ALL CATEGORY
Prabowo Memang Tak Bisa Legowo
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum BroNies “Saya tak butuh jabatan!”. “Ndasmu etik!”. Bicaranya apa, tindakannya apa. Ternyata bukan saja ada yang menjilat air ludahnya yang sudah dibuang. Boleh jadi ada orang yang memakan kotorannya sendiri. Satu kali cawapres dan dua kali capres, itupun gagal semua. Kini menjelang 2024, memaksakan diri menjadi capres untuk ketigakalinya. Prabowo seperti diperbudak oleh keinginan dan nafsu kekuasaannya. Bahkan ia tak lagi peduli pada usia lanjut dan kesehatannya yang semakin menurun. Idealnya, dengan pengalaman dan kondisi yang sedemikian rupa, Prabowo lebih bisa menghabiskan waktu untuk hidup santai, tenang dan nyaman. Apalagi yang masih dicari dalam hidupnya?. Malang melintang di dunia kemiliteran, bisnis dan politik, seharusnya bisa menjadikannya sebagai manusia yang matang, dewasa dan bijaksana. Tak selalu mengikuti ambisi dan menuruti semua perasaannya tentang duniawi. Menjadi seorang presiden tak cukup hanya berbekal keinginan hati. Harus realistis dan tak boleh memaksakan kehendak. Begitu banyak data dan fakta yang membuat Prabowo sulit menjadi presiden, malah bisa dibilang tak layak atau tak pantas. Rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi yang membanggakan, bisa dibilang tak pernah menghinggapi dirinya. Alih-alih prestasi, Prabowo justru dinilai publik tak memiliki kapasitas dan integritas. Selain didera pelaku kejahatan HAM berat yang membayanginya saban mengikuti kontastasi pilpres. Prabowo juga dituding melakukan kejahatan lingkungan pada proyek ‘Food Eastate’. Begitu naifnya pada kasus ini, karena sebagai menteri pertahanan mengurus masalah pertanian dan pangan yang bukan tupoksinya, gagal pula. Begitupun sebagai menteri pertahanan, nyaris tak terdengar karya yang membanggakan, hanya seputar jual-beli alutsista yang dibekap kontroversi dan ditenggarai bermotif proyek rente dan sekedar meraup komisi. Tak cukup hanya kelemahan dan kekurangan itu, sebagai capres, Prabowo telah menjadi capres boneka dari Jokowi yang menjadi rezim gagal dan momok menakutkan bagi kehidupan demokrasi dan konstitusi. Sebagai orang dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, dengan distorsi kekuasaan yang begitu merusak, Prabowo cenderung menjadi ahli waris dari penghianatan dan kejahatan penyelenggaraan negara. Namun bagi Prabowo, semua itu bukan masalah dan menjadi sesuatu hal yang tak penting. Mungkin baginya, ini bukan soal etika atau moral. Ini tentang bagaimana merebut kekuasaan meskipun dengan pelbagai cara. KKN, menjual negara dan jika perlu menghilangkan nyawa anak bangsa tak boleh menghentikan nafsu berkuasanya. Menjadikan kawan bagi siapapun yang seiring sejalan dan menjadikan musuh bagi siapapun yang menghalangi kepentingannya. Gemoy, imej santai dan lucu-lucuan baik oleh Prabowo dan pasangan capresnya Gibran. Sepertinya menjadi kontemplasi atau semacam pengalihan isu terhadap keterbatasan kapasitas dan integritas pasangan capres-cawapres yang diendors rezim dan oligarki. Gestur dan perangai panggung Prabowo, sesungguhnya juga merupakan upaya menutup-nutupi karakter emosional dan temperamen yang akut. Seperti dalam debat capres perdana yang disaksikan ratusan juta rakyat, betapa Prabowo menahan kegeraman dan amarahnya, ketika tema yang muncul menyudutkannya. Kasihan Prabowo, terlalu memaksakan kehendaknya. Kondisi kesehatannya yang tidak lagi prima, cenderung bisa memengaruhi kondisi mental dan kejiwaannya. Dengan peran dan tanggungjawab yang kompleks serta dalam tekanan yang hebat, seorang Presiden itu mutlak harus memiliki kemampuan dan kecakapan. Bukan hanya pengetahuan dan skil kepemimpinan yang mumpuni, kesehatan lahir batin, mental dan jiwa juga menjadi faktor penting dan fundamental bagi siapapun yang ingin jadi presiden. Prabowo, langganan capres gagal dan sekarang didampingi cawapres Gibran yang keras diduga proses pencalonannya cacat hukum. Pada substansinya Prabowo sedang tidak menghadapi kontestasi pilpres 2024. Ia sejatinya sedang bertarung menghadapi dirinya sendiri. Apakah Prabowo memiliki kesadaran krisis?, apakah Prabowo mempunyai kesadaran makna.?. Atau boleh jadi ada pertanyaan apakah Prabowo bisa memahami dirinya sendiri?. Tentang kekurangannya dan juga tentang keterbatasannya. Sepertinya rakyat Indonesia dan boleh jadi masyarakat internasional bisa menilai siapa dan bagaimana Prabowo itu sesungguhnya. Biar waktu berjalan yang bisa menjelaskan siapa dan apapun tentang Prabowo yang sebenarnya. Namun dari gelagat dan perangainya, Prabowo tetap ngotot, maju terus pantang mundur. Kali ini lebih bernafsu lagi, kalau perlu terus nyapres seumur hidup. Tak ada yang tahu kecuali Tuhan, mungkin Prabowo akan menjadi capres walaupun sampai mati. Saya tak butuh jabatan, Ndasmu etik!, begitu ocehannya yang melegenda. Sekali lagi kasihan, terlalu menyiksa diri, Prabowo memang tak bisa legowo. Ketika ambisi sudah menguasai diri, sangat sulit untuk seseorang bisa mengenal harga diri. (*)
Umat Islam Indonesia Bisa Tamat untuk Selamanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih SELAMA Presiden Jokowi berkuasa, jejak kebijakan anti Islam akan menjadi bercak catatan sejarahnya. Jejak catatan tersebut bisa diketahui dengan gamblang dan jelas, Jokowi selama ini telah melakukan : De-Islamisasi (Islam diserang, de-Habisisasi (ulama terus diserang), de-Gantisasi (pejabat muslim dipinggikan), de-Chinanisasi (kiblat baru RRC), de-Komunisasi (tujuan akhir neo-communism) Analisa tersebut sudah muncul ditulis oleh Greg Fealy, dimuat di situs East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel ini berjudul, “Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State Greg Fealy, profesor dari Australian National University (ANU). Greg dikenal sebagai pengamat politik Indonesia yang mumpuni. Terang - terangan menuding Presiden Jokowi anti Islam. Ia mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam empat tahun ke belakang. Artinya sejak ahir periode pertama kekuasaannya dan masuk pada periode kedua Jokowi terus menyerang umat Islam. Sejak itu sudah muncul survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia. Anehnya sebagian umat Islam menyadari atas kejadian tersebut tetapi sebagian tahu dan tidak peduli bahkan ikut larut dengan rezim. Bukan hanya bertengkar sesama umat Islam, bahkan saling menyerang. Kekuatan menyerang umat Islam tidak sendirian adalah bagian dari kekuatan global zionis, kolaborasi dengan komunis baik dari luar (RRC) dan dalam negeri Puncak serangan itu ketika rezim membubarkan HTI, FPI, penangkapan ulama dan aktivis-aktivis Islam serta program anti radikalismenya yang menyasar ke mana-mana. Ini sejalan dengan rencana besar untuk melemahkan Umat Islam dan kaum pribumi Indonesia. Waktu itu menunggu Pilpres 2024 Jokowi akan lengser dengan lagawa, ternyata muncul fakta baru untuk tetap berkuasa dengan menempatkan anaknya sebagai Cawapres dan harus menang dengan cara apapun. Momentum Pilpres 2024 kalau Umat Islam tetap hanya sebagai objek kekuasaan boneka kaum liberal, kapitalis dan komunis. Umat Islam Indonesia / kaum pribumi akan tamat untuk selamanya . **
Partai Gelora Optimistis Suara Umat Islam di Sukabumi dan Cianjur Dukung Prabowo
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, masyarakat sudah tahu mana partai yang suka berbohong dan mana yang jujur. Partai tersebut, usai Pemilu biasanya suka lupa sama janji politiknya. \"Saya kira masyarakat sudah tahu mana partai yang bohong, dan mana partai yang jujur. Partai yang suka bohong ini, habis itu suka lupa dengan janjinya, iya kan,\" kata Anis Matta dalam Bincang Keumatan dengan tokoh se-Sukabumi Raya dan Cianjur di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Senin (18/12/2023). Anis Matta merasa terharu dengan antusiasme para tokoh se-Sukabumi dan Cianjur dalam menghadiri acara Bincang Keumatan ini. Hal ini menanbahkan, bahwa Partai mendapatkan sambutan luar biasa di Sukabumi dan Cianjur. \"Jadi hampir sebagian besar perjalanan saya selama empat hari ini, saya nyetir sendiri mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung dan Sukabumi. Memang cukup melelahkan, tapi saya merasa bergembira,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan, berdasarkan hasil survei internal yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun, elektabilitas Partai Gelora di Jabar sekarang sudah mencapai 3,6 persen. Sehingga diharapkan Jabar diharapkan dapat menyumbang 50 persen suara dari target secara nasional dalam Pemilu 2024 agar memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. \"Tadi ada nasehat yang baik, dari Pak Wahyudin, bahwa saya mungkin lebih dikenal daripada Partai Gelora. Kita memang harus kerja keras untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Acara ini adalah bagian dari sosialiasi tersebut,\" katanya. Anis Matta mengaku sering berkunjung ke Sukabumi sejak tahun 1990-an. Ia kerap menemui alm KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie, pendiri Pondok Pesantren Al-Qur’an As-syafi’iyah di daerah Pulo Air, Sukabumi. \"Disini saya juga sering bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Saya kira nasehat ini penting, kita di DPN akan membantu para caleg di Dapil 4 dan Dapil 3 Jabar untuk mensosialisaikan Partai Gelora di Sukabumi dan Cianjur,\" katanya. Anis Matta melihat ada dukungan luar biasa kepada Partai Gelora dari masyarakat di Sukabumi dan Cianjur. Ia yakin Partai Gelora akan mendapatkan kursi dari daerah pemilihan (dapil) 3 dan 4 Jabar. \"Saya melihat bahwa ada dukungan yang luar biasa kepada partai ini. Salah satu tanda yang paling kuat adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah duduk berjam-jam di sini. Orang tidak pulang, mungkin cuma keluar masuk ke toilet, tapi kesabaran duduk sini berjam-jam, menunjukkan bahwa semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian benar-benar mencintai dan dengan tulus ingin memenangkan Partai Gelora di Sukabumi dan Cianjur,\" katanya. Dengan dukungan luar biasa dari masyarakat Sukabumi dan Cianjur, Anis Matta yakin suara umat Islam di Jabar akan kembali ke calon presiden (capres) Prabowo Subianto seperti pada pemilihan presiden (Pilpres) pada 2014 dan 2019 lalu. \"Tugas Partai Gelora di Koalisi Indonesia Maju sesuai kesepakatan dengan Pak Prabowo mengembalikan suara beliau dalam dua Pilpres lalu. Dan kenapa kita bikin dialog ini supaya kita dapat menjelaskan ke umat, alasan beliau bergabung dengan Pak Jokowi (Joko Widodo) dan mengapa berpasangan dengan Mas Gibran (Gibran Rakabuming Raka), semangatnya adalah melanjutkan rekonsiliasi dan persatuan,\" ujarnya. Prabowo, kata Anis Matta, meminta semua komponen bangsa bersatu dan tidak terpecah belah, karena tantangan bangsa ke depan jauh lebih berat. Sehingga upaya rekonsiliasi nasional harus tetap dilanjutkan. \"Dari sambutan yang luar biasa disini, saya semakin yakin bahwa, Insya Allah suara umat di Jawa Barat akan kembali dan lebih besar lagi kepada Bapak Prabowo. Mudah-mudahan kita memenangkan Pilpres satu putaran,\" tegasnya. Anis Matta menegaskan, semua janji politik yang telah disampaikan mulai dari pemberian gizi ibu hamil hingga kuliah gratis akan direalisasikan dalam bentuk kebijakan, apabila Partai Gelora lolos ke Senayan pada Pemilu 2024, dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangi PIlpres 2024. \"Setelah Partai Gelora masuk Senayan dan pasangan Prabowo-Gibran menang Pilpres, kita akan bertemu kembali setelah itu. Kita akan mulai membicarakan bagaimana caranya merealisasikan dan memperjuangkan janji-janji politik. Insya Allah, ketika nanti Pemilu 2029, sudah ada komentar masyarakat, bahwa sudah benar Partai Gelora tepati janji,\" katanya. Anis Matta berharap pembelahan di masyarakat seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu, tidak terjadi di Pilpres 2024, meskipun bibit-bibit pembelahan sudah mulai muncul. \"Karena selalu yang menjadi korban adalah umat Islam, padahal kita mayoritas di Indonesia. Itu akibat kita bekerja, bertindak dan bertujuan yang seakan-akan kita ini bukan umat mayoritas, tapi berpikir dengan cara minoritas,\" katanya. \"Padahal kita ini ditakdirkan menjadi bangsa muslim terbesar di dunia, maka dunia Islam kita ini, adalah pemimpin. Itulah tujuan pendirian Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, karena azas kita adalah Pancasila, tapi jatidiri kita adalah Islam,\" pungkasnya. (Ida)
Soal Ijazah Palsu, Jokowi Sudah Kalah Empat Nol
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASALAH sederhana yang membuat ruwet senegara yaitu soal isu ijazah palsu Jokowi. Hingga kini belum juga terklarifikasi. Bahkan kasusnya telah masuk ke ruang hukum. Itupun berulang kali. Rakyat penasaran akan kepemilikan dan keaslian ijazah Jokowi sang Presiden yang tenang tapi kontroversial. Polos tapi tukang bikin kisruh. Memang ia tidak berkualifikasi dan nampaknya juga tidak bersertifikasi. Dalam \"peperangan\" menuju pembuktian keberadaan dan keaslian ijazah tersebut, rakyat sementara unggul. Sekurangnya skor telah empat nol, yaitu : Pertama, lontaran status ijazah oleh Bambang Tri alih-alih ditanggapi dengan santuy, gemoy dan gaspol justru angkara murka yang ditampilkan. Bambang Tri ditangkap dan ditahan. Kekalahan mental Jokowi. Kedua, dalam proses persidangan hukum pidana di Surakarta, Bambang Tri tidak terbukti bohong, nyatanya ijazah asli Jokowi tidak muncul. Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menafikan kebohongan Bambang Tri. Hanya delik ujaran kebencian. Ketiga, dalam kasus gugatan perdata di PN Jakarta Pusat ruwetnya soal surat kuasa Jokowi adalah bukti bahwa ia coba \"ngeles\" dari kebenaran. Gagalnya mediasi karena ijazah asli Jokowi tetap raib alias tak muncul menjadi bukti betapa sulitnya posisi Jokowi. Keempat, kaburnya Hakim Ketua dari persidangan dan tim Jokowi yang belepotan serta indikasi sanksi atas gagalnya upaya \"menutup\" kasus gugatan di PN Jakpus membuat Jokowi panik. Status ijazah akan segera terbongkar. Kini persidangan memasuki tahap lanjutan, mungkin dengan susunan Majelis baru, karena yang lalu sudah kocar-kacir. Agenda penting dan menentukan nanti adalah \"Pembuktian\" baik bukti surat maupun saksi. Disini rakyat se Indonesia dapat menyaksikan \"babak akhir\" gonjang-ganjing itu. Mampukah Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ? Jika tidak, tamat riwayatnya. Tanpa perlu menunggu vonis, rakyat sudah bisa menghakimi. Ketika saat itu ijazah Jokowi masih juga sembunyi, maka rakyat boleh melakukan \"selebrasi kemenangan\". Hari-hari keruntuhan Jokowi dimulai. Lagu \"the fnal countdown\" Europe sudah saatnya digelegarkan. Bukan untuk meroket tetapi meluncur hancur babak belur. Kekalahan telak Jokowi lima nol adalah momen untuk merombak kesebelasan secara fundamental. Jokowi bukan hanya terpental tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala kepalsuan dari kebijakan, identias diri maupun legalitas jabatan yang telah dipegangnya. Bangsa Indonesia harus memberi sanksi berat. Jika terbukti Presiden Jokowi memang berijazah palsu maka hal ini menjadi skandal terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Buku-buku sejarah anak sekolah kelak akan memuat skandal tersebut. Persis seperti muatan sejarah penghianatan PKI dahulu. Tidak mudah untuk dihapus. PKI..PKI..PKI. Jika pada acara Debat Capres kemarin muncul kata yang keluar dari mulut sinis Prabowo \"mas Anies..mas Anies\", mungkin besok saat Debat Cawapres ada keluhan \"mas Gibran..mas Gibran\". Nah, kelak kekecewaan rakyat kutukannya adalah \"mas Jokowi.. mas Jokowi\".
Ndasmu Etik
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih \"Tidak ada orang yang demikian beraninya sehingga tidak terganggu oleh sesuatu yang tak terduga (Yulius Caesar - Thn. 100 - 44 Sebelum Masehi) Pertanyaan Anies Baswedan di awal debat Capres seputar keputusan MKMK tentang pelanggaran etik yang berat dan melepas pertanyaan _\"bagaimana perasaan P. Prabowo\"_ di pastikan menjadi pertanyaan yang tak terduga dan menyakitkan. Tidak terjawab dengan baik justru mental P. Prabowo sangat terganggu, di awal debat pertahanan mentalnya langsung menurun dan pertahanannya menjadi rentan. Teror pertanyaan menjadi lebih herat ketika pertanyaan lagi lagi menyentuhnya tema masalah yang sangat peka tentang penculikan yang di lakukan Prabowo di masa lalu. Sebuah pertanyaan yang juga tidak diperkiraan akan muncul dari seorang Anies Baswedan. Yang selama ini dianggap sebagai anak buah. Semua sebenarnya pertanyaan biasa menjadi luar biasa karena tak terduga, sampai menyeret emosi Prabowo seperti menjadi liar tak terkendali. Segala perlawanan yang tak di duga akan sangat berhasil dan akan membekas karena serangan seperti lintasan yang tidak diketahui dan diperkirakan sebelumnya menjadikan lawan debat menjadi marah, bingung dan nanar . \"Inilah contoh serangan yang biasa menjadi luar biasa adalah definisi dari surealisme\" (adalah aliran yang menggambarkan kontradiksi antara konsep mimpi dan kenyataan dengan gambar yang menunjukkan objek nyata dalam situasi yang tidak mungkin seperti mimpi di alam bawah sadar manusia). Anies memiliki pikiran yang penuh strategi, siasat dan manuver fleksibel sebagai ilmuwan dan aktifis pasti ditempa dari pengalaman diskusi dan dialog di tempat terbuka dan terbiasa dengan serangan lawan ketika sebagai aktifis. Sangat mungkin Prabowo di dunia militer banyak belajar teori perang tetapi miskin bertarung di alam perdebatan diskusi dan berdebat karena sebagai prajurit pilihannya hanya \"siap dan siap.\" Prabowo konon dikenal sebagai ahli militer tetapi lengah ketika menyerang lawan debatnya selalu dari arah yang sudah mereka duga , justru akan menguatkan perlawanan mereka, tidak pernah ada kemenangan kecuali strategi itu hanya bunuh diri. Semua kita dikejutkan dengan sama nasibnya meluapkan memori yang sangat menyakitkan dari debat capres tentang MKMK di forum Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Partai Gerindra, dengan ucapan \"Ndasmu Etik\" sama maknanya itu sikap bunuh diri. **
Menunggu Godot dan Gibrot
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENUNGGU Godot adalah judul drama \"Waiting for Godot\" karya pengarang Irlandia Samuel B Beckett. Bercerita tentang dua prajurit Estragon (Gogo) dan Vladimir (Didi) yang menunggu pimpinannya Jenderal Godot yang tak kunjung datang. Akhirnya itu menjadi penantian sia-sia atau konyol. Drama ini pernah dipentaskan oleh Bengkel Teater WS Rendra. Ada dramawan Putu Wijaya, Chaerul Umam dan Rendra sendiri. Rakyat Indonesia kini terus mendiskusikan dan menunggu datangnya ijazah asli Jokowi baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Bertahun telah menunggu sejak Bambang Tri melempar kepenasaran hingga kini tidak muncul-muncul juga ijazah misterius itu. Adakah akan seperti drama berjudul Menunggu Godot ? Pada tahun 2022 Bambang Tri menggugat secara perdata Jokowi dalam hal kepalsuan ijazah-ijazahnya. Akan tetapi penulis buku \"Jokowi Undercover\" tersebut justru ditangkap dan ditahan. Akibatnya gugatan terpaksa dicabut. Perjuangan berlanjut pada proses pidana di Surakarta. Pertimbangan hukum Putusan PT dan MA membuktikan bahwa dugaan kepalsuan ijazah Jokowi benar adanya. Bambang Tri tidak terbukti berbohong dalam kasus tersebut. Gugatan berikut adalah perkara perdata di PN Jakpus. Bambang Tri dibersamai Hatta, Muslim, Taufik dan Rizal sebagai Penggugat. Eggi, Damai, Kurniati, Azzam dan lainnya bertindak sebagai Kuasa. Proses masih berlangsung. Sudah 2 bulan berjalan, sang ijazah asli Jokowi tidak nongol juga. Masih sembunyi, tidak dimiliki atau memang palsu ? Nampak Jokowi bukan pihak \"te goeder trouw\" (beritikad baik). Pengadilan pun dipermainkan. Ketua Majelis kabur, sidang bertele-tele, dan agenda dipaksakan. Menanti ijazah Jokowi keluar bagai menunggu Godot. Sambil menunggu Godot, rakyat sekarang juga sedang menunggu Gibrot. Maksudnya Gibran adu otak dan mungkin adu otot. Debat Capres kemarin Gibran unjuk otot dengan mengangkat-angkat kedua lengan menjadi suporter aktraktif dan over aktif. Pasangan Prabowo ini berulah gemoy dan gaspol. Publik meragukan kualitas anak haram konsitusi itu. Kasus asam sulfat cukup membekas. Untung diralat, jika tidak mungkin ada ibu hamil yang meledak. Debat Cawapres yang akan diadakan pada 22 Desember 2023 ternyata dipindahkan dari gedung KPU ke sebuah Hotel. Cak Imin, Gibran dan Mahpud akan adu otak di depan mata rakyat Indonesia. Ada visi dan tanya jawab atau sedikit saling serang. Yang nampak paling ditunggu adalah tampilan Gibran. Mungkin karena pola komunikasi yang selama ini \"mininalis\", \"kurang analitis\" dan \"culunis\". Seperti sang ayah, putera \"dibawah umur\" Ini juga punya masalah dalam hal ijazah. Sama-sama dipertanyakan dan diragukan. Bedanya Jokowi produk domestik sedang Gibran dari luar negeri. Tidak tanggung-tanggung Singapura dan Australia. Rakyat ingin segera melihat secara terbuka kualitas akademis lulusan Singapura dan Australia tersebut. Karenanya kedatangan Gibran sangat ditunggu. Setelah lelah menunggu Godot kini rakyat menunggu Gibrot. Gibran adu otak, bukan adu otot. Jika ketiga Capres juga hadir di arena, akankah kita mendapatkan tontonan dukungan \"akting\" Prabowo yang membalas support Gibran kemarin ? Ada cibiran dan tarian \"joget gemoy\"? Semoga acara Debat adalah tahapan untuk mencari Presiden dan Wakil Presiden terbaik, bukan mendapatkan Pelawak dan Assisten Pelawak. Bandung, 17 Desember 2023.
Anis Matta: Posisi Politik Umat Islam di Indonesia Sangat Rapuh dan Selalu Jadi Korban Pertarungan Pilpres
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, bibit-bibit pembelahan luar biasa di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, mulai terlihat lagi di Pilpres 2024. Hal ini bisa menjadi bibit disintegrasi baru bagi bangsa, sementara krisis besar yang sedang mengancam dunia saat ini sedang menuju puncaknya dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemimpin dan para elite nasional. \"Akibat peristiwa pembelahan sebelumnya, banyak korban yang meninggal dari umat Islam. Makanya, saya tidak pernah bisa memahami, pertarungan Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 antara Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) yang meninggal umat Islam,\" kata Anis Matta dalam Dialog Keumatan dengan tokoh Kota Bandung, Minggu (17/13/2023). Menurut Anis Matta, posisi politik umat Islam dalam politik di Indonesia sangat rapuh dan selalu menjadi korban setiap ada pertarungan Pilpres. \"Ini kegelisahan secara pribadi melihat betapa rapuhnya posisi politik umat kita di sini, bahwa setiap kali ada pertarungan Pilpres kita selalu menjadi korban,\" katanya. Bahkan ketika terjadi krisis besar yang menyebabkan perang supremasi antara negara adidaya, bangsa Indonesia selalu menjadi korban seperti terjadinya peristiwa G30S PKI. \"Kalau ada Pilpres yang korban umat Islam dan kalau ada pergolakan global, yang jadi korban Indonesia seluruhnya. Dua-duanya peristiwa ini, kita menjadi korban, sehingga kita sebagai bangsa perlu bersatu,\" katanya. Anis Matta menegaskan, ketika semua komponen bangsa bersatupun, belum tentu dapat menghadapi krisis berlarut saat ini, apalagi dalam kondisi terpecah belah. \"Di sinilah kita perlunya kesadaran tentang krisis besar saat ini, karena keretakan besar dari krisis itu akan menimbulkan banyak korban. Kita harus bersatu sebagai bangsa,\" katanya. Sebagai perwakilan umat Islam di Koalisi Indonesia Maju (KIM), Anis Matta saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama di berbagai daerah, untuk menyampaikan agenda keumatan yang diperjuangkan Partai Gelora dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anis Matta sudah melakukan dialog dengan tokoh dan ulama di Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah. Di Jawa Barat selain di Bandung, Anis Matta telah berdialog dengan tokoh dan ulama se-Bogor Raya, Kabupaten Bekasi, Kawarang dan Purwakarta. \"Jadi ketika ayat-ayat Al-Qur\'an diterjemahkan ke dalam gerakan politik, kita mesti sadar untuk menyampaikan ayat-ayat itu tidak seperti kita ceramah di mimbar-mimbar masjid, tapi harus kita ubah menjadi cara berpikir, menjadi kebijakan politik dan ekonomi. Ini yang sedang dilakukan oleh Partai Gelora,\" katanya. Yakni seperti mendorong kebijakan kuliah gratis, yang akan menjadi alat pemberdayaan ilmu pengetahuan, karena di dalam Al Qur\'an hal itu disebut 750 kali, \"Dengan kebijakan kuliah gratis itu, maka setiap orang bisa kuliah gratis. Kalau yang kaya bisa kuliah di luar negeri, tapi kalau yang miskin bisa kuliah gratis. Nah, penduduk miskin di Indonesia paling banyak umat Islam. Itulah cara kita memperjuangkan agenda keumatan,\" katanya. Dengan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan menjadikan orang lebih berdaya, karena memiliki pengetahuan. Sehingga akan memutus mata rantai kemiskinan, serta memperpendek jurang antara orang kaya dan orang miskin. \"Disinilah perlunya kelanjutan dari rekonsiliasi yang telah dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Intinya peristiwa rekonsiliasi itu, menjaga stabilitas kita semua. Semua bersatu menghadapi krisis yang sedang terjadi, sehingga berbagai program yang direncanakan bisa berjalan,\" katanya. Untuk menjaga stabilitas ini, Anis Matta telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar membentuk koalisi besar. Namun, disayangkan Partai Nasdem dan PKB keluar dari koalisi mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara PDIP juga keluar dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. \"Jadi kita usulkan ke Pak Jokowi, yang tersisa itu tetap bersatu, dan akhirnya disepakati pasangan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari rekonsiliasi tersebut,\" pungkasnya. Pemimpin Negara Islam Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Partai Gelora dirancang untuk menjadi partai besar. Partai Gelora, menurutnya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin kelas dunia yang akan menjadi perwakilan umat Islam di dalam lembaga-lembaga multilateral dunia. \"Sekarang ini di lembaga multilateral seperti di Dewan Keamanan PBB, tidak ada perwakilan negara Islam atau mewakili mayoritas umat Islam. Suatu hari Partai akan memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi superpower baru supaya bisa duduk sebagai pemimpin dunia,\" katanya. Indonesia, kata Fahri, bisa menjadi pemimpin dunia, karena berpenduduk muslim terbesar di dunia. \"Itu bisa terjadi asalkan umat Islam tidak terpecah dan tidak menjadi bahan bakar terus setiap ada Pilpres, sehingga bisa menjadi negara superpower baru,\" katanya. Menurutnya, Indonesia sedang ditunggu negara-negara Islam untuk menjadi pemimpin negara Islam. \"Umat Islam paling strategis sekarang ini, namanya bangsa Indonesia karena secara populasi besar, sumber daya alamnya juga. Tinggal memperkuat teknologi, ekonomi dan militer untuk menjadi superpower baru,\" katanya. Karena itu, Fahri berharap agar umat Islam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena membawa agenda yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. \"Jangan ikut-ikutan orang lain, kita punya agenda sendiri. Umat punya agenda sendiri, jangan mau dipakai partai yang sudah mau habis, lalu ngambil posisi kanan dan tiba-tiba menjadi partai Islam,\" katanya. Fahri tak habis pikir terhadap partai tersebut, yang tiba-tiba menjadi partai Islam dan terus mengkonsolidasikan kekuatan umat. Padahal selama ini, partai tersebut memusuhi umat Islam, namun hanya karena mendukung capres kanan Anies Baswedan menjadi partai Islam, dimana dia saat kita berdarah-darah memperjuangkan umat? \"Jangan percaya dengan pemimpin partai itu, Tidak benar dia memperjuangkan kepentingan umat. Yang benar itu partai kita, dipimpin oleh seorang ulama, seorang pemikir Islam dan pemikir dunia,\" tegasnya. (Ida).
Gravitasi Jantung Jokowi Jebol
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN terlalu percaya diri merasa masih memiliki kekuatan yang diandalkan. Tidak menyadari ada pusat Gravitasi yang menyatukan semua strukturnya tiba tiba bisa rontok seketika. Pusat itu bisa kekuatan, kekayaan, popularitasnya dan apa yang paling disayangi ambruk seketika. Ketika kekuatan sudah menyingkir, terbongkar kekayaannya ternyata hasil korupsi, popularitas hanya saat berkuasa dan anak yang paling disayangi dijadikan tumbal nafsu kekuasaan. Hampir semua titik gravitasi Jokowi itu mulai terkena serangan maut yang pasti tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Juga mulai muncul serangan rakyat yang cukup berani soal tipuah, kebohongannya yang selama ini dirasa bisa berjalan mulus mulai diretas di media sosial. Akan tiba waktuku alat pelindung dan pengaman dirinya yang selama ini bisa dikendalikan baik polisi atau TNI , akan menyingkir ketika tiba saatnya Jokowi yang sudah lemah dan melemah kekuasaannya tidak lagi layak untuk di lindungi. Jokowi sepertinya kurang bahkan mungkin tidak menyadari urusan naluriah ketika rakyat mulai muak atas kepemimpinannya akan berbalik menjadi kekuatan yang akan menyerang dirinya. Dan ini sangat berbahaya terjadi di ahir masa jabatannya. Kasus Gibran akan sangat fatal sebagai pusat gravitasi yang sangat mudah diserang sebagai kelemahan yang akan meluluh lantakkan kekuatan Jokowi dan sangat mudah semuanya akan ambruk berantakan. Memukul langsung pusat gravitasi Jokowi sebagai penopangnya cara terbaik untuk mengakhiri semua carut marut kepemimpinan Jokowi yang ugal ugalan. Penopang kekuatan Jokowi juga berada pada kekuasaannya yang hanya mengandalkan amunisi dari Oligargi dan sebagai pelayan RRC, semua akan menjadi sejarah hitam hidupnya. Pusat gravitasi biasa bersifat abstrak dan sangat sulit diramalkan tetapi berbeda dengan pusat gravitasinya justru di pertontonkan dengan fulgar dan terbuka sebagai sasaran perlawanan rakyat. Jokowi saat berdiri di balik sebuah dinding yang terbuka dan akan membenturkan kepalanya kedinding tersebut atau terkepung oleh perlawanan rakyat sehingga dinding pelindungnya akan roboh. Karena salah sendiri tidak hati hati selama memegang dan memiliki kekuasaan justru di ahir masa jabatannya membuka gravitasinya untuk di serang dan dihancurkan oleh rakyatnya atau bahkan akan ambruk dengan sendirinya Semua pondasi dinding kekuatan dan grativasinya mulai goyah dan rontok . Setiap penguasa mempunyai pusat gravitasi yang paling terdesentralisasi harus dijaga komunikasi jaringan yang rentan dari serangan. Tidak ada pembalikan terhadap prinsip ini semua akan berakhir dari dirinya sendiri. Termasuk terlalu memaksakan diri Gibran sebagai titik serangan jantung yang sangat mematikan, semua aib Jokowi akan jebol dari gravitasinya**\"
Anis Matta Perkenalkan Agenda Keumatan kepada Para Tokoh dan Ulama di Bekasi, Karawang dan Purwakarta
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta terus melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama dalam rangka memperkenalkan progam agenda keumatan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun program agenda keumatan yang diperkenalkan Anis Matta adalah persatuan bangsa, bantuan gizi ibu hamil dan kuliah gratis. Hal itu disampaikan Anis Matta di sela-sela Bincang Keumatan dengan tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta di Hotel Holiday Inn, Jababeka, Cikarang Utara, Sabtu (16/12/2023). \"Ini adalah rangkaian roadshow, Saya dan para pimpinan di DPN Partai Gelora ke Jawa Barat. Sebelumnya, saya berkunjung ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dan sekarang saya keliling di Jawa Barat ini titik yang ke-2 Bekasi dan kemarin di Bogor Raya. Nah, insyallah selanjutnya kita di Bandung Raya,” ucap Anis Matta. Menurut Anis Matta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan lumbung suara basis utama Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran dan Partai Gelora. \"Jadi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten ini akan menjadi lumbung suara basis utama Partai Gelora, Ini akan juga menjadi basis utama. Kalau ingin lolos threshold 4 persen, kira-kira setengahnya disumbangkan oleh Jawa Barat,\" katanya. Untuk itu, Partai Gelora menyampaikan kepada para tokoh ulama di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta mengenai program agenda keumatan yang akan diperjuangkan, serta alasan mendukung Prabowo-Gibran. \"Alasan kita mendukung Prabowo-Gibran yang pertama ini adalah urusan persatuan bangsa. Alhamdulillah ini tentu kekuatan kita bersama. Beliau sudah rekonsiliasi dengan pak Jokowi sejak tahun 2019 dan ini mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat,\" ungkapnya. Yang kedua, lanjut Anis Matta, agenda keumatan yang diperjuangkan adalah bantuan gizi untuk ibu hamil dan kuliah gratis. \"Karena sejak bangku sekolah SD hingga SMA sudah dibantu pemerintah, maka kita teruskan sampai ke bangku kuliah,\" ujarnya. Anis Matta mengatakan, sengaja mengajak para tokoh dan ulama di wilayah di berbagai setempat untuk berbincang mengenai agenda keumatan. Sebab, Partai Gelora merepresentasikan kepentingan keummatan di Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Mengapa Partai Gelora menjadi wakil ummat di Koalisi Indonesia Maju, karena agenda kita seluruhnya agenda keummatan. Mereka yang hadir merupakan ustad di grassroot yang hari-hari bergaul dan bertemu dengan ummat sebagai binaan mereka, hari ini kita perkenalkan apa agenda keummatan yang kita perjuangkan,\" jelasnya. Jangan Jadi Pemain Pinggiran Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, umat Islam harus memiliki penerawangan tentang masa depan, sehingga tidak terus menerus menjadi korban politik di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi pembelahan antara Islam dan nasionalis. Sebab, Pemilihan Presiden (Pilres) sekarang menciptakan pembelahan yang luar biasa seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. \"Latar belakang inilah yang membuat para inisiator dan pendiri Partai Gelora memikirkan secara serius apa benar nasib umat seperti ini. Dianggap sebagai ekstrim kanan yang dianggap tidak layak diajak bernegara, dan tidak bisa menjadi pemimpin negara,\" kata Fahri. Umat Islam, kata Fahri, dianggap bukan kelompok moderat, sehingga tidak diberikan ruang dalam bernegara dan hanya jadi alat untuk meraih kekuasaan saja. \"Jadi umat Islam itu harus membuktikan perannya, apalagi di tengah situasi geopolitik global sekarang yang tidak menentu. Kalau tidak, umat Islam tidak akan pernah menjadi besar, dan akan menjadi pemain pinggiran terus\" katanya. Fahri berharap umat Islam perlu membangun narasi politik gagasan seperti yang dilakukan Partai Gelora. Dengan adanya narasi tersebut, umat Islam tidak lagi mendapatkan tuduhan minor atau miring, karena sudah mengedepankan politik jalan tengah. \"Jangan sebaliknya, seperti partai yang sudah habis, melompat dan mengambil suara kanan melalui seorang figur yang ditarik ke dalam partainya. Mereka mendapatkan efek dari Islam, tetapi umat terbelah lagi,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, dengan menggandeng calon presiden yang berafiliasi dengan kelompok kanan, partai tersebut seolah-olah telah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Padahal partai tersebut, hanya menunggangi umat Islam untuk kepentingan politik sesaat. \"Seolah-olah mereka sedang berjuang untuk umat, di mana mereka ketika kita mengalami masa kesulitan. Kita harus berhadapan dengan mereka, dan sekarang mereka seolah-olah berjuang untuk umat. Dimana mereka ketika kita berdarah-darah,\" katanya balik bertanya. Fahri justru mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berani mengambil keputusan, mengakhiri pembelahan politik dan melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo demi persatuan bangsa. \"Keputusan Pak Jokowi berani mengambil keputusan untuk keluar dari kelompok ekstrim kiri dan Pak Prabowo dari eksrim kanan, itu keputusan yang tidak gampang. Beliau sadar bahwa bangsa ini tidak boleh pecah, sehingga perlu politik jalan tengah,\" katanya. Fahri berharap agar umat Islam kembali lagi ke politik jalan tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Upaya rekonsiliasi yang sudah digagas Presiden Jokowi dan Prabowo harus kembali di lanjutkan di Pemilu 2024. \"Bahwa agenda terpenting kita adalah bersatu dan menang. Jangan mau ikut agenda orang lain, apalagi dibawa partai yang tidak pernah memperjuangkan umat. Jangan mau dikomporin oleh partai dan orang-orang tertentu yang tidak pernah serius memikirkan agenda keumatan. Umat harus ikut agenda kebangsaan kita, memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat,\" pungkasanya. Dalam bincang keumatan ini, selain dihadiri tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawangan dan Purwakarta, juga dihadiri para pengurus DPN, DPW Jawa Barat , DPD, kader dan para simpatisan. (Ida)
Dugaan Pelanggaran Sangat Jelas, Pemakzulan Jokowi Hanya Persoalan Kalkulasi Angka di DPR/MPR
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN harus taat konstitusi, harus taat hukum. Presiden melanggar hukum dan konstitusi wajib diberhentikan atau dimakzulkan. Kalau presiden diduga melanggar hukum atau konstitusi, DPR wajib memanggil presiden untuk mencari fakta atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran tersebut. Kalau terbukti, DPR minta presiden diberhentikan. Proses pemakzulan merupakan hal normal di negara demokrasi, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR kepada presiden. Proses pemakzulan juga sedang berjalan di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, diduga telah menerima keuntungan finansial dari bisnis konsultan anaknya, Hunter Biden, ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Hunter Biden diduga telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan ayahnya ketika itu untuk kepentingan bisnisnya. Investigasi awal sudah dilakukan. Proses pemakzulan terus bergulir. Awal minggu ini, DPR AS sudah menyetujui untuk menjalankan proses penyelidikan pemakzulan Joe Biden. Di dalam negeri, juga bergema suara masyarakat menuntut pemakzulan presiden Jokowi, karena diduga kuat telah melanggar hukum dan konstitusi. Masyarakat mempunyai daftar panjang dugaan pelanggaran tersebut. DPR tinggal melakukan proses penyelidikan untuk mencari bukti atas dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi Jokowi. Tampaknya, pembuktian untuk itu tidak terlalu sulit. Karena dugaan pelanggaran hukum atau konstitusi Jokowi cukup jelas. Antara lain, kasus MK-Gate atau Gibran-Gate yang secara kasat mata melanggar konstitusi, melanggar hak konstitusi DPR sebagai lembaga legislasi, dan melanggar UU anti KKN, anti Nepotisme. Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan paman Gibran, terbukti melanggar hukum dan konstitusi terkait moral dan etika tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib bersikap independen dan profesional, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, serta adil. Jokowi juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya dengan melakukan perubahan UU KPK yang independen menjadi di bawah kekuasaan presiden (eksekutif). Perubahan UU KPK ini diduga kuat untuk melakukan intervensi atau menghalangi proses pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terbukti, indeks persepsi korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Artinya, ada kekuatan besar yang menghambat proses pemberantasan korupsi. Selain itu, PERPPU dan UU Cipta Kerja, UU IKN secara kasat mata juga terindikasi kuat melanggar konstitusi. PERPPU Cipta Kerja bersifat manipulatif. Krisis ekonomi global yang menjadi alasan kegentingan memaksa telah membohongi publik dan melanggar konstitusi, karena faktanya tidak ada krisis ekonomi global. UU Cipta Kerja juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta merugikan keuangan masyarakat. Kebijakan harga test PCR yang sangat mahal menguntungkan pihak tertentu, dengan merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat. Karena, menurut konstitusi pasal 33 ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti test PCR, harus dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta apalagi dengan harga yang bersifat “mark up” alias kemahalan. Kebijakan kartu Pra Kerja juga diduga menyalahgunakan kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu, antara lain penyedia platform pelatihan yang bersifat oligopolistik beraroma KKN, yang merugikan keuangan negara. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres No 54/2020, No 72/2020, PP No 98/2022), sangat jelas melanggar konstitusi, yang berbunyi bahwa APBN harus ditetapkan dengan UU APBN, setelah dibahas bersama, dan mendapat persetujuan, DPR. Mungkin masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi lainnya, seperti proyek kereta cepat Jakarta Bandung, proyek infrastruktur termasuk jalan tol, atau pertambangan termasuk perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, nampaknya tidak sulit bagi DPR untuk mencari fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tergantung dari kemauan DPR saja, apakah mau menegakkan hukum dan konstitusi. Setelah DPR yakin, dan terbukti, presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau konstitusi, proses selanjutnya DPR minta Mahkamah Konstitusi menetapkan presiden telah melanggar hukum atau konstitusi. Untuk itu, DPR memerlukan 384 suara (kursi parlemen), dari total 575 kursi parlemen, untuk bisa mengajukan permohonan proses pemakzulan presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Proses selanjutnya di MPR. Untuk bisa memberhentikan presiden diperlukan 534 suara, dari 711 anggota MPR. Memang, jumlah angka di atas kelihatannya sangat besar. Apakah mungkin? Sebaliknya, kalau semua anggota DPR berpikir objektif dan taat konstitusi, jumlah angka di atas sangat mudah dicapai. Bahkan bisa jauh lebih besar dari angka minimum yang diperlukan. Apakah DPR saat ini masih bisa menegakkan konstitusi? Waktu yang akan menentukan. (*)
POPULER
