ALL CATEGORY
Gibran Merima SK Rekomendasi Bacawapres dari Golkar
Jakarta, FNN - Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Partai Golkar, dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.\"Acara hari ini sudah di rapat plenokan, dan Partai Golkar mendukung Mas Gibran sebagai bakal calon presiden dari Golkar,\" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Airlangga lalu mempersilahkan Gibran naik ke podium untuk menerima SK tersebut. Penyerahan rekomendasi itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.\"Siap lahir batin memenangkan mas Gibran,\" ujarnya.Di sela-sela Rapimnas, Airlangga memperkenalkan elit Partai Golkar dan kader Golkar umur di bawan 40 tahun kepada Gibran.Airlangga juga menyinggung pembicaraannya dengan Prabowo Subianto, bahwa pada saat pemerintan Indonesia pertama kali, Perdana Menteri Sutan Syahrir umurnya 36 tahun.Gibran tiba di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 12.45 WIB. Dia bertemu para elit pada kegiatan Rapimnas Golkar sekitar satu jam.Gibran tiba setelah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto meninggalkan kantor DPP Golkar.Adapun Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023, tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam Pemilu 2024.Rapimnas ke-2 tahun 2023, menetapkan, pertama, mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI periode 2024-2029.Kedua, mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden RI dari Partai Golkar periode 2024-2029.\"Dengan adanya keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka, mencabut seluruh keputusan-keputusan calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya,\" kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily saat membacakan Rantus Rapimnas ke-2 yang didampingi Airlangga Hartarto.(ida/ANTARA)
Gibran Cawapres Prabowo, Gerindra Paham Keadaan Politik Memang Mencemaskan
Jakarta, FNN – Pendaftaran Pilpres 2024 sudah memasuki hari ketiga, tetapi situasi yang tidak menentu atau uncertainty masih terjadi di kubu Prabowo, kendati Jokowi pagi ini pulang dari Riyad dan pasti punya instruksi khusus. Tetapi, yang menarik adalah pertemuan di rumah Zulkifli Hasan tadi malam dan banyak diliput media. Prabowo hadir dalam pertemuan tersebut, demikian juga AHY. Yang juga menarik kehadiran Bahlil yang selama ini menjadi operator istana. Apalagi berkembang isu sudah sejak sepakan lalu bahwa Gibran akan digolkarkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Gibran pun sudah berada di Jakarta hari ini. “Ini betul nih, istilah kita the uncertainty dan benar ini hari libur, tapi Jokowi yang mestinya masih ada agenda, mestinya baru balik besok, tapi ternyata dipercepat hari ini,” ujar Rocky Gerung di kanall You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (21/10/23) menanggapi situasi politik hari ini. Jadi, lanjutnya, sebetulnya kehadiran Bahlil kira-kira mendahului Jokowi supaya Bahlil sudah punya berita untuk dilaporkan kepada Jokowi. Bahlil adalah agen yang tegak lurus dengan Jokowi dengan segala macam cara. Yang menarik sebetulnya adalah melihat kalau Jokowi tiba hari ini dan pasti langsung rapat, apa keputusnya. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Zulhas, tetapi kelihatannya kalau ada pertemuan semacam itu maka itu menunjukkan ada persiapan untuk menunggu Jokowi dan melaporkan. Sepertinya separuh intrik pasti ada di situ. Lain kalau Jokowi betul-betul tidak ada problem dengan Mahkamah Konstitusi. “Jadi, peristiwa Mahkamah Konstitusi kemarin itu merembet ke mana-mana sehingga ketidakpastian makin tinggi,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeo Arief, wartawan senior FFN, itu Rocky juga mengatakan bahwa satu poin pertama yang mesti kita ulas adalah bahwa PDIP sudah firm tidak dengan Gibran, artinya tidak dengan Jokowi juga. Jelas itu. Tinggal masalahnya kubu Prabowo mau dengan Gibran atau tidak? PDIP bisa saja mengatakan Gibran aja kita buang, masa kalian pungut. Itu yang menguntungkan opini publik bagi PDIP. Ada publikasikan hasil survei yang mengatakan bahwa begitu berpasangan dengan Gibran maka suara Prabowo langsung melejit. Tetapi, tidak perlu memakai survei, pakai common sense saja, lihat kemarahan publik yang bukan hanya datang dari oposisi, tapi juga dari pendukung Jokowi, dipastikan anjlok suara Prabowo begitu berpasangan dengan Gibran. Sepertinya hal ini menjadi pemikiran yang serius bagi Prabowo. “Iya, itu pertama tentu timnya Prabowo pasti punya survei internal. Kalau kita lihat kegelisahan Gerindra itu terbaca pada kebelumsiapan Prabowo untuk mengumumkan. Kalau betul-betul Gibran itu potensial untuk mendongkrak koalisi Prabowo, dari awal pasti Prabowo sudah pastikan. Tetapi, Prabowo orang yang selalu punya second opinion sebagai seorang yang terlatih untuk mengintai musuh. Pasti dia juga menaruh kuping di mana-mana,” ungkap Rocky. “Jadi, kelihatannya Gerindra sudah paham bahwa keadaan politik memang mencemaskan,” tegas Rocky. Bahkan, lanjut Rocky, suara emak-emak akhirnya diperhatikan lagi oleh Prabowo, karena terlihat Prabowo berupaya untuk menyapa emak-emak. Itulah pentingnya kita melihat sesuatu yang di luar survei, yaitu mata hati rakyat yang tidak mungkin dibohongi, karena olok-olok tentang Mahkamah Konstitusi betul-betul jadi maksimal hari-hari ini. “Nah, Jokowi juga pasti tahu itu, tetapi bagi Jokowi ya nggak ada pilihan lain. Gibran mau dipaksakan ke siapa. Itu soalnya kan? Jadi, kalau Jokowi misalnya sudah gagal ke PDIP, tinggal Gibran pasti ke Prabowo. Tetapi, juga jadi kontroversi karena Gibran ditaruh ke Prabowo malah Gerindra akan turun elektabilitasnya. Jadi, poin-poin ini yang mungkin membuat Jokowi pulang lebih cepat ke Jakarta,” ujar Rocky. Sebelum Jokowi pulang, Bahlil pasti diutus untuk nguping kiri kanan sambil memberi optimisme bahwa Gibran masih mungkin. Tetapi, Bahlil datang dengan satu perspektif to be or not to be adalah Gibran. Begitu juga istana, to be or not to be harus Gibran. Tetapi, partai-partai politik koalisi berhitung kalau Gibran komplikasi di DPR bagaimana. Dalam hal ini PDIP bermain cerdik. Demikian juga tema-tema yang lain bagi Prabowo mungkin memperhatikan advis dari SBY karena bagaimanapun SBY tidak mungkin menerima sepenuh hati adanya Gibran di situ. Gibran itu betul-betul lambang dari keberlanjutan, tidak ada sinyal sedikit pun di situ perubahan. “Jadi kompleksitas itu the chemistry doesn\'t mix,” ujar Rocky. Prabowo pasti juga sudah tahu bahwa Gibran tidak akan menambah elektabilitas, tapi tukar tambahnya adalah kekuasaan Jokowi, mesin-mesin kekuasaan yang di tangan Jokowi. Tetapi, dengan berpisah jalan dengan PDIP sepertinya mesin politik Jokowi juga tidak akan sepenuhnya efektif. Itu juga yang mungkin membuat Prabowo jadi berpikir ulang. “Ya, saya kira itu benar. Prabowo justru menghitung dulu kalau tegak lurus dengan Jokowi maka mesinnya akan pindah, tapi separuh mesinnya akan diambil PDIP. Dan memang mesin-mesinnya Prabowo itu juga bagian dari mesin PDIP,” kata Rocky.(ida)
Anies-Muhaimin Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Selama 8-10 Jam
Jakarta, FNN - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto selama 8-10 jam.\"Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 8 hingga 10 jam dan tergantung pemeriksaan nantinya,\" kata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Budi Sulistya saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan prinsip pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, dan dapat dipercaya\"Secara prinsip pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan rutin yang kami laksanakan,\" kata dia.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan pemeriksaan kesehatan Anies-Muhaimin adalah pertama yang dilakukan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Menurut dia, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU dan mendapatkan kesempatan pertama untuk pemeriksaan ini.\"Hasil pemeriksaan ini di luar kewenangan KPU dan pihak RSPAD yang akan mengeluarkan hasil dan menentukan lolos (atau tidak) dari pemeriksaan kesehatan ini,\" kata dia.Sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tiba di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat untuk mengikuti rangkaian tes kesehatan yang dijadwalkan KPU RI pada Sabtu (21/10).Pasangan Anies-Muhaimin yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS ini datang ke RSPAD Gatot Soebroto tidak berbarengan.Pertama kali datang adalah Muhaimin Iskandar menggunakan mobil SUV dengan nomor polisi B 1 PKB sekitar pukul 06.50 WIB.Sementara itu Anies Baswedan datang dengan mobil berbeda dengan nomor polisi B 7777 AR.Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana gelap.\"Saya puasa sejak pukul 08.00 WIB dan siap mengikuti tes kesehatan ini,\" kata Anies Baswedan kepada wartawan.Sementara itu Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya menjalani puasa untuk mengikuti serangkaian tes kesehatan tersebut.\"Tadi malam saya sudah isi formulir yang ditanyakan,\" kata dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Mencari Sosok yang Tepat Sebagai Ketua TPN Anies-Muhaimin
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PKS masih mencari sosok yang tepat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.\"Kami minta semua pihak sabar untuk nama Ketua TPN ini karena kami mencari sosok yang tepat,\" kata Aboe Bakar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan pihaknya mencari sosok muda yang memiliki kemampuan manajerial dan berkelas. Menurut dia, sosok tersebut bisa berasal dari luar partai yang tergabung dari Koalisi Perubahan.\"Kalau ada di luar partai tentu bagus tapi kalau tidak ada kami ambil dari partai politik,\" ujarnya.Ia mengatakan PKS bukan partai yang memiliki banyak uang tapi punya semangat perjuangan yang besar.Hal itu menurut dia, membuat Koalisi Perubahan membutuhkan sosok yang berkelas dan memiliki manajerial baik serta memiliki pandangan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke.Selain itu Aboe mengatakan untuk pergerakan langkah pemenangan di bawah tim Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin), prosesnya sudah bergerak di akar rumput.\"Saya bergerak dan teman-teman lainnya tapi memang untuk nama Ketua TPN belum diumumkan,\" kata dia.Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU RU pada Kamis (19/10) dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU RI sebagai bakal calon di Pemilu Presiden 2024.Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tahapan yang ditentukan KPU RI dan pelaksanaan pemeriksaan digelar di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10).Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Bawaslu Memastikan Independensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Bacapres
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan calon wakil presiden di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat independen dan profesional dalam bekerja.\"Kita pastikan tim dokter independen dan tidak ada dokter pribadi calon yang ikut dalam pemeriksaan ini,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu.Bagja mengatakan, tim dokter tersebut merupakan tenaga ASN serta TNI Polri sehingga mereka dapat bekerja profesional.Untuk ASN menurut dia, mereka harus netral dalam pemilihan dan tidak boleh memperlihatkan keberpihakan.Begitu juga TNI Polri tidak boleh memilih calon dalam pemilu sehingga dalam pemeriksaan ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.Menurut dia hasil pemeriksaan ini nantinya akan diberikan tim dokter kepada KPU untuk mengetahui apakah calon dinyatakan lolos atau tidak.\"Kami memastikan agar proses tahapan ini berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi pelanggaran. Kalau hasil pemeriksaan tentu rahasia tapi kami ingin semua itu transparan,\" kata dia.Ia mengatakan sejauh ini KPU belum memberikan nama-nama tim dokter yang melakukan tes kesehatan dan juga tidak memberikan indikator yang dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan.\"Karena kami pengawas maka akan cari sendiri agar proses berjalan sesuai regulasi,\" kata diaSebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto selama 8 hingga 10 jam, pada Sabtu.\"Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 8 hingga 10 jam dan tergantung pemeriksaan nantinya,\" kata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Budi Sulistya saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan prinsip pemeriksaan dilakukan secara profesional independensi dan dapat dipercaya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Golkar Mengusulkan Gibran Rakabuming Menjadi Bakal Cawapres untuk Prabowo
Jakarta, FNN - Partai Golkar mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.\"Saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bacawapres. Apakah setuju? Pak Prabowo, semua setuju?\" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat membacakah hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Pertanyaan Airlangga dijawab setuju oleh semua peserta Rapimnas. Airlangga juga menanyakan kepada seluruh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar, untuk kesediaan mendukung bakal cawapres dengan umur di bawah 40 tahun.\"Bismillah, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, ini untuk dibawa dalam pertemuan forum ketum partai,\" kata Airlangga.Usai membacakan kesimpulan dan kesepakatan Rapimnas, Airlangga lalu menyerahkan rekomendasi itu kepada Bakal Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Anis Matta Apresiasi Pernyataan Tegas Jokowi, Israel Langgar Hukum Humaniter Internasional
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap di Gaza sebagai tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional. \"Saya mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap serangan di Gaza yang telah melanggar hukum humaniter internasional,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023). Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/10/2023), mengatakan, tindak kekerasan yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. \"Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati,\" kata Presiden. Menurut Anis Matta, Partai Gelora mendorong pemerinah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina \"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret mengirim bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina,\" katanya. Anis Matta berharap agar pemerintah menggalang solidaritas internasional untuk mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. \"Indonesia juga perlu menjalankan strategi diplomasi untuk menggalang solidaritas internasional mengecam Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina,\" katanya. \"Keberpihakan kita kepada Palestina didasari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan,\" imbuhnya. Seperti diketahui, konflik Hamas-Palestina semakin memanas. Upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas saat ini sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi. Sebab, serangan Israel saat ini sudah mengarah pada genosida (pembataian) warga Gaza, yang menjadikan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan sebagai target serangan, bukan kombatan. Bahkan ada 22 rumah sakit menerima ancaman di bom Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Terbaru adalah serangan rudal Israel Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza pada Selasa (16/10/2023) malam lalu, menewaskan ratusan pasien dan dokter. Sebelum dibom, Israel memberikan peringatan evakuasi kepada Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, namun para dokter menolak untuk evakuasi. Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan ini menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza selama hampir dua pekan. Update terbaru seperti dilaporkan Al Jazeera, korban tewas perang Hamas-Isarel terus meningkat, yakni mencapai 5.540 jiwa. Di Gaza, warga yang meninggal meningkat menjadi 4.137 orang, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. dengan lebih dari 13.000 orang terluka. Di Tepi Barat yang diduduki, sebanyak 61 warga Palestina juga dilaporkan tewas. Sebanyak lebih dari 1.250 orang terluka. Sementara Israel sendiri mengklaim 1.403 orang tewas, di mana 306 pasukan dan 57 polisi. Sedangkan 4.629 orang dilaporkan terluka. (Ida)
Gibran Cawapres Prabowo, dan Perang Dingin Megawati Versus Jokowi pun Dimulai
Oleh Ady Amar - Kolumnis HARI ini, Sabtu (21/10) jika tidak ada halangan yang sangat, rencana diumumkannya bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Kemungkinan diumumkan setelah Rapimnas Partai Golkar hari ini, yang mengumumkan siapa cawapres yang dipilihnya. Konon pada Rapimnas itu pula Gibran Rakabuming Raka diputuskan memakai jaket kuning (Golkar), dan otomatis menanggalkan baju merah (PDIP), yang sebelumnya dipakainya. Itu artinya Gibran resmi menjadi kader Golkar. Itu artinya secara resmi Gibran telah meninggalkan PDIP, dan bergabung dengan Golkar. Bisa pula putusan Rapimnas itu juga mendaulat Gibran sebagai Bacawapres yang diusung Golkar. Sebelumnya yang digadang sebagai cawapres dari Golkar adalah ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Jangan tanya mengapa itu bisa terjadi, seorang Ketua Umum Golkar bisa tergantikan oleh kader yang baru bergabung, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjadi kader yang diistimewakan, itu tidak lain karena ia anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga kemustahilan yang tak bisa dinalar itu bisa dijelaskan tanpa perlu perdebatan keberatan dari eksponen Golkar lainnya. Semua menjadi sepakat sampai tingkat ketidakmungkinan menjadi dimungkinkan. Buat anak Jokowi tak ada yang tidak mungkin. Sebelumnya, sang adik Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, mendapat keistimewaan yang cuma perlu 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung didaulat menjadi Ketua Umumnya. Istimewanya lagi, Kaesang diangkat sebagai Ketua Umum PSI cukup lewat pertemuan kopi darat beberapa pengurusnya dengan Kaesang. Semua tampak seperti main-main, bahkan tidak peduli melanggar AD/ART partai itu tentang keanggotaan. Terpenting dapat ketua umum anak presiden. PSI memanglah partai gurem, pantas jika berharap banyak dengan kehadiran Kaesang. Berharap ada tuah Jokowi di sana, dan bisa merasakan nikmatnya masuk sebagai penghuni Senayan. Tapi menjadi heran jika Golkar sebagai partai 2 besar, ikut memberi karpet merah buat kader barunya, dan lalu menjadikannya wakil partai sebagai cawapres yang disandingkan dengan Prabowo Subianto. Golkar partai besar dan punya jam terbang tinggi seperti tak punya marwah sebagai partai besar. PSI dan Golkar dalam konteks yang sama, seperti perlu menampakkan citra sebagai partai yang berkhidmat pada Jokowi. Sekali lagi, itu jika benar, Golkar mendorong Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, itu pastilah mengikuti arahan Jokowi langsung tidak langsung menafsir apa yang diinginkan Jokowi, dan itu tentang di-cawapreskannya Gibran. Itu pun tentu disadari Jokowi, bahwa keinginannya itu akan bersinggungan dengan PDIP, yang telah resmi mendeklarasikan pencalonan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Konsekuensi untuk Jokowi, yang sebagai petugas partai (PDIP), itu tentu sudah diperhitungkannya dengan matang. Diperhitungkan segala konsekuensi yang bakal diterimanya. Dan, jika Gibran sudah resmi disandingkan dengan Prabowo, maka mustahil Jokowi bisa berkelit bermain dua kaki di antara Prabowo dan Ganjar, yang selama ini mampu melenakan PDIP. Tergagap setelah permainan Jokowi dengan \"Politik Dinasti\" nyaris disempurnakan. Jangan tanya lagi bagaimana rasa kecewa seorang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP pada Jokowi yang dibesarkannya dengan \"kasih sayang\" berlebih. Memberi tiket yang menjadikannya Wali Kota Solo (2 tiket/2 periode), Gubernur DKI Jakarta (1 tiket), dan lalu Presiden RI (2 tiket/2 periode). Artinya, 5 tiket diberikan untuk Jokowi. Tidak cukup di situ, PDIP memberi juga tiket pada Gibran sebagai Wali Kota Solo (1 tiket), dan juga pada anak menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan (1 tiket). Total 7 tiket diberikan pada Jokowi dan keluarga. Tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi, suguhan yang diberikan pada PDIP, seperti apa yang akan kita lihat--sekali lagi jika Gibran jadi diusung Golkar atau dengan cara apa pun itu, Gibran menjadi pendamping Prabowo--bagaimana Megawati/PDIP menyikapinya. Pastilah penyikapan yang serius, dan tidak mustahil pecah kongsi bisa saja terjadi. Tapi apakah sampai pemecatan pada Jokowi akan dilakukan, sepertinya itu tidak akan \"berani\" dilakukan. Sebagai petugas partai, Jokowi tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang sama-sama petugas partai, tapi beda nasib karena beda status sosial. Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo langsung dipecat sebagai anggota PDIP. Perang memang sedang dimulai. Perang yang pastinya menyertakan segenap elemen istana di satu pihak, dan itu yang akan diantisipasi Megawati agar tidak menambah kepedihan yang bisa saja dimainkan Jokowi--kasus yang menjerat menantu Megawati (Kasus BTS), Happy Hapsoro, dan bisa jadi kasus lainnya akan dibuat terang benderang--agaknya itu yang mengerem Megawati untuk tidak memperlakukan Jokowi dengan pemecatan. Tak mungkin pula Megawati akan menarik para menterinya dari kabinet Indonesia Maju, dan menggelorakan semangat meng-impeach di parlemen dengan mengajak partai lain, itu hal mustahil. Ajakan yang tak mungkin disambut, karena itu persoalan internal PDIP dengan petugas partainya. Menghadapi petugas partai yang dibesarkannya, dan yang saat ini tengah memiliki seluruh perangkat yang bisa mengobrak-abrik kemapanan PDIP, itu yang tak mungkin dihadapi PDIP saat ini. Maka memilih sikap seperti biasa-biasa saja melihat \"tusukan\" Jokowi, itu sepertinya cara yang akan dilakukan PDIP. Seperti perang dingin saja. Tapi tentu tidak membiarkan selamanya, tapi lebih memilih waktu yang tepat untuk membalaskan dahaga kemarahan Mamak Megawati, tentu dengan caranya. Dan, itu tidak penting untuk dianalisa. Biarkan saja...**
Mahfud MD Harusnya Ikut Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa Mahfud MD mengkritisi kondisi negara. Dulu mengkritik perilaku korup rezim konon di rezim Jokowi korupsi lebih dahsyat dari pada sebelumnya. Dari atas sampai bawah. Mahfud prihatin. Begitu juga baru-baru ini ia memprihatinkan soal penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Semestinya di bawah terlindungi di atas ditindak tegas. Bagus sekali ktitik Mahfud MD ini. Yang tidak bagus adalah bahwa ia sendiri adalah bagian dari rezim korup dan hukum yang tumpul itu. Mahfud MD juga dulu mengingatkan adanya Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Meminta agar pejabat yang dinilai tidak mampu segera mengundurkan diri. Mahfud pernah menyinggung rusaknya iklim rezim. Menurutnya Malaikat bisa berubah menjadi Iblis di ruangan pemerintahan seperti itu. Dahsyat memang Mahfud MD. Yang keparat adalah bahwa yang dikritisi itu ternyata termasuk dirinya. Mahfud MD itu Menkopolhukam, Menteri yang mengkoordinasi Menteri-Menteri yang disinggung dan berperan strategis tersebut. Mahfud MD merupakan penentu kebijakan rezim Jokowi. Konten kritikan atau curhat Mahfud sama dengan apa yang diprihatinkan oleh Kelompok Petisi 100. Apa yang dinyatakan merupakan sebagian kecil dari narasi atau substansi Petisi. Setelah Mahfud MD mengritik lalu apa yang akan dilakukan ? Sebagai Cawapres ia bersama Ganjar berada pada poros \"melanjutkan\" bukan \"perubahan\". Dipastikan sulit untuk mampu merealisasikan omongannya. Artinya itu omdo dan omdo. Tindak lanjut dari keluhan Mahfud MD adalah apa yang menjadi misi dari Petisi 100 yakni makzulkan Jokowi. Mahfud MD semestinya bergabung dengan berbagai kekuatan kritis. Bersama Petisi 100 mendesak DPR dan MPR agar segera menggunakan kewenangannya untuk memakzulkan Jokowi. Sebagai langkah awal untuk perbaikan. Tanggal 20 Oktober saat mahasiswa bergerak teriakan dan desakannya ialah bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati reformasi oleh karenanya harus segera mundur. Kedaulatan rakyat direnggut paksa oleh segelintir pengendali kekuasaan yang bernama oligarki. Menjalankan konsepsi neoliberalisme yang menindas rakyat. Nah, sebagai Cawapres dalam status Menko Polhukam Mahfud MD tidak dituntut untuk menjadi oposisi tetapi menyiapkan agenda konkrit bagi proses demokratisasi, pemberantasan KKN, penegakan hukum, serta membangun ekonomi kerakyatan berkeadilan. Persoalannya ialah bahwa rakyat skeptis akan integritasnya. Fakta empirik menunjukkan bahwa ambivalensi melekat pada profil dan karakternya. Dalam skandal 349 trilyun pada instansi Kemenkeu Mahfud yang melempar kasus, tetapi melalui Satgas bentukannya, Mahfud MD juga yang meredam hingga \"sunyi senyap\". Seharusnya Mahfud MD langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus TPPU tersebut. Ini skandal serius. Agar tidak menjadi Menteri tukang omong doang, ayo Mahfud ikut berjuang bersama Petisi 100 agar Jokowi segera dimakzulkan. Selama rezim ini masih dipimpin Jokowi maka omongan Mahfud MD itu hanya seperti orang yang buang angin saja. Wes ewes ewes...bablas angine. Alami tapi bau, Pak. Bandung, 21 Oktober 2023.
Jalan Terjal Berliku Menuju KPU: Perjalanan Anies dan Gus Imin Terobos Kemustahilan
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik AKHIRNYA, semua keraguan dan kecemasan dari puluhan juta pendukung di seluruh tanah air, sirna, begitu Anies dan Gus Imin keluar dari kantor KPU RI menemui massa pendukungnya. Disambut sujud syukur dan gemuruh hamdalah dari puluhan ribu massa yang memadat di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Taman Suropati. Keberhasilan AMIN mendaftar di KPU siang itu, memunculkan eforia massa pendukung yang tak terbendung. Letupan emosi diekspresikan dalam beragam cara dan tingkah. Massa histeris tak henti-henti teriakkan kata, “Perubahan!” sembari mengacung-acungkan tinju di udara. Bahkan ada pula hanya diam menatap ke arah panggung dengan senyum sambil berurai air mata. Satu kata bagi semua kejadian itu adalah: “Orgasme.” Kecamuk perasaan campur-aduk yang tersimpan di dada selama ini atas perlakuan buruk terhadap Anies dan juga Gus Imim, mereka tumpahkan dengan sekali sentak, tanpa ada tersisa. Kualitas hubungan emosional yang demikian dalam antara AMIN dan massa pendukungnya, membuat saya bergidik sampai membayangkan hal yang tidak-tidak. “Oh Tuhan, jangan terjadi sesuatu yang buruk pada Anies dan Gus Imin. Sebab tak perlu lagi ada tragedi berdarah di negeri ini. Kita hanya perlu demokrasi riang-gembira, seperti harapan Gus Imin,” do’aku dalam hati. Dapat dimengerti mengapa mereka sampai terbawa perasaan sedemikian dahsyat. Hal itu tak lepas dari jalan terjal berliku yang dilalui Anies dan AMIN hingga bisa sampai di KPU. Semua perlakuan buruk terhadap Anies, khususnya, sungguh melukai perasaan mereka. Tak terkecuali sikap sinis seorang tukang survei yang songong bertaruh Alphard jika Anies sampai di KPU. Menjadi Bacapres bagi Anies memang tampak mustahil. Sebab partai mana yang mau mengusung? Di luar partai koalisi istana, hanya ada Partai Demokrat dan PKS, itu pun tidak cukup. Tetapi siapa sangka, Partai Nasdem nekad mengusung Anies. Manuver Surya Paloh di luar dugaan itu, bagi Anies dan pendukungnya adalah sebuah keajaiban. Tak lama setelah Partai Nasdem memutuskan mencaprekan Anies, bergabung Partai Demokrat dan PKS, lalu bersama-sama membentuk koalisi bernama Koalisi Perubahan (Jild 1). Dengan terbentuknya koalisi tersebut, pendukung Anies di seluruh tanah air pun tersenyum lega, karena sudah cukup mengusung Anies sebagai Bacapres. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Terbentuknya koalisi itu, tak lantas membuat pendukung Anies tenang. Sebab semenjak itu, upaya untuk menjegal Anies dilakukan secara masif melalui dua skenario yang dijalankan secara simultan. Pertama, mentersangkakan Anies pada kasus Formula E. Kedua, mencopet salah satu partai dari tiga partai anggota Koalisi Perubahan. Skenario pertama dijalankan oleh Firli Bahuri, Ketua KPK. Seperti diungkap oleh Koran Tempo bahwa Firli berkali-kali mengupayakan agar status hukum kasus Formula E dinaikkan ke tingkat penyidikan. Untungnya di tubuh Tim Penyelidik KPK, masih terdapat orang-orang yang berintegritas. Sebab, jika tidak, maka Anies dipastikan menjadi tersangka, dan Pilpres pun selamat tinggal. Skenario kedua sasarannya adalah Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat, meminjam istilah Deny Indrayana, coba dicopet oleh Moeldoko, namun ternyata gagal. Partai Nasdem pun coba diganggu dengan menekan Surya Paloh. Mula-mula, Bang Surya, begitu ia disapa, dikucilkan dari istana dan konon bisnisnya dibonsai. Dirayu tak tergoda, diancam tak mempan. Begitulah Bang Surya, tetap bergeming. Bahkan, tatkala JG Plate, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo ditangkap oleh Kejagung, Bang Surya tak juga goyah sedikitpun. “Abang ini, jangankan dipenjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan,” tegas lelaki dari Tanah Rencong itu menggetarkan. Justeru yang hampir menggagalkan Anies menjadi Bacapres adalah terjadinya perbedaan sikap yang tajam antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat soal deklarasi Bacawapres. Partai Demokrat mendesak untuk dipercepat, sedangkan Partai Nasdem menolak karena masih menunggu opsi lain yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan koalisi. Realitasnya, perbedaan itu tak juga bisa didamaikan. Sehingga sejak 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 1 praktis sudah bubar, dan hampir 20 jam lamanya Anies tidak lagi berstatus sebagai Bacapres. Pada situasi itu, Bang Surya dengan insting politiknya yang tajam, diam-diam menghubungi Gus Imin tanpa sepengetahuan Anies dan PKS. Keajaiban kembali menghampiri Anies. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Gus Imin yang dalam situasi sudah tak nyaman berkoalisi dengan Prabowo, langsung menyambar tawaran Bang Surya untuk berpasangan dengan Anies. Malam hari 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 2 pun terbentuk oleh Partai Nasdem dan PKB. Kartu Anies hidup kembali. Usai deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya pada 2 September 2023, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pun bermetamorfosa menjadi “AMIN”, akronim dari nama mereka berdua. Apakah mereka sudah aman dan tinggal menunggu pendaftaran di KPU? Tidak. Malahan, massa pendukung AMIN masih dibuat sport jantung oleh KPK. Hanya berselang beberapa hari pasca deklarasi, KPK memanggil Gus Imin sebagai saksi pada kasus korupsi 12 tahun silam. Semenjak itu, hampir setengah bulan lamanya, massa pendukung AMIN berada dalam bayang-bayang kecemasan. Cemas membayangkan saat jelang pendaftaran di KPU, Anies atau Gus Imin, tiba-tiba dijemput KPK dan tak keluar lagi hingga masa pendaftaran berlalu. Dalam situasi seperti itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain hanya menggedor pintu langit, memohon pertolonganNya. Sebab, seperti kata Ebiet G Ade, “Tak ada yang dapat menolong selain yang di atas sana.” Entah ada hubungannya atau tidak, namun yang pasti, jelang pendaftaran di KPU, sosok yang ditengarai berada dibalik penjegalan Anies selama ini dikabarkan mengalami lumpuh tak berdaya. Dan, Firli Bahuri sendiri kini sedang ditunggu oleh Polda Metro Jaya. Mungkinkah semua itu, juga adalah sebuah keajaiban? Keajaiban bagi Anies dan Gus Imin telah berhasil menerobos kemustahilan [ym] Makassar, 20 Oktober 2023
POPULER
