ALL CATEGORY
Hari Pahlawan: Mengingat Sejarah Bapak Bangsa
Sebuah Catatan Kecil Joko Sumpeno | Pemerhati Sejarah SETIAP pagi adalah harapan. Ia memulai langkah mengayun bersama matahari. Indonesia pada 1945 adalah pagi hari bagi puluhan juta penduduk di belasan ribu kepulauan dipojok tenggara Asia yang baru menikmati usainya Perang Dunia 2 ( 1939 - 1945 ), khususnya di kawasan Pasifik. Jagoan kate, Jepang, yang merajalele dengan pendudukan militer di Asia Tenggara setelah menghajar dalam dadakan di Pearl Harbour 1941,..pun merebut Indonesia ( waktu itu Hindia Belanda). Sejak Maret 1942 - Agustus 1945 dalam pendudukan militernya di Indonesia, selain berlaku kejam- fasistis yang menyengsarakan itu, namun Jepang - lah yang membolehkan pemakaian kata I. N. D. O. N. E. S. I. A, pengibaran Sang Dwi Warna Merah-Putih dan Lagu Indonesia Raya. Jepang juga melatih relawan para pemuda dalam organisasi militer ( PETA: Pembela Tanah Air) di Pulau Jawa) disamping Heiho dan Kaibodan di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Juga mendirikan BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai himpunan kerja politik bagi 62 tokoh bangsa antara lain Soekarno dan Mohammad Hatta. Dinamika kerja politiknya membawa ke arah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dengan Ketua Soekarno. Sementara kekuatan militer seadanya telah tersusun , namun belum terstruktur memusat. Berkekuatan sekitar 10 batalyon yang pimpinannya sebagian besar adalah tokoh pemuda Muslim, khususnya dari Muhammadiyah. Sebutlah, Sudirman - Karesidenan Banyumas, Mulyadi Joyomartono - Karesidenan Surakarta, Kasman Singodimejo - Karesidenan Jakarta. Masih terpisah dan sebatas pada tiap Karesidenan, kemudian ditambah kehadiran lasykar Militer sayap dari Masyumi: Hisbullah ( utk kaum muda Islam) dan Sabilillah ( utk kaum tua Islam berbasis di pesantren). Memang dalam kekuasaan pendudukan militer yang singkat ( 3,5 tahun), Jepang jelas mengangkat kekuatan politik Islam, baik dalam militer dan kelwmbagaan sosial politik. Jangan dilupakan, terdapat Empat Serangkai : Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan KH Mas Mansyur ( Ketua Muhammadiyah) dalam gerakan Tiga A : Nippon pemimpin Asia, cahaya dan pelindung. Dibentuklah Kementerian Agama ( Shomubu) dan kekuatan Islam disatukan ke dalam Masyumi. Kekuatan Nasionalis dan Islam bersatu bersiap diri untuk merdeka, ketika Perang Dunia 2 berkecamuk. Sementara Jepang menebar janji kemerdekaan dan untuk itu dengan membangun struktur kekuatan militer dan politik yang sesungguhnya diniatkan agar bangsa Indonesia bersedia \" dimanfaatkan\" untuk menghadapi laju invasi kekuatan Sekutu di Asia Tenggara yang dikomandani Amerika Serikat. Begitulah idiom politik- pun \" saling mengambil kesempatan dalam kesalingan pemanfaatan \" terbangun. Hal itu berlaku pula antara Jepang di satu sisi yang butuh kawan menghadapi Sekutu dis atu sisi dan kekuatan politik bangsa terjajah berniat merdeka yang telah mengalami pencerahan sejak politik etisnya Belanda ( lihat : kurun 1908, 1928 dengan Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, kemudian NU dll dalam. moment Sumpah Pemuda dan gerakan politik kaum pergerakan tersebut). Kaum Komunis justru bergandengan tangan dengan kekuatan kolonialis yang kapitalis-imperialis sejak 1930-1945, bergerak di bawah tangan yang hal ini diakui para tokoh Komunis, semisal: Musso yang ditemani Amir Syarifudin. Kecuali Tan Malaka aktivis komunis 1926 yang Nasionalis, tidak bersedia berkolaborasi sebagaimana dilakukan oleh Musso dkk. Kaderisasi Tan Malaka berjalan dikalangan kaum sosialis kiri dan muncul selepas Jepang takluk tanpa syarat 15 Agustus 1945, pasca pengeboman atom terhadap Nagasaki dan Hiroshima 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Di mata Tan Malaka dan juga Amir Syarifudin, bahkan Syahrir juga bahwa kemerdekaan R. I itu hanyalah permen fasis Jepang. Mereka memperalat anak-anak muda khususnya di PETA Jakarta untuk menculik Soekarno Hatta. Mereka tidak terlibat di BPUPKI, PPKI dan malam menjelang 17 Agustus 1945 masih bersembunyi di bawah tanah. Kelak , Tan Malaka membentuk persatuan Perjuangan dan menentang perundingan.Mereka tidak ikhlas akan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mulai awal 1946 justru diplomasi mulai bergerak, antara lain muhibah Agus Salim ditemani Pamuncak, Rasyidi dan AR. Baswedan ke timur Tengah. Mesir menjadi negara pertama kemudian diikuti beberapa negara Arab lainnya, yakni Irak, Syiria, Saudia Arabia, Yordania. Palestina yang belum berdiri sebagai negara, melalui Muftinya sejak September 1944 mengakui dan mendukung perjuangan RI.perjuangan diplomasi adalah upaya Syahrir yang mulai November menjadi Perdana Menteri membela R.I dibelakang Soekarno-Hatta, menggerakkan diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri hingga PBB sampai 99 kali sidang. ( baca selanjutnya Perjuangan diplomasi, oleh Moh.Roem ). Dibalik itu diam-diam, kaum Komunis menyatukan diri pada 1946 di Solo Jawa Tengah di saat R. I tinggal sedaun kelor ( Jogja- Solo - Madiun dan sebagian Kediri akibat Rwnville bikinan AS dan Sekutunya). Meletuslah September 1948 dan gagal.. ×××× Periode 1945- 1948 ini, Indonesia berada dalam kawah candradimuka nya Revolusi yang menggelora. Sekian Revolusi sosial kaum kiri di Cumbok, Sumatera Barat, Banten, Cirebon, Tiga Daerah ( Brebes, Tegal dan Pemalang) dan Surakarta justru semakin menjelaskan, di situlah kaum Komunis ingin merobohkan R. I yang masih jabang bayi. Sementara di internal kekuatan kemerdekaan mengalami desintegrasi, datanglah Sekutu yang kini AS menyerahkan kepada Inggris yang Belanda dengan NICA menyertainya, pada akhir September 1945. Berlagak sebagai pemenang perang Dunia 2, Belanda bermimpi untuk berkuasa kembali seakan mengambil hak politik atas tanah jajahannya yang 3,5 tahun diduduki Jepang bagian dari kaum fasis dunia yang kalah perang. Perlawanan militer dan diplomasi oleh kaum revolusioner Indonesia yang muda ini mengagetkan dunia. Secara diplomasi setelah melalui Linggajati, Renville, Sidang PBB, Roem-Royen dengan berpuncak pada KMB maka Indonesia secara de jure melengkapi de facto dan Belanda - Indonesia saling menyerahkan/ mengakui: RI adalah Negara yang berdaulat. Minus Irian Barat, yang kemudian baru selesai tuntas pada 1 Mei 1963 dan purna tuntas pada 1969. ×××× Pertempuran Surabaya yang telah dimulai sejak 21 Oktober dan memuncak pada 10 November 1945 adalah salah satu episode perwujudan perlawanan fisik oleh rakyat yang tak mau dijajah lagi oleh Belanda anggota Sekutu itu. Rakyat yang menyenjatai sendiri dengan komando dari para eks PETA, Hisbullah, Sabililah (ingat waktu Nopember 1945 baru sebulan terbentuknya TKR dari kompromi bekas KNIl dan Peta serta Lasykar yang masih jauh dari terorganisasi kan ). Di Surabaya inilah keberanian, pengorbanan dituntaskan habis-habisan. Semarang pada Oktober, menyusul Solo.... memang juga muncul. pertempuran tetapi konteksnya adalah melucuti tentara Jepang. Kedatangan tentara Inggris yang antara lain beranggotakan tentara bayaran Gurkha dan Nica September di Jakarta, kemudian menjelang akhir Oktober di Surabaya, dinyatakan oleh kaum pejuang Revolusi 17 Agustus sebagai penjajahan kembali. Kematian Brigjen Mallaby sebagai komandan brigade kesatuan elite Inggris, nampaknya memantik kemarahan Sekutu. Surabaya harus dihajar. Dan, .... nyatanya demikian dahsyat. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama Revolusi ( 1945-1949 ), sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Kelak dicatat sebagai bukti untuk perundingan internasional, bahwa rakyat Indonesia memang anti penjajahan dan merupakan sinyal merah bagi Belanda untuk menjajah kembali. Laksamana Madya SHIBATA YAICHIRO Panglima Jenapang senior dari Kaigun (berwilyah Indonesia Timur), memihak Republik Indonesia. Jatuhlah persenjataan Jepang ke tangan para pejuang yang kemudian menyulut keberanian dan keperkasaan tentara Republik yang masih seadanya itu. Sibata dan pasukannya menyerah kepada Sekutu pada 3 Oktober 1945 dengan pengakuan bahwa kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu dan menyerahkan senjatanya kepada Tentara Keamanan Rakyat setempat. Sekutu mulai marah. Pada pekan terakhir dan diulangi pada awal November para pemimpin Nahdhotul Ulama - dipimpin oleh KH Hasyim Asyaari dan Pimpinan Pusat Masyumi Dr. Soekiman serta PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo menyatakan : Bahwa perang mempertahankan Tanah Air Indonesia adalah PERANG SABIL itu menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Mulailah mengalir para santri dari Pondok Pesantren, terutama Jombang, Mojokerto, Gresik dan sekitarnya serta murid-murid sekolah-sekolah Muhammadiyah ke Surabaya untuk menghadapi Sekutu yang dipermalukan Jepang dengan pengakuan Shibata atas kekuasaan bangsa Indonesia atas kota Surabaya. Lahir pula lasykar pemberontak yang dipimpin Soetomo ( Bung Tomo) hadir bersama ribuan santri, Hisbullah, sabililah dan eks Peta dan mantan Knil. Front sudah saling berhadapan. Surabaya mulai menunjukkan kenekadannya bersiap menghadapi 6000 pasukan Inggris yang tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Sementara sekitar belasan batalyon TKR yang baru terbentuk dan lebih dari 100 ribu rakyat khususnya para pemuda kita, santri dari Pondok Pesantren siap mati syahid. Selama sepekan pertempuran berdarah-darah, lalu Soekarno, Hatta dan Amir Syarifudin pada 30 Oktober 1945 tiba di Surabaya, gencatan senjata disepakati. Namun pertempuran berlangsung kembali, gara-gara Brigadir Jenderal AWS Mallaby, terbunuh oleh pejuang Surabaya. Pecahlah aksi mombardir Surabaya oleh Inggris dan sekutunya, karena rakyat Surabaya menolak untuk menyerahkan senjata. Serangan udara, laut dan udara Inggris pada 10 November 1945 dihadapi rakyat dan TKR Surabaya dengan habis-habisan dan teriakan Allahu Akbar membahana. Ini sejarah... kecintaan kaum muslimin terhadap tanah airnya demi keadilan dan hak -hak manusia untuk merdeka. Pertempuran selama tiga hari yang beroik dengan korban jiwa ribuan dan kehancuran kota Surabaya. Di sini lah bukti fanatisme dan radikalisasi umat dicatat sejarah yang mendorong penjajalh berpikir ulang untuk kembali menjajah. Bukan karena ke modern senjata dan logistik yang sempurna pihak Sekutu harus mengakui keperkasaan rakyat Surabaya tetapi menghadapi keberanian dan teriakan Allhu Akbar, tak bisa dibantah itulah yang mengecilkan hati kaum penjajah itu. Pertempuran Surabaya juga merupakan titik balik bagi Belanda, karena peristiwa itu telah mengejutkan mereka dalam menghadapi kenyataan baru: Indonesia didukung oleh rakyat. Dikiranya R. I hanya didukung oleh segerombola kolaborator fasis Jepang. Belanda salah menilai..... Runtuhlah keyakinan politik Belanda yang ingin selalu memecahkan belah rakyat, seakan rakyat tidak. mendukungnya. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan telah terbukti di Surabaya. Rakyat bersatu adalah modal utama bagi suatu negara yang ingin maju. Selamat Hari Pahlawan Viva Surabaya, Jayalah Indonesia. Jsp, 10 November 2023.
Fahri Hamzah: Manifesto Kesejahteraan, Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah melaunching tiga buku yang diberi judul \'Trilogi Kesejanteraan: Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru\' di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023). Launching buku Trilogi Manifesto Kesejahteraan yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanudin Abdullah ini, juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Oktober dan Milad Fahri Hamzah ke-52. \"Jadi saya tulis 3 buku, 2 buku waktu itu sudah saya selesaikan waktu Masih menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra. Buku pertama itu tentang \'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera\', ini kaitanya dengan kritik-kritik teoritis tentang cara menghitung kesejahteraan yang menurut saya banyak tidak adilnya,\" sebut lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI). Sedang yang kedua, lanjut Fahri berjudul \'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan\'. Buku kedua ini tentang bagaimana mengoreksi kebijakan kesejahteraan yang ada di Tanah Air \"Barulah setelah sempat pensiun nulis. Nah, buku yang ketiga saya beri judul \'Manifesto Kesejahteraan\', yang menyoroti kesejahteraan ini lebih komprehensif, karena ini adalah sebenarnya promosi terhadap ekonomi Pancasila,\" ujarnya. Tetapi fokus dari kebijakan bangsa ini ke depan itu, menurut Fahri, harus memang sumber daya manusia baru Indonesia ini bisa mencapai tahapan pemerataan yang riil bagi seluruh rakyat Indonesia. \"Nah, inilah 3 (tiga) buku sudah selesai pas di hari ini saya, bertepatan dengan ulang tahun saya, juga bersamaan dengan Hari Pahlawan,\" demikian Fahri Hamzah, Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut. Ketua Umum Partai Gelora mengatakan, bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kemajuan pendidikan, sementara wajib belajar pendidikan Indonesia masih antara 6-9tahun, harusnya dinaikkan menjadi 12 tahun. \"Saya ingin berpesan kepada Pak Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pakar, karena Pak Prabowo ini konsen dengan isu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita membuat momen of luck anak Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, maka negara sudah mulai harus menyentuh sejak dalam kandungan ibu hamil, kemudian 1.000 pertama dan kemudian sekolah gratis hingga kuliah,\" kata Anis Matta. Demi kemajuan SDM Indonesia, negara harus mulai melakukan bantuan pendidikan hingga gizi sampai umur 20-22 tahun. \"Jadi paling tidak sampai umur 20 tahun harus ada sentuhan negara yang kuat. Jadi wajib pendidikan itu yang diurus negara sampai umur 23 tahun, selesai dia kuliah. Insya Allah akan muncul generasi Indonesia yang lebih lebih kuat,\" katanya. Ia menilai, banyak generasi yang pintar di Indonesia tercipta dari pembelajaran otodidak, bukan dari pendidikan. Sehingga jika ingin menciptakan generasi yang kuat, maka negara harus membuat kebijakan wajib pendidikan itu, sampai kuliah. \"Kalau saya sama Pak Fahri pembelajar otodidak, tetapi saya katakan kalau kita ingin menciptakan generasi yang kuat, maka wajib pendidikan itu harusnya sampai kuliah, karena pada akhirnya akan menjadi tulang punggung bangsa. Jadi ketika dia keluar dari perguruan tinggi, negara boleh menuntut orang ini untuk berkontribusi,\" katanya. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sependapat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, bahwa pendidikan Indonesia seharusnya mengenai sistem wajib belajar 12 tahun saja. Dimana peserta didik cukup mendapatkan ijazah SMA saja, tidak perlu ada ijazah SD atau SMP, cukup diberikan sertifikat. \"Kita memang harus membangun infrastruktur pendidikan dan sosial dengan wajib belajar 12 tahun, ijazah cukup diberikan untuk SMA saja. Nah, ijazahnya digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kalau SD dan SMP cukup diberikan sertifikat saja,\" kata Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin menegaskan, pendidikan menjadi fokus calon presiden (capres) Prabowo Subianto, karena lulus pendidikan yang akan menyerap tenaga kerja dan menggairahkan kegiatan masyarakat. \"Nanti ujung-ujungnya adalah mensejahterahkan masyarakat dengan pertumbuhan yang lebih baik. Jadi kita harus mengubah haluan, apa yang kita alami sekarang adalah sebuah kecelakaan. Pemerintah juga harus turun tangan untuk menyelamatkan pasar agar kemiskinan tidak merajalela di mana-mana,\" pungkasnya. (Ida)
Terlibatnya Putra Presiden, Netralitas Alat Negara Jadi Pertaruhan dalam Pemilu 2024
JAKARTA | FNN Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka akan potensial mempengaruhi netralitas alat negara. Menurutnya, Potensi itu juga tidak harus by intention atau disengaja, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi netralitas alat negara. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan kemudian merasa bahwa membantu Jokowi adalah sesuai dengan keinginan dia. \"Problemnya, kalau itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin mulai dari netralitas birokrasi, netralitas TNI, Polri itu bisa terganggu,\" tegas Arif Susanto pada wartawan di Jakarta, Jumat (10/11/2023). Arif mengkhawatirkan pencalonan Gibran jika diteruskan akan membuat bangsa Indonesia kehilangan ruh politik berkeadilan. \"Kalau ini dibiarkan nanti kita akan terjebak pada gaya-gaya lama, ketika nepotisme dianggap normal, ketika pelanggaran etika dianggap bisa diterima sejauh tidak melanggar hukum. Nanti lama-lama politik dan hukum kita terjebak pada formalisme dan kalau itu terjadi, negara ini kehilangan ruh politik yang berkeadilan,\" ujarnya. Hal itu bisa dihindari ketika Jokowi adalah negarawan dan mau menghindari potensi konflik kepentingan. \"Itu seharusnya bisa dihindari seandainya Jokowi adalah seorang negarawan,\" ungkap Arif. Namun, Arif menyangsikan sikap kenegarawanan Jokowi, termasuk Jokowi dan Gibran. \"Jadi saya mau mengatakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan, dan ini sama dengan Anwar Usman,\" jelas Arif. Menurut Arif, hal itu disebabkan mereka tidak menghindar bahkan masuk pada potensi konflik kepentingan. \"Mengapa? Karena mereka semua tidak mampu menghindari potensi konflik kepentingan atau menganggap konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diterima,\" katanya. Menurutnya, majunya Gibran menjadi capres ketika Jokowi masih sedang menjabat sebagai presiden adalah melanggar keutamaan. Arif membedakan antara tuntutan kepantasan bagi rakyat biasa dan keutamaan bagi para pemimpin. \"Terhadap pemimpin itu tuntutannya lebih dari sekadar kepantasan, yaitu keutamaan. Termasuk dalam keutamaan adalah kalau para pemimpin bersedia menghindari sesuatu yang punya potensi konflik kepentingan,\" tegas Arif. Peran Bawaslu Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih aktif lagi mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara. “Menurut saya Bawaslu harus lebih aktif lagi mengawasi soal ini, karena potensinya bukan hanya di masa kampanye saja. Tapi juga sebelum masa kampanye seperti hari-hari ini,” ujar Khairunnisa. Maskipun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 lanjut Khairunnisa, namun potensi-potensi penyalahgunaan kewenangannya sudah terjadi sebelum masa kampanye resmi dimulai. “Selama ini Bawaslu selalu berdalih bahwa peserta pemilu belum ditetapkan dan juga belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa dilakukan penindakan,” katanya kecewa. Padahal, itu jelas tertulis dalam Tugas dan Wewenang Bawaslu, salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu sampai dengan memutuskan jika terjadi pelanggaran. “Seharusnya dengan segala kewenangannya saat ini, harusnya Bawaslu tidak sekedar menunggu saat masa kampanye saja. Sebelum masa kampanye harusnya sudah harus dilakukan juga untuk memastikan proses pemilu berjalan secara fair,” ungkap Khairunnisa. Keprofesionalitasan dan independensi Bawaslu begitu diharapkan masyarakat. “Saya rasa publik sudah banyak mengingatkan bawaslu soal tugas dan fungsinya saat ini, karena saat bawaslu kita sudah bertransformasi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang besar,” tandas Khairunnisa. Sebelumnya, beredar dugaan turut campurnya aparat negara dalam proses kandidasi politik sudah terlihat di tengah masyarakat. Hal itu disuarakan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, terkait dugaan penggunaan aparat untuk memonitor kegiatan politik peserta pemilu. Bahkan ada pencopotan baliho capres-cawapres tertentu seperti di Bali, tapi aparat tidak melakukan hal yang sama terhadap baliho-baliho capres-cawapres tertentu, dan lain-lain. (Sur)
Israel Wajib Melindungi Warga Palestina di Tepi Barat
Amman, Yordania, FNN - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada Jumat menyatakan Israel harus segera mengambil langkah melindungi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki karena mereka menjadi sasaran kekerasan sejak perang Israel-Hamas meletus bulan lalu.Turk mengungkapkan paling sedikit 176 warga Palestina, termasuk 43 anak-anak dan satu wanita, tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan keamanan Israel sejak awal Oktober. Paling sedikit delapan warga Palestina dibunuh para pemukim Israel.Sebelum perang Gaza antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober, tahun ini adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel di mana mereka kehilangan sekitar 200 nyawa.\"Saya mendesak pihak berwenang Israel segera mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah guna menjamin perlindungan warga Palestina di Tepi Barat, yang setiap hari menjadi sasaran kekerasan, perlakuan buruk, penangkapan, penggusuran, intimidasi dan pelecehan dari pasukan dan pemukim Israel,\" kata Turk kepada wartawan di ibu kota Yordania, Amman.Kekerasan yang memburuk di Tepi Barat telah memicu kekhawatiran bahwa wilayah Palestina yang satu ini bisa menjadi front ketiga dalam perang yang lebih luas, selain perbatasan Israel-Lebanon selatan di mana bentrok dengan pasukan Hizbullah juga terjadi.\"Adalah tugas Israel memastikan semua insiden kekerasan diselidiki dengan cepat dan efektif, dan bahwa para korban mendapatkan solusi yang efektif,” kata Turk.\"Terus meluasnya impunitas untuk pelanggaran semacam ini sudah keterlaluan, membahayakan, dan jelas-jelas pelanggaran terhadap kewajiban Israel kepada hukum hak asasi manusia internasional.\"Israel sudah berikrar menghancurkan Hamas dan menyatakan tengah melancarkan operasi kontra-terorisme terhadap Hamas dan faksi-faksi bersenjata Palestina lainnya di Tepi Barat.Dalam 18 bulan terakhir, pasukan Israel telah membunuh ratusan warga Palestina dan menangkap ribuan orang di seluruh Tepi Barat. Pada periode yang sama, puluhan warga Israel tewas akibat serangan yang dilakukan warga Palestina.(sof/ANTARA/Reuters)
Demonstran pro-Palestina Menghalangi Pintu Pabrik Alat Militer Inggris
Rochester, FNN - Para pengunjuk rasa pro-Palestina memblokade pintu masuk pabrik BAE Systems di Inggris pada Jumat, menuntut pemasok militer terbesar Inggris itu untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.Sambil membawa poster bertuliskan \"Berhenti Persenjatai Israel\" dan mengibarkan bendera Palestina, mereka berkumpul di depan pintu masuk pabrik itu.Di pabrik tersebut, BAE menguji dan merakit peralatan elektronik untuk pesawat militer dan sistem pengintaian. Puluhan demonstran lain juga memblokade pintu-pintu masuk lainnya.BAE mengatakan pihaknya tidak mengekspor peralatan apa pun ke Israel secara langsung. Namun, perusahaan itu merupakan pemasok peralatan utama bagi jet tempur F-35 buatan AS yang dipakai Israel.\"Kami terkejut dengan situasi di Israel dan Gaza dan dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil di wilayah itu, dan kami berharap konflik itu bisa segera berakhir,\" kata juru bicara BAE sambil menambahkan bahwa pihaknya menghormati hak individu untuk berunjuk rasa secara damai.\"Kami beroperasi di bawah regulasi yang sangat ketat dan sepenuhnya mematuhi semua kendali ekspor pertahanan yang berlaku dan terikat pada pemeriksaan secara berkelanjutan,\" katanya.Unjuk rasa itu digelar menyusul aksi-aksi yang dilakukan serikat pekerja di Belgia dan Spanyol, yang menolak menangani pengiriman alat-alat militer akibat perang di Gaza.Israel telah mengepung dan menginvasi Gaza untuk menghancurkan Hamas setelah kelompok perlawanan Palestina itu menyerang Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang, menurut Tel Aviv.Di lain pihak, otoritas kesehatan Gaza mengatakan bahwa serangan-serangan balasan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.Sebelumnya pada pekan ini, serikat buruh pelabuhan Barcelona menolak melakukan bongkar-muat barang militer.Serikat pekerja transportasi Belgia pada akhir Oktober menyerukan anggotanya untuk tidak menangani peralatan militer yang dikirim ke Israel.Aksi demonstrasi secara rutin telah digelar di berbagai kota di Eropa selama beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan dukungan kepada warga Palestina di Gaza.Rencana unjuk rasa pro-Palestina besar-besaran yang direncanakan pada Sabtu di London telah menimbulkan kontroversi.Hal itu dikarenakan waktunya bersamaan dengan peringatan akhir Perang Dunia I, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan memicu bentrok dengan kelompok lain di ibu kota Inggris itu.(sof/ANTARA/Reuters)
MAKI Mendesak Penyidik Segera Menetapkan Tersangka Pemerasan oleh Ketua KPK
Jakarta, FNN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK.“Senin ini mudah-mudahan, maksimal minggu depan ada upaya lebih lanjut dari kepolisian, minimal ya memanggil ulang, atau lebih tinggi segera menetapkan tersangka,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat.Boyamin mengatakan dirinya berencana akan melayangkan gugatan praperadilan apabila penyidik Polda Metro Jaya tidak menetapkan tersangka maksimal minggu depan.“Ya terpaksa saya gugat praperadilan penyidik Polda Metro Jaya,” ujarnya.Menurut dia, gugatan tersebut ia layangkan untuk memastikan penyidik memiliki alat bukti atau tidak kasus dugaan pemerasan tersebut. Karena jiksa sudah punya alat bukti, maka langkah selanjutnya penyidik adalah menetapkan tersangka.“Kalau tidak (ada bukti) ya hentikan penyidikan,” katanya.Karena, kata dia, melihat Firli Bahuri yang mangkir dari panggilan pemeriksaan lanjutan pada Selasa (7/11) dengan alasan kunjungan kerja di Aceh sebagai sesuatu yang dianggap meremehkan proses hukum yang sedang berjalan.Boyamin menyebut, dirinya mendapat kiriman dari rekannya bahwa pada tanggal 8 November malam, Firli Bahuri terekam video sedang bermain bulu tangkis di Lapangan Bulu Tangkis Pasar Jaya, Banda Aceh.Tidak hanya itu, Firli juga dibuatkan tumpeng ulang tahun dan membagikan kepada teman-temannya yang ikut bermain bulu tangkis di lapangan tersebut.Bahkan, lanjut dia, malam sebelumnya Firli malah mempertontonkan keahliannya menggoreng nasi di sebuah restoran.“Inilah yang menurut saya Pak Firli tidak menghormati hukum padahal dia penegak hukum,” kata Boyamin.Boyamin juga mengatakan sikap Firli tidak hadir penuhi panggilan penyidik, malah bermain badminton dan memasak nasi goreng di Aceh tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat untuk patuh hukum dengan cara mendatangi pemeriksaan di Polda Metro Jaya.Sebagai Pimpinan KPK, kata dia, hendaknya Firli Bahuri memberikan contoh yang baik.“Inilah gambaran penilaian kita, Pak Firli ini malah meremehkan gitu proses hukum dengan hal-hal yang tidak penting,” katanya.Oleh karena itu, kata Boyamin, penyidik Polda Metro Jaya bisa melakukan tahapan berikutnya, yakni gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Mengingat sebelumnya, Firli sudah pernah dipanggil sebagai saksi di Bareskrim. Kemudian pemanggilan kali kedua ini bertujuan untuk pendalaman.Justru, kata dia, dengan tidak hadirnya Firli pada pemeriksaan lanjutan kemarin, merugikan diri sendiri. Karena tidak melakukan pembelaan diri, tidak menjelaskan peristiwa tersebut, yang mungkin saja dapat meringankan atau membebaskannya dari tuduhan tersebut.“Apakah dengan tidak datang itu dia (Firli) merasa bersalah takut nanti kejebak-jebak maka tidak datang, ya kita tunggu saja minggu ini,” kata Boyamin.Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjunta saat ditanyakan kapan penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut, mengatakan masih menunggu perkembangan.“Nanti kami update berikutnya, tapi yang jelas proses penyidikan masih terus berlangsung dan kami jamin penyidikan akan berjalan profesional transparan dan akuntabel,” ujarnya.(sof/ANTARA)
Pejabat Negara Harus Kirim Surat Cuti Minimal 3 Hari Sebelum Kampanye
Jakarta, FNN - Pejabat negara yang akan melakukan kampanye harus mengajukan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 dan Pasal 63 yang salinannya diterima di Jakarta, Jumat.Dalam aturan cuti di PKPU ini berlaku setara dengan ketentuan cuti wakil menteri.\"Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri,\" bunyi PKPU 15 Tahun 2023 Pasal 63.Para pejabat negara yang melaksanakan kampanye, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik juga wajib memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan.Serta dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.Adapun berikut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 62 dan Pasal 63.(1) Kampanye pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.(3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan kampanye pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu.(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu.(5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.Pasal 63Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri.(sof/ANTARA)
Pemilu Dipastikan Kotor, Ada yang Menghalangi Anies Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Dalam acara Dialog Kebangsaan yang diadakan di sebuah Perguruan Tinggi, Kamis (9/10/23) bertema “Mahasiswa Aktor Perubahan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, Rocky Gerung mengatakan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Rocky menyampaikan hal itu bukan hendak mempromosikan Anies, tapi dia ingin jangan ada penghalang bagi Anies atau Prabowo atau Ganjar untuk menjadi presiden, karena hak setiap orang untuk menjadi presiden. Selama masih ada penghalangnya, kita menangis setiap hari 10 kali pun Anies tidak akan jadi presiden. Jadi, singkirkan dulu penghalangnya. Rocky mengawali dialog kebangsaannya dengan memberikan penghormatan terakhir kepada gambar Presiden Jokowi yang terpasang di ruang dialog, lalu mengatakan bahwa kita tidak bisa menduga arah politik hari ini, karena sangat mungkin dalam dua atau tiga hari ada proses politik yang menyebabkan foto-foto itu diturunkan. Tidak ada pola untuk membaca politik Indonesia. Kemudian, Rocky melanjutkan kuliahnya dengan menceritakan bahwa sebelumnya dia melakukan diskudi terbuka di Universitas Indonesia dengan BEM UI dan BEM se-Jakarta. Di tengah diskusi, datang segerombolan orang yang mengatakan bahwa “kami muak”. Mereka adalah anak-anak SMA. “Jadi Anda bayangkan, kemuakan itu sampai pada pelajar, bukan sekadar mahasiswa. Itu bagian paling penting hari ini, kemuakan terhadap arogansi politik,” ujar Rocky. Siapa yang arogan? Dia adalah seseorang yang sudah diamputasi kekuasaannya, tapi masih menggelepar-gelepar dan berupaya untuk bangkit, lanjut Rocky. “Jadi, buat kita, masyarakat akademis, kita ingin tuntun Indonesia ini bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan ide, dengan gagasan, supaya kita dianggap sebagai manusia yang berpikir, bukan manusia yang membeo pada baliho,” ungkap Rocky. Ungkapan Rocky pun disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta dialog kebangsaan tersebut. “Saya coba bandingkan keadaan hari ini, kita bicara tentang dialog kebangsaan. Tapi kita gagal untuk membayangkan 2045 bangsa ini jadi semacam apa? Tergantung pada Prabowo, tergantung pada Ganjar, tergantung pada Anies, tergantung pada apa yang Anda isikan di kepala Prabowo, Anda isikan kepada Ganjar, Anda isikan kepada Anies,” ujar Rocky. “Anda yang musti isi kepala tiga orang itu, karena nasib Anda bisa juga mereka khianati nanti. Saya mau tumbuhkan kritisisme pada kalian, sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang puji-puji seseorang 9 tahun yang lalu, bahkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin redaksi terbaik, wartawan-wartawan keren, budayawan-budayawan bagus, selama 9 tahun bergerombol di sekitar baliho Jokowi. Dan 3 hari lalu mereka menangis di depan televisi,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dia tidak mau lihat kita menangis karena membeli kucing dalam karung. Kita boleh membeli kucing dalam karung, tapi pastikan bahwa karungnya bolong, supaya bisa tahu ini kucing maling, kucing yang berpikir, atau kucing yang disuruh partai. Dialog kebangsaan, lanjut Rocky, sudah dimulai sejak 28 Oktober 1928, hari Sumpah Pemuda, ketika sejumlah pemuda menetapkan satu pikiran bahwa mereka dipersatukan oleh tanah air yang sama, rasa kebangsaan yang sama, dan bahasa yang sama, karena ada tekanan eksternal, yaitu kolonialisme. Kita bisa membayangkan bagaimana 94 tahun lalu, sejumlah Pemuda menghasilkan pikiran. Hal itu pula yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu, karena dia paham inspirasi dari Pemuda. “Presiden Jokowi bilang, saya beri satu pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan, ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si Pemuda bilang bahwa ya jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu?” ungkap Rocky. “Jadi kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies, yang saya ingin jangan ada penghalang bagi dia, jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada palang bagi Ganjar, itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden,” lanjutnya. “Jadi, jangan Anda terpukau dengan Anies jadi presiden. Selama penghalangnya ada, Anda menangis setiap hari 10 kali, enggak akan jadi presiden Anies, karena ada penghalang. Jadi kita ubah cara berpikirnya. Lain kalau Anda anggap pemilunya akan bersih. Pemilunya akan kotor, penghalangnya disingkirkan dulu. Begitu berpikirnya,” ujar Rocky.(sof)
Putusan Melanggar Hukum Wajib Batal Demi Hukum
Surat Terbuka Kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Perihal Makna dan Substansi Pasal 24C UUD 1945, seperti di bawah ini pernah disampaikan pada tanggal 1 November 2023 melalui media online dan media sosial. Setelah Majelis Kehormatan MK memutus tidak bisa membatalkan Putusan MK yang cacat hukum dan moral, saya perlu menyampaikan sekali lagi bahwa logika “final” pasal 24C ayat (1) UUD seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam konteks Pasal 24C secara keseluruhan, khususnya terkait Pasal 24C ayat (5) UUD. Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TUGAS Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi sungguh maha berat. Bukan karena materinya berat, tetapi karena dikejar waktu. Salah satu dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan adalah hubungan kerabat, atau benturan kepentingan, antara pihak yang berperkara, yaitu ketua hakim konstitusi Anwar Usman, yang berstatus sebagai adik ipar Presiden Jokowi, sekaligus paman dari Gibran yang patut diduga sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari uji perkara dimaksud di atas. Mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materi secara jelas menyatakan kagum atas prestasi Gibran di dalam permohonannya, oleh karena itu memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kepala daerah juga bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden meskipun belum cukup umur seperti diatur di dalam UU. Berdasarkan pasal 17 ayat (5) UU kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2008, ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilarang ikut menangani perkara ini karena ada benturan kepentingan. Kekhawatiran UU dan kekhawatiran masyarakat terbukti. Benturan kepentingan ini menghasilkan putusan kontroversial. Mahkamah Konstitusi diduga memutus perkara melampaui wewenang yang diberikan Konstitusi (UUD). Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabaikan pasal 17 ayat (5) tersebut. Anwar Usman diduga keras mempunyai niat tidak baik dalam menangani perkara ini, sehingga menghasilkan putusan tidak berdasarkan pertimbangan hukum secara murni dan adil. Anwar Usman mengabaikan azas iktikad baik (good faith) yang menjadi pedoman dan tuntutan dalam menjalankan hukum secara adil. Karena itu, para pelapor dugaan pelanggaran kode etik memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Anwar Usman bersalah melanggar pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagai konsekuensi, putusan hakim tersebut dinyatakan tidak sah, atau batal demi hukum, sesuai bunyi pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Pada kesempatan konferensi pers yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (31/10), wartawan bertanya apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie tidak menjawab secara jelas. Jimly Asshiddiqie ragu apakah mempunyai wewenang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan pasal 24C ayat (1) UUD menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Sedangkan hierarki UU Kekuasaan Kehakiman berada di bawah UUD sehingga tidak bisa bertentangan atau membatalkan pasal di dalam UUD. Jimly Asshiddiqie kemudian minta kepada masyarakat untuk memberi alasan yang bisa meyakinkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibatalkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberi sumbang saran bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ini wajib dinyatakan tidak sah, sesuai konstitusi. Artinya, tidak melanggar pasal 24C ayat (1) UUD dimaksud. Alasan pertama, UUD dibuat berdasarkan norma dalam kondisi normal atau kondisi ideal, di mana semua pihak taat hukum, dan mematuhi semua peraturan perundangan-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi, kalau satu kondisi tercipta akibat ada penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka secara otomatis UUD tidak bisa dan tidak boleh melindungi pelanggaran hukum tersebut. Karena UUD dibuat berdasarkan azas good faith atau iktikad baik. Artinya, dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam kondisi normal dan tidak ada pelanggaran hukum, maka benar, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diganggu gugat atau dibatalkan. Final. Tetapi, kalau putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pelanggaran hukum, apalagi kalau ada tindak pidana, maka putusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah, harus batal demi hukum. Dalam hal ini, putusan tidak sah tersebut tidak ada kaitannya dengan pasal 24C ayat (1) UUD. Putusan tidak sah tersebut harus dimaknai bukan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga artinya tidak melanggar pasal 24C ayat (1) UUD. Selain itu, putusan final Mahkamah Konstitusi di pasal 24C ayat (1) UUD tidak boleh digunakan untuk melindungi putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi bahkan harus memaknai sebaliknya. Kalau terbukti terjadi pelanggaran pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman dalam menangani perkara ini, maka putusan hakim menjadi tidak sah, dan “putusan tidak sah” tersebut bersifat final dan mengikat, sesuai pasal 24C ayat (1) UUD. Perlu ditegaskan, secara prinsip, konstitusi tidak boleh melindungi kejahatan. Prinsip ini wajib ditaati oleh semua pihak. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan pasal 24C ayat (1) dijadikan tameng untuk melindungi kejahatan, kalau terbukti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan pelanggaran kode etik dan mufakat jahat. Bagi pihak yang secara sadar melindungi kejahatan termasuk ikut berbuat jahat. Kedua, pasal 24C ayat (5) menyatakan: “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi ……” Kalau terbukti Anwar Usman melanggar kode etik dan pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Anwar Usman melanggar pasal 24C ayat (5) UUD ini: Anwar Usman tidak mempunyai integritas, kepribadiannya tercela, tidak adil, bukan negarawan meskipun memahami konstitusi, tapi tidak menjalankan kekuasaannya sesuai konstitusi. Selain itu, ketiga, pasal 24C ayat (6) UUD memerintahkan, agar ketentuan lainnya diatur dengan undang-undang. Pasal 24C ayat (6) berbunyi: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, …. serta ketentuan lainnya …. diatur dengan undang-undang.” UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dilihat sebagai perintah langsung pasal 24C ayat (6) UUD, untuk memastikan pasal 24C ayat (5) tentang hakim yang berintegritas dan adil dapat terwujud. Dalam butir menimbang UU Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 disebutkan secara eksplisit, untuk mewujudkan kekuasaan hakim yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai perintah UUD, maka diperlukan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam butir Mengingat bahkan disebutkan lebih eksplisit lagi, bahwa UU tentang Kekuasaan Kehakiman bagian dari penjabaran UUD, antara lain Pasal 24C. “Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Dengan demikian, UU Kekuasaan Kehakiman harus dilihat sebagai wujud nyata untuk melindungi konstitusi dari potensi kejahatan, yang sekarang ternyata terbukti, dan sedang berlangsung. Pasal 17 ayat (5) khususnya untuk melindungi konstitusi dari kejahatan hakim, sesuai kriteria pada pasal 24C ayat (5) UUD. Dengan demikian, semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat melihat permasalahan ini secara jernih, bahwa pelanggaran terhadap pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman pada hakekatnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 24C ayat (5) UUD, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pelanggaran hukum atau kejahatan, wajib batal. (*)
Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah Siap Maju di Pilkada DKI
Jakarta | FNN - Kontestasi Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 jadi fokus utama partai politik saat ini. Bukan cuma partai, para calon kepala daerah pun belum bicara banyak soal pemilihan kepala daerah sebelum dua pemilihan tersebut selesai. Begitu juga dengan Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang enggan mengungkapkan langkah politiknya sebelum Februari 2024. Meski menyatakan siap maju lagi dalam pilgub, namun pria yang akrab disapa Bang Zull ini belum memilih. Sebab dia sedang mempertimbangkan antara maju lagi di NTB untuk periode kedua atau menjajal tantangan baru dengan maju di Pilgub DKI Jakarta. Dia menegaskan baru akan memilih antara NTB atau Jakarta setelah Februari nanti. \"Itu setelah Februari 2024 karena ngomongin Pilkada di hari ini terlalu jauh,yang jelas sebagai Kader Partai saya patuh kepada keputusan Partai apakah tetap di NTB atau DKI,\" kata Bang Zul, Jumat (10/11/2023). Bukan tanpa alasan Zulkieflimansyah mempertimbangkannya antara NTB atau Jakarta. Dia sempat mengatakan jika akhir akhir ini banyak masyarakat yang mengusulkan dirinya untuk maju di Pilkada di dua provinsi tersebut. Di tempat terpisah, Ketua DPW PKS DKI, Khoirudin menilai mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah layak maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Hal itu dikatakan Khoirudin berdasarkan hasil survei internal PKS terhadap para kader yang layak diusung menjadi kepala daerah. Nama Zulkieflimansyah masuk dalam radar untuk bertarung di Pilgub DKI. \"Kami lihat di sosok Bang Zul (sapaan akrab) ini sangat pas jika memimpin DKI, karena beliau salah satu kader terbaik kami memiliki cukup pengalaman di Jakarta dan juga pernah memimpin di NTB,\" kata Khoirudin saat dihubungi, Jumat (10/11/2023). Dirinya mengatakan, selain Zulkieflimansyah ada juga sosok Ahmad Heryawan (Aher) yang masuk survei PKS untuk ditawarkan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Aher sudah tidak bisa menjadi Gubernur lagi karena sudah dua periode. \"Sedangkan bang Zul masih ada satu periode, sehingga kami tawarkan untuk di Pilgub DKI untuk kali yang kedua,\" ujar dia. Dia menjelaskan, banyak kriteria yang bisa menjadi acuan PKS untuk mengusung calon gubernur. Salah satu kriteria yang paling menonjol adalah berpengalaman di Jakarta baik dari sisi politik maupun bisnis. Sebab, menurutnya, di Jakarta semua top level mulai dari pebisnis, ahli ekonomi dan juga para elit politiknya di banding daerah lain. Sehingga, diperlukan pemimpin yang bisa menjadi penyeimbang. \"Bang Zul cukup berpengalaman soal itu. Kemampuan komunikasinya tidak diragukan lagi, dan begitu juga dengan gaya politiknya yang sudah menasional,\" kata Khoirudin. Meski demikian dia mengatakan bahwa PKS membuka peluang untuk semua kader terbaiknya untuk diusulkan menjadi calon kepala daerah yang mana nantinya seluruh keputusan akan diserahkan ke DPP PKS. \"Berhubung Pilgubnya masih lama, ya kami tetap membuka peluang figur lainua melirik kepala daerah yang mumpuni untuk bisa kami usung,\" tutup Khoirudn. Untuk diketahui, PKS menempati urutan Ke tiga setelah PDIP dan Gerindra sebagai partai terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan jumlah kursi sebanyak 16 kursi dari 106. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah salah satu Kader PKS yang sangat layak untuk Maju Calon Gubernur DKI jakarta di pilkada 2024 mendatang. \"Terkait kesiapan, Doktor Zulikieflimansyah untuk maju Calon Gubernur DKI Jakarta saya sebagai Sekjen PKS sangat Welcome , Persiapkanlah yang terbaik dan kita kita putuskan, yang penting bahwa perjuangan ini adalah kebersamaan dan saya yakin dia bisa.\" Ucap Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Selain itu Habib juga mengatakan salah satu kader PKS yang sangat layak maju di DKI adalah Zulkieflimansyah. \"Zulkieflimansyah itu sangat mampu beliau sudah punya jam terbang pengalaman yang baik , kemampuan gizi dan energi yang positif.\" \" Ucapnya. Berikut ini profil Zulkieflimansyah Tempat, Tanggal Lahir: Sumbawa Besar, 18 Mei 1972 Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah Instagram: @zulkieflimansyah Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1995) Msc Bidang Pemasaran dan Bisnis Internasional di Department of Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (1997) Msc Bidang Industrialisasi di Department of Economics University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (1998) Doktor Ekonomi Industri di Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (2001) Riwayat Pekerjaan Staf Pengajar Syariah Economic and Banking Institute (2001-2004) Staf Pengajar Sekolah Komando Angkatan Laut (SESKOAL) (2001-2004) Staf Pengajar Pascasarjana Teknik Industri, Universitas Trisakti (2002-2003) Staf Pengajar Swiss German University (2002-2003) Direktur Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE UI (2002-2003) Direktur National Leadership Centre (2001-sekarang) Direktur Institute for National Competitiveness, Pascasarjana Manajemen FE UI (2002-2003) Direktur Riset Pascasarjana FE UI (2002-2004) Pimpinan Program Extension FE UI (2002-2004) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UI (1994-sekarang) untuk program S1, S2, dan S3 Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKS di Komisi VII yang membidangi ESDM, Ristek, dan Lingkungan Hidup. Sejak November 2011 pindah ke Komisi XI sebagai Wakil Ketua Komisi yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan bank. Riwayat Organisasi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (sekarang menjadi BEM UI) (1994-1995) Presiden Strathclyde Moslem Student Association, Glasgow, UK (1996-1997) Ketua Pelajar Indonesia di Glasgow, UK (1996-1997) Ketua Mahasiswa Muslim Indonesia di Britania Raya dan sekitarnya (1996-1997) Prestasi Peneliti muda terbaik Indonesia bidang Ekonomi dan Manajemen (2003) Pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Pendiri Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Pendiri Akademisi Komunitas Alat Berat Otat Maras Penditi TKIT, SDIT, dan SMPIT Samawa Cendekia Pendiri SMK Al Kahfi. (*)
POPULER
