ALL CATEGORY
Dua Satu Dua dan Tiga Jihad
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rangka 212--dua satu dua, diadakan agenda \"munajat kubro\" untuk keselamatan NKRI dan Palestina. Acara yang dimulai jam 03.00 itu menjadi penting karena di samping sebagai ajang silaturahmi sesama kaum muslimin yang berjuang demi agama, bangsa dan negara, juga untuk \"mengetuk pintu langit\" agar menyelamatkan bangsa Indonesia dan bangsa Palestina. Penguatan semangat juang berbasis agama tidak lain adalah untuk memperkokoh \"jihad fi sabililah\" baik di Indonesia maupun Palestina. Berjihad dalam spektrum luas yang berakar sama yakni melawan kemungkaran, kezaliman dan ketidakadilan. Munajat adalah jalan untuk mencapai kemenangan dengan tawakal dan yakin akan pertolongan Allah \"nashrun minallah wa fathun qorib\". Allah Yang Maha Kuasa. Tiga amanat jihad dari silaturahmi dua satu dua adalah : Pertama, momentum untuk turut berjihad bersama bangsa Palestina. Saudara kita yang sedang berjuang melawan kebiadaban Zionis Israel. Sebagian besar rakyat teraniaya oleh pembantaian dan penjagalan yang tidak lain adalah genosida. Tenaga, harta dan do\'a kontribusikan untuk berjihad bersama. Kedua, berjihad melawan agen-agen Zionis yang ada di Indonesia. Kasus penyerangan muslim yang sedang mengadakan aksi solidaritas di Bitung oleh pasukan Kristen Manguni yang berbendera dan beratribut Zionis Israel adalah bukti ancaman nyata. Minoritas arogan itu berlindung di balik kekuasaan sekuler berbaju pluralisme. Kelompok teroris ini harus dilawan dan dibasmi oleh umat. Ketiga, berjihad melawan rezim yang tidak berpihak pada umat. Rezim yang mendahulukan kepentingan famili, kroni dan oligarki. Rezim berbau korupsi, kolusi dan nepotisme. Fir\'aunisme merasa benar sendiri. Buta tuli pada suara kebenaran dan kejujuran. Namrudisme membungkam lawan yang berargumen sehat. Semata memelihara kebodohan. Jokowisme menjadi isme baru lokal yang berindikasi pada perbudakan kaum elit tersandera. Munajat harus diawali dengan taubat dan berniat berbuat untuk memperkuat umat. Menangis itu penting sebagai bukti kita dekat. Akan tetapi kesiapan untuk mengorbankan jiwa dengan tetesan darah merupakan tuntutan jihad. Nabi mencontohkan dan diikuti oleh para Sahabat. Dua satu dua (212) bukan semata angka tapi api perjuangan untuk berkhidmat pada agama, bangsa dan negara. Berjalan dan berlari dengan gagah perkasa. Tidak goyah oleh rayuan dan tidak takut pada ancaman atau tekanan. Umat perlu menjawab pertanyaan Allah \"Hal adullukum alaa tijaarotin tunjiikum min adzaabin aliim \"--Apakah ingin Aku tunjukan transaksi yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih ? Jawabannya adalah \"Iman kepada Allah dan kepada Rosul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa\". Allah SWT menegaskan \"dzaalikum khoirulakum in kuntum ta\'lamuun\"--itu yang terbaik bagimu, jika engkau mengetahui. Nah, selamat bermunajat dan berjihad wahai umat pejuang, engkau bukan pecundang. Saatnya untuk bergerak, bukan hanya menggertak atau berteriak. Cukup sudah terdengar isak dan suara serak. Kini kesempatan untuk menerjang terjang di medan perang. Allahu Akbar-Allahu Akbar. Ahadun ahad?
Cagub Maluku Dominggus Pakel Banyak Didukung Tokoh Nasional
Jakarta, FNN - Calon penjabat Gubernur Maluku, Mayjen TNI Dominggus Pakel mendapat apresiasi dan dukungan dari tokoh nasional. Pasalnya Pakel telah terbukti saat berdinas di Universitas Pertahanan, BSSN, maupun lembaga pemerintah lainnya. \"Saya menilai Pak Dominggus Pakel adalah orang yang tepat memimpin Maluku. Di samping dia putra daerah, Pak Pakel juga memiliki segudang prestasi dalam bidang pertahanan dan teknologi informasi,\" kata Ketua Lembaga Kajian Nawacita (LKN) Samsul Hadi kepada media di Jakarta, Jumat (1/11/2013). Samsul menegaskan di era saat ini pimpinan kepala daerah harus memiliki sosok yang tegas namun rendah hati. Sosok itu kata Samsul ada pada diri Dominggus Pakel. Sementara Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Umar Wala menyebut Mayjen TNI Dominggus Pakel layak jadi Penjabat (Pj) Gubernur Maluku. Hal itu disampaikan Umar dalam keterangan resminya kepada awak media beberapa hari lalu. Menurut Umar, Dominggus Pakel layak jadi Gubernur Maluku dengan beberapa alasan. “Pertama soal kredibilitas dan dedikasi beliau pak (Dominggus) sudah teruji. Cek aja literatur nya,” kata Umar. Selain itu, Umar menjelaskan bahwa alasan lain adalah Maluku membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar paham tentang perkembangan dunia teknologi. “Maluku kini dalam masa transisi menuju daerah yang melek teknologi. Nah, pak Dominggus punya kapasitas soal itu,“ ujarnya. Ia mengatakan, sebagai calon Pj Gubernur Maluku, Mayjen TNI Dominggus Pakel adalah orang yang tepat. “Ini waktu yang tepat untuk memimpin transisi pemerintahan di Maluku,” imbuhnya. Selain itu, Umar juga menekankan pentingnya pemimpin acap memperjuangkan keadilan bagi negerinya, seperti pada zaman khalifah Umar bin Khattab yang memilih para pemimpin berdasarkan kriteria tersebut. “Kriteria itu ada pada beliau. Maka patut saya sampaikan pak Dominggus sangat layak,” tandasnya. Umar menambahkan, Dominggus Pakel punya misi yang mulia dalam membangun Maluku ke depan. “Panggayo dan toma arus sama-sama adalah misinya untuk membangun tanah Maluku. Sebab itu adalah kekuatan orang Maluku,” ucap Umar. Seperti diketahui bahwa calon penjabat Gubernur Maluku Mayjen TNI Dominggus Pakel telah mendaftarkan diri sebagai calon penjabat Gubernur Maluku, pada Rabu, 22 November 2023. Secara singkat ia mengatakan, semua orang di Maluku adalah bersaudara. \"Kita harus panggayo (mendayung perahu) bersama, toma (menantang arus) sama-sama karena itu merupakan kekuatan orang Maluku agar kita satu satu darah dan satu hati, Tuhan memberkati kita semuanya,\" tandasnya. Dominggus Pakel sebelumnya menjabat berbagai jabatan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan termasuk sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Mayjen TNI Dominggus Pakel pada 2020 berpindah dari Kementerian Pertahanan ke Universitas Pertahanan sebagai Dosen Tetap, kemudian 2021 ditugaskan ke BSSN sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada tahun 2022. Mayjen (TNI) Dominggus Pakel, S.Sos,M.M.,S.I., lahir di Ambon, Provinsi Maluku pada 15 Mei 1967. Ia merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier tahun 1991 yang selanjutnya mengikuti Pendidikan Perwira Lanjutan 1 Tahun 1997 dan 2 pada tahun 2000. Dominggus Pakel kemudian mengikuti Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada tahun 2009. Dominggus Pakel menjabat berbagai jabatan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan termasuk sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2020 Dominggus Pakel berpindah penugasan dari Kementerian Pertahanan ke Universitas Pertahanan sebagai Dosen Tetap. Selain itu, pada tahun 2021 Dominggus Pakel ditugaskan ke BSSN sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada tahun 2022. Tanda Kehormatan yang diraih Dominggus Pakel diantaranya Satyalencana Kesetiaan I Tahun dan Satyalencana Kesetiaan II Tahun. Mayjen TNI Dominggus Pakel masuk tiga besar dalam pemilihan calon Pj Gubernur Maluku. Ketiga calon yang terpilih yaitu Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Dominggus Pakel, dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman Ia diprediksi banyak pihak bakal dipilih oleh Presiden Joko Widodo. (sir)
Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Fraksi PKS DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss pada Kamis (30/11/2023). Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel. \"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November,\" katanya. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. \"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945. \"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini,\" ungkapnya. Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. \"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,\" pungkas Dr. Salim. (Sur)
LBH Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi Penguasa
Jakarta | FNN - Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana mengatakan, demokrasi yang dijalankan hari ini sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya. \"Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat juga berbicara dari rakyat sangat penting. Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,\" tegas Arief pada Jumat (1/12/2023). Kemudian sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai pondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, Undang Undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan anti kritik. \"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,\" jelas Arif. Intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengkritisi pemerintah. \"Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,\" tegas Arif lagi. Pun jika berharap pada hukum dan aparat penegak hukum. Arif menilai sekarang ini hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang. Dia mencontohkan penggunaan aparat pemerintah seperti ASN, TNI-Polri, termasuk aparat desa beberapa waktu lalu dalam kampanye. \"Padahal mereka tidak boleh ikut politik praktis, berkampanye. Ketika kemudian mereka dimanfaatkan untuk melabrak aturan, itu jelas penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai prinsip demokrasi. Tidak fair,\" ungkap Arif. Dengan begitu lanjut dia, banyak penyelewengan, sehingga sulit untuk percaya bahwa Pemilu kita kedepan akan berlangsung Jujur dan Adil. Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai suasana kebatinan masyarakat tengah sensitif dengan isu demokrasi. Hal itu muncul ketika ada berbagai pelarangan yang menghambat kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. \"Saya kira ini suasana kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat sipil, misalnya ada kasus pelarangan diskusi, pencegahan beberapa orang yang ingin diskusi di kampus karena ada intervensi kekuasaan, kemudian beberapa kawan yang mengkritik pejabat publik dilaporkan ke polisi, bahkan ada yang menghadapi proses hukum,\" jelasnya. Gufron menyoroti beberapa kasus yang terjadi seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang kini berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan yang terbaru Ketua BEM UI Melki Sedek Huang juga dikabarkan menerima intimidassi akibat mengkritik Putusan MK Nomor 90. \"Saya kira itu beberapa tanda yang dirasakan masyarakat dari menurunnya kebebasan sebagai cerminan dari demokrasi yang mengalami regresi,\" tambah Gufron. Berbagai kejadian itu juga dinilai menjadi potret yang secara induktif menggambarkan situasi umum hari ini. Kebebasan di ruang publik untuk kritis, berekspresi, berorganisasi, berdiskusi itu menghadapi dinamika politik elite yang anti terhadap kebebasan. Ditandai Politik Dinasti Gufron menilai kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran serius, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kemunduran demokrasi Indonesia semakin nyata saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres yang dinilai melanggengkan politik dinasti. \"Demokrasi Indonesia mengalami de-konsolidasi, regresi. Indikatornya banyak. Puncak dari kemunduran itu salah satunya ditandai dengan politik dinasti yang dimuluskan lewat Putusan MK No.90,\" tegasnya. Bahkan jauh sebelum Putusan MK muncul, publik juga sudah dihantui ketakutan untuk berbicara kritis di ruang publik. \"Sebelumnya kan sudah banyak yang secara kritis menyoroti situasi kebebasan di ruang publik yang menurun. Orang takut untuk bicara, menyuarakan pandangan kritisnya ke pemerintah, presiden, DPR, dan elite politik. Beberapa di antaranya ada yang dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi,\" kata Gufron. Karena itu, Gufron menyayangkan penguasa saat ini yang muncul dari mekanisme demokrasi justru menyerang demokrasi. “Padahal mereka misalnya presiden, elite politik lain yang duduk dalam kekuasaan kan mereka muncul dari mekanisme politik demokrasi. Tapi justru mereka menjadi aktor yang menyerang demokrasi, kebebasan. Tentu itu menjadi sebuah ironi,\" pungkasnya. (Sur)
Keamanan IT KPU Harus Diperkuat, Waspadai Sabotase Rekapitulasi Suara Pemilu
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh, memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti. \"Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,\" tegas Heru pada Jumat (1/12/2023). Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka. \"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu 2024 an pilpres pada 14 Februari mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memili bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,\" ungkap Heru. Dan biasanya mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah DPT. Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah jahat, bisa mengacak-ngacak Pemilu kita. \"Dan selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,\" tegas Heru. \"Kita harus antisipasi pemilu 2024 ini , pilpres, menjadi pemilu dan pilpres yang berkualitas,\" tambah Heru. Belajar dari kasus hacker Jimbo, Heru merasa KPU tidak melindungi data-data mereka dengan baik. \"Memang kalau kita lihat data-data tersebut, secara data yang formatnya memang sudah tidak melakukan enkripsi, artinya ada ada kelalaian KPU, harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,\" jelas Heru. Maka tidak heran jika data-data ini mudah diretas. Untuk itu, Heru tetap mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. \"Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah juga KPU sudah melakukan hal hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,\" jelas Heru. Lebih Jujur Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meminta agar KPU tidak menganggap sederhana persoalan kebocoran data pemilih dari website KPU. Kabar kebocoran itu bisa memicu respons publik dan berimbas pada kepercayaan publik terhadap muruah lembaga, bahkan memunculkan persepsi negatif di mata publik. \"Memang kita jangan menganggap enteng bahwa satu hal itu berdiri sendiri. Jadi bisa merembet ke hal yang lain. Ini kan persoalan kepercayaan, persoalan persepsi,\" ungkapnya. Saat ini, publik tengah dilanda kekhawatiran terkait data mereka yang ada di server KPU dan lebih luas pada legitimasi hasil pemilu. Menurut Hadar, adanya anggapan bahwa kebocoran data bisa memengaruhi hasil pemilu adalah persepsi publik saat merespons kerentanan sistem KPU. Kendati demikian, Hadar menilai terlalu jauh untuk mengaitkan kebocoran data pemilih dengan rekayasa hasil pemilu. \"Bahwa data ini kemudian bisa dimanfaatkan ke suara, itu agak jauh. Kalaupun ada pemanfaatan, tetap ada sistem-sistem, benteng-benteng yang memagari suara yang diberikan. Tapi kalau persoalan persepsi orang, pemahaman orang, itu kan tidak semuaya tahu secara rinci,” tambah komisioner KPU periode 2012-2017 itu. \"Data suara kan belum ada, suara baru nanti terbentuk. Jadi tidak menyambung. Jadi jauh kalau toh ada sambungannya,\" terusnya. Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut. \"Bagi saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data),\" pungkasnya. (Sur)
Intip Jejak Sri Widodo, Ketua RW Teladan yang Jadi Caleg DPRD Kabupaten Bogor
Tak banyak yang punya keberanian bagi seorang ketua RT atau RW mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, sebab jabatan sebagai ketua RT atau RW kerap dipandang sebelah mata. Tak heran jika banyak orang enggan menjadi ketua RT. Maklum memegang jabatan ini dituntut kerja maksimal dengan honor minimal. Oleh Indah Nurhaidah (wartawan senior FNN) Tidak demikian dengan Sri Widodo. Sejak menjadi ketua RT tahun 1998, tepatnya di RT 07 RW 014, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, ia bertekad mengubah stigma miring ketua RT menjadi jabatan bergengsi. Oleh karena itu, dia ubah mindset masyarakat untuk meyakini bahwa jabatan ketua RT adalah jabatan yang tidak ada duanya, penuh berkah dan menjadi ladang pahala. Semua itu bisa diraih jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab, suka cita, dan yakin akan mendapat balasan dari Allah dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atas propaganda positif ini, ternyata menghasilkan budaya yang cukup baik dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat paling bawah ini. Semua warga akhirnya bersedia menjadi ketua RT secara bergantian. Saat menjabat, ketua RT selalu berkoordinasi dengan warga. Demikian juga, warga wajib mendukung dan memberikan kritik membangun bagi pengurus RT. Yang Unik, Yang Mengharukan Ada pengalaman menarik saat Sri Widodo menjadi ketua RT. Pagi-pagi ada seorang warga yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Ia mengadukan tetangga depan rumahnya yang menurutnya salah dan ketua RT diharapkan bisa menjadi pendukung dan pembelanya. Warga itu terus nerocos menumpahkan kekesalannya, termasuk dengan bahasa yang kurang nyaman. Sri Widodo membiarkan warga itu bicara dengan penuh emosi hingga selesai. Sri Widodo menyimak dengan tenang. Setelah warga itu selesai bicara, Sri Widodo tidak serta merta memberikan tanggapan, dukungan, atau memihak. Ia tidak larut dalam situasi kemarahan yang dalam. Ia harus melakukan kroscek terhadap pihak yang diceritakan oleh warga tersebut. Lalu Sri Widodo menawarkan kepada warga tersebut untuk menghadirkan “musuhnya” ke rumah. Warga itu setuju dan akhirnya dua warga yang berseteru itu duduk bersama dengan jarak berjauhan. Mereka masih marah. Raut muka mereka tampak merah serasa akan saling menerkam. Sri Widodo lalu mengatkaan begini,”Bapak X yang saya hormati dan Bapak Y yang saya hormati pula. Kita hari ini berada di sini sepakat untuk menyelesaikan masalah. Saya tadi sudah mendengar laporan dari Bapak X. Tetapi saya tidak begitu saja percaya. Oleh karena itu, saya minta tolong Bapak X untuk menceritakan kembali di sini secara detail, bahkan kalau mau marah, silahkan. Di sini saya wasitnya. Demikian juga Bapak Y, silahkan simak sampai tuntas. Setelah itu Bapak Y saya beri kesempatan yang sama untuk menceritakan apa yang dialami, bahkan kalau mau marah, monggo, luapkan seluruh emosi, silahkan. Di sini saya menjadi wasit yang imbang,” papar Sri Widodo. Demikianlah kata Sri Widodo – dua tetangga terdekat itu – tuntas meluapkan isi hatinya. Kemarahan yang mereka alami, tidak semestinya dieksploitasi secara berlebihan. Maklum mereka sempat saling bawa senjata tajam untuk menunjukkan kekuatannya. Padahal problem sebenarnya hanyalah persoalan anak mereka yang sama-sama bermain lalu terjadi pertengkaran. Anak mereka sama-sama balita. Setelah proses tabayyun itu, akhirnya keduanya plong, hatinya lega, dan akhirnya sama-sama sadar. Tak lupa, mereka saling memaafkan. Pada kasus yang lain ada warga yang jalan depan rumahnya tidak boleh dipakai buat pasang tenda. Kebetulan tetangga sebelahnya sedang ada hajatan sehingga perlu memasang tenda lebih luas. Mereka bersitegang tanpa ada solusi. Setelah Sri Widodo mendapat laporan sepihak, ia langsung menuju lokasi menyaksikan langsung kejadiannya dan memberi solusi. Akhirnya para pihak paham dan kehidupan bertetangga pun harmonis kembali. Itulah fungsi pimpinan, kata Sri Widodo, bahwa sekecil apapun persoalan di masyarakat harus cepat diselesaiakan sampai tuntas, agar tidak berlarut-larut bahkan menjadi besar. Pimpinan, apapun itu – tidak boleh memihak, tidak boleh membela salah satu pihak, tidak boleh mudah marah, tidak boleh mudah haru. Ia harus tegas, tegar, dan adil. Sri Widodo menegaskan bahwa di mana pun pimpinan berada, jika ia memihak, tidak adil, dan tidak berupaya memfasilitasi perdamaian, maka rusaklah sebuah wilayah itu. Tetapi jika pimpinan itu bijaksana, adil, dan bertanggungjawab, maka masyarakat yang dipimpinnya akan nyaman dan sejahtera. Demikian juga bagi sang pemimpin, maka kebaikan akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Berikutnya, tahun 2010 Sri Widodo dipilih menjadi Ketua RW secara online dan langsung oleh warga Perumahan Puri Bojong Lestari. Bisa jadi itulah proses pemilihan Ketua RW secara online yang pertama di Indonesia. Sangat demokratis. Menjadi Ketua RW, persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Pada suatu hari tepatnya hari Jumat, Sri Widodo mendapati ada orang yang diduga maling jadi bulan-bulanan warga karena kedatapan mencuri mesin air di salah satu rumah warga. Darah bercucuran di wajah orang tersebut. Setiap orang yang menjumpainya langsung melampiaskan kemarahan dengan memberikan penyiksaan. Ada yang menonjok, menendang, ada yang menarik kupingnya dengan kunci tang. Mereka menumpahkan kekesalan pada sang maling tersebut. Melihat hal itu Sri Widodo menelepon anggota polisi Polsek Bojonggede. Lama tak datang, akhirnya Sri Widodo membonceng orang tersebut dengan sepeda motor ke kantor polisi. Punggung Sri Widodo penuh dengan darah yang menetes dari kepala orang itu. Ia khawatir, orang itu bisa mati jika tidak diamankan. Di tengah perjalanan, Sri Widodo berpapasan dengan mobil polisi Polsek Bojonggede. Ternyata polisi yang tadi ditelpon. Ia langsung menyetop dan menyampaikan, perihal kejadian tersebut. Setelah proses serah terima, Sri Widodo melanjutkan perjalanan yang saat itu hendak ke kantor dan polisi membawa orang tersebut ke kantor polisi. Selanjutnya menjadi urusan polisi. Pada kesempatan berikutnya Sri Widodo mengalami kejadian yang tak kalah menarik. Ada pencuri kotak amal musholla, motornya tertinggal. Ia kabur melarikan diri setelah ada warga yang memergoki. Motornya tertinggal. Motor itu lalu disimpan di rumah Sri Widodo. Dua hari kemudian di waktu Subuh ada orang datang ke rumah Sri Widodo. Tiba-tiba ia menangis. Ia menyampaikan bahwa dialah yang mencuri kotak amal dan ingin mengambil motor yang tertinggal. Setelah ngobrol panjang dan menggali profil maling ini, Sri Widodo menanyakan kepadanya apakah ia sekadar mau ambil motor atau mau tobat total. Ia katakan mau tobat total. Lalu Sri Widodo menyuruh dia pulang untuk memanggil orang tuanya dan ketua RT tempat dia tinggal lalu balik lagi untuk ambil motornya. Sehari kemudian ia balik ke rumah Sri Widodo bersama ketua RTnya. Setelah terjadi perdamaian dan ikrar, akhirnya motor dibawa pulang dengan syarat proses hukum tetap berjalan sesuai keinginan warga sekitar musholla. Dua hari kemudian Sri Widodo mengecek ke Polsek Bojonggede melihat perkembangan laporan pencurian. Didapati, si pencuri sudah tidak ditahan, alias dilepas dengan jaminan keluarga. Seorang polisi menjelaskan kepada Sri Widodo bahwa jika dilanjutkan pada proses pengadilan, hasilnya akan sia-sia, yakni ditolak kejaksaan. Sri Widodo mendesak polisi untuk menjelaskan kenapa ditolak. Polisi lalu menyampaikan bahwa uang yang dicuri dari kotak amal sejumlah Rp 38.500 (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Polisi mengatakan bahwa kerugiannya cuma segitu, pasti ditolak kejakaan. Sementara untuk mengumpulkan bukti hingga P21 butuh waktu 20 hari dan bisa diperpanjang. Sedangkan setiap hari polisi harus memberi makan para calon terdakwa minimal 10 ribu sekali makan. Maka, kata polisi pilihannya para maling kelas teri diberi pembinaan saja. Ada lagi pengalaman heroik yang dialami Ketua RW 014, Sri Widodo. Warga mengeluhkan sampah yang selalu muncul selepas Subuh di pinggir jalan raya. Bertahun-tahun tanpa henti. Kekesalan warga sudah memuncak, kegeraman membuncah. Kejadian ini menjadi trending topik dalam pembicaraan di grup WA warga. Tanpa koordinasi dengan siapapun, Sri Widodo memutuskan untuk menangkap basah sang pembuang sampah sembarangan. Ia Menyusun strategi. Sri Widodo sengaja tidak sholat Subuh berjamaah di musholla. Ia mlipir di balik tembok warga dengan memegang lampu senter. Posisinya dekat dengan lokasi tempat sampah dibuang. Azan Subuh berkumandang. Beberapa menit setelah azan selesai ada sepeda motor melintas. Pas di lokasi tikungan pinggir kali, pengendara motor itu membuang bungkusan sampah di pinggir jalan. Tempat itu bukan tempat pembuangan sampah, tetapi taman warga. Secara cepat Sri Widodo beranjak dari persembunyiannya. Ia senter mata sang pengendara dan dihadang di depannya. Ia seorang perempuan. Ia tampak kaget dan gugup, awalnya mau melarikan diri. Perempuan itu kemudian Sri Widodo ajak ke rumahnya. Sri Widodo memperkenalkan diri sebagai Ketua RW. Selama bertahun-tahun warga terteror oleh sampah di tiap Subuh yang dibuang sembarangan. Sri Widodo mendapat pengakuan bahwa perempuan inilah yang melakukannya selama ini. Akhirnya Sri Widodo meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya. Ia kemudian menjemput suaminya ke rumahnya dan balik lagi ke rumah Sri Widodo. Di hadapan suami istri tersebut, Sri Widodo mengingatkan bahwa sesuai ajaran Islam, jika seseorang sudah bekerja keras, jungkir balik, usaha kiri kanan tidak menghasilkan apa-apa, maka bisa jadi ada sesuatu sikap dan perbuatan pelanggaran yang menyakiti orang lain. Kami - kata Sri Widodo - bertahun-tahun merasa dilecehkan, dihina, dan direndahkan dengan adanya sampah yang dibuang di pinggir jalan atau taman. Kami ingin marah, tapi ke siapa? Belum sempat melanjutkan pembicaraan, si perempuan itu tiba-tiba menangis sesunggukan dan menyalami Sri Widodo dengan sangat erat. “Menangislah sampai puas Ibu. Menyesallah sampai tuntas, Ibu,” kata Sri Widodo. Di akhir pertemuan, Sri Widodo memberikan selembat kertas dan pulpen untuk mereka menulis janji tidak mengulangi kebiasaan buruk itu. Hingga akhirnya, pasca-pertemuan mengharukan itu tak ada lagi sampah di tempat itu hingga hari ini. Ketua RW Teladan Kabupaten Bogor Sri Widodo dengan disupport penuh oleh pengurus dan warga menggenjot perbaikan lingkungan. Melengkapi keberhasilan pengurus RW sebelum-sebelumnya, Sri Widodo memprioritaskan pembangunan fisik di lingkungannya. Dengan memaksimalkan potensi warga yang sangat peduli dan kompak, otoritas RW mengajak warga untuk terus memikirkan kenyamanan dan kemandirian lingkungan. Pembenahan sistem administrasi, data kependudukan, dan pelaporan keuangan inilah yang transparan membuat Sri Widodo dinobatkan menjadi salah satu RW Teladan dari sekitar 1.300 RW sekabupaten Bogor. Pusgiwa Kebanggaan Warga Pusgiwa adalah produk kebanggaan warga. Singkatan dari Pusat Kegiatan Warga ini telah menjadi ikon warga PBL. Tak banyak lingkungan RW lain yang memiliki fasilitas umum yang cukup memadai ini. Ada lapangan olah raga, pendopo, kolam ikan, pantry, dan gudang yang dibangun atas swadaya masyarakat dan bantuan dari BUMN atas referensi anggota DPR RI Primus Yustisio. Semua berada dalam satu lahan seluas kurang lebih 1000 m persegi. Primus yang kini membangun sinergi dengan Sri Widodo sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor dapil 6 dari Partai PAN, tak hanya memfasilitasi bantuan dana tetapi juga pemberian pelatihan untuk UMKM. “Saat itu saya membentuk Kelompok Usaha Bersama namanya Purbo Cake untuk pelatihan pengusaha roti dan kue. Juga Purbo Speed untuk pelatihan perbengkelan yang diikuti oleh anak-anak muda PBL,” kata Sri Widodo. Sri Widodo teringat satu keputusan yang berat yang harus diambil saat kenaikan uang santunan bagi warga PBL dari Rp 250.000 menjadi Rp 1.000.000 per warga yang meninggal dunia. Lagi-lagi atas kebaikan dan kebersamaan semua warga, kebijakan itu bisa berjalan. “Saya tidak merasa berhasil. Kalaupun ada keberhasilan, itu adalah keberhasilan semua warga. Saya hanya mengawal proses secara wajar. Dan alhamdulillah, sekarang kita semua bisa merasakannya,” katanya. Membulatkan Niat menjadi Wakil Rakyat Sri Widodo kini bertekad menjadi calon wakil rakyat melalui Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 6. Mendapat nomor urut 5, Sri Widodo harus bersaing dengan partai-partai lain dan juga partai sendiri. Ada 55 kursi yang diperebutkan oleh 24 partai politik peserta Pemilu 2024. Kelak, jika amanah menjadi wakil rakyat terealisasi, Widodo akan menaikkan uang santunan dari Rp 1 juta menjadi Rp 43 juta. Tak hanya bagi warga RW 014 PBL, tetapi bagi seluruh warga Kabupaten Bogor, khususnya dapil 6 yang meliputi Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Gunungsindur, Rancabungur, Kemang, Parung, dan Ciseeng. Dari tujuh (7) kecamatan yang dikunjunginya, Widodo tidak meminta masyarakat untuk semata-mata memilih dirinya duduk di kursi DPRD, akan tetapi Widodo ingin membangun komunikasi yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas. “Saya ingin memastikan bahwa masyarakat Bogor memiliki hak untuk hidup nyaman dan sejahtera, hak menikmati kue pembangunan dan hak memperoleh pendidikan yang memadai,” tegas lulusan FSUI Depok dan Fikom Universitas Islam Nusantara, Bandung itu. Sejauh ini masih banyak masalah yang muncul di Kabupaten Bogor seperti anak putus sekolah, pengangguran, judi online, prostitusi online, sanitasi yang buruk, saluran air yang tak layak, tata ruang yang tak terarah, sampai pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang stagnan. Sri Widodo yang juga berprofesi sebagai wartawan ini tak terpengaruh oleh adanya isu money politic serta dinamikanya. Widodo percaya bahwa pemilih di Indonesia saat ini sudah lebih maju dan realistis. Mereka pasti akan menjatuhkan pilihan berdasarkan keyakinan setelah membaca visi misi, bukan berdasar nominal yang diterimanya. (*)
Data Pemilih KPU Bocor, Integritas Gelaran Pemilu Dipertaruhkan
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, bahkan legitimasi dan integritas penyelenggaraan pemilu juga berkurang. \"Publik mungkin akan bertanya-tanya dengan keandalan sistem informasi pemilu, termasuk yang digunakan untuk penghitungan hasil pemilu, karena adanya kerentanan-kerentanan keamanan sistemnya,\" tegas Wahyudi Djafar, Kamis (30/11/2023). Menurutnya, hal itu juga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Sistem yang rentan dan berisiko tinggi terhadap serangan juga akan mengurangi legitimasi pemilu. \"Karena adanya risiko kerentanan ini (risiko serangan), sehingga legitimasi pemilu juga berkurang,\" ujarnya. Terlebih, kebocoran data tidak terjadi sekali saja, tetapi berulang. Kejadian itu pun tidak diikuti dengan evaluasi dan investigasi tuntas untuk mencegah kasus yang sama terjadi lagi. \"Justru setiap kali ada insiden kebocoran, yang ada penyangkalan. KPU sendiri belum memiliki kebijakan data pribadi yg baik untuk memastikan perlindungan data pribadi yang mereka kelola,\" kata Wahyudi. Wahyudi berharap insiden kebocoran ini bisa diselesaikan secara tuntas, untuk memberi pembelajaran bagi perbaikan kebijakan internal dan sistem perlindungan data KPU, termasuk juga sistem keamanan sibernya. \"Sehingga publik bisa percaya dengan seluruh sistem informasi yang dikembangkan KPU,\" pungkasnya. Lebih Profesional Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menyayangkan terjadinya kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT). Dia minta KPU segera membenahi masalah ini, untuk memberi rasa aman bagi pemilih maupun menjaga kredibilitas Pemilu. \"ni jadi salah satu kekhawatirannya. Kita sebagai publik sekarang seolah-olah tidak bisa apa-apa, padahal kita dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadi kita untuk digunakan dalam kepentingan pemilu. Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini,\" kata Khairunnisa, Kamis (30/11/2023). Untuk itu dia meminta KPU lebih profesional lagi membenahi sistem teknologi terlebih sistem keamanan siber mereka. \"Dalam penggunaan teknologi KPU perlu mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari kesiapan perangkatnya, SDM, kebersihan siber, dan sebagainya. Walaupun untuk pemungutan kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lainnya. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya,\" tegas Khairunnisa. Belajar dari kasus ini, KPU perlu terus berbenah diri dan publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya. Sebelumnya, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan tautan kpu.go.id, kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim \'Jimbo\' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu. (Sur)
Jangan Salah Pilih Capres agar Reformasi Tidak Kembali ke Titik Nol
Jakarta | FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan, jika salah pilih, maka cita-cita reformasi terancam hilang. \"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas ini,\" tegas Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023). Dalam pidatonya Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Presiden RI ke-5 ini mengingatkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar. \"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktek bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,\" jelas Petrus. Harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil. \"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,\" kata Petrus. Gelaran kampanye Pemilu sudah dimulai. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi. \"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,\" tandas Petrus. Kesadaran Masyarakat Dalam kesempatan terpisah, pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia. \"Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan kita ingin menginjak konstitusi tapi kita ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,\" tandasnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan, \"Berpolitik itu harus ada etika!\" Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik. Dia menambahkan bahwa kita harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia \'memiliki niat baik\'. Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini. \"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya menciderai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga diperlukan kekuatan bersama,\" pungkasnya. (Sur)
AMU Mantan Wartawan Jawa Pos Gowes SBY - JKT Tuntut Tunjangan Hari Tua Para Eks Awak Media
JAKARTA | FNN - Mantan wartawan senior Jawa Pos (JP), Abdul Muis berusia 60 tahun, Gowes Surabaya-Jakarta (800 Km). Setelah lima hari menempuh perjalanan, akhirnya mencapai finish di Lapangan Monas, Kamis siang (30/11/2023). Muis nekad Gowes berhari-hari karena ingin menyampaikan aspirasi seluruh mantan awak media Jawa Pos, menuntut dana tunjangan hari tua, yang diabaikan manajemen JP. Cak Amu -- sapaan akrab Abdul Muis -- menuntut hak saham 20 persen karyawan Jawa Pos, dan dividen yang belum pernah diberikan sejak 2002. Cak Amu mengatakan, banyak teman mantan awak media di seluruh Indonesia yang hidupnya susah karena tidak mendapatkan hak dana hari tua. Nasib mereka jauh berbeda dengan mantan karyawan Kompas yang sampai sekarang mendapatkan hak pensiun. Paling kecil Rp 5 juta per bulan. \"Nah, niat saya gowes ke Jakarta hanya ingin bertemu Komisaris Jawa Pos, Goenawan Mohamad dan para komisaris lainnya untuk mengetuk hati nurani mereka,\" kata Abdul Muis di Monas, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Cak Amu berangkat dari Surabaya pada Sabtu (25/11/2023), mengambil start di Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan Surabaya. Dia berangkat dari Surabaya tidak sendirian, karena ditemani 11 para goweser dari Jawa Timur yang tergabung dalam tim GeSS (Gowes Suka-Suka). Dalam perjalanan, Cak Amu dan 11 goweser pendukungnya mampu bertahan. Meski usianya menginjak kepala 6, Cak Amu dalam mengayuh sepeda dari kota satu ke kota berikutnya kerap meninggalkan para goweser yang lain. \"Alhamdulillah, semangat saya untuk bisa segera bisa bertemu para komisaris JP Goenawan Mohamad Cs untuk menyampaikan derita panjang para teman-teman pensiunan Jawa Pos, mendapat karunia sehat sampai Monas ini,\" kata wartawan senior yang pernah bertugas jadi redaktur olahraga JP. \"Monas Jakarta sengaja jadi tempat finish dan Tugu Pahlawan Surabaya jadi lokasi start, ini simbol perjuangan melawan penderitaan di masa tua para rekan-rekan mantan Jawa Pos di seluruh Indonesia,\" tambah Cak Amu, yang sudah menjadi kakek dua orang cucu dan masih aktif di profesi jurnalistik ini. Dana Masa Tua Dana hari tua yang diperjuangkan para awak media Jawa Pos, menurut Cak Amu, terkait dengan pembagian hak saham JP untuk karyawan sebanyak 20 persen sejak tahun 1985. Saham kolektif seluruh karyawan ini di bawah naungan Yayasan Karyawan Jawa Pos. \"Dulu, kita makmur setahun dapat lebih dari dua belas gaji, dan ada dividen karyawan. Tahun 2000, Dirut JP Eric Samola meninggal terjadi perubahan besar. RUPS 2001, manajemen di bawah kendali Dahlan Iskan membubarkan yayasan. Saham karyawan dititipkan Dahlan untuk dikelola, RUPS juga memerintahkan kepada Dahlan Iskan untuk segera membuat lembaga karyawan baru,\" jelas Cak Amu. Menurut Cak Amu, selama manajemen Jawa Pos di bawah kendali komisaris Goenawan Mohamad dkk, dan Dahlan Iskan sebagai Dirut selama 20 tahun Yayasan Karyawan tidak pernah dibentuk. \"Hak-hak karyawan sejak itu tidak lagi secerah sebelumnya. Tidak ada yang berani mempermasalahkan, karena kita takut dipecat,\" ungkap Cak Amu. Slamet Oerip Prihadi, yang 24 tahun jadi wartawan Jawa Pos sejak awal diakuisisi manajemen Majalah Tempo, menambahkan, tahun 2021 sejumlah mantan karyawan JP diundang Dahlan Iskan, yang kebetulan sudah tidak lagi jadi pucuk pimpinan JP untuk membahas soal 20 persen saham karyawan itu. Akhirnya, para mantan karyawan menunjuk pengacara Sudiman Sidabukke, SH hingga memperoleh legal standing dan berhasil menempuh cara damai di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Majelis hakim menetapkan akta van dading tertuang dalam putusan PN Surabaya Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN Surabaya, tanggal 9 Mei 2002. Isi putusan, memerintahkan Dahlan Iskan membentuk lembaga karyawan bernama \"Yayasan Pena Jepe Sejahtera Surabaya. Selain itu, Dahlan juga diperintahkan mengembalikan saham karyawan JP ke yayasan baru itu. \"Yayasan berhasil memperoleh Akta Notaris pada 12 Agustus 2022. Namun terjadi stagnasi. Hak saham dan hak dividen dari manajemen Jawa Pos tidak kunjung direalisasikan,\" kata Slamet Oerip yang dikenal dengan inisial Sop. Karena tidak ada iktikad baik manajemen JP dan para komisaris, akhirnya para mantan wartawan dan karyawan JP menunjuk lawyer dari Jakarta, Dr Duke Arie Widagdo, SH, MH, CLA pada 21 Juli 2023. \"Pengacara baru itu langsung bergerak. Membawa kasus ini dipidanakan ke Polda Jatim. Saat ini, masih dalam tahap penyelidikan untuk dilakukan gelar perkara berlanjut ke penyidikan,\" pungkas Sop, 73 tahun, yang masih aktif memimpin media online CoWas (Konco Lawas) JePe. @ *Joko Irianto Hamid* (Eks. Wartawan JP) 081389665735
Didukung Tiga Gubernur, Pasangan Prabowo-Gibran Optimistis Menangi Kontestasi di Jatim
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak saat ini tengah mengarahkan pandangannya untuk membaca \'fenomena Gibran\' dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, tidak hanya menggerus basis suara PDIP di Jawa Tengah, tapi juga mengalahkan klaim atas kepemilikan suara tradisional di Jawa Timur (Jatim). \"Kita memang sedang membaca fenomena gibran ini dimana-mana cukup mengagetkan. Saya sendiri menganggap memang di Jawa Timur sedang terjadi guncangan yang cukup kuat,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema \'Kemana Suara di Jawa Timur: Muhaimin atau Gibran?, Rabu (29/11/2023). Menurut Fahri, kehadiran Gibran telah menggeliatkan suara pemilih pemula, milenial dan zelenial yang cukup masif. Sebab, Gibran dianggap sebagai politisi muda yang berani, sehingga kontroversi-kontroversi di tingkat pusat dilupakan. \"Rupanya Gibran itu cukup menyentak akar rumput pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, saya kira ini menarik untuk dibedah. Gibran ini merepresentasikan pemilih baru, pemula, mileinal dan zelenial yang mampu mengalahkan klaim-klaim tradisional tentang kepemilikan suara di Jawa Timur. Afiliasi-afliasi berbasis tradisional itu dikalahkan,\" ujarnya. Fahri menduga akan ada mobilisasi pemindahan pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran yang cukup besar dalam 20 hari terakhir masa kampanye. Sekarang, katanya, baru pada tahap awal pendahuluan. \"Selain kehadiran mas Gibran yang membuat guncangan di Jawa Timur. Pak Prabowo juga memiliki basis pengenalan yang luas di kalangan kiai dan santri di basis-basis pesantren sejak dulu. Makanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu kawannya Pak Prabowo,\" katanya. Fahri juga mengatakan, elektabilitas suara PDIP salah satu pemenang di Jatim, berikut suara capresnya akan terguncang hebat, karena kemenanganya selama ini ada kontribusi dari Jokowi bakal terganggu. \"Dengan adanya Mas Gibran yang dianggap terafiliasi langsung dengan Pak Jokowi, maka elektablitas PDIP yang dipengaruhi dan dikontribusikan oleh Pak Jokowi, akan guncang juga mengganggu basis suara capres nomor 3,\" katanya. \"Nah, terkait calon nomor 1, terutama Pak Muhaimin Iskandar, dimana afiliasi cukup besar kepada PKB di Jawa Timur. Tetapi kita temukan justru afiliasi terhadap pribadi Pak Muhaimin selama ini tidak terlalu besar,\" imbuhnya. Ia menambahkan, Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas di Jawa Timur sebagai kekuatan politik baru di Jatim, karena dukungannya kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto. \"Battleground di Jawa Timur selama ini menjadi persaingan PDIP dan PKB, dan sekarang masuk Gerindra. sebagai kekuatan baru. Dugaan saya Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect Pak Prabowo,\" pungkas Fahri. Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas AMIN Jumhur Hidayat mengaku tidak percaya terhadap hasil-hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara paling rendah. \"Saya tidak percaya dengan lembaga survei, bahwa apapun yang disampaikan buat saya tidak ada artinya. Kenapa dari fakta-fakta yang ada berbicara lain. Saya kasih contoh soal Sudirman di Jawa Tengah beberapa hari menjelang pencoblosan hanya mendapatkan 13-14 persen. Tapi begitu nyoblos dapat 43 persen,\" kata Jumhur. Tiga Gubernur Dukung Prabowo-Gibran Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye Daerah Jatim Anwar Sadad mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawangsa bersama dua mantan gubernur, Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan Imam Utomo siap memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. \"Di TKD Jatim itu ada tiga gubernur, ada Imam Utomo, Pak Dhe Karwo dan Ibu Khofifah. Sehingga memberikan optimisme, bahwa ketokohan dan figur dua orang ini akan memberikan spririt di Jawa Timur,\" kata Anwar. Apalagi, kata Anwar, dari Pemilu ke Pemilu, pemenang suara di Jatim selalu berubah-ubah. Yakni pernah dimenangkan PDIP, PKB dan Partai Demokrat, itu menandakan bahwa kontestasi partai politik di Jatim begitu dinamis. \"Satu hal yang memberikan kami optimisme, terlepas dari fahta bahwa dua paslon di sebelah mewakili dua entitas yang tidak dimiliki paslon nomor 2, yaitu Jawa Timur dan NU. Tapi justu dengan itu kita punya optimisme,\" katanya. Pertama soal Jatim, menurut Anwar, pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo adalah pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan mengenai tren pemilih muda di masa depan. Sebab, hal itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, karena 56 persen pemilih milenial dan negeri z yang menjadi pemilih di Pemilu 2024. Mereka tumbuh bukan melalui sekat-sekat promodialimse dan identitas. \"Mereka tumbuh dari masyarakat yang tidak tumbuh dari mana mereka berasal, tapi yang paling penting adalah kompetisi mereka miliki. Inilah pentingnya menggandeng Mas Gibran,\" katanya. Sedangkan yang kedua soal Nahdtul Ulama (NU), lanjut Anwar, hubungan Prabowo dengan nahdliyin selama ini sudah cukup dalam terjalin sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. \"Seperti kata Pak Fahri Hamzah, itu sudah terjalin sejak Pilpres 2014, 2019 dan hubungan dengan para kiai dan tokoh-tokoh NU selama telah di maintance secara substantif. Misalkan 15 Anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur, itu 11 orang merupakan kader-kader NU. Jadi kader NU itu diapresiasi, diberi ruang oleh partai yang kelahirannya tidak dari rahim NU,\" katanya. Selain itu, para Ketua DPD/DPW Jatim partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran juga merupakan kader NU seperti Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot. Sehingga dalam pandangan publik, akan lebih substantif memberi ruang kepada kader NU untuk berkiprah di partai yang kelahirannnya bukan difasilitasi NU. \"Itu jauh lebih subtantif, daripada mengambil sekedar identitas NU, jargon-jargon NU, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan ruang yang besar kepada NU. Inilah optimisme kami, kehadiran kader NU di partai pendukung Pak Prabowo akan memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran,\" tandasnya. (Ida)
POPULER
