ALL CATEGORY
Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP yang Penting Sudah Deklarasi Ganjar-Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mendeklarasikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Prof Mahfud,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.Tak hanya itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu segera bergerak ke bawah.\"Apa yang disampaikan Ibu Mega setelah berdialog dengan para ketua umum termasuk Presiden Jokowi ketika mengusulkan Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik melakukan formasi hukum ternyata mendapatkan respons yang positif,\" katanya.Ia menilai dalam berpolitik itu harus memegang etika politik. Sebab, berpolitik itu digerakkan oleh nilai-nilai moral, kebaikan hingga dedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara.\"Bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik,\" tambah Hasto.Menurut Hasto, Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo aktif melakukan monitoring setiap hari untuk mengetahui kader mana yang belum bergerak menjangkau rakyat.Hasto mengungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akab melakukan konsolidasi ke Jawa Timur untuk bertemu para relawan.\"Kami langsung bergerak karena kami yakin Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini lahir dari mata hati rakyat, dari harapan rakyat banyak. Itu yang didorong,\" pungkasnya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Siapa yang Berproses Dengan Menanam Angin Akan Menuai Badai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana.\"Siapa yang berproses dengan cara tidak benar, siapa yang berproses dengan menanam angin akan menuai badai,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Pria asal Yogyakarta itu menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa.Menurut dia, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 justru mendapat sambutan yang positif dari masyarakat.\"Posisi Prof. Mahfud Md. sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik, wasit yang baik di tengah kontestasi liberal antara politisi, antarpengusaha itu diperlukan sosok yang kredibel dan punya integritas,\" katanya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis (19/10) siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Gibran Berpotensi Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya akan menerima apa pun hasil rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang nantinya akan ditentukan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Siapa pun yang akan diputuskan menjadi cawapres di dalam forum ketua umum itu, seluruh anggota koalisi akan taat dan akan konsekuen menjalankan keputusannya,” kata Eddy menanggapi potensi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo di Jakarta, Jumat.Menurut dia, hingga saat ini di meja rapat KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), tersaji lima nama untuk dipilih mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024.“Kan semua tau, Golkar mengajukan pak Airlangga, pak Yusril didorong oleh PBB, teman-teman yang lain juga mendorong ibu Khofifah, ada dari internal Gerindra mendorong mas Gibran, kami di PAN pak Erick. Jadi sekarang terlihat lima nama terbuka untuk dibahas semua,” ujarnya.Sesuai dengan komitmen awal, kata Eddy, seluruh anggota KIM akan taat dan konsekuen menjalankan keputusan terkait siapa pun yang akan dipilih mendampingi Prabowo.“Kami datang dengan semangat kebersamaan, ya. Sehingga pasti nanti akan duduk bersama dan siapa pun nama yang keluar sebagai pendamping pak Prabowo di pilpres, kami terima,” kata Eddy.Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 pelaksanaannya satu atau dua hari ke depan.\"Nanti akan dibahas dalam satu dua hari ke depan,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sudah ada agenda syukuran peringatan HUT Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dengan demikian, rapat bersama KIM tidak bisa dilakukan pada hari ini.Dua pasangan bakal capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah resmi mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama tahapan pendaftaran, Kamis (19/10).Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO2) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060. \"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan Kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan,\" ujar Bamsoet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia. Diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Turut hadir PLT Sekjen Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, CEO Gesits Bernardi Djumril, President Direktur Prestige Motors Rudy Salim, serta SVP Corporate Strategy and Business Development IBC Adhietya Saputra. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton dan jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton. Tahun 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit tahun 2030 dengan emisi karbon 92,2 juta ton, dan jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada 2030 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon. \"Berdasarkan UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendukung Permenperin 6/2022, yang menargetkan penjualan mobil listrik tahun 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton. Tahun 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Tahun 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton. \"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton,\" tandas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain, ramah lingkungan dan ramah kantong, karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta tidak perlu service rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go. \"Keunggulan lainnya yakni kondisi kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap,\" pungkas Bamsoet. (Sur).
Partai Gelora Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran,\" tegas Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya. Jumat (20/10/2023). Sebagai capres dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mengantongi empat nama cawapres dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa. Pemilihan satu nama cawapres diserahkan kepada Prabowo dan akan dibahas para pimpinan partai KIM. Rencananya, cawapres Prabowo semula akan diumumkan pada awal pekan ini. Namun, hal itu tertunda, karena salah satu parpol KIM, yakni Ketua Umum PAN Zulkili Hasan sedang mengikuti kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Pengumuman cawapres Prabowo menunggu semua pimpinan KIM hadir. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ragu mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ia yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024. \"Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin,\" katanya. Ketiga alasan tersebut, menurut Anis Matta, adalah alasan pertama Gibran melanjutkan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan kedua, Gibran akan menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan alasan ketiga adalah perpaduan generasi, dimana Prabowo adalah calon presiden (capres) tertua, sementara Gibran cawapres termuda. \"Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,\" katanya. Anis Matta menilai mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo, bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Di dalam alam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat. Ia lantas mencontohkan sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani dalam politik, yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri. \"AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,\" jelasnya. Artinya, di dalam sistem demokrasi Pemilu, tidak ada politik dinasti, semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak. \"Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas,\" katanya. Anis Matta berpandangan tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin, dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan atau election. \"Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,\" tegasnya. Kiprah para pemimpin muda, kata Anis Matta, juga banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki. \"Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40,\" tandasnya. Menurut Anis Matta, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada pada Senin (16/10/2023), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai cawapres. \"Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,\" katanya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. KPU menyampaikan putusan MK itu bersifat final. Surat tindaklanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy\'ari. Surat KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Surat ini ditujukan ke peserta pemilu 2024. KPU dalam suratnya menyampaikan putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Dimana hasil putusan MK itu sendiri mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres. (Ida)
Selamat Tinggal Status Quo, Selamat Datang Era Perubahan
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Wakil Pemimpin Redaksi FNN Ada seorang tokoh penting di rezim ini yang begitu sensitif ketika mendengar kata-kata “perubahan”. Sampai dengan gaya arogansinya yang khas berkata, “Perubahan apa? Kalian jangan sok-sok bilang perubahan! Rakyat butuh kemajuan yang sudah banyak diperbuat pemerintahan hari ini!,\" tegasnya dengan wajah marah dan angkuh. Wajar si bapak ini begitu reaktif dan emosional menanggapi isu perubahan yang diinginkan rakyat hari ini. Karena, si bapak kita ini tahu masa jabatan dan bulan madunya dengan pemerintah hari ini akan segera berakhir. Berakhir dengan berjuta masalah dan rekam jejak yang jauh antara fakta dan pencitraan yang masif disiarkan media mainstream. Selama ini setiap isu pemberitaan tentang keberhasilan pemerintahan dilakukan “satu pihak” saja. Kenapa? Karena kalau ada yang berbeda dengan pemerintah, maka akan diciduk, diintimidasi, dipersekusi, dan dipenjarakan menggunakan UU ITE dan Peraturan Pidana nomor 1 Tahun 1946 (sebuah peraturan yang seharusnya sudah tak digunakan lagi). Sebuah peraturan dengan pasal karet yang menjerat para pejuang dan aktivis menyuarakan kritik. Jadi wajar, si bapak merasa dirinya jumawa, dapat mencuci otak publik sekehendak hatinya. Tapi dia lupa watak asli orang Indonesia. Diam bukan berarti “nrimo”. Tak bersuara bukan berarti tidak tahu. Ini hanya masalah momentum waktu saja. Karena kekuatan civil society di Indonesia sedang mengalami masa “shock”, karena baru saja menikmati era kebebasan reformasi di era BJ Habiebie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Tiba-tiba rezim hari ini “merampasnya” dari tangan rakyat. Tak terhitung para tokoh, ulama, aktivis, bahkan akademisi yang dijebloskan ke dalam penjara hanya karena perbedaan pendapat dan menyuarakan kebenaran. Di satu sisi, rezim dengan sesuka hatinya membiarkan ulah para buzzer, para tokoh influencer menyebar hoax, caci maki, kebencian terhadap kelompok dan tokoh yang berseberangan dengan rezim. Bahkan entitas agama pun mereka kriminalisasi dan nistakan. Siapa yang bersebrangan sikap politik, dijadikan musuh negara. Kembali pada pokok bahasan kita hari ini adalah menjawab pertanyaan si bapak tentang perubahan apa yang diharapkan rakyat hari ini. Mari kita jawab bersama-sama sebagai berikut: 1. Perubahan akan suasana harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa caci maki, membubarkan para buzzer bayaran yang membuat gaduh dan adu domba, baik di sosial media, maupun menginfiltrasikannya dalam program pemerintah secara halus. Sejatinya, 78 tahun negara ini merdeka, tak ada permasalahan SARA di Indonesia. Akan tetapi hanya apabila kelompok kiri berada dalam kekuasaan saja, maka akan selalu permasalahan SARA diungkit-ungkit, dipanas-panasi, dan dipertentangkan agar masyarakat terpecah belah. Agama dinista, para ulamanya dicela, dan suasana kebencian antar-umat beragama diprovokasi terus menerus. Inilah ciri khas gaya politik orang “tak beragama” berkuasa. Padahal seharusnya pemerintah atas nama negara menyatukannya, membangun kebersamaan, merangkul, dan membuang jauh kata-kata perbedaan dan keberagaman dengan kata persatuan: Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggrva. 2. Perubahan akan kiblat (arah) pemerintahan kembali kepada Pancasila, dengan dasar negara sesuai pasal 29 (ayat) 1 ; Negara Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia juga bukan negara tanpa agama. Agama adalah salah satu entitas sosial kenegaraan bahkan ideologis, yang tak bisa di pisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, menghilangkan kurikulum agama dalam road map pendidikan dan menghapus mata pelajaran agama di sekolah milik pemerintah itu bertentangan dengan dasar negara dan tujuan pendidikan nasional kita sendiri, yaitu: Mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Berarti Agama adalah salah satu dasar tuntunan dalam membangun norma dalam pendidikan nasional, bukan malah menghapusnya. Mengapa pemerintahan hari ini begitu getol “menjauhkan” agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara? Agama (khususnya) Islam distigmakan begitu buruknya, menakutkan, bak monster. Padahal Agama Islam adalah mayoritas dan ibu kandung dari lahirnya bangsa Indonesia. Program sekulerisasi (pemisahan agama dan negara), yang diprogramkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, sesuai pidato Presiden Jokowi ingin memisahkan kehidupan agama dan politik, itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depan, serta hal inilah yang menjadi bibit keributan di tengah masyarakat. 3. Perubahan akan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Kedudukan setiap warga negara itu sama di hadapan hukum. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para penegak hukum dan kewenangan mesti dievaluasi, baik orientasi, struktur, SDM, regulasi, dan budayanya. Hal ini penting sebab penegakan hukum ini adalah pilar demokrasi. Para penegak hukum tidak boleh lagi (diharamkan) menjadi alat kekuasaan, menjadi centeng pengusaha dan sangat mudah mengkriminalisasikan orang, tergantung siapa yang kuat dan besar cuannya. Rakyat bukan musuh polisi, para aktifis, ulama, kritikus, dan politisi bukan musuh polisi karena berseberangan pendapat dengan yang berkuasa hari ini. 4. Perubahan akan perilaku suka buat utang-utang yang tidak berguna dan memberikan beban besar terhadap keuangan negara. Anehnya pemerintahan hari ini melakukan pencabutan semua subsidi, dari listrik hingga BBM. Dengan pencabutan subsidi otomatis sembako naik. Di satu sisi pemerintah dengan sumringah bilang keberhasilannya, namun faktanya utang negara kita hari ini naik 3 kali lipat menuju angka 8.000 trilyun, kalau versi Misbahkun mencapai 20 ribu trilyun rupiah digabung dengan swasta. Bunga dan cicilan hampir Rp1000 trilyun per tahun, sedangkan APBN kita saja 2700 trilyun per tahun. Artinya, 1/3 APBN kita hanya untuk bayar bunga dan cicilan utang. Yang terbebani akhirnya keuangan negara, yang seharusnya bisa untuk subsidi pupuk, subsidi BBM, bangun sekolah, bangun rumah sakit, jembatan, jalan di pedesaan, bea siswa, hingga permodalan untuk para UMKM. Yang terjadi dana subsidi hanya untuk bayar utang, dimana dana tersebut digunakan untuk proyek yang tak mempunyai efek terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah. Perubahan akan cara mengelola keuangan pemerintahan ini yang harus dilakukan. Bukan ugal-ugalan, dan hanya mengejar pencitraan semata. 5. Perubahan tata kelola cara eksploitasi sumber kekayaan alam dan migas. Cabut aturan yang memberikan karpet merah bagi perusahaan yang tujuannya hanya untuk merampok sumber kekayaan alam di negara kita, sesuai pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sumber kekayaan alam mesti berujung pada kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan negara asing dan kelompok elit di pemerintahan hari ini. Eksploitasi sumber kekayaan alam mesti berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Bayangkan sesuai statemen Deputi BI yang menyatakan ada lebih 5.000 trilyunan rupiah transaksi tambang di Indonesia, tapi uangnya tidak berada di Indonesia. Ini gila namanya. Belum lagi kita bicara perkebunan, sawit,CPO, dan perikanan hingga migas. Kalau tata kelola ekspolitasi ini berpihak pada kemakmuran rakyat, tak akan ada negara kita bisa punya utang-utang yang terus bertambah. Diperkirakan sumber kekayaan alam di Indonesia itu dikeruk senilai 20 ribu trilyun setiap tahunnya termasuk Freeport. Tapi apa yang bangsa Indonesia ini dapatkan? Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tergolong tinggi kalau kita gunakan parameter yang benar dan terbuka. Jangan versi BPS yang banyak pihak akademisi pertanyakan kenetralannya dalam memberikan angka-angka sejak rezim hari ini. 6. Perubahan akan tata kelola investasi bukan invansi. Setiap negara memang butuh investasi, tetapi investasi yang seperti apa? Tentu investasi sesuai dengan SDG’S (Sustainable Develpment Goal’s). Yaitu, setiap investasi harus berorientasi pada Pro-Job (Melahirkan lapangan pekerjaan), Pro-Poor (Mengentaskan kemiskinan), Pro-Growth (Memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi), dan Pro-Green (ramah terhadap lingkungan hidup). Artinya, investasi yang sehat dan berkedaulatan yang kita mau. Serta memberikan manfaat pada anak bangsa dan negara, yaitu, investasi yang melahirkan lapangan pekerjaan, mengentaskan pengangguran yang menghilangkan kemiskinan, dan investasi yang ketika belanja, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Bangun jembatan dan jalan, ya beli semen dan besinya dari produksi dalam negeri dong. Sehingga menghidupi pabrik dalam negeri, bukan malah import. Begitu juga untuk tenaga kerjanya, yang kita inginkan adalah tenaga kerja lokal agar para anak bangsa bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Dan otomatis hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Pasar pasar rakyat akan hidup, ekonomi rakyat hidup. Jadi bukan TKA Cina yang diimport jadi pekerja di pabrik yang mengeksploitasi sumber kekayaan alam bangsa kita. Ini yang harus dan wajib diubah apapun alasannya. Selanjutnya tentu juga, investasi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga tidak menimbulkan banjir, hutan gundul, habitat dan keseimbangan ekosistem rusak. Maka pasti bencana alam akan datang. Itu sudah hukum alam. Lebih parah lagi kalau investasi yang begitu wah diwarnai proyek mangkrak, gagal, namun lingkungan sudah terlanjur rusak, dan negara terjebak utang (debt trap) yang menyandera negara. 7. Perubahan cara penindakan korupsi, peredaran narkoba, serta perubahan akan budaya tayangan pertelevisian yang mesti kembali menjadi media pendidikan dan penyebar informasi yang beradab. Dalam hal narkoba, Indonesia ini sudah sangat darurat narkoba, karena sudah terlalu banyak aparatur penegak hukumnya terlibat. Dan ini berbahaya karena narkoba akan menghancurkan para generasi muda penerus bangsa ini. Kasus Irjen Pol Tedy Minahasa contohnya. Korupsi yang hukumannya sangat ringan juga mesti diperbaiki dimulai dari budaya dan kepemimpinan (keteladanan). Ibarat kepala ikan, kalau kepalanya busuk maka badannya pun akan busuk. Di sanalah dibutuhkan keteladanan seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya bersih, tegas, beribawa, tidak korupsi, pasti yang di bawahnya tidak akan berani korupsi. Begitupun budaya ASN nya. Mesti juga diperbaiki dimulai juga dari tingkat kesejahteraannya. Yaitu gaji yang layak dan bermartabat, sehingga para ASN kalau gaji sudah tinggi tidak akan korupsi lagi. Terakhir budaya, inilah peran pendidikan dan media. Tertibkan siaran-siaran hedonisme matrealistis. Karena inilah pangkal utama yang menyebabkan orang akan korupsi. Ibu ibu pejabat korupsi. Gaya hidup yang berlebihan. Ingin kaya cepat, ingin pujian, ingin kelihatan wah dengan harta benda perhiasan. Mengakibatkan hilangnya rasa malu, untuk mendapatkan uang apakah itu halal dan uang maling dari uang rakyat. Perubahan budaya yang berkarakter ini akan menjadi fondasi utama national character building bangsa Indonesia ke depan. Jauhkan anak anak muda kita dari budaya alay, bucin, hura-hura, hedonisme dan matrealistis. Menjadi para generasi muda yang tangguh, berkualitas, berkarakter, dan bermental mandiri patriotik untuk bangsa dan negaranya. Budayakan generasi muda kita dengan budaya yang positif, konstruktif, bermental superior bukan inferior. Suka berkarya, dan yang terpenting adalah budaya jujur, gotong royong, ramah, tenggang rasa, saling menghormati dan patritoik nasionalis adalah budaya asli dan dasar bangsa Indonesia. Itu baru segelintir yang kita paparkan. Banyak lagi perubahan perubahan yang menjadi harapan besar masyarakat. Dan insyaAllah apabila harapan perubahan di atas dapat terlaksana, maka Indonesia baru akan jadi megara besar, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cukup 10 tahun ini menjadi “mimpi buruk” bagi kita semua. Makanya, wajib kita lawan “status quo” yang menjerumuskan bangsa dan negara ini menuju failed state. Tidak ada negara di dunia ini yang maju karena investasi, karena infrastruktur, dan instabilitas sosial politik dan ekonomi. Tidak bakal maju karena terus menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat untuk menutup kegagalan roda pemerintahannya. Tak ada negara di dunia yang maju karena bantuan negara lain. Bullshit itu semua. Sebuah negara yang maju, hanya karena tekat, semangat, kemandirian dari para anak bangsanya sendiri. Dan untuk itulah dibutuhkan karakter pemimpin yang berkualitas, mapan, bermartabat, dan visioner. Bukan planga plongo ikut apa kata oligarkhi. Baru mau berakhir masa jabatan baru sadar, kalau dirinya adalah Presiden. Dan buru-buru mau cawe-cawe politik. Miris sekali. Jakarta, 19 Oktober 2023.
KIM Tidak Pernah Ragu Menentukan Bacawapres Pendamping Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak pernah memiliki keraguan dalam menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.\"Siapa yang bilang ragu? Banyak yang pengen menjadi bacawapres Prabowo. Banyak yang pengen, enggak ada yang diragukan, enggak ada keraguan,\" kata Lodewijk Freidrich di Jakarta, Jumat, menanggapi isu sejumlah pihak yang menyebut KIM ragu-ragu dan belum siap menghadapi Pemilu 2024.KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), kata Lodewijk, tidak mau terburu-buru mengambil keputusan terkait dengan pasangan yang akan mendampingi Prabowo Subianto.Menurut Lodewijk, tidak mudah menentukan pasangan bacapres dan bacawapres mengingat banyak orang kompeten yang ingin mendampingi Prabowo. Sementara itu, KIM harus menentukan pilihan pada satu nama yang nantinya dapat menambah dukungan untuk memenangi Pemilu 2024.\"Memangnya gampang menentukan pasangan (bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo), terus tahu-tahu ada yang lebih kompeten lagi gimana. Jadi, tidak perlu terburu-buru,\" ucapnya.Lodewijk berharap agar masyarakat Tanah Air, khususnya para pendukung Prabowo Subianto, untuk bersabar menunggu hasil keputusan dari KIM terkait dengan siapa yang nantinya akan menjadi pendamping Prabowo.\"Banyak yang dipertimbangkan, tunggu saja keputusannya nanti,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal nama bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto diumumkan secepatnya setelah para ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) rapat.Dikatakan bahwa kemungkinan nama itu dibuka dalam hitungan jam setelah rapat.\"Mudah-mudahan bukan sehari dua hari, jamlah. Mudah-mudahan,\" kata Sekjen Gerindra saat ditemui di dekat kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu (18/9).Terkait jadwal rapat, dia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto masih menunggu semua ketua umum partai ada di Jakarta.Pasalnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan RI masih di luar negeri mendampingi Presiden RI Joko Widodo.Walaupun demikian, Zulkifli Hasan (Zulhas) dijadwalkan tiba di Tanah Air sehari lebih cepat, yaitu pada hari Jumat (20/10). Sementara itu, rombongan Presiden Jokowi pada hari Sabtu (21/10).Pada hari Kamis (19/10), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI.Selanjutnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. turut menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.(ida/ANTARA)
Mengenai Isu Gibran Gabung Golkar, Airlangga Sudah Berkomunikasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kabar merapatnya Wali Kota Surakarta itu untuk menjadi kader Partai Golkar.\"Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Mengenai isu Gibran yang disebut-sebut akan masuk ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Airlangga enggan berkomentar lebih jauh.Airlangga hanya meminta publik untuk melihat ke depan nantinya akan seperti apa, apakah Gibran akan benar bergabung atau tidak.\"Kita lihat saja,\" ucapnya.Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan bahwa pihaknya memang terus melakukan perekrutan kader untuk bergabung ke Partai Golkar.Namun, terkait dengan isu bergabungnya Gibran, dia meminta untuk menanyakan langsung kepada putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu.\"Kata Gibran apa? Ya, pegang kata Gibran jangan tanya kami,\" kata Lodewijk.Lodewijk menyebut bahwa selama 2 tahun terakhir Partai Golkar sudah merekrut tiga juta orang baru.Ia pun mempersilakan siapa saja yang mau masuk dan bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.\"Ya kalau ada orang yang masuk, ya, mari, wong kami lagi merekrut orang. Kalau baca di Lampung, satu desa merekrut 100 orang. Siapa saja, teman-teman wartawan juga kalau mau masuk Golkar, ya, okelah, bagus gitu lo,\" ujarnya.Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menepis isu yang menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.\"Iki lho, aku neng kene terus (ini saya di sini terus). Tulisen nggak bener (ditulis saja tidak benar),\" katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/10).Jika namanya keluar pada Rapimnas Partai Golkar mendatang, dia enggan memberikan tanggapan.\"Enggak gimana-gimana,\" katanya.Gibran sendiri sempat santer akan masuk Partai Golkar melalui keanggotaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan organisasi masyarakat di bawah Partai Golkar.Mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa anak muda cocok mengenakan baju kuning yang merujuk pada dirinya, dia mengaku cocok mengenakan baju warna apa pun.\"Saya pakai baju warna apa saja cocok,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pejabat dan Pegawai Kemenkopolhukam Diminta Netral
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024 Mahfud MD meminta pejabat dan pegawai di lingkungan kementeriannya untuk netral dan tidak terlibat politik praktis.“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” pesan Mahfud saat memberi arahan dalam apel pagi, dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.Mahfud menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah urusan dirinya pribadi, bukan sebagai Menkopolhukam. Untuk itu, ia meminta pegawai di kementerian itu agar tidak terlibat dalam urusan dukung-mendukung terhadap dirinya.“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menkopolhukam atau menolak Menkopolhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menkopolhukam,” ucapnya.Bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu meminta seluruh pejabat maupun pegawai di Kemenkopolhukam untuk melanjutkan kinerja baik yang selama ini sudah dilakukan.“Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” kata Mahfud.Menurut Mahfud, politik yang harus dikembangkan insan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis agar ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menkopolhukam. Politik kita, politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor,” imbuhnya.Pesan tersebut, sambung Mahfud, tidak hanya untuk pemilu presiden dan wakil presiden, melainkan untuk pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah.“Jangan sampai nanti berita ‘Oh Menkopolhukam, Kemenkopolhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” kata Mahfud.(ida/ANTARA)
Gibran Batal Nyawapres, Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra ‘Berebut’
Jakarta, FNN – Mungkin sebagian orang sudah menerima broadcast Surat Tidak Pernah Dipidana dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra. Surat tersebut menjadi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. “Ini berarti, terkonfirmasi bahwa putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming batal maju sebagai calon wakil presiden, kendati sang Paman, Ketua MK Anwar Usman, berhasil meloloskannya. Jadi, sang Paman meloloskan tapi batal maju, ini gantian omnya yang maju, yakni Om Erick Thohir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali sebuah pembahasan di kanal You Tube-nya Hersubeno Point edisi Jumat (20/10/23). Batalnya pencawapresan Gibran membuat tokoh-tokoh partai pendukung Jokowi berebut dan adu cepat mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra sudah mengurus persyaratan administrasi untuk menjadi calon wakil presiden. Kedunya telah mengurus Surat Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan suratnya ternyata telah diterbitkan pada 16 Oktober lalu. Ini berarti bersamaan dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Namun, ternyata Yusril bergerak lebih cepat karena dia ternyata juga telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian Mabes Polri, dan telah terbit 12 Oktober, sebelum ada keputusan MK. Ini berarti, tanda-tanda Gibran batal menjadi calon wakil presiden sebenarnya mulai terendus ke publik, setelah Yusril menyatakan bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran cacat hukum. “Ini menarik, karena Yusril pendukung Jokowi dan ada di dalam koalisi Prabowo, tapi menyatakan cacat hukum? Itu bisa dianggap sebagai perlawanan dari dalam,” ujar Hersu. Lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden memang menimbulkan penolakan yang luas dari publik. Bukan hanya oposan Jokowi, tetapi juga dari pendukung Jokowi sendiri, termasuk para buzzer. Penentangan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa ada karma politik dan mengingatkan filosofi “siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai”. Di kalangan internal pendukung Prabowo, nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden juga ditentang keras. Mereka khawatir jika tetap memaksakan mengusung Gibran maka perolehan suara anjlok. Akibatnya, selain kalah dalam pilpres, juga berdampak serius pada elektabilitas masing-masing partai pendukung Prabowo. Elektabilitas mereka dipastikan akan hancur karena kemarahan publik dan kemarahan internal mereka. Karena soal inilah tampaknya disepakat akhirnya pencawapresan Gibran dibatalkan. Rupanya kabar ini juga sudah sampai ke PDIP sehingga Megawati mengumumkan pencawapresan Mahfud MD, dan Gibran yang semula dipanggil oleh Sekjen PDIP kemudian dibatalkan. Mengapa kemudian pilihannya jatuh kepada Erick, bukan ke Airlangga Hartarto yang jumlah kursinya lebih banyak di DPR, atau figur lain dari luar yang lebih kuat, misalnya. “Erick Thohir ini, Anda harus ingat, sesungguhnya merupakan figur yang sudah disiapkan oleh Jokowi bersama Sandiaga Uno jauh-jauh hari. Ingat, dulu ada dua skenario, yaitu skenario all the president man dan dua calon wakil presiden yang disiapkan oleh Jokowi (Sandiaga Uno dan Erick Thohir). Namun, Sandiaga Uno ternyata tidak berhasil menembus barikade di PDIP sehingga dia terpaksa menerima Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo),” ujar Hersu mengingatkan. Ketika Gibran gagal maka Erick sebagai pemain cadangan utama yang kemudian dimainkan di kubu Prabowo karena sesuai skenario awal Erick memang disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo, sebelum kemudian menguat nama Gibran. Erick sangat dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan bagi Kaesang dan Gibran, dia dianggap sebagai Om. Kita tentu masih ingat ketika Kaesang menikah, Erick menjadi ketua panitianya dan saat itu Erick menyebut bahwa Kaesang sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Jadi, kalau keponakan berarti Kaesang dan Gibran menganggap dia sebagai Omnya. Erick juga punya kerja sama bisnis dengan Kaesang dan Gibran melalui anaknya. Dia juga sudah cukup lama menyiapkan diri memperkuat basis dukungannya dengan merapat ke pengurus besar Nahdatul Ulama. Dia menjadi anggota Banser dan oleh Menteri Agama yang juga ketua Banser dia disebut sebagai Banser yang bersertifikat. Erik juga dipilih sebagai ketua panitia peringatan 100 tahun Nahdatul Ulama. Dengan demikian, kendati Erick adalah NU kawe, namun kontribusinya yang besar ke PBNU bisa membuat dia dipastikan mendapat dukungan yang sangat besar dari NU struktural kalau maju menjadi cawapres Prabowo. “Jadi, bila Erick berpasangan dengan Prabowo maka ketiga cawapres akan memperebutkan suara warga Nahdatul Ulama,” ujar Hersu. Bagaimana dengan Yusril? Meskipun Yusri punya figur personal yang mentereng, tapi sepertinya dia hanya cadangan kedua. Kalau beradu dengan Erick maka Yusril bakal kalah karena Erick didukung oleh PAN dan bermodal banyak. “Jadi, mengapa Erick yang berpeluang besar? Karena dia orang kepercayaan Jokowi, didukung oleh NU struktural, dalam hal ini PBNU, dan disokong oleh PAN. Jadi, kalau Gibran diloloskan menjadi calon wakil presiden oleh pamannya, Anwar Usman, maka ketiga gagal maju digantikan oleh Omnya yang lain, yakni Erick Thohir,” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)
POPULER
