ALL CATEGORY
Jokowi Presiden RI yang Terjorok
Oleh Damai Hari Lubis | Pengamat Hukum dan Politik PERSPEKTIF publik, walau Jokowi riil Presiden RI dua/ 2 periode. Namun alangkah banyak cacat diskresi yang telah Jokowi lakukan melalui pola kebijakan politik ekonomi dan hukum dan diskriminatif, yang kesemuanya telah dan bakal tercatat sebagai lembaran historis catatan cacatan hitam. Catatan hitam dimaksud, dikarenakan emperis melalui fakta, khususnya soal kebohongan terdapat puluhan, bahkan jika diakumulasi dan breakdown, bisa jadi estimasinya melebihi 100 kebohongan. Selebihnya catatan hitam Jokowi lainnya, dibidang politik dan ekonomi, data empirik menunjukan terdapat tumpukan utang negara walau sebelumnya Jokowi, dengan mimik serius mengatakan ; \" tidak akan berhutang \" Lalu, indikator kerjasama ekonomi negara ini, nampaknya lebih erat kepada negara RRC. termasuk RRC. dibiarkan sebagai negara tempat beberapa partai, diantaranya partai Jokowi menjadi kader, telah mengikuti \" kursus politik \" . Sehingga indikasinya, amat tranparan politik dan sektor ekonomi negara dibawah Jokowi, begitu spesial dan nyaman kepada negara yang berpaham komunis tersebut. Ideologi yang sesungguhnya terlarang, bahkan mendapat sanksi penjara jika ada individu atau kelompok yang coba - coba menyebarkannya. Hal larangan ini jelas terdapat pada tatanan hukum tinggi Negara RI. yakni, TAP MPR RI. No.XXV Tahun 1966 Jo. UU. RI No. 27 Tahun 1999 Tentang KUHP. Lalu diskresi hukum dan politik berkwalitas cacat yuridis lainnya adalah, Jokowi sengaja secara sadar, terhadap para terlapor terjerat korupsi yang ancaman hukumannya berat (Jo. UU. RI Tentang TIPIKOR) sebagai pelanggar hukum positif (ius konstitum) atau hukum yang harus berlaku, yang para terlapor tersebut masih dalam proses hukum, adapun proses terhenti karena faktor diskriminatif atau akibat diskresi hukum yang ala suka - suka, lalu menjadi legitimed, maka oleh sebab hukum tentu sewaktu - sewaktu kasusnya tidak mustahil akan dibuka atau terbuka kembali. Kemudian catatan sejarah yang ada pada publik, terbukti secara riil, bahwa sosok - sosok individu \" para terpapar temuan korup \" justru dijadikan orang - orang kepercayaan sebagai pejabat tinggi dan atau pejabat publik lainnya, untuk mengelola negara. Diantaranya Tito Karnavian, Airlangga Hartarto dan Zulkifl Hasan serta beberapa petinggi di BUMN salah satunya Ahok dan Erick Thohir. Dan selaku Presiden, Jokowi melakukan pembiaran terhadap tindakan keras dan tegas (tidak sepatutnya) yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum terhadap individu yang sekedar melanggar cita - cita hukum (ius konstituendum), dan rakyat sipil yang dituduh berkata bohong, namun tidak menjadi kegaduhan, lalu dituntut hukuman yang sama dengan pelaku extra ordinary crime (koruptor). Sebaliknya Jokowi mediamkan kebohongan Luhut Binsar Panjaitan/ LBP dengan pernyataannya , \" memiliki big data 110 juta rakyat indonesia, minta pemilu ditunda \" dan implikasinya, lahirkan anarkisme sedemikian rupa, yaitu, dibakarnya pospol dan eigenrichting kepada korban Ade Armando yang nyaris bugil, serta hilangnya nyawa orang lain (anggota Polri Kendari), namun Jokowi diskrimnatif (non equal) LBP bebas tak tersentuh serta lenggang kangkung. Selebihnya yang juga amat krusial dan akan menjadi polemik, Jokowi yang harus memiliki kepribadian leadership dengan attitude yang harus role model, dan pastinya tidak terlepas daripada asas fiksi hukum, teori hukum yang mewajibkan \" semua orang dianggap tahu akan keberadaan undang - undang serta ancaman hukumannya \". Namun Jokowi malah selaku penyelenggara hukum pemerintahan tertinggi negara, begitu mudah melupakan tentang \" percobaan makar terhadap Pancasila dan UUD. 1945 \" atas fakta hukum terbitnya RUU.HIP. dan begitu simpelnya Jokowi menerbitkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 yang materi hukumnya bertentangan dengan TAP. MPR No. XXV tersebut, perihal dilarangnya Partai Komunisme Indonesia aktivitas dan eksistensi dalam kancah perpolitikan tanah air termasuk apapun kegiatannya. Oleh sebaba atas dasar hukum terkait dengan otak pelaku peristiwa pemberontakan 30 September 1965 atau yang diketahui oleh publik bangsa ini, bahkan secara Internasional, dikenal sebagai peristiwa pemberontakan G 30 S. PKI. Oleh karenanya secara hirarkis diskresi politik Jokowi terkait Kepres sebagai keputusan presiden serta tehnis dan pelaksanan Kepres, perihal ganti rugi terhadap keluarga PKI melalui Inpres adalah cacat hukum, oleh sebab hukum TAP MPR No. XXV yang hirakis lebih tinggi dikangkangi oleh kepres yang berlaku sekedar non yusial, lalu menjadi obscur (kabur), tak berguna, seolah tak berkekuatan hukum sehingga tidak berkepastian hukum \" dikarenakan terbitnya keppres No. 17 tahun 2022 dan inpres No. 2 Tahun 2023. Sehingga oleh karenanya, menjadi pertanyaan besar bagi publik bangsa ini pada umumnya lintas SARA dan atau lintas strata, tentang \" siapa para korban dan siapa pelaku kejahatan pembunuhan dan atau makar \" pada peristiwa pembunuhan para jendral dan ribuan masyarakat serta para tokoh dan ulama yang menjadi korban puncak kebiadaban para komunisme (PKI) pada 30 September 1965 . Maka, patut dinyatakan sebagai presiden yang seharusnya menjadi pemimpin ideal, yang memiliki kecerdasan dan wibawa, serta berkewajiban berlaku bijaksana dan adil, maka parameter ideal ini, tidak terdapat pada jatidiri Jokowi, melainkan Jokowi adalah presiden terkotor, terjorok dari Presiden RI yang pernah ada. (*)
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menghadiri HUT ke-12 NasDem
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (AMIN) menghadiri HUT Ke-12 Partai NasDem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu. Anies Baswedan tiba terlebih dahulu pada pukul 10.51 WIB, lalu disusul Muhaimin Iskandar. Bakal calon presiden ini disambut oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, tampak hadir pula Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah, Ketua Fraksi Partai NasDem Robert Rouw, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Dalam acara tersebut, Ketum NasDen Surya Paloh dijadwalkan akan memberi orasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Memalukan, Jawaban Ganjar Terhadap Pertanyaan Dubes Jepang Tidak Nyambung
Jakarta, FNN – Tampaknya, antusiasme mahasiswa terhadap perubahan sangat luar biasa. Perubahan dalam konteks ini bukan berarti kampanye Anies, karena perubahan memang sunatullah dan harus kita lakukan. Mahasiswa tidak butuh pemimpin yang hanya pencitraan, pasang baliho, dan tidak ada otak. Mahasiswa ingin Indonesia dituntun dengan kemampuan berpikir. “Itu yang jadi tema mahasiswa sekarang, yaitu perubahan, dan mulai didasarkan pada argumentasi bahwa Indonesia ini harusnya dituntun dengan kemampuan berpikir. Jadi, bagi mereka, sudahlah, mau pencitraan, mau pasang baliho, kalau otak tidak ada, ya sudahlah,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Sabtu (11/11/23) menanggapi antusiasme mahasiswa terhadap perubahan. Mereka menyebut hal itu sebagai kegagalan Presiden Jokowi untuk memuliakan kebebasan akademis, lanjut Rocky, sehingga orang tidak terlatih untuk berargumentasi. Jadi, semua orang mengikuti kanal-kanal FNN, Refli Harun, dan lain sebagainya. Mereka justru bercerita pada Rocky bahwa mereka kehilangan semacam role model. Bagi mereka role model itu tidak ada di kampus, tapi justru di tempat-tempat lain. Mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang juga kurang pengetahuannya. “Bahkan, mereka melihat bagaimana Ganjar Pranowo tidak mengerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan tidak ada satu pun poin yang substansial yang dia jawab. Sudah pakai bahasa Indonesia pun masih tidak bisa menjawab. Kan gila,” ujar Rocky menanggapi jawaban Ganjar Pranowo terhadap pertanyaan Duta Besar (Dubes) Jepang, Kenji Kanasugi, dalam acara CSIS pada Selasa (7/11/23) lalu. Jawaban Ganjar tersebut dapat dilihat di video yang sedang sangat viral dalam acara yang digelar di forum CSIS. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengundang tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Prnaowo, tapi Prabowo kelihatannya belum tampil. Selain ketiga capres, panitia juga mengundang para duta besar dari beberapa negara sahabat. Forum-forum semacam ini akan menunjukkan seperti apa kualitas dari para calon presiden kita. Jika melihat jawabannya, memang tidak terlalu salah, tapi tidak substansial. Itu persoalannya. Ganjar menjawab sesuatu yang poinnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Dia seperti tidak bisa menerangkan atau tidak bisa mengerti apa yang ditanyakan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa penanya adalah orang Jepang sehingga dia mulai membuat semacam gimik soal Jepang. Tetapi, bukan itu yang ditanya. Bahkan, diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu tidak substansial. “Jadi, dia enggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini, dan presiden kita (kalau Ganjar jadi presiden) dia enggak paham mau ngapain. Kan gila tuh. Ini ditonton dan menjadi viral. Ini memalukan betul,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, itu yang sering saya tegur dan dari awal saya kasih kritik bahwa PDIP itu didesain untuk menjadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri, karena Bung Karno adalah tokoh politik luar negeri. Dia dikenal di internasional, lebih dari sekadar ide Sukarnoisme. Nah, ini Ganjar adalah kader PDIP, tapi buta huruf tentang global politics. “Jadi, sudahlah, kita anggap saja bahwa ini ada yang memang tidak pas pada Ganjar, begitu kira-kira,” tegas Rocky. Dari video viral itu juga terlihat bahwa persoalannya bukan masalah bahasa karena dia memakai earphone, yang berarti ada penerjemah. Jika dia menjadi presiden nanti, dalam forum internasional dia memang juga harus memakai bahasa Indonesia, tapi dia harus paham dengan konteksnya. “Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik. Ini jadi konyol. Tetapi, sudahlah, itu pelajaran buat Ganjar supaya belajar lebih banyak. Kira-kira begitu,” ujar Rocky lagi. Hal yang sama mungkin akan terjadi juga pada Gibran. Ironis memang. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar jangan salah pilih pemimpin karena situasi geopolitik global sekarang sedang memburuk. Ternyata, semua yang disampaikan itu hanya retorika kosong belaka, karena Ganjar juga semula orang yang digadang-gadang jadi the next Jokowi. “Iya, ini bagian dari the next Jokowi yang justru lebih buruk dari Jokowi sebetulnya. Bagaimanapun Jokowi masih kasih-kasih sinyal walaupun nyontek-nyontek di laptop. Ini bahaya betul Saudara Ganjar ini, dan akan diperlihatkan pada dunia internasional,” ujar Rocky. Dalam pandangan Rocky, Majalah Times sedang mengintai Indonesia, majalah-majalah Eropa juga sedang mengintai. Ini ada kasus baru seperti ini, bahwa Indonesia buta huruf terhadap global politics. Bukan sekadar buta huruf, tapi tidak paham pertanyaan inti yang disampaikan oleh wartawan asing. “Jadi, berbahaya betul bagi kita bangsa besar ini, tetapi pengetahuan dari pemimpin-pemimpin ini sangat kerdil,” ujar Rocky.(sof)
24 Dubes OKI Kecam Agresi Militer Israel terhadap Palestina kepada Menlu Swedia
Stockholm | FNN - 24 Duta Besar dan kepala perwakilan negara anggota OKI berkedudukan di Stockholm bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, pada Kamis, 9 November 2023. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina serta kecaman atas tindakan agresi militer oleh Israel baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Swedia. Seluruh Duta Besar OKI yang hadir menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran norma, nilai dan hukum HAM dan humaniter internasional. Israel tidak konsisten dengan Piagam PBB maupun konvensi internasional yang selama ini menjadi rujukan seluruh negara anggota PBB. Duta Besar OKI meminta Swedia mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan militer, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional serta tetap konsisten untuk mendukung solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai berdasarkan pembagian wilayah pada tahun 1967. Korban Wartawan Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Swedia, Kamapradipta Isnomo, menekankan kembali kecaman Indonesia atas tindak kekerasan Israel terhadap penduduk dan sarana sipil, khususnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. ”Indonesia juga mengecam jatuhnya korban lebih dari 40 wartawan yang meliput di Jalur Gaza dan meminta Swedia untuk melanjutkan pemberian bantuan pembangunan internasional kepada Palestina,” ujarnya. Dutabes Kamapradipta juga menekankan bahwa penangguhan atau penghentian bantuan kerja sama pembangunan jangka panjang untuk Palestina dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi bagian dari collective punishment (hukuman kolektif) terhadap Palestina dalam konteks bantuan internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan dialog dengan Duta Besar dan kepala perwakilan OKI di Stockholm. Menlu Swedia menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza senilai SEK210 juta (US$2 juta) dan akan mengupayakan gencatan senjata dan pemberian akses kemanusiaan bersama negara anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan telah berjalan secara konstruktif dan terbuka sebagai wadah bagi penyampaian posisi negara anggota OKI kepada Menlu Swedia dan sebaliknya dalam konteks konflik di PalesHna saat ini. Swedia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 30 Oktober 2014. Melalui Swedish International Development Agency (SIDA), Swedia adalah salah satu kontributor bantuan pembangunan terbesar di Uni Eropa, melalui program tematis seperti demokrasi, kesetaraan gender, HAM, lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi inklusif. Nina Hanson
Polisi Didesak untuk Mengusut Kasus Intimidasi Wartawan yang Dilakukan Pengawal Firli
Jakarta, FNN - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Kepolisian Daerah Aceh mengusut kasus dugaan intimidasi terhadap dua wartawan yang dilakukan pengawal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.\"Kepolisian setempat harus mengusut tuntas siapa pelaku aksi premanisme tersebut,\" kata Bambang di Jakarta, Jumat, menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami wartawan di Aceh.Sebelumnya, dua jurnalis Aceh diduga diintimidasi oleh pengawal Firli Bahuri saat meliput pertemuan Ketua KPK itu bersama organisasi perusahaan media Aceh di Warung Sekretariat Bersama (Sekber) wartawan Aceh, Kamis (9/11).Dua jurnalis korban intimidasi itu adalah Raja Umar yang merupakan wartawan Kompas TV dan Kompas.com, serta pewarta media lokal Puja TV Lala Nurmala.Intimidasi diduga terjadi saat Firli bersama sejumlah pengurus JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di Sekber wartawan. Sekber selama ini menjadi tempat berkumpul wartawan lintas media dan organisasi untuk bekerja dan membuat berita maupun saat menunggu liputan.\"Saya dihampiri oleh polisi yang mengenakan pakaian preman dan meminta agar saya hapus foto pertemuan Firli,\" kata Raja Umar dikonfirmasi di Banda Aceh, Jumat.Bambang Rukminto mengatakan intimidasi tersebut termasuk aksi-aksi premanisme yang tidak dibenarkan, terlebih menghalang-halangi kerja jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.\"Saksi mata tentunya banyak, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menangkap pelaku,\" ujarnya.Bambang pun meminta agar pelaku intimindasi terhadap dua jurnalis Aceh tersebut dikenakan sanksi tegas, selain pidana pelanggaran UU Pers.\"Bila benar pelakunya itu adalah oknum polisi, sanksi disiplin dan etik harus diberikan kepada pelaku,\" tambahnya.Senada dengan Bambang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap juga meminta institusi kepolisian mengusut tuntas kasus intimidasi terhadap jurnalis di Aceh tersebut.Menurut Yudi, aparat penegak hukum harus menghormati tugas jurnalistik. \"Seharusnya hormati tugas pers. Siapa sebenarnya yang menghalangi kerja pers harus diusut tuntas. Sampai meminta hapus foto itu menghalangi, jika ditemukan perbuatan ini merupakan kesalahan,\" kata Yudi.(ida/ANTARA)
Rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Digeledah KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang beralamat di Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat malam.\"Informasi yang kami peroleh benar dan kegiatan saat ini masih berlangsung,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam.Meski demikian Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di rumah Sudin.Sudin awalnya hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).Meski demikian Sudin telah memberikan konfirmasi kepada tim penyidik KPK bahwa dirinya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik dan telah mengajukan permohonan untuk penjadwalan ulang.KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.Perkara dugaan korupsi tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2024.Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.SYL menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS.Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan-nya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar. Meski demikian tim penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jumlah pastinya.SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara, tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(ida/ANTARA)
Satgas Yonif 300/Bjw Mengamankan Peralatan KKB di Gome
Jayapura, FNN - Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengakui Satgas Yonif 300/Bjw mengamankan berbagai peralatan milik KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Peralatan milik KKB itu diamankan setelah terjadi kontak tembak.\"Awalnya ada laporan dari laporan yang diterima terungkap adanya informasi masyarakat yang melaporkan bila ada sekelompok orang yang berada di salah satu honai atau rumah khas masyarakat pegunungan di kawasan Tanah Merah, Distrik Gome,\" kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawap dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.Dikatakan, dari laporan yang diterima terungkap Jumat (10 /11) sekitar pukul 07.37 WIT, Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bila disalah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.Untuk mengamankan wilayah itu kemudia diperintahkan Danpos Gome Lettu Inf Reza Pahlawan bersama tiga tim untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah Tanah Merah.Saat prajurit Satgas Yonif 300/Bjw mendekati honai yang dicurigai, terdengar teriakan \"lari-lari\", kemudian keenam orang pria itu berlarian keluar dari honai dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang sambil menembak ke arah personel TNI.“Kontak tembak berjalan singkat, kami berupaya mengejar namun KKB lari menuju hutan, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan didalam honai dan mendapatkan barang bukti berupa HT, teropong dan senter serta barang lainnya,” jelas Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.Ditambahkan, TNI akan berupaya memberikan rasa aman di masyarakat dan berharap kerjasamanya sehingga bila ada yang mencurigakan segera di laporkan.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di wilayahnya,\" ajak Gusti Nyoman Suriastawa.(ida/ANTARA)
KPU Balikpapan Menerima Distribusi Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama
Balikpapan, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sudah menerima logistik tahap pertama untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang pada pertengahan pekan ini.“Kami terima pada tahap pertama ini berupa tinta, segel, segel plastik pengganti gembok, dan bilik suara,” kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, Sabtu.Ia merincikan bilik suara yang diterima saat ini sebanyak 8.188 buah atau 4 kali dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Balikpapan. Hal tersebut karena satu TPS mendapat empat bilik suara.Kemudian untuk tinta, KPU Balikpapan telah menerima sebanyak 4.094 botol.\"Kemudian ada kurang lebih 58 ribu lembar segel, ditambah segel plastik pengganti gembok. Kalau kita kenal itu mirip sama kabel ties tapi ini lebih khusus,\" tuturnya.Saat ini, ribuan logistik yang telah diterima akan ditempatkan sementara di Gudang Logistik lama, tepatnya berada di belakang kantor KPU Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman Km 0.Setelah melakukan penghitungan jumlah logistik, KPU nantinya akan membawa seluruh logistik ke gudang KPU yang berada di Jalan Alam Baru, Somber, Balikpapan.\"Hari ini dilakukan penghitungan (jumlah logistik). Kami akan lihat (logistik) mana yang rusak dan mana yang tidak, kalau ada yang rusak akan disisihkan, kemudian dilaporkan,\" kata Thoha.Di sisi lain, KPU Balikpapan juga tengah menunggu kiriman logistik lainnya berupa sejumlah kotak suara. Barang-barang ini masih dalam perjalanan.Dia memperkirakan pengiriman kotak suara tersebut tiba seluruhnya pada akhir November mendatang.\"Karena kotak suara, juga bilik, itu yang buat KPU Provinsi. Kami KPU Kota hanya penerima manfaat saja, penerima barang jadi saja,\" jelas Thoha.KPU Balikpapan kini juga masih menunggu proses penyelesaian surat suara yang masih dalam tahap koreksi sebelum naik ke tahap percetakan. Surat suara diharapkan sudah diterima pada akhir November ini dan segera dilakukan pelipatan.Mengenai kelengkapan TPS lainnya seperti bantalan, paku, karet, tanda keluar masuk dan kartu tanda pengenal akan dibuat di Balikpapan.Total seluruh logistik pemilu diperkirakan akan diterima seluruhnya pada akhir Desember 2023 mendatang.(ida/ANTARA)
Pencawapresan Gibran Dinilai Cacat Legitimasi, karena Ada Manuver Inkonstitusional di MK
Jakarta | FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harjanti mengingatkan, Putusan Mahkamah Konstitus (MK) atas perkara 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat legitimasi setelah Majelis Mehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. \"Ketika kita bicara pencalonan, legitimasi, itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif; ada politik, hukum. Secara umum legitimasi orang masih dilihat legal, pertanyaan ketika putusan perkara 90 dijadikan dasar hukum untuk pencalonan, apa itu memenuhi syarat hukum tertentu?\" tegas Prof Susi pada wartawan, Jumat (10/11/2023). Sejak awal, permohonan uji materi usia Capres-Cawapres bermasalah. Mulai dari hukum acara, legal standing, pemohon tidak punya legal standing itu diamini Hakim Suhartoyo, yang kini menjadi Ketua MK, perkara yang ditarik, diperiksa kembali dan putusannya. \"Dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi putusan 90 itu, kemudian putusan itu dipertanyakan, apalagi dengan putusan MKMK bahwa ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Ini semakin menunjukkan apakah putusan 90 menjadi dasar hukum yang kuat bagi pencalonan Gibran?\" tanya Prof Susi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action disingkat (CISA) Herry Mendrofa menilai pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membuka pelanggaran lebih lanjut karena berawal dari proses pencalonan yang diwarnai pro-kontra dan pelanggaran etik. \"Saya kira calon ini banyak minusnya sebenarnya, dari sudut pandang etik, manuver, tentunya yang bisa dikategorikan pelanggaran pemilu,\" kata Herry. Manuver Inkonstitusional Persoalan legitimasi juga menjadi sorotan dari pasangan tersebut. Pasalnya, otoritas seorang pemimpin didasarkan pada legitimasi. Ketika legitimasi dipersoalkan, pemimpin tersebut ditakutkan akan memicu pelanggaran yang lain. \"Ya, jelas akan ada banyak manuver yang inkonstitusional. Pelanggaran-pelanggaran etik, konstitusi, itu saja. Mengarah ke sana,\" ungkapnya. Selain itu, Herry mengkhawatirkan adanya penggunaan otoritas untuk menutupi kesalahan dan memunculkan pelanggaran selanjutnya. \"Karena menggunakan otoritas. Jadi pasti arahnya akan ada pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Kita meyakini hal itu bisa saja terjadi karena dari awal sudah diwarnai pelanggaran,\" tegasnya. Herry menduga pelanggaran terkait penggunaan alat negara dalam pemilu juga terkait dengan otoritas. \"Ini tidak semua bisa ditegakkan, karena dari pencalonan saja sudah pelanggaran etik. Apalagi hanya dengan alat peraga kampanye,\" tambahnya. Ia juga mengkhawatirkan nantinya akan muncul ketidaknetralan dari aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024. \"Saya mengkhawatirkan kalau misalnya nanti arahnya ada upaya menggerakkan aparat penegak hukum, saya minta itu tidak terjadi,\" pungkasnya. (Sur)
DN Aidit: Ada Apa dengan Jawa Tengah dan Reinkarnasi PKI ke Depan Ini?
Oleh: Joko Sumpeno | Peminat Sejarah Lokal dan Partai Politik. DIPO NUSANTARA AIDIT adalah sebuah nama pengesahan di sebuah Kantor Notaris Batavia dari nama Achmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit bin Abdullah Aidit. Ketika ia berusia 17 tahun. Achmad Aidit alias DN Aidit lahir pada 30 Juli 1923, hari Senin Pahing di Tanjungpandan Belitung. Kelak dikenal sebagai Ketua CC PKI/ Menko - Wakil Ketua MPRS, penerima Bintang Mahaputera R. Ipada Agustus 1965. Sobron Aidit, adik Aidit menyapanya Bang Mamat. Pada 23 November 1965 dini hari ,Selasa Legi di Boyolali , tokoh PKI yang amat dekat dengan Bung Karno pada kurun 1960-1965 ini, menemui ajalnya di hadapan eksekusi regu tentara dari Brigade IV ( Tiga Batalyon F, G dan H ) di bawah Komandan Letkol Yasir Hadibroto di Boyolali Jawa Tengah. Entah secara kebetulan atau tidak, jelas pada 23 November 2019 , Sabtu Pahing, sekitar 55 tahun kemudian ini berlangsunglah Pertemuan Bedah Buku: PKI, Dalang dan Pelaku G30S/ PKI karya sejarahwan Prof. Dr Aminudin Kasdi, di Jakarta. Revolusi yang ia terus dengungkan di panggung sejarah R.I terutama.pada kurun 1960-1965, nampaknya memakan Aidit sendiri di akhir pelariannya di Jawa Tengah, khususnya di segitiga Jogja- Solo- Semarang, lebih khusus lagi di Solo- Klaten - Boyolali, sekitar hampir dua bulan diburu tentara ( 2 Oktober sampai dengan 22 November 1965 ). Ada apa kaitan pelarian dan atau persembunyian Aidit dengan nasib PKI dan pilihannya ke Jawa Tengah ? Tentu bisa ditelisik dari sepakterjang Aidit dengan PKI dan Jawa Tengah sebagai \"daerah basis\" kaum merah, khususnya lahir dan besarnya PKI di kawasan ini. ××× Ketika usia Aidit menginjak dewasa, di Batavia kemudian Jakarta, Aidit dikenal sebagai pemuda aktivis yang dengan sadar memilih jalur kiri. Sempat menjadi murid Mohammad Hatta. Aidit hanya menyelesaikan di Sekolah Dagang di Jakarta. Aktif di Barisan Pelopor, juga di Angkatan Pemuda Indonesia ( API ). Pada masa Revolusi Agustus, Aidit beserta teman-teman kiri - sosialis dan komunis - memilih bergerak di bawah tanah yang kemudian muncul pasca Proklamasi sebagai relawan pemuda pengawal Bung Karno, khususnya ketika berlangsung Rapat Akbar September 1945 di Lapangan Ikada Jakarta, sebagai ungkapan tekad: Merdeka atau Mati. Sejalan dengan kepindahan ibukota R.I sejak awal Januari 1946, maka PKI pun juga memindahkan pusat aktivitasnya ke Jogja dan sekitarnya. Nampaknya, PKI lebih semarak dan bergairah di kawasan ini, khususnya di Surakarta. Pada Kongres PKI ke empat di Solo Juli1946, Aidit mulai masuk jajaran CC ( Central Committee ) PKI atau Pengurus Pusat, sekaligus Ketua Fraksi Komunis dalam keanggotaanya di KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR/ DPR, lengkap dengan Badan Pekerja KNIP = DPR ). Sebelumnya, Aidit dianggap berjasa kepada PKI ber kaitan cuci-tangannya partai dalam Peristiwa Tiga Daerah ( Brebes, Tegal dan Pemalang ) yang berlangsung 3 bulan ( Oktober-November dan Desember 1945/) sebagai kesembronaan aktivis PKI antara lain Widarta dan Ali Archam cs menangani Revolusi Sosial yang gagal. Sedangkan Revolusi Sosial di Surakarta dianggap berhasil dengan penghapusan Daerah Istimewa Surakarta, sejak Juli 1946. Pada aktivitasnya di Solo inilah, DN Aidit menemukan jodohnya dengan menikahi Sutanti binti Mudigdo yang dokter dan anggota KNIP juga. Yang menikahkan adalah ideolog Komunis- Islam bernama Achmad Dasuki, alumni Sekolah Islam ( Mamba\'ul Ulum Surakarta Acmad Dasuki adalah ideolognya Islam yang miring ke komunis, pernah dibuang ke Digul bersama KH Misbach, sebelum menjadi aktivis SI merah Surakarta, KH Misbach adalah orang Muhanmadiyah seangkatan dengan Fahrudin murid KHAchmad Dahlan. Sedangkan Mudigdo adalah mantan Kepala Polisi di Semarang, asal Tuban, pernah aktif di Partindo / searah juang dengan PKI pula, mengajar di MULO Muhammadiyah Solo, dan terlibat Peristiwa Madiun yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada Agustus 1948, terbentuklah fusi kekuatan politik kaum kiri ( PKI, Partai Buruh - Setiajid, Partai Sosialis Amir Syatifudin, dll ) kedalam front bersama : FDR - Front Demokrasi Rakyat yang diketuai Musso, tokoh senior komunis I ndonesia yang lama bermukim di Moskow; seangkatan Semaun, Darsono dan Alimin. Di FDR ini, Aidit sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif. FDR tak berumur panjang, menyusul kemudian meletus Peristiwa Madiun 18 September 1948 yang diawali pemogokan buruh kapas dan goni pada Mei sampai Juli di Delanggu, kekacauan antar lasykar (/Pesindo/ PKI dan Hizbullah/ Masyumi; antar kesatuan tentara Divisi Pasopati yang kiri melawan Siliwangi tentara reguler yang hijrah ke daerah Republik ( Jogja - Soloa - Kedu sampai Kediri akibat perjanjian Renville Juli 1946. Kegagalan PKI di FDR membawa tewasnya Musso, Amir Syarifudin (mantan Perdana Menteri/ Menhan di Kabinet yang dilimpinnya ), Setiajid dll. Selepas kegagalan PKI pada 1948, para aktivisnya yang sebagian tewas - bahkan Tan Malaka dan Menteri Soepeno yang tak terlibat Peristiwa Madiun, menemui ajal di hadapan sekelompok tentara, masing-masing di Tulungagung dan Nganjuk Jawa Timur - kekuatan kiri kocar kacir. Para aktivis tua dan muda yang tak terbunuh melarikan diri/ bersembunyi. ××× Pada 7 Januari 1951 Aidit muncul dari persembunyiannya antara Matraman Raya - Kramat Raya- Gondangdia, namun di koran Sinpo dan sempat dirumorkan, seolah-olah Aidit dan MH Lukman melarikan diri ke RRT. Itu kreasi Syam, agen ganda sejak dengan kelompoknya di Patuk Jogja. Rupanya, hoax pun sudah ada sejak dulu. Pada saat itulah, Aidit disebut sebagai Sekretaris Jenderal CC PKI dengan beberapa deputy yang mereka sebut Pendowo Limo ( DN Aidit, MH Lukman, Nyoto, Sakirman dan Sudisman ). Sakirman kakak kandung Jenderal S. Parman ( terbunuh pada 30 September 1965 ) pada awal 1950an menjadi Ketua Fraksi PKI di DPR. Pada tahun 1953 berakhirlah karir tokoh tua komunis Alimin dan Tan Ling Jie, digantikan Pendowo Limo di atas. Mulailah PKI agresif kembali, dengan puncak pencapaian pada Pemilu 1955 berhasil menjadi salah satu Empat Besar kekuatan politik di Indonesi: PNI 22,1 %, Masyumi 20,9 %, NU 18,4 %/dan PKI 16,3 %. Bagi PKI , hasil pemilu 1955 itu semakin menebalkan kepercayaan diri sebagai kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Peristiwa Madiun, aksi-aksi pemogokan 1950-1951, seakan tidak mempengaruhi penampilan PKI sebagai partai yang rusuh dan pernah memberontak R.I. Bahkan Aidit malah berorasi dalam pembelaaan PKI atas keterlibatan apada Peristiwa Madiun 18 September 1948 sebagai reaksi atas pernyataan Mr Syamsudin dari Masyumi yang membandingkan kekecauan di berbagai daerah dengan petualangan PKI itu. Mr Syamsudin adalah mabatan Walikota Sukabumi, kini namanya diabadikan di RS Samsudin Sukabumi. Hasil suara untuk PKI, sebagian besar berasal dari penduduk di Pulau Jawa ( 89 % ), sisanya disumbang oleh Sumatera ( 8,6 % ) dan sisanya lagi dari pulau lain. Meskipun PKI memperoleh suara lebih kecil ketimbang Masyumi, NU dan PNI di Jakarta Raya dan Jawa Barat, namjn PKI boleh bangga di Jawa Tengah, PKI nomor dua setelah PNI dengan prosentase 25,8 %. Suara PKI di Jawa Tengah meningkat lagi pada pemilu DPRD Provinsi dan Kab/ Kotapraja bulan September 1957, sehingga PKI Jawa Tengah menggeser PNI. PKI menjadi partai nomor 1, dengan prosentase suara 34 %, PNI menjadi nomor 2, disusul NU dan terakhir Masyumi. Bahkan di Jawa Timur, meskipun NU tetap nomor satu namun jarak prosentasenya menipis. Semula NU 34,1% dan PKI 23,3 %...pada 1957 itu, jaraknya tinggal 3 %, dengan PNI hanya nomor 3 disusul Masyumi nomor 4. Nampaklah, bahwa Jawa Tengah merupakan daerah basis \" PKI khususnya dan Merah pada umunya. Suara PKI Jawa Tengah menyumbang 38,1 % suara nasionalnya PKI. Ditujuh kabupaten yakni Klaten (/prosentase terbesar dengan hampir 55 % sejumlah 204.128 suara bagi PKI dari semua suara yang masuk sejumlah 387.640 ), Cilacap, Boyolali, Grobogan dan Sukoharjo, PKI menang mutlak dengan suara lebih dari 50 %. Di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Jateng, suara PKI juga mengesankan dan sebagai juara 1 yakni di Kabupaten -kabupaten Semarang, Kota Semarang, Temanggung, Blora, Gunung Kidul, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, PKI dan Aidit pasti tahu bahwa Jawa Tengah adalah harapan besar di atas kenyataan yang menggembirakannya. Kelak terbukti pada 1965, ketika Jakarta gagal memimpin kudeta, Jawa Tengah terutama di Segitiga Solo- Klaten dan Boyolali, Aidit melarikan diri dan bergerak di kawasan tersebut. Bahkan setelah terbunuhnya Aidit pada 23 November 1965 dinihari lalu di Boyolali itu, pengurus CC PKI lainnya ( Rewang Cs ) memilih Blitar Selatan Jawa Timur sebagai kelanjutan gerpolisasi PKI. Blitar adalah peraih suara PKI terbesar di Jawa Timur - seperti halnya Klaten di Jawa Tengah - dengan 179.810 suara dari jumlah p suara semua yang masuk 386.355 suara. ××× Pada 30 September 1965, malam Jum\'at Legi itu, PKI berharap merebut kemenangan revolusi di balik kewibawaan dan kekuasaan Soekarno yang merapuh. Kendati Aidit cs plus Subandrio cs bersiasat dengan manipulasi politiknya menuduh keberadaan Dewan Jenderal dan semata sebagai masalah intern Angkatan Darat, tetapi gagal sudah. Bahkan Aidit harus menyudahi kehidupannya melalalui pengejaran oleh tentara ( RPKAD dan Brigade IV Kodam Diponegoro ) dan tertangkap hampir tengah malam di rumah seorang buruh kereta api bernama Kasim, di Kampung Sambeng, Kelurahan Banjarsari - Kota Solo atas kerja intelijen Sriharto orangnya Jenderal Nasution yang disusupkan lama di Solo kemudian menjadi salah satu ajudan Aidit di Solo. Kemudian pada 23 November/dini hari,Selasa Wage 1965, Aidit tewas diujung letusan senjata api regu penembak dari Brigade Yasir Hadibroto di Boyolali. Sementara Soekarno ingin mengambil tindakan penyelamatan PKI sebagai partai yang revolusioner melalui penafian G30S/ PKI dan mengantikannya sebagai Gestok ( Gerakan Satu Oktober berdalih pada teknis perwaktuan, 30 September dinihari dianggapkan sebagai 1 Oktober ) ; disusul pembentukan Barisan Soekarno dan hampir perang antar Angkatan ( RPKAD dan Angkatan Darat pada umumnya versus AURI dan KKO serta AKRI Jatim ) serta tak tertahankannya aksi pemuda dan mahasiswa KAMI/ KAPPI di Jakarta, Bandung, Solo dan Jogja yang merupakan himpunan gerakan kaum muda Muslim plus angkatan muda Katholik dan Kristen serta Nasionalis kanan di bawah Osa Maliki dan Usep Rabuwiharjo berhadapan dengan massa PKI plus Nasionalis kiri Ali Sastroamijoyo dan Surahman ( ASU ), namun nasib sejarahnya kian meluncur ke jurang kehancuran. Berbulan- bulan kemudian, sejak Oktober 1965 sampai dengan 1968 dengan dualisme kekuasaan antara Istana dan Markas Kostrad ( Soeharto dan AH Nasution ) yang memuncakkan suhu politik dan menjatuhkan kursi kepresidenan Soekarno, maka akibatnya kian jelas bahwa PKI kalah di hadapan tentara dan rakyat yang tak mau dengan PKI. Muhammadiyah dan NU bersatu melawan PKI yang kian limbung di hadapan sejarah. Bahu membahu dengan teman-teman dari Partai Katholik dan Parkindo , menggumpalah kekuatan melawan PKI di bawah kepemimpinan Angkatan Darat blok Kostrad : Jenderal Soeharto dan Jenderal A.H Nasution. Aidit dalam usia yang sebenarnya merupakan awal kehidupan manusia yang sesungguhnya ( 42 tahun ) dan berhasil membawa PKI pada kurun 1955-1965 sebagai kekuatan politik yang disegani dan selangkah lagi masuk Istana, ternyata tragis di akhir kehidupannya. Kantor CC PKI di Jalan Kramat Raya nomor 57 dan paling megah dibanding Kantor Masyumi, NU, PNI dan Parkindo di kawasan Kramat Raya. Bahkan, PKI juga telah menyiapkan lahan ( kini dipakai Kemparpostel R. I dan Indosat ). Mendekati lokasi Istana Negara. ××× Hampir saja juga menenggelamkan R.I ke lubang hitam. Akibat tragedi G30S/ PKI itu hingga kini masih meninggalkan jejak dendam yang setiap waktu bisa memicu keretakan sebagai bangsa dalam menegara. Di hari-hari setelah kematian Aidit, Mao yang menjadi tutor bagi PKI Indonesia yang lebih memilih RRC ketimbang Uni Sovyet sebagai pelindungnya, Mao bersedih dan berharap juga, suatu saat PKI hidup dan semerbak lagi kelak di kemudian hari, sebagaimana diungkapkan Mao dalam pusinya yang dipersembahkan kepada Aidit di bawah ini. BELASUNGKAWA UNTUK AIDIT (dalam irama Pu Saun Zi ) Di jendela dingin berdiri reranting jarang beraneka bunga di depan semarak riang apa hendak dikata kehembitaan tiada bertahan lama dimusim semi malah jatuh berguguran Kesedihan tiada terhingga mengapa gerangan diri diri mencari kerisauan Bunga telah berguguran, di musim semi nanti pasti mekar kembali simpan harum wanginya hingga di tahun mendatang Nah, Anda bisa berintrepetasi : Apa dan bagaimana potensi Jawa Tengah sebagai kantong tebal bagi suara yang merah dan kiri itu....? 11 Nov 2023.
POPULER
