ALL CATEGORY
Jawa Timur Zona Pertempuran Politik Ganjar dan Prabowo, Khofifah Jadi Rebutan
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) menjadi battle zone (zona pertempuran) politik dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, antara kubu bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. “Selain Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Jatim menjadi kandang banteng (PDIP), sehingga Ganjar diperkirakan akan unggul di tiga provinsi tersebut dalam pilpres 2024. Prabowo akan mencoba menggerus suara Ganjar di Jawa Timur dengan mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama (NU),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (4/10). Menurut Selamat Ginting, jika Prabowo akan mencuri suara kaum Nahdliyin (NU) di Jatim, maka Gubernur Jatim Khofifah akan menjadi pilihan terbaik sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jika itu yang terjadi, maka Ganjar akan memilih Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Begitu juga jika Ganjar ingin mendulang suara Nahdliyin, maka Khofifah pun akan menjadi pilihan utama sebagai bakal cawapres. Sementara Mahfud MD akan menjadi alternatif kedua bakal cawapres kubu Ganjar. Gibran Jokowi Sebaliknya, kata Ginting, jika kubu Prabowo akan mencuri sekitar 20-25 persen suara di Jawa Tengah, maka pilihan terbaiknya menempatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai bakal cawapresnya. Hal ini karena PDIP sangat kuat dan tak tertandingi di Jateng dan DIY. Dikemukakan, jika keputusan MK membolehkan Gibran bin Jokowi mengikuti pilpres 2024, kemungkinan besar Prabowo akan menempatkan Gibran sebagai pendampingnya. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo. “Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurutnya, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan Ganjar akan berpasangan dengan Khofifah untuk mendulang suara Nahdliyin berhadapan dengan kubu Prabowo dan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Jadi suara NU akan terbagi tiga secara hampir merata di tiga kubu pasangan pilpres. Muhaimin akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan kaum Nahdliyin,” kata Ginting. Sementara kubu keluarga Abdurachman Wahid atau Gus Dur (Gus Durian), kata dia, sepertinya akan mengikuti ke mana pilihan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Selebihnya kaum Nahdliyin bisa saja mengikuti pilihan para kiai struktural maupun kultural NU (kiai kampung). “Jadi kedua kubu masih saling intip dan saling menunggu untuk menentukan bakal cawapresnya. Sehingga kedua kubu kemungkinan akan mengusung bakal cawapres di ujung pendaftaran yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023,” pungkas Selamat Ginting. (sws)
TNI Pengawal Demokrasi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TEMA HUT TNI ke 78 tahun ini adalah \"TNI Patriot NKRI : Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju\". Tiga unsur terkandung di dalamnya yaitu TNI patriot NKRI, TNI pengawal demokrasi dan TNI kekuatan untuk memajukan Indonesia. Sebagai patriot NKRI hal ini sesuai dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menangkal setiap ancaman miliiter dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sebagai pengawal demokrasi TNI harus menjadi bagian dari penegakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat menjadi modal politik untuk Indonesia mandiri dan maju di segala bidang. 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari TNI karena pada tanggal tersebut tahun 1945 terbentuk TKR yang awalnya BKR bentukan PPKI. Lalu TRI tahun 1946 dan resmi bernama TNI pada tanggal 3 Juni 1947. Berubah menjadi ABRI tahun 1962 sebelum kembali kepada TNI 1 April 1999 setelah terjadi pemisahan dengan Polri. Inpres 2 tahun 1999 mengatur langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian dari ABRI. Dwi fungsi ABRI dihapuskan. Ada TNI patriot NKRI teladan yaitu Jenderal Soedirman yang memilih bertempur gerilya daripada harus menyerah di meja perundingan. Berbeda dengan Soekarno yang siap ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta. Panglima Besar Soedirman adalah Guru SD Muhammadiyah, aktivis Pemuda Muhammadiyah dan Pengurus Hizbul Wathan. Bersama Hamengku Buwono dan Letkol Soeharto, Jenderal Soedirman melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta untuk mengusir Belanda. Ia wafat karena sakit paru-paru di usia 34 tahun. Menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Jati Diri TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Relevansi sebagai Pengawal Demokrasi dapat dikaitkan dengan Penjelasan Umum angka 4 dimana ditegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara. Kepentingan politik negara dimaksud \"mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi\". Aturan UU TNI ini menjadi landasan bagi TNI untuk mengawal demokrasi atau membantu proses penegakan kedaulatan rakyat. Menjadi acuan TNI pula prinsip supremasi sipil yang berbasis pada proses atau mekanisme demokrasi. Kini TNI ditantang untuk lebih maju dan kokoh dalam melakukan pengawalan demokrasi. Hal ini mengingat gejala politik pemerintahan Jokowi justru semakin menjauh dari asas demokrasi. Terakhir kasus Rempang yang faktanya adalah pengabaian terhadap hak-hak rakyat. Penggusuran atau pengosongan merupakan pelanggaran atas prinsip demokrasi dan hak-hak asasi. Pelanggaran HAM berat. TNI sudah semestinya memandang dengan waspada \"penyerahan\" Pulau Rempang kepada China. Investasi adalah kegiatan awal menuju aneksasi. Tidak adakah kekhawatiran akan ekspansi China yang dalam misi \"Nine Dash Line\" saat ini pun sudah mengklaim perairan Natuna? TNI tidak boleh abai apalagi bersikap antagonistik dengan mengancam akan \"memiting\" rakyat segala. Sebelumnya Jend. (Hor) purn Luhut Pandjaitan mengancam pula untuk membuldozer rakyat. China sejak dahulu memproteksi komunis. PKI adalah mitra China. Bahkan China menjadi pengendali PKI. Berupaya mengkudeta Istana dengan membunuh para Jenderal TNI. Memfitnah atas keberadaan Dewan Jenderal dan bersembunyi di ruang penting Istana. Presiden tersandera oleh Cakrabirawa. PKI itu musuh demokrasi, anti agama dan gemar berkhianat. TNI menjadi sasaran dari pelumpuhan dan adu domba. Antar angkatan maupun angkatan kelima. China terus menghegemoni dengan senjata investasi dan hutang luar negeri. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat terancam. China mengenalikan oligarki baik politik maupun bisnis. Rezim Jokowi adalah rezim oligarki dan oligarki itu musuh demokrasi. TNI sebagai pengawal demokrasi mesti maju untuk melangkah lebih cepat. TNI itu tentara rakyat dan tentara pejuang. Tidak boleh berpangku tangan atau sekedar menjadi alat kekuasaan. TNI merupakan patriot NKRI. Petinggi TNI sebagian besar didikan AKABRI atau Akademi TNI. Mereka memiliki dasar-dasar pendidikan yang kuat untuk memahami politik nasional dan global. Mengenal betul akan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atas bangsa dan negara. Peta kini sudah semestinya terbaca bahwa ideologi dan konstitusi sedang tidak dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Demokrasi bertekuk lutut pada oligarki, hak-hak asasi tersingkir oleh berhala investasi, hukum direkayasa sesuai kemauan penguasa, korupsi dan politik dinasti dianggap sebagai hal yang biasa. Kedaulatan negara berada diujung tanduk. Kedaulatan rakyat sudah lebih dahulu terpuruk. Agama pun ikut diaduk-aduk. Negara ini belum maju dan semakin terjajah oleh kezaliman pemimpin bangsanya sendiri. TNI harus bergerak untuk segera memerdekakan. Rakyat telah lama mendambakan. TNI adalah institusi yang paling tidak demokratis. Kultur komando menjadi karakter dan kekuatannya. Tetapi Undang-Undang meminta agar TNI menjadi pengawal demokrasi. Dan TNI harus patuh pada Undang-Undang itu. Undang-Undang adalah komando tertinggi. Selamat HUT TNI ke 78. Ayo bertempur sebagai patriot NKRI. Menjadi pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Bukan semata slogan tetapi dengan bukti tindakan dan perbuatan. TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang. Bandung, 5 Oktober 2023.
"High cost politic" Memicu Politik Dinasti
Serang, FNN - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufiequrachman Ruki mengatakan high cost politic memicu politik dinasti yang masih menjadi salah satu rule yang diterapkan pada sistem politik di Indonesia.\"Anda bayangkan untuk menjadi anggota dewan, harus menghabiskan Rp5 miliar dan ini sudah diakui oleh salah satu anggota Dewan,\" kata Ketua KPK RI periode 20023-2007 ini, di Serang, Banten, Rabu,Menurut dia, banyak para politisi yang menggunakan sistem high cost politic untuk bisa menduduki kursi parlemen, bahkan untuk mencalonkan gubernur saja memerlukan biaya lebih dari Rp200 miliar.\"Jadi gubernur itu tidak cukup Rp200 miliar, terus itu duit siapa yang mau dipakai, bagaimana mengembalikannya?,\" kata mantan anggota DPR RI ini..Menurut Taufiequrachman, sistem high cost politic yang menghabiskan banyak biaya tersebut, akan muncul sistem politik oligarki atau politik dinasti.\"Dari sistem berduit tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik, semua menduduki jabatan politik mulai dari ibu, bapak, anak, saudara,\" kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1971 ini.Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta para ketua partai politik untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia agar dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.\"Yang harus memperbaiki ya para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaiki undang-undangnya agar biaya politik itu dikurangi,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kaesang Bertemu Puan Atas Instruksi Megawati
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Ibu Megawati Soekarnoputri ketika pulang dari Malaysia, saya laporkan ada surat dari PSI. Ibu Mega memberikan disposisi bahwa Mas Kaesang akan diterima oleh Mbak Puan sehingga itu penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,\" ujar Hasto usai Rapat TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu.Adapun rencananya Kaesang ingin bertemu langsung dengan Megawati untuk membuka komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.Menurut Hasto, pertemuan Puan dan Kaesang dilakukan karena sesama anak muda. Tak hanya itu, hubungan di antara anak presiden itu selayaknya seperti saudara.\"Yang muda bertemu dengan yang muda, apalagi hubungan antara Mbak Puan dan Mas Kaesang demikian pula dengan Mas Gibran, ini kan seperti kakak-beradik,\" jelasnya.Saat disinggung terkait kemungkinan untuk bertemu Megawati lagi, pria asal Yogyakarta itu menjelaskan untuk bertemu sudah sering dilakukan. Sebab, Megawati pernah hadir secara khusus di acara pernikahan Kaesang.\"Ya, kalau bertemu kan sering dilakukan, pertemuan itu kan sesuatu yang baik, silaturahim, biasa bertemu di istana. Ketika Mas Kaesang menikah, Ibu Mega juga hadir secara khusus,\" kata Hasto.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan siap bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Kamis (5/10).\"Iya (besok siap). Kapan pun saya akan siap (bertemu Puan),\" kata Kaesang usai mengunjungi warga di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta, Rabu (4/10).Namun, saat ditanya tempat dan jam pertemuan tersebut, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu enggan berkomentar lebih rinci.(sof/ANTARA)
Usai Kedatangan SYL ke Indonesia, DPP NasDem Menggelar Rapat Tertutup
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar rapat tertutup menyikapi baliknya Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Indonesia, Rabu malam.\"Ketua Umum (Surya Paloh, red.) ada di atas. Kami tunggu dia langsung ke sini atau tidak,\" kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.Sahroni tidak menampik adanya rapat tersebut, tetapi hanya sebatas mendiskusikan perkara yang menimpa SYL sebagai Menteri Pertanian sekaligus kader NasDem.Terkait dengan apakah Surya Paloh sedang menunggu kedatangan SYL, Sahroni menegaskan bahwa Surya Paloh memiliki kebiasaan balik dari kantor pada malam hari.Saat ini, kata Sahroni, Paloh didampingi Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Viktor Laiskodar, dan Karli Boenjamin.Pantauan ANTARA hingga pukul 20.50 WIB, para elite Partai NasDem masih berada di Tower NasDem.Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang.\"Sudah masuk Imigrasi Indonesia pukul 18.41 WIB,\" kata Silmy.Syahrul Yasin Limpo berangkat ke Italia tergabung bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 24 September 2023.Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada tanggal 24 September 2023 ke Doha, Qatar, dalam rangka transit sebelum menuju Roma, Italia.(sof/ANTARA)
Puan dan JK Mengutarakan Pentingnya Persatuan Bangsa Menjelang Tahun Politik
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengutarakan pentingnya menjaga persatuan bangsa walaupun masing-masing pihak memiliki pandangan dan pilihan yang berbeda pada tahun politik.\"Boleh saja kita berbeda pandangan atau pilihan. Namun, hal terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah menjaga bangsa Indonesia tetap bersatu,\" kata Puan kepada awak media seusai pertemuannya dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Rabu.Puan memandang perlu memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dan kondisi politik menjelang pemilu pada tahun mendatang.\"Jangan sampai program-program yang sudah bagus pelaksanaannya, kemudian menjadi tidak baik karena ada pemilu,\" ujarnya.Ia berharap berbagai program pembangunan yang sedang berjalan akan tetap terlaksana sesuai dengan rencana.Sementara itu, JK mengatakan bahwa semua pihak harus tetap bersatu dan memiliki kesamaan visi untuk memajukan bangsa walaupun berbeda pilihan.\"Marilah kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa ini,\" ucapnya.JK juga mengingatkan semua pihak untuk tidak memperkeruh keadaan politik bangsa karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi situasi bangsa.Puan dan JK bertemu di rumah politikus senior Partai Golkar tersebut lebih dari 2 jam. Kedua pihak menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi yang penuh dengan kekeluargaan dan kehangatan.Selain makan siang bersama, mereka juga membahas kondisi bangsa saat ini, termasuk situasi ekonomi dan politik, serta tantangannya pada masa mendatang.Dalam kesempatan tersebut, Puan meminta pandangan JK terkait dengan kondisi politik terkini menjelang pesta demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.\"Beliau (JK) menjelaskan secara gamblang dan panjang lebar. Hal itu menjadi masukan bagi saya yang masih harus banyak belajar di dunia perpolitikan ini,\" kata Puan.(sof/ANTARA)
Dirjen Imigrasi: Syahrul Yasin Limpo Sudah Masuk Indonesia
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang.\"Sudah masuk Imigrasi Indonesia pukul 18.41,\" kata Silmy Karim kepada ANTARA lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu.Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim menyatakan bahwa belum ada perintah cegah atau tangkal terhadap Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri.Silmy di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo berangkat ke Italia tergabung bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 24 September 2023.Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada tanggal 24 September 2023, ke Doha, Qatar dalam rangka transit, sebelum menuju Roma, Italia.Mentan Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan kembali dari Eropa pada tanggal 30 September 2023 dan tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023.Informasi terkait dengan Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai kunjungan kerja itu diungkapkan pertama kali oleh Wakil Mentan Harvick Hasnul Qolbi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).Menurut Harvick, pihaknya di Kementan tidak bisa menghubungi Syahrul sejak yang bersangkutan dijadwalkan pulang dari kunjungan kerjanya di Italia dan Spanyol.\"Pada hari Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10), harusnya (Syahrul Yasin Limpo) sudah kembali (ke Indonesia). Baru dua, tiga hari (tidak bisa berkomunikasi dengan SYL),\" kata Harvick.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri tidak akan memengaruhi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).\"Kami ingin tegaskan, seluruh kerja-kerja penyidikan perkara ini kami pastikan terus kami selesaikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(sof/ANTARA)
JK Menyebut Sulit Kalau Pilpres 2024 Satu Putaran
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai kecil kemungkinan jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, karena pasangan capres-cawapres yang terpilih harus mendapat lebih dari 50 persen suara.\"Karena ada tiga (pasangan bakal calon), maka agak sulit juga, ya, kalau satu putaran; karena harus mendapat minimum 85 juta suara,\" kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu.Dia pun menilai cukup berat bagi semua peserta pilpres untuk dapat memenuhi syarat tersebut. Sebab, lanjutnya, hingga kini pun belum pernah ada pasangan capres-cawapres yang memenangi suara sebanyak itu dalam satu putaran sekaligus.\"Walaupun tetap ada kemungkinan (digelar satu putaran), ya, tapi tetap kemungkinan digelar dua putaran lebih besar,\" tambahnya.Menurut JK, semua bakal capres yang telah diumumkan dan diusung oleh partainya masing-masing memiliki kesempatan sama besar untuk memenangi Pilpres 2024.\"PDI Perjuangan atau Pak Ganjar memiliki kesempatan, Pak Prabowo memiliki kesempatan, Anies memiliki kesempatan; tergantung kalian yang memilih,\" imbuhnya.Rabu sore, JK menerima kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kediamannya. JK membantah jika kedatangan Puan itu mengisyaratkan adanya tawaran dari PDI Perjuangan agar dia kembali menjadi bakal cawapres. JK menilai dirinya sudah terlalu senior.\"Wah, saya kan sudah terlalu tua untuk itu. Tidak ada,\" ucapnya.JK mengatakan pertemuannya dengan Puan tidak membahas soal kemungkinan peraturan syarat usia capres dan cawapres diubah.\"Kalau saya anggota MK (Mahkamah Konstitusi), saya akan bahas. Kita tunggu saja. MK kan akan memutuskan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apa bertentangannya (batas usia) 40 tahun itu?\" ujar JK.(sof/ANTARA)
PDIP Memberi Sinyal Jusuf Kalla Akan Bergabung dengan TPN Ganjar Presiden
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.\"Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,\" ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.\"(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,\" jelasnya.Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,\" tegas Hasto.Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.\"Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,\" pungkasnya.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahim sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.\"Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,\" kata JK usai pertemuan.JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
Peringkat 3 yang Ditakuti, Mencabik Logika Kewarasan
Oleh: Ady Amar | Kolumnis HASIL rilis hampir semua lembaga survei selalu menempatkan Anies Baswedan, bahkan setelah Muhaimin Iskandar resmi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres), selalu di peringkat 3. Sedang peringkat 1 dan 2, diberikan pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, dibuat seperti bergantian, meski keduanya jomblo belum punya pasangan. Tergantung lembaga survei apa yang meletakkan peringkat 1 untuk Prabowo, dan peringkat 2 untuk Ganjar. LSI Denny JA semisal, menempatkan Prabowo Subianto selalu bertengger di peringkat 1. Sedang SMRC milik Saiful Mujani, menempatkan Ganjar Pranowo selalu di peringkat 1, sedang Prabowo di peringkat 2. Anies dicukupkan di peringkat 3. Asumsi pun muncul, bahwa LSI Denny JA \"bekerja\" untuk Prabowo Subianto. Sedang SMRC \"bekerja\" untuk Ganjar Pranowo. Nalar publik dibuat pada satu kesimpulan, semua tergantung siapa yang ngontrak memakai jasanya. Tidak hanya 2 lembaga survei itu saja, tapi hampir semua lembaga survei yang ada, menempatkan peringkat 1 dan 2 seperti tidak boleh berubah, yang khusus untuk Prabowo dan Ganjar. Tergantung lembaga survei itu bekerja untuk siapa. Sedang untuk peringkat 3, sepertinya semua kompak menetapkan, hanya diduduki Anies Baswedan. Sadisnya lagi, bahkan setelah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, LSI Denny JA bahkan setelah pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) berpasangan, bukannya elektabilitas Anies naik, tapi rilis surveinya menyebut malah turun. Hasil rilis survei yang mencabik logika kewarasan. Opini pun coba digiring, bahwa yang bertarung dalam Pilpres nantinya hanya 2 pasang saja, Prabowo versus Ganjar. Atau setidaknya jika 3 pasangan, maka yang muncul pada putaran kedua, hanya Ganjar dan Prabowo. Sedang pasangan Anis-Muhaimin tersingkir. Adalah Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), yang akhir-akhir ini memang laris ditanggap. Karenanya, ia seakan boleh ngomong dengan analisa semaunya. Prediksinya, Koalisi AMIN akan bubar di tengah jalan, seperti layaknya tukang ramal yang tak berbasis fakta dan data. \"Kalau dua poros, Ganjar dan Prabowo, AMIN itu enggak mungkin. Kalau Ganjar head to head dengan Prabowo, AMIN bubar jalan,\" simpulan sekenanya. Sandaran analisanya pun absurd, bahwa Muhaimin adalah politikus yang susah dipegang komitmennya. Tambahnya, kejadian PKB gabung dengan NasDem termasuk peristiwa mengagetkan. Aneh juga peristiwa aliansi dalam dunia politik itu hal biasa yang dimungkinkan. Mengapa sampai buatnya terkaget. Lebay. Analisa ngasal itu disanggah politikus senior PKS, Tifatul Sembiring. Sanggahan cukup dengan seloroh, \"Analisa itu mesti didasari fakta dan data, lalu korelasinya bagaimana. Kalau cuma dugaan, kiralogi, itu analisa nomor togel, bro.\" Hasil lembaga survei yang menempatkan Anies, baik sebelum berpasangan dengan Muhaimin, maupun setelah berpasangan, tetap saja dibuat ada di peringkat 3, itu menjadi aneh jika lalu AMIN mesti ditakuti rezim, yang memang tak menghendaki kemunculannya dengan diganjal-ganjal tak semestinya. Tidak cukup dihadirkan lembaga survei berbayar, yang hasil surveinya tak sebanding lurus dengan realitas massa yang berharap pada perubahan, yang ditunjukan oleh sambutan rakyat yang menyemut jika Anies-Muhaimin hadir silaturahim ke daerah. Tidak cukup di situ, tapi perlu pula ditarik diperhadapkan dengan lembaga hukum, meski tak ada celah bisa menjerat keduanya, Anies-Muhaimin. Maka, partai pengusung, khususnya NasDem, jadi sasaran diobrak-abrik sekenanya. Dua menterinya dari 3 menteri yang dipunya jadi target tersangka dalam kasus korupsi. Sepertinya NasDem akan terus \"dihajar\", berharap mau melepaskan Anies dari pencapresan. Mengubah hari dan tanggal pendaftaran resmi Capres-Cawapres di KPU, Kamis (19 Oktober), rasanya mustahil. Meski tak ada yang mustahil dalam politik. Semua dimungkinkan bisa terjadi, meski hitungan-hitungan tak ada celah untuk penggagalan pendaftaran ke KPU. Tapi apa yang tak bisa dibuat saat kekuasaan politik digdaya mampu menginjak-injak asas demokrasi.**
POPULER
