ALL CATEGORY
Jokowi Mengumumkan Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tetap FATF
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF).\"Saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris, akhir Oktober kemarin, alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),\" kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.Menurut Jokowi, keanggotaan FATF ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.Peningkatan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia akan mendorong keyakinan dan kepercayaan terhadap iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.\"Ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, yang akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya confident, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,\" ujar Jokowi.Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud.\"Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.Menurut keterangan di laman resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap FATF maka akan dapat memberikan kontribusi luas kepada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.(ida/ANTARA)
Istana Berharap Situasi Kondusif Menjelang Putusan MKMK
Jakarta, FNN - Istana Kepresidenan berharap situasi tetap kondusif menjelang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.\"Kita menginginkan situasi yang baik ya dalam rangka menjelang pemilu ini,\" kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Moeldoko mengatakan putusan MKMK yang akan dibacakan pada Selasa (7/11) merupakan urusan hukum murni. Putusan MKMK tersebut terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Seluruh pihak, kata Moeldoko, diharapkan menjaga kondusivitas situasi nasional di setiap tahapan Pemilu 2024. Ia mengingatkan jangan sampai dinamika politik di tahun politik ini mengganggu proses pembangunan dan kepentingan nasional.\"Saya pikir ini persoalan hukum murni. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa mari kita jaga sama-sama kondisi ini, kita menjaga situasi politik ini jangan mengalahkan yang lain-lain,\" ujar dia.Menurut Moeldoko, tantangan bangsa di depan masih sangat banyak seperti pencapaian ketahanan pangan di tengah krisis pangan global, pemenuhan ketahanan energi, dan juga upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.\"Banyak kok urusan negara yang lain, kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, ekonomi global, dan seterusnya. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan politik, pada akhirnya malah bikin unstability,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi atas 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK yang diterima MKMK.Seluruh bukti terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK juga dinyatakan telah lengkap. MKMK menjadwalkan penyampaian putusan atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK pada Selasa (7/11) atau enam hari sebelum penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada tanggal 13 November 2023.(ida/ANTARA)
Soal Ijazah, Jokowi Punya Nyali
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEMASUKI sidang ketiga gugatan perbuatan melawan hukum ijazah palsu Jokowi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat masih melakukan pemeriksaan identitas. Tergugat I Presiden Jokowi dalam persidangan pertama gagal menunjuk kuasa hukum yang sah. Bekal \"Surat Tugas\" dinilai tidak memenuhi syarat administrasi persidangan. Pada persidangan kedua Kuasa Hukum dengan personal baru menyatakan membawa \"Surat Kuasa Substitusi\" tetapi ternyata tidak memiliki Surat Kuasa asal yang ditandatangani oleh Jokowi. Hakim pun menilai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan tidak berhak berada di ruang sidang untuk mewakili Tergugat I Jokowi. Majelis Hakim mengusir dua wanita yang mengaku \"Kuasa Hukum\" tersebut. Pada persidangan ketiga hari ini, para pihak diuji untuk terakhir kali tentang identitas yang dapat dikualifikasi memenuhi syarat hukum untuk beracara di muka persidangan. Jokowi sendiri meski seorang Presiden tetapi digugat secara pribadi karena menyangkut ijazah dirinya yang konon didapat dari kampus UGM. Tergugat lain baik KPU, Bawaslu, DPR, MPR, UGM, Mendikbud, PN Surakarta, Mensesneg, dan Menkeu diharapkan dapat hadir dan membawa Surat Kuasa yang semestinya. Majelis Hakim menegaskan jika pada persidangan ini Tergugat ada yang tidak hadir atau tidak memenuhi syarat, maka persidangan akan dilanjutkan kepada tahap berikut. Kini pertanyaan serius adalah apakah Tergugat I Jokowi akan hadir dengan Kuasa Hukum yang memenuhi syarat ? Ataukah akan mengulangi kembali \"kekacauan administrasi\" sebagaimana sebelumnya ? Ini menjadi indikator itikad baik Jokowi dalam menghormati hukum dan menjadikan proses hukum perdata ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kepemilikan ijazah yang selama ini menjadi pertanyaan dan tuduhan publik. Pertanyaan lebih serius adalah apakah Jokowi memiliki nyali untuk hadir atau mewakilkan melalui Kuasa Hukum untuk membuktikan dasar kepemilikan dan keaslian ijazahnya ? Bila ia memiliki nyali maka tahapan persidangan berikut menjadi sangat penting. Rakyat dapat menyaksikan ijazah Jokowi yang diklaim sebagai asli tersebut. Jika ternyata Jokowi tidak memiliki nyali untuk mengikuti proses persidangan dengan tidak hadir atau memainkan \"cacat administrasi\" maka rakyat sudah dapat menilai bahwa benar dugaan bahwa Jokowi memang tidak memiliki ijazah S-1 UGM. Kalaupun ada, maka ijazahnya tersebut adalah palsu. Pengadilan perdata gugatan ijazah palsu Jokowi di PN Jakarta Pusat ini adalah Pengadilan Rakyat. Maknanya bahwa rakyat diajak untuk mengikuti proses tahapan demi tahapan agar dapat melihat dan membuktikan apa yang selama ini dipertanyakan. Saatnya rakyat menilai sendiri untuk dua hal, pertama apakah memang Jokowi memiliki ijazah UGM dan kedua, apakah ijazah itu asli ? Dua pertanyaan akan terjawab dengan bantuan peran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tentu Hakim yang adil dan obyektif dan tidak terintervensi oleh kekuasaan atau lainnya. Meskipun Jokowi adalah seorang Presiden tetapi dalam hukum kedudukannya sama dan sederajat (equality before the law). Nah, mari kita ikuti peristiwa penting dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia yang berkaitan dengan kejujuran dan kualifikasi seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo ini. Apakah ia Presiden yang bermartabat atau memang tukang tipu? Bandung, 6 Nopember 2023
Kaesang Pangarep Anak Presiden Republik Indonesia: “Bangga Makan Babi?!”
Oleh Nazwar, S. Fil. I., M. Phil | Penulis Lepas Yogyakarta Luka, perasaan tidak enak, atau kegagalan jenis apa terobati dengan senyum Kaesang. Di berbagai wilayah, daerah orang berjibaku, pontang-panting cari pekerjaan bahkan untuk sekedar makan, ada yang dikabarkan kelaparan karena kemiskinan, serta menyaksikan berbagai peristiwa kemanusiaan, ketika melihat media dan menyaksikan senyum Kaesang, semua seolah hilang berganti perasaan senang dan penuh kebahagiaan. Bukan hendak merayu, atau langkah usaha memanfaatkan kesempatan, namun lebih tepatnya berusaha memahami kenyataan dengan kondisi yang penuh tantangan dan cobaan. Pengalaman di masa lalu menjadi cerminan untuk kehidupan saat ini dan rencana ke depan. Artinya, tidak ada yang bisa dielakkan dari apa yang disebut ketentuan Tuhan berupa ketetapan-ketetapan. Berbagai tantangan dan cobaan yang disebutkan tadi, dirasa perlu untuk diterjemahkan secara rasional atau ke dalam ranah pemikiran literatif, sebab bisa rumit jika hanya mengandalkan emosi atau perasaan. Luapan yang keluar jika berasal dari hal negatif dapat menghasilkan hal-hal negatif pula dan kondisi yang tidak terkontrol bahkan cenderung rusak. Kembali ke pembahasan tentang Kaesang, sedikit saja yang ingin dibahas kali ini, bagaimana selama ini dikenal, atau setidaknya yang ditampilkan media massa, menjadi penting tatkala sosok Kaesang tidak hanya sebagai putra seorang presiden Republik Indonesia namun juga sebagai pemimpin partai, meski tergolong baru dan kontroversi sebagai partai yang merepresentasi kaum muda. Dalam berbagai ulasan, katakanlah jejak digital, Kaesang tidak seramai diberitakan layaknya selebriti atau artis yang berbagai aktivitasnya senantiasa tersorot kamera. Namun jelas Kaesang jauh lebih beruntung dibanding pesohor sebut saja berada pada level pamor di bawah politikus, seperti influencer. Kaesang lebih beruntung, setidaknya dalam kaca mata karir dan kesempatan berkarir dibanding sebut Nama Lina Mukhrerjee misalnya. Jika Lina yang kini menghadapi kasus hukum, sebaliknya Kaesang menanjak tinggi. Meski mungkin keduanya tidak saling kenal, namun keduanya pernah mengalami cerita yang hampir serupa namun tidak sama. Betul! Keduanya sama-sama pernah mengkonsumsi, maaf penulis sebutkan, yaitu terhadap daging yang secara hukum terlarang dan termasuk jarang dilanggar, makan daging babi. Mari kita runut sekilas kejadian dan alasan yang melatarinya. Jika Lina Mukherjee memakan daging tersebut dengan cara penuh kontroversi, sedang Kaesang menjadikannya kontroversi. Lina secara sengaja makan dan disebarkan di media sosial, sedang Kaesang tidak sengaja karena sedang berada di negara lain dan tidak tahu bahwa itu daging yang terlarang untuk dimakan orang beriman, kemudian dia menyebarkan di media sosial. Selanjutnya, jika Lina mengaku sengaja dengan sebab emosional berkaitan permasalahan keluarga, meluapkannya dengan melakukan hal tersebut. Sedang ketidaksengajaan karena tidak tahu itu daging apa, Kaesang kiranya menyebarkan kekhilafannya tersebut sebagai konsumsi publik agar dapat diambil pelajaran. Mungkin terdapat peringatan untuk bersikap hati-hati ketika sedang berada di negeri orang, termasuk perihal makanan, meski disayangkan bahwa Kaesang mengaku menikmatinya. Apa pun itu, publik figur bukanlah posisi yang mudah dicapai serta penuh tantangan dan cobaan. Termasuk berada atau menempati posisi tersebut. Menjalani hidup sebagai publik figur juga tidak berati menjadikan segala sesuatu serba mudah dan enak, terdapat amanah dan tanggung jawab besar di belakangnya sebagai percontohan bagi orang banyak. Perbuatan bahkan berbagai hal tertentu tidak jarang menjadi sorotan dan berpengaruh pada masyarakat. Maka selanjutnya dapat dipahami kiranya setiap orang memikul beban yang perlu dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi di masa mendatang. Ketika setiap keputusan dibuat, itu mempengaruhi hasil yang didapat. Poin terakhir yang hendak penulis sampaikan, mungkin untuk direfleksikan bahwa Kebahagiaan, kenikmatan atau apa pun bahasanya yang berkaitan dengan proses, alasan ataupun tujuan tidak senantiasa identik dengan jumlah yang banyak, kepopuleran atau kekuasaan yang justru asal-asal dapat menjerumuskan ke jurang kerugian, kehinaan, serta kebinasaan, Allahu a’lam. (*)
Galang Solidaritas untuk Palestina, Partai Gelora Berhasil Kumpulkan Dana Ratusan Juta
JAKARTA | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggalang dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam perayaan Puncak Acara HUT ke-4 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (5/11/2023) pagi \"Kemerdekaan Palestina adalah agenda utama perjuangan Partai Gelora. Itulah sebabnya, mengapa Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru agar bisa membantu rakyat Palestina meraih kemerdekaan,\" kata Anis Matta di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC, Dome Balikpapan. Menurut Anis Matta, akibat perang pejuang Hamas, Palestina-Israel saat ini, sudah lebih dari 10.000 warga Gaza tewas, 3.000an lainnya luka-luka, dan ribuan bangunan runtuh. \"Masih banyak mayat saudara-sudara kita di dalam reruntuhan bangunan yang belum ditemukan sampai sekarang, karena tidak ada listrik, air dan makanan,\" katanya. Karena itu, kebahagiaan Partai Gelora dalam merayakan HUT ke-4 tidak sempurna, karena ada kesedihan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina oleh zionis Israel. \"Itulah sebabnya perayaan milad di Balikpapan ini, kita sertakan dukungan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan seluruh nyawa yang sudah syahid di Palestina menjadi pertanda, bahwa sebentar lagi Palestina akan menjadi negara merdeka,\" katanya. Anis Matta menegaskan, mendukung kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban agama dari umat Islam, karena kiblat pertama berada di Masjidil Al Aqsa, Palestina. \"Selain itu adalah kewajiban kemanusiaan, dimana tidak boleh ada orang yang terzalimi di tempat lain yang tidak kita bela,\" katanya. Di samping itu, lanjut Anis Matta, konstitusi telah mengamanatkan, para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. \"Kebahagiaan kita hari ini terganggu berat dengan terjadi pembantaian atas saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu dalam suasana gembira, kita juga bersedih,\" katanya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ia mengatakan, dunia saat ini berada dalam perang global, sehingga Indonesia bisa meningkatkan perannya untuk menjaga perdamaian dunia. \"Kita bisa mulai melaksanakan amanah pendiri bangsa ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial,\" kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini menilai sudah saatnya Indonesia memiliki militer yang kuat, dan penduduknya sejahtera dengan pendaptan perkapita tinggi dan pemain ekonomi yang kuat. \"Sehingga Indonesia bisa berkelana ke seluruh Indonesia, membebaskan Palestina dan menghapuskan negara yang bernama Israel,\" katanya. Puncak perayaan HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan dibanjiri puluhan ribu massa kader dan simpatisan se-Kalimantan. Mereka yang hadir terlihat menggunakan syal Palestina. Bendera Partai Gelora dan Bendera Palestina bertebaran di arena BSCC Dome, Balikpapan. Di samping panggung acara juga dibentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan \"Kami Bersama Palestina\". Tema HUT ke-4 Partai Gelora ini adalah \"Stand With Palestine\". Puncak acara HUT ke-4 ini dimeriahkan oleh Band Junior, penerus grup musik legendaris Koes Plus, beranggotakan David Koeswoyo, Damon Koeswoyo dan Rico Murry. Di dalam acara ini dibagikan berbagai macam doorprize antara lain sepeda listrik, sepeda motor dan mobil, yang didahului dengan acara Jalan Sehat. Rusdiana, seorang warga Gunung Bahagia, Balikapapan yang merupakan seorang guru agama mendapatkan door price mobil. Rusdiana juga kebetulan adalah kader Partai Gelora. Penyerahan hadiah mobil diserahkan oleh Yunita Indarini, caleg DPR RI dapil Kaltim disaksikan Ketua DPW Partai Hadi Mulyadi, yang juga Wakil Gubernur Kaltim. Galang Dana Sebelumnya, Partai Gelora berhasil mengumpulkan dana Rp 100 juta dan beberapa mata uang asing dalam acara penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina di Kopi Johny, Balikpapan pada Sabtu (4/11/2023) malam. Aksi penggalangan dana ini, tidak hanya dihadiri oleh kader Partai Gelora saja, tetapi juga hadir tokoh-tokoh dan masyarakat se-Kalimantan. \"Malam ini terkumpul donasi Rp 100 juta plus beberapa mata uang asing untuk Gaza dan Palestina dari masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Semoga kegiatan kecil seperti ini dapat terus kita Gelorakan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dalam kesempatan ini, Band Junior ikut menyumbang Rp 5 juta lewat lelang lagu mereka. \"Terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah menyumbangkan hartanya untuk Palestina. Tadi malam terkumpul lebih dari Rp 100 juta lewat sumbangan, lelang tas, dan lelang lagu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan para dermawan,\" kata Anis Matta. Penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina, merupakan rangkaian Puncak Acara HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan. \"Dalam kegembiraan, hati kami tetap terpaut dengan penderitaan rakyat Palestina. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Inilah panggilan kemanusiaan dan amanat konstitusi kita,\" katnya. Anis Matta mengaku memiliki kedekatan khusus dengan rakyat Palestina, berawal ketika dirinya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat, Pemimpin PLO, Presiden Otoritas Nasional Palestina (PNA), Yasser Arafat oleh mantan Presiden Soeharto saat berlangsungnya pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta. \"Saat itu saya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat dan Presiden Bosnia (Bosnia Herzegovina). Tujuannya adalah untuk membantu perlawanan mereka, dan alhamdulillah Bosnia sudah merdeka, tinggal Palestina satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka,\" katanya. Sejak saat itulah, keterlibatan masyarakat Indonesia secara langsung untuk membantu kemerdekaan Palestina mulai disuarakan secara aktif di forum-forum internasional, termasuk bantuan dana kemanusiaan dan lain-lain. \"Kalau pemerintahnya, presidennya sudah terlibat sejak Presiden Soekarno, tetapi keterlibatan people to people tidak banyak yang terlibat. Tetapi sejak pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta itu, rakyat terlibat secara aktif mulai banyak,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, perang antara pejuang Hamas, Palestina-Israel di Gaza ini, akan membuka peluang bagi kemerdekaan Palestina dan menghapus Israel dari peta dunia. \"Jadi Apa yan terjadi di Palestina sekarang ini adalah bagian dari gelombang besar dari krisis global saat ini. Dan beberapa negara di dunia akan hilang dari peta, salah satunya Israel,\" kataya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai, tidak ada negara yang berada di peta dunia itu bersifat permanen, contohnya adalah Yugoslavia dan Uni Soviet. Sehingga bukan hal mustahil bagi Israel hilang dari peta dunia. \"Jadi nama negara di peta itu bukan nama permanen, bukan barang mewah. Hari ini ada di peta, besok hilang, salah satunya adalah Israel,\" ujarnya. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan lewat manisfestonya, bahwa dunia berada dalam ancaman besar yang mengerikan, yakni perang global. \"Satu persatu yang kita ceritakan, mulai menjadi kenyataan. Cuma perang global seperti ini tidak sekaligus terjadi, tapi terjadinya secara bertahap, dan biasanya kita tidak sadar,\" katanya. Anis Matta mengingatkan, bahwa terjadiya Perang Dunia I berawal dari persoalan sepele, yakni terbunuhnya Pangeran Austria Frans Ferdinad dan istrinya, Sophie Hohenberg yag terbunuh di Sarajevo. \"Yang membunuh itu enam mahasiswa, 5 di antaranya berumur 20 tahunan yang menolak pencaplokan Sarajevo oleh Kerajaan Austria-Hongaria. Itu jadi pemicunya Perang Dunia I, tetapi gejalanya sudah ada,\" katanya. Situasi seperti ini juga terjadi sekarang, dimana perang Palestina-Israel akan menjadi pemicu Perang Dunia III. Situasi global akan terus memburuk dalam kurun waktu antara 2024-2027. \"Jadi sekarang, dunia ini berada dalam ancaman besar yang mengerikan. Kita semua akan ada dalam waktu-waktu penting sejarah umat manusia,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Free Palestine and Flee Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PALESTINA harus merdeka dan Israel harus dibuat kabur atau mengambil langkah seribu. Free Palestine and flee Israel. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa karenanya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kemerdekaan Palestina adalah keniscayaan sedangkan penjajahan Israel harus dihilangkan. Ketika belum mampu kita menghapus Israel dari peta dunia, maka tugas utama dunia adalah membuat peta negara Palestina merdeka. Serangan Hamas (Harakat Al Muqowama Al Islamiya) pada tanggal 7 Oktober 2023 mengejutkan Israel dan dunia. Israel langsung demam ketika lebih dari seribu warganya tewas oleh serangan kejutan (surprise attack) Hamas. Kini pembalasan Israel yang bertekad untuk membasmi Hamas dan meratakan Gaza dengan pembantaian (massacre) atau penjagalan (butchering) justru mendapat kutukan dunia. Sidang Umum PBB 27 Oktober 2023 menghasilkan Resolusi dukungan mayoritas untuk gencatan senjata. Amerika, Israel, Austria dan negara kecil seperti Fiji, Papua Nugini, Nauru dan Tonga adalah penolak gencatan senjata. Negara Sekutu AS seperti Inggris, Jerman, Belanda, Kanada, Jepang, Korsel, Filipina justru abstain. 120 Negara mendukung gencatan senjata, 45 abstain dan 14 negara menolak. Gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan. Serangan brutal bombardir Israel yang menewaskan lebih dari lima ribu warga yang sebagian besar perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan kemanusiaan. Ditambah dengan blokade makanan, air, listrik dan kebutuhan lainnya. Israel memang binatang berbaju manusia. Berkaki dua tetapi bertangan seribu. Tangan predator pencari mangsa. Zionis Israel adalah musuh umat manusia dan Iblis bertopi baja. Mengetuk-ngetuk kepala untuk mengosongkan otak dan jiwa. Segera gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan sebagai realisasi resolusi. Buka perbatasan Mesir untuk pintu masuk bantuan. Pasukan perdamaian PBB mutlak dikirim untuk melindungi warga Gaza dari genosida. Hamas bukan pasukan yang mudah dibasmi, ia ada di akar rumput dan hati warga Gaza sendiri. Sudahi mimpi zionis untuk melakukan pengusiran. Justru Israel yang harus segera diusir dari tanah Palestina. Gencatan senjata lalu fokus untuk Palestina merdeka. Inilah satu-satunya jalan bagi perdamaian itu. Hentikan kemunafikan negara adi daya yang ikut berpura-pura jadi manusia. Amerika harus memerdekakan diri terlebih dahulu dari penjajahan yahudi Israel. Bebaskan politik dan ekonomi Amerika dari sandera dan kepengecutan menghadapi Israel. Freedom from want and freedom from fear. Tidak perlu sesumbar palsu dengan freedom of religion and freedom of speech. Bebaskan Palestina dan suruh angkat kaki Israel dari bumi Palestina. Bersujud kepada Allah di Masjid Istiqlal dan bergerak menuju perjuangan untuk memerdekakan bangsa Palestina. Berkumpul di Monas satukan tekad melawan Israel sang binatang buas. Free PALESTINE and flee ISRAEL! Bandung, 5 Nopember 2023
Gibran Gate dan Momentum Selamatkan Konstitusi, Batalkan UU Inkonstitusional: PT20, UU IKN, UU Cipta Kerja?
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MK Gate, atau Gibran Gate, membuka kotak pandora. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Gibran Gate merupakan upaya Mahkamah Konstitusi memberi privilege kepada Gibran, keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi, agar bisa dicalonkan sebagai wakil presiden, dengan cara diduga melanggar hukum pasal 17 ayat (5) UU tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait konflik kepentingan dan kode etik. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, sekaligus pendiri dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008) merasa sedih. Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencapai titik nadir, titik tergelap sepanjang masa keberadaannya. Peran Mahkamah Konstitusi begitu sangat vital bagi bangsa dan negara. Mahkamah Konstitusi sebagai garda utama, dan satu-satunya, penjaga dan penegak konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus diselamatkan dari tangan-tangan pengkhianat konstitusi, yang bisa menghancurkan bangsa ini melalui kejahatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Gate hanya merupakan salah satu contoh. Gibran Gate merupakan wujud nyata aksi “kudeta” konstitusi dan wewenang DPR oleh Mahkamah Konstitusi. Selain Gibran Gate, banyak undang-undang yang diduga kuat melanggar konstitusi tetapi dibiarkan dan tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak permohonan uji materi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan pemohon tidak memenuhi legal standing. Kesedihan dan keprihatinan Jimly Asshiddiqie atas prahara “Gibran Gate” di Mahkamah Konstitusi harus dapat menjadi momentum penting untuk mengembalikan kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif independen penjaga Konstitusi. Reposisi fungsi Mahkamah Konstitusi harus diawali dengan penggantian sebagian atau semua sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, yang dapat memenuhi persyaratan seperti tertuang di pasal 24C ayat (5) UUD. Yaitu, memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, adil dan bersikap negarawan. Setelah Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga yudikatif yang independen dan mandiri kembali, silakan masyarakat mengajukan permohonan uji materi untuk undang-undang yang diduga melanggar konstitusi. Antara lain, undang-undang pemilu terkait ambang batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen, undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), undang-undang Cipta Kerja, undang-undang kesehatan, dan lainnya. Semoga, dengan jiwa dan roh Mahkamah Konstitusi yang baru, undang-undang yang melanggar konstitusi dapat ditertibkan. Kalau terbukti presiden dengan sengaja membuat undang-undang dengan melanggar konstitusi, presiden bisa diminta pertanggungjawabannya. Semoga prahara “Gibran Gate” Mahkamah Konstitusi dapat menjadi momentum penegakan konstitusi. —- 000 —-
Koalisi Masyarakat Sipil: Media Asing Soroti Putusan MK Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti Politik
Jakarta | FNN - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Usia Capres-Cawapres menjadi basis nepotisme dan dinasti politik. Bukan untuk anak muda dan justru sebagai pertanda kehancuran demokrasi sekaligus mencederai Pemilu 2024. Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media dari Amerika Serikat. \"Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan politik yang nyata terjadi dan tak terbantahkan, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang 2024. Putusan Mahkamahh Konstitusi (MK) yang kontroversial menjadi golden ticket khusus untuk Gibran Rakabuming Raka, adalah puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia,\" demikian Handesblatt. Kemunduran tersebut menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan sipil di Indonesia. Secara tegas lanjut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu, Putusan MK itu tidak menurunkan batas usia 40 tahun yang membuka ruang bagi anak muda untuk berkarya di dunia politik, namun khusus dihadiahkan untuk Kepala Daerah dengan atribusi usia di bawah 40 tahun, dan hanya Gibran lah yang secara faktual dapat memanfaatkan golden ticket itu. \"Artinya, secara politik putusan itu ditujukan untuk kepentingan politik putra Presiden sendiri yakni Gibran Rakabuming Raka agar lolos menjadi bakal Cawapres,\" jelas mereka, Sabtu (4/11/2024). Konflik kepentingan yang terjadi akibat Ketua MK (Paman dari Gibran) sekaligus Hakim Konstitusi yang mengabulkan Perkara No. 90 tersebut, bukan hanya melanggar kode etik dan perilaku Hakim tetapi merupakan bentuk intervensi dan manipulasi kekuasaan dalam putusan tersebut yang dilakukan secara telanjang dan terang benderang. Hal ini merupakan puncak gunung es dari kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia. \"Kami memandang, apa yang terjadi di MK dalam putusan Perkara No. 90 tersebut, merupakan bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang terang benderang terjadi. Perkoncoan dan nepotisme dilakukan penguasa untuk kepentingan keluarga dan bukan kepentingan bangsa. Hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi yang memandatkan pentingnya menolak segala bentuk nepotisme sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Praktik nepotisme antara Penguasa dan MK ini merupakan bentuk perusakan pada demokrasi dan hukum di Indonesia yang tidak bisa dibiarkan,\" ungkap Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Mereka menilai, dalam perspektif Pemilu, proses awal Pemilu yang diwarnai putusan MK ini tentu akan mencederai proses Pemilu yang akan dilakukan. Sedari awal kekuasaan sudah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi hukum dalam rangka melanggengkan dinasti politiknya. Sulit untuk dapat meraih proses pemilu yang demokratis dan hasil yang demokratis paska putusan MK. \"Hal itu karena sejak dini, Penguasa telah memperlihatkan dan mempertontonkan tangan tangan kekuasaaan bekerja untuk mengintervensi satu lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi. Intervensi kekuasaan pada lembaga negara lain pun sangat mungkin terjadi karena kepada MK saja hal itu sudah terjadi. Proses Pemilu sedari awal sudah cacat secara politik paska putusan MK,\" tegas mereka lagi. Dalam realitasnya, menjelang akan berakhir masa periode jabatan yang kedua Presiden Joko Widodo semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun \'politik dinasti\' yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencawapresan anaknya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemulu 2024. \"Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan. Untuk merespon hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Presiden Joko Widodo yang memundurkan capaian politik Reformasi 1998 tersebut,\" pungkasnya. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis tersebut terdiri dari (PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI). (Sur)
PBB Kembali Mengingatkan Israel untuk Tidak Menyerang Rumah Sakit
Washington, FNN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat menyerukan \"penghormatan penuh terhadap hukum internasional,\" menekankan bahwa rumah sakit tidak boleh dijadikan sasaran serangan, menyusul laporan serangan Israel di gerbang utama Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza.Saat menanggapi pertanyaan wartawan Anadolu tentang kemungkinan PBB menyusun rencana menegakkan hukum internasional dan mencegah serangan Israel ke fasilitas kesehatan, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan, \"Kami terus menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional.\"\"Ini mencakup ketentuan bahwa rumah sakit tidak boleh digunakan dalam pertempuran apa pun,\" ujarnya.\"PBB selalu siap menyampaikan seruan dalam setiap kasus (konflik),\" kata Dujarric yang mencatat bahwa PBB sebelumnya telah menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dalam konflik, seperti yang terjadi di Ukraina dan Sudan.Ketika ditanya tentang aksi PBB selain menyerukan penghentian permusuhan atau mengecam aksi brutal, Dujarric mengklarifikasi bahwa dia hanya bisa berbicara mewakili sekretaris jenderal PBB.\"Kami terus menyerukan hal ini dan terus mendorongnya di hadapan umum dan terus mendorongnya secara pribadi,\" katanya.\"Ada bagian legislatif lain di PBB, yang mungkin bisa berbuat lebih banyak untuk memastikan pengakhiran konflik,\" ucap Dujarric.Pada Jumat, serangan bom Israel menargetkan ambulans di depan gerbang utama Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, yang menyebabkan kematian beberapa warga Palestina dan melukai banyak lainnya.(sof/ANTARA)
Relawan MER-C Tetap di Gaza untuk Membantu Warga
Jakarta, FNN - Tiga relawan dari organisasi kemanusiaan MER-C memilih untuk tidak mengikuti evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza untuk bisa terus membantu masyarakat di daerah itu, terutama di Rumah Sakit (RS) Indonesia.\"Kami memang memutuskan untuk tidak mengikuti evakuasi keluar Jalur Gaza mengingat kami insya Allah akan terus membantu masyarakat Gaza, khususnya di RS Indonesia,\" kata relawan MER-C Fikri Rofiul Haq dalam laporannya dari depan RS Indonesia di Jalur Gaza, diterima Antara pada Sabtu.Fikri menyampaikan harapan dan doa dari masyarakat Indonesia untuk keselamatan mereka dan warga Palestina dan berharap agar peperangan cepat berakhir.Ia juga berharap pintu penyeberangan Rafah yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza bisa cepat dibuka sepenuhnya sehingga truk-truk bantuan kemanusiaan bisa segera disalurkan dengan cepat kepada masyarakat Gaza yang membutuhkan.Selain Fikri, dua relawan MER-C lainnya adalah Reza Aldilla Kurniawan dan Farid Zanzabil Al Ayubi.Sejauh ini, MER-C telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan kepada warga Gaza, terutama yang berada di RS Indonesia.Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 9 ribu orang telah tewas, dengan 3.600 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 2.200 perempuan. Sementara korban luka-luka tercatat hampir mencapai 22 ribu orang.Adapun RS Indonesia di Gaza mencatat lebih dari 12 ribu jiwa dan lebih dari 3.500 korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit tersebut.RS Indonesia di Gaza memiliki dua generator pembangkit listrik. Namun, hanya satu generator yang menyala, dengan generator lainnya rusak dan kehabisan bahan bakar.(sof/ANTARA)
POPULER
