ALL CATEGORY
Peserta Pemilu Diingatkan Agar Menegakkan Transparansi Dana Kampanye
Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.\"Jelang masa kampanye, peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden maupun calon wakil presiden harus dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye,\" kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting karena pemilu merupakan momentum banyaknya terjadi perputaran uang.Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Keuangan, kata Arfianto, dana kampanye para calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.Oleh karena itu, dia mengingatkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan secara konsisten. Dia pun mengapresiasi KPU atas diwajibkannya kembali Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).\"Kebijakan KPU yang kembali mewajibkan LPSDK harus diapresiasi. Walaupun tentunya hal ini harus diikuti oleh kerja keras dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam mendorong kampanye pemilu yang transparan dan akuntabel,\" kata Arfianto.Arfianto mengingatkan bahwa besarnya jumlah uang yang akan beredar di masyarakat pada masa kampanye pemilu maka perlu upaya bersama dari penyelenggara dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi dan menegakkan aturan.KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, harus tegas dalam memberikan sanksi apabila ada peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.Dia pun mendorong KPU memperkuat sosialisasi kepada partai politik untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan sumbangan dana kampanye pada sistem informasi dana kampanye (Sidakam).Ia mengatakan Bawaslu perlu berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta organisasi masyarakat sipil perlu mengawasi pelaporan dana kampanye parpol Pemilu 2024.\"Misalnya, dengan memberikan informasi berkala kepada masyarakat untuk mengumumkan peserta pemilu yang belum menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel,\" katanya.Menurut Arfianto, hal itu dapat menjadi disinsentif elektoral bagi para peserta pemilu yang tidak menaati peraturan terkait tentang transparansi anggaran yang telah digariskan, termasuk dalam kaitannya dengan pelaporan sumbangan dana kampanye.(sof/ANTARA)
Kemampuan Luhut Mengorkestrasi Kabinet Memungkinkan Orang Menganggap bahwa Dia Wakil President In Action
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), merayakan ulang tahunnya yang ke-76 di Jakarta, Kamis (28/9/2023). Dalam acara tersebut, hadir banyak sekali tamu penting yang merupakan tokoh nasional, di antaranya Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Prabowo, Sandiaga Uno, Rizal Ramli, hingga Rocky Gerung dan Kaesang Pangarep. Beberapa tokoh yang hadir memberikan testimoninya tentang LBP, tak terkecuai Jusuf Kalla (JK). Testimoni JK ini menarik untuk dibahas karena sangat relevan dengan kondisi LBP saat ini. Dalam testimoninya, JK mengatakan bahwa semua orang kini sepakat bahwa Luhut harus dipanggil jika negara mengalami kesulitan atau suatu masalah. Sebab, Luhut diibaratkan seperti kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut.Dalam acara ulang tahunnya tersebut, LBP juga meluncurkan buku bertajuk Luhut Binsar Pandjaitan: Menurut Kita-Kita. Rocky Gerung yang juga hadir pada acara tersebut dalam kanal You Tube-nya Rocky Gerung Official edisi Jumat (29/9/23) mengatakan, “Jadi, kemarin relevan sekali bahwa Pak Luhut menerbitkan buku, dan yang unik adalah buku itu semacam pujian dan kritik dari teman dan lawan politiknya. Tapi ada persahabatan yang unik. Saya menilai bahwa banyak tokoh di situ yang kemudian mencari semacam ruang, ruang manuver politik karena kalau koalisi kan itu transaksi antara partai.” Tetapi, lanjut Rocky, pertemuan kemarin terlihat ada kritik yang sedikit sublim dari Jusuf Kalla dan sedikit menyindir bahwa Jokowi terbantu dengan adanya Luhut, walaupun orang sering menganggap bahwa beban Luhut terlalu besar. Sepertinya, yang hendak diucapkan oleh Jusuf Kala adalah bahwa Indonesia sebetulnya punya potensi untuk mengejar ketertinggalan, tetapi itu tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Luhut berupaya menceritakan bahwa dia memang diminta oleh bangsa untuk berbakti. Bukan diminta oleh Presiden Jokowi terutama, tapi oleh niat dia untuk berbakti pada bangsa, walaupun tetap seluruh kebijakan Jokowi yang dibela oleh Luhut itu banyak kontroversi. Oleh karena itu, tambah Rocky, benar sekali kalau kita mau coba membandingkan antara apa yang pernah dikerjakan oleh SBY dengan Jokowi. Kepemimpinan Jokowi jelas adalah kolektif, tapi sekaligus kolektif yang tidak secara langsung memperlihatkan kepimpinan Jokowi. “Dan kita tahu bahwa Jokowi lebih suka pencitraan daripada membuat proyek yang betul-betul bisa diukur. Dan itu orang bisa bilang sejak zaman jadi Walikota Solo, lalu pindah ke DKI, saya tahu bahwa Ahok yang lebih banyak beroperasi di lapangan daripada Jokowi. Jokowi blusukan saja, bahkan sampai sekarang sebagai presiden dia juga masih blusukan. Oleh karena itu, bebannya dibagi saja pada Luhut,” ujar Rocky. Jika kita telusuri, ternyata kepemimpinan Jokowi memang khas. Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang lebih suka blusukan, baik ketika menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, dan bahkan sekarang saat menjadi presiden. Karena itu, namanya melambung karena dianggap sebagai figur yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Pada periode kedua Jokowi menjadi presiden sekarang ini, peran Luhut jauh lebih menonjol dibanding Wakil Presiden Makruf Amin. Padahal, menurut Rocky, sebetulnya secara riil politik Luhut tidak punya kekuatan apa-apa selain sebagai kader Golkar. “Tetapi, kemampuan Luhut untuk mengorkestrasi kabinet itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa Luhut sebetulnya adalah wakil president in action. SBY juga mengatakan bahwa Luhut bukan sekadar man of ideas, tapi juga man of action, atau bahkan man in action,” kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Hal itu menurut Rocky sebagai semacam perbandingan bahwa di era SBY wakil presiden betul-betul berfungsi. Jusuf Kalla diberi kewenangan yang banyak betul di bidang ekonomi sehingga terlihat bahwa Jusuf Kalla betul-betul in action sebagai wakil presidennya SBY. Sekarang yang in action justru Luhut. “Saya kira kalau Luhut bukan datang dari golongan atau masih disebut sebagai kelompok yang minoritas secara etnis dan secara keyakinan, mungkin bisa dicalonkan menjadi presiden Indonesia, karena pengalaman dia memang sudah lengkap. Bahkan seorang pengusaha yang punya akses dengan banyak presiden di Benua Afrika kemarin hadir dan memberi kesaksian bahwa Luhut itu betul-betul berupaya untuk menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Afrika, dan kelihatannya justru postur internasional itu dikerjakan oleh Luhut. Walaupun itu sifatnya bisnis, tapi di dalamnya pasti ada aspek politik,” ungkap Rocky. “Jadi, Jokowi tidak mampu untuk menaikkan profil Indonesia di mata internasional. Itu diambil alih oleh Luhut. Bahkan, Luhut saya kira lebih sering melakukan nego diplomasi internasional daripada menteri luar negerinya sendiri. Jadi kira-kira itu yang dikesankan di dalam acara ulang tahun ke-76 dari LBP,” ujar Rocky.(sof)
Indonesia Sudah Dikuasai Etnis Cina - PKI Akan Bangkit Kembali
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih ADA yang salah dalam mensikapi persatuan bangsa dan kemudian angkat senjata, ada yang sulit bersepakat dalam menentukan arah politik kedepan sehingga terpaksa berganti UUD sampai 4 kali. Bung Hatta terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan Bung Karno. Dan paling mengenaskan adalah ada yang berhianat terhadap Pancasila dan dengan biadab menumpahkan darah sesamanya dengan terjadinya \"Kudeta G 30 S PKI\". Dalam peristiwa itu melahirkan kecurigaan tentang keterlibatan etnis Cina yang boleh jadi kepanjangan tangan dari negara leluhurnya yang komunis dari RRC. Simaklah dialog antara Aidit dan Mao Tse Tung tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking, menjelang Kudeta G 30 S PKI : \"Mao : Kami harus bertindak cepat Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalang.\" \"Mao : Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu : habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu\" \"Aidit : itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.\" \"Mao : Di Shensi utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.\" Saat ini justru terjadi lagi poros Jakarta - Peking, apalagi warga Cina sudah leluasa masuk dan ikut mengatur negara, bahkan sebagian mereka telah memiliki partai politik tersendiri dan beberapa etnis Cina sudah bisa sebagai pejabat negara sekelas Walikota dan lainnya. Bermacam-macam aturan telah memperkuat jaringan bisnis Cina lebih leluasa dalam mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimiliki dengan \"bonding\" , yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalan kelompok jaringan sosial serta memperkuat \"brigding dan linking\"-nya di Indonesia. Jaringan bisnis Cina antara lain melalui naga Oligargi makin kuat makin menggurita dan tentakelnya sudah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Munculah konglomerat baru etnis Cina yang sukses menguasai sumber daya alam dan menguasai jalur informasi, produksi, dan distribusi barang . Bahkan etnis Cina sudah mampu menguasai dan memanfaatkan modal politik, sosial, budaya dan ekonomi bahkan sudah menguasai kebijakan politik pemerintah. Rezim saat ini benar benar lengah dan ceroboh, \"sebuah awal yang didambakan etnis Cina untuk tampil aktif dalam bidang bidang yang selama 32 tahun tertutup, telah jebol bahkan di jebol oleh rezim saat ini\" Begitu bodoh nya, sejak Pemilu 2004 lalu, ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden menggunakan aksara Cina dalam selebaran kampanye untuk mengambil hati mereka. Saat ini gejalanya makin terang terangan. Tidak bisa dibayangkan saat ini sangat mengerikan justru terjadi akses pekerjaan yang berdalih investasi, mensyaratkan bahasa Cina untuk menerima pekerja pribumi. \"Saat ini negara telah jebol di serbu etnis Cina, tidak hanya fokus bidang bisnis, mereka telah bisa mendirikan partai politik, LSM dan Ormas.\" Keruntuhan negara sudah didepan mata tanpa disadari oleh para pemangku kekuasaan saat ini. Ironisnya dikembangkan bahkan dilindungi sekedar ikut mengais makan dari etnis Cina yang kekayaannya justru dengan jalan merampok dan merampas sumber daya alam kita. Hanya ada jalan untuk mengatasi pertempuran ini, negara mutlak harus segera kembali ke UUD 45. Kalau tidak warga negara pribumi dan anak cucu kita akan terbunuh, dibunuh dan terusir dari tanah airnya. (*)
Kasus Rempang Merupakan Skandal Nasional
Oleh Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 Konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang pada tanggal (7/9) di Pulau Rempang merupakan Skandal Nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Tindakan sewenang-wenang rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang dengan “kekerasan” melalui pengerahan aparat gabungan. Menggunakan perlengkapan taktis membombardir dengan gas airmata, seperti menghadapi huru hara para perusuh. Menyebabkan rakyat Melayu Rempang termasuk anak-anak jadi korban baik secara fisik dan psikis. Merupakan perilaku yang merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Perbuatan ilegal pemerintah Jokowi diawali “kebohongan” menyatakan investor dari China Xinyi Glass terbesar di dunia dan yang akan dibangun di Pulau Rempang menjadi pabrik terbesar no. 2 di dunia. Bla..bla disertai dengan janji muluk. Ternyata Xinji Glass dari China bukan pabrik terbesar didunia. Ada sepuluh besar pabrik kaca di dunia tidak termasuk Xinji. Secara equity perusahaannya juga tidak mempunyai kemampuan untuk menggelontorkan investasi dana sebesar 170 Triliun apalagi 381 trilyun. Nah lho!. Aneh bin ajaib memang. Badan Pengelola Batam (BP Batam) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Pusat. Telah menyerahkan pengelolaan pulau tersebut kepada PT MEG. Pada hal PT MEG pada tahun 2004 pernah diperiksa korupsi 3,6 Trilyun sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya. Penyerahan izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" jelas tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum, berpotensi besar adanya tindak korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Menurut Ombudsman RI sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang belum dimiliki BP Batam. Alias belum diterbitkan HPL dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat, penduduk pribumi asli Melayu yang sudah menghuni secara turun temurun. Pertanyaannya, atas dasar apa BP Batam memberikan pengelolaan pulau Rempang kepada PT MEG. Kemudian secara mendadak tanpa dasar hukum yang kuat. Keluar Kepmenko Perekonomian Airlangga Hartarto No. 7 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 menjadikan proyek “Rempang Eco City” sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Tindak lanjut hasil pertemuan Presiden RRC Xi Jinping dengan Presiden Jokowi. Hanya untuk pendirian Pabrik Kaca dan Solarsel, tentu tidak mempunyai kebutuhan lahan seluas pulau Rempang. MoU dengan China melalui Proyek kerjasama PT MEG dengan Xinyi Group, ternyata “bersyarat” dengan “pengosongan” pulau Rempang dengan adanya batas waktu. Ini jelas sangat merendahkan kedaulatan bangsa Indonesia, serta patut dicurigai sebagai invasi China berkedok Investasi. Hanya berdasarkan kerjasama investasi. Pemerintah Jokowi tega “memaksa” pengosongan pulau Rempang. “Mengusir” penduduk asli pulau Rempang yang berada di 16 titik kampung tua. Mereka sudah ada sejak abad ke 18 menghuni dan menjaga pulau tersebut dari penjajahan Belanda dan pencaplokan dari Negara tetangga. Kemudian Pulau Rempang menjadi bagian dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah 78 tahun. Mereka hidup secara tenteram aman dan damai. Sungguh keterlaluan mereka para penduduk pribumi pulau Rempang sekarang tidak lagi merdeka. Mereka penduduk Rempang “terusik/ tertekan” tidak tenteram dan “akan terusir” baik secara “pelan/ bujukan” maupun “paksaan” oleh ulah rejim Jokowi. Pemerintah Jokowi memang sangat pro investasi tanpa peduli terhadap lingkungan dan sosial kemanusiaan. Konon pada Pilpres 2019 dengan janji manis tentang pemberian sertifikat Presiden Jokowi memenangkan suara yang besar di Batam khususnya pulau Rempang. Cara paksaan terhadap penduduk pulau Rempang berujung demo masyarakat Melayu di kantor BP Batam. Berikut karena “tekanan besar” dari berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU dan MUI yang menolak dan menghentikan “pengusiran rakyat Melayu dari pulau Rempang” serta banyaknya unjuk rasa masyarakat diberbagai kota besar di Indonesia mendukung perjuangan rakyat Rempang supaya tidak diusir dari tanah mereka. Pemerintah Jokowi “terpaksa” sementara “mengalah” hanya mengeser 5 kampung tua, namun belajar dari nasib rakyat asli di pulau Komodo karena adanya investasi, lambat laun kehidupan mereka merana, karena mereka “sulit atau dibuat sulit” mencari nafkah akhirnya dengan “terpaksa” mereka meninggalkan pulau tersebut. Mengenaskan. Mereka swasta asing dimungkinkan bisa berbuat seenaknya terhadap pulau Rempang tanpa dapat di ketahui lagi oleh penduduk asli. Bahkan memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang/ money laundering oleh para taipan konglomerat hitam. Hal ini, jika dikaitkan dengan keinginan rejim Jokowi mengajukan RUU untuk melegitimasi HGU 2 x 90 tahun. Selama 180 tahun HGU swasta asing akan hidup bebas “berkuasa” di pulau Rempang yang kosong. Tenaga asing diatur oleh investor akan hadir dengan kemudian selama masa tersebut mereka akan mempunyai banyak keturunan. Patut dicatat, jika pulau dikosongkan artinya pribumi sudah tidak ada. Sekian lama asing memiliki HGU yakni selama 180 tahun investor China membangun infrastruktur mereka berbuat apa saja terhadap pulau tersebut. Secara lambat laun tapi pasti pemerintahan RI dikemudian hari (anak dan cucu) akan “terpaksa” melepas pulau Rempang tersebut. Karena tidak ada lagi pribumi berada dipulau tersebut. Tentu ini pelan tapi pasti merupakan Invasi China yang berkedok investor. Sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebenarnya keinginan rejim Jokowi dengan HGU yang sangat lama bagi para investor asing berusaha di pulau Rempang dan PSN daerah lainnya termasuk di IKN. Menetapkan HGU melalui Kepres & Inpres melanggar dan bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1960 dan putusan MK No. 21-22/ 2007 serta melanggar UUD 45. Namun karena ambisi. Maaf tidak terkendali. Melanggar Konsitusi. Bisa berakibat fatal bagi Indonesia akan “terjajah” kembali terutama oleh asing China. Sepertinya, banyak kebijakan Pemerintahan Jokowi yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia. Harus disadari sepenuhnya oleh para tokoh nasional, sehingga perlu memberdayakan para anggota lembaga legislatif dan partai untuk “punya keberanian” meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Sesegera mungkin. Bandung, 28 September 2023.
Pelajar Pelaku Perundungan Akan Diproses Secara Hukum
Sukabumi, Jabar, FNN - Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setyawan Wibowo secara tegas akan melakukan proses hukum terhadap pelaku aksi bullying atau perundungan yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah di wilayah Jawa Barat maupun luar daerah sesuai peraturan dan undang-undang.\"Segala macam bentuk tindak perundungan sama sekali tidak dibenarkan, siapapun pelakunya baik dari kalangan tentunya kami memproses secara hukum yang berlaku sesuai aturan dan perundang-undangan,\" katanya di Sukabumi, Jumat.Ari menegaskan pihaknya akan memproses dengan aturan maupun prosedur yang berlaku sedangkan jika pelakunya adalah anak-anak, maka akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak.Namun yang utama adalah upaya pencegahan agar kasus perundungan tidak terjadi baik di dalam maupun luar sekolah ataupun tempat-tempat lainnya. Maka dari itu, dirinya bersama pejabat utama dan para kapolsek di lingkungan Polres Sukabumi Kota telah melakukan berbagai langkah pencegahan.Seperti dengan menggencarkan upaya preventif dan berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar sekolah secara rutin, agar sejak dini pelajar bisa mengetahui hukum yang berlaku jika melakukan perundungan maupun aksi kekerasan dan kriminal lainnya.Selain itu, edukasi tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga pelajar yang hendak melakukan aksi kekerasan ataupun menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang bisa berpikir ulang karena ada ancaman hukuman yang berat menanti jika nekat melakukannya.“Alhamdulilah kita dari awal sudah melaksanakan strategi kegiatan preemtif dan preventif. Setiap Senin dari mulai kapolres, wakapolres, pejabat utama dan kapolsek turun langsung ke sekolah-sekolah,\" tambahnya.Dia mengatakan edukasi yang diberikan kepada pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun pondok pesantren diharapkan bisa mencegah terjadinya perundungan serta mengantisipasi kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran maupun penyalahgunaan narkoba.(ida/ANTARA)
Personel Pengamanan Pemilu 2024 Diseleksi Umur dan Kesehatan oleh Polri
Jakarta, FNN - Polri menurunkan 434.197 personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, namun seluruh personel yang terlibat diseleksi dari sisi umur dan kesehatannya.“Polri khususnya dilaksanakan prioritas pelaksana pengamanan Pemilu 2024, usianya maksimal 50 tahun,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat.Sandi menjelaskan, untuk batas usia dan kesehatan menjadi salah satu faktor utama dari hasil evaluasi pengamanan Pemilu 2019, sehingga pengamanan Pemilu 2024 lebih baik dari sisi kinerja dan juga dari sisi personel.Pada pemilu yang lalu dengan rangkaian yang cukup panjang dan serentak seluruh daerah, tidak sedikit personel Polri yang bertugas mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.“Evaluasi tersebut menjadi bahan masukan utama dalam rakor kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk menegaskan kembali bahwa untuk kesehatan dan kesiapan anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan maupun komponen penyelenggara pemilu lainnya,” katanya.Rapat koordinasi (Rakor) kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 itu dilaksanakan pada Rabu (27/9). Dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kasum TNI dan pengarahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Terkait seleksi kesehatan dan usia personel itu, terang Sandi, selain menjadi prioritas utama, juga sudah ditekankan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Dedi Prasetyo, agar anggota yang terlibat pengamanan utama usianya di bawah 50 tahun.“Pak ASDM menekankan kalau bisa anggota Polri yang mengamankan bila masih ada yang mudah-muda di bawah 50 tahun dijadikan petugas utama dalam rangka Pemilu 2024,” kata Sandi.Peraih Adhi Makayasa 1995 itu menambahkan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini Polri menjadikan pengalaman-pengalaman pengamanan pemilu tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi, agar pengamanan proses pemilu dapat berjalan aman, terkendali.“Tentunya pengalaman-pengalaman tahun lalu di tahun mendatang kalau bisa jangan sampai terjadi kembali, karena hal itu menjadi koreksi untuk tidak terjadi lagi,” ujarnya.Berdasarkan rencana Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari. Operasi kepolisian tentang pengamanan Pemilu 2024 yanng dilaksanakan oleh Mabes Polri dan satuan kewilayahan didukung pula oleh TNI dan instansi terkait serta mitra Polri.Operasi dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden serta calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.Pola operasi pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preentif, preventif didukung dengan kegiatan penegakan hukum, humanis dan bantuan operasi sehingga terwujud situasi keamanan, ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kesatuan RI.(ida/ANTARA)
Memotret Integritas Khofifah
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KONSISTEN. Mungkin ini kata yang tepat untuk menilai Khofifah. Matang sebagai pimpinan muslimat NU, Khofifah nampaknya berupaya menjaga integritasnya. Satu kata dengan perbuatan. Pagi A, siang dan sore tetap A. Teringat K.H. Miftahul Ahyar. Berjanji ketika terpilih menjadi Rois Am PBNU, beliau tidak ingin merangkap jabatan. Dan betul, beliau konsisten. Ini dibuktikan dengan mundur dari jabatannya sebagai ketua MUI. Berbagai bujuk rayu dan permintaan dari sejumlah pengurus MUI agar beliau tetap sebagai ketua MUI, tegas menyatakan untuk mundur. Sama sekali tidak goyah pendirian. Janji yang diucap harus ditunaikan. Nampaknya ini bagi beliau adalah hal prinsip. Beberapa bulan kemudian, datang tawaran dari partai besar kepada Sang Kiai untuk menjadi cawapres. Apa jawab beliau? Tetap mau fokus urus NU. Istiqamah. Inilah sosok Kiai NU yang layak menjadi teladan dan cermin, khususnya bagi warga Nahdhiyin. Dari dulu ingin saya menulis tentang beliau. Karena sosok ulama seperti ini jumlahnya tidak lagi banyak. Komitmennya kuat, dan kokoh dalam menjaga konsistensi. Satu ucapan adalah sabda yang tidak boleh diingkari. Begitu juga Khofifah. Gubernur Jawa Timur yang sekian lama menjadi ketua muslimat NU ini juga figur yang layak jadi teladan. Terutama dalam menjaga komitmen dan konsistensinya. Kabarnya, berulangkali tim Anies Baswedan meminta Khofifah untuk menjadi cawapres, Khofifah menjawab dengan elegan bilang: \"ingin fokus di Jawa Timur\". Khofifah nampaknya memilih untuk melanjutkan tugasnya di Jatim untuk periode kedua (2024-2029). Bulan lalu, kabarnya Khofifah diminta lagi untuk menjadi cawapres Anies. Jawabnya tetap sama: \"ingin fokus meneruskan tugasnya di Jawa Timur\". Tetap konsisten. Gagal meminta Khofifah, Anies Baswedan mendapatkan ganti yang tidak kalah menariknya yaitu Muhaimin Iskandar. Bukan saja sosok yang dinanti, Muhaimin punya mesin partai yang selama ini menjadi kebutuhan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies. KPP dapat cawapres dari NU Plus. Maksudnya tokoh NU, Plus Partai. Yaitu PKB. Anies dan KPP seperti \"ketiban pulung\". Setelah lama ditekan oleh Demokrat yang mau segera exit, Muhaimin Iskandar datang memberi solusi. Menolak jadi cawapres Anies dengan alasan ingin tetap melanjutkan dan menuntaskan pengabdiannya di Jawa Timur, lalu datang tawaran dari tim capres lainnya. Infonya, ada pejabat tinggi yang menemui Khofifah untuk jadi cawapres calon lain. Khofifah pun menolaknya. Alasannya sama: \"ingin fokus di Jawa Timur\". Emang Khofifah gak takut ditekan atau dikriminalisasi? Demikian pertanyaan netizen. Biarlah Khofifah yang menjawab. Ini bukan wilayah otoritas pengamat dan analis politik. Ini wilayahnya Khofifah. Dari sini, nampak Khofifah masih terlihat konsisten. Ini soal integritas. Sebuah \"Harta karun\" yang dibangun dan dijaga amat lama oleh Gubernur Jawa Timur. Tidak disediakan ruang untuk menegosiasinya, meskipun itu menggiurkan. Selain integritas, yang tentu ini menjadi pertimbangan utama Khofifah, Pertimbangan lain boleh jadi karena Khofifah tidak ingin hubungannya dengan Muhaimin Iskandar dan PKB rusak. Khofifah juga tidak ingin dituduh sebagai pemecah belah warga Nahdhiyin, khususnya para pemilih PKB yang saat ini sedang eforia mendukung Muhaimin Iskandar. Iya kalau menang. Kalau jadi cawapres, lalu Khofifah kalah? Ini akan jadi bumerang bagi karir Khofifah kedepan. Jabatan gubernur 2024-2029 di depan mata lepas, nyawapres gagal. Ini justru berpotensi jadi bullyan khususnya di kalangan warga Nahdhiyin sendiri. Khofifah masih terus digerilya, kata sumber yang saya dapatkan. Akankah Khofifah pada akhirnya menyerah? Lagi-lagi ini soal bagaimana Khofifah menjaga integritasnya kaitannya dengan konsistensi yang selama dirawatnya. Jakarta, 29 September 2023
Dalam Rakernas IV PDIP, Ganjar Akan Berpidato tentang Kedaulatan Pangan RI
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan menyampaikan pidato terkait kedaulatan pangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.\"Kami berbicara kedaulatan pangan, maka semua diminta untuk serius mengurus persoalan pangan ini dari hulunya sampai ke hilir,\" ujar Ganjar saat ditanya awak media mengenai apa poin penting dalam pidatonya di Rakernas IV PDIP.Untuk itu, ia meminta persoalan pangan harus diurus secara serius baik dari hulu maupun hilirnya. Hal ini juga termasuk pupuk yang akan digunakan, bibit yang bagus hingga lingkungan hidup yang mulai rusak.\"Cukup kompleks ya, makanya PDIP hari ini rakernasnya bicara pangan dan itu sangat strategis,\" katanya.Tidak hanya itu, sambung mantan Gubernur Jawa Tengah itu, fenomena El Nino juga memberikan banyak dampak ke masyarakat. Pasalnya, fenomena ini membuat penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia.\"Sekarang terjadi El Nino, ini menjadi isu yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Kan harga-harga beras juga sedang tinggi, jadi butuh pengendalian dari kita,\" jelas Ganjar.Adapun salah satu komoditas beras saat ini mengalami kenaikan harga, sehingga dibutuhkan pengendalian untuk meredam harga beras yang kian mahal.Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan pada hari ini pukul 11.26 WIB, harga beras medium naik Rp170 menjadi Rp13.220 per kilogram dari pekan lalu sekitar Rp13.050.Adapun Rakernas IV ini digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023.Tema Rakernas IV PDIP adalah \"Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\" dengan sub tema \"Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\".(ida/ANTARA)
Anwar Ibrahim yang Membanggakan
Oleh Shamsi Ali | Imam Masjid New York, Diaspora Indonesia di Kota New York. Jum’at lalu, 22 September 2023, Pusat Kebudayaan Islam New York (Islamic Cultural Center of New York) atau juga dikenal dengan 96th Street mosque mencatat sejarah baru. Yang bertindak sebagai khatib adalah seorang Perdama Menteri yang beretnis Asia Melayu, Datu’ Dr. Anwar Ibrahim. Sejak berdirinya di tahun 70-an belum pernah ada pejabat tinggi setingkat PM yang menyampaikan khutbah. Tentu saja sebagai seorang muslim, yang juga beretnis Asia Melayu, apalagi pernah menjadi imam di masjid itu selama 14 tahun, sangat membanggakan. Sebagai putra Indonesia, Muslim Melayu, tentunya juga bermimpi suatu ketika ada pemimpin dari negara muslim terbesar dunia itu yang bisa menjadi khatib di kota dunia itu. Bagi sebagian mungkin khutbah itu biasa. Iya memang biasa saja. Hanya ceramah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai persyaratan sahnya Sholat Jumat. Tapi ketika seorang pemimpin bangsa, seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hal ini menjadi sangat “luar biasa” (extraordinary). Pertama karena posisi Anwar sebagai salah seorang pemimpin dunia Islam. Tentu sebagai pemimpin dunia Islam ada harapan pemimpin itu punya pemahaman Islam yang mumpuni. Tingkatan keilmuan pemimpin itu akan terukur salah satunya dengan kemampuan menyampaikan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat itu seorang khatib akan membacakan ayat-ayat dan hadits-hadits, membuktikan jika dia mampu membaca Al-Qur’an. Apalagi ketika khutbah itu disampaikan di kota New York, dan di Minggu ketiga September pula. Kota New York adalah kota dunia. Di kota inilah Wall Street dan organisasi dunia PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bertempat. Di Minggu ketiga September itu adalah momen ketika seluruh pemimpin dunia (minimal wakilnya setingkat Menteri) hadir. Sehingga khutbah di New York saat itu memiliki signifikansi besar, seolah memberikan arahan moral kepada dunia. Dengan tampilnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, saya semakin memiliki harapan jika ke depan pemimpin Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia juga harus mampu. Karenanya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, akan semakin tersadarkan jika ke depan memilih pemimpin baiknya atau harusnya pemimpin yang bisa mewakili wajah Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia. Bagi saya pribadi, aneh saja jika pemimpin negara Muslim terbesar itu minim ilmu Islam, bahkan boleh jadi tidak bisa baca Al-Qur’an. Saya kemudian gembira melihat sebuah flyer yang sedang viral. Bahwa ada satu pasangan (memang baru satu saat ini) bacapres-bacawapres yang akan menjadi khatib dan Imam di Madura. Khatibnya adalah bacapres dan Imamnya adalah bawacapres. Tidakkah pada poin inipun saja sudah membanggakan? Apalagi jika nanti terpilih dan mampu tampil di gelanggang dunia global, termasuk di kota New York yang dikenal sebagai ibukota dunia. Sebagai diaspora Indonesia yang telah menghabiskan hampir 2/3 umurnya di luar negeri tentu punya keinginan untuk mengenalkan kehebatan Indonesia dalam berbagai aspeknya. Dari aspek kulinari, budaya, seni (terima kasih Putrì), aspek ekonomi, poliitk bahkan militernya. Kita bermimpi melihat restoran-restoran kulinari Indonesia di berbagai belahan dunia. Sayang, di Amerika misalnya, Indonesia jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Kalah dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, apalagi Thailand. Kita bermimpi melihat bisnis-bisnis milik warga Indonesia masuk bursa efek New York. Kita berharap Indonesia punya pengaruh politik global yang ikut menentukan kebijakan dunia. Bahkan kita ingin melihat Indonesia punya kharisma dan ditakuti dunia karena kekuatan militernya. Turki misalnya mampu masuk 7 kekuatan militer dunia sebagai anggota NATO. Tapi bagi saya pribadi sebagai seorang Muslim dan pelaku dakwah, ingin rasanya melihat Indonesia diperhitungkan minimal oleh dunia Islam bahwa bangsa ini memang bangsa muslim terbesar dunia. Bukan sekadar secara kwantitatif. Tapi juga secara kwalitatif. Bahwa muslim Indonesia diperhitungkan karena berkwalitas keislaman yang mumpuni. Dan semua itu akan lebih mengagumkan lagi ketika pemimpinnya punya kualitas keislaman yang dapat dibanggakan. Maka jika anda Muslim dan cinta Indonesia pastinya menginginkan hal yang sama. Right or wrong? NYC Subway, 28 September 2023.
Tiga Partai Koalisi Perubahan di Maluku Utara Menggelar Rapat Konsolidasi
Ternate, FNN - Tiga partai pengusung pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Maluku Utara (Malut) menggelar rapat konsolidasi untuk memenangkan pasangan tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024.Ketua DPW NasDem Malut, Achmad Hatari di Ternate, Jumat, mengatakan, konsolidasi ini merupakan sebuah awal perubahan untuk kemenangan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Saya ingin tekankan kepada teman-teman pers bahwa ini adalah awal yang baik dari sebuah kemenangan, awal dari sebuah perubahan,\" katanya.Rapat konsolidasi koalisi perubahan dari DPW NasDem, PKB dan PKS tersebut digelar di lantai III Kantor DPW NasDem yang dihadiri oleh Ketua DPW dan fungsionaris masing-masing partai pada Kamis (28/9/2023) Malam.Menurutnya, tiga partai koalisi ini dengan elektabilitas yakin Anies dan Cak Imin bisa memenangkan Pilpres di 2024 nanti.\"Kemarin saja di Makassar itu menjadi tolak ukur kemenangan bagi ke dua anak bangsa ini, jadi tidak bisa tertandingi Pak Anies dan Pak Muhaimin ini. Dan kami sangat optimis dan sangat yakin kemenangan itu ada di tangan Pak Anies dan Pak Muhaimin,\" tuturnya.Sementara itu, Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman mengatakan PKB saat ini sudah melakukan rapat koordinasi jajaran dan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi untuk memenangkan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Jadi kami di internal PKB dan jajaran sudah jauh-jauh hari kami kampanyekan untuk beliau harus ambil bagian pada konstestasi pemilihan presiden di tahun 2024,\" jelasnya.Selain itu, sambung Jasri, PKB juga sudah memulai membentuk tim pemenangan dan dalam waktu dekat.\"Dari konsolidasi ini nanti kita akan tindaklanjuti pertemuan secara teknis di Maluku Utara dalam rangka untuk membentuk semua tim di masing-masing Kab/kota di Malut dan tentunya ini senantiasa mengandalkan struktur partai di masing-masing baik itu NasDem, PKS dan PKB dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan keluarkan siapa yang akan menjadi ketua tim,\" ujarnya.Dirinya menyebut, dengan perolehan kursi PKB dan dua partai pengusung lainnya yang cukup bagus hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka untuk membawa kemenangan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Tentu sebagai partai kita tetap optimis dengan sumber daya yang kita miliki dan dengan kemampuan yang kita punya kita optimis kita bisa memenangkan pertarungan ini,\" pungkas dia.Senada juga disampaikan oleh PKS yang sangat yakin dan optimis pasangan Anies dan Cak Imin akan dan sangat layak menang di Pilpres 2024.\"Pak Anies ini kan sebenarnya sudah cukup lama dengan PKS ya. Dan sekarang sudah ada kepastiannya dengan Muhaimin dan setelah terbentuk \'Baja Amin\' kita di Maluku Utara juga sudah disampaikan untuk melakukan langkah langka konsolidasi. Jadi ketika Pak Anies ini ketika memastikan maju, itu caleg-caleg di PKS juga sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi pasangan Amin dari jauh-jauh hari,\" kata Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar.Oleh karena itu, mereka yakin Anies menang di 2024 dan yakin Anies adalah sosok perubahan Indonesia.\"Tentu pasti berefek pada parpol yang mengusungnya sehingga kita yakin sosok Anies ini layak dan pastinya PKS akan mengawal langkah-langkah pemerintah ketika beliau terpilih di 2024 nanti,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
