ALL CATEGORY
Mahfud MD Harusnya Ikut Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa Mahfud MD mengkritisi kondisi negara. Dulu mengkritik perilaku korup rezim konon di rezim Jokowi korupsi lebih dahsyat dari pada sebelumnya. Dari atas sampai bawah. Mahfud prihatin. Begitu juga baru-baru ini ia memprihatinkan soal penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Semestinya di bawah terlindungi di atas ditindak tegas. Bagus sekali ktitik Mahfud MD ini. Yang tidak bagus adalah bahwa ia sendiri adalah bagian dari rezim korup dan hukum yang tumpul itu. Mahfud MD juga dulu mengingatkan adanya Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Meminta agar pejabat yang dinilai tidak mampu segera mengundurkan diri. Mahfud pernah menyinggung rusaknya iklim rezim. Menurutnya Malaikat bisa berubah menjadi Iblis di ruangan pemerintahan seperti itu. Dahsyat memang Mahfud MD. Yang keparat adalah bahwa yang dikritisi itu ternyata termasuk dirinya. Mahfud MD itu Menkopolhukam, Menteri yang mengkoordinasi Menteri-Menteri yang disinggung dan berperan strategis tersebut. Mahfud MD merupakan penentu kebijakan rezim Jokowi. Konten kritikan atau curhat Mahfud sama dengan apa yang diprihatinkan oleh Kelompok Petisi 100. Apa yang dinyatakan merupakan sebagian kecil dari narasi atau substansi Petisi. Setelah Mahfud MD mengritik lalu apa yang akan dilakukan ? Sebagai Cawapres ia bersama Ganjar berada pada poros \"melanjutkan\" bukan \"perubahan\". Dipastikan sulit untuk mampu merealisasikan omongannya. Artinya itu omdo dan omdo. Tindak lanjut dari keluhan Mahfud MD adalah apa yang menjadi misi dari Petisi 100 yakni makzulkan Jokowi. Mahfud MD semestinya bergabung dengan berbagai kekuatan kritis. Bersama Petisi 100 mendesak DPR dan MPR agar segera menggunakan kewenangannya untuk memakzulkan Jokowi. Sebagai langkah awal untuk perbaikan. Tanggal 20 Oktober saat mahasiswa bergerak teriakan dan desakannya ialah bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati reformasi oleh karenanya harus segera mundur. Kedaulatan rakyat direnggut paksa oleh segelintir pengendali kekuasaan yang bernama oligarki. Menjalankan konsepsi neoliberalisme yang menindas rakyat. Nah, sebagai Cawapres dalam status Menko Polhukam Mahfud MD tidak dituntut untuk menjadi oposisi tetapi menyiapkan agenda konkrit bagi proses demokratisasi, pemberantasan KKN, penegakan hukum, serta membangun ekonomi kerakyatan berkeadilan. Persoalannya ialah bahwa rakyat skeptis akan integritasnya. Fakta empirik menunjukkan bahwa ambivalensi melekat pada profil dan karakternya. Dalam skandal 349 trilyun pada instansi Kemenkeu Mahfud yang melempar kasus, tetapi melalui Satgas bentukannya, Mahfud MD juga yang meredam hingga \"sunyi senyap\". Seharusnya Mahfud MD langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus TPPU tersebut. Ini skandal serius. Agar tidak menjadi Menteri tukang omong doang, ayo Mahfud ikut berjuang bersama Petisi 100 agar Jokowi segera dimakzulkan. Selama rezim ini masih dipimpin Jokowi maka omongan Mahfud MD itu hanya seperti orang yang buang angin saja. Wes ewes ewes...bablas angine. Alami tapi bau, Pak. Bandung, 21 Oktober 2023.
Jalan Terjal Berliku Menuju KPU: Perjalanan Anies dan Gus Imin Terobos Kemustahilan
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik AKHIRNYA, semua keraguan dan kecemasan dari puluhan juta pendukung di seluruh tanah air, sirna, begitu Anies dan Gus Imin keluar dari kantor KPU RI menemui massa pendukungnya. Disambut sujud syukur dan gemuruh hamdalah dari puluhan ribu massa yang memadat di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Taman Suropati. Keberhasilan AMIN mendaftar di KPU siang itu, memunculkan eforia massa pendukung yang tak terbendung. Letupan emosi diekspresikan dalam beragam cara dan tingkah. Massa histeris tak henti-henti teriakkan kata, “Perubahan!” sembari mengacung-acungkan tinju di udara. Bahkan ada pula hanya diam menatap ke arah panggung dengan senyum sambil berurai air mata. Satu kata bagi semua kejadian itu adalah: “Orgasme.” Kecamuk perasaan campur-aduk yang tersimpan di dada selama ini atas perlakuan buruk terhadap Anies dan juga Gus Imim, mereka tumpahkan dengan sekali sentak, tanpa ada tersisa. Kualitas hubungan emosional yang demikian dalam antara AMIN dan massa pendukungnya, membuat saya bergidik sampai membayangkan hal yang tidak-tidak. “Oh Tuhan, jangan terjadi sesuatu yang buruk pada Anies dan Gus Imin. Sebab tak perlu lagi ada tragedi berdarah di negeri ini. Kita hanya perlu demokrasi riang-gembira, seperti harapan Gus Imin,” do’aku dalam hati. Dapat dimengerti mengapa mereka sampai terbawa perasaan sedemikian dahsyat. Hal itu tak lepas dari jalan terjal berliku yang dilalui Anies dan AMIN hingga bisa sampai di KPU. Semua perlakuan buruk terhadap Anies, khususnya, sungguh melukai perasaan mereka. Tak terkecuali sikap sinis seorang tukang survei yang songong bertaruh Alphard jika Anies sampai di KPU. Menjadi Bacapres bagi Anies memang tampak mustahil. Sebab partai mana yang mau mengusung? Di luar partai koalisi istana, hanya ada Partai Demokrat dan PKS, itu pun tidak cukup. Tetapi siapa sangka, Partai Nasdem nekad mengusung Anies. Manuver Surya Paloh di luar dugaan itu, bagi Anies dan pendukungnya adalah sebuah keajaiban. Tak lama setelah Partai Nasdem memutuskan mencaprekan Anies, bergabung Partai Demokrat dan PKS, lalu bersama-sama membentuk koalisi bernama Koalisi Perubahan (Jild 1). Dengan terbentuknya koalisi tersebut, pendukung Anies di seluruh tanah air pun tersenyum lega, karena sudah cukup mengusung Anies sebagai Bacapres. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Terbentuknya koalisi itu, tak lantas membuat pendukung Anies tenang. Sebab semenjak itu, upaya untuk menjegal Anies dilakukan secara masif melalui dua skenario yang dijalankan secara simultan. Pertama, mentersangkakan Anies pada kasus Formula E. Kedua, mencopet salah satu partai dari tiga partai anggota Koalisi Perubahan. Skenario pertama dijalankan oleh Firli Bahuri, Ketua KPK. Seperti diungkap oleh Koran Tempo bahwa Firli berkali-kali mengupayakan agar status hukum kasus Formula E dinaikkan ke tingkat penyidikan. Untungnya di tubuh Tim Penyelidik KPK, masih terdapat orang-orang yang berintegritas. Sebab, jika tidak, maka Anies dipastikan menjadi tersangka, dan Pilpres pun selamat tinggal. Skenario kedua sasarannya adalah Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat, meminjam istilah Deny Indrayana, coba dicopet oleh Moeldoko, namun ternyata gagal. Partai Nasdem pun coba diganggu dengan menekan Surya Paloh. Mula-mula, Bang Surya, begitu ia disapa, dikucilkan dari istana dan konon bisnisnya dibonsai. Dirayu tak tergoda, diancam tak mempan. Begitulah Bang Surya, tetap bergeming. Bahkan, tatkala JG Plate, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo ditangkap oleh Kejagung, Bang Surya tak juga goyah sedikitpun. “Abang ini, jangankan dipenjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan,” tegas lelaki dari Tanah Rencong itu menggetarkan. Justeru yang hampir menggagalkan Anies menjadi Bacapres adalah terjadinya perbedaan sikap yang tajam antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat soal deklarasi Bacawapres. Partai Demokrat mendesak untuk dipercepat, sedangkan Partai Nasdem menolak karena masih menunggu opsi lain yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan koalisi. Realitasnya, perbedaan itu tak juga bisa didamaikan. Sehingga sejak 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 1 praktis sudah bubar, dan hampir 20 jam lamanya Anies tidak lagi berstatus sebagai Bacapres. Pada situasi itu, Bang Surya dengan insting politiknya yang tajam, diam-diam menghubungi Gus Imin tanpa sepengetahuan Anies dan PKS. Keajaiban kembali menghampiri Anies. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Gus Imin yang dalam situasi sudah tak nyaman berkoalisi dengan Prabowo, langsung menyambar tawaran Bang Surya untuk berpasangan dengan Anies. Malam hari 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 2 pun terbentuk oleh Partai Nasdem dan PKB. Kartu Anies hidup kembali. Usai deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya pada 2 September 2023, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pun bermetamorfosa menjadi “AMIN”, akronim dari nama mereka berdua. Apakah mereka sudah aman dan tinggal menunggu pendaftaran di KPU? Tidak. Malahan, massa pendukung AMIN masih dibuat sport jantung oleh KPK. Hanya berselang beberapa hari pasca deklarasi, KPK memanggil Gus Imin sebagai saksi pada kasus korupsi 12 tahun silam. Semenjak itu, hampir setengah bulan lamanya, massa pendukung AMIN berada dalam bayang-bayang kecemasan. Cemas membayangkan saat jelang pendaftaran di KPU, Anies atau Gus Imin, tiba-tiba dijemput KPK dan tak keluar lagi hingga masa pendaftaran berlalu. Dalam situasi seperti itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain hanya menggedor pintu langit, memohon pertolonganNya. Sebab, seperti kata Ebiet G Ade, “Tak ada yang dapat menolong selain yang di atas sana.” Entah ada hubungannya atau tidak, namun yang pasti, jelang pendaftaran di KPU, sosok yang ditengarai berada dibalik penjegalan Anies selama ini dikabarkan mengalami lumpuh tak berdaya. Dan, Firli Bahuri sendiri kini sedang ditunggu oleh Polda Metro Jaya. Mungkinkah semua itu, juga adalah sebuah keajaiban? Keajaiban bagi Anies dan Gus Imin telah berhasil menerobos kemustahilan [ym] Makassar, 20 Oktober 2023
Projo Mengungkap Sedikit "Clue" Soal Kandidat Bacawapres untuk Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membocorkan sedikit clue (petunjuk) mengenai kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Menurutnya, sosok pendamping Prabowo nantinya merupakan anak muda yang dapat menjadi harapan khususnya bagi generasi muda penerus bangsa.\"Anak muda lah. Anak muda harapan bangsa, potensial ini,\" kata Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Budi mengatakan sosok anak muda yang dipilih menjadi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu akan diumumkan dalam waktu dekat, entah itu pekan ini atau pekan depan.Saat ditanya soal inisial dari sang bacawapres, Budi enggan mengungkapkan inisial dari sosok terkait.\"Nggak usah inisial, nanti langsung ketahuan dong,\" katanya.Sebelumnya, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto.Deklarasi itu disampaikan di kediaman ketua umum Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).“Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang,” kata Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan Projo pada acara deklarasi tersebut.Projo menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin masa depan yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang.Saat hadir di Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bekerja untuk bangsa dan negara.Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pemimpin Indonesia di masa depan harus memiliki karakter tidak mudah menyerah.\"(Kita butuh pemimpin) yang tidak mudah menyerah, (bukan yang) ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita juga membutuhkan pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi makin kompleks,\" kata Jokowi.Berbagai kriteria yang disebutkan oleh Jokowi itu dinilai Projo dimiliki oleh Bacapres Prabowo yang juga memiliki keberanian dan komitmen untuk terus memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia.(sof/ANTARA)
Aria Bima Tidak Ikhlas Jokowi-Gibran Dukung Prabowo
Jakarta, FNN - Politikus senior PDIP Aria Bima mengaku tak ikhlas apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden (capres) lain di luar PDIP, termasuk Prabowo Subianto.\"Ya betul, saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo,\" ujar Aria di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Tak hanya itu, dia juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada salah satu bakal capres. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.Untuk itu, dia mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, sambung dia, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDIP kepada Jokowi hingga akhirnya menduduki kursi presiden.\"Sebagai kader partai, sebagai orang yang semua hal diberikan kepada Pak Jokowi dan Gibran ada apa? PDIP salah apa? Bu Mega salah apa? Wong semua hal sudah diberikan. Apa yang belum diberikan? Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini,\" tegasnya.Aria pun mewajarkan pertanyaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Saat itu, Puan menanyakan, \"Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau yang lain?\".Menurutnya, pertanyaan itu tidak mungkin terlontar dari Puan Maharani jika kondisinya baik-baik saja.\"Itu yang saya pikir pertanyaan retorisnya Mbak Puan itukan menjadi something wrong saya juga tentang dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya diserahkan dan yang tahu Pak Jokowi,\" pungkas Aria.(sof/ANTARA)
Menhan Prabowo Mengajukan Cuti untuk Daftar Pilpres
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajukan izin cuti kerja kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pendaftaran calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (20/10), mengatakan Prabowo mengajukan dua surat izin kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta.\"Surat kedua adalah surat permohonan izin cuti untuk pendaftaran Capres,\" katanya.Namun Ketua Umum Gerindra itu belum menyertakan tanggal cuti kerja dalam surat yang disampaikan kepada Setneg.\"Waktunya akan disusulkan,\" katanya.Selain pengajuan cuti kerja, kata Ari Dwipayana, Setneg juga telah menerima surat pertama berupa permohonan persetujuan dari Presiden Jokowi untuk dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik sebagai capres.Prabowo diusung sebagai bakal calon presiden 2024--2029 oleh sejumlah partai politik, di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PBB.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.Hingga Kamis (19/10), dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar di KPU, yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Nasdem, PKB dan PKS.Disusul kemudian oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.(sof/ANTARA)
Sekjen PAN Menepis Isu Perpecahan KIM Dalam Menentukan Pasangan Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menepis isu perpecahan di Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena hingga saat ini gabungan partai politik pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto itu belum juga memutuskan bakal calon wakil presiden.“Alhamdulillah saya bisa mengklarifikasinya bahwa hubungan di antar parpol di dalam KIM itu solid, baik, komunikasinya aktif, produktif,” kata Eddy saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.Eddy mengatakan bahwa tidak ada dinamika internal maupun tarik-menarik kepentingan di antara anggota KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.“Jadi tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada namanya tarik menarik kepentingan, tidak ada yang namanya dinamika di internal, itu tidak ada sama sekali, bahkan rumor yang mengatakan salah satu atau dua di antara anggota koalisi akan kemudian angkat kaki, tidak ada,” ujarnya.Semua ketua umum parpol KIM, kata Eddy, telah sepakat untuk bisa duduk bersama untuk kemudian memutuskan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.“Kami bekerja semuanya, all out untuk memenangkan pak Prabowo bersama bakal cawapresnya,” ujar Eddy.Eddy menyebutkan bahwa pertemuan antar ketua umum parpol pengusung bacapres Prabowo sempat tertunda karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan harus mendampingi Presiden Joko Widodo menjalankan tugas negara ke Tiongkok dan Arab Saudi.“Alhamdulillah baru saja (sore ini) beliau (Zulkifli Hasan) mendarat di Jakarta dan saya kira nanti segera setelah ini akan ada kepastian kapan rapat para ketum itu akan dilaksanakan,” katanya.Dia menegaskan bahwa agenda rapat terkait pembahasan mengenai penetapan bacawapres pendamping Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, rapat bersama para elite partai yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut, juga untuk membahas hal-hal teknis seperti penentuan waktu deklarasi hingga pendaftaran.“Yang terakhir (mendaftar ke KPU RI), kan kalau dalam gamelan yang paling terakhir itu gongnya. Nah, yang jelas yang terakhir mendaftar Pak Prabowo ya itu lah gongnya nanti,” ucap Eddy.Sebelumnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran, Jakarta, Kamis (19/10) pagi.Kemudian, bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari pertama pendaftaran, Kamis (19/10) siang.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP yang Penting Sudah Deklarasi Ganjar-Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mendeklarasikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Prof Mahfud,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.Tak hanya itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu segera bergerak ke bawah.\"Apa yang disampaikan Ibu Mega setelah berdialog dengan para ketua umum termasuk Presiden Jokowi ketika mengusulkan Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik melakukan formasi hukum ternyata mendapatkan respons yang positif,\" katanya.Ia menilai dalam berpolitik itu harus memegang etika politik. Sebab, berpolitik itu digerakkan oleh nilai-nilai moral, kebaikan hingga dedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara.\"Bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik,\" tambah Hasto.Menurut Hasto, Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo aktif melakukan monitoring setiap hari untuk mengetahui kader mana yang belum bergerak menjangkau rakyat.Hasto mengungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akab melakukan konsolidasi ke Jawa Timur untuk bertemu para relawan.\"Kami langsung bergerak karena kami yakin Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini lahir dari mata hati rakyat, dari harapan rakyat banyak. Itu yang didorong,\" pungkasnya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Siapa yang Berproses Dengan Menanam Angin Akan Menuai Badai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana.\"Siapa yang berproses dengan cara tidak benar, siapa yang berproses dengan menanam angin akan menuai badai,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Pria asal Yogyakarta itu menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa.Menurut dia, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 justru mendapat sambutan yang positif dari masyarakat.\"Posisi Prof. Mahfud Md. sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik, wasit yang baik di tengah kontestasi liberal antara politisi, antarpengusaha itu diperlukan sosok yang kredibel dan punya integritas,\" katanya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis (19/10) siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Gibran Berpotensi Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya akan menerima apa pun hasil rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang nantinya akan ditentukan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Siapa pun yang akan diputuskan menjadi cawapres di dalam forum ketua umum itu, seluruh anggota koalisi akan taat dan akan konsekuen menjalankan keputusannya,” kata Eddy menanggapi potensi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo di Jakarta, Jumat.Menurut dia, hingga saat ini di meja rapat KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), tersaji lima nama untuk dipilih mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024.“Kan semua tau, Golkar mengajukan pak Airlangga, pak Yusril didorong oleh PBB, teman-teman yang lain juga mendorong ibu Khofifah, ada dari internal Gerindra mendorong mas Gibran, kami di PAN pak Erick. Jadi sekarang terlihat lima nama terbuka untuk dibahas semua,” ujarnya.Sesuai dengan komitmen awal, kata Eddy, seluruh anggota KIM akan taat dan konsekuen menjalankan keputusan terkait siapa pun yang akan dipilih mendampingi Prabowo.“Kami datang dengan semangat kebersamaan, ya. Sehingga pasti nanti akan duduk bersama dan siapa pun nama yang keluar sebagai pendamping pak Prabowo di pilpres, kami terima,” kata Eddy.Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 pelaksanaannya satu atau dua hari ke depan.\"Nanti akan dibahas dalam satu dua hari ke depan,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sudah ada agenda syukuran peringatan HUT Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dengan demikian, rapat bersama KIM tidak bisa dilakukan pada hari ini.Dua pasangan bakal capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah resmi mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama tahapan pendaftaran, Kamis (19/10).Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO2) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060. \"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan Kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan,\" ujar Bamsoet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia. Diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Turut hadir PLT Sekjen Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, CEO Gesits Bernardi Djumril, President Direktur Prestige Motors Rudy Salim, serta SVP Corporate Strategy and Business Development IBC Adhietya Saputra. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton dan jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton. Tahun 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit tahun 2030 dengan emisi karbon 92,2 juta ton, dan jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada 2030 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon. \"Berdasarkan UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendukung Permenperin 6/2022, yang menargetkan penjualan mobil listrik tahun 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton. Tahun 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Tahun 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton. \"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton,\" tandas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain, ramah lingkungan dan ramah kantong, karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta tidak perlu service rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go. \"Keunggulan lainnya yakni kondisi kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap,\" pungkas Bamsoet. (Sur).
POPULER
