ALL CATEGORY
Jember Episentrum Perubahan Peta Pilpres 2024
Jember, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal mengatakan Kabupaten Jember menjadi episentrum perubahan peta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 seiring dengan kedatangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.\"Belum sebulan pascadeklarasi 3 September 2023, AMIN melakukan safari politik ke Jember merupakan wujud kepedulian AMIN pada ikatan modal sosial kultural yang telah lama terawat sangat baik oleh karisma Muhaimin melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),\" katanya di Jember, Jumat.Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama sejumlah pejabat DPP PKB melakukan safari politik di Pondok Pesantren Nurul Islam di Kabupaten Jember, Kamis (28/9).\"Di Jatim, Jember penyandang daerah santri dengan jumlah pesantren paling banyak. Maka wajar saja bila pasangan AMIN bertandang ke Jember basis pesantren terbesar di Jatim,\" tuturnya.Menurutnya kohesi sosio kultural antara kiai-santri terutama di Jember maupun Jatim dengan sosok Cak Imin dan mesin politik PKB selama 18 tahun terbukti sangat mengakomodasi kepentingan dan kemajuan pesantren dan madrasah.Lanskap peta politik kiai-santri di Jatim khususnya daerah pemilihan Jember dan Lumajang dalam Pilpres 2024 bisa berubah. Ketokohan Prabowo dan Ganjar yang memang berwibawa dan merakyat itu bisa seketika berubah jika dikaitkan dengan faktor rekam jejak kemajuan pesantren hasil kerja politik mesin PKB.\"Daya magnit elektoral kaum Nahdliyin Jember juga bisa menjadi alasan kuat mengapa AMIN berenergi sambangi para kiai dan santri. Jumlah pemilih di Jember sebesar 1,97 juta adalah terbanyak ketiga setelah DPT Surabaya 2,21 juta dan Malang 2,05 juta pemilih,\" katanya.Maka tak heran, antusiasme jejaring kiai dan santri nahdliyin yang menyambut kehadiran AMIN bisa potensial mengubah bahkan memecah peta dukungan dari kantung suara Prabowo atau Ganjar.Ia mengatakan kapasitas ketokohan capres dan cawapres jadi faktor utama dalam pilpres. Jika terkait kepedulian, perubahan dan kebangkitan pendidikan madrasah dan pesantren, jelas secara psikologi politik itu sangat dimenangkan oleh ketokohan Anies dan Muhaimin.\"Memang Jember bakal jadi episentrum perubahan lanskap peta Pilpres 2024. Saya perkirakan pasangan AMIN bisa sekali atau dua kali lagi datang ke Jember bahkan basis \'tapal kuda\' ketika masa kampanye telah tiba,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
KPK Menggeledah Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.\"Benar, ada giat (kegiatan, red.) tim KPK di sana,\" kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim KPK dalam penggeledahan tersebut. Hingga berita ini ditulis, proses penggeledahan masih berlangsung.\"Giat (kegiatan, red.) sedang berlangsung,\" ujar Ali.Sebelumnya, pada tanggal 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Informasi tersebut diumumkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.\"KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan,\" kata Asep.Saat itu, Asep belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.\"Betul, masih dalam proses penyelidikan. Mohon maaf belum ada informasi yang bisa kami sampaikan,\" tambah Asep.KPK juga telah memanggil Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.\"Saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil, saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara,\" kata Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6).Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu pun menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan hadir kapan pun ketika diperlukan KPK.\"(Saya) Akan kooperatif kapan pun dibutuhkan, saya siap hadir,\" tambah Syahrul.Seiring dengan perkembangan penyelidikan kasus korupsi di Kementan, KPK juga telah meminta keterangan terhadap 49 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.KPK juga menganalisis keterangan berbagai pihak dan mengumpulkan berbagai alat bukti.Apabila berdasarkan analisis tersebut ditemukan peristiwa pidana dan orang yang bisa bertanggungjawab secara hukum, maka KPK akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan.KPK juga tak menutup kemungkinan memanggil lagi 49 orang tersebut bila perlu, demi proses penyelidikan yang sedang berjalan.(sof/ANTARA)
Layakkah Jokowi Undur Diri?
Oleh Muhammad Chirzin | Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Jokowi telah banyak berjanji, dan tidak menepati. \"Stop impor beras, stop impor gandum, stop impor garam...\" Jokowi telah membohongi rakyat berkali-kali. Memperkuat lembaga KPK, membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung B to B tanpa pembiayaan dari Negara. Jokowi telah melakukan kolusi dan nepotisasi yang menjadi tuntutan reformasi untuk disudahi. Mengangkat anak, menantu, dan adik ipar pada jabatan-jabatan tertentu, serta memberi Luhut Binsar Panjaitan berangkap-rangkap jabatan. Jokowi telah menetapkan sejumlah penjabat Kepala Daerah yang telah habis masa jabatan, padahal Para Kepala Daerah adalah pilihan rakyat. Mengangkat Penjabat Gubernur DKI dan lain-lain untuk masa tugas lebih dari satu tahun. Jokowi telah melanggar sumpah Presiden untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya. Sumpah Presiden Jokowi: \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.\" (*)
Presiden Jokowi Bakal Menghadiri Pembukaan Rakernas IV PDIP pada Jumat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan (PDIP) pada Jumat (29/9) di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Kabar kehadiran Presiden Jokowi disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat meninjau persiapan Venue Rakernas IV, Kamis.\"Yang diundang tentu saja dari Bapak Presiden Jokowi, Mas Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) telah melakukan konfirmasi bahwa beliau berkenan hadir,\" ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.Adapun tema Rakernas IV PDIP adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan subtema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.Rakernas IV ini bakal digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023.Hasto menambahkan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir.Namun, dia menyadari bahwa pembukaan Rakernas IV PDIP ini bertepatan pada hari kerja sehingga tidak semua menteri kabinet akan hadir langsung dalam acara tersebut.\"Termasuk, Bapak Wapres K.H. Maruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju karena hari kerja sehingga tidak semuanya kami undang, yang menjadi sahabat-sahabat PDIP dan tentu saja aspek emosional \'bonding\' dengan PDIP akan hadir,\" katanya.Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan dalam rakernas dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDIP setingkat provinsi/kabupaten hingga anggota DPR RI.\"Seluruh kader partai di seluruh Indonesia ketua, wakil, sekretaris, bendahara DPD, dan DPC serta anggota DPRD tingkat provinsi/kabupaten serta anggota DPR RI hadir,\" ucap Hasto.Hasto menyebut seluruh kader dari unsur tiga pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif partai akan hadir langsung di lokasi acara.Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan bahwa para ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo akan hadir dalam rakernas ini.\"Para ketua umum dan sekjen serta badan pemenangan pemilu dari partai PPP, Hanura, dan Perindo itu akan diundang,\" jelas Hasto.Selain itu, Hasto mengatakan bahwa antusiasme pengurus serta kader dari seluruh daerah untuk mengirim para petani, nelayan, dan pengembang dari produk-produk laut berdatangan.\"Sehingga hampir diperkirakan 4.000 perwakilan petani dan nelayan datang di rakernas ini bertemu dengan pemimpin nasional kita dan seluruh kader PDI Perjuangan yang membangun komitmen bahwa Indonesia seharusnya bisa berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan,\" jelas Hasto.(sof/ANTARA)
PPP Tak Menampik Nama Khofifah Diasosiasikan Calon Pendamping Ganjar
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tak menampik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok perempuan yang diasosiasikan potensial untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Soal nama khofifah yang kemudian diasosiasikan, ya bisa saja. Bisa saja, karena memang Bu Khofifah pernah jadi anggota Fraksi PPP dan dua kali pilkada juga diusung PPP,\" kata Awiek, sapaan karibnya, di Jakarta, Kamis.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal sosok Mr X dan Mrs X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.Adapun terkait sosok bakal cawapres Mr X yang diasosiasikan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dia menyebut PPP memiliki kedekatan pula dengan sosok yang memiliki kultur Nahdliyin tersebut.\"Sebenarnya sama-sama dekat, tapi yang pernah masuk PPP ya Ibu Khofifah, tapi Pak Mahfud kultur-nya juga PPP, kultur Nahdliyin. Nah, pemilih Nahdliyin itu menjadi pemilih terbesar di PPP karena sejarah pembentuk PPP itu berasal dari partai Islam,\" ujarnya.Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi untuk menentukan sosok bakal cawapres tersebut.Awiek pun mengaku pihaknya akan realistis apabila nama Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno yang diusulkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP sebagai bakal cawapres pada akhirnya urung diduetkan dengan Ganjar Pranowo.\"Misalkan, ada perubahan sikap politik ataupun berdasarkan realitas lapangan tidak memungkinkan untuk mengusung Pak Sandim ya kami bicaranya nanti tentu PPP akan realistis,\" ucapnya.Dia menyebut PPP akan mempertimbangkan sosok bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang diharapkannya memiliki kedekatan emosional pula dengan partai berlambang Kakbah tersebut.\"Setidaknya begini kalau PPP, kalau pun nanti ketemu orang yang beririsan dengan PPP ya mungkin bisa dipertimbangkan. Sampai saat ini bagi PPP masih Pak Sandiaga Uno, kalau pun selain pada akhirnya bukan Sandiaga Uno, ya kalau permintaan PPP kan realistis bahwa sebisa mungkin yang memiliki kedekatan emosional dengan PPP,\" tutur dia.Sebelumnya pada Senin (25/9), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya masih menentukan momen yang tepat untuk mengumumkan pendamping bakal capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.Hasto mengatakan bahwa partai-nya masih akan mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang nantinya akan diusung oleh Ganjar dan pendampingnya. Ia menyebut bahwa pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mungkin saja bisa perempuan.\"Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss X, gitu kan,\" kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat pada Senin (25/9).Hasto mengatakan bahwa partai-nya tak menutup kemungkinan terkait pendamping Ganjar di Pilpres 2024 adalah perempuan. Kendati demikian, Hasto belum mau membeberkan siapa sosok \"Miss X\" yang disebut sebagai bakal cawapres Ganjar.(sof/ANTARA)
Mega, Ganjar, hingga Jokowi Akan Berpidato di Rakernas IV PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bakal calon presiden Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).\"Sebagai tradisi Rapat Kerja Nasional, Ibu Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik dan kemudian beliau akan menyampaikan pidato tertutup di dalam menggembleng seluruh partai,\" kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.Hasto menambahkan hanya pidato pembukaan Megawati yang bisa diakses secara umum. Ia menyampaikan bahwa Ganjar akan memberikan pidato pada Rakernas PDIP.\"Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga sangat memahami dan beliau ini kan menjadi pengurus diklat. Itu ikut di dalam sosialisasi dan perumusan konsepsi tentang pentingnya membangun pangan dengan cara-cara berdikari,\" ujarnya.\"Bapak Presiden Jokowi juga akan menyampaikan sambutannya,\" tambah dia.Adapun tema Rakernas IV PDIP adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan subtema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.Rakernas IV ini bakal digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023.Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meninjau pelaksanaan gladi kotor Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP.Sejumlah Ketua DPP PDIP tampak di lokasi mempersiapkan acara, antara lain, putra sekaligus Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Mindo Sianipar, dan Djarot Saiful Hidayat.Ada pula Gubernur Bali Wayan Koster di arena rakernas.(sof/ANTARA)
Hasto Kristiyanto Meninjau Gladi Kotor Rakernas IV PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninjau pelaksanaan gladi kotor Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.Hasto ingin memastikan persiapan partai berlambang banteng moncong putih itu dalam melaksanakan rakernas.Saat tiba, Hasto tampak menyalami sejumlah jajaran Partai yang berada di arena.Politisi asal Yogyakarta ini bahkan maju sampai ke depan panggung. Sesekali dia melihat susunan bangku yang akan diduduki tamu kehormatan.Tak hanya itu, Hasto juga melihat kursi untuk para undangan dan kader partai yang memang sudah tersusun rapi.Hasto juga melihat para penampil melakukan gladi kotor di lokasi. Terdapat puluhan penari yang sedang berlatih di atas panggung.Setelah meninjau persiapan itu, Hasto menilai sejauh ini segala perencanaan tentang Rakernas PDIP berjalan dengan tepat.\"Jadi, persiapan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan dengan tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia, telah dipersiapkan dengan baik,\" kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.Sejumlah Ketua DPP PDIP juga tampak di lokasi mempersiapkan acara. Turut hadir putra Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo, Mindo Sianipar, dan Djarot Saiful Hidayat.Ada juga Gubernur Bali Wayan Koster di arena Rakernas.(sof/ANTARA)
Anies-Muhaimin Mengobarkan Spirit Perubahan Saat di Ponpes Nuris Jember
Jember, Jawa Timur, FNN - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengobarkan spirit perubahan saat melakukan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis sore.\"PKB setuju dengan Koalisi Perubahan. Saya sangat setuju karena saya tahu nasib kader NU di Jember gak berubah-ubah. Insya Allah bersama AMIN kami akan mengubah nasib menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin,\" kata Muhaimin saat berpidato di hadapan ratusan ulama dan kader PKB yang hadir di Ponpes Nuris Jember.Menurutnya perubahan juga bermakna bahwa pihaknya terus harus menyempurnakan berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan, kealpaan. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya sendiri.\"Itulah spirit perubahan untuk lebih baik ke depan. Saya ingin mohon dukungan bahwa insyallah AMIN akan sungguh-sungguh bekerja, menata bangsa lebih baik, dan insyallah aliran politik perjuangan ahlusunnah wal jamaah itu jauh lebih produktif,\" tuturnya.Sementara Anies Baswedan mengatakan pembangunan harus dirasakan bersama dan persatuan tidak bisa dibangun dalam suasana ketimpangan, sehingga dengan misi Indonesia yang adil, damai, bersatu, maka perlu kewenangan.\"Gerakan baru yang kami lakukan bersama-sama bukan untuk kepentingan pribadi, partai dan koalisi, namun untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan,\" katanya.Ia menjelaskan gelombang perubahan akan terasa dan PKB di Kabupaten Jember akan semakin besar, namun diperlukan kerja bersama untuk melakukan perubahan.\"Kami siap melakukan perubahan. Dari Jember akan digaungkan perubahan untuk Indonesia dan silaturahmi ini akan menjadi gerakan persaudaraan,\" ujarnya.Silaturahmi pasangan AMIN dihadiri oleh ratusan ulama yang berada di Kabupaten Jember, Lumajang, dan sekitarnya, serta para kader PKB di beberapa tapal kuda yang ikut mendoakan pasangan tersebut maju sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
TRITURA 23: (2) Bagi Pribumi yang Tidak Sontoloyo, PEMILU dan PILPRES Bukan Segala-galanya
Oleh Sri-Bintang Pamungkas | Politisi Senior ORANG bisa berkilah apa saja dengan mengatasnamakan Daulat Rakyat sebagai pembenaran keharusan melaksanakan Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara Rakyat. Tapi banyak kenyataan menunjukkan bahwa adanya Pemungutan Suara tidak mengakibatkan Rakyat bertambah sejahtera. Bahkan sebaliknya, menjadi semakin sengsara. Apa pun alasannya, itu terjadi di mana-mana di dunia, sebagai negara-negara yang menyatakan dukungannya kepada Daulat Rakyat. Di negara-negara kerajaan yang tidak mengenal \"demokrasi\" (Daulat Rakyat) ataupun \"konstitusi\" (Negara Hukum), rakyat dan bangsanya bisa hidup sejahtera dengan adil dan makmur seperti pernah kita alami di zaman Sriwijaya dan Majapahit, tentu dengan segala pasang-surutnya. Tentu juga tidak bisa diabaikan apa yang terjadi di Mesir semasa Firaun di satu pihak, dan semasa Nabi Yusuf di lain pihak. Di satu pihak kita melihat bagaimana manusia berbondong-bondong mempertaruhkan jiwa dan raganya dengan mengarungi lautan luas, jalan yang terjal serta kawat berduri, bahkan peluru dari senjata api, untuk mencapai tanah harapan di Eropa dan Amerika Serikat yang konon adalah negara-negara demokratis. Mereka dengan segala keterpaksaannya meninggalkan derita di tanah-airnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang terbukti tidak memberikan harapan hidup. Di lain pihak kita juga tahu, bagaimana para negara kolonialis yabg bertopeng demokrasi dan konstitusi tersebut mencapai kesejahteraannya melalui perang dan penjajahan pada masa lalu. Mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang \"cakap\" lewat pemungutan suara, setelah bertahun-tahun bergelimang \"dengan darah dan besi\" (durch blut und eisen, kata Bismarck dalam Perang Dunia-2 mengulangi orang-orang Portugis ketika menjajah Maluku pada 1500-an), sebagai alat kampanye untuk menjajahi rakyat di benua lain. Bahkan sampai sekarang dengan kehadiran ribuan tentara NATO di mana-mana di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Memang belum nyaman betul sepuluh tahun sesudah kita merdeka, dan baru mencoba-coba dan meniru-niru melakukan Pemilu pada 1955, sebagai sebuah \"budaya politik\" baru yang diimpor juga dari para penjajah. Para mantan penjajah itu juga yang menyampaikan pendapatnya, bahwa Pemilu 55 itu adalah yang \"terbaik sepanjang sejarah Indonesia\". Tentu yang dimaksud adalah almost \"semua bisa menyampaikan suara\" dan almost \"tidak ada kecurangan\". Tetapi Pemilu yang \"parlementer\" seperti yang dipakai para mantan penjajah dari Eropa itu pun tidak menghasilkan apa-apa, bahkan gagal menyusun konstitusi baru dan kemudian kita kembali memberlakukan UUD Asli 1945 pada 5 Juli 1959 kembali kepada jati diri kita sendiri. UUD Asli buatan Republik Proklamasi 45 itu menjelaskan kepada kita adanya negara berkedaulatan rakyat dan sekaligus negara hukum. Akan tetapi tidak ada satu kata pun tentang Pemilu disebut-sebut. Tidak pula ada satu kata partai politik. Tentulah itu tidak berarti NKRI melarang Pemilu dan melarang partai politik. Pasal 28 UUD 45 asli sudah jelas menyatakan itu sebagai hak-hak asasi, bahkan sebelum ada Deklarasi Human Rights PBB. Melainkan, bahwa partai politik dan Pemilu itu bisa sewaktu-waktu diadakan dan tidak mesti wajib dilakukan apalagi dilakukan secara regular. Tentu saja, kecuali sudah ditentukan begitu dalam Undang-undang. Sekalipun begitu, Undang-undang tentang partai politik dan Pemilu itu pun bisa dicabut dan diubah sewaktu-waktu. Rezim Soeharto adalah rezim pertama yang memulai kerusakan dalam menjalankan negara. Janjinya melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekwen ternyata sebuah kebohongan besar terhadap rakyat, bangsa dan negara. Para wakil rakyat \"dicekik\" dan \"ditamparinya\", sehingga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara berada di ketiaknya. Dia mainkan MPR, sehingga bisa terpilih menjadi Orang Nomor 1 berkali-kali sebagai calon tunggal. Dibuatnya pula sedemikian rupa, sehingga alat negara bersenjata boleh membunuh rakyat dengan alasan demi keamanan dan stabilitas. Akhirnya dia pun jatuh karena ulahnya sendiri, tanpa meninggalkan secuilpun kesejahteraan kepada rakyat banyak.Melainkan berbagai kerusakan perilaku yang hanya bisa dicontoh oleh para penjahat, yaitu, rezim-rezim selanjutnya: korupsinya, utang-utangnya, sumberdaya alamnya, Hak Guna Usaha Lahan-nya, KKN-nya, Kelahiran Cina-cina Konglomeratnya, dan ... Kecurangannya dalam Pemilu. Karena kecurangan Soeharto dalam Pemilu-pemilu itulah, maka dia dicap sebagai Diktator Negara Kekuasaan. Oleh Asing dan Aseng, serta para Pengkhianat Domestik yang bermaksud menguasai Indonesia, Negara Kekuasaan Soeharto itu dijadikan alasan untuk mengubah UUD 45 ASLI menjadi UUD PALSU... yang sekarang berlaku. Dimasukkanlah Paham Demokrasi Barat dengan Kekuasaan ada di tangan para Oligarki yang berlindung di balik Partai-partai Politik dan Pemilu. Maka Pemilu menjadi Wajib sekalipun dicurangi... Dan Daulat Partai Politik menggantikan Daulat Rakyat. Para Guru Besar saja tidak sadar, bahwa itulah yang terjadi... Apalagi para Pribumi Sontoloyo... Maka dimulailah babak NKRI yang Baru, yaitu NKRI yang dikuasai para Penjahar Asing, Aseng dan Pengkhianat Domestik... dan dihuni oleh para Pribumi Sontoloyo. Seperti manusia-manusia yang dinina-bobokkan oleh Paham Demokrasi Barat dan Konstitusi Palsu, mereka masih menganggap Indonesia ada dalam keadaan baik-baik saja. Ketika orang-orang Cina menggusur tanah-tanah Rakyat, mereka berujar \"nanti akan diperbaiki lewat Pemilu\"... Ketika Angkatan bersenjata ikut menyiksa Rakyat, mereka bilang keadaan akan berubah setelah Pemilu... Ketika Utang Luar Negeri menggurita, mereka mengira Pemimpin Hasil Pemilu akan bisa menutup Utang-utang itu... Ketika PKI Gaya Baru merajalela, mereka tidak mengira bahwa paham Komunis telah merasuki jiwa mereka sendiri, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak sadar sedang ikut menarikan genderang rezim UUD PALSU. Tapi tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang Tentara Asing untuk mencederai dan menyiksa Rakyatnya sendiri... Tetapi Rezim Jokowi mengundang Bangsa Asing untuk mengambil-alih Indonesia.... sebuah Kejahatan Yang Amat Dahsyat. Dan Rezim ini pun mau menyelenggarakan Pemilu demi kemenangan Asing dan Aseng... dan demi mengelabuhi Rakyat... Seakan-akan Pemilu dan Pemimpin Baru yang terpilih lewat UUD PALSU nanti akan menyelesaikan semua persoalan Rakyat, Bangsa dan Negara... Tidak mungkin Pemilu yang diselenggarakan Penjahat akan menghasilkan manfaat... Apalagi sudah diketahui para Calonnya adalah Boneka Rezim dan Boneka Asing dan Aseng... para pendukung UUD PALSU. Para Pribumi Sontoloyo itu tidak sadar, bahwa Allah Swt sedang menjatuhkan Adzab dengan mengirim Rezim yang lebih jahat daripada Rezim Firaun yang juga dikelilingi oleh para Oligar seperti Haman dan Qarun... Tentunya lebih banyak Pribumi yang Tidak Sontoloyo dan memilih TIDAK IKUT PEMILU... Hanya saja mereka takut... melebihi takutnya kepada Allah! Jakarta, Hari Maulid 2023. (*)
Ganjar Tetap Capres, Megawati Tak Mau Menyerah pada Tekanan Jokowi
Jakarta, FNN - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) kembali menggelar rapat konsolidasi bersama ketua umum PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Usai rapat, TPN menegaskan bahwa Ganjar diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Penegasan ini dilakukan untuk menjawab berbagai diskursus yang menyebut peluang Ganjar menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Bahkan, dalam rapat tersebut tak sedikit pun dibahas masalah peluang Ganjar sebagai bakal cawapres dari Prabowo. Meskipun tidak langsung diucapkan oleh Megawati, hamper bisa dipastikan bahwa ini adalah keputusan Megawati. Artinya, gagasan dari beberapa internal PDIP yang kemarin tampak galau dan sudah berusaha mencerahkan diri kepada Jokowi dan tunduk kepada Jokowi, batalkan juga. “Ya, ini sebetulnya bukan perkembangan baru, tapi perkembangan unik teman-teman di PDIP. Mau diganti juga apa. Kan orang juga tahu bahwa Ganjar yang dimaksud. Tetapi, mungkin masih ada keragu-raguan, jangan-jangan Ganjar cuma diajukan, tapi di ujung dia nggak akan jadi presiden,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (28/9/23). “Kita tetap melihat bahwa kendati nama itu menjadi penting bahwa ini untuk Ganjar sebagai presiden sehingga tidak ada lagi orang yang merasa Ganjar akan dikirim ke Prabowo, misalnya, tetapi poin kita selalu adalah apa sebetulnya yang terjadi di PDIP,” lanjut Rocky. Puan Maharani, tambah Rocky, masih berupaya untuk sedikit mengucapkan ketidaklegaan yang berasal dari kesalahan mimpi Megawati, “yang ditaruh adalah Kartono seharusnya Kartini”. Tetapi, bagi Puan, ini juga pelajaran supaya betul-betul menentukan sikap. Demikian juga Megawati, yang di ujungnya harus menentukan sikap. “Tetapi, saya kira kita syukuri juga. Artinya, ya sudah, timnya sudah terbentuk. Selamat buat Pak Arsyad, saya kenal baik dengan beliau dan beberapa teman di situ. Mereka mulai berusaha untuk memberi sinyal pada publik bahwa Ganjar itu dimaksudkan untuk jadi presiden mengikuti ide-ide Bung Karno yang sosialistis. Bukan ide-ide lain yang masih bertumpu pada kepentingan akumulasi. Jadi, ID atau identitas partai itu mesti terlihat pada Ganjar,” kata Rocky. Dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa PDIP menumbuhkan semangat bahwa mereka dia adalah partai yang akar historisnya panjang. Jadi, kalau akhirnya terlihat bahwa sedikit memaksakan Ganjar, itu menjadi petunjuk bahwa partai ini selanjutnya akan kehilangan kemegahannya. “Jadi, intinya tetap kaderisasi di PDIP masih macet dan itu akan mempengaruhi kohesi dari tim pemenangan. Kalau tidak terdapat semacam ide yang jelas Ganjar mau apa, itu artinya banyak pendukung PDIP yang mungkin pindah ke PSI, Prabowo, atau Anies. Jadi itu kira-kira hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh Pak Arsyad yang menjadi ketua tim,” ujar Rocky. Dengan menegaskan bahwa PDIP tetap mencalonkan Ganjar sebagai presiden, kita juga menangkap sinyal bahwa Megawati menolak untuk menyerah dengan tekanan dari Jokowi. Tekanan Jokowi dimulai dengan Kaesang dan kemungkinan epilognya adalah Gibran. “Ya, saya berpikir bahwa akhirnya Megawati pasti akan keluar dengan pikiran final bahwa yang dia sudah putuskan di awal itu ya sudah, mau dikoreksi ya nggak bisa, hanya bisa diperbaiki atau diperkuat. Jadi, Megawati tetap memberi sinyal bahwa kami maunya Ganjar dan Ganjar yang sekarang diasuh oleh Megawati itu bukan lagi Ganjar yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi. Karena, sudah final kira-kira pikiran bahwa Jokowi tidak mau lagi jadi kader partai. Dan itu artinya semacam indisipliner. Nah, konsekuensinya mustinya Megawati pecat Jokowi,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa hal yang juga ingin disiplinkan Megawati dari awal adalah mereka yang tidak patuh pada partai akan dikeluarkan dari partai, bukan lagi kader. Nah, orang yang paling tidak patuh pada partai adalah Jokowi. Sebagai kader Jokowi juga tidak patuh pada pikiran Megawati, masih cawe-cawe, masih berupaya untuk nantang-nantangin Megawati. “Jadi, tetap orang akan lihat Mega kalau mau konsisten, tarik kartu keanggotaan PDIP dari Jokowi. Itu baru kita lihat bahwa betul-betul Mega mengerti bahwa partainya mesti diselamatkan dari prinsip-prinsip pragmatisme,” tegas Rocky. (ida)
POPULER
