ALL CATEGORY
Jelang Pembacaan Putusan Kode Etik, PSI Percaya Integritas MKMK
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan partainya mempercayai integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan bakal menerima apa pun putusannya. \"PSI mempercayai integritas MKMK. Apa pun hasilnya harus diterima semua pihak,\" kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menanggapi akan dibacakannya putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya.Menurutnya, demokrasi itu dibangun di atas landasan konstitusi, dan juga rasa saling percaya terhadap institusi demokrasi seperti MKMK. Namun, ia mengatakan bahwa putusan MK (soal batas umur capres dan cawapres) sudah bersifat final. \"Secara konstitusional, putusan MK adalah bersifat final dan mengikat. Soal puas-tidak puas itu soal rasa yang subjektif,\" ujarnya. Begitu juga, lanjutnya, putusan MKMK harus diterima semua pihak, dengan landasan percaya MKMK adalah institusi demokratis yang diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas. Ia mengatakan kepercayaan kepada MK harus diberikan secara penuh. Ia mengingatkan untuk tidak mendelegitimasi institusi demokrasi. \"Trust ini penting. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik yang subjektif, lalu beramai-ramai mendelegitimasi dan mendemoralisasi institusi demokratis seperti MK dan MKMK,\" ujarnya. MKMK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa petang. \"Betul, pukul 16.00 WIB,\" kata Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono di Jakarta, Selasa. MKMK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 21 laporan yang masuk. Pemeriksaan kepada pelapor dimulai dengan rapat dengan agenda klarifikasi pada hari Kamis (26/10) dan berakhir dengan sidang terbuka pada hari Jumat (3/11). Di sisi lain, pemeriksaan terhadap terlapor juga telah dirampungkan. Secara beruntun sejak Selasa (31/10) hingga Jumat (3/11) MKMK melakukan sidang tertutup kepada sembilan hakim konstitusi yang dilaporkan.(ida/ANTARA)
Bahkan Seorang Goenawan Mohamad Pun Merasa Dibohongi
Oleh Yarifai Mappeaty | Pemerhati Sosial Politik GOENAWAN Mohamad, siapa yang tak kenal? Beragam label telah disematkan kepadanya. Mulai dari aktifis, penulis handal, budayawan, sastrawan, bahkan kadang ada yang menyebutnya sebagai filsuf. Semua itu menunjukkan jikalau ia memang seorang pesohor. Pada era 1980-an, GM, begitu ia kerap disebut, melalui “Catatan Pinggir-nya” di Majalah Tempo, adalah salah satu yang menginspirasi gerakan mahasiswa menentang Soeharto dan Orde Baru. Karena itu, saya menjulukinya sebagai si Caping Tunggal. Julukan itu diinspirasi oleh Saur Sepuh milik Niki Kosasih, yang juga amat popular di masa itu. Maklum, penggemar Saur Sepuh. Jujur, saya sangat gandrung pada GM dengan Capingnya. Dan, salah satu hasrat terbesarku saat itu, adalah bertemu dengannya. Bayangkan, sangking gandrungnya, kapan dan di mana pun menemukan Majalah Tempo, saya harus berhasil meminjamnya barang sebentar, dan berusaha memfotokopi lembaran terakhirnya. Bahkan tidak hanya itu. Suatu waktu di Jakarta pada 1990, saya pernah memasukkan sebuah buku ke dalam ranselku tanpa seizin pemiliknya. Buku itu adalah Catatan Pinggir Jilid 2. Masih baru. Bahkan mungkin pemiliknya belum sempat membacanya. Saya sadar kalau itu salah, tetapi memilikinya, ada kebanggaan yang jauh lebih besar. Berpuluh tahun kemudian, hasrat bertemu dengannya kesampaian juga di Cikini pada suatu siang di 2019. Kala itu, saya menghadiri diskusi filsafat di mana GM adalah salah satu pembicara kunci. Namun, setelah menyimaknya, saya bukannya suka, tapi malah merasa aneh. Sebab GM yang saya temui saat itu, sama sekali berbeda dengan si Caping Tunggal yang tertinggal di benakku. Bagiku, Caping Tunggal adalah sosok kritis yang konsisten menjaga jarak dengan kekuasaan. Sedangkan GM yang berbicara di hadapanku, adalah sosok pembela rezim (Jokowi). “Kok, bisa berubah seperti ini?” batinku. Menurut penilaianku, pendiri Majalah Tempo itu, memang sudah berubah. Ia rupanya telah pensiun dari oposisi kritis dan memilih menjadi pecinta Jokowi. Sehingga tak heran jika selama ini tak terdengar suara kritisnya terhadap sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro-rakyat. Termasuk upaya pelemahan KPK yang terjadi pada 2018 Lalu. Merasa tak betah, saya kemudian meninggalkan acara itu sebelum usai. Semenjak itu, saya pun tak lagi punya hasrat mendengar tentangnya. Namun dari belakang, GM seolah berteriak padaku, “Hei bung, sungguh tak mudah menempuh jalan sunyi.” Tetapi yang namanya pesohor, biar pun hanya batuk kecil, tetap saja terdengar, dan sulit bagiku untuk menepisnya. Hingga beberapa hari lalu di acara Rosi di Kompas TV, Mas Goen, begitu ia disapa, kembali mengalami “batuk”, tapi kali ini, ia benar-benar batuk sungguhan sampai matanya berkaca-kaca. Pada akhirnya, Goenawan Mohammad tak bisa lagi menutup mata atas prilaku Jokowi yang dinilai makin maruk kekuasaan. Di Rosi, ia tumpahkan segala kekecewaannya karena merasa dibohongi Jokowi yang memaksakan putra sulungnya menjadi Cawapres Prabowo. Mas Goen sungguh tak terima Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi negara ini, sampai harus diobrak-abrik demi untuk meloloskan Gibran. Tetapi, apakah semata karena itu? Hemat menulis, tidak. Air mata Mas Goen itu sesungguhnya adalah air mata penyesalan karena pernah menanggalkan diri sejatinya sebagai si Caping Tunggal. Lalu menjadi pecinta Jokowi dan mendukungnya tanpa sekalipun pernah bersikap kritis. Tapi itu belum seberapa. Mas Goen hendaknya lebih bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang jauh lebih buruk terjadi selanjutnya. Jangan sampai membuat Mas Goen mati berdiri. Sebab tragedi di MK itu baru awal. Bahkan boleh jadi hanya semacam tes ombak. Sebab kekhawatiran Mas Goen sangat beralasan. Jika MK saja dibuat seperti itu demi meloloskan Gibran, maka untuk memenangkan Prabowo - Gibran, bukan tidak mungkin tindakan Jokowi akan jauh lebih brutal. Mau apa jika seluruh kekuasaan di tangannya, terutama infrastruktur sipil dan militer, dikerahkan untuk itu? Belum lagi jika si Paman Anwar masih Ketua MK, selesai. Namun, patut disyukuri bahwa pada usianya yang sudah renta, GM masih sempat kembali sebagai si Caping Tunggal yang telah dikutuk menemukan kebahagiaannya, hanya di jalan sunyi. [ym]
Optimistis Lolos ke Senayan, Anis Matta: Kaltim akan Jadi Lumbung Suara Partai Gelora di Pemilu 2024
Balikpapan | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengaku optimistis Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi lumbung suara pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela pelaksanaan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 partai Gelora di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (5/11/2023). \"Saya menyaksikan ada antusiasme yang besar dari masyarakat Balikpapan di sini terhadap kehadiran partai Gelora. Dan InsyaAllah kami di Partai Gelora yakin bahwa Kaltim ini akan menjadi lumbung suara partai Gelora dalam Pemilu 2024 yang akan datang nanti, Insyaallah,\" kata Anis Matta. Ia menyebut alasan Balikpapan menjadi tempat pelaksanaan puncak acara HUT ke-4 Partai Gelora, selain menjadi lumbung suara, juga akan menjadi wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru, apalagi tempatnya tidak jauh dari Balikpapan. Menurut Anis Matta, di Kaltim ada calon legislatif (caleg) potensial lolos ke Senayan, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekaligus Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang juga pernah menjadi Anggota DPR. Lalu, ada Sekretaris DPW Kaltim Sarwono yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Samarinda dan ada juga Yunita Indriani, seorang pengusaha Balikpapan. Berdasarkan survei internal, DPW Kaltim memiliki elektabilitas tertinggi dalam perolehan kursi di parlemen, dibandingkan DPW-DPW lainnya. \"Saya yakin betul kita punya target kursi di Kaltim ini, makanya lebih dari target-target DPW-DPW lainnya. Mudah-mudah DPW Kaltim bisa menginspirasi DPW-DPW lainnya,\" ujar Anis Matta. Namun, ia berharap agar DPW maupun caleg lainnya tidak berkecil hati, dan tetap semangat dan menghilangkan segala keraguan, serta tidak memikirkan kendala kemenangan di lapangan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. \"Karena kalau kita terlalu memikirkan kendala di lapangan akan membuat kita cemas, gelisah, susah tidur. Tapi kalau kita yakin menjadi pemenang, kita simpan di kepala dan hati kita. Insya Allah kita menang,\" katanya. Dari target-target yang telah ditetapkan, Anis Matta yakin, Partai Gelora dapat memenuhi parliamentary tresehold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen dapat terpenuhi, bahkan akan melampaui target. Anis Matta menilai masalah logistik jangan dijadikan kendala di lapangan bagi caleg-caleg Partai Gelora, dan tetap fokus pada kekuatan, bukan pada kekurangan. Dalam sejarah yang selalu dicatat, menurutnya, adalah pasukan kecil yang memenangkan pertempuran dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, sumber daya terbatas, lawan yang dihadapi besar, justru itu yang menang dan menjadi catatan sejarah abadi. \"Jadi saudara-saudara sekalian, mau caleg tua, muda, laki-laki, perempuan. Yang nomor 1 maupun nomor 7, di kepala dan hati saudara-sudara harus simpan satu kata ini, itu menang, menang dan menang,\" tegasnya. Anis Matta berpesan kepada para caleg, DPW, DPD, serta para relawan untuk mewujudkan mimpi besar Partai Gelora, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Sedangkan berkaitan dengan Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN, Anis Matta mengatakan, Balikpapan akan menjadi penting di tahun-tahun yang akan datang. Seharusnya Kota Balikpapan dan wilayah lain di Kalimantan yang menghasilkan sumber kekayaan alam terbesar bagi Indonesia mendapatkan kompensasi sangat besar dengan memajukan kota dan warga yang ada di Kaltim. \"Sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia yang akan datang,\" jelasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Balikpapan pada 17 Agustus 2024 secara resmi akan menjadi kota terpenting di Indonesia, karena akan menjadi tempat ucapara peringatan Kemerdekaan RI di IKN, yang tidak jauh dari Balikpapan. \"Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur, menurut rencana akan dibanjiri oleh proyek nasional sebesar Rp 500 triliun. Inilah perlambang keistimewaan dari dalam Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan secara khusus,\" kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Kota Balikpapan bisa menjadi mercusuar yang mengirimkan pesan ke seluruh Indonesia, bahwa Arah Baru Indonesia menuju Superpower akan dicanangkan di kota ini. \"Kita doakan Indonesia memasuki 100 tahun akan mensejahterakan rakyatnya membahagiakan rakyatnya, kehidupan adil dan makmur segera terlaksana. Kita doakan agar pemimpin kita di legislatif dan presiden sanggup memikul amanah besar menjadikan Indonesia sebagai bangsa superpower baru,\" pungkasnya. (Ida)
Joko, Macan Culun Yang Kini Berkuku dan Bertaring Sempurna
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior NASI sudah menjadi bubur, kata pepatah. Buburnya pun kena tahi ayam. Kalimat kedua ini cuma tambahan saja. Untuk menggambarkan betapa malangnya nasib rakyat di bawah kekuasaan Joko. Dalam bahasa yang berbeda-beda, semua pendukung Joko mengaku salah pilih. Mereka menyesal. Tetapi sesalan itu sudah sangat terlambat. Semua telah menjadi bubur. Celakanya, bubur tak bisa dimakan sama sekali. Ada tumpukan kotoran ayam di situ. Tidak ada yang bisa dikais-kais untuk dihidangkan. Sekarang, para pendukung Joko yang berikrar “nyawaku untukmu”, ramai-ramai tersentak. Sambil marah-marah. Sekaligus sangat sedih telah mendukung Joko. Ada yang mencucurkan air mata di depan publik. Tapi, tentunya, tangisan itu tiada berguna. Joko sudah berubah total. Dia kini sudah menjadi Macan yang sempurna. Kuku, taring dan tenaganya sedang prima. Anak macan yang dulu dielus-elus, kini menerkam apa saja yang ada di sekitarnya. Dia tidak lagi kenal orang-orang yang membesarkannya. Sang Macan menguasai seluruh kampung tempat dia diasuh oleh para pemujanya. Dia menjadi raja belukar yang sekarang ditakuti semua orang. Para pemuja Joko kewalahan. Macan yang telah sempurna itu tidak mau lagi mendengarkan arahan tuannya. Tuannya berteriak-teriak agar Macan berhenti mengobrak-abrik sudut-sudut kampung. Tapi, Sang Macan yang dulu selalu menyenangkan itu, tak menghiraukannya. Ketika masih kecil, si anak Macan tidak pernah membantah. Kenapa setelah besar dia melawan? Para ahli mengatakan Macan dewasa sama seperti makhluk-makhluk nyata (bukan ghaib) lainnya. Dia perlu tempat pelampiasan berbagai nafsunya. Dia perlu melatih dan menjaga keturunannya agar bisa menjadi macan-macan sempurna juga. Dia perlu mengumpulkan makanan sebanyak mungkin untuk anak-anaknya, kelak. Dia perlu mendidik anak-anaknya supaya tangkas mencari dan menangkap mangsanya sendiri. Dia perlu menunjukkan kepada anak-anaknya tentang cara menyimpan hasil tangkapan agar tidak terdeteksi oleh macan-macan lain. Puncaknya, si Macan Ayah secara naluriah mengajarkan kepada para Macan Anak tentang perlunya mendirikan dinasti. Agar kampung yang dikuasai dan diacak-acak oleh si Macan Ayah hari ini, bisa tetap berada di tangan mereka. Jadi, inilah yang mungkin tidak dipahami oleh si Tuan yang sekaligus Pawang si Macan Ayah. Dia bukan lagi anak macan yang selama ini lucu, culun, dan belum berkuku bertaring. Dia bukan lagi boneka hidup yang tempohari bisa dikuis-kuiskan dengan ujung kaki. Bukan lagi macan kecil yang kenyang dengan satu-dua ekor kelinci. Dia banyak belajar dari tuannya sendiri tentang cara mencari makanan besar. Juga banyak belajar dari macan-macan lain di sekitarnya. Dia lihat bagaimana harimau yang duduk di Pohon Beringin mencari mangsa-mangsa besar. Dia baca juga sejarah harimau-harimau senior yang dulu menguasai kampung. Termasuk Induk Asuh yang saat ini dia hardik dan dia cakar. Di samping itu, diam-diam si Macan Ayah belajar dari Harimau Sumatera yang bermusuhan dengan si Tuan. Macan Ayah dilatih oleh Harimau Sumatera yang sudah lama dia kenal. Dia dilatih tentang cara melepaskan diri dari cengkeraman Induk Asuh. Si Macan Ayah mendapat banyak ilmu dari Harimau Sumatera. Termasuk cara memguasai klan-klan kerbau yang ada di kampung. Diajarkan bagaimana cara mencucuk hidung para ketua kerbau yang berbadan besar tapi tak bertaring itu. Dia sukses belajar dari Harimau Sumatera yang pintar dan berpengalaman merangsek kekayaan kampung. Harimau Sumatera, yang saat ini sedang disfungsional, mengajarkan cara mencari mangsa besar. Terima kasih telah menyimak kisah “Joko, Macan Yang Kini Berkuku dan Bertaring Sempurna”.[]
Politik Jokowi Jebol Berantakan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PERILAKU politik di Indonesia semua sudah dengan standar uang. Pepatah Inggris mengatakan, ‘’There is no such a free lunch in the world’’, tidak ada makan siang gratis di dunia. Merujuk pada filosofi materialisme dalam masyarakat Barat yang mengukur segala sesuatu dengan materi dan uang. Di masyarakat Barat, waktu pun diukur dengan uang, ‘’Time is money’’, waktu adalah uang. Di sisi lain sudah kehilangan etika dan moral, seperti dipoles oleh Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D., Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya bahwa \"keruntuhan etika, yang melanda Mahkamah Konstitusi minggu minggu ini tidak terlalu mengejutkan saat para politisi sebagai law makers sudah mencampakkan standard etika nya ke tong sampah sejak reformasi\" \"Mereka seharusnya menetapkan standard etika tertinggi melebihi dokter dan hakim. Saat jagad politik lalu diawaki oleh para bandit, badut dan bandar politik, sedang publik hanya jongos politik, maka para glembuk, gendam dan copet akan makin memenuhi ruang publik. Kita tinggal bersiap memasuki kebuntuan konstitusi, lalu menghitung mundur nasib Republik ini\" Even politik meloloskan Gibran sebagai Cawapres oleh MK yang di komandani Anwar Usman sekalipun sebaga keluarga besar Jokowi, patut diduga ada harga yang harus dibayar, pelanggan etika dan ada tujuan lain yang ingin dicapai, bukan sekedar menang Gibran sebagai Wapres, target Presiden sekaligus. Manuver tipuan Presiden Jokowi dengan basa basi politik tipuan murahan adalah sudah terbaca dengan terang benderang menjadi watak, kepribadian dan prilakunya yang sulit untuk disembunyikan dengan rekayasa atau cara apapun. Pasangan Prabowo dan Gibran, Jokowilah sebagai aktor intelektual utama yang menjadi arsitek rekayasa tersebut tidak bisa di nafikan sebagai sejarah hitam pekat di Indonesia. Adalah sebuah rekayasa politik Jokowi untuk mengamankan keamanan diri dan keluarganya paska lengser dari kekuasaannya. Wajar muncullah gelombang tamparan, gempuran, cercaan serta serangan masyarakat ke arah Jokowi dan otomatis memposisikan Jokowi terpojok defensif. Panggung dramaturgi politiknya terlalu kasar dan fulgar, sangat jauh dari etika, moral atau standar perilaku politik yang bermartabat dan terhormat. Skenario panduan politiknya penuh intrik, untuk menjebak dan menghabisi lawan-lawan yang tidak berada di kubunya. Manuvernya asal menang dalam Pilpres 2024 mendatang apapun akan dilakukan saat menggenggam kekuasaannya. \"Benar yang dikatakan DR. Mulyadi dosen politik dari UI bahwa kekuasaan buruk Jokowi bisa di dekati teori politik standar, ciri praktek politik menindas, anti-kritik, anti-perubahan, status quo; dan korup\" \"Jalan yang dilalui, akan selalu melakukan manipulasi politik, propaganda politik, agitasi politik, dan suap politik untuk meningkatkan pembelahan politik dan koersi politik melalui political assassination yaitu teror intimidasi.\" Jokowi akan terus menampilkan gimmick politiknya yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabuhi, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana, atau meyakinkan orang lain. Gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran. Sebagai bagian dari pertahan politik Jokowi , sesungguhnya sudah jebol berantakan.*****
Bamsoet Sebut RI-Iran Sepakat Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd sepakat untuk terus bersinergi meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Iran. Termasuk kerjasama internasional untuk berjuang bersama bagi kemerdekaan dan perdamaian di Palestina, sekaligus menentang dan mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan Israel. \"Komitmen Indonesia terhadap Palestina tercermin dalam Spirit Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (KAA 1955) yang diprakarsai Presiden RI Soekarno. Bahkan Presiden RI Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,\" ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (6/11/2023). Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan keduanya pada tahun ini mendapatkan momentum yang sangat baik dengan adanya kunjungan Presiden Iran ke Indonesia pada 23-24 Mei 2023. Terdapat 10 perjanjian yang ditandatangani pada kesempatan kunjungan tersebut, termasuk perjanjian di bidang politik dan keamanan, perdagangan, energi, kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. \"Kementerian Perdagangan RI mencatat dalam 3 tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 81,6 persen. Di tahun 2023 pada periode Januari - Agustus, telah mencapai USD 133,9 juta. Sebelumnya di tahun 2022 mencapai USD 256,4 juta, serta di tahun 2021 mencapai USD 208,8 juta. Investasi langsung Iran di Indonesia, menurut laporan BKPM RI, juga terus meningkat. Di tahun 2023 ini sudah mencapai USD 712 ribu yang tersebar pada 17 proyek, meningkat dari tahun 2022 lalu yang mencapai USD 27,7 ribu pada 8 proyek,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, komoditas ekspor utama Indonesia ke Iran antara lain kelapa sawit, kertas dan produk kertas, papan kayu, suku cadang turbin gas, sabun mandi, hingga karet. Iran juga memiliki banyak potensi untuk dikerjasamakan dengan Indonesia. Salah satunya untuk mendukung ketahanan energi nasional RI melalui kerjasama energi, mengingat Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-4 dan gas terbesar ke-2 di dunia. Kerjasama riset dan teknologi juga memiliki potensi yang sangat besar. Mengingat Iran memiliki penguasaan riset dan teknologi yang sangat tinggi. Khususnya di bidang kedokteran, alat kedokteran, kimia, engineering, industri strategis, hingga industri pertahanan. \"Khusus di Industri pertahanan, Iran telah mencapai swasembada. Sistem rudal pertahanan udaranya bahkan telah diminati banyak negara. Iran juga mampu membangun drone siluman, tempur, dan pengintaian. Ilmuwan Iran bahkan telah mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pesawat tempur berawak yang terbang tunggal atau dalam skuadron,\" pungkas Bamsoet. (Sur)
Pengamat Tegaskan Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia
Jakarta | FNN - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. \"Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,\" tegas Lili Romli di Jakarta, Senin (6/11/2023). Menurutnya, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. \"Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,\" ujarnya. Lili menyebut negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi. Tapi, tidak ujug-ujug berkuasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain. \"Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,\" tambahnya. Lili menilai jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang. \"Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,\" katanya kecewa. Perkuat Kontrol Sementara itu, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan akan subur tidaknya politik dinasti tergantung oleh mekanisme kontrol. \"Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat memganggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya,\" jelas Prof Kacung, Senin (6/11/2023). Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. \"Ketika calonnya itu sudah terpilih, yaitu bagaimana terjadinya proses kontrol itu sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini ya lewat DPR,\" ungkap Pro Kacung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah. \"Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat,\" kata Kacung. Lebih lanjut, Prof Kacung menegaskan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis. \"Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misalnya, setelah menjabat kepala daerah, istri atau anaknya yang menggantikan dan seterusnya,\" jelas Prof Kacung. Menurut dia, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya. Misalnya, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. \"Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang buruk adalah di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dan dua-duanya tersangka korupsi,\" tutur Prof Kacung. Sementara itu politik dinasti di \'tingkat nasional\' terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik dengan menjadi Walikota Solo, yang kini jadi Cawapresnya Prabowo Subianto. Menantunya, Bobby Nasution, adalah Walikota Medan, Kaesang langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terkahir, adik Ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. (Sur)
Sedu Sedan PDIP, Jokowi dan Pilihan Jalan Machiavellisme
Oleh: Ady Amar | Kolumnis TIDAK mampu membayangkan betapa remuknya hati Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dan seluruh jajaran partai hari-hari ini. Setelah secara keras mencoba bertahan dengan menahan diri untuk tidak mempercayai apa yang bakal terjadi di luar yang tidak bisa dibayangkannya. Meski tanda-tanda akan ditinggal dengan ditelikung, itu sebenarnya terpampang benderang. Tapi entah mengapa PDIP seperti tak hendak mempercayai sesuatu yang sejatinya itu nyata. Dengan tak bersikap, itu seakan berharap ada keajaiban yang sebaliknya. PDIP seperti tak siap menerima badai dahsyat mengguncang seluruh persendiannya. Memang berat bisa meraba suasana kebatinan yang dialami PDIP, yang beyond expectation itu bisa menimpa PDIP. Siapa sangka anak kandung sendiri yang diantar hingga ke puncak prestasi tertinggi. Menjadi orang nomor satu di negeri ini, bahkan hingga 2 periode, itu bisa meninggalkan rumah yang membesarkannya. Meninggalkan rumah di akhir masa jabatannya dengan membawa subyektivitas ingin berkuasa lebih lama lagi. Keinginan untuk 3 periode, yang konon itu ditentang PDIP, karena konstitusi tak membolehkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu seperti anak kandung yang dibesarkan dalam pengasuhan PDIP. Disayang dan ditimang sejak lebih dari 2 dekade. Jika dihitung sejak ia menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan lalu Presiden RI. Menoreh masa panjang kebersamaan. Tidak cukup di situ, bahkan sang anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka, juga anak menantunya Bobby Nasution, dapat previlage bisa terbang tinggi menjadi Wali kota Solo dan Medan. Semua itu sepertinya masih kurang buat jabatan yang memang menggiurkan, yang jika mungkin bisa terus dijabat selamanya, lalu bisa diteruskan sampai pada anak cucunya. Membangun dinasti politik layaknya pemerintahan monarki. Langkah itu dihentikan PDIP. Merasa tak mendapat respons atas keinginannya, maka pencarian yang memungkinkan bisa terwujud terus diikhtiarkan untuk tetap berkuasa. Dan, itu dengan memajukan sang anak Gibran sebagai penerusnya. Tidak perduli jika harus meninggalkan rumah yang membesarkannya. Jokowi menjelma jadi sosok kuat, yang mampu mengendalikan partai-partai baru di luar PDIP yang menyokongnya. Setelah itu ia memilih meninggalkan rumah yang membesarkannya, yang dianggap bagian dari perjalanan masa lalu. Karenanya, menjadi pantas jika mesti ditinggalkan. Jangan bicara etika politik, atau sikap tega, dan hal sentimentil lainnya untuk memojokkan sikap yang diambil Jokowi. Semua itu bisa dilakukan tanpa pakewuh, jika syahwat politik lebih dominan menguasai sukma berkuasa. Ambisi itu sudah setengah matang terlihat. Gibran sang putra andalan sebagai penerusnya digadang menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Disandingkan dengan Prabowo Subianto, rivalnya dalam dua pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019. Nalar sehat akan tertawa terbahak melihat apa yang terjadi. Nalar tak mampu menjelaskan politik pagi dele sore tempe macam itu. Rasanya sulit bisa menjelaskan, jika yang dipakai parameter ideal. Mari kembali mencermati suasana kebatinan PDIP. Dan, coba sedikit menganalisa sikap politiknya pasca ditinggal Jokowi dan anaknya, konon menyusul sang anak menantu pun akan memilih jalan yang sama meninggalkan PDIP. Suasana kebatinan PDIP pastilah terkaget bak disambar petir, kenapa ini bisa terjadi. Suasana marah, meski itu tak ingin ditampakkan. Hanya beberapa senior dan elite PDIP yang menyampaikan kekecewaan, dan itu lebih sebagai kemarahan yang ditekan, yang pastilah menyiksa. Suara kemarahan yang ditekan itu bisa terlihat dari ungkapan politisi seniornya Panda Nababan yang menyatakan, ia tidak percaya itu bisa dilakukan seorang Jokowi, yang PDIP sudah memberikan segalanya untuknya. Panda masih menahan untuk tidak mengatakan Jokowi sebagai pengkhianat, tapi tersirat apa yang dikatakannya itu juga bermakna pengkhianat. Panda Nababan mengulang ketidakpercayaan itu berulang dalam berbagai kesempatan wawancara. Katanya lagi, Ini di luar logikaku bisa mempercayai apa yang terjadi, ujarnya dengan suara tergagap. Politisi senior itu seperti jadi bulan-bulanan dan tertawaan logikanya sendiri. Ia seperti lahir di zaman yang begitu cepat berubah. Padahal yang dilakukan Jokowi itu hal biasa. Machiavelli telah mengajarkan politik \"Pak Tega\" zonder moral, itu sejak abad ke-16 lalu. Dan, Jokowi cuma menegaskan, bahwa jalan machiavellisme itu masih berlaku, dan layak jika diteruskan. Politik memang pilihan untuk memilih, bahkan memilih yang tak pantas untuk dipilih, tapi mesti dipilih/diambil. Jokowi memilih-mengambilnya, tentu dengan segala konsekuensi yang bakal diterimanya. Tidak persis tahu apakah ini masuk dalam perhitungannya. Karenanya, tahu akan konsekuensi yang nantinya diterima. Konsekuensi yang mestinya bisa digambarkan, itu justru terkadang terlupakan, terlena pada kawan koalisi barunya yang belum teruji sebagai kawan, yang pada masa lalu kerap disakitinya. Mustahil itu bisa dilupakan oleh mereka yang pernah disakiti dengan melenakan mereka yang pernah menyakiti. PDIP mau tidak mau mesti menerima kondisi apa pun yang terjadi pasca ditinggal anak kandungnya sendiri, yang bisa jadi akan menjadi lawan kontestasi dalam memenangkan sang anak. Move on menjadi kata kunci mengakhiri rengekan yang tak perlu. Karena PDIP tanpa Jokowi itu tetaplah PDIP, sedang Jokowi tanpa PDIP itu justru sulit bisa dibayangkan. Meski Jokowi punya \"mainan baru\" sekian partai politik besar dan kecil melingkarinya. Semua paham bahwa koalisi partai politik yang mengusung Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, itu lebih pada keterpaksaan yang dipaksakan. Gibran diusung lebih karena ia anak Presiden Jokowi, yang akan cawe-cawe sebagaimana yang dijanjikan. Dan, itu seolah jaminan kemenangan pada pasangan Prabowo-Gibran. Jaminan yang tak menjamin menang, jika rakyat tetap dengan pilihan politik yang diyakininya, yang tak bisa dipengaruhi oleh kekuatan sekuat apa pun. Pilpres 2024--14 Februari 2024--diikuti 3 pasang calon. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang diusung NasDem, PKB, PKS. Dan, 2 pasang lainnya yang akan head to-head. Ganjar Pranowo-Mahfud MD versus Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bisa disimpulkan akan berhadap-hadapan antara Megawati versus Jokowi. Seru. Banyak kemudian yang menyebut, bahwa perjalanan menuju pilpres akan keras. Sebagai pemegang kuasa, Jokowi akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Namun demikian, semua akan ditentukan oleh rakyat si pemegang hak suara, siapa yang akan dipilihnya. Selanjutnya, rakyat akan tampil menjadi pengawas yang baik dalam menjaga suaranya, agar tak terbang menghilang.**
Johnny G. Plate Mohon Pemblokiran 24 Rekening Istri dan Anak Dibuka
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate memohon pembukaan terhadap pemblokiran 24 rekening bank atas nama istri, anak, dan perusahaannya karena menurutnya tidak terkait dengan kasus yang dihadapinya.\"Kami menyampaikan surat permohonan pembukaan blokir rekening untuk 24 rekening atas nama istri dan anak-anak terdakwa, juga perusahaan-perusahaan terdakwa. Kami ajukan permohonan pembukaan dengan alasan, yang pertama, selama proses persidangan ini tidak pernah dibuktikan ada aliran uang yang masuk ke (24) rekening tersebut,\" kata tim kuasa hukum Johnny G. Plate dalam sidang duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.Tim kuasa hukum Johnny G. Plate juga menyampaikan bahwa dalam berkas tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak pernah terlampir poin permohonan pemblokiran rekening-rekening tersebut.\"Lalu, berikutnya, di dalam tuntutan tidak disebutkan oleh penuntut umum mengenai rekening-rekening tersebut; sehingga bagi kami itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak keperdataan klien kami,\" kata tim kuasa hukum Johnny.Menurut kuasa hukum terdakwa, JPU juga tidak mampu membuktikan adanya aliran uang kepada kliennya, sehingga tidak ada alasan untuk menyita aset milik mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) tersebut.Johnny G. Plate akan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Rabu (8/11), pukul 09.00 WIB.JPU menuntut Johnny G. Plate dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun kurungan penjara.Johnny dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Putusan MKMK Titik Balik untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik
Malang, Jawa Timur, FNN - Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya Prof. Muchamad Ali Safa\'at menyatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode etik menjadi penentu dan titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga tersebut.Menurut Prof. Ali Safa\'at di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, MKMK bisa mengeluarkan putusan terbaik yang menjadi titik balik bagi lembaga tinggi negara tersebut untuk bisa kembali berdiri tegak dalam menjalankan kewenangannya.\"Saya berharap kepada MKMK karena putusan itu, menurut saya yang menjadi titik balik menentukan. Apakah MK bisa berdiri tegak lagi, menjalankan kewenangannya, atau sama sekali orang tidak akan percaya,\" kata Ali yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang.MKMK akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK pada Selasa (7/11), saat memutus Perkara Nomor 90/PPU/XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.MKMK juga telah melakukan pemanggilan Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi. Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang diterima, sebanyak sepuluh di antaranya ditujukan kepada Anwar Usman.Mengenai putusan Perkara Nomor 90/PPU/XXI/2023 tersebut, Prof. Ali Safa\'at menambahkan jika memang ada bukti pelanggaran kode etik, MKMK memiliki kewenangan untuk meminta hakim kembali melakukan sidang terkait batas usia minimal capres dan cawapres.\"Kalau sampai membatalkan (putusan Perkara Nomor 90), menurut saya agak berlebihan. Namun, kalau meminta (untuk kembali melakukan sidang), menurut saya masih dapat diterima,\" katanya.Namun, lanjutnya, meskipun nantinya MKMK menyatakan ada pelanggaran kode etik dalam memutuskan perkara Nomor 90 tersebut dan kembali dilakukan sidang terkait batas usia minimal capres dan cawapres, hal itu tidak bisa berlaku surut.\"Prinsipnya tidak bisa berlaku surut, secara hukum tata negara. Itu untuk kedepannya, menurut saya seperti itu,\" katanya.Putusan MKMK akan dibacakan sebelum penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada 13 November 2023.MKMK menyatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas minimal usia capres cawapres harus dikawal oleh MKMK agar ada kepastian.Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK tersebut akan berdampak pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.(sof/ANTARA)
POPULER
