ALL CATEGORY
Tujuh Catatan Debat Cawapres
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Debat Cawapres 21/1/24 dengan tema: pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ada 7 (tujuh) catatan penting yang perlu dipahami, yakni: 1. Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD berusaha serius membahas tema debat dalam tingkat \"policy debate\", sementara Gibran terlihat belum cukup mengerti dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk debat tingkat kebijakan. Misalnya ketika Gibran menyinggung soal istilah Litium, tidak jelas pertanyaan Gibran dalam konteks persoalan dan solusi yang dibutuhkan pada level kebijakan nasional. Begitu pula pada isu \"Greenflation\" yang ditanyakan pada Prof. Mahfud, tidak jelas persoalan apa yang ditunjukkan, apakah degradasi lingkungan dalam konteks ekonomi lingkungan atau konteks apa. Mahfud kecewa dengan Gibran yang sangat \"recehan\", tidak berkelas dalam berdiskusi. Satu hal lagi isu bio-regional yang diangkat Muhaimin sebagai basis pembangunan, dijawab Gibran dengan isu pemerataan Indonesia secara umum, bukan \"bio-regional based Planning\". 2. Muhaimin dan Mahfud MD. menyoroti kegagalan pembangunan Jokowi. Keduanya mengatakan Jokowi gagal dalam kemandirian pangan, redistribusi lahan, menjaga kemandirian desa dan mengejar transisi energi. Mahfud dan Muhaimin sepakat terjadi kegagalan dalam pembangunan agraria, baik merujuk pada UUPA maupun fakta terjadinya konflik agraria yang semakin besar. Muhaimin mempersoalkan agenda redistribusi lahan yang tidak ada, Mahfud menyinggung kesenjangan kepemilikan lahan konglomerat dibandingkan petani. Namun, Gibran menjawab kesuksesan Jokowi dengan pembagian sertifikat (sertifikasi lahan). Tentunya ini bukan jawaban Reformasi Agraria. Untuk persoalan agraria, Muhaimin dan Mahfud, sama-sama menyarankan agar dibuat badan khusus di bawah presiden untuk mengatasi dan menyelesaikan isu reformasi agraria. Muhaimin menambahkan persoalan hak-hak adat yang harus dilindungi dengan mempercepat UU terkait hukum adat. Jangan seperti rezim yang selalu menampilkan seremonial penggunaan baju adat secara periodik, namun masyarakat adat disingkirkan. 3. Mahfud dan Muhaimin setuju perusakan hutan atau deforestasi terjadi sangat buruk di era Jokowi. Sampai saat ini Jokowi tidak melakukan upaya serius mencegah deforestasi. Jumlah penggundulan hutan mencapai 12 juta Ha selama 10 tahun terakhir. Bahkan, menurut Mahfud, saat ini aktifis lingkungan ditangkap jika mengkritik pemerintah. 4. Mahfud MD. menyoroti kegagalan Jokowi dalam kemandirian pangan. Hal itu bertentangan dengan janji Jokowi pada debat capres 2014 bahwa tidak ada lagi impor pangan jika dia presiden. Mahfud mengatakan justru Jokowi ingkar atau tidak sesuai janji, karena impor terus menggunung. Beberapa data impor pangan tersebut disampaikan Mahfud dalam debat, yakni beras, kedelai, susu, daging sapi, dsb. Gibran dalam menjawab isu impor ini tidak jelas. Malah membicarakan food estate yang membutuhkan waktu panjang dalam mengevaluasi keberhasilan. Gibran malah menuduh Mahfud dan Muhaimin menakut-nakuti rakyat dengan narasi buruk. Muhaimin, selanjutnya, mengatakan bahwa swasembada pangan kita gagal bahkan tanpa memasukkan isu krisis iklim. Sebab, petani diabaikan, sebaliknya korporasi besar diutamakan. Kegagalan pengadaan pupuk, harga dan keterjangkauan, merupakan fenomena nyata. 5. Dalam hal konflik agraria dan berkembangnya illegal mining, Mahfud menekankan bahwa semua ini tanggung jawab pemerintah dan kususnya aparatur yang membiarkan mafia-mafia berkuasa. Kerusakan iklim dengan deforestasi jutaan hektar lahan terus berlanjut di era Jokowi. Tidak ada keinginan perbaikan. Muhaimin, di sisi lain, juga menyinggung tidak adanya political will pemimpin. Urusan mafia-mafia penguasaan lahan tersebut dikatakan Mahfud untuk menjawab kegampangan Gibran menjawab \"cabut saja hak tanah atau IUP yang ilegal\". Mahfud mengatakan bahwa justru pemerintah saat ini melindungi mafia-mafia tambang dengan menghalangi prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan pembiaran oleh aparat. Menurut Mahfud, langkah penting adalah negara harus membuka siapa-siapa pemilik lahan-lahan di Indonesia, termasuk yang melakukan penguasaan illegal. Kedua, pedang hukum jangan lagi tumpul. 6. Hilirisasi Jokowi yang dibanggakan Gibran sebagai program strategis dalam memajukan bangsa serta menciptakan lapangan kerja, menurut Muhaimin dilakukan secara ugal-ugalan, tidak mensejahterakan penduduk lokal, dan mendatangkan tenaga kerja asing yang banyak. Muhaimin mengatakan bahwa eksploitasi alam untuk pembangunan perlu, namun harus menghitung sisi ekologisnya. Terkait transisi ke arah energi terbarukan, Muhaimin justru mengatakan bahwa rezim Jokowi tidak serius. Target penurunan emisi karbon 2025 berkurang 23% jadi 17% dan pajak karbon ditunda. 7. Pembangunan ke depan harus dengan paradigma Bottom up. Desa harus di tempatkan sebagai sentral dalam pembangunan. Pembangunan jangan ugal-ugalan dan sekarepmu dewe, namun harus beretika dan harus tobat ekologis. Renungan Secara nyata Muhaimin dan Mahfud MD menunjukkan kebobrokan Jokowi dan rezimnya. Meski Mahfud dalam konpres paska debat berusaha menganulir itu dengan mengatakan berterimakasih pada Jokowi, namun \"the damage has been done\". Rakyat sudah mendengar testimoni Mahfud bahwa Jokowi dapat disimpulkan sebagai pemimpin buruk, yang bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan, berkembangnya mafia tanah dan tambang, rusaknya aparatur negara, deforestasi berkelanjutan, hilirisasi yang tidak menguntungkan, dlsb. Jutaan rakyat yang mendengar pemaparan Mahfud, seorang menteri Jokowi, dan Muhaimin, seorang wakil ketua DPR-RI menunjukkan adanya ketidakjelasan Atau ketidak sinkronan antara fakta yang diketahui elit dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dalam berbagai survei. Tentu saja rakyat dapat mempertimbangkan, mana yang lebih kredibel dan masuk akal. Saya termasuk orang yang berterima kasih pada Muhaimin dan Mahfud yang membedah kegagalan rezim Jokowi ini. (*)
Pilpres Pasti Curang, Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETUA DPR RI Puan Maharani yang merespons usulan pemakzulan Jokowi dengan pernyataan akan melihat urgensinya adalah bijak. Agar obyektif memang DPR harus mengagendakan segera waktu untuk menerima aspirasi dari rakyat Indonesia, khususnya yang disampaikan oleh kelompok \"pemakzulan\" Petisi 100. Surat pengajuan ulang untuk penyampaian aspirasi sudah dikirimkan. Salah satu urgensi yang patut dipertimbangkan adalah kecurangan yang dilakukan Jokowi. Sebagai Presiden ia mampu menggalang dan mengkonsolidasikan banyak hal untuk menyukseskan Capres/Cawapres dukungannya. Pernyataan bahwa ia akan bersikap netral tidak terbukti dalam kenyataan. Publik menilai pernyataannya itu bullshit, omong kosong. Jokowi munafik. Jokowi merekayasa MK melalui adik iparnya Anwar Usman yang menjabat Ketua MK untuk meloloskan anaknya Gibran sebagai Cawapres. Ini adalah produk kecurangan. Anak haram Konstitusi. Gibran pun berkeliaran sebagai Cawapres pasangan Prabowo. Sanksi plintat-plintut Ketua MK membuka peluang untuk kecurangan berkelanjutan. Jokowi deklarasi akan cawe-cawe dan itu ia buktikan. Membuka ruang Istana sebagai \"posko pemenangan\", memobilisasi Kepala Desa dan aparatur di daerah agar menyokong Prabowo-Gibran, penurunan baliho secara tidak adil, pertemuan spesial dengan Prabowo dan Ketum partai pendukung, serta Bansos sumber APBN juga diarahkan untuk mendukung Prabowo-Gibran. Jokowi telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pilpres 2024 bukan diprediksi akan curang, tetapi sudah mulai curang. Akan bermain pada otak atik jumlah suara. Kecurangan berkelanjutan Jokowi jelas membahayakan demokrasi, mempraktekan prinsip menghalalkan segala cara, serta menginjak asas Pemilu jujur dan adil. Jokowi menjadi biang keladi dari kehancuran Pemilu khususnya Pilpres. Jokowi adalah penjahat politik dan penghianat bangsa. Pemilu tanpa Jokowi sangat urgen jika ingin Pemilu berjalan demokratis. Pemulihan asas kedaulatan rakyat dapat dimulai. Jokowi harus dimakzulkan sebelum Pemilu. Mendesak dan menciptakan kondisi agar Jokowi mundur adalah opsi terbaik. Konfigurasi kekuatan politik kepartaian dapat mendorong Jokowi mundur atau dimundurkan. Rakyat pasti mendukung. Jika Pemilu berjalan tanpa Jokowi atau Jokowi sudah dimakzulkan, maka iklim politik bergerak ke arah yang lebih sehat. Beberapa aspek konstruktif yang diakibatkan, yaitu : Pertama, kontestan Pilpres tetap dapat bertarung \"apa adanya\" tidak ada pihak yang bisa secara licik memanfaatkan fasilitas negara. Korupsi dan penborosan terantisipasi. Jokowi sudah \"mati\" dan politik dinasti terhenti. Kedua, partai politik dan Ketum yang tersandera dapat terbebas dari cengkeraman Jokowi. Bahkan, sebaliknya dapat mulai untuk membongkar kejahatannya. Menyeret Jokowi ke meja hijau, memproses hukum agar ia dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga, TNI dan Polisi kembali pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi alat kepanjangan tangan dan kepentingan politik seorang Presiden. Pelaksanaan asas jujur dan adil Pemilu lebih terjamin. Rakyat sulit berharap Pemilu akan jujur dan adil atau terbebas dari kecurangan selama Jokowi menjadi Presiden. Ini karena ada putera tercinta yang harus dibantu kemenangannya serta keinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui tangan pelanjutnya. Pilpres sudah pasti curang, karenanya sangat mendesak untuk segera memakzulkan Jokowi. Jokowi adalah malapetaka bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Bandung, 20 Januari 2024
Terbukti Curang, KAMI Tolak Hasil Pemilu
Jakarta | FNN - Koalisi Aksi Menyelesaikan Indonesia (KAM) lintas provinsi mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang terindikasi curang sejak awal. Salah satu sikapnya, KAMI akan menolak hasil Pemilu jika terbukti curang. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Senin (22/02/2024) di Jakarta. Untuk mencegah kecurangan KAMI menyatakan dukungannya terhadap \"Gerakan Nasional Indonesia Siaga Melawan Politik Curang 2024\" Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Sekjen dan seluruh cabang KAMI di Indonesia itu menyatakan beberapa poin antara lain: Bahwa, KAMI Lintas Provinsi Ber-ijtihad politik dengan tetap berpegang teguh pada JATI DIRI KAMI untuk Menyelamatkan dan Menjaga Indonesia agar sesuai dengan Arah dan Tujuan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa, KAMI Lintas Provinsi sangat menyadari Indonesia saat ini dalam bahaya setelah sekian lama di kelola dan dikendalikan rezim Oligarki yang secara sistematis destruktif telah menyimpang dari tujuan negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa KAMI Lintas Provinsi mencermati lahirnya politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara dan upaya untuk kemenangan dan memenangkan salah satu capres yang didukungnya. Bahwa, KAMI Lintas Provinsi merasa ikut bertanggung menyelamatkan Indonesia pada Demokrasi Pemilihan Presiden 2024 yang harus berjalan dengan jujur dan adil terbebas dari segala kekuatan yang akan merusak bahkan menghancurkan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut KAMI Lintas Provinsi : 1. Mendukung dan akan bergerak menyukseskan Gerakan Nasional Gerakan Indonesia Siaga Menolak Semua Rekayasa Politik Curang pada Pilpres 2024. 2. Menolak dan menentang keras praktik Dinasti Politik, Oligarki Ekonomi dan Politik, Kleptokrasi, dan segala bentuk penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power). 3. Menolak dan tidak akan ikut mengakui hasil Pilpres 2024 yang terbukti hasil dari rekayasa curang. 4. Menyerukan semua jejaring KAMI Lintas Provinsi secara militan menjaga, memantau dan melaporkan semua bentuk indikasi kecurangan selama proses Pemilu Presiden berlangsung mulai dari masa kampanye sampai pada pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Pernyataan sikap dikeluarkan di Surakarta, 21 Januari 2024 dan ditandatangani oleh KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu), KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), Syukri Fadholi), KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid), KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan), AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro), KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq), KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri), KAMI RIAU (Muhammad Herwan), KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY), KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam), KAMI SULAWESI SELATAN (Agussalim), KAMI KEPULAUAN RIAU (H. Makhfur Zurachman), KAMI JAMBIH (H. Suryadi), KAMI ACEH (Saiful Anwar S.H., M.H.) dan SEKRETARIS (Sutoyo Abadi). (*)
Megawati Ingatkan Warga Bandung Tidak Tergoda Uang, Fokus Menangkan Ganjar Mahfud Satu Putaran
Bandung | FNN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak warga Bandung untuk tidak tergoda uang. Megawati mengharapkan kader PDIP fokus memenangkan pasangan Ganjar Mahfud satu putaran pada Pilpres 2024 nanti. Hal ini disampaikan Megawati saat kampanye terbuka perdana ‘Hajatan Rakyat’ di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu 21 Januari 2024. Megawati juga menyinggung agar pendukung Ganjar-Mahfud mengawasi jalannya pemilu dan tidak tergoda dengan politik uang. \"Nanti kalo nyoblos, tetap pendirian enggak? Atau jangan-jangan dibayar jadi lemes? Kalau bener enggak berpaling, menangkan nomor 3,\" ujar Megawati. Pada kesempatan itu, Megawati mengungkapkan alasannya datang secara khusus karena dia mengingat sosok bapaknya, Presiden Soekarno, dimana saat itu ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia dan sebagai pemimpin untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. Dia menuturkan, sejak usia 16 tahun, Soekarno berkeliling Bandung sampai ke Sukamiskin untuk berdialog dengan masyarakat dan mengusung kekuatan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. \"Nah, di sini, Bung Karno dari umur 16 tahun sudah keliling, karena beliau yakin kalau masyarakat Jawa Barat diberi pengertian, maka kemerdekaan pasti akan bergema ke tempat lain,\" ujarnya. Jadi mau tolong ibu tidak? Menangkan Ganjar-Mahfud,\" kata Megawati yang diikuti oleh teriakan massa. Megawati juga mengajak masyarakat Bandung untuk kritis menilai berbagai kampanye terselubung lewat pembagian sembako atau bansos untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. \"Ada yang kasih sembako, mikir yang pintar, emang bisa terus-terusan kasih sembako? Lalu itu sembako duitnya dari mana? APBN kan? Kalau dari duitnya sendiri, justru curiga, duitnya dari mana?\" kata Megawati yang langsung dijawab oleh massa \"korupsi\". Dia mengatakan, dalam Pemilu 2024 ada tiga calon pemimpin. Untuk itu, masyarakat harus jeli menilai ketiga calon mana yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. \"Karena gini loh, calon pemimpin ada tiga, jangan yang namanya kesengsem, tapi lihat pengalaman politiknya, jadi dibandingkan,\" ujarnya. \"Nanti ada debat pada nonton ya nanti malam, lalu coba pikir dari jawabannya, iya bener ya yang ibu bilang,\" katanya. \"Kalau ibu sih sudah menetapkan pilih Ganjar-Mahfud, jadi kalian mau bantu ibu, pilih Ganjar-Mahfud,\" kata Megawati. Dalam orasinya, Megawati mengingatkan kembali agar aparat dalam hal ini tentara, polisi, hingga kepala desa untuk untuk bersikap netral dan tidak tunduk pada tekanan penguasa. Menurutnya, aparat itu abdi negara, seharusnya membela rakyat, tentara itu untuk melawan musuh, bukan memukul rakyat. \"Babinsa, kepala desa, apa lagi ya? Katanya pemilu untuk semua orang, tapi kok diarahin begitu. Padahal mereka itu dibayar gajinya dari uang siapa? Rakyat,\" katanya. \"Jadi kepala desa jangan takut, RT jangan takut, karena kamu semua dibayar rakyat Indonesia. Betul?\" ujarnya. (*)
Desakan Pemakzulan Masif, Istana dan Pakar Ngibul, Gerah
Oleh Faizal Assegaf | Kritikus Lucunya mereka yang diklaim pakar hukum karena jago baca dan hafal pasal. Soal isu pemakzulan, komplotan pakar bermunculan menipu rakyat. Urusan penguasa dipermudah, hak dan aspirasi rakyat dipersulit. Hancurnya Mahkamah Konstitusi (MK), para penjahat berjubah pakar hukum kompak membungkam. Seperti kawanan binatang buas yang jinak, takluk di kaki majikan. Fenomena ini memberi gambaran terang tentang rusaknya moralitas. Tak hanya itu, kelompok anti pemakzulan Jokowi menjadi lapak empuk bagi pelacuran intelektual. Di sisi yang jauh lebih busuk adalah partai di lingkar kekuasaan. Seolah dirantai di emperan Istana dan hanya bisa menggongong. Sederetan elite partai yang terlibat dalam dugaan kejahatan korupsi tak berdaya. Setiap kata-kata yang mereka hembuskan seragam: Demi kepentingan sang majikan. Partai berubah jadi alat legitimasi syahwat penguasa. Lebih bobrok lagi, para intelektual, politisi dan praktisi hukum yang berada di luar kekuasaan ikut terjebak. Asyik berlomba membaca pasal dan sibuk berdebat soal aturan. Tanpa sadar masuk perangkap algoritma politik kekuasaan. Di alur dinamika itu, rakyat diintimidasi dan dibodohi agar tidak bernyali mengoreksi penguasa. Hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi untuk memakzulkan presiden dituding ilegal. Sibuk berakrobat dengan klaim pakar hukum. Tak salah bila rakyat menyimpulkan, pakar hukum dan politisi busuk jauh lebih perkasa dari konstitusi. Gerombolan ini acap kali muncul menjadi pemburu brangkas kekuasaan. Tak peduli nurani dan martabat, yang terpenting perut kenyang. Bicara soal pasal dan mekanisme konstitusi ihwal pemakzulan, seluruh rakyat sangat paham. Itu bukan ilmu yang luar biasa dan seolah hanya menjadi milik pakar. Burung beo di kebun binatang pun bisa diajari membaca pasal. Yang disebut pakar karena kemampuan mereka untuk lakukan terobosan yang tidak lazim. Tapi, terminologi pakar di negeri ini adalah kelompok penipu yang jago membaca teks. Pakar ngibul dengan aneka kebejatan dalam beretorika. Stigma intelektual dan pakar hanya menjadi hiasan, seolah cerdas di mata rakyat. Faktanya, perkara pemakzulan Jokowi dibuat bias, beri kesan adanya deal politik jahat di belakang Istana. Tujuannya menindas hidup rakyat. Tapi kali ini komplotan pakar, politisi busuk dan intelektual abal-abal gagal mencegah desakan pemakzulan. Sebab, aspirasi rakyat melawan Jokowi telah masif menjadi gerakan moral. Rakyat makin cerdas bergerak di jalur ekstra konstitusi. Walhasil, pakar ngibul dan Istana pank!
Sayonara, Amerika Telah Meninggalkan Lembaga Survei, Kenapa?
Oleh Agusto Sulistio | Pendiri The Activist Cyber Dalam setiap perhelatan kontestasi khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) selalu saja ada berbagai pandangan analisis Tim Survey. Dengan segala argumennya tim survei menyajikan berbagai temuannya, yang kesemuanya dapat dimaknai sebagai upaya mempengaruhi publik. Namun ironisnya, lembaga survei yang menggunakan berbagai rurmus logic soal menghitung logika dari hasil jajak pendapat dilapangan menyimpulkan sendiri dengan meninggalkan aturan disiplin ilmu survey. Alhasil banyak analisa lembaga survey subjektif, alias tergantung yang bayar. Alhasil tak semua hasil survei sesuai faktanya. Bisa dibilang mengecewakan publik, lantaran hasil survey tak sesuai fakta, malah cenderung mengikuti kemauan yang bayar survei. Di banyak negara survei sudah tak lagi digunakan, sebab selain tidak akurat karena tendensius, analisis survey menyimpang dari disiplin ilmu yang semestinya. Lembaga survei dalam konteks analisis pemilihan presiden telah menghadapi kritik dan penolakan di beberapa negara, hal ini diakibatkan oleh adanya beberapa hal utama. Lembaga Survey berendensi Subjektif, beberapa lembaga survei dapat memiliki kecenderungan subjektif atau bias tertentu dalam pengumpulan data atau penilaian responden. Sehingga hasil survey memengaruhi akurasi hasil dan menghasilkan gambaran yang tidak seimbang. Perubahan Dinamika Pemilih, pilihan pemilih dapat berubah dengan cepat, terutama di tengah perhelatan kampanye. Lembaga survei kesulitan menangkap dinamika dan perubahan opini yang terjadi dalam waktu singkat. Kesulitan Memprediksi Partisipasi Pemilih, survei sulit memprediksi tingkat partisipasi pemilih, yang dapat memiliki dampak signifikan pada hasil pemilihan. Kondisi eksternal, seperti isu-isu politik atau faktor-faktor sosial, yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Kesulitan akibat keragaman Pemilih,termasuk kelompok minoritas atau kelompok demografis yang sulit dijangkau, menjadi tantangan. Hal ini menyebabkan hasil survei kurang mewakili seluruh populasi. Meedia Sosial dan pegaruh digital, perkembangan media sosial dan pengaruh digital telah mengubah cara informasi disebarkan dan opini dibentuk. Pemilih dapat lebih dipengaruhi oleh sumber-sumber informasi non-tradisional, yang tidak selalu tercakup dalam survei. Ketidakpastian dan ketidakakuratan Metode Survei, metode survei tradisional kurang mampu mengatasi ketidakpastian dan ketidakakuratan yang muncul dalam proses pengumpulan data, terutama dengan pertumbuhan variasi cara komunikasi dan akses informasi. Ole karena itu, beberapa negara telah menilai kembali penggunaan lembaga survei sebagai alat utama untuk menganalisis perhitungan pemilihan presiden. Pemilihan metode yang lebih canggih dan beragam serta penggunaan data alternatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan yang terkait dengan lembaga survei tradisional. Lembaga survey kelas dunia sudah ditinggalkan apalagi lembaga survey kelas lokal. Tidak ada lembaga survei tunggal yang dianggap sebagai yang paling terkenal dan kredibel di seluruh dunia karena pandangan terhadap kredibilitas dapat bervariasi. Namun, beberapa lembaga survei terkemuka dan dihormati secara internasional seperti: Gallup adalah lembaga survei yang sangat dikenal, beroperasi di berbagai negara dan terkenal dengan pemetaan opini masyarakat dan penelitian kebijakan. Pew Research Center melakukan penelitian opini masyarakat global dan menyediakan data tentang berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. IPos MORI adalah lembaga riset pasar global dengan fokus pada survei opini dan penelitian kebijakan. YouGov adalah lembaga survei internasional yang mengkhususkan diri dalam penelitian opini dan perilaku konsumen menggunakan metode daring. CNN/ORC (sekarang SSRS):, sekarang dikenal sebagai SSRS (Social Science Research Solutions), sering kali digunakan oleh CNN untuk melakukan survei terkait kebijakan dan pemilihan. National Election Pool (NEP), adalah konsorsium lembaga-lembaga media utama di Amerika Serikat, seperti ABC, CBS, NBC, dan CNN, yang bekerja sama untuk melaporkan hasil pemilihan. Kata kuncinya, bahwa sementara lembaga-lembaga ini dianggap terkemuka, kredibilitas suatu survei juga tergantung pada metode penelitian yang digunakan, pengambilan sampel yang tepat, dan transparansi dalam pelaporan hasil. Namun semuanya tidak berarti jika tidak mempertimbangkan konteks dan metode di balik hasil survei. Kesimpulan Meskipun lembaga survei dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami opini publik, kredibilitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk oleh pihak yang membiayainya. Keberlanjutan kredibilitas lembaga survei sering kali tergantung pada independensinya dan metodologi yang digunakan, bahkan ironisnya tergantung \"siapa yang membayar\". Beberapa negara besar telah mengalami skeptisisme terhadap lembaga survei dan telah mencari pendekatan analisis hasil pemilihan dengan cara2 yang kurang tepat dan lebih beragam. Contoh negara besar yang telah meninggalkan analisa perhitungan pilpres melalui lembaga survey adalah Amerika Serikat. Amerika telah mempertanyakan tentang akurasi lembaga survei dan metode polling yang digunakan. (*)
Presiden Jokowi Membantah Isu Sri Mulyani Mundur, Apakah Berarti Beneran Mundur?
Jakarta, FNN - Akhirnya Presiden Jokowi membantah soal pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Tetapi, yang justru berbahaya, kalau Jokowi membantah tidak mundur maka orang kemudian menafsirkan betul mundur. Apalagi kemarin Sri Mulyani hadir dalam rapat dengan Jokowi di istana dan dia bungkam, tidak membantah. “Iya, tentu Jokowi tidak ingin itu terjadi, karena kalau terjadi maka itu artinya langsung pemakzulan. Jadi, faktor Sri Mulyani itu menentukan nasib Jokowi,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (20/1), menanggapi soal bantahan Jokowi. “Saya kira Jokowi sekarang disandra oleh dua menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo. Tidak mungkin lagi Jokowi tidak menghendaki apa yang diinginkan Prabowo. Jadi, Prabowo akhirnya tahu bahwa hanya dengan menyandra Jokowi, Prabowo bisa satu putaran. Kira-kira begitu,” lanjut Rocky. Walaupun yang diterangkan Jokowi satu putaran untuk dia, tidak. Itu kekuasaan sudah pindah dan Jokowi kelihatan makin cemas sehingga dia membantu Sri Mulyani, tambah Rocky. Mengapa presiden yang mengucapkan? Itu artinya, presiden membaca gelagat Sri Mulyani memang untuk hengkang. “Jadi, orang yang mengerti watak Sri Mulyani –saya mengerti dengan benar, dengan baik, dan dengan sempurna watak Sri Mulyani. Dia bisa betul-betul dalam 2 jam sudah, dia selesaikan saja. Kan kita mau tagih itu justru karena kita kenal Sri Mulyani sebagai intelektual pembuat kebijakan publik,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, Sri Mulyani dididik di dalam tradisi akademis yang ada etikanya. Kita ingat di tahun ’98 Sri Mulyani terus-menerus menghajar kebijakan Soeharto, kendati dia masih berkedudukan sebagai ketua program public policy di FEUI. Tetapi, orang semacam Sri Mulyani selalu ada kesempatan untuk memulihkan kembali integritasnya. Tidak mungkin Sri Mulyani menulis biografi dia bahwa dia meneruskan kebijakan Jokowi yang akan dihujat oleh seluruh mahasiswa FEUI. “Jadi, bagi saya Sri Mulyani pasti akan ambil langkah untuk berhenti dari kabinet. Itu cuman soal pertimbangan-pertimbangan kecil. Pertimbangan besarnya Sri Mulyani percaya bahwa kalau ada pejabat yang bisa gantikan dia mungkin hari ini dia sudah berhenti,” ujar Rocky. Tetapi, menurut Rocky, dia juga berpikir tentang bangsa. Dia tahu kalau dia berhenti maka seluruh sistem internasional akan mengutuk Indonesia dan itu artinya Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan ekonomi dunia, karena Sri Mulyani tetap faktor di dalam menentukan bunyi tidaknya ekonomi Indonesia dalam upaya untuk menggaet hutang maupun investasi asing. “Ini bukan sekadar soal etika Sri Mulyani yang kita uji, ini sekaligus kita mau uji apakah kabinet juga bisa utuh ketika keadaan betul-betul makin lama makin buruk,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, tentu sudah ada semacam pandangan bahwa Jokowi sudah tidak mampu mengendalikan kabinetnya, karena kasak kusuk berita masuk berita keluar. Sikap diam Sri Mulyani saja sudah menunjukkan bahwa dia memang sudah ragu berada di dalam kabinet. Keterangan Jokowi juga memperkuat dugaan bahwa memang Sri Mulyani ragu. Oleh karena itu, harus Jokowi yang membantah. (ida)
Filosofi Kantong Bolong dan Politisi Kantong Kosong
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Di tangan Petruk selalu menggantung kantong kecil yang disebut kantong bolong. Ini bukan sembarang properti, melainkan icon yang mengandung filsafat pengorbanan dalam pengabdian. Bersama Semar, Gareng, dan Bagong, Petruk menjadi abdi dan penasihat tokoh-tokoh ksatria Pandawa. Dalam kisah pewayangan Petruk adalah pemilik harta berlimpah, meninggalkan semua kekayaannya. Semua yang dia miliki diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kekayaannya, hingga kantongnya menjadi kosong. Petruk justru merasa lebih kaya ketika tidak punya apa-apa. Karena itulah, dia memiliki julukan Petruk Kantong Bolong yang artinya adalah Petruk sudah merasa kaya dengan kantong bolong tanpa isi. Hidup Petruk sudah dicurahkan untuk mengabdi kepada para raja dan Sang Pencipta. Petruk memiliki julukan kantong bolong karena kepribadiannya yang suka menolong. Ia suka menolong orang tanpa pamrih. Hal ini diibaratkan dengan kantong yang bolong. Dimana setiap barang yang dimasukkan, akan langsung keluar karena kantong yang bolong. Sama halnya dengan kebaikan petruk yang mengalir terus tanpa henti seperti kantong bolong. Konon semua adalah cara Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah. Karenanya, sebagian menyebutkan bahwa Petruk berasal dari kata “Fatruk” — Fat-ruk kulla maa siwallahi (tinggalkan semua apapun selain Allah). Karenanya itu disebut Kantong Bolong. Artinya ilmu kantong bolong adalah ilmu tentang kedermawanan dan keikhlasan. Orang yang menguasai ilmu kantong bolong tidak akan pernah takut dan bersedih, sebab ia sudah sampai pada maqam haqqul yaqin bahwa dirinya hanyalah “alat” atau “saluran” yang dipakai dan digerakkan Allah untuk memenuhi Kehendak-Nya Kilas balik kisah tersebut ada manusia tidak sadar karena ditipu oleh ego, nafs dan setan, sehingga mereka “menutup kantong”. Mereka berusaha memenuhi kantong-kantong diri dan keluarganya (yakni mengikuti hawa nafsunya ) , “mengklaim” telah dan bisa “memiliki” segala sesuatu karena dirinya Mereka terus mengejar kekuasaan dan kekayaan, merasa memiliki sesuatu dan karenanya berhak “menyimpannya” dalam kantong tertutup. Tidak peduli dari mana hartanya di peroleh, tidak sadar bisa menjadi siksa dan bencana. Hartanya akan ditinggalkan ketika harus kembali ke alam baka dengan segala resikonya. Itulah sebabnya, ilmu Kantong Bolong ini termasuk ajaran yang penting dalam tradisi kesufian yang disimbolkan dalam idom-idiom Jawa: sekali lagi ajaran tentang kedermawanan , keikhlasan, untuk berbuat baik sesamanya. Salah dan keliru kantong bolong dimaknai -\"kantongnya kosong\" nungsang sana sini sebagai tim sukses Cawapres, siang malam mengejar remah remah dari para bandar Politik yang sedang menebar uang recehan untuk membius dan membeli suara. Mereka semua larut dalam kegelapan, bersama penguasa \"kantong kosong\" menjadi hina dan menjijikan kering kerontang dari makna sufi tentang makna \"kantong bolong\" berubah makna menjadi \"penguasa dan politisi kantong kosong\" Bersama para buzer yang telah dibutakan, dikerahkan semua anak, menantu, ponakan untuk terus mengejar kekuasaan dan pundi pundi kekayaan. Terbaca hidupnya hanya untuk hidup, tak sadar prilakunya seperti iblis, hanya membuat kerusakan dalam kesesatan dan kegelapan.***
Slank Resmi Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Mundur dari Telkomsel
Jakarta | FNN - Grup Band legendaris Slank resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 pada hari ini. Deklarasi itu disampaikan drumer Slank Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim) di hadapan Ganjar-Mahfud yang hadir di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/01/2024). \"Jadi hari ini deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar-Mahfud,\" ucap Bimbim. Pernyataan Bimbim langsung disambut tepuk tangan oleh semua personel Slank yang berada di dekatnya. Menurut Bimbim, Slank dan para penggemarnya, yakni Slankers, telah memberikan sejumlah ide dan gagasan kepada Ganjar-Mahfud. Dia meyakini bahwa pasangan calon nomor urut 3 ini bisa menjalankannya jika nantinya memenangi Pemilu 2024. Deklarasi itu turut dihadiri personel Slank lainnya yaitu vokalis, Akhadi Wira Satriaji (Kaka); Basis, Ivan Kurniawan Arifin alias Ivan; gitarisnya, Muhammad Ridwan Hafiedz (Ridho) dan Abdee. Sementara gitaris Slank Abdi Negara Nurdin alias Abdee mundur dari jabatan Komisaris PT Telkom Indonesia usai mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Abdee mengatakan surat pengunduran diri itu telah dilayangkan pada Jumat (19/1) sore. \"Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, dan untuk menghormati aturan yang ada nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran dari Telkom Indonesia,\" ujarnya di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1). Langkah itu diambil Abdee seiring dengan dukungan para personil Slank lainnya kepada Ganjar-Mahfud. Menurutnya, dukungan itu merupakan sebuah perjuangan bagi Slank. Sejak 2014 hingga saat ini, kata dia, Slank mendorong agar kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dihilangkan, serta menjaga demokrasi. \"Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,\" ucapnya. Selanjutnya Slank telah mempersiapkan lagu untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Lagu tersebut berjudul ‘Salam Metal’ yang merupakan singkatan dari ‘Menang Total’. Slank bukan kali pertama menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu di Pilpres. Sebelumnya, Slank merupakan musisi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. (*)
Memilih Presiden
Oleh Djohermansyah Djohan | Guru Besar IPDN PEMERINTAHAN itu tak sempurna, \"no perfect governance\". Tidak terkecuali pemerintahan Presiden Jokowi. Ada saja kekurangan, kekeliruan, kealpaan, dan ketidakberhasilannya. Tak semua janji-janjinya dalam pemilu lima tahun lalu bisa dipenuhi. Itu manusiawi. Bagi rakyat yang penting adalah penjelasannya. Dan, hal itu bukan untuk dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Melainkan, untuk dikoreksi, diperbaiki, dan diatasi oleh presiden berikutnya sesuai asas, bahwa pemerintahan itu suatu kontinuitas. Tersebab pemerintahan itu tujuannya untuk kebaikan orang banyak di seluruh negeri, dan di dalam sistem demokrasi elektoral suksesi kepemimpinan bersifat terbuka lewat pemilu LUBER dan JURDIL, presiden pengganti tidak harus orang-orangnya atau kerabatnya Presiden Jokowi sendiri (the President\'s man). Tapi bisa berasal dari luar istana asal terpenuhi syarat-syarat pencalonan dan di dalam diri orang itu berlabuh segudang kebaikan. Rakyat dibilik suaralah pada akhirnya yang akan menentukannya nanti. Hal ini penting digarisbawahi, karena pemimpin pemerintahan itu macam-macam tipenya. Ada yang betul-betul baik, ada yang pura-pura baik khususnya pada masa pemilu, dan ada pula yang jauh dari baik atau di bawah standar. Presiden pengganti yang baik, menurut pendapat saya, pertama-tama adalah orang yang prima fisiknya, sehat dan kuat mengelilingi seantero negeri, Sabang hingga Merauke, dan sanggup menghadiri pertemuan-pertemuan internasional di ujung-ujung dunia. Kedua, dia memiliki integritas tinggi dan menegakkan penuh etika tanpa toleransi, yaitu bersih dari korupsi, tak terkait pelanggaran etik serius, dan tak pernah melanggar hak asasi manusia (extra-ordinary crime). Ketiga, dia mempunyai kompetensi (skills & knowledges) yang mumpuni berbasis rekam jejak lapangan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Keempat, dia seorang generalis tapi juga seorang spesialis yang memahami manajemen pemerintahan negara, baik menyangkut urusan multi-sektoral, hubungan antar pemerintahan pusat-daerah, dan hubungan antar lembaga tinggi negara. Kelima, dia seorang pemimpin yang mampu bermitra, \"mengewongke\", dan menggerakkan birokrasi dalam mewujudkan program-program strategis untuk memajukan kehidupan rakyat secara merata. Bukan yang doyan melakukan politisasi pegawai negeri dan abai terhadap kesejahteraan ASN serta kaum pensiunan. Semoga pada pilpres 2024 mendatang, orang baik serupa itulah yang akan memenangi kontestasi. Dengan demikian, pemerintahan yang bertujuan untuk memberi kebaikan kepada seluruh rakyat, diisi oleh pemimpin yang baik pula. (*)
POPULER
