ALL CATEGORY
Mantan Wakil Rektor Unila Heryandi Meninggal Dunia di Lapas Rajabasa
Bandarlampung, FNN - Terpidana kasus suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2022 Universitas Lampung (Unila) Heryandi meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Kota Bandarlampung, Lampung, Rabu.\"Ya, tadi pagi, mantan wakil rektor 1 Unila tersebut meninggal dunia,\" kata penasehat hukum Heryandi, Sopian Sitepu, di Kota Bandarlampung, Lampung, Rabu.Heryandi diketahui meninggal dunia sekitar pukul 08.00 hingga 09.00 WIB usai berolahraga bersama-sama kawannya satu tahanan.\"Setelah main pingpong meninggalnya, sekitar pukul 08.00 atau pukul 09.00 WIB,\" tambah Sopian.Berdasarkan informasi yang didapatkan, lanjut Sopian, saat awal bermain tenis meja Heryandi dalam keadaan sehat. Namun, setelah tiga set bermain tenis meja, yang bersangkutan merasa tidak kuat.\"Kemudian, Heryandi saat itu sempat meminum obat, tetapi saat itu pun langsung meninggal dunia. Jenazahnya saat ini ada Rumah Sakit Bhayangkara,\" jelas Sopian.Sementara itu, Wakil Rektor 4 Unila Ayi Ahadiat membenarkan informasi meninggalnya dosen hukum internasional di Fakultas Hukum Unila tersebut.\"Ya, benar, Pak Heryandi meninggal dunia. Kabarnya (jenazah) disemayamkan di rumah duka,\" kata Ayi.Heryandi divonis hukuman penjara selama empat tahun enam bulan dalam perkara suap PMB Tahun 2022 di Unila.(ida/ANTARA)
Pemerintah Belum Mengetahui Keberadaan Syahrul Yasin Limpo
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah saat ini belum mengetahui keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak usai kunjungan kerjanya ke Eropa.\"Soal dia (Syahrul Yasin Limpo) ada di mana sekarang, kami (Pemerintah) tidak tahu juga,\" kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.Mahfud mengatakan Pemerintah memang pernah menyatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sesuai kapasitas yang dimiliki.Namun, lanjutnya, soal menghilangnya Syahrul Yasin Limpo, Pemerintah juga belum mengetahui keberadaan yang bersangkutan.\"Maksud saya, kalau kesulitan, misalnya pengusutan barang-barang yang dirampas, diduga dimusnahkan, senjata api, dan sebagainya, ya, kami fasilitasi untuk segera diselesaikan. Kami bantu. Itu kewajiban Pemerintah. Tetapi, soal dia ada di mana sekarang, kami tidak tahu juga,\" jelasnya.Mahfud meyakini KPK memiliki cara atau langkah yang harus ditempuh untuk menemukan Syahrul Yasin Limpo. Mahfud menilai seorang sekelas menteri tidak mudah untuk menghilang dari publik.\"Kalau menghilang, dalam arti menghindari aparat atau lari, saya kira tidak mudah,\" imbuhnya.Meskipun demikian, Mahfud menekankan ketidakjelasan posisi Syahrul Yasin Limpo saat ini belum dapat diduga untuk menghindari proses hukum, karena belum ada penetapan daftar pencarian orang (DPO) dari aparat berwenang.\"Belum, belum, belum menduga; karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dikatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita tunggu informasinya,\" kata Mahfud.Soal penetapan tersangka dugaan kasus korupsi di Kementan, Mahfud mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa KPK telah menetapkan dua tersangka.\"Ya, saya sudah dapat informasinya. Malah kalau eksposenya itu sudah lama tahu tersangkanya,\" kata Mahfud.Dia pun mempersilakan awak media untuk menanyakan langsung kepada KPK siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menunggu kedatangan Syahrul Yasin Limpo kembali ke Tanah Air setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa.\"Ya, ditunggulah, beliau kan ke luar (negeri), belum sampai ke Indonesia,\" kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Inacraft di Jakarta, Rabu.Jokowi pun justru menanyakan kabar bahwa Syahrul Yasin Limpo, yang diduga terjerat kasus dugaan korupsi di Kementan, hilang kontak.\"Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak aja, bisa. Ada yang punya nomor teleponnya nggak? Coba dikontak,\" kata Jokowi.Informasi Syahrul Yasin Limpo hilang kontak usai kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol tersebut diungkapkan pertama kali oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).Menurut Harvick, pihaknya di Kementan tidak bisa menghubungi Syahrul sejak yang bersangkutan dijadwalkan pulang dari kunjungan kerjanya di Italia dan Spanyol.\"Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10), harusnya (Syahrul Yasin Limpo) sudah kembali (ke Indonesia). Baru dua, tiga hari (tidak bisa berkomunikasi dengan SYL),\" kata Harvick usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.(ida/ANTARA)
Minggu Lalu JK Bertemu Dengan SBY Membahas Masa Depan Bangsa
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa dia bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minggu lalu dan membahas mengenai masa depan bangsa.“Saya juga bertemu minggu lalu dengan Pak SBY, kami bicara tentang masa depan bangsa,” ujar JK di kediamannya, Jakarta, Rabu, saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas pertemuan Presiden Joko Widodo dan SBY.Ia mengatakan, walaupun sudah tidak aktif berkecimpung dalam perpolitikan nasional, dia dan SBY tetap menaruh perhatian kepada kondisi bangsa. JK yang pernah menjadi wakil presiden pada kabinet pertama SBY (2004-2009) menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka membicarakan bagaimana sebaiknya perkembangan Indonesia di masa depan berdasarkan pengalaman mereka sebagai politisi senior.Namun, JK tidak menuturkan di mana pertemuan tersebut berlangsung.JK tiba di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, pukul 11.12 menggunakan mobil sedan berwarna hitam dan dikabarkan akan bertemu dengan Puan Maharani di kediamannya hari ini pukul 12.00. Namun, hingga pukul 12.30, Puan belum terlihat hadir di lokasi.JK mengakui belum mengetahui rencana pertemuan ini walau dia mengatakan, komunikasinya dengan ketua DPR itu terus terjaga karena mereka sering bertemu di berbagai acara. “Puan itu kan (seperti) anak saya,” ucapnya.Ia juga mengatakan membuka diri untuk bertemu dengan Puan kapanpun, termasuk juga dengan tokoh-tokoh politik nasional lainnya. “Siapa saja saya ketemu, dengan Bu Mega, Bu Puan, Pak Prabowo, Anies, semuanya saya bertemu,” ucap JK.Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan SBY di Istana Bogor pada Senin petang (2/10). Jokowi mengatakan pada Rabu bahwa pertemuan itu bentuk silahturahmi antara keduanya dan dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang mengenai tahun politik 2024.hmi antara keduanya dan dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang mengenai tahun politik 2024.(ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan KTT AIS Forum 2023, Polri Menggelar Operasi Tribrata Agung
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS) 2023 di Bali dengan menggelar Operasi Tribrata Agung.“Dalam operasi ini Polri menurunkan 4.038 personel terdiri atas 1.863 personel dari Mabes Polri dan 2.220 personel dari Polda Bali,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Ramadhan yang juga Kepala Satgas Humas Operasi Tribrata Agung menjelaskan, KTT AIS Forum 2023 berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 10 sampai 11 Oktober. Sedangkan Operasi Tribrata Agung dilaksanakan selama enam hari, dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober.Area Operasi berlangsung di seluruh wilayah hukum Polda Baru, terutama di lokasi kegiatan KTT AIS Forum 2023 berlangsung.“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum, siber, interpol dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan KT AIS,” ujarnya.Jenderal polisi bintang satu itu memaparkan, selama KTT AIS Forum 2023, Polri melakukan pengamanan mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II pada ring 3 dan 4 (kawasan), yang menjadi objek kegiatan dan penginapan hotel para kepala negara peserta KTT AIS 2023.\"Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023,\" ujarnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam situasi kontinjensi (kedaruratan) peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II serta dibantu Polri bila diminta.\"Dalam keadaan kontinjensi (kedaruratan) upaya penyelamatan para menteri delegasi menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III,\" katanya.Ramadhan menambahkan, Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP.Dalam pengamanan itu, lanjut dia, Polri menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS Forum 2023 yang memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, aplikasi eksternal dari instansi terkait, yang dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.Indonesia didaulat menjadi tuan rumah KTT AIS 2023 yang mengusung tema \"Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Futur\".Adapun agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting yaitu, pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.Sebelumnya diberitakan, KTT AIS Forum 2023 diharapkan dihadiri perwakilan dari 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 perwakilan setingkat kepala negara/pemerintahan dan 30 sampai 47 perwakilan setingkat menteri.Forum Negara Pulau dan Kepulauan itu juga akan diikuti oleh sembilan pimpinan organisasi internasional di antaranya dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas Karibia (CARICOM), Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN).Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA).Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 tidak hanya sekedar pertemuan namun menekankan solusi konkrit terkait empat masalah yakni mitigasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim.(ida/ANTARA)
Kaesang Segera Menjadikan DPP PSI Tempat Nongkrong Anak Muda
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan menjadikan Gedung DPP PSI sebagai tempat nongkrong anak-anak muda.\"Rencana kami, kantor DPP PSI jadi wadah berkumpulnya anak muda. Nanti ada tempat main, untuk olahraga, tempat makan juga,\" kata Kaesang di Jakarta, Rabu.Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut strategi tersebut dilakukan untuk menarik perhatian generasi muda agar terlibat secara aktif di dunia politik.Tidak hanya anggota PSI, menurut Kaesang, semua anak muda yang non-anggota pun bisa datang berkunjung dan bersantai sambil belajar politik.\"Nanti, biar mereka merasakan atmosfer partai politik itu seperti apa. Biar tahu aja, nggak apa-apa; sebagai tempat belajar,\" tambahnya.Selain itu, terkait elektabilitas PSI yang masih rendah, Kaesang bersama jajaran pengurus partai telah mempunyai strategi untuk mendongkrak tingkat keterpilihan menjelang Pemilu Serentak 2024.Salah satu caranya ialah dengan berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia dan memperkenalkan PSI kepada masyarakat.\"Yang pasti, saya dengan bro sekjen kami akan selalu muter ke Indonesia untuk memperkenalkan apa itu PSI, apa itu ideologi kami, supaya mereka lebih mengenal PSI,\" ungkapnya.Sejak ditunjuk sebagai ketua umum PSI, Kaesang telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta dan Bali. PSI juga telah mengenalkan diri kepada komunitas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) dan komunitas Fotografer Bersatu.Pada akhir pekan, Kaesang dijadwalkan berkunjung ke sejumlah wilayah di Bandung, Jawa Barat.\"Untuk lokasi persisnya, nanti akan segera kami umumkan, tapi hari kunjungannya kalau nggak ada perubahan, ya, Minggu ini,\" ujar Kaesang.Hingga kini, PSI mencatat sudah ada 13.267 orang telah bergabung sejak Kaesang ditunjuk sebagai ketua umum. Kaesang pun mengajak masyarakat bergabung dengan PSI jika ingin berpolitik secara gembira dan move on dari cara lama, seperti mencela dan merendahkan orang lain.(ida/ANTARA)
Solusi Kemelut Rempang: Sustainable Investment Strategy yang Bermartabat
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora AS & Pegiat Investasi Di satu sisi kita mengapresiasi Menteri Bahlil sudah all out menjelaskan masalah Rempang pada rapat dengan komisi VI DPR RI, walau sempat dihajar anggota DPR dengan kritikan bertubi-tubi. Salut Menteri Bahlil dapat bersilat lidah membela diri. Namun sayang penjelasannya terkesan belum komprehensif karena tidak menyentuh tentang 3 perusahaan nasional milik \"peng-peng dan perusahaan nasional raksasa oligarki\" yang konon ada deal pembelian energi dari perusahaan Singapura. Pemaparan Menteri Bahlil terkesan sebagai pesuruh atau pembantu investor yang seenak udel menentukan date line pengosongan lahan Rempang pada tanggal 28 September 2023. Sementara APL masih diurus. Ini jelas tidak ada kesetaraan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dan investor Xinyi sebagai pengusaha yang seharusnya tahu diri menghargai kedaulatan tuan rumah. Investor malah mendikte kita. Kesetaraan sebagai mitra tidak tercermin dalam konteks akuisisi lahan Rempang. Lebih konyol lagi Ombudsman menemukan fakta HPL dan studi Amdal yang belum ada. Ini menunjukkan manuver blunder Kementerian Investasi yang tidak profesional karena alpa menerapkan prinsip tata kelola yang amat mendasar, yaitu Good Public Governance dan Culture Awareness. Konflik Rempang telah mengusik orang-orang Melayu. Mungkin kita lupa bahwa Melayu-Melayu ini ada di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Kini mereka merasa ikut terusik sebagai etnis Melayu. Sementara perusahaan-perusahaan raksasa nasional milik \"peng peng bekingan oligarki\" dan Xinyi Glass Company yang terlibat masih ngotot memberdayakan berhala mereka, yaitu kekuasaan dan uang. Sialnya kali ini ketemu batunya. Mereka meng-ignore Corporate Governance yang sebenarnya mereka paham betul seperti dikumandangkan di lembaga-lembaga pemerintah. Arogansi mereka membuat pelanggaran prinsip-prinsip Good Corporate Governance bak business as usual karena mereka yakin dengan berhala mereka dapat menyelesaikan masalah Rempang. Mereka tidak merasa melakukan pelanggaran HAM berat universal walau penggusuran ala Rempang ini sudah masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Sehingga kata orang Amerika:\" Shits hit the fan!\" Perencanaan kesusu menjadi \"Tidak berkah\", kata orang Islam. Upaya hilirisasi yang Presiden Jokowi canangkan ternyata belum sepenuhnya dipahami Bahlil dan Xinyi Glass Co. Mereka gagal mengkomunikasikan dengan jelas apa manfaat hilirisasi pasir kuarsa membangun pabrik kaca bagi rakyat Rempang selain hanya janji dikasih rumah dan uang. Kepercayaan terhadap investor Cina memang rendah, mengingat proyek-proyek tambang nikel mereka di Morowali yang dikeluhkan masyarakat merusak lingkungan dan tidak ada transfer teknologi. Google mengungkap fakta bahwa tanah pabrikan Xinyi Glass Co di Tiongkok yang di bangga-banggakan Menteri Bahlil Lahabalia itu hanya seluas 64 hektar, termasuk bangunan pabrik dan kantornya yang 9 hektar. Data keuangan perusahaan Xinyi juga menunjukkan hanya punya cash di bank sebesar $40 juta walau punya total aset ratusan juta dollar di pembukuan tahun 2021, kalau tidak salah. Fakta ini mengundang pertanyaan masyarakat awam ke Bahlil yang selama ini membanggakan investasi Xinyi sebesar $11.5 milyar. Apa benar investasi ini jauh melebihi investasi TESLA, mobil listrik, tambah Space Xnya dan perusahaan Solarnya di AS? Luar biasa kejanggalan ini. Too good to believe! Pemilik Xinyi itu Mr.Lee Yin Yee, punya kekayaan USD 2.1 milyar menurut Forbes. Apakah investasi USD 11.5 miliar itu masuk akal walau di situ ada berbagai pabrik lainnya selain Xinyi? Mengapa pula XINYI Glass Co memerlukan rubuan hektar lahan, konon sampai 2500an? Rumors bocoran intel konon katanya ada rencana terselubung lain. Masyarakat umumnya mendukung investasi dari negeri manapun. Tapi masyarakat Rempang sudah sepakat menjaga marwah mereka tidak mau direlokasi, titik. Mengapa Menteri Bahlil kurang arif dan menggampangkan penanganan Rempang dengan dalih miskomunikasi? Penanganan super kilat kesusu dengan dalih proyek PSN adalah kecerobohan konyol. Lahan yang wajar dikuasaipun seharusnya cukup 100 sampai dua ratus hektar saja sudah cukup bukan?Sebagai informasi perbandingan, perusahaan mobil listrik terbesar di dunia Tesla di Freemont, California hanya menduduki lahan seluas 51 hektar, menurut sumber Google. Bahlil terkecoh dengan pabrik glass sebesar Xinyi. Bahlil belum tahu kalau ada pabrik kaca raksasa dari Perancis, Saint Gobain dan di AS, Pittsburgh Plate Glass yang beraset $40 milyaran ke atas, puluhan kali lebih besar dari Xinyi yang tidak termasuk dalam pabrik kaca raksasa. Bahlil tidak tabayun!.Kiblatnya hanya ke Cina. Mungkin wawasan beliau belum mendunia atau tidak sempat mengGoogle siapa-siapa the 10 largest glass companies in the world! Yang jelas Xinyi tidak masuk 10 besar, bukan raksasa the big boy seperti yang dipersepsikan Bahlil selama ini. Sebagai usulan solusi kemelut Rempang, adalah konsolidasikan semua stake holders termasuk tokoh-tokoh Melayu secara transparant, dan tentunya tokoh-tokoh peng peng dan oligarki yang belum sempat nongol selama ini tapi terlibat! Ini usulan normatif yang tentu perlu teknis rinciannya dimusyawarahkan oleh para stake holders. Harusnya terbuka karena ini PSN, rakyat harus tahu. Tidak mudah memang karena dari awal pendekatan sudah terkesan arogan nan berkuasa. Lesson learned yang mahal bagi Kementerian Investasi, yang denial berdalih \"miskomunikasi\" bahwa mereka tidak sadar telah mengusik marwah harga diri masyarakat Melayu Rempang, cucu cicitnya pengawal Kerajaan Melayu Lingga. (*)
NU = Nahdliyin Ujug-ujug
Oleh Ahmad Fahmi | Seorang Warga NU tanpa KTA MENURUT survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Agustus lalu 56,9 % dari seluruh penduduk Indonesia menyatakan bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Jika jumalh pemilih ada 204 juta orang, maka persentase itu bila dikonversi menjadi 116 juta orang. Suatu jumlah yang sangat besar, bahkan sudah bisa disebut mayoritas mutlak. Tidak heran jika para politis dan calon presiden lalu berusaha mendekati NU, mengkerabati NU bahkan ada yang menjadi \"NU\" alias Nahdliyin Ujug-ujug. Para politisi berpotensial dari NU sendiri seperti Mahfud MD, Khofifah IP dan Muhaimin Iskandar hanya bisa menjadi pelengkap penderita. Syukur-syukur bisa menjadi Cawapres seperti Gus Imin. Sayangnya dengan dalih NU ada di mana-mana keadaan abnormal ini malah dipelihara. Padahal di balik kata ada di mana-mana itu tersirat bahwa orang-orang NU hanyalah pengikut, hanya pembantu yang bertugas menjadi vote getter bagi para politisi yang berambisi menjadi caleg, cabup, cawalkot, cagub maupun capres. Mungkin ini cerminan juga dari tingkat pendidikan warga NU yang dalam survei di atas dikatakan 62,8 % berpendidikan SD atau SMP, jadi ada kecenderungan untuk mengekor. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi motivasi warga NU supaya tidak melulu menjadi follower. Pada suatu hari di era Orde Lama para kyai, ulama dan habaib berkumpul membicarakan masalah keagamaan dan kebangsaan. Setelah itu mereka makan siang. Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Kwitang kaget melihat lambang NU ada di bawah nampan untuk makan dan berkata \"Jangan kalian berani-berani membuat jatuh perkumpulan ini dengan meletakkannya di bawah.” (sumber: https://shorturl.at/akFJR). Secara politis warga Nadhlatul Ulama ini sebenarnya punya dua partai yang sangat NU yaitu PPP yang anggota fusi terbesarnya di tahun 1971 adalah komponen NU serta PKB yang didirikan oleh PBNU tahun 1998 dengan dimotori oleh Gus Dur dan kawan-kawan. Sangat salah sekali jika ada yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak mau melihat NU punya organ politik. Pasti Gus Dur mau PKB menjadi besar dengan dukungan akar rumput NU, istilahnya ada politik identitas NU pada PKB. Mengenai PPP sendiri sejak reformasi partai itu selalu ketua umumnya dari unsur NU kecuali Suharso Monoarfa, bahkan Hamzah Haz bisa menjadi Wakil Presiden RI. Langkah Gus Imin mau menjadi cawapres Anies Baswedan sebenarnya banyak membuat para nahdliyin ujug-ujug ini terperangah, karena investasi mendekati warga NU ini bisa tiba-tiba tidak membuahkan hasil karena tentunya para kyai menjadi ragu untuk memilih orang \"NU\" dengan lebih memilih Gus Imin yang cucu KH Bisri Syansyuri salah satu pendiri NU, mantan anggota KNIP dari Masyumi serta mantan Ketua Majelis Syuro PPP. Efek samping lainnya adalah Mahfud MD dan Khofifah IP dengan tiba-tiba menjadi favorit lagi untuk posisi cawapres, bahkan berkah ini pun sampai juga ke Yenny Wahid yang notabene seterunya Gus Imin. Yang paling saya harapkan sebenarnya tiba-tiba Mahfud MD menjadi capres bukan cawapres lagi. Itu sudah sangat pantas, dengan kualitas seperti beliau yang pernah jadi legislatif, yudikatif dan eksekutif, dengan potensi dukungan mayoritas di atas 56,9 % dari warga NU, dengan sikap inklusifitas beliau yang diterima di semua golongan. Saya cuma bisa berharap tangan Tuhan tiba-tiba menunjuk ke Mahfud MD, takdir menjadi Presiden RI ke 8. Di video ini https://rb.gy/v812q bisa kita rasakan suasana haru dan merinding ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI. Mungkin setelah 25 tahun sudah saatnya seorang warga NU asli bisa kembali menjadi Presiden RI. Ada peribahasa Jerman mengatakan \"Die Hoffnung stirbt zuletz\" (Hope dies last) , kita masih bisa berharap sampai tanggal 19 Oktober Mahfud MD menjadi Capres. (*)
AHY Berpeluang Masuk Kabinet, Menteri dari Nasdem dan PKB Terancam Direshuffle
Jakarta, FNN | Komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor berpotensi menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo). Kini Dito sedang tersandung kasus dugaan suap Rp27 miliar dalam pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. “Pertemuan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang tersandung kasus dugaan suap 27 miliar dalam Pembangunan BTS 4G Kementeraian Kominfo,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (3/10). Menurutnya, sejak awal SBY ingin menjadikan anaknya memiliki posisi di ekseskutif. Pertama saat mengikuti pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Namun AHY belum berhasil. Kini, setelah Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung Presiden Jokowi, AHY berpeluang masuk ke dalam kabinet walau hanya untuk sekitar satu tahun saja. “Ini seperti mengikat Demokrat agar tidak lari dari koalisi di mana Jokowi menjadi King Makernya. Jika AHY jadi menteri, maka dampaknya hubungan Jokowi dengan Megawati bisa semakin merenggang, sebab hubungan psikologis antara Megawati dengan SBY hingga kini belum cair. Jokowi bisa dianggap abai terhadap psikologis Megawati,” ungkap Ginting. Dikemukakan, ada momentum politik yang berubah cepat setelah konstalasi koalisi politik mengalami dinamika perubahan dukungan bakal calon presiden (capres). Ada lima hal yang membuat konstalasi politik kini berubah cepat. Pertama; Posisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang keluar dari koalisi pemerintahan. Kedua; tukar posisi antara Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi pilpres. Ketiga; pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen dan partai politik. Keempat; Kaesang Pengarep, putra Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kelima; kasus hukum yang dialami dua menteri, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo dan Menpora Dito Ariotedjo. Bahkan kasus hukum impor gula di Kementerian Perdagangan (kemendag) pada 2015-2023 bisa juga menyeret Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN). “Reshuffle kabinet cukup besar berpotensi terjadi pada Oktober 2023 ini. Menteri-menteri dari PKB maupun Nasdem berpotensi diganti, terutama Syhrul Yasin Limpo dari Nasdem yang rumah dinasnya sudah digeledah petugas KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi),” ujar Ginting. Bukan hanya yang bermasalah secara hukum, menteri-menteri lainnya juga berpotensi direshuffle, dampak keluarnya Nasdem dan PKB dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem; Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dari PKB; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. “Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari PKB justru relatif aman dari ancaman reshuffle kabinet, karena ucapan-ucapannya yang kontroversial menyerang koalisi perubahan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Itulah politik, walau sama-sama dari PKB dengan Cak Imin, namun Yaqut berbeda pandangan politik,” ungkap Ginting. Sedangkan kasus di Kemendag, lanjut Ginting, bisa saja menyandera Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk tidak menyorongkan Erick Thohir sebagai kandidat bakal cawapres dari Prabowo Subianto di KIM. “Kasus ini berpotensi menjadi politisasi hukum bagi PAN dan Golkar di Koalisi Indonesia Maju agar tidak menghalangi munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto,” pungkas Ginting. (sws).
Kejahatan Rezim Jokowi Melebihi Firaun
Oleh Sutoyo Abadi | Kajian Merah Putih DAMPAK dari negara telah menghapus UUD 45 dan digantikan dengan UUD 2002, membawa dampak buruk dan kerusakan negara yang luar biasa. Negara seperti menjadi liar tak terkendali ketika negara sudah diambil alih oleh para Taipan oligarki. Bahkan rencana pelaksanaan Pilpres 2024 sudah dalam kendalinya. Prof. DR. Daniel M Rosyid, mengingatkan bahwa : \"perang medsos menjelang Pilpres 2024 ini, keterbelahan bangsa ini makin menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. Baik kelompok cebong maupun kadrun terus gencar bertukar hoax dan berita bohong. Inilah buah pesta demokrasi liberal yang begitu dipuja bak berhala.\" \"Sudah diingatkan bahwa Presiden itu sebaiknya dipilih MPR melalui proses musyawarah para wakil rakyat, utusan daerah dan utusan golongan. Para aktor perubahan UUD 45, tampil jumawa seolah olah sebagai pejuang yang lebih pintar dari para pendiri bangsa ini.\" Presiden seharusnya mandataris rakyat, bukan petugas partai, apalagi jongos oligarki. Ini bukan pesta rakyat , tapi pesta Oligarki bersama para budak budaknya. Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior KiTLV Universitas Leiden, tentang anggota partai di Indonesia yang masuk sebagai anggota DPR bahwa 62 % sudah menjadi kartel oligarki. Artinya cukup kuat anggota DPR menjadi jongos Oligargi, maka sangat tidak mungkin pemilu atau pilpres yang diselenggarakan penjahat akan menghasilkan manfaat apalagi sudah diketahui para calonnya adalah boneka rezim, boneka asing dan aseng para pendukung UUD palsu. Dalam tata kelola negara para nekolim makin bengis, seenaknya merampok tanah rakyat dan mengeruk kekayaan negeri ini, terjadi dimana-mana dengan dalih investasi dan Program Strategi Nasional ( PSN ). Para budak Oligargi yang menyamar sebagai aparat keamanan terus melawan dan menekan rakyat. Lebih runyam sebagaimana dikatakan tokoh pergerakan dan reformasi Sri Bintang Pamungkas : \"bahwa kejahatan Rezim Joko Widodo (Jokowi) melebihi Firaun, karena penguasa Mesir di era Nabi Musa itu tidak pernah mendatangkan bangsa asing untuk melawan rakyatnya sendiri\" \"Tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang tentara asing untuk mencederai dan menyiksa rakyatnya sendiri tetapi Rezim Jokowi mengundang bangsa asing untuk mengambil-alih Indonesia. Sebuah kejahatan yang amat dahsyat,” kata aktivis Sri Bintang\"_. Jumat, (29/09/2023). Penguasa dengan kekuatan aparat keamanannya makin bengis melawan rakyatnya sendiri dan ironis makin memanjakan taipan oligarki dan TKA asing Cina yang bergelombang masuk Indonesia Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai era Presiden Joko Widodo lebih kejam dibandingkan dengan zaman penjajahan Belanda, Orde Lama dan Orde Baru, Jumat (14/7/2017). Sikap tegas telah disampaikan oleh Jenderal Purn Tiyasno Sudarto bahwa: \"⁵Amandemen UUD 45 itu makar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan NKRI. Kalau Bangsa Indonesia ingin tetap selamat tetap merdeka dan negara kesatuan tetap jaya. Maka kita harus kembalikan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945. (*)
Terungkap Korupsi Setoran UWT Rempang Eco City Rp 3,6 Triliun
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti POLEMIK Eksekusi Mega Proyek Stategis Negara (PSN) Rempang Eco-City menemui babak baru. Di balik ngototnya pemerintah, terutama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia merampas lahan warga, ternyata terdapat indikasi korupsi dan pengaturan nilai investasi yang menguntungkan pihak tertentu. Indikasi perilaku korup tercermin dari sikap kepala BP Batam yang meminta Sri Mulyani memberi dana Rp 1,6 triliun dari APBN untuk keperluan relokasi warga. BP Batam memerlukan dana sebesar itu untuk merelokasi 900 KK di tiga kampung terdampak proyek ke kawasan Dapur 3. Di dalamnya akan disiapkan 2.700 rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2 berikut berbagai fasilitas pendukungnya. Permintaan BP Batam kepada Sri Mulyani dan disepakati komisi VI DPR RI untuk menggunakan dana APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan wilayah relokasi warga ini terbilang aneh. Hal ini seolah menunjukkan bahwa BP Batam mengakui tidak punya dana kelola internal untuk pembiayaan wilayah relokasi. Bukankah BP Batam sendiri telah mengakui, bahwa 17.600 hektar lahan Pulau Rempang, sejak 2004 lalu telah diserahkan hak konsesi kelolah kepada PT MEG? Kalimat BP Batam tersebut didukung penuh sejumlah menteri kabinet Jokowi. Misalnya Mahfud MD, Bahlil, Luhut, Erick dan menteri Agraria. Bahwa tanah itu adalah milik negara, diwakilkan kepada BP Batam lalu diserahkan hak kelolahnya kepada swasta sejak 2004 bahkan 2001 lalu. Artinya, sejak diberikan hak kelolah pada 2004 lalu, PT MEG punya kewajiban membayar uang wajib tahunan (UWT) kepada negara lewat BP Batam. Di berbagai media masa, kepala BP Batam sendiri yang merinci, biaya yang wajib dibayar pengembang swasta adalah Rp 21.428/m2 x 17.600 ha = Rp 1,5 triliun. Silahkan dicek. Jejak digitalnya banyak sekali. Pertanyaannya: di mana uang setoran UWT PT. MEG senilai Rp 1,5 triliun itu? Kenapa tidak dipakai untuk biaya relokasi warga terdampak proyek? Jika setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun digunakan membayar biaya relokasi Rp 1,6 triliun, maka hanya perlu ditambahkan sekitar Rp 100 miliar saja. Kenapa BP Batam harus meminta kepada Sri Mulyani gunakan APBN talangi seluruh kebutuhan biaya relokasi Rp 1,6 triliun? Dengan adanya indikasi ini, BP Batam wajib dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun. Di mana uang itu berada. Sudah habis dikorup pejabat pemerintah otorita Batam dan pemerintah pusat atau disimpan di mana? Bahkan kalau dihitung sejak awal pemberian hak kelolah pada 2001, maka setoran UWT yang wajib dibayar Rp 21 750/m2 x 17.600 ha = Rp 3,6 triliun. Di mana uang ini berada ? (Silahkan dicek, jejak digitalnya banyak sekali) Rakyat wajib diberi kepastian keberadaan uang setoran UWT pengelolah swasta yg telah berlangsung sejak 2004 bahkan 2001 itu? BP Batam silahkan klarifikasi. Kalau memang uang itu masih ada, silahkan terbuka. Jika memang sudah habis dikorup, penegak hukum silahkan bertindak profesional. Cukup sudah rakyat dibuat menderita akibat ulah tidak bermoral pejabat pemerintahan. Sudah tanahnya dirampas, biaya pajak rakyat dalam APBN dirampas pula untuk biaya relokasi. Enak saja, uang setoran UWT Rempang tidak tahu keberadaannya di mana, sebagai gantinya, dimanipulasi lagi APBN untuk membayar biaya relokasi warga demi menutupi perilaku korup pejabat. Kalian sudah sangat terlalu menikmati!
POPULER
