ALL CATEGORY
Prabowo Terancam Gagal Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto dikejar deadline (batas waktu) dan ancaman tidak bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sidang vonis uji materi di Mahkaman Konstitusi (MK). Sidang MK akan membahas gugatan Undang Undang Pemilu khususnya syarat batas maksimal usia capres 70 tahun. “Prabowo terancam gagal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Deadline pendaftaran pilpres 25 Oktober 2023, tapi Prabowo belum memiliki bakal calon wakil presiden. Dia juga terancam syarat usia masksimal mengikuti pilpres,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (20/10). Menurutnya, usia Prabowo pada Oktober ini 72 tahun, sedangkan gugatan syarat usia maksimal 70 tahun. Jika permohonan uji materi itu dikabulkan MK, maka Prabowo tidak bisa mendaftarkan dalam pilpres 2024. “Sesuai dengan jadwal di MK, vonis sidang uji materi terkait usia maksimal menjadi capres cawapres akan berlangsung pada Senin 23 Oktober 2023. Artinya dua hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU. Oleh karena itulah Prabowo akan berusaha untuk mendaftar pada 21 Oktober 2023 agar bisa menghindari keputusan MK,” ujar Ginting. Sejumlah pihak, lanjut Ginting, mempersoalkan batas usia maksimum capres. Antara lain dua gugatan meminta batas usia maksimum capres 65 tahun dan 70 tahun. Mereka mengacu pada syarat usia minimal 40 tahun, maka harus ada batas usia maksimal. Dikemukakan, uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, selain harus menyebut usia minimal, maka harus pula ada usia maksimal. Hal itu bertolak dari Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur capres/cawapres harus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. “Masuk akal uji materi itu, karena mengacu kemampuan jasmani dan rohani capres/cawapres antara lain dipengaruhi kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal),\" ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Ginting menyebutkan usia para presiden Indonesia saat dilantik. Presiden Soekarno 44 tahun, Presiden Soeharto (46), Presiden BJ Habibie (62), Abdurrachman Wahid (59), Presiden Megawati (54), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (55), dan Presiden Jokowi (53). “Jadi kita tunggu saja keputusan MK dalam sidang vonis soal maksimal capres/cawapres pada Senin (23/10). Apakah Prabowo bisa lolos atau tidak?”pungkas Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. (sws)
Akhirnya Mahfud MD yang Terpilih, Bagaimana Masa Depan Indonesia?
Oleh Agus Wahid - Pemerhati Sosial Politik Drama politik percawapresan di “geng” PDIP berakhir. Ditandani dengan Megawati Soekarnoputeri mengumumkan secara resmi: Machfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Sebuah keputusan politik yang menyingikirkan beberapa cawapres lainnya seperti Andhika Perkasa, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan Gibran yang beberapa hari lalu digadang-gadang sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Yang perlu kita telaah lebih jauh, apa faktor krusial yang membuat Megawati akhirnya memilih Menko Polhukham itu? Dan yang jauh lebih substantif, jika pasangan Ganjar-Machfud berkuasa, bagaimana nasib Indonesia ke depan? Akan terjadi rekonstruksi yang mencerahkan (maju dan beradab) atau justru semakin tersungkur? Sulit disangkal, pilihan terhadap Machfud MD (MMD) lebih dikarenakan faktor indentitasnya sebagai orang Nahdliyyin. Di samping MMD sebagai putera asli Madura dan – secara kultural lokal Pulau “Garam” – NU dinilai sebagai “agama”, namun di manapun tempat atau forum, MMD selalu menyebut dirinya sebagai orang Nahdliyyin. Jadi, tidaklah meleset Megawati mengambil MMD sebagai pendamping Ganjar karena mempertimbangan identitas kenahdliyyinan. Pertimbangan ini pun menunjukkan PDIP dan gengnya sesungguhnya menggunakan politik identitas. Paradoks dengan sikap dan opini yang dibangun selama ini yang notabene anti politik identitas. Mengapa pilih MMD? Fakta politik beberapa bulan terakhir menunjukkan, jauh sebelum Anies Baswedan menetapkan pasangannya (Muhaimin Iskandar) sebagai cawapresnya, sesungguhnya Machfud MD tak pernah masuk dalam radar yang akan mendampingi Ganjar. Namun, masuknya Gus Imin sebagai pendamping Anies dan fakta dukungan politik di level grass-root demikian luar biasa seperti yang kita saksikan di Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bandung, Bogor, Makassar dan lainnya. Tak bisa disangkal, kehadiran AMIN di manapun selalu disambut dengan lautan manusia. Sangat menggetarkan lawan politiknya. Semua pemandangan lautan massa itu membuat Megawati tampak panik. Political panic yang membuat Megawati memandang sebelah mata ikatan emosional dengan AM Hendropriyono yang menyuguhkan menantunya (Andhika Perkasa) sebagai cawapres. Bahkan, mengabaikan Sandiaga Uno, yang – melalui PPP – selalu menempel Megawati sejak Ganjar ditingkatkan penugasannya sebagai capres. Kepanikan politik itu pula yang mendorong Megawati tak punya opsi lain kecuali harus memilih sosok Nahdliyyin sebagai wakil Ganjar. Sekali lagi, langkah Megawati menjadi terobosan di tengah topografi politik Nahdliyyin yang sudah digapai pasangan AMIN. Maka, untuk merebut basis massa Nahdliyyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah memang harus dengan menghadirkan sosok yang beridentitas Nahdliyyin. Meski tidak mungkin bisa memindahkan secara total dalam waktu singkat terhadap basis massa Nahdliyyin yang sudah “kesengsem” terhadap pasangan AMIN, namun pencawapres MMD diharapkan mampu membelah basis massa AMIN dari unsur Nahdliyyin itu. Jika tidak merekrut unsur Nahdliyyin, maka basis massa Nahdliyyin Jawa Timur ataupun Jawa Tengah berpotensi besar terlepas. Setidaknya, dalam jumlah besar, suara dari kaum Nahdliyyin akan tetap pilih AMIN. Ini berarti potensi kekalahan Ganjar di dua daerah (Jatim dan Jateng) di depan mata. Sementara, PDIP sebagai komandan koalisi bersama PPP, Hanura dan Perindo bertekad harus memenangkan kontestasi pilpres. Karena itu, meski opsi (pilih MMD) sangat terpaksa, tapi itu harus dilakukan. Cukup cermat kalkukasi Megawati. Makes sense. Namun, itulah politik “rai gedhek” Megawati. Harus kita catat, kaum Nahdliyyin bisa dibilang 99% muslim-muslimah. 1% lainnya nonmuslim, tapi ngaku Nahdliyyin. Sementara, dalam berbagai kesempatan Ketua Umum PDIP – dengan lantang dan sinis – menyatakan PDIP tak butuh suara kaum muslim-muslimah. Lebih dari itu Ketum PDIP ini juga sangat sering mencederai kepengtingan umat, dalam level kebijakan (perundang-undangan atau implementasi). Sering kali juga nyinyir terhadap kegiatan keagamaan kaum muslim-muslimah. Namun, demi memenangkan kontestasi pilpres, Megawati menjilat kembali ludahnya sendiri, tanpa malu dan tanpa merasa berdosa terhadap umat. Kini, tinggal umat harus mampu merewain (memutar ulang) rekam pelecehan itu, lalu ambil sikap politik tegas: no way for Megawati, her party and her special person who instructed as a vice-president. Inilah sikap tegas yang haruslah ditunjukkan di saat krusial seperti pilpres ini. Tidak mudah untuk menjaga konsitensi (keteguhan) sikap politik itu, di level grassroot ataupun elitis. Mendasarkan sikap pragmatisme masyarakat saat ini, konsistensinya mudah diubah, meski hanya dengan recehan rupiah, tanpa mengingat dampak pemasungan hak-hak selama lima tahun ke depan. Inilah problem politik liberal. Kini, kita perlu merenung kalkulasi Machfud effect secara elektoral. Di atas kertas, pemilihan MMD memang ada pengaruh positifnya terhadap elektoral yang ditarget. Namun, Megawati tampak tidak komprehensif dalam mengkalkulasi. Maklum. Dalam suasana panik, memang tetap saja terdapat pemikiran yang tidak komprhensif. Dalam kaitan memilih MMD, ada beberapa catatan yang tampaknya adanya sejumlah faktor sosiologis yang diabaikan. Beberapa faktor itu dapat kita telaah secara kritis. Pertama, Megawati kurang memahami data mikro sosiologis MMD sebagai jatidiri Nahdliyyin. Dalam beberapa catatan internal Nahdliyyin, MMD dinilai bukan kadernya. Terlalu elitis. Tidak mengakar. Tidak nice looking di mata kaum Hawa. Bahkan, sebagian masyarakat menilainya terlalu “ndegek” (angkuh). Kaku. Kadang juga tidak konsisten pendiriannya. Mudah condong mencari posisi aman (savety playing). Itulah sebab – saat pilpres 2019 – yang menjadi argumentasi kuat menolak MMD sebagai cawapres Jokowi, lalu – dalam hitungan beberapa menit – digantikan KH. Ma`ruf Amin. Dari proporsi jatidiri kenahdliyyinan itu, kiranya sangat dipertanyakan efek elektoral MMD. Ada kemungkinan besar munculnya sentimen positif karena kesamaan daerah kelahiran dari sebagian masyarakat Madura yang tertarik pada MMD. Namun, mayoritas grass-root Nahdliyyin di penjuru Tanah Air akan lebih melihat sosok Gus Imin, di samping faktor utamanya: Anies Baswedan sebagai capresnya yang memang memiliki sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif. Kedua, masih segar di ingatan publik adalah sikap dan pernyataan yang sangat tidak empatik terhadap persoalan hak-hak yang sangat asasi pada masyarakat Rempang. Kata-kata “mengosongkan” dan itu beda dengan menggusur yang disampaikan Menko Polhukham itu sangat menyakitkan perasaan masyarakat Rempang dan rumpun etnis Melayu pada umumnya, bahkan masyarakat lainnya di Nusantara yang ikut merintih menyaksikan penginjak-injakan hak-hak hidup masyarakat Rempang. Pernyataan MMD sungguh tidak berkemanusiaan. Dalam kaitan pilpres ini, pencawapresan MMD menjadi faktor kontraktif atau reduktif. Secara hipotetis dan psikologis, barisan sakit hati dari rumpun Melayu apalagi masyarakat Rempang tak akan mungkin menjatuhkan pilihan politiknya kepada MMD. Berarti, pasangannya (Ganjar) terkena getahnya (berpotensi lose). Akan semakin besar jumlah hilang suaranya jika dikaitkan dengan para pejunjung HAM yang bersifat nasional. Ketiga, dengan kapasitasnya sebagai Menko Polhukham, MMD tak bisa cuci tangan dari terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022. Memang ada 12 jenis pelanggaran HAM berat yang terjadi pada sebelum dan selama Soeharto memimpin, salah satunya (justru yang pertama) adalah peristiwa 1965 – 1966. Dapat dipahami ucapan prihatin Presiden yang mendalam terhadap 12 tragedi kemanusiaan itu, sehingga perlu minta maaf. Tapi, ketika salah satunya pelanggaran yang dilakukan PKI dan termasuk pihak yang harus dimintai maaf apalagi minta direhabilitas, inilah problem politik-ideologis yang sangat melukai perasaan para korban kekejaman dan kebiadaban PKI. Sebagai sosok yang tahu persis perjalanan sejarah nasional, terutama terkait gerakan komunis di Tanah Air, harusnya MMD tidak membiarkan masuknya kejahatan PKI sebagai korban yang harus dimintai maaf, apalagi disertai program rehabilitasi nama baik dan bantuan sosial kepada para korban PKI. Perlu kita garis-bawahi Keppres tersebut – terutama bagi seluruh komponen masyarakat yang menjadi korban keganasan PKI – akan melihat sikap politik MMD. Seorang MMD dinilai gagal dalam membedakan sejumlah pelanggaran HAM yang tertuang dalam Keppres 17 Tahun 2022. Memang, PKI telah melakukan kejahatan HAM berat, tapi tidak harus masuk dalam paket yang dimintai permaafannya dan merehabilitasi nama baiknya serta program bantuan sosial bagi keluarganya. Sebuah renungan, berapa jumlah penduduk kita yang dulu menjadi korban keganasan PKI, baik dari anasir Nahdliyin, masyarakat muslim-muslimah pada umumnya, bahkan kalangan nasionalis yang dulu memang diburu? Pasti jutaan. Pada akhirnya, mereka akan melakukan perlawanan dengan tidak rela memilih atau mendukung MMD dalam pilpres 2024. Keempat, MMD tergolong menjebak Habib Rizieq Shihab (HRS), meski dengan ucapan komparatif dan mengecilkan sosok HRS itu. Sikap nyinyirnya mendorong massa pengagum HRS membuktikan kekeliruan ucapan MMD. Kerumunan massa pecinta HRS yang – dengan system ubin sebagai pendekatan penghitungan mencapai kisaran 5 juta – hal ini menjadi pintu masuk untuk mengkriminalisasi HRS dengan argumen tdak mentaati aturan social distanting semasa covid-19 itu. Fakta bicara, buntutnya Panjang: HRS berhasil dijebloskan. Catatan kriminalisasi itu – di mata keluarga besar pecinta HRS di seluruh Tanah Air – tak akan pernah lupa dengan penistaan MMD. Seberapa besarnya, sulit dicari angka pastinya secara matematis. Namun, jika kita mengunakan sistem hitung “aksentuasi”, kita bisa menghitung berapa banyak jumlah habaib dan ulama di Tanah Air ini. Memang tetap terbatas jumlahnya. Tapi, jika kita kaitkan dengan aksentuasinya, maka jumlahnya puluhan jutaan. Mereka yang merasa gurunya atau sahabatnya didzalimi MMD akan berhitung: inilah saatnya membalas karma. Tidak dengan kata kotor apalagi tindakan kekerasan secara fisik, tapi cukup dengan sikap “sorry to say, we can`t choose MMD”. Dan kelima, publik belum bisa melupakan pernyataannya, “Malaikat pun jika masuk dalam sistem saat ini akan menjadi Iblis”. Pernyataan MMD benar. Bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologis. Namun, pernyataan itu juga membenarkan sistem yang amburadul itu. Yang menjadi persoalan serius, dengan masuknya MMD sebagai cawapres dan jika berhasil dalam kontestasi, justru akan memvalidasi sistem Iblis yang sudah merajalela. Maka, negeri ini di masa mendatang akan jauh lebih hancur. Kredibelitasnya sebagai ahli hukum dan komitmennya untuk menegakkan hukum akan berubah: masuk ke dalam sistem Iblis. Minimal, MMD tak akan mampu bersikap adil terhadap para pelaku kejahatan, terutama dari kaum keah putih. Di depan mata, MMD tak akan berani menyentuh Ganjar dan Puan Maharani yang – menurut penuturan Nazarudin (mantan Bendahara DPP Paryai Demokrat) dan Setyo Novanto (mantan Ketua Umum Golkar) – kedua elit PDIP itu sama-sama menerima dana haram AS$ 500.000. Juga, tak akan mengutak-utik keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS di Kementerian Kominfo itu. Dalam kaitan itu, Megawati gagal total memahami integritas MMD dalam dunia hukum. Kesan hebat MMD yang dikenal berani membongkar dugaan transaksi yang mencurigakan kerugian negara senilai Rp 349 trilyun, ternyata menjadi “dagangan” pencitraannya. Megawati kena prank. Maka, jika MMD tetap konsentrasi pada penegakan hukum, yang akan terjadi justu tebang pilih: menghabisi lawan-lawan politiknya atas nama hukum. Hal ini akan menambah misi besar perbaikan negara justru diwarnai hirup-pikuk drama. Tidak sehat bagi kehidupan bernegara. The last but not least, sebagai sosok yang dikenal pemberani, MMD – jika tetap terpanggil untuk menegakkan hukum – akan menjadi bomerang bagi Ganjar itu sendiri. Dengan landasan hukum wapres tak bisa dipecat oleh presidennya, maka MMD bisa dan berpotensi untuk menancapkan perbedaan kontrasnya. Di sana kita akan saksikan ketidakakuran hubungan Ganjar-MMD. Implikasinya adalah ketidakefektifan tata-kelola kenegaraan atau pemerintahan. Karenanya, tidaklah berlebihan jika muncul analisis bahwa Indonesia ke depan di bawah Ganjar-Machfud MD justru akan semakin tenggelam. Menambah kehancuran dari episode rezim Jokowi. Jauh dari cita-cita yang notabene akan menjadikan negeri ini lebih maju dan lain-lain dengan sejuta kata indahnya. Lalu, haruskah kita biarkan kandidat pemimpin nasional yang justru akan meredupkan cahaya Indonesia ke depan? Dalam sistem demokrasi, tentu partisipasi politik (hak untuk dipilih) bagi Ganjar-MMD haruslah dihormati, apalagi sudah mendaftar secara resmi di KPU sebagai pasangan capres-cawapres. Namun, atas nama panggilan masa depan Indonesia yang mencerahkan memang harus menghindari capres-cawapres yang – secara dominan – diusung PDIP itu. Satu hak demokratik yang juga harus dihormati. Jangan galau sobat, masih ada AMIN. Pilihan yang joss. Tasikmalaya, 19 Oktober 2023.
Ana Kere Akan Terlempar Dari Bale
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Literatur Jawa, sanepan \"Ana Kere Munggah Bale\" itu sanepan Jawa kuno yang terus hidup dalam ranah budaya Jawa, maknanya pun makin bervariasi sekalipun pakem induknya tetap tidak berubah. Kere, di sini dimaknai bukan hanya manusia yang miskin harta benda, namun lebih parah, miskin intelektual, miskin adab dan tatakrama. Bahkan dalam ilmu politik modern, manusia yang kapasitas, kapabilitas dan integritasnya minus. Bale, pada sistem kerajaan (monarki) adalah tempat terhormat bagi masyarakat terhormat, bagi para bangsawan kerajaan. Sangat tidak mungkin pada waktu itu bale agung di tempati para abdi dalem (rakyat biasa). Kecuali saat ada pisowanan agung toh posisinya tetap sebagai abdi dalem. Hanya dalam perkembangannya, dikaitkan dengan manusia yang tuna segalanya, di beri atau mendapatkan kekuasaan. Tidak kuat drajat menjadi mabuk kepayang. Berhalusinasi menjadi raja dengan segala tingkah anehnya. Menggunakan bale agung sebagai tempat pernikahan dengan kebesaran memakai pernik pernik simbol kerajaan, dari pakaian, kuluk dan aksesoris lainnya. Si Kere akan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya , artinya bale sebagai panggung terhormat, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Aji mupung: mumpung ana, lan mumpung kuasa. Sanepo Jawa , ketika si Kere dipersilahkan pilih jeneng (sebagai satria atau negawaran) atau pilih jenang (kamukten harta). Si Kere menjawab pilih jeneng, dengan gayanya kesatria santun - pura pura tidak sombong, jujur , padahal mengejar jenang, berdasar fakta empirik perilaku dan tabiatnya yang brangasan. Tiba tiba menjadi kaya tidak tahu dari mana sumber kekayaannya didapat, bergaya arogan, sombong dan merasa kekuasaan itu mutlak menjadi miliknya. Sesuai watak aslinya sebagai Kere, menggunakan aji mumpung berkuasa, tidak kuat menyembunyikan watak aslinya yang serba minim, berubah menjadi orang mabuk dan kesurupan. Kata DR. Mulyadi Opu Tadampali : \"bukan hanya minim etika publik yang ditabrak tapi juga akan menabrak empat di atasnya - norma religius, norma moral, nalar ilmiah dan nalar etik. Lakunya dhedhemitan atau membo-membo badhar (melonjak melonjak meniru - niru lagak cara hidup orang besar atau orang kaya, yang kurang baik dipermak agar kelihatan baik). Lebih mengerikan lagi, si Kere mengajak anak-anak, menantu dan cucunya manggung, sebuah pencitraan politik, agar publik mau mengakui, derajat si Kere ini terhormat dan hebat. Anak-anaknya yang faktanya bodoh dan memuakkan dianggap hebat. Ke mana-mana anak, menantu dan cucunya diajak dan dipertontonkan ke publik, seolah olah sebagai manusia hebat. Politik dinasti, yang selama ini berlaku bagi Raja dan keturunannya, ternyata si Kere dan kerandhahnya ikut-ikut melestarikan, hanya demi sebuah pengakuan akan sebuah eksistensi yang mengerikan. \"Ana kere munggah bale\" jadi tontonan orang banyak. Karena, bale memang bukan tempat bagi si Kere dan kerandhahnya. Itulah si Kere yang setiap hari tampil seolah sebagai bangsawan dan negarawan. Bergaya sok merakyat, sederhana, santun, hanyalah sebuah kamuflase politik untuk sebuah atau seonggok agenda tersembunyi. Akhirnya pasti terbongkar watak aslinya. Dan akhirnya harus menanggung semua akibatnya bulan hanya kembali tampil sebagai si Kere tetapi akibat perilakunya akan berakhir hidup nestapa di balik teruji besi. *****
Tiga Oknum BP3MI Lakukan Pungli ke PMI, Kepala BP2MI: Hukum Seberat-beratnya
Jakarta, FNN - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tampak marah besar mendengar kabar tiga oknum BP3MI Banten melakukan pungutan liar atau pungli dengan modus membuka layanan money changer kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari negara penempatan. Ketiga oknum BP3MI yang berinisial HP, MT dan JS telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pungli atau penerimaan gratifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Kejari). Benny pun meminta Kejari Tangerang menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada tiga oknum pegawai BP3MI. Benny menegaskan, bahwa tindakan pungli tersebut tidak bisa diberikan toleransi. \"Pada tanggal 18 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menangkap tiga oknum BP3MI atas dugaan korupsi atau pungli dengan modus pungutan liar kepada pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno Hatta dengan membuka layanan money changer yang tidak sesuai dengan nilai tukar semestinya, kita minta Kejari untuk memberikan hukuman yang berat karena telah melakukan kejahatan,\" kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kejari Kota Tangerang, ketiga oknum BP3MI tersebut sudah beroperasi selama dua tahun membuka layanan money changer dengan tukar rupiah yang tidak sesuai. \"Mereka ini sudah beroperasi selama dua tahun, terakhir mereka melancarkan aksinya kepada 17 PMI yang dideportasi dari Arab Saudi pada tanggal 4 Oktober 2023, dari hasil tindakan kejahatan itu Kejati mengamankan uang seratus juta lebih,\" ucapnya. Benny menegaskan, BP2MI tidak mempunyai wewenang atau aturan yang memperbolehkan pegawai lembaga yang dia pimpin untuk membuka layanan money changer atau pertukaran duit terhadap PMI yang tiba ke tanah air dari negara penempatan. \"Jadi jika ada pegawai BP2MI membuka layanan tukar rupiah di seluruh Indonesia, segara melapor kepada kita, akan kita langsung tindak hukum, ini jelas pelanggaran yang mengkhianati konstitusi negara,\" tegasnya lagi. \"Saya pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi, saya sering katakan baik di internal BP2MI dan kepada teman-teman media, kejahatan di masa lalu harus diakhiri ditiggalkan, hati-hati pegawai BP2MI jangan lakukan hal ini, hal itu karena saya tidak akan segan-segan langsung memecat dan memproses hukum, tidak ada kata kompromi dalam hal kejahatan,\" sambung dia. Benny mengucapkan terima kasih atas penangkapan tiga anak buahnya oleh petugas Kejari yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Bandara Soekarno-Hatta pada. Benny bahkan meminta pasal yang dijeratkan kepada petugas Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu, memiliki sanksi yang paling berat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga tersangka juga bisa berat. \"Terima kasih kepada penegak hukum (yang melakukan penangkapan), mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, lakukan tugas-tugas secara profesional. Dan sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya,\" ujar Benny. Pihaknya menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada penegak hukum. BP2MI mendukung penuh seluruh langkah yang ditempuh kejaksaan. \"Kita ikuti proses hukumnya, kita menyerahkan kepada lembaga penegak hukum dan tentu lembaga penegak hukum kita minta tidak ragu menjatuhkan sanksi, sekeras-kerasnya agar ini memberikan rasa keadilan kepada para PMI yang telah menjadi korban,\" imbuh Benny. Benny pun tak ragu meminta kejaksaan melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan intimidasi atau pemaksaan terhadap PMI untuk menukar uang asing mereka ini. Agar seluruh pihak-pihak yang terkait, termasuk otak dari dugaan kejahatan itu turut terbongkar tuntas. \"Proses penangkapan ini kami minta juga kepada kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Ini kan sudah dua tahun ternyata, saya memimpin tahun ketiga atau masuk tahun keempat,\" kata Benny. \"Sejak awal saya katakan ada kejahatan di masa lalu, tentang penukaran dolar, ada kejahatan di masa lalu PMI datang digiring untuk naik transportasi yang itu menjadi bisnis pihak-pihak tertentu. Dan ternyata terjadi lagi. Jadi yang sering saya sampaikan itu bukan cerita bohong, tentu karena saya memiliki banyak sumber informasi, bahkan jauh sebelum saya memimpin BP2MI,\" sambungnya. Benny menegaskan pihaknya takkan melakukan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut. Apalagi sampai meminta pelaku dibebaskan. Benny percaya akan profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani kasus itu. \"Kenapa kami langsung konferensi pers, tidak mengkonfirmasi by phone, justru kami nggak ingin. Kalau kami konfirmasi by phone seolah-olah kita nelepon untuk melobi. Sehingga dengan berita menurut saya sudah cukup. Saya yakin, tidak ragu, profesionalisme penegak hukum,\" jelas dia. Benny mengungkapkan, sejak awal dirinya memimpin BP2MI, karena memang ingin membenahi lembaga tersebut. Ia selalu menindaklanjuti begitu banyak laporan yang masuk kepadanya, terkait pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Benny dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan mengancam jajarannya agar tak melakukan pelanggaran. \"Seminar di Batam, saat itu saya menyerahkan souvenir kepada pimpinan Polri di Batam yaitu borgol. Mungkinkah agak unik ini, tidak pernah ada lembaga negara saya kasih souvenir borgol. Saya ingat persis, silakan lihat di jejak digital, saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum, untuk suatu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan maka borgol itu silakan kenakan kepada petugas-petugas di lingkungan BP2MI. Jadi terbukti,\" jelasnya. (Sur)
Anies-Muhaimin Resmi Mendaftarkan ke KPU, Kaum Nyinyir Frustasi
Jakarta, FNN - Pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akhirnya berhasil mendaftarkan diri secara resmi di kantor KPU, Kamis, 19 Oktober 2023, di Menteng Jakarta Pusat. Acara yang cukup mendebarkan itu telah berlangsung lancar setelah sebelumnya banyak yang skeptis bahwa pasangan ini bisa mendaftar. Hari ini seluruh keraguan, nyinyir, dan sinisme, hancur lebur. Tampak ratusan ribu simpatisan ikut mengantar AMIN ke KPU. Mereka telah hadir di sekitar gedung KPU sejak pukul 6 pagi dan terus bertambah seiring datangnya siang hari. Mereka datang dari berbagai daerah terutama sekitar Jabodetabek, bahkan ada yang dari Purwakarta dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, para ulama dari Madura pun telah datang sejak Rabu pagi ke Jakarta agar bisa ikut mengantar AMIN. Wajah-wajah para ibu dari berbagai pengajian, komunitas, hingga para pensiunan jenderal baik dari Polri maupun TNI juga tampak di antara ribuan massa. Beberapa pengusaha keturunan juga tampak. Mereka mengaku hanya ingin ada perubahan. Para relawan datang dengan puluhan bus juga mobil pribadi. Akibatnya kehadiran massa membuat rombongan AMIN yang harusnya masuk ke kantor KPU pukul 8 pagi, baru bisa masuk pada pukul 9 lebih. Itupun batal dengan mobil karena di depan KPU sudah dipenuhi ribuan relawan. Karena terhambat oleh arus massa menjadi kesempatan bagi AMIN menyapa pendukungnya dari atas mobil. Saat di kantor KPU telah berkumpul para tokoh pendukung AMIN dari 3 partai yakni PKB, PKS dan Nasdem. Kedua calon pemimpin itu langsung memasuki kantor KPU dan bertemu ketua KPU serta jajarannya. Di hadapan ketua KPU Anies menyatakan ini misi besar bangsa dan yakin KPU akan bekerja dengan profesional dan amanah. Anies mengapresiasi dan respek terhadap kinerja KPU termasuk anggota di bawah yang mengurus logistik tapi mungkin bekerja tanpa ruang berpendingin. Sedangkan ketua KPU Hasyim Ashari menyatakan permohonan doa agar mereka bisa sehat dan diberi keselamatan agar husnul khotimah dalam bekerja. Selanjutnya acara berlangsung di hadapan para tokoh relawan dan insan pers. Anies menyatakan paham dengan situasi pemilu yang pasti ada konflik kepentingan dan kompetensi tapi harus diingat kami semua adalah keluarga besar jadi harus dijaga bersama. Menanggapi pertanyaan wartawan terkait ada upaya pencekalan, Anies yakin KPU akan bekerja jujur dan kredibel. Karena Pilpres adalah acara bangsa yang harus berjalan jujur tertib, rapi dan kredibel. (nin)
Koalisi Perubahan dan AMIN Melawan Kelompok Radikal, Intoleran, dan Pemecah Belah Umat
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi Suhaimi, MAP - Analis Kebijakan Publik Bersatunya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) disikapi beragam. Di akar rumput, di masyarakat luas, bersatunya kedua partai ini disambut dengan kegembiraan yang luar biasa dan penuh dengan rasa sukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya ribuan bahkan mencapai satu juta lebih rakyat menyambut kedatangan Anies Rasyid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Bandung, di Stadion Jalak Harupat pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekitar 30 ribu orang memenuhi stadion. Kemudian di Malang Raya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 lebih dari 100 ribuan warga masyarakat dalam acara yang bertajuk “Jalan Sehat Bareng Amin”. Acara tersebut digagas oleh Koalisi Perubahan bersama Gus Muhaimin Iskandar kader NU sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Demikian pula ketika Anies dan Gus Imin mengadakan acara Mlaku Bareng Amin beberapa hari kemudian di Sudoarjo yaitu pada Minggu 15 Oktober. Pada hari itu 1,2 (satu juta dua ratus ribu) warga tumpah ruah di Sidoarjo gegap gempita menyambut kehadiran bakal calon presiden dan wakil presiden Anies dan Cak Imin atau pasangan Amin. Kemudian di Jakarta pada Kamis 19 Oktober rakyat tumpah ruah di jalan raya menuju kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengiringi dan mengantar pasangan calon presiden dan wakilnya, pasangan Amin ke kantor KPU untuk mendaftarkan sebagai calon Presiden dan calon wakil Presiden pada Pemilu 2024. Mereka yang datang tersebut bukan saja dari Jakarta, bahkan juga dari Sumatyra Barat dengan inisiatif dan biaya sendiri. Inilah fakta yang tidak terbantahkan, nyata di depan mata, rakyat Indonesia begitu antusias menyambut calon presiden dan calon wakil presiden mereka Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin dari koalisi partai Nasdem, PKS dan PKB. Fakta di Malang, Sidoarjo dan di Jakarta pada Kamis tanggal 19 Oktober sekaligus menjungkalkan survei berbayar yang selalu menempatkan Anies pada urutan buncit. Ironisnya, di saat rakyat umat Islam ingin bersatu padu membangun peradaban untuk kemajuan bangsa Indonesia, bebas dari belenggu oligarki, bebas dari penjajahan ekonomi di segala bidang, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah oleh sebagian kecil orang dituduh menunggangi agama, dituduh politisi agama. Bersatunya PKS dan PKB dalam satu perjuangan mereka pandang dari sisi negatif, padahal cara itu dilarang agama Islam. Menyedihkan, mereka dengan bahasa bahasa agama Islam telah berprasangka buruk terhadap apa yang dilakukan PKS dan PKB saudara seiman mereka. Seandainya orang orang yang merasa ahli agama itu sadar akan apa yang mereka lakukan, bahwa agama melarang berprasangka buruk terhadap saudaranya sendiri yaitu sesama umat Islam, lalu mengikuti ajaran Islam untuk berpikir positif, tidak berprasangka buruk, maka Insya Allah Indonesia ke depannya akan lebih baik dari sekarang, harga barang barang terutama kebutuhan pokok tidak lagi melangit sehingga mampu dibeli dengan murah oleh masyarakat. Tidak lagi ketergantungan pangan dari luar negeri. Begitu juga dengan lapangan kerja, mudah didapat masyarakat dan tidak dibuka lebar lebar untuk kepentingan orang asing. Bumi dan isinya di negeri ini sepenuhnya dikelola negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat tidak lagi dijejali dengan janji janji bohong yang tidak habis habisnya. Kalian berkata, NU untuk semua, tapi mengapa kalian menuduh, Yaa Lal Wathon telah diambil oleh PKS, kalian menuduh warga NU telah diambil PKS, bahkan kalian menuduh masjid masjid NU telah diambil PKS, bukankah kalian sendiri yang mengatakan NU untuk semua. Ingatlah akan dosa kawan, ingatlah bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa kalian tidak berpikir sebaliknya? Mengapa kalian tidak berpikir bahwa PKB telah menjadikan warga PKS menjadi seperti kalian? Mengapa kalian tidak berpikir Cak Imin telah berhasil mengubah PKS dan Nasdem menjadi seperti kalian atau menjadi kalian seutuhnya? Menjadi seperti yang kyai kyai kalian ajarkan. Ketika Anies Rasyid Baswedan bertutur kata sopan, santun dan dianugarahi berwajah tampan, mengapa hal itu kalian jadikan fitnah? Mengapa tutur kata indahnya tidak kalian jadikan tauladan. Bukankah Rasul junjungan kita mengajarkan untuk bertutur kata yang indah. Ayo mari bangkit menuju persatuan. Ingatkah kalian ketika PKB yang sesungguhnya milik kalian, disia siakan dengan janji pemimpinya Gus Muhaimin Iskandar, kader ormas kalian untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, berapa lama mereka telah menunggu? Masih kurang sabarkan mereka menunggu? Ketika hidayah Allah masuk ke jiwa jiwa yang tenang, maka bersatulah PKB dengan PKS dan Nasdem, mengapa kalian menjadi kebakaran jenggot? Mengapa kalian sebelumnya tidak kebakaran jenggot ketika PKB kalian hanya di PHP? Tidakkah kalian melihat warga kalian ada di PKS dan Nasdem? Tidakkah kalian melihat cucu pendiri NU sekaligus pencipta lagu Yaa Lal Wathon ada di PKS? Tidakkah kalian berfikir bahwa warga kalian yang ada di PKS dan Nasdem telah berhasil menyadarkan warga PKS dan Nasdem sehingga mereka melakukan apa yang kalian ajarkan? Mengapa kalian tidak berpikir seperti itu? Mengapa kalian berpikir sebaliknya menuduh mereka telah melakukan tidakan yang tidak terpuji. Sadarlah wahai bangsaku, pilihan kita pada Pemilu 2024 boleh berbeda, tapi janganlah berburuk sangka apalagi fitnah terhadap orang lain atau lawan politik kita. Buruk sangka dan fitnah adalah pangkal dari perpecahan, intoleran dan radikal. Politik indetitas dengan indentitas yang baik apapun, apalagi indentitas agama tidak salah secara hukum maupun etika karena umat manusia didunia ini memang diberi indentitas. Indentitas indentitas itu berkelompok membentuk komunitas, mengapa pula kita salahkan komunitas indentitas itu. Ingatlah, negeri ini dibangun dari berbagai indentitas, ada yang berdasarkan indentitas kesukuan, ada yang berdasarkan indentitas profesi, ada pula yang berdasarkan indetitas agama, indentitas kepentingan dan lain sebagainya. Indentitas indentitas itu diakui di Indonesia, BHINNEKA TUNGGAL IKA, walau berbeda beda, tapi kita satu jua. Itulah Indonesia. Medeka, Allahuakbar Jakarta 19 Oktober 2024.
Dokumen Pendaftaran Ganjar-Mahfud Lengkap
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy\'ari menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres di Pilpres 2024 sudah lengkap\"Kami nyatakan lengkap dokumennya, lalu kemudian tahapan selanjutnya verifikasi,\" ucap Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan bahwa KPU RI telah menerima dokumen persyaratan pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Ganjar-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.\"Kalau ada dokumen yang belum benar masih ada waktu untuk memperbaiki,\" katanya.Selanjutnya, mereka akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu (22/10).\"Bertepatan dengan Hari Santri. Kami sudah berkoordinasi dengan tim RSPAD untuk tes kesehatan pasangan Pak Ganjar dan Mahfud MD,\" ungkap Hasyim.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
KPU RI Menerima Berkas Pendaftaran Ganjar-Mahfud
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima secara resmi berkas pendaftaran Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon peserta Pilpres 2024.Berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari pasangan Ganjar-Mahfud di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 13.10 WIB.\"Para bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan parpol, Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD,\" kata Hasyim usai menerima berkas pendaftaran tersebut.Hasyim pun mengucapkan terima kasih atas koordinasi dari pihak partai-partai pendukung bakal pasangan capres dan cawapres selama pendaftaran.\"Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, koordinasi, kerja sama KPU dengan pimpinan partai politik yang bergabung dalam pengusulan atau pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres sejak beberapa waktu lalu, dan puncaknya pada hari ini pada kegiatan pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres,\" jelas Hasyim.Dia menambahkan secara administratif, berkas yang diterima KPU RI akan diberikan penilaian dengan ukuran sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila berkas tersebut belum lengkap, maka KPU RI akan memberikan waktu untuk untuk partai politik pengusung melengkapi berkas.\"Jadi, ukurannya, satu, sudah kami periksa untuk pasangan calon yang mendaftar hari ini kami nyatakan lengkap,\" kata Hasyim.Setelah itu, berkas pendaftaran tersebut akan masuk pada tahapan verifikasi dokumen dengan dua ukuran, yakni benar atau tidak benar dan sah atau belum sah. Hasyim menuturkan bakal pasangan capres-cawapres akan diberi kesempatan untuk memperbaiki jika dokumen tersebut dinyatakan belum sah.\"Nanti ada kesempatan untuk pemeriksaan untuk dilakukan pelengkapan atau perbaikan-perbaikan,\" imbuhnya.Tahapan selanjutnya, lanjut Hasyim, KPU akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan capres-cawapres untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Hal itu dilakukan penilaian tentang kemampuan menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden.Tes kesehatan akan dilakukan oleh tim pemeriksa di RSPAD Gatot Soebroto, di mana untuk Ganjar-Mahfud dijadwalkan pada Minggu (22/10). KPU RI membuka tahapan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
AMIN Resmi Mendaftar ke KPU, Kemenangan bagi Anies, tapi Kecemasan bagi Prabowo dan Jokowi
Jakarta, FNN - Hari ini pasangan Bacapres – Bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), resmi mendaftarkan diri ke KPU. Anies dan Cak Imin sampai di KPU RI sekitar pukul 09.58 WIB dengan diantar oleh para ketua umum dan elit partai politik yang tergabung di dalam koalisi serta arak-arakan ribuan pendukungnya. Pasangan Anies - Cak Imin pun menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar ke KPU.“Ya, ini kegembiraan ada pada Anies dan Cak Imin sebetulnya tuh, karena dia bahkan mendahului dua kandidat yang lain yang sebetulnya lebih establish secara institusi. Tetapi, yang masih kita tunggu adalah soal Gibran sebetulnya. Yang lain kan bisa kita asumsikan gampang, tapi isu tentang Gibran apakah tetap di PDIP atau sudah siap-siap untuk jadi ketua AMPI masuk ke Golkar, itu menjadi tanda tanya besar dan kelihatannya kubu Prabowo justru menahan-nahan isu ini karena berupaya untuk memantau lebih dulu apa sebetulnya yang terjadi di PDIP dan apa yang akan publik rayakan kalau Anies datang ke situ,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (19/10/23), menanggapai pendaftaran Anies – Cak Imin ke KPU. Jelas bahwa orang menunggu Anies, lanjut Rocky, karena dari awal orang menganggap bahwa yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. “Kan mission impossible dari Anies akhirnya bisa dilampaui. Jadi, kegembiraan efek psikologi pertama adalah keterkejutan bahwa Anies akhirnya bisa masuk di dalam kompetisi. Jadi ini mission yang tadinya impossible sekarang accomplish,” ujar Rocky. Buat pasangan AMIN, bisa mendaftar saja sudah merupakan kemenangan. Ini poin pertama dan efek psikologis yang bisa menjadi booster buat mereka yang menganggap bahwa memang perubahan itu ada di wilayah Anies. Tetapi, lanjut Rocky, Mahfud juga unsur baru yang orang anggap etiksnya bisa memboost kelemahan-kelemahan penampilan Ganjar. Menurut Rocky, tetap orang menduga bahwa pilihan Megawati cerdas, karena dengan cara itu medan perang langsung dipindahkan ke Jawa Timur. Semuanya ini sebetulnya adalah battlefield untuk Jawa Timur. Anies memilih Cak Imin untuk Jawa Timur, Ganjar atau Mega juga menghitung hal yang sama, demikian juga Prabowo yang juga menunggu hal yang sama. Tetapi, lanjut Rocky, bagi Prabowo ada kesulitan karena koalisinya belum sepakat sepenuhnya apakah Gibran atau yang lain, walaupun samar-samar kita bisa duga keras bahwa akhirnya Prabowo akan mencalonkan Gibran. Karena hanya dengan peralatan Gerindra atau Prabowo dilengkapi sepenuhnya oleh Jokowi. Tidak mungkin Jokowi kasih sepenuhnya perlengkapannya kalau Gibran tidak dipilih. Hanya itu sebetulnya pertimbangannya. Walaupun kita tahu ada dissenting opinion dari Yusril atau SBY, misalnya, tetapi bagi Prabowo tegak lurus dengan Jokowi itu lebih penting daripada memperhitungkan calon yang lain. “Jadi Gibran sebetulnya faktor utama, kendati juga saya duga dengan kuat bahwa Prabowo mengerti bahwa akan ada semacam pengurangan suara, karena bagaimanapun Gibran itu adalah liability hari-hari ini. Nah, kondisi itu yang lagi dipertimbangkan, berapa persen turunnya Gibran,” ungkap Rocky. Gerindra akan turun kalau Gibran dipasang karena, menurut Rocky, pasti bagian-bagian masyarakat sipil sekarang menganggap Gibran adalah beban buat Prabowo. Tetapi sekaligus Prabowo dalam dilema, karena kalau Gibran dipasang berarti tidak akan dapat fasilitas seutuhnya dari Jokowi. Jadi ini sedang dikalkulasi tukar tambahnya, bukan kalkulasi kemenangan. Itu pula yang sedang dicemaskan oleh para pengamat politik. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa tukar tambahnya pasti lebih menguntungkan meskipun elektabilitas Gibran rendah dan bahkan sekarang ini menjadi faktor pengurang dari Prabowo. Tetapi, faktor penambah dari infrastruktur kekuasaan Jokowi sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan faktor pengurang yang diperoleh dengan masuknya Gibran. “Ya, itu dilema seorang pemimpin seperti Prabowo, yang menemukan fakta baru bahwa hasil Mahkamah Konstitusi itu membuyarkan semua skenario. Bahkan, bagi Gibran sendiri saya kira dia juga cemas-cemas bahwa fungsi dia tidak bisa maksimal lagi. Lain kalau kemarin masih ada upaya orang melihat Gibran akan nambahin sesuatu karena itu melekat dengan kekuasaan, tapi sekarang orang melihat kekuasaan Jokowi justru melemah,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. “Jadi, keadaan ini membingungkan sebetulnya, tapi juga menggembirakan karena pada akhirnya publik mengerti bahwa cawe-cawe Jokowi itu akhirnya membuat dia sendiri bingung,” ujar Rocky. (ida)
Ganjar-Mahfud Mendaftar ke KPU RI Naik Eks Mobil Dinas RI-1 Soekarno
Jakarta, FNN - Bakal pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU RI di Jakarta, Kamis, dengan menggunakan mobil dinas RI-1 yang digunakan Presiden pertama RI Soekarno.Eks mobil dinas RI-1 berjenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine berwarna hitam itu sudah terparkir di Tugu Proklamasi, yang menjadi lokasi awal iring-iringan prosesi Ganjar-Mahfud ke Kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta.Ganjar-Mahfud dijadwalkan mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU RI pada Kamis, pukul 11.00 WIB.Mobil dinas terakhir Bung Karno tersebut masih terawat dengan baik, tampak dari cat mobil yang masih mengkilap dan kaca mobil tanpa goresan.Ganjar-Mahfud dijadwalkan meninggalkan Tugu Proklamasi menuju ke Kantor KPU RI pukul 10.00 WIB.KPU RI membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
