ALL CATEGORY
Kapolri Meluncurkan Aplikasi Montir Presisi Gagasan Kelompok Difabel
Yogyakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan aplikasi Montir Presisi yang digagas oleh kelompok difabel dalam acara Semarak Bakti Bhayangkara Presisi 2023 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu.Listyo Sigit mengatakan Montir Presisi bermanfaat bagi masyarakat maupun wisatawan yang memerlukan bantuan terkait layanan montir selama 24 jam.\"Tentunya, bisa membuat wisatawan maupun masyarakat Yogyakarta sendiri menjadi lebih tenang, karena 24 jam pelayanan montir secara daring akan datang,\" kata Listyo Sigit di Yogyakarta, Sabtu.Menurut dia, aplikasi itu istimewa karena secara keseluruhan dijalankan oleh para penyandang disabilitas.\"Tentunya, ini akan sangat membantu dan menjadi lebih luar biasa. Ini semua diawaki saudara-saudara kita yang difabel, namun memiliki kemampuan yang luar biasa,\" jelasnya.Semarak Bakti Bhayangkara Presisi 2023 merupakan acara yang diinisiasi Polda DIY dalam rangka melakukan upaya preventif operasi Nusantara Cooling System (NCS) menjelang Pemilu 2024.Terdapat enam kegiatan yang diikuti oleh 1.615 peserta dan 53 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); yaitu, pelatihan dan penyaluran barista, pelatihan montir, lomba Senandung Nusantara, kompetisi BECC (Bhayangkara Entrepreneurship Concept Competition), program Jaga Warga dan Polisi RW, serta bazar UMKM.Listyo Sigit mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya di Yogyakarta, untuk menyalurkan talenta mereka dalam berbagai bentuk.\"Pertama, saya tentunya beri apresiasi kepada pak kapolda dan seluruh tim yang telah menyelenggarakan Semarak Bhayangkara Presisi, di mana ada kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung berbagai talenta yang dimiliki masyarakat Yogyakarta,\" kata Listyo Sigit.Selain aplikasi Montir Presisi, platform Edutrip juga diluncurkan dalam acara itu. Edutrip merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan menggabungkan antara UMKM dengan kekhasan desa wisata serta sekolah-sekolah di Yogyakarta.\"Saya kira ini menjadi salah satu yang terus kami dorong. Sehingga, ini menjadi salah satu platform yang tidak hanya terkenal di masyarakat Yogyakarta saja, tapi juga mungkin kami dorong di tingkat nasional atau bahkan internasional yang tidak kalah bersaing dengan Shopee, Tokopedia, dan sebagainya,\" ujar Listyo Sigit.(ida/ANTARA)
Polri Menggelar Operasi Terpusat 8-13 Oktober untuk Mengamankan KTT AIS Forum 2023
Denpasar, FNN - Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi terpusat mulai 8 hingga 13 Oktober 2023 untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum yang akan terpusat di Nusa Dua, Bali.Polri menggelar operasi Tribrata Agung 2023, yang akan dilaksanakan selama enam hari mengedepankan kegiatan preventif dan preemtif, didukung kegiatan intelijen, siber dan Interpol, untuk mengamankan KTT AIS Forum 2023.\"Rencana operasi telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan,\" kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Polisi Mohammad Fadil Imran saat menggelar apel gelar pasukan pengamanan KTT AIS Forum di Lapangan Niti Mandala, Denpasar, Bali, Sabtu (7/10).Fadil mengatakan persiapan pengamanan KTT AIS hingga saat ini sudah sampai pada pengecekan terakhir kesiapan TNI Polri baik personel dan sarana dan prasarana seperti peralatan utama (Alut), peralatan khusus (Alsus) maupun alat material khusus (Almatsus) yang merupakan satu kesatuan dalam menyukseskan pengamanan KTT AIS Forum 2023 di Bali.Dia mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentu menjadi kebanggaan dan sekaligus prestasi dimana Indonesia mampu menggelar dan memprakarsai pelaksanaan KTT bagi negara-negara kepulauan.\"Sebagai tuan rumah, harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah teristimewa peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Kita akan dikenang dunia bahwa pertemuan KTT AIS forum yang baru pertama kali di Indonesia berjalan lancar dan aman,\" kata mantan Kapolda Jatim itu.Karena itu, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan itu berjalan lancar, Polri menerjunkan 4.286 personel terdiri dari Mabes Polri 1.995 personel dan Polda Bali 2.291 dibantu oleh TNI dari tiga matra, serta stakeholder terkait lainnya.\"Petunjuk dan arahan sudah diberikan baik melalui rapat koordinasi maupun surat telegram. Sebelum melaksanakan operasi kita telah melaksanakan latihan praoperasi. Baik secara parsial oleh satgas-Satgas di Polri maupun gabungan TNI dan unsur terkait lainnya,\" kata dia.Dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan berskala internasional itu, kata Fadil, Polri tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Oleh karena itu, segala sesuatu dipersiapkan sebaik mungkin dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendaliannya.Dia meyakini TNI-Polri memiliki sumber daya yang cukup, baik personel maupun sarana dan prasarana. Namun demikian, dia mewanti-wanti para personel yang terlibat pengamanan di berbagai Satgas untuk tidak menganggap remeh atau underestimate segala macam potensi ancaman karena seluruh kegiatan pengamanan TNI-Polri merupakan pertaruhan negara Indonesia di dunia internasional.Hal yang sama diungkapkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsdya TNI Andyawan Martono Putra kepada para prajurit yang mengikuti kegiatan apel gelar pasukan di Lapangan Niti Mandala, Denpasar, Sabtu sore.\"Kesuksesan dan pengaman KTT AIS Forum yang dilaksanakan kali pertama ini tidak hanya berdampak terhadap reputasi pasukan pengamanan, akan tetapi akan berdampak pada reputasi dan nama baik Indonesia di kancah internasional,\" kata dia.Oleh karena itu, dirinya berharap para personel memahami betul tugas dan sigap menghadapi dinamika di lapangan, bekerja sama dan koordinasi di lapangan sehingga tak ada miskomunikasi selama pelaksanaan operasi pengaman KTT AIS Forum 2023.(sof/ANTARA)
Dugaan Pemerasan SYL Oleh KPK Ditangani Cermat dan Hati-hati
Yogyakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajarannya agar cermat dan hati-hati dalam menangani kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK yang telah memasuki tahap penyidikan.\"Karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan kemudian juga menyangkut lembaga yang dikenal publik maka penanganannya harus cermat, harus hati-hati,\" kata Listyo Sigit di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, DI. Yogyakarta, Sabtu.Menurut Kapolri, pihaknya juga telah menerjunkan tim dari Mabes Polri untuk membantu Polda Metro Jaya menangani kasus itu.\"Saya meminta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Saya minta penyidik menanganinya secara profesional,\" kata dia.Jenderal bintang empat itu juga turut mempersilakan pihak atau lembaga lain yang ingin mengawasi kinerja Polri terkait penanganan kasus itu.\"Sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya harus dihentikan, dan tentunya ini menjadi hak dari pelapor, hak dari terlapor untuk kemudian kita uji. Saya kira Polri transparan dalam hal ini,\" kata dia.Polda Metro Jaya sedang menangani laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap SYL saat menduduki posisi Mentan pada 2022 terkait penanganan dugaan kasus korupsi.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan laporan adanya dugaan pemerasan ini diterima pada 12 Agustus 2023 lalu, melalui pengaduan masyarakat (dumas).Kepolisian belum mengungkapkan siapa pimpinan KPK yang dimaksud dalam kasus ini. SYL telah mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (5/10), dan juga jauh sebelum itu telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di KPK.Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu pada Kamis (5/10) telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.SYL kemudian mengajukan diri untuk menghadap Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/10) ini guna menyampaikan langsung pengunduran diri sebagai menteri.Terkait kasus hukum SYL di KPK, lembaga antirasuah itu pada Jumat (29/9), mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.(sof/ANTARA)
Kaesang Mengungkap Alasan Jokowi Tidak Menyapa Dirinya di Acara Relawan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengungkap alasan Presiden Joko Widodo, yang juga ayahnya, tidak menyapa dirinya saat Rapat Koordinasi Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi.Kaesang mengaku dirinya sudah meninggalkan lokasi acara saat Jokowi menyampaikan arahan kepada para relawan di Sentul International Convention Center (SICC).\"Lah, kan, (kami) tidak ketemu di sana,\" kata Kaesang Pangarep di Jakarta, Sabtu.Sebelum Jokowi tiba di SICC, kata Kaesang, dirinya dan Erina Gudono sudah meninggalkan gedung tersebut.\"Nggak lihat kan saya di sana. Memang tidak bertemu di sana,\" katanya.Selain di Sentul, Kaesang juga mengaku tidak bertemu langsung dengan Jokowi di acara relawan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu siang.Kaesang tiba di Istora Senayan sebelum Jokowi menghadiri kegiatan tersebut. Setelah sekitar 20 menit di lokasi, dia dan rombongan PSI meninggalkan Istora Senayan untuk menuju ke Jakarta Convention Center (JCC) mengunjungi Inacraft 2023.Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul, Jokowi di pidatonya memang tidak menyapa Kaesang sebagai ketua umum PSI. Jokowi hanya menyebut nama Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha.(sof/ANTARA)
Jokowi Wanti-wanti Terus Agar Hindari Perpecahan Dalam Pemilu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo terus mewanti-wanti dan mengingatkan semua pihak untuk menghindari perpecahan dalam menyikapi perbedaan pilihan pada Pemilu 2024.Imbauan atau saran itu sering diucapkan Jokowi di berbagai kesempatan. Kali ini, dia kembali menyampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) 2023 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.\"Saya wanti-wanti, Pemilu 2024, baik itu pilpres, pilkada bupati, gubernur, wali kota; kita terpecah karena perbedaan pilihan, jangan. Karena setiap lima tahun pasti ada pemilu,\" kata Jokowi.Dia juga mengingatkan agar jangan sampai perbedaan pilihan membuat rakyat menjadi tidak rukun satu sama lain dan melupakan persatuan.\"Biasa (kalau) beda pilihan itu. Kadang-kadang, pemimpinnya sudah makan siang bareng, ngopi bareng; yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena pemilu setiap lima tahun ada,\" jelasnya.Dia mengajak semua pihak untuk menjaga persaudaraan, kerukunan, serta ukhuwah islamiah, wathaniyah, dan insaniyah.\"Beda pilihan wajar dan nggak apa-apa,\" ujar Jokowi.(ida/ANTARA)
Gerindra Tidak Mau Berpuas Diri Dengan Hasil Survei Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tidak mau berpuas diri dengan beberapa hasil survei yang menunjukkan bakal capres Prabowo Subianto lebih unggul daripada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.\"(Kami) Tidak boleh berpuas diri, karena itu hasil sebuah survei, bukan hasil pemungutan suara,\" kata Ahmad Muzani usai menghadiri acara deklarasi Setia Prabowo di Jakarta, Sabtu.Muzani menyebut hasil survei merupakan potret keadaan demokrasi yang bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, Partai Gerindra beserta para relawan terus berjuang meyakinkan rakyat dalam menentukan pilihan mereka kepada Prabowo pada Pilpres 2024.\"Para relawan, para pendukung partai koalisi Prabowo tetap turun ke bawah, tetap turun langsung ke rakyat, meyakinkan rakyat dari pintu ke pintu. Mereka (rakyat) yang memegang kartu suara. Merekalah yang punya hak untuk menentukan masa depannya,\" kata Muzani.Sebelumnya, hasil Lembaga Survei Nasional (LSN), yang dirilis Jumat (6/10), menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai 40,9 persen; sementara Ganjar sebesar 33,1 persen dan Anies sebesar 22,2 persen.Periode survei LSN pada 20-30 September 2023 di 38 provinsi se-Indonesia itu dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 1.420 responden melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat.Kemudian, hasil survei Poltracking Indonesia, yang dirilis Sabtu, juga menunjukkan Prabowo kembali mengungguli Ganjar secara head to head dengan selisih 6,3 persen dalam simulasi pilpres dua putaran.Survei Poltracking Indonesia itu dilakukan pada periode 3-9 September 2024 dengan mengambil populasi warga negara Indonesia (WNI) pemilih sebesar 1.220 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dan 2,9 persen margin of error.(sof/ANTARA)
Presiden Lingkung
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Linglung adalah ketidakmampuan untuk berpikir jernih, mungkin sedang terjadi disorientasi dan kesulitan memerhatikan, mengingat, dan lupa apa yang telah dikerjakan. Orang yang linglung mungkin memiliki perilaku aneh atau menyimpang dari prilaku normal. Presiden Joko Widodo mengatakan ingin Indonesia jangan terkena kolonialisme modern, \"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,\" ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (4/10). Sontak membuat kaget banyak pengamat politik dan ekonomi, seperti tokoh ekonomi nasional DR Rizal Ramli mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi, mengatakan, kebijakan Jokowi justru sebaliknya, yaitu menghamba pada oligarki dan investor yang merampas hak tanah masyarakat adat. “Ngomong gitu, apa Dia ngerti yang diomongin ya? Wong situ kebijakannya mengamba oligarki dan investor perampas hak rakyat dan adat,” kata mantan Menko Perekonomian itu melalui akun Twitter, @RamliRizal yang diunggah pada Jumat (6/10). Mantan Menko Kemaritiman itu mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan kolonialisme. “Itu namanya kolonialisme Den. Sing eling atuh”. Sebelumnya, di depan peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara pada Rabu (4/10), sudah kambuh, Presiden mengatakan, \"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan di era modern\". Kejadian aneh tersebut, presiden lingkung seperti tidak menyadari dirinya sebagai abdi oligargi sekaligus sebagai kolonialisme. Ketidak sadaran yang terjadi, mungkin sedang terserang diagnostik depresi , adanya gangguan kecemasan, akibat dosa dosa yang dilakukan selama ini dan akan beresiko hukum menimpa dirinya. Sangat mungkin presiden terkena gangguan kondisi fisik yang dapat berdampak parah pada fungsi psikologisnya. Menderita \"sleep apnea\" bersamaan dengan penurunan fungsi kognitif secara menyeluruh dan berakibat tidak sadar apapun yang diperbuat dan dikatakan. Bisa juga Presiden terserang narsisme. Gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu gangguan mental yang membuat pengidapnya merasa sangat penting dan harus dikagumi. Mereka juga hampir selalu merasa lebih baik dan apa yang dilakukan merasa sudah benar. Selalu membanggakan pencapaiannya, bahkan selalu meminta presiden selanjutnya untuk melanjutkan program nya, tidak sadar apa yang telah dilakukan diatas puing puing kehancuran dan kegagalannya . Sangat terlihat pada pidato dan informasi yang disampaikan, ahir ahir ini hanyalah pertunjukan sebuah drama dan menipu diri (lain yang diucapkan lain dengan kenyataan). Gangguan kepribadian narsistik ini, memiliki sikap kesulitan menerima kritik. Perasaannya cenderung mudah tersinggung bahkan mudah merasakan depresi saat mendapat tekanan dan kritikan. Tekanan yang semakin berat, ketidakpastian dan situasi makin tidak menentu akan mengakibatkan stress. Prilakunya menjadi tidak terkendali diluar kesadaran dirinya secara normal. Depresinya semakin berat diliputi ketakutan, karena merasakan ada bahaya yang membayangi perasaan dan pikirannya. Indonesia sudah terjajah oleh penjajah gaya baru, khususnya kuasa Presiden sudah berada ada dalam remote kendali politik Cina. Ketika Presiden akan membalikkan fakta dengan pidato pidato menipu diri adalah perbuatan yang sia sia dan semuanya sudah terlambat . Pilihannya tinggal menyerah, mengundurkan diri atau untuk menghindari resiko hukum oleh rakyatnya sendiri harus melarikan diri.***
Rempang Gate, Makzulkan dan Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Sebanyak 25 Tokoh Petisi 100 mendatangi DPD RI untuk menyampaikan aspirasi tentang peristiwa Rempang. Diterima okeh Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Tamsil Linrung. Para tokoh tersebut antara lain Mayjen Purn Deddy S Budiman, DR Antoni Budiawan DR Marwan Batubara, M Hatta Taliwang, DR Memet Hakim, Brigjen Purn Koen Priyambodo, Ir. Tito Roesbandi, Ir. Syafril Sofyan, Paskah Irianto, Rita Rossie Rusman, Memet Hamdhan, SH MSc dan lainnya. Kelompok Petisi 100 menyatakan bahwa penanganan Pemerintah terhadap warga Kampung Adat Melayu dinilai berlebihan dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Patut diusut serius oleh berbagai pihak khususnya Komnas HAM. Ketua BAP DPD berjanji untuk mengundang Komnas HAM ke DPD di samping menerima usulan pentingnya DPD membentuk Tim Pencari Fakta. Tiga tuntutan dari Kelompok Petisi 100 yang disampaikan adalah : Pertama, membatalkan proyek Rempang Eco City yang dinilai bermasalah baik di bidang politik, hukum, maupun bisnis. Kedua, mengingat penanggungjawab utama dari kebijakan sembrono ini adalah Presiden, maka melalui DPD didesak agar MPR segera memproses pemakzulan Jokowi. Ketiga, melakukan pengusutan dan memproses hukum lebih lanjut semua pihak yang terlibat baik pejabat Pusat, Daerah atau pihak lainnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut terungkap bahwa peristiwa Rempang adalah sebuah skandal yang dapat dikategorikan sebagai Skandal Nasional yang layak disebut sebagai \"Rempang Gate\" dengan alasan basis persoalan adalah berhala investasi, manipulasi perjanjian, kebohongan hukum, pengusiran penduduk sipil, serta kedaulatan negara yang terancam. Ada pengkhianatan negara serius disana. Terbuka aneksasi China. Rempang Gate ternyata menjadi boomerang bagi Jokowi. Dari Rempang ini syarat pemakzulan menurut UUD 1945 Pasall 7A dapat dipenuhi sekurangnya untuk tiga titel, yaitu pengkhianatan negara, perbuatan tercela dan tindak pidana berat lain. Pengkhianatan negara terjadi dalam kerjasama China \"two country twin parks\" dan pengosongan pulau Rempang untuk kepentingan penuh investasi China. Pulau Rempang menjadi potensial bagi penguasaan kawasan bahkan ke depan, pangkalan militer China. Perbuatan tercela, karena ada berbagai kebohongan berkaitan dengan proyek yang disulap menjadi Proyek Strategis Nasional tersebut. Soal HPL yang ternyata tidak dimiliki BP Batam, perjanjian bermasalah dengan PT MEG, kualitas dan bonafiditas Xinyi Group, hingga manipulasi kerjasama B to B dan G to G. Tindak pidana berat adalah kejahatan yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Dalam Rempang Gate ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana berat yaitu pengusiran paksa penduduk sipil. Ini adalah pelanggaran HAM berat. Pengusiran paksa dapat terjadi baik secara fisik, psikis, maupun dengan janji bohong atau penipuan. Sebagai penanggung jawab terjadinya peristiwa Rempang maka Presiden Jokowi adalah biang. Semua dimulai dari pertemuan antara Jokowi dengan Xi Jinping di Chengdu China akhir Juli 2023. Lalu kebijakan lanjutan dikerjakan oleh Meninves Bahlil Lahadalia. Menko Luhut mengancam untuk membuldozer penolak dan Panglima TNI siap untuk memiting. Rempang Gate adalah jalan untuk memakzulkan Jokowi dari jabatan Presiden. Bahkan jalan untuk membawa Presiden Jokowi kepada proses hukum mulai dari pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 106 KUHP mengenai perbuatan yang mengancam keamanan negara, hingga Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 untuk kebohongan yang mengakibatkan keonaran. Presiden Jokowi layak untuk menjadi pesakitan. Rempang Gate adalah masalah serius bangsa yang tidak dapat diabaikan atau disikapi secara sederhana. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi dan Pulihkan Kedaulatan Rakyat\" telah bertemu dengan DPD dalam upaya membela warga masyarakat Rempang yang terancam terusir dan tergusur. Bandung, 7 Oktober 2023.
Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Upaya Koreksi Sistem Bernegara
Jakarta, FNN – Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(*)
Mahfud MD Memastikan Tidak Ada Kriminalisasi Politik di Indonesia
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada kriminalisasi terkait kasus korupsi yang melibatkan politikus di Indonesia karena selama ini selalu bisa dibuktikan di pengadilan.\"Kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan. Selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dan dikembalikan ke negara, berarti bukan kriminalisasi dong,\" kata Mahfud MD saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat.Mahfud menilai munculnya anggapan kriminalisasi itu manakala objek atau subjeknya merupakan orang partai politik biasanya hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah.\"Selalu ada (anggapan) politisi bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya, ya itu artinya terkadang kriminal betul,\" kata dia.Dia tidak menampik jika yang dimaksud adalah politisasi hukum yang wujudnya pilih-pilih kasus untuk dilakukan penanganan.\"Itu persoalan moral. Kan bisa saja misalnya ketua pengadilan (mengatakan) ini entar dulu. Untuk bisa entar dulu ini naik ke kasus apa tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ. Itu yang disebut politisasi,\" kata dia.Mahfud mengatakan Pemerintah melalui Kejaksaan Agung serta Kepolisian RI telah mengambil sikap untuk menghentikan sementara penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan politikus sampai selesai masa pemilu.Sebab, berdasarkan pengalaman di berbagai daerah menjelang Pemilu ada orang yang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal.\"Yang menyangkut menteri punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda dulu, bukan ditutup tapi ditunda sampai selesai pemilu,\" kata dia.Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikukuh untuk tetap melanjutkan penanganan kasus korupsi tanpa terpengaruh masa pemilu.\"KPK bilang, kami jalan terus, hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu,\" kata dia.Menurut Mahfud, terkait prinsip KPK itu, Pemerintah tidak bisa ikut campur karena berpotensi menyalahi hukum acara sehingga hanya bisa memberikan imbauan meski tetap ada koordinasi.\"KPK ada di rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet, seperti KPU, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu sehingga kami tidak bisa ikut campur. Nanti salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam,\" kata dia.(sof/ANTARA)
POPULER
