarifikasi kepada Rocky Gerung. Rocky pun telah memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya menyiapkan 97 pertanyaan, yang 47 di antaranya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama.Pertanyaan itu terkait beberapa berita yang dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit dan China.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut,\" kata Djuhandhani.Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menerima 26 laporan yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, Polda Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Metro Jaya.\"Semua laporan sudah ditampung di Bareskrim,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Prank Gibran Menuju 2024: Anak Muda Kok Gitu?!
Oleh: Achmad Nur Hidayat - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dan Ekonom UPNVJ INDONESIA negara yang penuh dengan dinamika politik, sedang menyaksikan peristiwa mengejutkan yang melibatkan sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, yang saat ini tengah menjalani perjalanan politik yang penuh dengan kontroversi. Dalam apa yang tampaknya menjadi serangkaian tindakan yang tidak konsisten, Gibran telah menjadi sorotan utama dalam dunia politik Indonesia, dan perbuatannya menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politiknya. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah apa yang kita sebut sebagai \"Prank Gibran terhadap PDIP dan Golkar. Sebelumnya Prank MK demi Gibran sudah dilakukan. Prank Gibran ke PDIP Gibran, setelah bertemu dengan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tampaknya telah sepakat untuk menjadi juru kampanye nasional dan juru bicara dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia mengeluarkan janji tegak lurus kepada Ibu Megawati, ketua PDIP, namun tindakan ini segera disusul dengan kejutan yang mencengangkan. Hanya sehari setelahnya, Gibran menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain, yaitu Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Situasi ini menggambarkan ketidak konsistensi yang mencolok dalam karir politik Gibran. Di satu sisi, dia menerima tugas khusus dari Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, untuk mendukung Ganjar-Mahfud MD, tetapi di sisi lain, dia dengan cepat berpaling dan menerima tawaran dari Prabowo. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi Gibran sebagai politisi yang dapat diandalkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kejujurannya dalam berpolitik. Prank Gibran Ke Golkar Namun, Gibran tidak berhenti hanya sampai di situ. Dia juga terlibat dalam \"Prank ke Golkar\" yang lebih membingungkan lagi. Saat Permintaan Golkar masuk ke Partai melalui keanggotaannya di AMPI (Angkatan Muda Partai Indonesia), Gibran dengan tegas menyatakan kesediaannya menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, dia masih tetap berstatus sebagai anggota PDIP pada saat yang sama. Tindakan ini menjadi luar biasa, mengingat dalam sejarah politik Indonesia, sangat jarang terjadi bahwa seorang politisi dari satu partai mencalonkan diri dari partai lain. Bahkan, rivalnya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, harus menjadi kader Golkar karena akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden oleh partai tersebut. Prank yang dilakukan oleh Gibran ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kesetiaan partai, tetapi juga menghancurkan prinsip-prinsip dasar dalam politik yang berintegritas dan konsisten. Namun, di balik semua permainan politik yang dilakukan oleh Gibran, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana dia bisa melakukannya. Kekuatan politik ayahnya, Presiden Joko Widodo, nampaknya telah memberinya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dalam dunia politik. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana nepotisme dan penggunaan kekuasaan politik secara tidak etis dapat mempengaruhi jalannya politik negara. Dampak Prank Gibran Buruk Baik Untuk Gibran Maupun Untuk Jokowi Prank-prank yang dilakukan oleh Gibran membawa persepsi buruk terhadap generasinya, bahwa anak muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru tampil sebagai sosok yang tidak konsisten, manipulatif, dan tidak dapat dipercaya. Ini adalah pesan yang sangat merugikan untuk generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Dalam menghadapi Prank Gibran Menuju 2024, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali nilai-nilai integritas, konsistensi, dan kejujuran dalam politik. Politik yang sehat memerlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan memiliki prinsip yang kokoh, bukan pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan demikian, kita dapat memastikan masa depan politik Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada integritas dan konsistensi, bukan sekadar tindakan dramatis dan pranks yang merugikan. (*)
Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP
Jakarta FNN - Terkonfirmasi sikap politik Jokowi dan keluarganya bagai Malin Kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). \"Bagi PDIP terutama Megawati Soekarnoputri sebagai ibu yang membesarkan partai itu, Jokowi bisa jadi bagaikan Malin Kundang politik,\" kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (21/10). Pernyataan itu dikemukakan Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan tentang Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta, hari ini. Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Menurut Selamat Ginting, Malin Kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatra Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin Kundang sengaja menyakiti hati ibunya, sehingga mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Dikemukakan, Jokowi dan keluarganya tercatat tujuh kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi walikota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan lima tiket dengan rincian dua tiket untuk menjadi Walikota Surakarta (Solo) pada 2005 dan 2010, satu tiket untuk Gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan dua tiket Presiden RI pada 2014 dan 2019. \"Termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi Walikota Solo, dan menantu Jokowi, Boby Nasution untuk menjadi Walikota Medan pada 2020. Semuanya golden tiket dari PDIP,\" ujar Ginting. Kini, lanjut Ginting, Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkan dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik, seperti walikota, gubernur, dan presiden. \"PDIP tentu saja merasa dikhianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pengarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar,\" ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Rencananya, kata Ginting, putra sulung Presiden Jokowi itu terlebih dahulu masuk ke AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), sayap generasi muda Partai Golkar. \"Maka otomatis Gibran bergabung ke Golkar dan hengkang dari partai asalnya, PDIP,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Selanjutnya menurut Ginting, Bobby Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP. Bisa masuk ke Golkar atau Gerindra. Boby akan disiapkan menjadi Gubernur Sumut pada 2024 ini. \"Skenario politiknya bisa saja Jokowi juga akan tinggalkan PDIP dan masuk menjadi Dewan Pembina Partai Gerindra,\" prediksi Ginting. \"Jadi kita tunggu, apa reaksi dari PDIP, utamanya Megawati terhadap keluarga Jokowi. Apakah berani memecat Jokowi dan keluarganya?\" tanya Ginting menutup wawancara. (sws)
KIM Tetap Solid Siapa pun Bakal Cawapres Pilihan Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan kerja sama antara partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan tetap solid terlepas dari siapa pun bakal cawapres yang dipilih bakal capres Prabowo Subianto.\"KIM dipastikan akan tetap solid. Siapa pun yang ditetapkan (jadi bakal cawapres) nanti tidak akan mengubah dukungan dan komposisi koalisi,\" kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menyatakan semua partai anggota KIM telah siap bekerja keras untuk memenangi Pilpres 2024. Saleh juga menekankan bahwa semua anggota koalisi sudah setuju terhadap siapa pun bakal cawapres pilihan Prabowo.\"Ya, tidak perlu ditanya lagi apakah setuju kalau calonnya si A atau si B. Sebab, semuanya sudah sepakat nama cawapres yang ada di kantong Prabowo tersebut,\" jelasnya.Mengenai nama bakal cawapres yang belum diumumkan hingga saat ini, Saleh menuturkan hal tersebut tinggal menunggu waktu dan momentum saja. Dia menambahkan bahwa nama bakal cawapres untuk pendamping Prabowo akan diumumkan secara resmi pada pekan depan.\"(Pendaftaran KIM) Dipastikan akan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU,\" ujar Saleh.Hingga saat ini, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengumumkan dengan siapa dirinya akan maju bertarung di kontes Pilpres 2024.Beberapa nama yang santer dikabarkan untuk menjadi pendamping Prabowo, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.Untuk diketahui, KPU RI membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
