ALL CATEGORY
Bawaslu Memastikan Independensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Bacapres
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan calon wakil presiden di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat independen dan profesional dalam bekerja.\"Kita pastikan tim dokter independen dan tidak ada dokter pribadi calon yang ikut dalam pemeriksaan ini,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu.Bagja mengatakan, tim dokter tersebut merupakan tenaga ASN serta TNI Polri sehingga mereka dapat bekerja profesional.Untuk ASN menurut dia, mereka harus netral dalam pemilihan dan tidak boleh memperlihatkan keberpihakan.Begitu juga TNI Polri tidak boleh memilih calon dalam pemilu sehingga dalam pemeriksaan ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.Menurut dia hasil pemeriksaan ini nantinya akan diberikan tim dokter kepada KPU untuk mengetahui apakah calon dinyatakan lolos atau tidak.\"Kami memastikan agar proses tahapan ini berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi pelanggaran. Kalau hasil pemeriksaan tentu rahasia tapi kami ingin semua itu transparan,\" kata dia.Ia mengatakan sejauh ini KPU belum memberikan nama-nama tim dokter yang melakukan tes kesehatan dan juga tidak memberikan indikator yang dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan.\"Karena kami pengawas maka akan cari sendiri agar proses berjalan sesuai regulasi,\" kata diaSebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto selama 8 hingga 10 jam, pada Sabtu.\"Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 8 hingga 10 jam dan tergantung pemeriksaan nantinya,\" kata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Budi Sulistya saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan prinsip pemeriksaan dilakukan secara profesional independensi dan dapat dipercaya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Golkar Mengusulkan Gibran Rakabuming Menjadi Bakal Cawapres untuk Prabowo
Jakarta, FNN - Partai Golkar mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.\"Saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bacawapres. Apakah setuju? Pak Prabowo, semua setuju?\" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat membacakah hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Pertanyaan Airlangga dijawab setuju oleh semua peserta Rapimnas. Airlangga juga menanyakan kepada seluruh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar, untuk kesediaan mendukung bakal cawapres dengan umur di bawah 40 tahun.\"Bismillah, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, ini untuk dibawa dalam pertemuan forum ketum partai,\" kata Airlangga.Usai membacakan kesimpulan dan kesepakatan Rapimnas, Airlangga lalu menyerahkan rekomendasi itu kepada Bakal Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Anis Matta Apresiasi Pernyataan Tegas Jokowi, Israel Langgar Hukum Humaniter Internasional
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap di Gaza sebagai tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional. \"Saya mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap serangan di Gaza yang telah melanggar hukum humaniter internasional,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023). Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/10/2023), mengatakan, tindak kekerasan yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. \"Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati,\" kata Presiden. Menurut Anis Matta, Partai Gelora mendorong pemerinah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina \"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret mengirim bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina,\" katanya. Anis Matta berharap agar pemerintah menggalang solidaritas internasional untuk mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. \"Indonesia juga perlu menjalankan strategi diplomasi untuk menggalang solidaritas internasional mengecam Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina,\" katanya. \"Keberpihakan kita kepada Palestina didasari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan,\" imbuhnya. Seperti diketahui, konflik Hamas-Palestina semakin memanas. Upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas saat ini sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi. Sebab, serangan Israel saat ini sudah mengarah pada genosida (pembataian) warga Gaza, yang menjadikan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan sebagai target serangan, bukan kombatan. Bahkan ada 22 rumah sakit menerima ancaman di bom Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Terbaru adalah serangan rudal Israel Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza pada Selasa (16/10/2023) malam lalu, menewaskan ratusan pasien dan dokter. Sebelum dibom, Israel memberikan peringatan evakuasi kepada Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, namun para dokter menolak untuk evakuasi. Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan ini menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza selama hampir dua pekan. Update terbaru seperti dilaporkan Al Jazeera, korban tewas perang Hamas-Isarel terus meningkat, yakni mencapai 5.540 jiwa. Di Gaza, warga yang meninggal meningkat menjadi 4.137 orang, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. dengan lebih dari 13.000 orang terluka. Di Tepi Barat yang diduduki, sebanyak 61 warga Palestina juga dilaporkan tewas. Sebanyak lebih dari 1.250 orang terluka. Sementara Israel sendiri mengklaim 1.403 orang tewas, di mana 306 pasukan dan 57 polisi. Sedangkan 4.629 orang dilaporkan terluka. (Ida)
Gibran Cawapres Prabowo, dan Perang Dingin Megawati Versus Jokowi pun Dimulai
Oleh Ady Amar - Kolumnis HARI ini, Sabtu (21/10) jika tidak ada halangan yang sangat, rencana diumumkannya bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Kemungkinan diumumkan setelah Rapimnas Partai Golkar hari ini, yang mengumumkan siapa cawapres yang dipilihnya. Konon pada Rapimnas itu pula Gibran Rakabuming Raka diputuskan memakai jaket kuning (Golkar), dan otomatis menanggalkan baju merah (PDIP), yang sebelumnya dipakainya. Itu artinya Gibran resmi menjadi kader Golkar. Itu artinya secara resmi Gibran telah meninggalkan PDIP, dan bergabung dengan Golkar. Bisa pula putusan Rapimnas itu juga mendaulat Gibran sebagai Bacawapres yang diusung Golkar. Sebelumnya yang digadang sebagai cawapres dari Golkar adalah ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Jangan tanya mengapa itu bisa terjadi, seorang Ketua Umum Golkar bisa tergantikan oleh kader yang baru bergabung, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjadi kader yang diistimewakan, itu tidak lain karena ia anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga kemustahilan yang tak bisa dinalar itu bisa dijelaskan tanpa perlu perdebatan keberatan dari eksponen Golkar lainnya. Semua menjadi sepakat sampai tingkat ketidakmungkinan menjadi dimungkinkan. Buat anak Jokowi tak ada yang tidak mungkin. Sebelumnya, sang adik Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, mendapat keistimewaan yang cuma perlu 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung didaulat menjadi Ketua Umumnya. Istimewanya lagi, Kaesang diangkat sebagai Ketua Umum PSI cukup lewat pertemuan kopi darat beberapa pengurusnya dengan Kaesang. Semua tampak seperti main-main, bahkan tidak peduli melanggar AD/ART partai itu tentang keanggotaan. Terpenting dapat ketua umum anak presiden. PSI memanglah partai gurem, pantas jika berharap banyak dengan kehadiran Kaesang. Berharap ada tuah Jokowi di sana, dan bisa merasakan nikmatnya masuk sebagai penghuni Senayan. Tapi menjadi heran jika Golkar sebagai partai 2 besar, ikut memberi karpet merah buat kader barunya, dan lalu menjadikannya wakil partai sebagai cawapres yang disandingkan dengan Prabowo Subianto. Golkar partai besar dan punya jam terbang tinggi seperti tak punya marwah sebagai partai besar. PSI dan Golkar dalam konteks yang sama, seperti perlu menampakkan citra sebagai partai yang berkhidmat pada Jokowi. Sekali lagi, itu jika benar, Golkar mendorong Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, itu pastilah mengikuti arahan Jokowi langsung tidak langsung menafsir apa yang diinginkan Jokowi, dan itu tentang di-cawapreskannya Gibran. Itu pun tentu disadari Jokowi, bahwa keinginannya itu akan bersinggungan dengan PDIP, yang telah resmi mendeklarasikan pencalonan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Konsekuensi untuk Jokowi, yang sebagai petugas partai (PDIP), itu tentu sudah diperhitungkannya dengan matang. Diperhitungkan segala konsekuensi yang bakal diterimanya. Dan, jika Gibran sudah resmi disandingkan dengan Prabowo, maka mustahil Jokowi bisa berkelit bermain dua kaki di antara Prabowo dan Ganjar, yang selama ini mampu melenakan PDIP. Tergagap setelah permainan Jokowi dengan \"Politik Dinasti\" nyaris disempurnakan. Jangan tanya lagi bagaimana rasa kecewa seorang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP pada Jokowi yang dibesarkannya dengan \"kasih sayang\" berlebih. Memberi tiket yang menjadikannya Wali Kota Solo (2 tiket/2 periode), Gubernur DKI Jakarta (1 tiket), dan lalu Presiden RI (2 tiket/2 periode). Artinya, 5 tiket diberikan untuk Jokowi. Tidak cukup di situ, PDIP memberi juga tiket pada Gibran sebagai Wali Kota Solo (1 tiket), dan juga pada anak menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan (1 tiket). Total 7 tiket diberikan pada Jokowi dan keluarga. Tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi, suguhan yang diberikan pada PDIP, seperti apa yang akan kita lihat--sekali lagi jika Gibran jadi diusung Golkar atau dengan cara apa pun itu, Gibran menjadi pendamping Prabowo--bagaimana Megawati/PDIP menyikapinya. Pastilah penyikapan yang serius, dan tidak mustahil pecah kongsi bisa saja terjadi. Tapi apakah sampai pemecatan pada Jokowi akan dilakukan, sepertinya itu tidak akan \"berani\" dilakukan. Sebagai petugas partai, Jokowi tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang sama-sama petugas partai, tapi beda nasib karena beda status sosial. Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo langsung dipecat sebagai anggota PDIP. Perang memang sedang dimulai. Perang yang pastinya menyertakan segenap elemen istana di satu pihak, dan itu yang akan diantisipasi Megawati agar tidak menambah kepedihan yang bisa saja dimainkan Jokowi--kasus yang menjerat menantu Megawati (Kasus BTS), Happy Hapsoro, dan bisa jadi kasus lainnya akan dibuat terang benderang--agaknya itu yang mengerem Megawati untuk tidak memperlakukan Jokowi dengan pemecatan. Tak mungkin pula Megawati akan menarik para menterinya dari kabinet Indonesia Maju, dan menggelorakan semangat meng-impeach di parlemen dengan mengajak partai lain, itu hal mustahil. Ajakan yang tak mungkin disambut, karena itu persoalan internal PDIP dengan petugas partainya. Menghadapi petugas partai yang dibesarkannya, dan yang saat ini tengah memiliki seluruh perangkat yang bisa mengobrak-abrik kemapanan PDIP, itu yang tak mungkin dihadapi PDIP saat ini. Maka memilih sikap seperti biasa-biasa saja melihat \"tusukan\" Jokowi, itu sepertinya cara yang akan dilakukan PDIP. Seperti perang dingin saja. Tapi tentu tidak membiarkan selamanya, tapi lebih memilih waktu yang tepat untuk membalaskan dahaga kemarahan Mamak Megawati, tentu dengan caranya. Dan, itu tidak penting untuk dianalisa. Biarkan saja...**
Mahfud MD Harusnya Ikut Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa Mahfud MD mengkritisi kondisi negara. Dulu mengkritik perilaku korup rezim konon di rezim Jokowi korupsi lebih dahsyat dari pada sebelumnya. Dari atas sampai bawah. Mahfud prihatin. Begitu juga baru-baru ini ia memprihatinkan soal penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Semestinya di bawah terlindungi di atas ditindak tegas. Bagus sekali ktitik Mahfud MD ini. Yang tidak bagus adalah bahwa ia sendiri adalah bagian dari rezim korup dan hukum yang tumpul itu. Mahfud MD juga dulu mengingatkan adanya Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Meminta agar pejabat yang dinilai tidak mampu segera mengundurkan diri. Mahfud pernah menyinggung rusaknya iklim rezim. Menurutnya Malaikat bisa berubah menjadi Iblis di ruangan pemerintahan seperti itu. Dahsyat memang Mahfud MD. Yang keparat adalah bahwa yang dikritisi itu ternyata termasuk dirinya. Mahfud MD itu Menkopolhukam, Menteri yang mengkoordinasi Menteri-Menteri yang disinggung dan berperan strategis tersebut. Mahfud MD merupakan penentu kebijakan rezim Jokowi. Konten kritikan atau curhat Mahfud sama dengan apa yang diprihatinkan oleh Kelompok Petisi 100. Apa yang dinyatakan merupakan sebagian kecil dari narasi atau substansi Petisi. Setelah Mahfud MD mengritik lalu apa yang akan dilakukan ? Sebagai Cawapres ia bersama Ganjar berada pada poros \"melanjutkan\" bukan \"perubahan\". Dipastikan sulit untuk mampu merealisasikan omongannya. Artinya itu omdo dan omdo. Tindak lanjut dari keluhan Mahfud MD adalah apa yang menjadi misi dari Petisi 100 yakni makzulkan Jokowi. Mahfud MD semestinya bergabung dengan berbagai kekuatan kritis. Bersama Petisi 100 mendesak DPR dan MPR agar segera menggunakan kewenangannya untuk memakzulkan Jokowi. Sebagai langkah awal untuk perbaikan. Tanggal 20 Oktober saat mahasiswa bergerak teriakan dan desakannya ialah bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati reformasi oleh karenanya harus segera mundur. Kedaulatan rakyat direnggut paksa oleh segelintir pengendali kekuasaan yang bernama oligarki. Menjalankan konsepsi neoliberalisme yang menindas rakyat. Nah, sebagai Cawapres dalam status Menko Polhukam Mahfud MD tidak dituntut untuk menjadi oposisi tetapi menyiapkan agenda konkrit bagi proses demokratisasi, pemberantasan KKN, penegakan hukum, serta membangun ekonomi kerakyatan berkeadilan. Persoalannya ialah bahwa rakyat skeptis akan integritasnya. Fakta empirik menunjukkan bahwa ambivalensi melekat pada profil dan karakternya. Dalam skandal 349 trilyun pada instansi Kemenkeu Mahfud yang melempar kasus, tetapi melalui Satgas bentukannya, Mahfud MD juga yang meredam hingga \"sunyi senyap\". Seharusnya Mahfud MD langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus TPPU tersebut. Ini skandal serius. Agar tidak menjadi Menteri tukang omong doang, ayo Mahfud ikut berjuang bersama Petisi 100 agar Jokowi segera dimakzulkan. Selama rezim ini masih dipimpin Jokowi maka omongan Mahfud MD itu hanya seperti orang yang buang angin saja. Wes ewes ewes...bablas angine. Alami tapi bau, Pak. Bandung, 21 Oktober 2023.
Jalan Terjal Berliku Menuju KPU: Perjalanan Anies dan Gus Imin Terobos Kemustahilan
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik AKHIRNYA, semua keraguan dan kecemasan dari puluhan juta pendukung di seluruh tanah air, sirna, begitu Anies dan Gus Imin keluar dari kantor KPU RI menemui massa pendukungnya. Disambut sujud syukur dan gemuruh hamdalah dari puluhan ribu massa yang memadat di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Taman Suropati. Keberhasilan AMIN mendaftar di KPU siang itu, memunculkan eforia massa pendukung yang tak terbendung. Letupan emosi diekspresikan dalam beragam cara dan tingkah. Massa histeris tak henti-henti teriakkan kata, “Perubahan!” sembari mengacung-acungkan tinju di udara. Bahkan ada pula hanya diam menatap ke arah panggung dengan senyum sambil berurai air mata. Satu kata bagi semua kejadian itu adalah: “Orgasme.” Kecamuk perasaan campur-aduk yang tersimpan di dada selama ini atas perlakuan buruk terhadap Anies dan juga Gus Imim, mereka tumpahkan dengan sekali sentak, tanpa ada tersisa. Kualitas hubungan emosional yang demikian dalam antara AMIN dan massa pendukungnya, membuat saya bergidik sampai membayangkan hal yang tidak-tidak. “Oh Tuhan, jangan terjadi sesuatu yang buruk pada Anies dan Gus Imin. Sebab tak perlu lagi ada tragedi berdarah di negeri ini. Kita hanya perlu demokrasi riang-gembira, seperti harapan Gus Imin,” do’aku dalam hati. Dapat dimengerti mengapa mereka sampai terbawa perasaan sedemikian dahsyat. Hal itu tak lepas dari jalan terjal berliku yang dilalui Anies dan AMIN hingga bisa sampai di KPU. Semua perlakuan buruk terhadap Anies, khususnya, sungguh melukai perasaan mereka. Tak terkecuali sikap sinis seorang tukang survei yang songong bertaruh Alphard jika Anies sampai di KPU. Menjadi Bacapres bagi Anies memang tampak mustahil. Sebab partai mana yang mau mengusung? Di luar partai koalisi istana, hanya ada Partai Demokrat dan PKS, itu pun tidak cukup. Tetapi siapa sangka, Partai Nasdem nekad mengusung Anies. Manuver Surya Paloh di luar dugaan itu, bagi Anies dan pendukungnya adalah sebuah keajaiban. Tak lama setelah Partai Nasdem memutuskan mencaprekan Anies, bergabung Partai Demokrat dan PKS, lalu bersama-sama membentuk koalisi bernama Koalisi Perubahan (Jild 1). Dengan terbentuknya koalisi tersebut, pendukung Anies di seluruh tanah air pun tersenyum lega, karena sudah cukup mengusung Anies sebagai Bacapres. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Terbentuknya koalisi itu, tak lantas membuat pendukung Anies tenang. Sebab semenjak itu, upaya untuk menjegal Anies dilakukan secara masif melalui dua skenario yang dijalankan secara simultan. Pertama, mentersangkakan Anies pada kasus Formula E. Kedua, mencopet salah satu partai dari tiga partai anggota Koalisi Perubahan. Skenario pertama dijalankan oleh Firli Bahuri, Ketua KPK. Seperti diungkap oleh Koran Tempo bahwa Firli berkali-kali mengupayakan agar status hukum kasus Formula E dinaikkan ke tingkat penyidikan. Untungnya di tubuh Tim Penyelidik KPK, masih terdapat orang-orang yang berintegritas. Sebab, jika tidak, maka Anies dipastikan menjadi tersangka, dan Pilpres pun selamat tinggal. Skenario kedua sasarannya adalah Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat, meminjam istilah Deny Indrayana, coba dicopet oleh Moeldoko, namun ternyata gagal. Partai Nasdem pun coba diganggu dengan menekan Surya Paloh. Mula-mula, Bang Surya, begitu ia disapa, dikucilkan dari istana dan konon bisnisnya dibonsai. Dirayu tak tergoda, diancam tak mempan. Begitulah Bang Surya, tetap bergeming. Bahkan, tatkala JG Plate, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo ditangkap oleh Kejagung, Bang Surya tak juga goyah sedikitpun. “Abang ini, jangankan dipenjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan,” tegas lelaki dari Tanah Rencong itu menggetarkan. Justeru yang hampir menggagalkan Anies menjadi Bacapres adalah terjadinya perbedaan sikap yang tajam antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat soal deklarasi Bacawapres. Partai Demokrat mendesak untuk dipercepat, sedangkan Partai Nasdem menolak karena masih menunggu opsi lain yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan koalisi. Realitasnya, perbedaan itu tak juga bisa didamaikan. Sehingga sejak 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 1 praktis sudah bubar, dan hampir 20 jam lamanya Anies tidak lagi berstatus sebagai Bacapres. Pada situasi itu, Bang Surya dengan insting politiknya yang tajam, diam-diam menghubungi Gus Imin tanpa sepengetahuan Anies dan PKS. Keajaiban kembali menghampiri Anies. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Gus Imin yang dalam situasi sudah tak nyaman berkoalisi dengan Prabowo, langsung menyambar tawaran Bang Surya untuk berpasangan dengan Anies. Malam hari 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 2 pun terbentuk oleh Partai Nasdem dan PKB. Kartu Anies hidup kembali. Usai deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya pada 2 September 2023, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pun bermetamorfosa menjadi “AMIN”, akronim dari nama mereka berdua. Apakah mereka sudah aman dan tinggal menunggu pendaftaran di KPU? Tidak. Malahan, massa pendukung AMIN masih dibuat sport jantung oleh KPK. Hanya berselang beberapa hari pasca deklarasi, KPK memanggil Gus Imin sebagai saksi pada kasus korupsi 12 tahun silam. Semenjak itu, hampir setengah bulan lamanya, massa pendukung AMIN berada dalam bayang-bayang kecemasan. Cemas membayangkan saat jelang pendaftaran di KPU, Anies atau Gus Imin, tiba-tiba dijemput KPK dan tak keluar lagi hingga masa pendaftaran berlalu. Dalam situasi seperti itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain hanya menggedor pintu langit, memohon pertolonganNya. Sebab, seperti kata Ebiet G Ade, “Tak ada yang dapat menolong selain yang di atas sana.” Entah ada hubungannya atau tidak, namun yang pasti, jelang pendaftaran di KPU, sosok yang ditengarai berada dibalik penjegalan Anies selama ini dikabarkan mengalami lumpuh tak berdaya. Dan, Firli Bahuri sendiri kini sedang ditunggu oleh Polda Metro Jaya. Mungkinkah semua itu, juga adalah sebuah keajaiban? Keajaiban bagi Anies dan Gus Imin telah berhasil menerobos kemustahilan [ym] Makassar, 20 Oktober 2023
Projo Mengungkap Sedikit "Clue" Soal Kandidat Bacawapres untuk Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membocorkan sedikit clue (petunjuk) mengenai kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Menurutnya, sosok pendamping Prabowo nantinya merupakan anak muda yang dapat menjadi harapan khususnya bagi generasi muda penerus bangsa.\"Anak muda lah. Anak muda harapan bangsa, potensial ini,\" kata Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Budi mengatakan sosok anak muda yang dipilih menjadi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu akan diumumkan dalam waktu dekat, entah itu pekan ini atau pekan depan.Saat ditanya soal inisial dari sang bacawapres, Budi enggan mengungkapkan inisial dari sosok terkait.\"Nggak usah inisial, nanti langsung ketahuan dong,\" katanya.Sebelumnya, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto.Deklarasi itu disampaikan di kediaman ketua umum Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).“Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang,” kata Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan Projo pada acara deklarasi tersebut.Projo menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin masa depan yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang.Saat hadir di Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bekerja untuk bangsa dan negara.Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pemimpin Indonesia di masa depan harus memiliki karakter tidak mudah menyerah.\"(Kita butuh pemimpin) yang tidak mudah menyerah, (bukan yang) ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita juga membutuhkan pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi makin kompleks,\" kata Jokowi.Berbagai kriteria yang disebutkan oleh Jokowi itu dinilai Projo dimiliki oleh Bacapres Prabowo yang juga memiliki keberanian dan komitmen untuk terus memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia.(sof/ANTARA)
Aria Bima Tidak Ikhlas Jokowi-Gibran Dukung Prabowo
Jakarta, FNN - Politikus senior PDIP Aria Bima mengaku tak ikhlas apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden (capres) lain di luar PDIP, termasuk Prabowo Subianto.\"Ya betul, saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo,\" ujar Aria di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Tak hanya itu, dia juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada salah satu bakal capres. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.Untuk itu, dia mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, sambung dia, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDIP kepada Jokowi hingga akhirnya menduduki kursi presiden.\"Sebagai kader partai, sebagai orang yang semua hal diberikan kepada Pak Jokowi dan Gibran ada apa? PDIP salah apa? Bu Mega salah apa? Wong semua hal sudah diberikan. Apa yang belum diberikan? Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini,\" tegasnya.Aria pun mewajarkan pertanyaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Saat itu, Puan menanyakan, \"Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau yang lain?\".Menurutnya, pertanyaan itu tidak mungkin terlontar dari Puan Maharani jika kondisinya baik-baik saja.\"Itu yang saya pikir pertanyaan retorisnya Mbak Puan itukan menjadi something wrong saya juga tentang dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya diserahkan dan yang tahu Pak Jokowi,\" pungkas Aria.(sof/ANTARA)
Menhan Prabowo Mengajukan Cuti untuk Daftar Pilpres
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajukan izin cuti kerja kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pendaftaran calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (20/10), mengatakan Prabowo mengajukan dua surat izin kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta.\"Surat kedua adalah surat permohonan izin cuti untuk pendaftaran Capres,\" katanya.Namun Ketua Umum Gerindra itu belum menyertakan tanggal cuti kerja dalam surat yang disampaikan kepada Setneg.\"Waktunya akan disusulkan,\" katanya.Selain pengajuan cuti kerja, kata Ari Dwipayana, Setneg juga telah menerima surat pertama berupa permohonan persetujuan dari Presiden Jokowi untuk dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik sebagai capres.Prabowo diusung sebagai bakal calon presiden 2024--2029 oleh sejumlah partai politik, di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PBB.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.Hingga Kamis (19/10), dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar di KPU, yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Nasdem, PKB dan PKS.Disusul kemudian oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.(sof/ANTARA)
Sekjen PAN Menepis Isu Perpecahan KIM Dalam Menentukan Pasangan Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menepis isu perpecahan di Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena hingga saat ini gabungan partai politik pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto itu belum juga memutuskan bakal calon wakil presiden.“Alhamdulillah saya bisa mengklarifikasinya bahwa hubungan di antar parpol di dalam KIM itu solid, baik, komunikasinya aktif, produktif,” kata Eddy saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.Eddy mengatakan bahwa tidak ada dinamika internal maupun tarik-menarik kepentingan di antara anggota KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.“Jadi tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada namanya tarik menarik kepentingan, tidak ada yang namanya dinamika di internal, itu tidak ada sama sekali, bahkan rumor yang mengatakan salah satu atau dua di antara anggota koalisi akan kemudian angkat kaki, tidak ada,” ujarnya.Semua ketua umum parpol KIM, kata Eddy, telah sepakat untuk bisa duduk bersama untuk kemudian memutuskan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.“Kami bekerja semuanya, all out untuk memenangkan pak Prabowo bersama bakal cawapresnya,” ujar Eddy.Eddy menyebutkan bahwa pertemuan antar ketua umum parpol pengusung bacapres Prabowo sempat tertunda karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan harus mendampingi Presiden Joko Widodo menjalankan tugas negara ke Tiongkok dan Arab Saudi.“Alhamdulillah baru saja (sore ini) beliau (Zulkifli Hasan) mendarat di Jakarta dan saya kira nanti segera setelah ini akan ada kepastian kapan rapat para ketum itu akan dilaksanakan,” katanya.Dia menegaskan bahwa agenda rapat terkait pembahasan mengenai penetapan bacawapres pendamping Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, rapat bersama para elite partai yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut, juga untuk membahas hal-hal teknis seperti penentuan waktu deklarasi hingga pendaftaran.“Yang terakhir (mendaftar ke KPU RI), kan kalau dalam gamelan yang paling terakhir itu gongnya. Nah, yang jelas yang terakhir mendaftar Pak Prabowo ya itu lah gongnya nanti,” ucap Eddy.Sebelumnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran, Jakarta, Kamis (19/10) pagi.Kemudian, bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari pertama pendaftaran, Kamis (19/10) siang.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
