ALL CATEGORY
Tahun Baru: Masyarakat Menunggu Pelantikan Presiden Baru dari Rezim Baru
Jakarta, FNN – Memasuki tahun baru, pelaksanaan Pemilu semakin dekat, tinggal kurang lebih 1,5 bulan lagi. Kampanye pun sudah berlangsung sejak 28 November dan akan berakhir 10 Februari mendatang. Bagaimana Rocky Gerung mengevaluasi hal ini? “Kalau saya amati, orang menunggu pelantikan presiden yang tidak datang dari wilayah rezim lama. Orang menginginkan keadaan itu berbalik karena kejenuhan. Bukan karena kebencian terhadap Jokowi, tapi jenuh karena melihat kelakuan Jokowi,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (1/1). Rocky juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang benci pada Jokowi karena semua orang tahu bahwa Jokowi memang kapasitasnya adalah menyelundupkan kepentingan dia. Tetapi, karena cara menyelendupkannya terbuka dan masih mau disembunyikan, lalu orang jenuh melihat perangai seorang Kepala Negara berupaya menyelundupkan putranya dan terlihat bahwa seolah-olah penyelundupan itu normal. Oleh karena itu, lanjut Rocky, orang menginginkan supaya ada percepatan isu, supaya terlihat bahwa masyarakat Indonesia menginginkan betul seseorang itu datang dari kapasitas yang pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu memelihara fakir miskin. Itu kriteria yang ditunggu oleh publik berdasarkan perintah konstitusi. Tetapi, saat ini Jokowi masih terus keliling Indonesia bagi-bagi Bansos, yang terindikasi menjadi salah satu instrumen kecurangan yang digunakan oleh pemerintah, yaitu menggunakan fasilitas negara dan menggunakan dana negara. “Iya, itu sudah pernah diriset dan sekarang juga masih diriset dan proposal riset itu diserahkan kepada Jokowi: Begini Pak, masyarakat itu tidak peduli soal kecerdasan, tidak peduli soal cita-cita konseptual, mereka cuma ingin dapat bantuan yang riil,” ujar Rocky. “Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi, dasarnya adalah riset dari lembaga-lembaga survei, yaitu memelihara kemiskinan dan memelihara kedunguan, karena cuma itu cara menang,” tambah Rocky. Jadi, lanjut Rocky, bagaimana kita melihat bahwa peningkatan IQ tidak terjadi, tetapi BLT justru diberikan ke situ. Oleh karena itu, orang tanpa kritis lagi merasa bahwa mereka menerima saja Bansos yang dianggapnya dari Presiden, sehingga mereka merasa perlu mendukung anaknya presiden. Padahal, Bansos itu diambil dari pajak seluruh raktyat Indonesia. “Bagi-bagi BLT secara analisis akademis adalah penghinaan karena memberi ikan, bukan memberi pancing. Artinya, membuat orang ketagihan dengan BLT dan di dalam BLT itu selalu ada penyelundupan politik,” ujar Rocky.(ida)
Presiden Jokowi Menjamin Pemilu Jujur, Adil, dan Transparan?
Jakarta, FNN – Dalam rapat konsolidasi nasional KPU RI (30/12), Presiden Jokowi berpesan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum dari pusat hingga daerah untuk melaksanakan pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Usai bertemu KPU, kepada pers Presiden mengatakan bahwa beliau menjamin pemilu tahun 2024 ini akan berlangsung jujur, adil, dan transparan. “Semuanya kan mekanismenya ada semuanya, sudah ada saksi di setiap TPS, saksi dari kandidat presiden dan wakil presiden ada, saksi dari partai-partai ada, penghitungan suara juga terbuka, transparan. Boleh diklik, difoto, diambil gambarnya, semuanya terbuka, transparan. Terus kurang apa lagi?” kata Presiden. Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (1/1) mengatakan, “Ya, jaminan Presiden itu jaminan politis, sudah pasti. Kalau yang menjamin Kepala Negara itu jujur, tapi kalau Presiden yang sedang berkuasa menjamin, pasti nggak jujur tuh.” Tapi itu basa basi sebetulnya, lanjut Rocky. Kalau kita lihat, siapa pun, bahkan presiden yang paling netral sekalipun, selalu ada favoritisme, apalagi presiden yang dari awal sudah tidak netral. Itu bedanya antara janji Jokowi dan kedudukan dia sebagai orang yang terlibat dari awal, dengan mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu. Hal itu pula yang menjadi tanda pertama pintu masuk untuk orang untuk tidak percaya pada apa yang diucapkan oleh Jokowi. Apalagi itu ucapan di akhir tahun. Sementara itu, mengomentari jaminan Pemilu dari Jokowi tersebut, banyak netizen yang menyatakan bahwa sebetulnya hal itu bagus sekali, tetapi masalahnya hal itu diucapkan oleh Jokowi. Mereka tidak percaya pada ucapan Jokowi. “Sebetulnya jangan terlalu sinis pada Jokowi, kan beliau katakan, saya jamin transparan untuk kemenangan Gibran. Itu transparan,” ujar Rocky berseloroh. Jadi, tambah Rocky, semua orang sudah berpikir bahwa Jokowi selalu menyimpan kurikulum terbalik dan upaya untuk menyembunyikan kurikulum Jokowi itu tidak mungkin. Karena dari sudut pandang apa pun, tidak ada yang percaya bahwa Jokowi akan netral, tidak akan ada yang percaya bahwa Jokowi akan meminpin negeri ini sebagai kepala negara. Dia justru memimpin negeri ini sebagai kepala keluarga dan kepala keluarga tidak akan mungkin netral kepada anak-anaknya. Itu yang menjadi semacam patokan. “Jadi, jika dia mengatakan bahwa dia akan netral dan dia akan baik-baik saja, itu sekadar lips service,” tegas Rocky.(ida)
Memasang Baliho di Landmark Batam, Paslon 2 Minim Etik
Jakarta, FNN – Baliho Prabowo – Gibran yang dipasang di ikon Batam dinilai telah merusak etika. Bagaimana tidak, ikon landmark Welcome to Batam (WTB) yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi Batam dan kebanggaan bagi turis, harus ‘dirusak’ oleh alat peraga kampanye Prabowo-Gibran. Padahal, para turis biasanya akan berfoto di simbol kota Batam tersebut. Tetapi, berbicara soal etika, paslon nomor urut 2 ini memang minim etik sejak awal. Hal itu juga dikatakan oleh Edy Mulyadi, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tubenya, ”Jadi, soal etik, paslon nomor 2 memang bukan cuma nol, tetapi sudah minus, terjun angkanya ke jurang paling dalam.” Kalau orang beradab, lanjut Edy, nilainya lebih tinggi dari sekadar pasal-pasal dalam undang-undang. “Jadi, sekali lagi saya ingin mengatakan pada teman-teman bahwa peristiwa ini membuktikan bahwa penguasa bukan cuma bisa apa saja, tetapi memang melakukan apa saja. Kalau cuma bisa apa saja, itu belum tentu dilakukan,” tegas Edy. Jadi, lanjut Edy, kalau dia bisa dan kemudian melakukannya, itu menunjukkan bahwa dia arogan. Jadi, segala protes rakyat yang berakal waras dan berkeadaban, akan mentah atau dimentahkan oleh aparat. Jadi, begitu Jokowi mengatakan bahwa cawe-cawe adalah tanggung jawab moralnya sebagai presiden, diterjemahkan ke bawah sebagai perintah yang harus dieksekusi dengan segala macam variannya, aparatnya, sumber dana, dan sumber dayanya. Memprihatinkan.(ida)
Dahsyat, Baliho Prabowo – Gibran Dipasang di Landmark Batam, Sebebas Itu?
Jakarta, FNN – Luar biasa, spanduk kampanye capres nomor urut 2 Prabowo – Gibran dipasang di ikon landmark Welcome to Batam (WTB) di dua huruf O dari kalimat Welcome to Batam. Hingga kemaren, Ahad (31/12/23), spanduk belum diturunkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau yang langsung turun ke lokasi memastikan bahwa hal tersebut melanggar aturan pemasangan alat kampanye. Bahkan, Ketua Bawaslu Kepri sudah minta agar Satpol PP menindaklanjuti hal tersebut sesegera mungkin. \"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu Kota Batam, sudah minta Satpol PP menindaklanjuti sesegara mungkin (menurunkan spanduk),\" kata Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra di Batam, Ahad (31/12/23) seperti dikutip dari tempo.co. Zulhadril juga menegaskan bahwa alat peraga kampanye hanya boleh dipasang di area yang sudah ditentukan. Area publik seperti tempat wisata dilarang untuk dipasang peraga kampanye. Apalagi di ikon kota Batam. “Fakta ini sekali lagi menunjukkan kepada kita semua bahwa istana bisa berbuat apa saja dengan cawe-cawenya,” ujar Edy Mulyadi dalam kanal You Tube Bang Edy Channel edisi Senin (1/1/24).(ida)
Di Tangan Anies, Tiktok Bukan Lagi Tempat Capres dan Politisi Alay
Jakarta, FNN – Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, tidak hanya dinobatkan sebagai raja debat oleh sejumlah pakar komunikasi dari berbagai Perguruan Tinggi, tetapi kita juga harus mengakui bahwa Anies dan timnya telah membuat sebuah terobosan baru dalam strategi kampanya yang berdampak sangat besar terhadap perkembangan demokrasi di Indpnesia. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Anies dan timnya dalam masa kampanyenya adalah keberanian dan kesediaannya bertemu, berdialog, dan bahkan berdebat dengan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, diplomat, pelaku bisnis, wartawan, anak muda, pelajar, mahasiswa, petani, hingga nelayan dan sebagainya di berbagai kota di Indonesia. Terakhir, beberapa hari lalu Anies berdialog dengan petani dan nelayan di Banyuwangi. Para petani dan nelayan sangat antusis mengikuti acara Desak Anies hingga mereka rela menempuh perjalanan berjam-jam untuk menemui Anies. Mereka datang dengan segudang harapan agar Anies bisa memberi solusi atas semua permasalahan yang dihadapi di tempat mereka tinggal. “Soal program Desak Anies ini saya harus acungi dua jempol, bahkan dua kaki, karena program ini berhasil mengubah wajah kampanye politik di Indonesia. Kampanye tidak lagi berbasis pengerahan massa, arak-arakan, joget dangdutan, dan lempar-lempar hadiah. Anies dengan sabar, tabah, dan telaten melayani berbagai pertanyaan, serangan, dan kritikan tajam dari penentang dan pendukung paslon lain,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Minggu (31/12). Desak Anies benar-benar merupakan debat langsung tanpa aturan kaku seperti yang diselenggarakan KPU. Debat dilakukan dengan riang gembira tanpa ada baper. Para peserta rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk mengikuti acara. Bahkan, di antara peserta ada yang mengaku merinding menyaksikan banyaknya jumlah peserta. Rupanya, terobosan Anies tidak hanya berhenti di situ. Kamis malam (28/12) Anies live perdana di Tiktok. Antusiasme pengguna Tiktok pun luar biasa hingga menembus 300 ribu saat Anies live. “Ini merupakan jumlah yang sangat besar bagi seorang politisi yang baru pertama kali live di Tiktok,” ujar Hersu. Yang dibahas dalam Tiktok pun hal yang cukup serius, tidak alay. Sedangkan kita tahu bahwa selama ini Tiktok diisi oleh anak-anak alay. Bahkan, ketika ada politisi yang main Tiktok pun, gaya mereka juga ikutan alay.(ida)
“Perang” Megawati dan Jokowi Mesti Dideklarasikan Agar PDIP Kembali Dihargai, Bukan Sekadar Kirim Sinyal
Jakarta, FNN – Sejak awal kita sudah menduga bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan semua instruktur kekuasaan, baik sumber daya politik maupun ekonomi di pemerintahan, untuk memenangkan Prabowo – Gibran. Selain soal Bansos, juga soal banyaknya Kepala Desa yang login ke Projo, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bertandang ke istana, dan terakhir kemarin Presiden Jokowi juga mengundang Organisasi Sedulur Kayu dan Meubel (Sekabel) yang dulu menjadi timsesnya Jokowi ke istana. Bisa dikatakan bahwa kantor TKN Prabowo – Gibran yang riil adalah di istana, bukan di Jalan Brawijaya. “Itu poin kita dari awal di situ, dan sebelum pisah meja antara Megawati dan Jokowi, Jokowi bilang bahwa dia akan cawe-cawe dalam politik dan PDIP senang betul. Nah, sekarang PDIP yang harus cuci piring sebenarnya. Dia siapkan makan malam, makan malamnya diambil Prabowo dan PDIP bagian cuci piring,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). “Itulah inti dari perpolitikan dari PDIP yang gagal mengantisipasi apa akibatnya kalau Jokowi bermusuhan dengan Mega dan Mega masih berharap bahwa Jokowi sadar untuk pulang ke rumah PDIP,” tegas Rocky. Dasar-dasar tersebut yang dianggap oleh Rocky bahwa kalau tidak ada perang total antara Jokowi dan Megawati dan itu dibuktikan di dalam ucapan-ucapan Ganjar, maka rakyat tetap menganggap bahwa Ganjar adalah pilihan Jokowi juga. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Jokowi rakyat akan ikut saja dan rakyat akan tetap merasa bahwa serepnya adalah Ganjar dan intinya Prabowo. Distingsi ini yang harus diluruskan. “Jadi, perang antara Megawati dan Jokowi mesti dideklarasikan. Ini yang akan membuat PDIP dihargai kembali. Bukan sekadar kirim-kirim sinyal,” tegas Rocky.(ida)
Soal Bansos, PDIP Harus Melakukan Counter Attack dengan Cara yang Canggih
Jakarta, FNN – TPN Ganjar - Mahfud mengusulkan agar pemerintah menghentikan penyaluran Bansos sementara waktu untuk menghindari kecurangan-kecurangan Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk memenangkan Prabowo – Gibran. \"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi Bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu,\" ujar Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Jumat (29/12) Seperti kita ketahui bahwa Bansos harusnya berakhir pada bulan Maret, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Kemungkinan perpanjangan ini merupakan bagian dari antisipasi kalau pemilu terjadi dua putaran. Sebetulnya ini usulan menarik, tetapi bisa menjadi bumerang bagi TPN Ganjar – Mahfud. “Ya, itu konyol. Kan mustinya Ganjar itu bikin counter campaign bahwa Bansos itu adalah proyek PDIP melalui menterinya. Jadi diklaim aja. Kalau dilarang, justru marah wong cilik, wong itu yang mereka tunggu-tunggu,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Walaupun sebetulnya itu pembohongan, lanjut Rocky, tapi sudah terjadi sebagai pragmatisme dalam politik. Kendati menterinya masih dari PDIP, tetapi aparatnya sudah dikuasai oleh Jokowi sehingga menterinya sudah tidak bisa klaim lagi kalau aparat sudah diperintahkan untuk menyebut bahwa Bansos dari Gibran. Jadi, PDIP harus cerdik memanfaatkan hal ini, klaim saja, karena toh rakyat tidak mengerti dari mana Bansos berasal. Memang musti hati-hati dalam hal ini, karena penerima Bansos adalah pemilih rakyat bawah yang jumlahnya jutaan. Oleh karena itu, jika ini dihentikan, mereka bisa marah. Hal ini menggambarkan posisi PDIP yang dilematis, karena peralatan-peralatan yang selama ini mereka nikmati satu persatu dipreteli oleh Presiden Jokowi. “Dari awal kita duga bahwa hal itu akan berlangsung. Jadi, rumus kita, begitu Jokowi berselisih dengan Megawati maka Jokowi perintahkan dua hal: pertama, oligarki stop kucuran uang ke PDIP; kedua, negara stop memanfaatkan fasilitas negara yang tadinya dipegang oleh PDIP,” ujar Rocky. Rocky menyarakan agar PDIP melakukan counter attack dengan cara yang canggih, bukan dengan melarang. Karena, walaupun PDIP melarang, tidak mungkin bisa dilarang.(ida)
Desak Anies Membuat Generasi Muda Melihat bahwa Politik Bisa Sangat Menarik dan Bermanfaat
Jakarta, FNN - Program Desak Anies sebagai salah satu metode kampanye gaya baru capres nomor 1 Anies Baswedan, tampaknya akan terus melejit grafiknya. Program ini tidak hanya mendapat sambutan yang sangat luas dari kalangan pemilih muda, tetapi juga mendapat pujian dari para pengamat karena berhasil mengubah wajah kampanye Pilpes 2024. Banyak sekali generasi Z yang semula tidak tertarik sama sekali menghadiri pertemuan politik dan kampanye, berubah sikap karena program Desak Anies. Desak Anies telah membuat mereka melihat bahwa ternyata politik bisa sangat menarik dan bermanfaat, karena mereka mendapat semacam pencerahan dari perdebatan Anies terhadap berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang disodorkan oleh anak-anak muda. Bukan hanya membahas masalah-masalah politik, Desak Anies juga membahas masalah sehari-hari yang menjadi problem generasi Z. Selain itu, Desak Anies juga berbeda dengan format kampanye yang selama ini hanya berisi pengerahan massa, pemberian uang saku dan nasi bungkus, joget-joget, serta lempar-lempar hadiah. Desak Anies juga sekaligus menghapus stigma bahwa generasi muda, terutama generasi Z, malas berpikir serius dan maunya hanya senang-senang. Kini mereka rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk hadir dalam sebuah forum yang mereka sebut itu dengan “mendengarkan orang yang menjawab pertanyaan“. Bahkan, ada yang menyimpulkan bahwa berkat program Desak Anies, kelas demokrasi Indonesia langsung naik.(ida)
Desak Anies Menggusur Gemoy, Narasi dan Substansi Mengalahkan Sensasi
Jakarta, FNN - Peta persaingan memperebutkan pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z makin sengit. Pelaksanaan Debat Capres I oleh KPU pada (12/12), program kampanye Desak Anies, dan mulai masuknya Anies ke platform Tiktok tampaknya mulai mengubah peta persaingan ini, terutama berkaitan dengan berubahnya peta dukungan di kalangan pemilih muda. Mesin pemantau percakapan di media sosial Drone Emprit mengonfirmasi program Desak Anies mulai menggusur branding gemoy Prabowo. Padahal, selama ini dengan kampanye yang masif dan gelontoran anggaran yang sangat besar, branding gemoy yang hanya berisi joget-joget itu berhasil melambungkan nama Prabowo di media sosial. Namun, dengan munculnya program Desak Anies yang kuat dalam narasi dan substansi, perlahan tapi pasti berhasil menyalip branding gemoy yang hanya mengandalkan sensasi. Program Desak Anies ini tampaknya telah menjadi semacam game changer yang mengubah peta permainan di kalangan pemilih muda. Perlu diketahui bahwa pemilih muda terdiri dari generasi milenial dan generasi Z yang saat ini merupakan pemilih dengan angka terbesar, yaitu di atas 50%. Ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga siapa yang mampu menguasai peta mereka maka berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024. Dr. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, dua hari lalu (29/12) membuat sebuah cuitan yang menunjukkan program Anies telah menjadi game changer. Begini cuitan Ismail Fahmi yang kami kutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Minggu (31/12): “Malam-malam begini iseng lihat perbandingan tren pemberitaan dan percakapan tentang gemoy dan Desak Anis di berita online dan Twitter/X. Hasilnya menarik, dalam seminggu terakhir tren pemberitaan di online news terkait gemoy mulai turun drastic. Ini mulai tanggal 15 Desember 2023, setelah debat pertama calon presiden. Di sisi lain, pemberitaan terkait Anies mulai naik mengalahkan gemoy, mulai 22 Desember dan puncaknya 26 Desember, jauh meninggalkan gemoy.” Cuitan tersebut kemudian diikuti dengan tautan grafik.(ida)
Catatan Debat Cawapres 22/12/23, Segmen Dua (2)
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Di segmen dua dan tiga, setiap cawapres mendapat pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis, dan dibacakan moderator. Cawapres diberi waktu dua menit untuk menjawab. Kemudian dua cawapres lainnya memberi tanggapan, masing-masing satu menit, yang kemudian harus ditanggapi lagi oleh cawapres yang mendapat pertanyaan awal. Pertanyaan pertama kepada Mahfud tentang Ekonomi Kerakyatan dan Digital: *Digitalisasi membuka akses pasar lebih luas tetapi berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen karena rawan penyalahgunaan data digital. Bagaimana kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.* Jawaban Mahfud cukup baik. Indonesia mempunyai dua UU terkait data digital, PDP (Pengendalian Data Pribadi) dan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), tetapi belum digunakan sebagaimana mestinya. Mahfud juga memberi contoh, kasus pinjol (pinjaman online) yang meresahkan dan tidak tersentuh hukum akhirnya bisa ditangkap berkat kegigihannya dalam menegakkan hukum. Artinya, penyalahgunaan dan kebocoran data digital harusnya dapat ditangani dengan baik kalau penegakan UU PDP dan UU ITE dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Mahfud layak mendapat kredit. Cak Imin pada prinsipnya setuju dengan Mahfud. Selain itu, Cak Imin menambahkan perlunya kebijakan digital untuk kepentingan UMKM, antara lain meningkatkan literasi digital. Sedangkan Gibran menyoroti pentingnya cyber security untuk mengatasi masalah pencurian data. Secara normatif terdengar sangat bagus. Tetapi, permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah “penyalahgunaan data digital”. Artinya, data tersebut sengaja dibocorkan dan “dijual” oleh orang dalam kepada pihak ketiga. Bukan dicuri orang luar atau hackers. Dalam hal ini, Mahfud lebih cermat dalam mengidentifikasi masalah dan memberi solusi. Penyalahgunaan data konsumen juga terjadi di tingkat global. Facebook didenda 5 miliar dolar AS terkait skandal Cambridge Analytica pada pertengahan 2019 karena melanggar UU perlindungan data konsumen. Facebook (Meta) juga didenda 1,2 miliar euro pada pertengahan 2023 oleh Uni Eropa karena melanggar peraturan perlindungan data pengguna. Kasus ini merupakan contoh penegakan hukum terhadap peraturan yang sudah ada, di mana cyber security dalam kasus ini bukan solusi sama sekali. Gibran juga menambahkan, cyber security bisa memecahkan masalah price dumping dan barang-barang cross border yang bisa “membunuh” UMKM. Tentu saja, pernyataan ini sangat spekulatif dan tidak nyambung. Price dumping dan barang impor merupakan masalah perdagangan. Tidak ada hubungannya dengan cyber security!? Pertanyaan kedua ditujukan kepada Cak Imin tentang investasi: *Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi sebesar 13 persen. Sedangkan Thailand mencapai 18 persen dan Singapura 22 persen. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan investasi untuk usaha menengah, dan mendorong usaha kecil naik kelas.* Cak Imin menjawab sangat baik, menyoroti permasalahan investasi ke inti permasalahan, yaitu membangun kepercayaan investor dengan memberi kepastian hukum. Cak Imin menambahkan investasi harus diperluas ke sektor-sektor lainnya khususnya sektor padat karya, artinya usaha menengah dan kecil, jangan hanya menumpuk di sektor padat modal saja, yaitu perusahaan besar. Cak Imin juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM agar bisa naik kelas. Gibran kemudian menanggapi, perlunya menurunkan ICOR untuk bisa meningkatkan investasi. ICOR diharapkan turun ke angka 4 sampai 5 persen. Tanggapan Gibran ini sangat salah kaprah. Pertama, metrik ICOR bukan dalam persentase. Tetapi dalam rasio. Kedua, tidak ada hubungan antara ICOR dengan investasi. ICOR turun, bukan berarti investasi naik! Gibran sepertinya terjebak dalam permasalahan yang tidak dia kuasai. Gibran sepertinya mau memberi kesan bahwa dia mempunyai pengetahuan luas dalam bidang ekonomi, dengan menggunakan istilah tinggi, yang kebanyakan penonton debat juga tidak paham dan hanya bisa mengangguk dan terdiam saja. Untuk pencitraan? Menurunkan ICOR untuk meningkatkan investasi merupakan kesalahan teori yang fatal. ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) adalah rasio tambahan kapital (atau investasi) yang diperlukan untuk meningkatkan setiap satu rupiah ekonomi. ICOR 4 artinya, diperlukan tambahan kapital (investasi) Rp400 triliun untuk meningkatkan ekonomi sebesar Rp100 triliun. Sedangkan ICOR 5 artinya, diperlukan tambahan kapital Rp500 triliun untuk meningkatkan ekonomi sebesar Rp100 triliun. Dengan kata lain, ICOR menggambarkan tingkat efisiensi faktor produksi ekonomi. Semakin rendah ICOR, semakin efisien faktor produksi ekonomi. Misalnya, sebuah negara mempunyai ICOR 4. Kalau tahun ini investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun, maka ekonomi bertumbuh Rp25 triliun. Bisa saja investasi tahun depan turun menjadi Rp80 triliun, dan ekonomi hanya bertumbuh Rp20 triliun. Oleh karena itu, pendapat Gibran terkait investasi dan ICOR sangat janggal dan menyesatkan. Lagi pula, bagaimana Gibran dapat menurunkan ICOR? Apakah Jokowi selama ini menaikkan ICOR? Selain itu, Gibran menggarisbawahi pentingnya akses logistik yang terkoneksi untuk menurunkan biaya distribusi. Gibran sepertinya kurang paham apa yang dimaksud dengan efisiensi ekonomi dan investasi. Infrastruktur dan akses logistik tentu saja sangat penting bagi ekonomi. Tetapi bukan merupakan faktor penentu investasi. Banyak negara maju mempunyai konektivitas dan infrastruktur logistik sangat baik (dan ICOR rendah), tetapi investasi yang masuk relatif rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju juga rendah, sekitar 2 sampai 4 persen saja. Di lain sisi, banyak perusahaan di negara maju tersebut mencari peluang investasi di negara berkembang, atau emerging market, antara lain Indonesia, meskipun negara berkembang mempunyai infrastruktur logistik lebih buruk dan ICOR lebih rendah dari negara maju. Tanggapan Mahfud, Mahfud menyoroti fakta lapangan permasalahan birokrasi yang bisa menghambat investasi. Mahfud menanyakan kepada Cak Imin, instrumen hukum apa yang bisa mengatasi hambatan investasi tersebut. (*)
POPULER
