ALL CATEGORY
Abraham Accords
Oleh Radhar Tribaskoro | Anggota Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan Dewan Pembina FPN (Front Pergerakan Nasional) Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian antara Israel dengan sejumlah negara Arab, antara lain Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Perjanjian-perjanjian ini diperantarai oleh Amerika Serikat dan dimaksudkan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab. Perjanjian-perjanjian ini diharapkan melandasi terciptanya suatu lansekap geopolitik baru di Timur Tengah yang lebih stabil dan damai. Kelemahan dari Abraham Accords adalah bahwa perjanjian itu mengabaikan nasib Negara Palestina. Abraham Accord diketahui mengakui keberadaan Israel tanpa persyaratan yang secara langsung terkait dengan permasalahan Palestina. Hal ini telah mendapat kritik dari sejumlah pakar yang berpendapat bahwa perjanjian ini tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap isu Palestina. Dengan diabaikannya tuntutan Negara Palestina maka normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, di bawah panji Abraham Accord, berpotensi melenyapkan Solusi Dua Negara di tanah Palestina. Padahal Palestina sendiri masih belum mendapatkan pengakuan penuh sebagai negara merdeka oleh banyak negara di dunia. Isu Palestina tetap menjadi salah satu isu yang kompleks dan penting dalam politik dan diplomasi internasional. Dengan kata lain, Negara Palestina yang sekarang menduduki wilayah Gaza dan Tepi Barat terancam lenyap dengan hilangnya dukungan negara-negara Arab setelah mereka menormalkan hubungan dengan Israel. Abraham Accords diperkirakan akan semakin mulus bila Israel berhasil mengajak Arab Saudi, negara paling berpengaruh di Timur Tengah, menandatangani perjanjian itu. Hal tersebut rupanya sudah sangat dekat. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, pada bulan Juni lalu mengatakan bahwa perjanjian dengan Saudi akan ditandatangani awal tahun 2024. Para pakar menduga bahwa rencana perjanjian itulah yang memicu Hamas melancarkan serangan 7 Oktober 2023 ke Israel. Serangan ini sangat mengejutkan karena sangat terkoordinir, terorganisir dan mengincar posisi-posisi Israel yang rawan. Serangan itu menimbulkan kerugian yang masif (1400 korban jiwa) di pihak Israel. Kerugian itu tidak terbayangkan sebab Hamas dikenal sebagai kelompok gerilyawan bersenjata ringan yang melawan Israel, notabene dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Selain itu serangan itu selektif, tidak menyasar objek-objek sipil, perempuan dan anak. Berbeda dengan serangan balasan Israel yang bersifat random, menyasar rumah sakit, sekolah dan menimbulkan korban perempuan dan anak yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa implikasi konflik Hamas-Israel saat ini? Implikasi 1: Yahudi Manusia Biasa Dampak terbesar Serangan 7 Oktober adalah patahnya paradigma Abraham Accords. Paradigma itu didasarkan kepada anggapan bahwa bangsa Palestina sudah kalah dalam perangnya melawan Israel. Mereka hanya membutuhkan belas kasihan, bukan pengakuan. Namun, dengan Serangan 7 Oktober dunia tersadarkan bahwa anggapan itu tidak benar. Palestina masih ada dan mampu melakukan serangan yang mengguncangkan Israel. Serangan tersebut memiliki makna yang sama dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dan berjuang. Selain itu terdapat mitos yang kuat bahwa Yahudi adalah bangsa superhuman. Dalam mitos itu dikatakan bahwa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang memiliki hak istimewa (privilege) untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Siapapun bangsa atau orang yang melawan kehendak Yahudi harus disingkirkan, atas nama Tuhan. Hal itu terjadi pada bangsa Palestina yang disingkirkan oleh Yahudi karena menghalangi realisasi janji Tuhan “memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi”. Serangan 7 Oktober juga mematahkan mitos “bangsa pilihan” itu. Angkatan Darat Israel bisa dikalahkan. Demikian juga badan-badan intelejen Israel yang tersohor, bisa dikelabui. Serangan 7 Oktober adalah pendadakan yang sangat memalukan pejabat-pejabat pertahanan Israel. Implikasi 2: Bergesernya Opini Dunia Sekarang orang-orang Amerika dan Eropa yang dulu mendukung Israel mulai tersadarkan akan sifat rasis bangsa Yahudi. Demonstrasi besar pecah di seluruh penjuru dunia menentang serangan random Israel ke Gaza. Pada hari Sabtu yang lalu demonstrasi dukungan terhadap Palestina diadakan di seluruh Eropa – di Roma, Barcelona, beberapa kota di Perancis, Düsseldorf, Jerman, Pristina ibu kota Kosovo, Sydney dan di kota-kota Amerika termasuk Los Angeles dan Houston. Demikian juga demonstrasi pecah di Istanbul Turki, Kuala Lumpur Malaysia, Bandung dan Jakarta di Indonesia. Opini berkembang di seluruh dunia bahwa Israel sedang melancarkan genosida di Gaza. Publik dunia kesal bahwa setelah diberi kesempatan 75 tahun membangun negara yang kuat Israel gagal menciptakan kestabilan dan kedamaian di kawasan. Perubahan opini publik dunia pada akhirnya akan mempengaruhi kotak-kotak suara. Presiden Biden telah menggeser sikapnya, bila semula ia mendukung Israel melakukan serangan balasan, sekarang ia menyerukan perlindungan kepada penduduk sipil Gaza. Implikasi 3: Petaka Serangan Darat Israel Penundaan serangan darat yang diminta Joe Biden beberapa waktu lalu tidak berkenaan dengan kekhawatiran akan terjadinya pembantaian massal kepada rakyat Palestina. Penundaan itu dipicu oleh kekhawatiran akan petaka lebih masif yang bisa terjadi kepada IDF (Israel Defense Forces). Mengapa demikian? Jalur Gaza adalah wilayah sempit seluas 362 km2, hanya sedikit lebih besar dari Kota Surabaya (326 km2). Secara teknis Israel sekarang telah mengepung Gaza, Israel setiap saat dapat melancarkan serangan darat besar-besaran. Namun, bisakah Israel memenangkan perang melawan Hamas. Perlu diketahui Hamas bukan sekadar organisasi perlawanan, Hamas lebih mirip dengan ideologi. Hamas adalah ideologi yang ingin memerdekakan Palestina dari penindasan Israel. Oleh karena itu setiap bom yang jatuh di Gaza tidak akan melemahkan ideologi Hamas, justru tambah menguatkan. Lain dari itu, terkepung tidak berarti kalah. Tobruk misalnya, hanya dipertahankan oleh 30.000 tentara Australia dan Inggris namun berhasil bertahan dari serbuan 150.000 tentara Jerman lebih dari 8 bulan lamanya. Begitu juga Jerman yang bertahan di reruntuhan Biara Monte Cassino, Italia, mampu mengubah biara itu menjadi pertahanan militer yang kokoh, dan bertahan 4 bulan dari serbuan kekuatan Sekutu yang masif. Pengepungan Leningrad dalam Perang Dunia II juga memberi pelajaran bagaimana spirit dan mentalitas kebangsaan mampu menahan penderitaan seberat apapun yang diakibatkan oleh pengepungan. Serangan darat Israel atas Gaza jelas bukan tantangan militer yang mudah. Hamas dipastikan telah mengubah Gaza menjadi benteng pertahanan yang kokoh dengan jaringan bawah tanah yang kokoh. Jaringan bawah tanah seperti itu telah mengalahkan AS dalam Perang Vietnam. Serangan darat Israel dipastikan tidak dapat mengalahkan Hamas, apalagi bila Israel harus berburu waktu mengingat kecaman dunia internasional akan semakin sulit dihadapi. Israel, tidak bisa tidak, akan dituduh melakukan genosida. Genosida sangat mungkin terjadi namun hal itu tidak akan menggentarkan Hamas. Hal itu sudah menjadi resiko yang diperhitungkan Hamas. Hamas paham sekali perilaku Israel yang otomatis menjalankan politik Collective Punishment bila ada serangan sekecil apapun kepada properti dan warganya. Serangan 7 Oktober menunjukkan bahwa Hamas tidak khawatir kepada Collective Punishment. Sebaliknya Hamas akan memanfaatkan serangan random Israel untuk keuntungannya. Terakhir, konflik Israel vs Palestina harus diakui adalah tragedi kemanusiaan. Kita tidak bisa membenarkan suatu bangsa yang pernah mengalami Holocaust untuk melakukan Holocaust kepada bangsa lain. Wilayah Gaza sekarang ini dapat disetarakan dengan ghetto yaitu wilayah pemukiman khusus Yahudi yang diciptakan Nazi. di Ghetto dulu, orang-orang Yahudi menjadi objek pembunuhan random tentara Nazi. Sekarang, yang dulu objek sekarang menjadi subjek pelaku pembunuhan random atas orang-orang Palestina di Ghetto Gaza. Berhentilah mengulang sejarah kelam itu. Palestina berhak menjadi kawasan yang damai dan stabil, untuk bangsa Yahudi, Palestina, dan bangsa-bangsa lainnya. (*)
DPR Dorong Audit Cegah Munculnya Honorer Siluman Jadi PNS
Jakarta | FNN - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya audit terhadap proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Usulan audit disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyusul banyaknya temuan kasus tenaga honorer siluman dalam proses pengangkatan honorer menjadi PNS yang merupakan implementasi dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan itu disampaikan Mardani Ali Sera dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema \"Implementasi RUU ASN usai Disahkan DPR\" di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Untuk diketahui, sesuai UU ASN yang baru sahkan, skema pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS nantinya menggunakan sistem seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan (SK) pengangkatan. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian akan diprioritaskan dalam pengangkatan PNS. Namun kenyataan di lapangan, pada proses masa pendataan itu terjadi tenaga honorer pendidikan seperti guru honorer yang selama ini sudah bekerja puluhan tahun bahkan mendapat julukan “pahlawan tanpa tanda jasa” tiba-tiba harus tersisih, oleh honorer siluman yang namanya tiba-tiba masuk dalam base data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal honorer siluman selama ini tidak pernah terdata sebagai tenaga pendidik atau di bidang fungsional lainnya. Menurut Mardani, honorer pahlawan yaitu para tenaga honorer yang sudah belasan tahun bekerja tetapi tidak diangkat. Tetapi meski UU ASN sudah memberikan rambu-rambu, masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk. Padahal, menurut Mardani, tenaga honorer siluman itu tidak terdata sebagai tenaga honorer yang harus memenuhi syarat dan kriteria untuk bisa diangkat menjadi PNS. “Masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandang, di undang-undang itu ada audit terhadap honorer ini,” tegas Mardani. Soal audit rekrutmen honorer menjadi PNS ini, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) Heti Kustrianingsih menegaskan sangat mendukung usulan tersebut. “Saya setuju kalau honorer memang diaudit dan memang betul, seharusnya sampai 3K kemarin, harus diaudit bener. Karena memang nggak orangnya,” ujarnya. Terakhir, ia mendapati kasus ada guru honorer siluman yang setelah diselidiki selama ini pekerja pabrik, lalu tiba-tiba datanya masuk dalam base data di Dapodik. Bahkan sampat diketuk dan mendapat SK pengangkatan. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak. “Kemarin ada kejadian. Ada honorer siluman juga yang kerja di pabrik bisa jadi P3K, dan sekarang sudah ketok palu dapat SK. Ya.. kita mau bagaimana lagi. Jadi kalau memang ada audit saya setuju,” tegas Heti. Di forum sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan dari perkembangan terakhir rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai mitra kerja Komisi X DPR, pihaknya mendapati konsep bahwa bagi pemerintah daerah yang tidak membuka formasi penerimaan dan pengangkatan guru honorer sebagai PNS, maka pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengangkatan sendiri. “Jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan PP pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, jadi sekolah boleh mengangkat, dengan catatan mengambil dari database yang ada,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini. Sementara itu mengenai guru pengangkatan guru honorer agama yang masuk dalam Kementerian Agama RI, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan poin besar dari persoalan ini adalah akses guru agama terhadap kesejahteraan masih sangat kurang. “Yang kedua ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan, dan ketiga yakni tenaga P3K. Kalau Kang Dede (Dede Yusuf) tadi penerimanya 1 juta (guru honorer umum), kalau nggak salah di pendidikan keagamaan baru 49.000,” ujar Diah. Minimnya penerimaan dan pengangkatan guru agama, menurut politisi dari PDI Perjuangan ini karena persoalan sinkronisasi sistem penerimaan keguruan dan sistem manajemen keguruan. “Kita berharap keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil, karena data yang masuk kecil,” tegas Diah. Aturan Turunan Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni mengatakan agar UU ASN lebih lincah dan dapat mengakomodasi beragam persoalan dan kebutuhan tenaga honorer, maka diperlukan peraturan turunan dari UU ASN baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). “Agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya, karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya,” sebut Alex. Ia mencontoh, pihaknya hampir setiap hari harus paraf usulan beragam kebutuhan. Ada usulan berupa rekrutmen, usulan perpindahan jabatan dan beragam usulan lainnya. Namun, pihaknya mendapat kendala karena di UU lama, pemerintah pusat tidak bisa bergerak karena di UU lama usulan baru bisa dilakukan jika ada usulan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga proses ya menjadi tidak lincah. “Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang tidak bisa karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi dalam hal ini Pemda dan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti walaupun tidak diusulkan pun, kalau pemerintah (pusat) merasa prioritas, kita akan rekrut disitu termasuk mobilitinya,” tegas Alex. (Sur)
Gibran bin Joko Widodo Lelaki Istimewa Sekaligus Spesial
Oleh: Ady Amar - Kolumnis RESMI semalam, Minggu (22/10), Prabowo Subianto dalam konferensi pers menyampaikan secara resmi siapa yang terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) dari Koalisi Indonesia Maju, yang akan mendampinginya. Semua ketua umum plus sekjen partai koalisi hadir, yang tanpa dihadiri Gibran. Semua dibuat paham setelah sebelumnya Partai Golkar lewat Rapimnas II menganulir Ketua Umum Airlangga Hartarto, yang sebelumnya didorong menjadi Capres atau setidaknya Cawapres. Karena minim respons dari anggota koalisi, maka tiket diberikan pada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang baru sehari jadi kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)--underbow Partai Golkar. Luar biasa. Gibran mampu menenggelamkan nama-nama beken lainnya, Meneg BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, sebagai Bacawapres dari Prabowo Subianto. Erick Thohir dan Yusril sebelumnya sama-sama telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mungkin sekadar persiapan jika saja Gibran karena dinamika politik yang berkembang menutup peluangnya. Gibran menjadi istimewa karena pastilah sokongan sang bapak, Jokowi. Meski Jokowi mengatakan, bahwa ia tak ikut bermain. Itu keputusan partai-partai politik yang mengusungnya. Lebih kurang demikian pembelaan diri Jokowi, yang dibuat seakan itu murni karena Gibran keberadaannya memang dikehendaki. Gibran dikesankan spesial, karena itu ia dipilih sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gibran meski kader PDIP, bahkan menjadi Wali Kota Solo yang masih dijabatnya hingga saat ini, itu juga lewat PDIP. Tapi ia melompat mengesampingkan PDIP--belum menyatakan keluar dari PDIP--menjadi kader AMPI untuk memuluskan ambisinya. PDIP bersama koalisinya telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, yang bersanding dengan Prof Mahfud MD. Langkah Gibran yang tanpa _kulo nuwun_ meninggalkan PDIP, dan hanya sekadar memberi tahu Puan Maharani, bahwa ia kemungkinan akan maju dalam kontestasi Pilpres. Etikanya Gibran semestinya pamit baik-baik, dan itu menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyampaikan hasratnya. Sekaligus pamit meninggalkan partai yang membesarkannya. Gibran menjadi istimewa, dan bahkan pilihan sikapnya memilih tancap gas dengan mengabaikan asas kepatutan, itu seperti dibuat hanya spesial untuknya. Tidak patut untuk yang lain. Semua mesti bisa menerima langkahnya, meski langkah tak patut sekalipun. Gibran seperti memilih agar langkahnya itu disikapi PDIP, ia seperti cukup memposisikan sebagai pihak yang menerima sanksi yang akan diberikan. Dibuat seolah ini persoalan PDIP. Sikap Gibran ini sikap tidak biasa, dan spesial hanya untuknya. Tidak bisa atau boleh diikuti oleh yang selainnya. Perjalanan politik Gibran menjadi istimewa, itu tentu atas sokongan sang bapak, Jokowi. Bukan atas prestasi yang dibuat, itulah yang membuat Gibran menjadi spesial. Meski Jokowi kerap menyangkalnya, berharap semua rakyat yang dipimpinnya itu bodoh, dan karenanya mempercayai apa yang disampaikan. Untuk melihat perjalanan Gibran itu istimewa--boleh pula jika disebut diistimewakan--lihat tulisan penulis sebelumnya, \"Karpet Merah Gibran\", 12 Agustus 2023, yang langkahnya dibuat mulus tanpa sekat penghalang. Jika ada pengjalang, maka halangan itu disingkirkan. Bahkan usia Gibran yang belum 40 tahun, yang mestinya terlarang untuk dicalonkan menjadi Capres/Cawapres, itu pun bisa ditembus diloloskan. Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibuat sebagai Mahkamah Keluarga--Ketua MK Anwar Usman, yang adalah Paman Gibran--yang putusannya dibuat kekeluargaan. Satu per satu halangan bisa terurai dengan baik, itu karena saking istimewanya seorang Gibran. Spesialnya lagi, Gibran tidak boleh dilihat dari prestasi yang dibuat. Memang belum kelihatan prestasi sebagai Wali Kota Solo yang bisa dibanggakan, karena baru sekitar 2,5 tahunan jabatan itu dipegangnya. Tapi kita dibuat mesti abai dan bisa terima jika Gibran belum bisa menampakkan karya yang dibuatnya. Seolah diminta untuk bisa menerima Gibran apa adanya. Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Bacawapres mendampingi Prabowo Subianto (Bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju. Sebentar lagi kita akan bersama-sama melihat \"kelebihan\" Gibran dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Saya dan anda pastinya tidak sabar ingin juga mendengarnya. Gibran dituntut untuk tidak boleh lagi pelit bicara, dan meminta juru warta untuk membaca ekspresi wajahnya. Terpenting ngocol saja apa adanya. Tidak perlu khawatir, rakyat pastilah akan dikondisikan dengan baik oleh tim yang bertugas layaknya Pak Tarno si tukang sulap. Rakyat akan dibuat memahami, bahkan bisa menerima kekurangan Gibran itu sebagai kelebihan. Itulah istimewa dan spesialnya manusia Gibran. Gak percaya?**
Perselingkuhan Ideologis Kaum Nasionalis
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI PERSELINGKUHAN ideologis kaum nasionalis memiliki catatan tebal secara historis dan empiris di republik ini. Hubungan gelap kalangan Abangan itu lebih sering bergantian dengan kapitalis dan komunis, baik secara personal maupun institusional. Kecenderungan konflik Megawati dan Jokowi telah menjadi fenomena tersendiri jelang pilpres 2024. Meskipun keduanya masih suka menunjukkan kedekatan dan kebersamaannya, konstelasi politik kerap membuat pemilik dan petugas partai itu bersitegang. Publik terlanjur menilai setidaknya sudah ada perang dingin antara dua orang penguasa republik selama hampir satu dekade. Puncak perseteruan Mak Banteng dan Pak Lurah-biasa netizen menyebutnya, muncul tatkala Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres pasangan Prabowo Subianto. Anak planga-plonco dan bau kencur putra Jokowi itu menyalip Puan Maharani yang telah malang-melintang dalam dunia politik sebagai putri kesayangan Megawati. Sakitnya tuh di sini (sambil memegang dada), begitu kira-kira Megawati membatin. Gonjang-ganjing hubungan Megawati dan Jokowi terutama mengiringi kontestasi pilpres, semakin menyeruak menjadi konsumsi khalayak. Kemesraan kedua tokoh penting dan berpengaruh selama hampir sepuluh tahun ini mulai terkoyak. Kebersamaan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, hukum dan budaya hingga pertahanan keamanan negara, terus mengalami degradasi. Dari kompak dan solid, kini mulai cakar-cakaran, saling menggigit dan agresif menyerang baik secara politis maupun ideologis. Narasi dan bahasa tubuh, terlontar menyindir dan menuding saling mereduksi kedua kubu, seakan melupakan betapa nikmat dan indahnya persetubuhan politik mereka sebelumnya. Ada beberapa hal yang menarik mencermati perilaku Megawati dan Jokowi, terlepas keduanya sedang menjalankan strategi politik atau memang sebenarnya sudah larut dalam arus konflik kepentingan suksesi kepemimpinan nasional. Apakah sekadar gimik atau siasat, atau memang hubungan Megawati dan Jokowi sudah berseberangan menyertakan sikap kebencian sekaligus permusuhan yang tersembunyi karena menyimpan sakit hati dan dendam? Belakangan khalayak mempergunjingkan ada perasaan terpendam merasa Jokowi sering dibully, dilecehkan dan direndahkan, dirasakan seorang Iriana yang notabene istri seorang presiden dari perlakuan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan dianggap berjasa besar pada karir politik Jokowi. Kini mahligai pernikahan dan bulan madu politik Megawati-Jokowi sepanjang musim kekuasaan oligarki, terancam bubar dan merangsang babak baru pesta demokrasi dinasti politik berikutnya. Seakan tak mau kalah dengan Megawati yang cenderung memimpin PDIP seumur hidup, Jokowi dan Iriana bersama keluarga juga bersikeras menguasai Indonesia hingga 2045, jika bisa. Polarisasi kontestasi pilpres 2024 memang semakin tak beraturan, terlalu pragmatis dan semua serba kapitalis. Jangankan ideologis, proses seleksi kepemimpinan nasional yang nasib rakyat, negara dan bangsa Indonesia bergantung pada pilpres 2024, kini bahkan tak lagi menyisakan ruang untuk hadirnya kepantasan, kelayakan, etika dan moralitas. Ketersediaan UU dan aturan, kelembagaan dan sumber daya pelaksana pemilu, visi dan misi partai politik, kualitas dan kuantitas kontestannya hingga perspektif kebangsaan para intelektual dan tokoh keagamaan yang beririsan dengan pemilu dan pilpres, masih jauh dari harapan ideal. Tak cuma distorsi, pemilu dan pilpres 2024 beraroma menyengat dominasi oligarki, semakin destruktif terhadap konstitusi dan demokrasi. Semua itu dirancang, direkayasa dan dimobilisisasi demi nafsu harta dan jabatan, semata-mata bertujuan melanggengkan kekuasaan rezim status quo. Pilpres mulai dilaksanakan dengan kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan para elit politik. Friksi Megawati dan Jokowi jika belum bisa dibilang pertikaian, menimbulkan fragmentasi sekaligus beragam asumsi di tengah perbincangan rakyat. Boleh jadi disharmoni Megawati dan Jokowi, menyebabkan aksentuasi politik yang luas, preseden dan kalkulasi yang menentukan konstelasi dan konfigurasi politik baru pada pilpres 2024. Berikut beberapa analisanya: 1. Perbedaan kepentingan dan jalan politik yang ditempuh Megawati dan Jokowi khususnya menghadapi pilpres 2024, jika itu benar terjadi membuktikan bahwa hubungan keduanya tidak didasari pemahanan dan kesadaran ideologis. Baik Megawati dan Jokowi, faktanya lebih mengutamakan kepentingan dinasti politik, menjadi budak oligarki dan gandrung pada kekuasaan ansih. 2. Retaknya hubungan Megawati dan Jokowi memberi sinyal telah terjadi perselingkuhan ideologis di antara sesama kalangan nasionalis. Alih-alih memanifestasikan pemikiran dan ajaran Bung Karno terkait Marhaenisme, Pancasila dan cita-cita negara kesejahteraan, Megawati dan Jokowi justru malah mengkhianatinya dengan orientasi harta dan jabatan. Bahkan hubungan keduanya pun rela berpisah semata-mata hanya karena berebut kekuasaan, tak peduli nasib rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Rakyat kelaparan, mati karena kemiskinan dan kekerasan, sementara rezim dan kroni bersama oligarki berpesta-pora menikmati kekayaan negara hasil menjarah. 3. Megawati dan Jokowi yang kemungkinan besar pisah partai politik bukan hanya karena ketidakcocokan dan benturan kepentingan politik, lebih dari itu karena perselisihan ideologis. Megawati yang dianggap mewarisi jargon-jargon dan simbol Marhaenisme meskipun tidak implementatif berhadapan dengan Jokowi yang cenderung menjadi representasi komunis melalui kerjasama dan investasi pemerintahannya dengan negara China dan jejaring oligarki. Sama-sama menganut menganut kapitalisme dalam praksis, Megawati dan Jokowi berhaluan kiri meski kerap menyandang nasionalis Marhaeisme. Nasionalis, komunis dan kapitalis, dalam cinta segitiga membangun hubungan gelap menyusuri perselingkuhan ideologis. 4. Fenomena konflik Megawati dan Jokowi beserta kroni-kroni kekuasaan dalam pemerintahan dan partai politik, menegaskan apapun ideologi yang mereka anut tidak lebih dari hasil pemikiran manusia yang terbatas, yang rentan mudharat dan sarat syahwat yang melampaui batas. Ideologi hasil pemikiran manusia yang dipenuhi keinginan dan kebutuhan duniawi, kerap menghalalkan segala cara demi kepuasan pribadi, keluarga dan kelompok atau golongannya. Demi mencapai tujuan sanggup bertikai dengan kawan sendiri, dzolim serta membunuh terhadap sesama sekalipun. 5. Mungkin cara Allah azza wa jalla terus mengingatkan dan menyadarkan umat manusia di dunia pada umumnya dan muslim di Indonesia khususnya, hanya Islam agama yang benar dan relevan untuk peradaban manusia. Agama yang benar, mendapat ridho Allah dan Allah telah cukupkan buat kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Bukan kapitalis, bukan komunis atau atheis dengan prinsip-prinsip eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, yang sering menemui jalan buntu untuk solusi kehidupan manusia, alam dan habitat lainnya serta kerap menimbulkan konflik dan peperangan. Oleh karena itu, hanya dengan dua sosok pemimpin, Allah telah memberi banyak pelajaran dan peringatan. Dari Megawati dan Jokowi, rakyat negara dan bangsa Indonesia bisa mengambil hikmahnya, tentang pemerintahan dan capaiannya selama hampir sepuluh tahun ini. Tentang kegagalan, tentang kerusakan dan mungkin juga tentang kehancuran menjaga warisan NKRI. Pancasila, konstitusi UUD 1945 dan agama khususnya Islam, tak lagi menghidupi Indonesia lahir dan batin, jasmani dan rohani serta mental spiritual. Megawati dan Jokowi terlalu jauh membawa rakyat, negara dan bangsa Indonesia seperti mengidap akut kapitalisme dan komunisme global. Lari dari pelukan Islam dan pergi menjauh seakan menetap dalam naungan nasionalisme, namun sesungguhnya berhubungan intim dengan kapitalisme dan komunisme, menikmati perselingkuhan ideologis. Kedua petinggi selevel presiden itu, lebih banyak menghabiskan waktu dan energinya bersamaan dengan mesra dan intim, kemudian terjadi perselingkuhan ideologis. Hubungan renggang terjadi di antaranya keduanya karena tak ada lagi kecocokan politik atau karena kehadiran pihak ketiga lainnya. Entah berselingkuh dengan kapitalisme, entah dengan komunisme, yang jelas keduanya baik Megawati msupun Jokowi tidak menjiwai Islam sejatinya. Politik identitas adalah kekuatan umat Islam yang sejati, bahkan realitas itu ada sebelum dilahirkan di dunia. (*)
Pencawapresan Gibran, Rugi Besar Prabowo
Oleh: Anthony Budiawan -Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEORANG mahasiswa menggugat pasal batas usia minimum capres-cawapres yang dibatasi minimum 40 tahun. Bukan minta batas usia minimum ini diturunkan, agar Gibran bisa memenuhi syarat calon wakil presiden. Tetapi, menambah persyaratan alternatif. Meskipun belum berusia 40 tahun tetapi boleh menjadi calon wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Gugatan yang tidak ada legal standing disidangkan, dan permohonan dikabulkan, dengan dissenting opinion 5-4. Tetapi, banyak pihak berpendapat, Putusan MK tersebut cacat hukum, tidak sah, melanggar konstitusi, melanggar wewenang DPR, dan sejenisnya. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga berpendapat seperti itu. Putusan MK tentang batas usia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah menuai kontroversi dan problematik. Setiap saat bisa digugat, dan dibatalkan. Sehingga bisa menimbulkan masalah besar dan potensi memicu konflik politik di kemudian hari. Putusan MK disambut Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN, dan menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres 2024. Pencawapresan Gibran diperkirakan akan membuat Prabowo rugi besar. Pertama, suara perolehan Prabowo diperkirakan akan merosot. Karena arus penolakan dari masyarakat pada Gibran sangat besar. Penolakan bukan saja datang dari kader, tetapi juga dari masyarakat pemilih partai koalisi: Golkar, Demokrat, PAN, dan termasuk dari Gerindra sendiri. Penolakan dari masyarakat bahkan jauh lebih buruk dari kader. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231022132428-617-1014447/kader-golkar-tolak-usulan-gibran-jadi-cawapres-tak-ada-rekam-jejak Ada dua alasan yang mendasari itu. Pertama, persyaratan Gibran sebagai cawapres dinilai manipulatif dan melanggar konstitusi. Masyarakat sangat tidak suka, bahkan membenci, terhadap hal-hal seperti ini. Kedua, Gibran dianggap belum pantas menjadi cawapres karena masih “hijau”, tetapi dipaksakan oleh Jokowi dan keluarga, melalui Prabowo. Berdasarkan survei Ipsos, pencawapresan Gibran menurunkan suara Prabowo 6,2 persen dibandingkan kalau Prabowo berpasanganan dengan Erick Thohir. https://news.detik.com/pemilu/d-6994232/survei-ipsos-prabowo-gibran-kalah-oleh-ganjar-mahfud-md Kalau dibandingkan dengan perolehan suara dari partai koalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN) pada 2019 yang mencapai sekitar 39,5 persen, efek pencawapresan Gibran membuat suara Prabowo merosot 8,2 persen. Kemungkinan besar, karena suara Golkar, Demokrat dan PAN anjlok dan beralih ke partai lain non Koalisi Indonesia Maju. Kerugian kedua, nama Prabowo akan tercemar, disejajarkan dengan Jokowi yang mempunyai citra buruk di masyarakat. Jokowi dinilai melanggar banyak peraturan perundangan-undangan, termasuk konstitusi. Antara lain, UU IKN, UU Cipta Kerja, UU Kesehatan. Menang atau kalah dalam pilpres ini, Prabowo rugi besar. Nama tercemar. Bukankah nama itu segala-galanya bagi manusia, jauh lebih penting dari jabatan sebesar apapun? Seperti pepatah bilang, “Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bilang, manusia mati meninggalkan nama.” —- 000 —-
Gatot Nurmantyo Ketua Timses, AMIN Menang
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle TEPAT pada 7 September 2023 lalu saya menyampaikan hasil rapat kaum oposisi di kediaman Bachtiar Chamsyah kepada Anies Baswedan, pada kesempatan ngopi pagi bersama Anies, Jumhur, dan Faizal Assegaf, di kantor Abraham Samad. Ikhwan penting hasil rapat kaum oposisi itu adalah menyampaikan nama Gatot Nurmantyo untuk dipertimbangkan jadi ketua Timses AMIN. Ketika Anies podcast, kepada Ahmad Ali, wakil ketua NasDem, yang datang terlambat, saya jelaskan kembali posisi keinginan kaum oposisi untuk mengusung Gatot Nurmantyo sebagai calon ketua Timses AMIN. Saat ini masyarakat pendukung AMIN sedang bersyukur telah melewati etape pertama perjuangan, yakni pendaftaran. Beberapa waktu lalu berbagai tantangan bak gelombang tinggi serta badai terus menerus menghantam AMIN. Baik rencana kriminalisasi Anies dan Muhaimin maupun tebang pilih dalam pentersangkaan menteri-menteri NasDem oleh rezim penguasa. Namun, pendaftaran adalah baru babak pertama. Meskipun perlu disyukuri, tantangan berikutnya tidak kalah besarnya. Tiga tantangan utama yang akan dihadapi AMIN kedepan adalah sebagai berikut: 1) AMIN harus konsisten menunjukan arah perubahan dalam perjuangannya. Konsistensi ini akan terlihat dari visi misi yang disampaikan, pembentukan tim sukses dan positioning yang asymetric dengan rezim yang ingin di rubah. Visi Misi AMIN yang beredar cukup lah mantap. Penuh pesan perubahan. Sehingga mewakili aspirasi keinginan rakyat untuk perubahan. Tidak kalah dengan Nawacita Jokowi tentunya. Alhamdulillah saya dan tim oposisi berkesempatan memberikan masukan dalam visi misi tersebut di Jl. Brawijaya VII, Kamis, 13 Oktober lalu. 2. Langkah kedua adalah menyusun timses. Ketika suatu hari Sudirman Said menawarkan saya menjadi dewan pakar di Timses, saya men \"challange\" relevansi keterlibatan saya, sebagai apa?, baik sebagai representasi kelompok maupun representasi pemikiran. Dalam pembentukan timses umumnya terjadi tarik menarik kepentingan, yang bisa jadi mendegradasi AMIN dalam dua hal, yakni perasaan representasi dan bias atau melemahkan isu/simbol perubahan. Jika representasi orang dalam Timses hanya menunjukkan massa pendukungnya, maka resikonya adalah kehilangan representasi isu. Apa itu? Representasi isu menurut Jusuf Kalla (dalam berbagai pertemuan dengan kaum oposisi), yakni isu perubahan, mempunyai \"captive market\" sedikitnya 30% total suara pemilih. Hal ini menurut Kalla dimiliki oleh orang-orang oposisi. Parpol pendukung AMIN, diluar PKS, tentu kesulitan masuk dalam isu dan tema-tema perubahan. Sebab, mereka adalah bagian dari kekuasaan Jokowi. Sebuah contoh misalnya di pasangan lain, yakni ketika Mahfud MD menghujat habis sistem hukum dan politik era Jokowi, beberapa waktu lalu, nitizen langsung mem bully Mahfud dengan judul \"Wapres Ganjar Mengkritik Menkopolhukam\". Dengan demikian maka komposisi timses AMIN harus seimbang antara kelompok oposisi dan parpol pendukung. Kecuali AMIN berani mengambil resiko kehilangan suara rakyat yang ingin perubahan. Tentu saja timses harus diisi juga oleh berbagai perwakilan golongan yang ada di Indonesia. Sebab, warna keberagaman AMIN harus mencapai wawasan nusantara. Jika terlalu Jawa Centris, rakyat luar Jawa akan menggerutu. 3) Ketua Timses adalah hal ketiga yang vital. Ketua tim harus juga merepresentasikan sosok pemimpin perang yang kokoh. Sebagai pemimpin dia harus mengerti strategi perang, mampu mengkonsolidasikan kekuatan dalam waktu 100 an hari lagi dan banyak jaringan untuk mendapatkan dukungan, baik material maupun non material. Kekuatan yang harus dikonsolidasikan tentu terkait dengan visi misi perubahan. Mengapa Gatot Nurmantyo? Gatot Nurmantyo adalah sosok Jenderal oposisi yang 5 tahun belakangan ini mengemban isu perang global, yakni anti Komunisme. Isu ini mengena pada 50 juta lebih masyarakat Indonesia usia di atas 50 tahun. Secara strategis isu ini diametral dengan Jokowi dan rezimnya yang mengusung rehabilitasi sepihak pada korban/pelaku G30S PKI melalui Kepres 17/2022. Jumlah suara pendukung Gibran, jika diasumsikan paralel dengan isu Kepres 17/2022 tersebut berjumlah sekitar 15 juta jiwa dan itu akan mendung Prabowo-Gibran. Sebaliknya, jika Gatot menjadi ketua timses Anies, sedikitnya jumlah yang sama akan mendukung AMIN, sebuah jumlah korban kekejaman G30S dulu. Kedua, Gatot Nurmantyo merupakan Jenderal penuh dengan kedekatan luar biasa pada Islam. Guru ngaji Gatot dan Muhaimin Iskandar, salah satunya adalah K. H. Thoyifur di Purworejo. Namun, Gatot yang gandrung berguru ke Kyai-kyai dan ulama, mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh masyarakat. Sebagai orang Solo asli (bukan Tegal) maupun mantan Danrem Bogor dan Panglima di Jawa Timur, Gatot memiliki pengetahuan bagaimana mengorganisir kekuatan di sana. Ketiga, Gatot dipersepsikan dekat dengan Tommy Winata. Tommy Winata kabarnya adalah salah satu dari 9 naga yang paling disegani di Indonesia. Namun, bagi Gatot, Tommy adalah sosok nasionalis yang kerjanya hanya menjadi supporter seumur hidup bagi eksistensi tentara nasional. Gatot tidak pernah menjadi anak buah Tommy. Kepada saya, Gatot pernah mengatakan bahwa dia mengenal Tommy ketika Tommy masih naik sepeda motor dan antri untuk ketemu Jenderal Edi Sudrajat. Sekali lagi Gatot bukan anak buah Tommy. Bahkan, Gatot mendukung ide negara di atas kekuatan dan kepentingan konglomerat. Sosok yang demikian kokoh pada Gatot Nurmantyo adalah pilihan utama bagi AMIN jika mau menang. Hal ini pun saya ungkap di publik karena beberapa hari lalu saya membaca di media, Gatot bersedia mundur dari KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) jika dilamar AMIN sebagai timses. Tentu saja banyak kekhawatiran bahwa rezim akan memblokade AMIN jika bergandengan dengan Gatot. Namun, sebagai ahli strategi, saya meyakini \"perang segitiga\" capres-cawapres bukan era lalu lagi. Sejak pendaftaran capres-cawapres ke KPU, maka situasi berubah. Kekuatan rezim terbelah. Fokus semua adalah masing-masing memenangkan calonnya. Demikianlah pikiran saya ini. Salam Perubahan dari Danau Toba.
Air Mata Palestina, Air Mata Kita
Oleh Muhammad Akbar, S.Pd., M.Pd., C.ET - Aktivis Media Islam, Peneliti Madani Institute dan Kandidat Doktor UIN Alauddin Makassar. SERANGAN Israel terakhir ini terhadap rumah sakit Baptis di kota Gaza, seketika menewaskan sekitar 500 orang lebih dan menghampiri 1000 orang yang terluka. Bahkan data dari kementerian kesehatan Palestina hingga hari ini korban yang berada di Jalur Gaza sekitar 3.785 orang dan korban luka 12.500 orang. Menjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan, merengguk nyawa anak-anak yang tak bersalah, meruntuhkan gedung-gedung yang kokoh, mensirnakan tawa dan riang gembira anak-anak gaza dengan kesedihan, tangisan, ketakutan dan kepedihan. Tangisan keras yang merengguk nyawa orang tua dan keluarganya, simpah darah yang tak ada langkah kaki lepas darinya, bahkan tubuh manusia menjadi hancur berkeping akibat bom dahsyat dari zionis laknatullah. Dalam sebuah peristiwa, terlihat seorang gadis kecil berdiri tegap di depan ribuan warga Palestina dengan mendendangkan syair Abdullah al-Tamimi. Suara gadis mungil itu tegas dan lantang, tapi tidak berteriak. Dia seperti merintih tapi tidak menangis. Suaranya keras tapi tidak marah. Dia bertanya tapi tak perlu jawaban. Tampaknya misi syair itu disampaikan untuk seluruh umat Islam. Inilah penggalan syairnya. \"Pinjamkan kepada kami...pinjamkan kepada kami senjata untuk kekebasan al-Aqsa. Wahai pemuda Islam...Bukankah kita saudara seagama? Apakah menyakitkanmu ketika kami di embargo? Apakah menggembirakanmu jika kami binasa? Apakah menggembirakanmu jika kami lapar? Apakah kalian harus menunggu sampai keberadaan masjid al-Aqsa dihilangkan, dan kita semua hilang? Wahai saudaraku seagama, beritahu kami kapan kalian marah? Apakah ketika kehormatan kita dirobek-robek? Apakah ketika masjid kita dihancurkan? Apakah ketika harga diri kita dibunuh? Apakah ketika kehormatan kita direndahkan? Di saat al-Quds marah, kamu juga belum marah. Kapan kamu marah? Jika karena Allah, harga diri, karena Islam kamu tidak marah. Maka beritahu kami kapan kamu marah?\" Ketika menyimak dan menelah syair itu, dengan penuh kesadaran mestinya kita terhentak. Mengapa orang Palestina minta dipinjamkan senjata. Tidakkah kita mengetahui bahwa mereka memiliki rudal-rudal canggih yang dikebambangkan oleh ilmuwan-ilmuwan mereka sendiri? Nampaknya bukan demikian maksudnya. Mereka merasa sendiri dan tidak banyak manusia yang membela mereka. Namun kini suasana itu berbeda, banyak Negara yang telah mengecam israel. Kaum terpelajar, non muslim dan para pemimpin negara, hati nurani kemanusiaan mereka mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk keras kekejaman israel kepada rakyat Palestina. Nampaknya, jika rasa kemanusiaan itulah motif utamanya untuk mendukung Palestina, maka rasa iman dalam diri seorang muslim harus lebih membara untuk mendukung Palestina. Tampaknya, permintaan syair itu untuk meminjam senjata bukanlah rudal dan tank untuk mempertahankan Al-Aqsa, tapi pembelaan mereka secara diplomasi dan negosiator internasional. Bahkan perkembangan dunia digital hari ini memungkinkan kita untuk bersuara lebih lantang lagi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ketika syair itu memilih diksi \'saudara seagama\' untuk menuangkan rasa kebersamaan, kita menjadi seperti bersalah. Sebab ciri seorang mukmin menurut syariah adalah berukhuwwah dan saling marasakan, menguatkan, mendukung bagaikan satu anggota tubuh. Tapi mengapa, ketika saudara kita di Palestina diembargo, sehingga kelaparan dan dibunuh dengan senjata semena-mena, bahkan satu ledakan bom menewaskan 500 orang, dan kita tidak ikut merasakan? Penyair itu menuduh kita \'persaudaraan seagama macam apa yang kalian miliki ini?\' Jangan-jangan kita baru sekadar berislam dan hati kita belum beriman. Kata-kata \"...beritahu kami kapan kalian marah? sungguh merupakan kata-kata yang tajam menusuk lubuk hati kita. Seakan penyair ini berkata \'kami sudah alami seperti ini kalian belum juga marah? Kapan? Mungkin jika dilanjutkan akan berbunyi seperti ini: \'jika selama ini kalian merasa telah berjuang lillah, lil Islam, telah menjaga Islam dan memperjuangkan agama, tapi tidak marah melihat saudaramu ini ditindas dan dihabisi seperti ini, berarti kalian tidak benar-benar lillah dan tidak sungguh-sungguh lil Islam. Syair ini begitu indah namun menyakitkan hati kita, karena penderitaan mereka lebih sakit dan pedih dari sekedar ungkapan dalam bait-bait syair. Jika kita masih belum tersentuh, mari kita bayangkan. Seakan telunjuk sang penyair atau gadis cilik yang melantunkan syair itu mengarah ke muka kita dan suaranya memekik di telinga kita. Kata-katanya sekan menjadi seperti ini, \'Wahai saudaraku seagama, apakah anda baru akan marah ketika kehormatan anda atau keluarga anda dilecehkan? Setelah masjid anda dirobohkan? Setelah kemanusiaan anda diinjak-injak?\' Mari kita bayangkan, sadari, rasakan dan hayatai dalam hati sanubari kita. Jika bayangan di atas masih belum menyentuh hati dan menggetarkan jiwa kita dan kita juga belum marah, maka kita penting merenungi sabda Nabi, \"Barangsiapa tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ida bukan golongan Islam,\" (al-Hadits). Atau sindiran Buya Hamka, \"Jika agamamu dihina dan kamu tidak marah, maka ganti bajumu dengan kain kafan,\". Artinya, jika anda Muslim dan Mukmin tapi tidak mempunyai ghirah diniyyah, maka kematian adalah lebih baik bagi anda. Sejarah telah mencatat, bahwa Bumi Syam selalu menjadi penerang antara haq dan kebatilan, setiap zaman para pengusung kebatilan senantisa melakukan berbagai bentuk kedzalimannya, baik dengan penjajahan, pembunuhan dan penindasan. Setiap zaman itu pula, tetap Allah pilih golongan orang-orang yang tampil dengan penuh keberanian melawan setiap kebatilan dan kedzaliman bagi bangsa Palestina. Imam Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah menceritakan, \"Serangan-serangan pasukan Salib semakin agresif sehingga berhasil menguasai wilayah yang sangat luas. Pada tahun 491 H/1097 M, mereka menguasai Anthakiyah dan terus melakukan serbuan sehingga berhasil merebut Baitul Maqdis (Palestina) pada tahun 492 H/1098 M. Di setiap kota dan desa yang dilalui, pasukan Salib melakukan pembantaian terhadap penduduk dengan cara sangat keji. Kaki kuda-kuda mereka berlumuran darah korban-korban pembantaian yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Semua peristiwa ini terjadi di saat mayoritas masyarakat Muslim terlena dengan pertikaian dan perselisihan antara mereka sendiri. Para sultan dan penguasa tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan invasi pasukan Salib yang terus meluas,\" (al-Bidayah wa an-Nihayah, vol.12, hlm, 157). Beberapa buku sejarah Islam pada periode tersebut mencatat gambaran-gambaran ironis tentang sikap para penguasa dan masyarakat Muslim yang lebih mementingkan urusan pribadi daripada berusaha menghadapi bahaya yang sedang mengancam. Beberapa gambaran peristiwa dicatat oleh Ibnu al-Jauzi dalam buku sejarahnya, al-Muntazham, juga oleh Ibnu al-Atsir dan sejarawan lainnya, yaitu ketika pasukan Salib menguasai Ramallah, Quds, dan \'Asqalan. Mereka membunuh penduduk kota-kota tersebut dan membantai sekitar 70.000 (tujuh puluh ribu) kaum Muslimin di kawasan al-Aqsha yang meliputi masyarakat biasa, ulama, pelajar, ahli ibadah, dan ahli zuhud.\" (Ibnu Khaldun, Diwan al-Mubtada \'wa al-Khabar, vol. 5, hlm. 2). Kenyataan pahit ini mendorong Abu al-Muzhaffar al-Abiwardi untuk melantungkan syair, sebagaimana gadis mungil di atas mendendamkan syair atas kondisi tragis yang dialaminya, syair itu berbunyi: \"Darah kami bercampur air mata yang tercucur Tidak ada lagi bagian tubuh yang tak berbalut luka. Senjata yang paling rapuh adalah air mata yang berderai Ketika perang semakin memanas dengan pedang yang saling beradu. Alangkah malangnya putra-putra Islam.. Di saat sekian bahaya besar mengancam anak keturunanmu.. Bagaimana mungkin mata ini bisa tidur lelap Ketika didera berbagai penderitaan yang membangunkan setiap orang yang tidur. Saudara-saudaramu di Syam. Tidur di atas bantalan pembantaian atau di dalam perut binatang-binatang buas. Tentara Eropa telah membuat mereka terhina, sementara engkau terus bergelimang nikmat dan hanya bisa bersikap pasrah. Jika ada orang yang menghindari perang-perang itu, justru akan menggigit jari di kemudian hari. Jasad suci yang terkubur di Thaibah Nyaris memanggil dengan suara lantang, \"Wahai keluarga Hasyim!\" Aku melihat umatku enggan menyerbu musuh, sedangkan sendi-sendi agama begitu rapuh. Mereka menghindari api karena takut mati, tanpa menganggap kehinaan sebagai akibat yang pasti. Apakah pembesar-pembesar Arab rela dengan kehinaan, sehingga membuat seluruh masyarakat menjadi terhina pula. Jika memang mereka enggan bangkit atas dasar menolong agama. Tidakkah mereka bangkit karena kecemburuan terhadap istri dan keluarga!. Jika memang mereka tidak peduli dengan pahala, ketika terjun di medan laga. Tidakkah mereka mau peduli karena harta rampasan di depan mata. Sebagai bangsa yang telah merdeka selama 78 tahun dan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, bangsa Indonesia memiliki catatan history yang erat dan kuat dengan Palestina, utamanya dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Syaikh Muhammad Amin Husaini, Mufti Besar Palestina, bersama KH Agus Salim. Setahun sebelum Indonesia merdeka, pada 6 September 1944, Syekh Amin memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di radio. Bukan sekedar itu, Palestina juga dilaporkan ikut melobi sejumlah negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang mana pada 22 Maret 1946 Mesir menyusul memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dikutip dari buku Indonesia, Islam, and Democracy yang ditulis oleh Azyumardi Azra. Dukungan yang diberikan oleh Palestina tidak hanya bersifat diplomatis, tetapi juga materi. Hal ini dilakukan oleh seorang pengusaha Palestina yang kaya raya dan sangat simpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher. Dengan tulus, ia menyerahkan seluruh uangnya yang berada di Bank Arabia kepada Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zein Hassan. Ia berkata, “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia!” Dukungan tersebut disampaikan tanpa mengharapkan imbalan atau tanda bukti penerimaan. Sehingga tak heran, dalam UUD 1945 ditegaskan, \"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.\" Begitulah pembukaan UUD 45, pernyataan awal cita-cita luhur Republik Indonesia, yang paham betul. Maka siapapun yang mendukung penjajah, dia tak layak menjadi Indonesia, bahkan bertentangan dengan fitrah manusia dan martabatnya sebagai seorang muslim. Faktanya, Israel itu penjajah, pendatang haram yang mengambil paksa tanah Palestina, membunuhi penduduk aslinya sejak Inggris memberinya ruang di tahun 1920. Entah sudah berapa ribu nyawa merenggang dibantai dengan sadis, baik dipertunjukkan terbuka, juga tertutup media dan berita hingga saat ini. Maka, air mata palestina adalah air mata kita. Hanya binatang dan manusia dengan level terendah yang diam dengan semua penjajahan, pembantaian dan kebiadaban Israel pada rakyat Palestina dan dunia, tapi menggonggong dan menyalak nyaring seolah Israel yang menjadi korban ketika rakyat Palestina melawan penjajahan dan pendudukan tanah dan hidup mereka. Maka perlawanan Hamas dan rakyat Palestina pada saat ini adalah sebuah keberanian dan kebenaran, didasarkan cita-cita luhur ingin merdeka, mempertahankan tanah, harga diri dan agamanya. Sebagaimana Indonesia dulu, dengan penuh upaya, kerja keras dan pertolongan Allah kita dapat meraih kemerdekaan bagi bangsa kita. Semoga tulisan ini menjadi renungan bagi kita, bahwa peperangan yang terjadi di Palestina adalah penegasan bagi dua golongan, antara haq dan batil. Maka sepatutnya kita memasukkan diri kita dalam golongan yang memperjuangkan kebenaran, sebab kita memiliki banyak dimensi yang menghubungkan diri kita dengan Palestina, kita bersaudara secara agama, amanat bangsa kita, dan rasa kemanusiaan atar sesama manusia. Semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita di Palestina, dan bagi kita, semampu mungkin membantu saudara-saudara kita di sana, meski lewat doa semata dan berbagai upaya yang lainnya. Mohon bacakan doa ini bagi para pejuang Palestina. اللّهُمَّ نَجِّ إِخْوَانَنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي فَلَسْطِيْنَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ (*)
Indonesia Krisis Konstitusi: Akankah DPR Menggunakan Hak Angket?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Krisis konstitusi adalah sebuah kondisi di mana konstitusi tidak bisa lagi memberi solusi atas kondisi dan permasalahan yang ada. Antara lain, karena terjadi perbedaan pandangan antar lembaga negara dalam menjalankan konstitusi, yang pada akhirnya bisa memicu konflik politik. Benih-benih krisis konstitusi sudah mulai terlihat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan tentang batas usia capres dan cawapres yang kontroversial, dengan menambah norma “… atau berpengalaman sebagai kepala daerah”. Putusan ini ditanggapi oleh beberapa anggota DPR, bahwa Putusan MK tersebut tidak serta merta berlaku. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/10/17/12161381/pimpinan-komisi-ii-dpr-sebut-putusan-mk-tidak-berlaku-pada-pemilu-2024 Anggota DPR berpendapat, Putusan MK tersebut harus diproses di DPR, dengan mengubah Pasal dimaksud ke dalam UU Pemilu. Sebelum Pasal itu diubah maka Putusan MK belum berlaku. Bersamaan dengan pendapat ini, mereka juga mengatakan KPU tidak bisa mengubah Peraturan KPU (No 19 tahun 2023) yang menetapkan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan UU Pemilu yang sekarang berlaku, yaitu batas usia capres dan cawapres paling rendah 40 tahun. Alasannya, karena rujukan Peraturan KPU adalah UU Pemilu, bukan Putusan MK. Oleh karena itu, Putusan MK harus diadopsi terlebih dahulu di dalam UU Pemilu, agar KPU dapat menyesuaikannya. https://nasional.sindonews.com/newsread/1228623/12/soal-putusan-mk-kpu-diminta-tak-ubah-pkpu-sebelum-ada-revisi-uu-pemilu-1697584201 Salah satu pakar hukum tata negara yang juga berpendapat bahwa Putusan MK kontroversial dan problematik adalah Yusril Ihza Mahendra. https://news.detik.com/video/231017110/kalau-jadi-gibran-yusril-tak-maju-cawapres-karena-putusan-mk-problematik Di lain pihak, ada yang berpendapat bahwa Putusan MK adalah final dan mengikat, dan langsung berlaku. Mereka berpendapat KPU dapat mengubah Peraturan KPU berdasarkan Putusan MK, yaitu capres-cawapres “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah”. Di sini terjadi perselisihan menuju krisis konstitusi yang bisa memicu konflik politik. Selain itu, banyak pakar hukum dan masyarakat juga berpendapat bahwa Putusan MK sangat kontroversial, melampaui wewenang MK, cacat hukum, dan tidak sah. https://news.solopos.com/yusril-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres-problematik-dan-cacat-prosedur-1770076/amp Dengan berpegang, Putusan MK diduga cacat hukum dan melanggar konstitusi, dikhawatirkan DPR akan melakukan tindakan koreksi dengan membentuk hak angket, untuk menyelidiki apakah MK telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya melakukan uji materi, sampai menetapkan Putusan. Karena, menurut Yusril, pendapat dua hakim konstitusi seharusnya masuk kategori dissenting opinion, sehingga skor Putusan seharusnya 6-3: 6 menolak gugatan. Tetapi, dua pendapat dissenting opinion tersebut kemudian dibuat menjadi concurring opinion, sehingga seolah-olah menyetujui frasa “…. atau pengalaman sebagai kepala daerah”, yang seharusnya “…. atau pengalaman sebagai kepala daerah SETINGKAT PROVINSI / GUBERNUR”. Sehingga membuat skor Putusan MK menjadi 5-4: 5 mengabulkan gugatan. Kalau sampai DPR menggunakan hak angket, maka krisis konstitusi akan menjadi semakin nyata dan semakin dekat. Konflik politik sepertinya tidak terhindarkan. #IndonesiaKrisisKonstitusi —- 000 —-
Muhammadiyah dan Islam Moderat: Catatan Atas Buku Moderasi Keindonesiaan dalam Pendidikan Islam, sebuah Telaah Kritis Pemikiran Haedar Nashir
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Buku berjudul \" Moderasi Keindonesiaan dalam Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Kritis Pemikiran Haedar Nashir\" diberikan penulisnya, Muhammad Akmal Ahsan, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta pada saya sudah 6 bulan lalu. Buku ini, terbitan Suara Muhammadiyah, 2023, sangat penting untuk dibaca. Sebab, buku ini merupakan riset untuk keperluan tesis penulisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyangkut pikiran tokoh Islam utama si Indonesia, Haedar Nashir, ketua umum Muhammadiyah, sehingga mempunyai bobot akademis yang tinggi. Saya baru bisa memberikan komentar atau resensi dan kritik saat ini, karena baru ada waktu luang membaca buku yang berat ini. 1. Islam dan Muhammadiyah Moderasi Islam, menurut Haedar Nashir, adalah sebuah upaya menempatkan \"positioning\" Islam dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Islam harus menjadi jati diri bangsa sekaligus memberi arah kemajuan. Namun, Muhammadiyah, melihat nilai-nilai keindonesiaan yang bersifat historis, faktual dan sosiologis merupakan nilai-nilai yang harus bersatu dengan nilai-nilai keislaman tersebut (h.37). Nilai-nilai moderat dalam Muhammadiyah, menurut Haedar, berakar dari metode penafsiran sumber keislaman seperti Qur\'an, Hadist dan ijtihad dengan pendekatan \"bayani, burhani dan irfani\". Approaching ini memberikan peluang pada sinergitas ayat-ayat suci, akal dan pengalaman keilahian. Hal ini berbeda dengan kelompok Islam yang memaksakan penafsiran tunggal atas teks-teks Alquran, dengan mengabaikan peranan akal atau ijtihad. Amal sholeh merupakan bentuk praxis ideologi Muhammadiyah, di mana antara visi kemajuan diimplementasikan langsung kepada masyarakat luas. Sehingga Islam sebagai ajaran Rahmatan lil alamin terwujud. 2. Pancasila, Islam dan Keindonesiaan Pemahaman Indonesia dan keindonesiaan dalam pandangan Haedar didekati dalam 5 hal, yakni (1) perspektif sejarah, (2) kemajemukan bangsa, (3) karakteristik dan jati diri bangsa, (4) visi kebangsaan yang berkemajuan, (5) Membangun Indonesia dalam kerangka holistik, tidak sekedar fisik. Dalam perspektif sejarah, Indonesia didirikan oleh kekuatan Islam. Sehingga kontribusi tersebut, berbarengan dengan kontribusi perjuangan kaum nasionalis, menunjukkan hak historis Islam dalam menjunjung falsafah negara Pancasila. Islam dalam hal tersebut juga harus dimaknai sebagai jati diri bangsa. Artinya ajaran atau nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, ketika falsafah bangsa itu digali secara historis oleh founding fathers kita. Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan atau ummat Islam tidak dapat menegasi eksistensi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa. 3. Radikalisme Radikalisme dalam pikiran Haedar Nashir harus ditempatkan secara tepat. Memang jelas ada ekstrimitas keagamaan yang berkembang dalam sebagian masyarakat dan dunia pendidikan. Namun, jikalau pendekatan multi-faktor diterapkan, maka radikalisme terjadi pada banyak aspek dan kelompok. Misalnya, radikalisme juga bisa ditemukan secara ekstrim pada kelompok liberal, yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi liberal, maupun golongan ultra nasionalis yang memaksakan tafsir tunggal tentang keindonesiaan. Radikalisme juga seringkali berhubungan dengan kegagalan bangsa kita dalam menerapkan sila-sila Pancasila secara utuh. Misalnya, ketimpangan sosial yang berlangsung terus menerus dan membiarkan segelintir orang menghisap sumberdaya alam secara rakus, akan berdampak pada rusaknya \"social trust\", yang nantinya dapat juga menjadi \"bara api\" ekstrimitas dalam masyarakat. Penstigmaan radikalisme pada Islam dan orang-orang Islam adalah sebuah \"misleading\". Radikalisme adalah persoalan non-sektarian. Moderasi keindonesiaan diperlukan kepada semua bentuk ekstrimitas. Jika stigmatisasi dipaksakan pada agama Islam, akan membuat kecurigaan ummat Islam bahwa ada upaya pengucilan terhadap Islam. Hal ini kontra produktif untuk membangun kebersamaan sebuah bangsa. Padahal, Indonesia dalam kemajemukannya membutuhkan manajemen persatuan bukan dominasi sebuah kelompok. 4. Pembangunan Bersifat Holistik Pembangunan, menurut Haedar, harus holistik. Artinya, pembangunan itu bukan sekedar fisik melainkan pembangunan (karakter) manusia juga. Pembangunan fisik seringkali kelihatan megah namun sering kehilangan makna, seperti keserakahan manusia. Melalui pembangunan manusia, dengan menanamkan moral dan karakter, akan menciptakan manusia beriman dan sekaligus produktif. Selain itu, pembangunan juga harus ditujukan kepada semua golongan dan lapisan masyarakat agar maknanya dapat dirasakan semua masyarakat. 5. Islam, Indonesia dan Pendidikan Pendidikan merupakan strategi kebudayaan, bukan sekedar perubahan kognitif. Selama ini, menurut Haedar, pendidikan telah menjadi sub-sistem kapitalisme. Dengan posisi itu, pendidikan akhirnya hanya alat untuk menghasilkan manusia-manusia yang melayani kepentingan pasar. Posisi ini membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Untuk mengubah sistem pendidikan yang ada, negara harus memasukkan visi Iman dan Taqwa dalam pendidikan. Haedar mengkritik pemerintah yang menghilangkan aspek agama dalam Visi Pendidikan 2035. Seharusnya kita mencontoh keberhasilan barat yang bersandar pada etika Protestan, China bersandar pada Confusionisme, Jepang pada Tao dan Tokugawa, serta lainnya. Selain itu, strategi kebudayaan juga dimaksudkan untuk membangun solidaritas sosial dan menjadikan pendidikan sebagai alat moderasi keindonesiaan. Sedikit Catatan Kritis Meskipun sedikit disinggung soal Islam Berkemajuan, sebagai paradigma Muhammadiyah, namun dalam buku ini tidak dikupas secara dalam perbedaan paradigma Islam Berkemajuan versus Islam Moderat, yang dipikirkan Haedar Nashir. Penekanan pada kosa kata moderasi menunjukkan pergeseran dari kosa kata berkemajuan, yang selama ini dikenal. Meskipun, boleh jadi prinsip-prinsip berkemajuan tetap tersampaikan dalam buku ini. Hal lain adalah kosa kata moderasi sebagai upaya menggantikan diksi deradikalisasi dapat menjebak akan adanya penyebutan \"Islam Moderat\", sebuah istilah yang menambah kebingungan atas diksi yang telah ada seperti \" Islam Liberal\" dan \"Islam Nusantara\". Mungkin, sebagai alat analisa hal tersebut dapat ditolerir asalkan jangan menjadi label baru. Demikianlah resensi buku ini. Semoga berkenan membeli buku tersebut. (Salam Perubahan, Dari Danau Toba-Sumatera Utara).
Percepatan Deklarasi Gibran, Strategi Perang Lawan PDIP
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, percepatan deklarasi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), bagian dari stategi perang politik melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni pilpres 2024,” kata Selamat Ginting di Medan, Senin (23/10). Pertempuran politik, lanjut Ginting, dipimpin calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan. Hasilnya berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres bagi Prabowo. “Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP. Itu sama saja Gibran telah lompar pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” ujar Ginting. Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Mereka kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo. Pepet Jokowi Menurutnya, penetrasi politik yang dilakukan Prabowo misalnya memengaruhi salah satu kekuatan utama PDIP dalam diri keluarga Presiden Jokowi. Efek Jokowi yang luar biasa dalam dua kali pilpres serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hingga 70-80 persen, tidak dijaga dengan baik oleh PDIP. “Kesempatan itu diambil Prabowo untuk menambah kekuatan politiknya dalam pilpres 2024 ini. Prabowo terus melakukan strategi memepet Jokowi dan keluarganya, baik melalui simbol semikotika politik maupun komunikasi politik yang intensif” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, Jawa Tengah titik lemah Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Itulah ceruk politik yang akan diambilnya untuk menghadapi dominasi PDIP di Jawa Tengah. Di luar itu, lanjutnya, memang ada hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kondisi ini dibaca dengan baik oleh Prabowo dan dikapitalisasi menjadi suara dukungan politik. Ibaratnya, kata Ginting, seperti memisahkan ikan dari airnya, sehingga ikan keluar dari kolamnya. Jokowi dan keluarganya berhasil dikeluarkan dari kolam PDIP. Diawali masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal hubungan politik PDIP dengan PSI tidak bagus. Prabowo memanfaatkannya dengan melakukan komunikasi politik dengan merangkul PSI dengan cara mengunjungi kantor PSI. “Setelah itu, Prabowo berkali-kali melamar Gibran untuk bersedia menjadi cawapres bagi dirinya. Tembok pertahanan keluarga Jokowi pun bobol. Itu namanya strategi operasi serangan ke jantung pertahanan lawan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Incar Relawan Jokowi Selain itu, kata Ginting, penetrasi politik juga dilakukan dengan mengincar kekuatan-kekuatan politik pendukung Jokowi. Belasan relawan pendukung Jokowi, seperti Projo (Pro-Jokowi), Joman (Jokowi Mania), dan lain lain keluar dari barisan PDIP. Mereka berbalik arah tidak mendukung capres dari PDIP Ganjar Panowo, sebaliknya mendukung capres Prabowo. “Untuk melawan kekuatan politik besar seperti PDIP diperlukan strategi non-konvensional yang diluar perkiraan lawan politik. Itulah yang dilakukan Prabowo sebagai pensiunan militer untuk mengalahkan PDIP dalam pilpres 2024,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Penetrasi politik, lanjut Ginting, juga mengincar sejumlah tokoh yang dapat menggoyang pertahanan lawan. Misalnya membujuk kader PDIP Budiman Sujatmiko serta politikus senior Effendi Simbolon untuk melakukan manuver politik menyeberang atau mendukung Prabowo. “Memang Effendi Simbolon membantah, tapi bisa jadi itulah strategi, teknik, dan taktik pertempuran politik yang lolos dari perhatian PDIP. Seperti operasi intelijen, tentu saja tidak akan pernah mengakui serangan penetrasi ke kandang musuh,” pungkas Ginting. (sws)
POPULER
