ALL CATEGORY
Palestina Butuh Militer bukan Obat-obatan
Oleh Ust. Dwi Condro Triono Dulu pernah sewaktu kuliah di Malaysia, saya diminta berpidato dalam acara pengumpulan dana untuk membantu rakyat Palestina yang tengah dibombardir Israel. Semangat warga Malaysia untuk mengumpulkan dana sangat besar. Antusias sekali. Terkumpul dana yang lumayan banyak. Setelah beberapa pembicara selesai, tiba giliran saya. Saya bertanya pada hadirin: ”Dana ini mau kita belikan apa?” ” Obat-obatan …!” jawab hadirin. ”Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengirim obat-obatan ke Palestina, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” tanya saya lagi. ” Membantuuuu …!” ”Sekali lagi saya tanya, dengan mengirim obatan-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” ” Membantuuu ..!” Terlihat wajah yang keheranan dengan pengulangan pertanyaan saya. Sekali lagi saya bertanya:”Dengan mengirim obat-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ???” ” Membantuuuu …!” dijawab dengan agak kesal. ” Salah..! Dengan mengirim obat-obatan, kita justru menzalimi mereka.” Semua terdiam kebingungan. Kemudian saya menyampaikan satu analogi. ”Jika ada seseorang yang didatangi orang jahat ke rumahnya dan kemudian memukuli dan menganiaya orang tersebut, dan kemudian kita mengobati luka-lukanya untuk kemudian kita tetap tinggalkan dia di dalam rumah dimana di dalamnya si penganiaya tetap ada dan kembali menganiayanya, dan kembali kita obati dan kita tinggalkan lagi dia dalam rumah dimana si penganiaya akan kembali menganiayanya, itu perbuatan membantu atau menzalimi?\" Hadirin terdiam. ” Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin membantu orang itu, yang pertama kita lakukan adalah mengusir si penganiaya dari dalam rumah. Percuma mengobatinya berkali-kali selama si penganiaya tetap ada di dalam rumah. Jadi jika ingin menolong rakyat Palestina, kita minta pada negara untuk mengerahkan militer untuk mengusir Israel dari bumi Palestina. Percuma mengirim obat-obatan jika bom-bom Israel tidak pernah berhenti melukai rakyat Palestina.” Pertanyaanya: Kenapa Negara-Negara Arab tidak berani Menyerang Israel? Kita semua sering bertanya-tanya kenapa Negara-negara Arab hingga saat ini masih tetap tidak mau menyerang negara Israel, padahal Israel melakukan Extraordinary Crime (kekejaman yang luar biasa) kepada rakyat Palestina. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara Israel akan melakukan Genosida (pemusnahan etnis) di Palestina. Sebut saja negara yang berada di kanan kiri Palestina seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, mereka tidak pernah berani melanggar kedaulatan (baca: perang) terhadap negeri Yahudi ini. Ada apa gerangan dengan negara-negara Arab? Semuanya hanya bisa mengecam tanpa bisa berbuat apa-apa. Seperti Mesir contohnya, di saat penduduk Palestina hendak menyelamatkan diri melalui perbatasan Mesir-Gaza, malah aparat keamanan Mesir dengan pasukan anti huru-haranya menghalau mereka dan menutup perbatasan. Apa sebabnya? Yang pertama, dan menjadi penyebab utama adalah dikarenakan adanya kekhawatiran (baca: takut) jika sekutu Israel yakni Amerika Serikat marah terhadap negaranya. Mereka meyakini bahwa jika Amerika marah terhadap negaranya, maka negara mereka akan diboikot, diinvansi, atau bahkan diserang dengan nuklir, yang mana itu semua mengancam keselamatan diri mereka. Coba kita buka pikiran kita. Kenapa Tank-tank Israel bisa berjalan, pesawat-pesawat tempur Israel bisa terbang, dan roket-roket Israel bisa meluncur? Itu karena minyak dari negara-negara Arab. Tanpa minyak, tank, pesawat tempur, dan roket Israel takkan bisa berjalan. Israel tidak punya ladang minyak. AS justru kekurangan minyak. Ada pun Arab Saudi, Mesir, Irak, dan negara-negara Arab lainnya adalah eksportir minyak dan gas alam terbesar ke Israel. Tanpa minyak dari negara Arab, Israel tak akan mampu membantai ummat Islam di Palestina. Padahal Tahun 1970-an negara-negara Arab bisa membuat AS dan Israel mundur dengan embargo minyak. Namun kini, negara-negara Arab dipimpin oleh mereka yang pro atau takut dengan kebijakan Amerika, tak berani melakukan apapun yang dapat merugikan Israel. Bahkan Palestina mengalami krisis energi dan minyak selama berpuluh-puluh tahun, tak seorangpun dari negara tersebut yang berani menyalurkan minyaknya ke Gaza. Yang kedua, adalah terpecah belahnya kaum Muslimin oleh perjanjian Sykes Pycot. Padahal dalam surat Ali ‘Imran ayat 103 Allah melarang ummat Islam bercerai-berai. Saat ini ummat Islam diseluruh dunia terkotak-kotak dalam banyak negara yang tidak jarang satu sama lain saling bermusuhan bahkan perang seperti Iraq, Kuwait, Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Padahal ketika ummat Islam bersatu, ummat Islam mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ummat Islam mampu menghalau kaum Yahudi serta menundukkan kerajaan Romawi dan Persia. Pada zaman Sultan Salahuddin Al ‘Ayubi, ummat Islam mampu mengalahkan negara-negara Eropa yang bersatu dalam perang merebut Yerusalem. Negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan Yordania selain berasaskan Sekuler ciptaan Yahudi juga membina hubungan diplomatik dengan Israel. Selama puluhan tahun Presiden Mesir, dari Hosni Mobarak hingga Al Sisi, bahkan menutup perbatasan Gaza-Mesir sehingga rakyat Palestina tidak bisa melarikan diri ke sana. Makanan dan obat-obatan pun tidak bisa masuk hingga sebagian rakyat Gaza ada yang sampai memakan rumput karena lapar. Dengan terpisah-pisahnya kaum muslimin dan mengakui batas-batas negara yang diciptakan Sykes Pycot, membuat umat Muslim antar negara jadi tidak punya rasa persaudaraan Islam. Kaum Muslimin bahkan diberi hambatan jika ingin membantu saudara-saudara mereka, seperti peraturan paspor, visa, ekspor impor, bahkan sampai keluar larangan untuk berjihad. Bahkan yang paling parah adalah syubhat, yakni “lebih baik membantu dengan harta, obat-obatan, makanan, diplomasi, negosiasi” daripada mengerahkan aksi militer. Di mana itu semua telah dilakukan sejak 40 tahun, dan tidak pernah berhasil mengatasi kelaparan, krisis minyak, dan membebaskan Palestina. Kaum Muslimin di sana tidak memiliki tentara, pesawat tempur, dan tank-tank. Yang memiliki itu semua adalah Negara, bukan individu. Yang mana mereka (tentara, tank, pesawat tempur) hanya bergerak sesuai instruksi Negara. Lalu apa jadinya jika negara-negara Arab tersebut disetting sedemikian rupa, agar tunduk terhadap PBB yang diciptakan Yahudi, melalaikan kaum Muslimin dengan hiburan-hiburan dan kesibukan duniawi, mengganti Ukhuwah Islamiyah dengan Nasionalisme, dan pemimpin-pemimpin Arab yang pro Palestina dikudeta. Maka Israel akan terus berjaya, dan setiap tahun kita hanya bisa menonton Gaza yang dibombardir, setiap tahun kita hanya bisa menggalang dana dan demonstrasi di jalan-jalan. Maka benarlah perkataan para Mujahidin, “Palestina tidak akan pernah bebas, selama negara-negara Arab belum ditaklukkan.” Dan benarlah perkataan sang Al Haq, Rasulullah saat bernubuat, “Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab (terlebih dahulu)... ” Kita butuh sebuah umat, sebuah kepemimpinan, yang berani untuk tidak mengakui perjanjian sykes pycot, yang berani untuk melawan jazirah Arab, yang berani untuk tidak bernegosiasi dengan kafir Amerika, yang berani melakukan itu semua tanpa takut ancaman nuklir, boikot, dan lain sebagainya, dan hanya takut kepada Allah. Adakah yang seperti itu? In Syaa Allah ada dan akan segera datang. #savepalestina
Puan Sebut Gibran Sudah Bilang Ingin Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan kader partai sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan kepadanya ingin mengikuti kontes Pilpres 2024.\"Semalam (Jumat, 20/10), (saya) sudah bertemu Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan ia akan ikut dalam kontes Pilpres (2024),\" kata Puan usai menghadiri Konsolidasi Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Namun demikian, Puan enggan menjelaskan lebih lanjut karena belum ada keputusan pasti soal pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.\"Yang saya ketahui, Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai bakal cawapres. Namun, mengenai bagaimana selanjutnya, hal itu belum ada keputusan,\" tambah Puan.Oleh karena itu, lanjut Puan, hingga kini Gibran masih berstatus sebagai juru kampanye untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa dalam menghadapi kontes politik, seluruh partai koalisi, kader, dan simpatisan harus menjaga kekompakan dan solidaritas.\"Ini tidak saya tujukan kepada siapa-siapa; tapi menjelang pemilihan, bisa saja kawan menjadi lawan atau lawan justru menjadi teman,\" jelasnya.Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal (cawapres) dari Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Rapimnas Partai Golkar tersebut menetapkan bahwa partai \"beringin\" mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) periode 2024-2029. Kedua, Partai Golkar mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres periode 2024-2029.(sof/ANTARA)
Kejagung Menerima Surat Pemberitahuan Penyidikan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Rocky Gerung (RG) dan kawan-kawan.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya segera menyusun tim jaksa dalam penanganan perkara lebih lanjut.Ketut mengatakan saat ini Jampidum masih menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri terkait persyaratan formal dan material untuk dipelajari.\"Hal ini bertujuan untuk menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud,\" kata Ketut.Rocky Gerung dan kawan-kawan dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).\"Tuntutan itu terhadap peristiwa yang terjadi di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023,\" jelasnya.Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan dengan meminta klarifikasi kepada Rocky Gerung. Rocky pun telah memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya menyiapkan 97 pertanyaan, yang 47 di antaranya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama.Pertanyaan itu terkait beberapa berita yang dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit dan China.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut,\" kata Djuhandhani.Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menerima 26 laporan yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, Polda Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Metro Jaya.\"Semua laporan sudah ditampung di Bareskrim,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Prank Gibran Menuju 2024: Anak Muda Kok Gitu?!
Oleh: Achmad Nur Hidayat - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dan Ekonom UPNVJ INDONESIA negara yang penuh dengan dinamika politik, sedang menyaksikan peristiwa mengejutkan yang melibatkan sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, yang saat ini tengah menjalani perjalanan politik yang penuh dengan kontroversi. Dalam apa yang tampaknya menjadi serangkaian tindakan yang tidak konsisten, Gibran telah menjadi sorotan utama dalam dunia politik Indonesia, dan perbuatannya menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politiknya. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah apa yang kita sebut sebagai \"Prank Gibran terhadap PDIP dan Golkar. Sebelumnya Prank MK demi Gibran sudah dilakukan. Prank Gibran ke PDIP Gibran, setelah bertemu dengan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tampaknya telah sepakat untuk menjadi juru kampanye nasional dan juru bicara dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia mengeluarkan janji tegak lurus kepada Ibu Megawati, ketua PDIP, namun tindakan ini segera disusul dengan kejutan yang mencengangkan. Hanya sehari setelahnya, Gibran menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain, yaitu Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Situasi ini menggambarkan ketidak konsistensi yang mencolok dalam karir politik Gibran. Di satu sisi, dia menerima tugas khusus dari Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, untuk mendukung Ganjar-Mahfud MD, tetapi di sisi lain, dia dengan cepat berpaling dan menerima tawaran dari Prabowo. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi Gibran sebagai politisi yang dapat diandalkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kejujurannya dalam berpolitik. Prank Gibran Ke Golkar Namun, Gibran tidak berhenti hanya sampai di situ. Dia juga terlibat dalam \"Prank ke Golkar\" yang lebih membingungkan lagi. Saat Permintaan Golkar masuk ke Partai melalui keanggotaannya di AMPI (Angkatan Muda Partai Indonesia), Gibran dengan tegas menyatakan kesediaannya menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, dia masih tetap berstatus sebagai anggota PDIP pada saat yang sama. Tindakan ini menjadi luar biasa, mengingat dalam sejarah politik Indonesia, sangat jarang terjadi bahwa seorang politisi dari satu partai mencalonkan diri dari partai lain. Bahkan, rivalnya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, harus menjadi kader Golkar karena akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden oleh partai tersebut. Prank yang dilakukan oleh Gibran ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kesetiaan partai, tetapi juga menghancurkan prinsip-prinsip dasar dalam politik yang berintegritas dan konsisten. Namun, di balik semua permainan politik yang dilakukan oleh Gibran, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana dia bisa melakukannya. Kekuatan politik ayahnya, Presiden Joko Widodo, nampaknya telah memberinya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dalam dunia politik. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana nepotisme dan penggunaan kekuasaan politik secara tidak etis dapat mempengaruhi jalannya politik negara. Dampak Prank Gibran Buruk Baik Untuk Gibran Maupun Untuk Jokowi Prank-prank yang dilakukan oleh Gibran membawa persepsi buruk terhadap generasinya, bahwa anak muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru tampil sebagai sosok yang tidak konsisten, manipulatif, dan tidak dapat dipercaya. Ini adalah pesan yang sangat merugikan untuk generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Dalam menghadapi Prank Gibran Menuju 2024, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali nilai-nilai integritas, konsistensi, dan kejujuran dalam politik. Politik yang sehat memerlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan memiliki prinsip yang kokoh, bukan pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan demikian, kita dapat memastikan masa depan politik Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada integritas dan konsistensi, bukan sekadar tindakan dramatis dan pranks yang merugikan. (*)
Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP
Jakarta FNN - Terkonfirmasi sikap politik Jokowi dan keluarganya bagai Malin Kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). \"Bagi PDIP terutama Megawati Soekarnoputri sebagai ibu yang membesarkan partai itu, Jokowi bisa jadi bagaikan Malin Kundang politik,\" kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (21/10). Pernyataan itu dikemukakan Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan tentang Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta, hari ini. Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Menurut Selamat Ginting, Malin Kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatra Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin Kundang sengaja menyakiti hati ibunya, sehingga mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Dikemukakan, Jokowi dan keluarganya tercatat tujuh kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi walikota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan lima tiket dengan rincian dua tiket untuk menjadi Walikota Surakarta (Solo) pada 2005 dan 2010, satu tiket untuk Gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan dua tiket Presiden RI pada 2014 dan 2019. \"Termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi Walikota Solo, dan menantu Jokowi, Boby Nasution untuk menjadi Walikota Medan pada 2020. Semuanya golden tiket dari PDIP,\" ujar Ginting. Kini, lanjut Ginting, Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkan dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik, seperti walikota, gubernur, dan presiden. \"PDIP tentu saja merasa dikhianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pengarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar,\" ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Rencananya, kata Ginting, putra sulung Presiden Jokowi itu terlebih dahulu masuk ke AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), sayap generasi muda Partai Golkar. \"Maka otomatis Gibran bergabung ke Golkar dan hengkang dari partai asalnya, PDIP,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Selanjutnya menurut Ginting, Bobby Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP. Bisa masuk ke Golkar atau Gerindra. Boby akan disiapkan menjadi Gubernur Sumut pada 2024 ini. \"Skenario politiknya bisa saja Jokowi juga akan tinggalkan PDIP dan masuk menjadi Dewan Pembina Partai Gerindra,\" prediksi Ginting. \"Jadi kita tunggu, apa reaksi dari PDIP, utamanya Megawati terhadap keluarga Jokowi. Apakah berani memecat Jokowi dan keluarganya?\" tanya Ginting menutup wawancara. (sws)
KIM Tetap Solid Siapa pun Bakal Cawapres Pilihan Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan kerja sama antara partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan tetap solid terlepas dari siapa pun bakal cawapres yang dipilih bakal capres Prabowo Subianto.\"KIM dipastikan akan tetap solid. Siapa pun yang ditetapkan (jadi bakal cawapres) nanti tidak akan mengubah dukungan dan komposisi koalisi,\" kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menyatakan semua partai anggota KIM telah siap bekerja keras untuk memenangi Pilpres 2024. Saleh juga menekankan bahwa semua anggota koalisi sudah setuju terhadap siapa pun bakal cawapres pilihan Prabowo.\"Ya, tidak perlu ditanya lagi apakah setuju kalau calonnya si A atau si B. Sebab, semuanya sudah sepakat nama cawapres yang ada di kantong Prabowo tersebut,\" jelasnya.Mengenai nama bakal cawapres yang belum diumumkan hingga saat ini, Saleh menuturkan hal tersebut tinggal menunggu waktu dan momentum saja. Dia menambahkan bahwa nama bakal cawapres untuk pendamping Prabowo akan diumumkan secara resmi pada pekan depan.\"(Pendaftaran KIM) Dipastikan akan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU,\" ujar Saleh.Hingga saat ini, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengumumkan dengan siapa dirinya akan maju bertarung di kontes Pilpres 2024.Beberapa nama yang santer dikabarkan untuk menjadi pendamping Prabowo, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.Untuk diketahui, KPU RI membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Gibran Merima SK Rekomendasi Bacawapres dari Golkar
Jakarta, FNN - Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Partai Golkar, dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.\"Acara hari ini sudah di rapat plenokan, dan Partai Golkar mendukung Mas Gibran sebagai bakal calon presiden dari Golkar,\" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Airlangga lalu mempersilahkan Gibran naik ke podium untuk menerima SK tersebut. Penyerahan rekomendasi itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.\"Siap lahir batin memenangkan mas Gibran,\" ujarnya.Di sela-sela Rapimnas, Airlangga memperkenalkan elit Partai Golkar dan kader Golkar umur di bawan 40 tahun kepada Gibran.Airlangga juga menyinggung pembicaraannya dengan Prabowo Subianto, bahwa pada saat pemerintan Indonesia pertama kali, Perdana Menteri Sutan Syahrir umurnya 36 tahun.Gibran tiba di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 12.45 WIB. Dia bertemu para elit pada kegiatan Rapimnas Golkar sekitar satu jam.Gibran tiba setelah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto meninggalkan kantor DPP Golkar.Adapun Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023, tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam Pemilu 2024.Rapimnas ke-2 tahun 2023, menetapkan, pertama, mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI periode 2024-2029.Kedua, mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden RI dari Partai Golkar periode 2024-2029.\"Dengan adanya keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka, mencabut seluruh keputusan-keputusan calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya,\" kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily saat membacakan Rantus Rapimnas ke-2 yang didampingi Airlangga Hartarto.(ida/ANTARA)
Gibran Cawapres Prabowo, Gerindra Paham Keadaan Politik Memang Mencemaskan
Jakarta, FNN – Pendaftaran Pilpres 2024 sudah memasuki hari ketiga, tetapi situasi yang tidak menentu atau uncertainty masih terjadi di kubu Prabowo, kendati Jokowi pagi ini pulang dari Riyad dan pasti punya instruksi khusus. Tetapi, yang menarik adalah pertemuan di rumah Zulkifli Hasan tadi malam dan banyak diliput media. Prabowo hadir dalam pertemuan tersebut, demikian juga AHY. Yang juga menarik kehadiran Bahlil yang selama ini menjadi operator istana. Apalagi berkembang isu sudah sejak sepakan lalu bahwa Gibran akan digolkarkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Gibran pun sudah berada di Jakarta hari ini. “Ini betul nih, istilah kita the uncertainty dan benar ini hari libur, tapi Jokowi yang mestinya masih ada agenda, mestinya baru balik besok, tapi ternyata dipercepat hari ini,” ujar Rocky Gerung di kanall You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (21/10/23) menanggapi situasi politik hari ini. Jadi, lanjutnya, sebetulnya kehadiran Bahlil kira-kira mendahului Jokowi supaya Bahlil sudah punya berita untuk dilaporkan kepada Jokowi. Bahlil adalah agen yang tegak lurus dengan Jokowi dengan segala macam cara. Yang menarik sebetulnya adalah melihat kalau Jokowi tiba hari ini dan pasti langsung rapat, apa keputusnya. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Zulhas, tetapi kelihatannya kalau ada pertemuan semacam itu maka itu menunjukkan ada persiapan untuk menunggu Jokowi dan melaporkan. Sepertinya separuh intrik pasti ada di situ. Lain kalau Jokowi betul-betul tidak ada problem dengan Mahkamah Konstitusi. “Jadi, peristiwa Mahkamah Konstitusi kemarin itu merembet ke mana-mana sehingga ketidakpastian makin tinggi,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeo Arief, wartawan senior FFN, itu Rocky juga mengatakan bahwa satu poin pertama yang mesti kita ulas adalah bahwa PDIP sudah firm tidak dengan Gibran, artinya tidak dengan Jokowi juga. Jelas itu. Tinggal masalahnya kubu Prabowo mau dengan Gibran atau tidak? PDIP bisa saja mengatakan Gibran aja kita buang, masa kalian pungut. Itu yang menguntungkan opini publik bagi PDIP. Ada publikasikan hasil survei yang mengatakan bahwa begitu berpasangan dengan Gibran maka suara Prabowo langsung melejit. Tetapi, tidak perlu memakai survei, pakai common sense saja, lihat kemarahan publik yang bukan hanya datang dari oposisi, tapi juga dari pendukung Jokowi, dipastikan anjlok suara Prabowo begitu berpasangan dengan Gibran. Sepertinya hal ini menjadi pemikiran yang serius bagi Prabowo. “Iya, itu pertama tentu timnya Prabowo pasti punya survei internal. Kalau kita lihat kegelisahan Gerindra itu terbaca pada kebelumsiapan Prabowo untuk mengumumkan. Kalau betul-betul Gibran itu potensial untuk mendongkrak koalisi Prabowo, dari awal pasti Prabowo sudah pastikan. Tetapi, Prabowo orang yang selalu punya second opinion sebagai seorang yang terlatih untuk mengintai musuh. Pasti dia juga menaruh kuping di mana-mana,” ungkap Rocky. “Jadi, kelihatannya Gerindra sudah paham bahwa keadaan politik memang mencemaskan,” tegas Rocky. Bahkan, lanjut Rocky, suara emak-emak akhirnya diperhatikan lagi oleh Prabowo, karena terlihat Prabowo berupaya untuk menyapa emak-emak. Itulah pentingnya kita melihat sesuatu yang di luar survei, yaitu mata hati rakyat yang tidak mungkin dibohongi, karena olok-olok tentang Mahkamah Konstitusi betul-betul jadi maksimal hari-hari ini. “Nah, Jokowi juga pasti tahu itu, tetapi bagi Jokowi ya nggak ada pilihan lain. Gibran mau dipaksakan ke siapa. Itu soalnya kan? Jadi, kalau Jokowi misalnya sudah gagal ke PDIP, tinggal Gibran pasti ke Prabowo. Tetapi, juga jadi kontroversi karena Gibran ditaruh ke Prabowo malah Gerindra akan turun elektabilitasnya. Jadi, poin-poin ini yang mungkin membuat Jokowi pulang lebih cepat ke Jakarta,” ujar Rocky. Sebelum Jokowi pulang, Bahlil pasti diutus untuk nguping kiri kanan sambil memberi optimisme bahwa Gibran masih mungkin. Tetapi, Bahlil datang dengan satu perspektif to be or not to be adalah Gibran. Begitu juga istana, to be or not to be harus Gibran. Tetapi, partai-partai politik koalisi berhitung kalau Gibran komplikasi di DPR bagaimana. Dalam hal ini PDIP bermain cerdik. Demikian juga tema-tema yang lain bagi Prabowo mungkin memperhatikan advis dari SBY karena bagaimanapun SBY tidak mungkin menerima sepenuh hati adanya Gibran di situ. Gibran itu betul-betul lambang dari keberlanjutan, tidak ada sinyal sedikit pun di situ perubahan. “Jadi kompleksitas itu the chemistry doesn\'t mix,” ujar Rocky. Prabowo pasti juga sudah tahu bahwa Gibran tidak akan menambah elektabilitas, tapi tukar tambahnya adalah kekuasaan Jokowi, mesin-mesin kekuasaan yang di tangan Jokowi. Tetapi, dengan berpisah jalan dengan PDIP sepertinya mesin politik Jokowi juga tidak akan sepenuhnya efektif. Itu juga yang mungkin membuat Prabowo jadi berpikir ulang. “Ya, saya kira itu benar. Prabowo justru menghitung dulu kalau tegak lurus dengan Jokowi maka mesinnya akan pindah, tapi separuh mesinnya akan diambil PDIP. Dan memang mesin-mesinnya Prabowo itu juga bagian dari mesin PDIP,” kata Rocky.(ida)
Anies-Muhaimin Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Selama 8-10 Jam
Jakarta, FNN - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto selama 8-10 jam.\"Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 8 hingga 10 jam dan tergantung pemeriksaan nantinya,\" kata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Budi Sulistya saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan prinsip pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, dan dapat dipercaya\"Secara prinsip pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan rutin yang kami laksanakan,\" kata dia.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan pemeriksaan kesehatan Anies-Muhaimin adalah pertama yang dilakukan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Menurut dia, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU dan mendapatkan kesempatan pertama untuk pemeriksaan ini.\"Hasil pemeriksaan ini di luar kewenangan KPU dan pihak RSPAD yang akan mengeluarkan hasil dan menentukan lolos (atau tidak) dari pemeriksaan kesehatan ini,\" kata dia.Sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tiba di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat untuk mengikuti rangkaian tes kesehatan yang dijadwalkan KPU RI pada Sabtu (21/10).Pasangan Anies-Muhaimin yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS ini datang ke RSPAD Gatot Soebroto tidak berbarengan.Pertama kali datang adalah Muhaimin Iskandar menggunakan mobil SUV dengan nomor polisi B 1 PKB sekitar pukul 06.50 WIB.Sementara itu Anies Baswedan datang dengan mobil berbeda dengan nomor polisi B 7777 AR.Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana gelap.\"Saya puasa sejak pukul 08.00 WIB dan siap mengikuti tes kesehatan ini,\" kata Anies Baswedan kepada wartawan.Sementara itu Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya menjalani puasa untuk mengikuti serangkaian tes kesehatan tersebut.\"Tadi malam saya sudah isi formulir yang ditanyakan,\" kata dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Mencari Sosok yang Tepat Sebagai Ketua TPN Anies-Muhaimin
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PKS masih mencari sosok yang tepat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.\"Kami minta semua pihak sabar untuk nama Ketua TPN ini karena kami mencari sosok yang tepat,\" kata Aboe Bakar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan pihaknya mencari sosok muda yang memiliki kemampuan manajerial dan berkelas. Menurut dia, sosok tersebut bisa berasal dari luar partai yang tergabung dari Koalisi Perubahan.\"Kalau ada di luar partai tentu bagus tapi kalau tidak ada kami ambil dari partai politik,\" ujarnya.Ia mengatakan PKS bukan partai yang memiliki banyak uang tapi punya semangat perjuangan yang besar.Hal itu menurut dia, membuat Koalisi Perubahan membutuhkan sosok yang berkelas dan memiliki manajerial baik serta memiliki pandangan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke.Selain itu Aboe mengatakan untuk pergerakan langkah pemenangan di bawah tim Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin), prosesnya sudah bergerak di akar rumput.\"Saya bergerak dan teman-teman lainnya tapi memang untuk nama Ketua TPN belum diumumkan,\" kata dia.Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU RU pada Kamis (19/10) dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU RI sebagai bakal calon di Pemilu Presiden 2024.Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tahapan yang ditentukan KPU RI dan pelaksanaan pemeriksaan digelar di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10).Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
