ALL CATEGORY
Ucapan Kasar Prabowo Bisa Dipidana
Jakarta, FNN – Akhir-akhir ini, calon presiden nomor uurt 2 Prabowo Subianto semakin sering mengucapkan kata-kata kasar. Meski tidak menyebut siapa yang dituju atas kata-kata kasarnya itu, tapi semua orang pasti paham bahwa kata-kata kasar itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Apa atau siapakah yang bisa menghentikan kata-kata kasarnya yang memang terlahir dari karakter emosionalnya? Apakah hukum bisa menjeratnya? Ternyata, kata-kata kasar dari Prabowo bisa berdampak serius secara hukum sehingga bisa dibawa ke ranah hukum. Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kata-kata ‘goblok’ bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Soal tersebut diatur dalam pasal 280 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau sering disebut undang-undang Pemilu. “Tentang menghina ya, bisa dijerat,” kata Rahmat Bagja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/1). Bagi mereka yang melanggar, lanjut Rahmat Bagja, terdapat ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Rahmat Bagja juga menyatakan bahwa ahli bahasa yang nanti akan dimintai pendapatnya untuk menilai apakah hinaan yang disampaikan ketua umum partai Gerindra itu bisa dijerat dengan pidana atau tidak. Memang, Prabowo tidak menyebut nama orang yang dia maksud saat melontarkan kata-kata ‘goblok’. Rahmat Bagja berjanji akan memeriksa kasus tersebut jika ada yang melaporkan. Namun, kata hingga saat ini belum ada laporan soal ucapan Prabowo itu. Seperti diketahui dari sebuah video viral bahwa Prabowo membuat geger ketika berbicara di hadapan relawannya di Pekan Baru, Riau, (9/1), dengan mengatakan bebagai kata-kata kasar. Di acara tersebut, selain kata ‘goblok’, Prabowo juga menyampaikan berbagai ucapan yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan, seperti kata ‘tolol’, ‘asal njeplak’, membuat perbandingan dengan binatang. “Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah. Dia pintar atau goblok sih?” ujar Prabowo. “Dia ngerti enggak, ada HGU (hak guna usaha), hak guna bangunan, dan hak pakai. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan. Enggak usah dibawa debatlah, Anda hanya memperlihatkan ketololan,” ujar Prabowo. Demikian di antara peryataan kasar Prabowo dalam acara di Pekan Baru, Riau. “Memang Prabowo tidak secara spesifik menyebut siapa yang dia maksud, tapi konteksnya jelas, soal kepemilikan tanah itu, pasti ini dikaitkan dengan pernyataan dari Anies Baswedan dalam debat capres hari Minggu lalu,” kata Hersubeno Arief dalam kanal You Tube Hersubeno Point FNN edisi Kamis (11/1). (ida)
Hei, Kau LBP Yang Bingung Bedakan Etik Bernegara Dan Utang Budi
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior Ada lagi Loyalis Buta Prabowo (LBP) yang menyerang Anies Baswedan dari sisi etika. Tapi, si LBP yang satu ini “confused” (bingung) membedakan etika bernegara dan utang budi. Menurut dia, Anies tidak beretika karena sudah banyak dibantu Prabowo dalam karir politiknya. Si LBP ini menyebut Anies tak beretika ketika di acara debat capres terasa menyerang junjungannya, Prabowo Subianto. Dalam debat pertama (12/12/23) dan debat ketiga (7/1/24), Anies menanyakan bagimana perasaan Prabowo memanfaatkan putusan melanggar etik berat oleh Paman Usman (MK) untuk tetap mendaftarkan Prabowo-Gibran di KPU? Yang ditanyakan ini adalah etika bernegara, Bung LBP. Bukan etika pribadi. Bukan etika yang bisa dikaitkan dengan utang budi, kawan! Kau keliru, wahai LBP. Pelanggaran etik dalam perkara Nomor 90 itu sangat fatal, Bung Loyalis Buta. Kemudian, Prabowo memperkuat pelanggaran etik berat itu dengan menggandeng Gibran sebagai cawapres. Ini yang ditanyakan Anies kepada Prabowo. Ini etika yang terkait kepentingan negara. Anda, Bung LBP, tidak bisa menyebut Anies tak beretika karena dia mempersoalkan etika Prabowo dalam isu putusan Paman Usman. Banyak pelanggaran etik oleh Prabowo yang sifatnya privat tapi tidak dipersoalkan. Tidak perlulah kita uraikan di sini. Cukup Anda pikirkan sendiri saja, wahai LBP. Kalau bicara utang budi Anies ke Prabowo, sesuangguhnya sudah dikembalikan oleh Anies lewat “political gain” Prabowo dan Gerindra selama ini. Di Pilkada DKI 2017, Anies tidak berutang budi hanya kepada Prabowo. Kepada yang lain juga. Anies telah membayarnya dengan kemampuan dia memenangi pilkada itu. Kemenangan ini membuat nama Gerindra harum dan populer. Ini merupakan “political gain” yang tak bisa diukur hanya dengan utang budi. Pilkada ini diperjuangkan oleh PKS juga. Oleh pihak-pihak sosial-politik lainnya juga. Gerindra mengusung Anies, iya. Tapi Gerindra telah menerima laba politik yang relatif besar dan proporsional. Menurut LBP, Anies tak tau berterima kasih sudah ditolong oleh Prabowo. Ini kerancauan yang perlu diluruskan. Kalau pertanyaan tajam Anies di acara debat capres itu dianggap tidak beretika, lalu apakah Anies akan disebut anak baik jika dia memuja-muji Prabowo? Tentu akan menjadi lebih aneh, bukan? Debat capres adalah salah satu cara untuk melihat kualitas para capres. Terutama kualitas etik mereka. Karena itu, pertanyaan perihal etika publik atau erika bernegara menjadi sangat penting untuk dimunculkan. Jangan dianggap sebagai serangan pribadi. Ketika Anies berbicara soal etika seorang calon pemimpin, dia mempersoalkan pelanggaran etika publik. Bukan etika dalam kehidupan privat. Tetapi, etika kehidupan privat pun sah-sah saja dipersoalkan. Hanya saja jarang disentuh. Dipastikan, Anies tidak melakukan itu. Sekarang, para Loyalis Buta Prabowo (LBP) tidak usah mengajarkan Anies tentang perbedaan antara etika bernegara dan etika privat. Tak usah bertanya dari mana Anies belajar etika publik. Yang harus ditanyakan ialah Anda sendiri belajar etik di mana? Kok tidak bisa membedakan etika bernegara dan utang budi? Kalau Prabowo mengharapkan utang budi itu dibayar dengan sikap diam Anies di debat capres, maka rakyatlah yang akan dirugikan. Begitu dulu ya wahai engkau yang tak mampu mencampuradukkan etik bernegara dengan etik terkait utang budi.[]
Jabatan Dicopot Habibie, Prabowo Marah dan Minta Perpanjangan 3 Bulan bahkan 3 Hari, Tetap Ditolak
Jakarta I FNN – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar cermat memilih pemimpin. Dia menyarankan memilih pemimpin yang tidak suka marah-marah. Sebab, kalau pemimpinnya suka marah, ia khawatir akan berdampak pada rakyat yang dipimpinnya. \"Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain,\" imbuh JK, panggilan akrab Jusuf Kalla. Sentilan JK lantas direspons oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid yang menyebut Prabowo adalah pihak yang disentil JK. Nusron menyebut Prabowo suka joget, bukan suka marah. Benarkah? Tabiat Prabowo yang suka marah agaknya bukan terjadi saat debat Capres saja. Sejak 26 tahun yang lalu sebuah buku sejarah telah mencatat bahwa capres 3 kali gagal itu memang sering marah, bahkan di depan presiden.Fakta ini terungkap dalam sebuah perseteruan antara Presiden Habibie dan Pangkostrad Prabowo Subianto tahun 1998. Episode ini selalu menarik untuk disimak, apalagi soal kontroversi berakhirnya karier militer menantu Soeharto itu, apakah dipecat atau tidak. Tamatnya karier militer Prabowo terjadi saat Bacharudin Jusuf Habibie menjabat sebagai Presiden tahun 1998. Habibielah yang mencopot Prabowo Subianto kala itu dari jabatan Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat). Prabowo sempat marah dan menolak dengan meminta penundaan 3 bulan, 3 minggu, hingga 3 hari. Akan tetapi Habibie tetap besikukuh menolaknya. Cerita itu ditulis Habibie dalam Buku setebal 549 halaman berjudul, Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi terbit tahun 2006. Di halaman 102 buku tersebut terdapat cerita dialog Presiden BJ Habibie dengan Prabowo saat dilakukan pergantian Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Pergantian Komandan Kostrad secara mendadak itu lantaran Habibie mendapat laporan dari Pangab Wiranto tentang terjadinya pergerakan ABRI di seputar kediaman Habibie di Kuningan, Jakarta. Habibie bercerita, “Sekitar pukul 09.00, saya meninggalkan Kuningan menuju Istana Merdeka didampingi oleh perangkat keamanan Presiden, ADC, Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshiddigie, Gunawan Hadisusilo, dan Fuadi Rasyid. Saya memasuki Istana Merdeka dari pintu gerbang depan sebelah barat. Di depan tangga, Pangab Wiranto menantikan kedatangan saya dan memohon untuk diperkenankan melaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak waktu, karena sudah terlambat satu jam dan ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa saya tidak berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Saya persilakan Wiranto mengikuti saya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka. Di ruang kerja Presiden, Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di Kuningan, demikian pula Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab.” Pangab Jenderal Wiranto mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Barat sebagai Pangkostrad. Memerhatikan Instruksi Presiden agar pergantian Pangkostrad harus dilaksanakan sebelum matahari terbenam dan karena masalah teknis pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru hanya dapat dilaksanakan keesokan harinya, maka Pangkostrad sementara akan dijabat oleh Asisten Operasi Pangab Letjen Johny Lumintang. Kepada Letjen Johny Lumintang akan diperintahkan untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam. Habibie menyetujui usul Pangab untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad esok harinya pada tanggal 23 Mei 1998. Usul untuk menugaskan Letjen Johny Lumintang agar menjadi Pangkostrad sementara juga dapat dierima Habibie. Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ADC melaporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto minta waktu bertemu. “Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Letjen Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. Pak Harto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Pak Harto yang telah memimpin negara dan bangsa selama 32 tahun, tentunya memiliki pengaruh dan prasarana yang besar dan kuat,” kata Habibie. Prabowo akhirnya menghadap BJ Habibie di Istana Merdeka untuk mempertanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad.Kedatangan Prabowo untuk bertemu Habibie perlu diungkap, karena baru pukul 06.10 pagi, Habibie menelepon Jenderal Wiranto dan meminta untuk menempati jabatan Menhankam/Pangab dalam kabinet yang baru saja dibentuk. “Hanya sekitar tiga jam kemudian, saya menerima laporan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu, kepada Pangab saya beri perintah untuk segera mengganti Pangkostrad, dan kepada Pangkostrad baru diperintahkan untuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam,” kata Habibie. Kebijakan ini kata Habibie berlaku pula bagi tiap gerakan pasukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Komandan yang bertanggung jawab akan segera diganti. Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad? Menurut Habibie, sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad sudah harus memahami “Saptamarga” dan “Sumpah Prajurit”. Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan Pangab, Pangkostrad telah melanggar “Sumpah Prajurit”. Mengapa? Mau ke mana? “Sebelum saya menerima Prabowo, saya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tersebut,” kata Habibie. Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan tiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasuk dengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut. Pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer. Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapat teguran dari atasannya. Kebiasaan pemberian “eksklusivitas” kepada Prabowo adalah mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi. Kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto, tetapi lingkungan feodallah yang memperlakukannya demikian. “Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo, ia menganggap saya sebagai salah satu , tetapi tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan. Ini suatu pelajaran bagi semua bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian “eksklusivitas” kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan. Kemudian ketika Prabowo masuk ke ruang saya, melihat bahwa Prabowo tidak membawa senjata apa pun, saya merasa puas. Hal ini berarti pemberian “eksklusivitas” kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi,” paparnya. Terjadi suatu dialog antara Presiden dan Pangkostrad, dan sebagaimana biasa jika mereka bertemu, berbicara dalam bahasa Inggris. Prabowo dengan nada marah mengatakan, “Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.” Saya menjawab, “Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti.” “Mengapa?” tanya Prabowo. Saya menyampaikan bahwa saya mendapat laporan dari Pangab bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. “Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kata Prabowo. “Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab saya. “Presiden apa Anda? Anda naif!” jawab Prabowo dengan nada marah. “Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” jawab saya. Prabowo memohon kepada Habibie agar diberi waktu tiga bulan menguasai pasukan. “Atas nama ayah saya Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” mohon Prabowo. Habibie lantas menjawab dengan tegas, “Tidak! Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru!” Prabowo belum menyerah, ia memohon lagi untuk bisa berkuasa di Kostrad tiga minggu bahkan tiga hari. “Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya!” Habibie kembali menyatakan ketegasannya dan langsung menjawab, “Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja.” Prabowo masih nawar lagi. \"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tidak mungkin, Prabowo!,” jawab Habibie. Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas. Sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden Sintong Pandjaitan meminta, Prabowo meninggalkan ruangan karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya. Sintong Panjaitan masuk dan mengatakan, “Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan.” Presiden Habibie mengatakan, “Sebentar,” dan Sintong Panjaitan meninggalkan ruangan lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk meminta agar ia dapat berbicara melalui telepon dengan Pangab Wiranto. Habiabie kemudian menugaskan kepada salah satu ADC Presiden yang berada di ruangan untuk segera menghubungi Pangab. Setelah menelepon ke Markas Besar ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa Pangab tidak dapat dihubungi. Untuk kedua kalinya pintu terbuka dan Sintong Panjaitan mempersilakan Prabowo meninggalkan ruangan karena tamu Habibie, Gubernur Bank Indonesia sudah tiba dengan staf, bersama Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. Habibie masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo. “Kemudian, saya didampingi anak saya, Thareg, meninggalkan ruang tamu untuk menengok istri, anak, dan cucu,” kata Habibie. Habibie mengakui bahwa Prabowo Subianto putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis. Bahkan, ayah kandungnya adalah salah satu idolanya sejak masih di SMA. Dedikasi Prabowo, begitu pula orang tua dan saudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidak perlu diragukan. “Saya percaya bahwa iktikad dan niat Prabowo untuk melindugi saya adalah tulus, jujur, dan tepat. Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksanakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Pangab. Kesimpulan ini saya ambil ketika tadi pagi Pangab melaporkan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pangkostrad, tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangab,” kata Habibie. Hal itu tidak dapat ditolerir, karena akan memengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikian dapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses “Balkanisasi” Republik Indonesia. “Bukankah kemarin pagi tanggal 20 Mei 1998 saya telah sampaikan kepada Pangab bahwa saya tidak akan menerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostrad sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonan Pangab? Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpa sepengetahuan Pangab tidak boleh saya tolerir,” kata Habibie. Lalu mengapa Habibie memberi batas waktu sebelum matahari terbenam dan pada hari ini juga pasukan harus kembali ke basis masing-masing, ketika pasukan Kostrad sedang bergerak? “Peralatan dan teknologi kita masih belum memungkinkan untuk memantau gerakan pasukan pada malam hari. Alasan ini pula saya manfaatkan ketika saya harus memutuskan siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab dalam Kabinet Reformasi Pembangunan,” kata Habibie. Setelah Habibie bersama istri dan anak-anaknya melaksanakan shalat Ashar, ia kembali ke ruang tamu untuk menerima Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, dengan timnya, didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita. Gubernur Bank Indonesia melaporkan, keadaan ekonomi berkembang ke arah hiperinflasi. Suku bunga sudah berkisaf antara 60 persen dan 90 persen. Nilai rupiah berada antars Rp14.000 dan Rp17.000 untuk tiap dolar AS, dan menujv ke Rp20.000 per dolar AS seperti ramalan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Karena ketidakpastian, krisis moneter dan krisis politik modal mulai lari ke luar negeri dan pengangguran teruf meningkat. Akibatnya, yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah. Keadaan semakin memprihatinkan. Cadangan devisa sudah menciut menjadi sekitar 68 persen dari cadangan semula. Setelah melaporkan keadaan ekonomi nasional, Gubernur Bank Indonesia memohon pengarahan dan petunjuk presiden. Syahdan, setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.Dewan Kehormatan Perwira dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Sebelum mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan terperiksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo dan menutup dengan rekomendasi pemecatan dari TNI. (*)
"Keselamatan Rakyat di Ujung Tanduk"
Oleh: Komjen Pol Drs. Dharma Pongrekun MM, MH. Mantan Waka BSSN 2019-2021, Pengamat Geo Politik Global Panggilan kepada para patriot pembela bangsa untuk bertindak cepat dan segera dalam upaya menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dari strategi terselubung Elit Global untuk menguasai negara kita secara Terstruktur, Sistematis dan Massive melalui \"WHO PANDEMIC TREATY\" (Perjanjian Pandemi Organisasi Kesehatan Dunia) yang bertujuan mengakhiri kedaulatan negara serta merampas kemerdekaan bangsa tanpa menggunakan kekuatan militer, hanya dengan memainkan \"health issue\" (isu kesehatan). Mengapa demikian? Karena pada bulan Mei 2024 mendatang negara anggota UN ( PBB ) yang juga tergabung sebagai anggota WHO akan melakukan voting terakhir terkait penetapan Perjanjian Internasional tentang pencegahan, kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi. Dimana proses voting terakhirnya akan dilaksanakan secara TERTUTUP dan tidak akan dibahas ataupun diberitakan secara luas di media massa, di parlemen nasional negara2 anggota WHO dan di universitas2 ataupun di masyarakat. Apakah WHO PANDEMI TREATY itu ? Adalah suatu Perjanjian Pandemi dari WHO yang merupakan amandemen dari Peraturan Kesehatan Internasional yang jika disahkan akan memberikan kewenangan penuh kepada WHO untuk mengatur semua kebijakan dan tindakan kesehatan pada suatu negara. WHO Pandemic Treaty akan memberikan otoritas yang mengikat secara hukum kepada WHO atas seluruh pemerintahan; untuk menyatakan pandemi; untuk mengunci negara; membatasi pergerakan masyarakat; untuk memantau dan mengubah perilaku masyarakat; menimbulkan keruntuhan ekonomi, hutang dan kelaparan pada masyarakat; melarang obat-obatan tradisional (obat tradisional menjadi illegal); melarang akses terhadap metode pertanian mandiri dan regeneratif – misalnya, mengeringkan sawah karena dianggap berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya penyakit dan vektor; untuk mengalokasikan uang publik untuk penelitian Gain of Function; penelitian Vaksin Farmasi; pabrik nyamuk. Perjanjian Internasional ini juga akan memberikan hak eksklusif kepada WHO untuk menetapkan obat apa saja yang boleh dan harus dipasarkan serta akan mewajibkan pemerintah membeli pasokan Vaksin dan APD. Kemudian WHO juga akan mendapatkan hak eksklusif untuk menetapkan mandat dan hukuman bagi negara mana pun, atau individu laki-laki atau perempuan yang bertindak secara otonomi apa pun baik kebebasan untuk hidup selaras dengan Alam, praktik kesehatan, agama, budaya, kebijaksanaan, kebugaran, dan rutinitas kesejahteraan seseorang dapat diambil berdasarkan apa yang mereka lakukan (atas dasar apa pun, kapan pun WHO mengidentifikasi risiko kesehatan atau manfaat kesehatan dan memutuskan untuk menerapkannya). Bahkan keadilan dan infrastruktur yang selama ini diandalkan oleh negara-negara akan dibongkar, terlepas dari apakah infrastruktur tersebut lebih cocok dan berhasil dalam meningkatkan kesehatan bangsa. Inilah saatnya kita harus mempertanyakan kepada pemerintah, apakah kita sebagai rakyat menginginkan dan mengizinkan lembaga kesehatan dunia tersebut mengambil alih kendali kedaulatan kesehatan bangsa kita atau tidak ? Terkait perjanjian internasional ttg pandemi di atas bila sudah ditetapkan, maka secara otomatis WHO akan berdaulat penuh terhadap semua masalah kesehatan dunia Internasional / Global dan akan menentukan secara sepihak isu-isu kesehatan apapun di suatu negara. Pahamilah bahwa semua ini merupakan proses penyatuan Sistem Dunia oleh Elit Global dalam Satu Pemerintahan Dunia (One World Goverment), Satu Mata Uang Dunia (One World Currency) dan Satu Agama Dunia (One World Relegion). Rencana pelaksanaan agenda Elit Global tersebut di atas kelihatannya akan mengalami percepatan, krn itu marilah kita meminta kepada pemerintah kita agar pada voting terakhir yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 mendatang, negara kita dalam hal ini permerintah kita berani menyatakan sikap tidak menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kesehatan rakyatnya kepada WHO demi menjaga dan melindungi keamanan rakyatnya. Biarlah negara kita tetap bisa mengatur masalah kesehatan rakyatnya secara mandiri tanpa intervensi siapapun dengan memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai warisan leluhur kita, bahkan juga kita berharap pemerintah berani menyatakan keluar dari WHO untuk selamanya. Jadi sebagai patriot pembela bangsa, maka kita semua wajib mengingatkan pemerintah, baik yang sekarang maupun para calon pemimpin kita di masa depan, apakah WHO PANDEMI TREATY ini dibungkus sebagai upaya melindungi dunia dari pandemi atau sebenarnya strategi terselubung asing untuk diam-diam mengakhiri kedaulatan dan kemerdekaan negara kita tanpa perang, hanya dengan isu kesehatan? Jangan sampai di tahun 2024 ini, tiba-tiba tanpa masyarakat sadari, negeri kita sudah kehilangan kedaulatan kita untuk selama-lamanya. Dengan alasan mengatasi wabah pandemi atau KLB ( Kejadian Luar Biasa ), tiba-tiba WHO bisa menjadi tuan di negeri kita. Pandemic Treaty akan memberikan otoritas yang mengikat secara hukum kepada WHO atas pemerintahan yang membuat kita tak bisa lagi menolak saat WHO menyatakan pandemi, mengunci negara (lock down), membatasi pergerakan masyarakat tidak peduli akibatnya menimbulkan keruntuhan ekonomi, hutang dan kelaparan pada masyarakat seperti isu pandemi yang lalu. Apalagi dengan telah disahkannya UU Kesehatan yang baru yakni UU No. 17 tahun 2023 yang isinya menguatkan hal di atas, sehingga menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, bahkan akan menjadi alat sempurna bagi WHO untuk menjadi tuan di negeri kita dengan dalih KLB ataupun Wabah begitu Pandemi treaty ini resmi dijalankan. Bila ini terjadi, WHO pandemi treaty dengan UU Kesehatan yang baru tahun 2023 justru semakin akan memuluskan WHO sebagai kaki tangan Elit Global untuk menguasai negeri kita dengan biaya super murah, karena tanpa perang, cukup hanya dengan isu kesehatan. Seperti kata pepatah, maju kena mundurpun kena. Kita sudah menyaksikan bagaimana pandemi yang lalu telah menguntungkan asing dari semua segi dan rakyat menderita. Pandemi lalu kita dipaksa berhutang pada asingz sehingga asing bisa untung besar dari bunganya. Asing juga untung dari obat-obatan, alat PCR, Vaksin dan kebutuhan lainnya yang kita beli dari asing. Pandemi Covid 19 yang lalu sudahlah berlalu, tetapi dampaknya masih berlangsung dan sangat terasabagi ekonomi rakyat. Kita semua juga sekarang sudah menyaksikan bagaimana saat ini akhirnya rakyat kita yang wajib membayar semua biaya pandemi lalu (untuk membeli vaksin, PCR dll) dengan kenaikan pajak yang semakin tinggi dan kenaikan harga energy dan lain-lainnya. Kita berharap agar pemerintah saat ini dan di masa depan bisa membayar beban hutang luar negeri yang sekarang sudah menembus angka yang luar biasa yang tidak pernah terjadi selama negeri ini berdiri. Pilihan kita saat ini akan menentukan masa depan keselamatan kita sendiri. Melalui informasi yang tersaji ini dan demi memperjuangkan keselamatan rakyat, marilah kita bersama-sama mencari solusi yang memberdayakan individu, menghormati hak asasi, dan mendorong kebebasan dalam membuat keputusan kesehatan. Kebebasan dan kesehatan ada di tangan kita, karena hingga Mei 2024, negara-negara berdaulat masih memiliki pilihan untuk menarik diri dari inklusi dan persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kita pun wajib mengusahkan agar Pemerintah berkomitmen untuk tidak menandatangani Perjanjian Internasional apa pun mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecuali perjanjian ini telah disetujui melalui referendum publik. Masyarakat harus dibekali secara benar tentang apa dan bagaimana dampak dari perjanjian pandemi apa pun yang dapat berdampak pada mereka, dan rakyat diberikan hak untuk memberikan suaranya mengenai apakah negeri kita harus menandatangani perjanjian tersebut, sebelum Pemerintah menandatangani perjanjian ini demi memperjuangkan \" Keselamatan Rakyat Sebagai Hukum Tertinggi \". Ingatlah kembali petuah bijak ” Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya” Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi cermin besar dari pada masa yang akan datang. Jangan sampai kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa \"copy paste\" bangsa asing. Kita berhutang pada para pahlawan kita yang sudah memberikan kita hadiah terindah yakni Kemerdekaan negeri kita. Jangan sampai kita khianati dan akhirnya kehilangan semuanya! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Kita harus berjuang selagi kita masih ada kesempatan! Merdeka atau mati !!!
AMIN Akan Menang di Putaran Kedua
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih BAYANG bayang ketakutan Jokowi melalui simbol Gibran akan kalah dan terpental pada Pilpres 2024 sangat kuat, reaksi perlindungannya muncul dalam berbagai bentuk reaksinya. Memori Ahok (dukungan Jokowi ) dikalahkan oleh Anies Baswedan di Pilkada DKI yang sebelumnya diyakini pasti menang terus menjadi hantu dalam benak pikiran Jokowi, sampai pada kesimpulan Gibran tidak boleh kalah pada Pilpres yang tinggal menghitung hari. Segala kuasa, upaya, cara dan rekayasa harus dimaksimalkan harus menang. Tidak peduli melanggar aturan, etika dan macam macam norma. Menghalalkan segala indikasinya dengan cara curang adalah pilihan terahir. Kekuatan finansial Paslon dua ( Prabowo- Gibran ) konon luas biasa besar, lagi lagi ini sinyal botoh atau bandar Pilpres 2024 sudah turun tangan. Sebuah video TPN Prabowo – Gibran, yakni Kurniawan, membuat peryataan demikian di depan media. akui ada Anggaran Rp 400 triliun untuk Program Kampanye di 11 Provinsi, hari-hari belakangan telah viral. Demikian ditulis Kilat.com, Senin (18 Desember 2023 | 15:13 WIB). Untuk menjalankan program kampanye. Dalam berita Fajar.co.id, pada Senin (18 Desember 2023 14:31 PM), dalam sebuah berita onlineyang saat ini telah dihapus dengan munculnya tampilan 404, setelah tayang 6 hari,\". Seandainya isi berita itu benar adanya, maka ini merupakan informasi yang sangat penting bahwa Oligarki tetap beternak Capres dan Cawapres . Aroma dan fakta bagi bagi uang dari Paslon dua tidak lagi sembunyi sembunyi, dilakukan dengan fulgar atau terang terangan. Terbaca dan terekam kesan reaksi Bawaslu atas indikasi kuat tekahvl berkali kali terjadinya rekayasa kecurangan dimana mana, lumpuh layu hanya formalitas, semua berahir tidak ada kecurangan. Basa basi Jokowi dengan seluruh perangkat kekuasaannya netral berjalan paralel bersama dengan rekayasa memaksimalkan semua perangkat kekuasaan untuk memenangkan dan mengamankan putra mahkotanya harus menang. Putera sulung Jokowi yang sempat dijuluki TEMPO sebagai “Anak Haram Konstitusi”, terus dipoles dengan tenaga survey berbayar, buzer yang penuh sesak di media sosial, dengan payung penguasa melenggang dengan leluasa. Kedua Paslon Anies - Muhaimin dan Ganjar - Mahfud sangat menyadari adanya rekayasa kecurangan yang makin liar dan ugal ugalan. Ahir ahir ini terlihat lewat debat capres ke tiga , kompak menyerang Paslon Prabowo - Gibran. Berkaca dari Pilkada DKI, Paslon Prabowo - Gibran tetap bisa dikalahkan sekalipun mendapatkan dukungan penguasa dan fasilitas finansial berlimpah dari para bandar politik Oligarki. Serbuan medsos dan dukungan untuk _\"paslon Anies – Muhaimin yang\"_ minim segala fasilitasnya, terpantau oleh masyarakat justru para pendukung makin militan , meluas dan membesar. Pengawasan dan pengawalan kecurangan dari masyarakat, aktifis, pengamat dan pengawas pemilu curang makin kuat. Pandangan Rocky Gerung bahwa perubahan itu memang tiba pada saat yang tepat dan diambil-alih sebagai isu oleh Anies. Bukan karena Anies sendiri yang ingin perubahan, tapi memang sejarah begitu sifatnya. \"Dan pengaruh untuk menghalangi Anies, itu yang dulu saya prediksi bahwa Anies itu akan dikunci di 17 persen oleh mesin politik Jokowi,\" tuturnya seperti dilansir Youtube Rocky ce Gerung Official. Bagi Jokowi kekalahan dalam pilpres mendatang adalah sangat menakutkan sekaligus akan jadi bencana bagi diri dan keluarga, Oligarki dan kroni-kroninya. \"Bukan Anies akan dikunci tidak dipilih rakyat, tidak. Dia dikunci oleh Pak Jokowi. Akan menjadi kekuatan berbalik arah, sinyal bahwa Anies akan menang pada putaran pertama atau putaran kedua. Banyak analis politik \"Anies akan menang pada putaran kedua\" **
Sentil Prabowo, Jusuf Kalla Sebut Butuh Pemimpin yang Tenang dan Tidak Suka Marah-Marah
Surabaya | FNN - Kurang lebih 35 hari jelang pemilihan presiden, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati memilih presiden pada Pemilu 2024, Februari mendatang. JK menyinggung soal calon presiden yang suka marah-marah. \"Kalau negara ini dipimpin oleh presiden yang suka marah-marah, waduh,\" ungkap JK saat menjadi nara sumber di acara dialog kebangsaan dan kewirausahaan yang diselenggarakan Ikatan Saudagar Nuslim indonesia di Hotel Namira , Suarabaya,Jawa Timur, Rabu, 10 Januari 2024. JK menambahkan, persoalan bangsa Indonesia cukup banyak. Dengan demikian, dibutuhkan pemimpin yang tenang dan tidak mengedepankan emosi. \"Pemimpin harus punya gagasan, tenang dan tidak emosional,\" kata Ketua Umum PMI tersebut. \"Bagaimana kalau berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok itu kepala negara. Jadi harus hati2 betul dalam memilih pemimpin,\" imbuh JK lagi. Ia bahkan mengibaratkan seperti naik bis. Bagi JK, yang menentukan keselamatan penumpang serta cepat tidaknya sampai ditujuan adalah sopir. \"Bagaimana kalai sopir suka marah-marah, kan bisa tabrakan,\" sebut JK. Pada kesempatan sama, JK juga mengungkapkan alasannya memilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, AMIN adalah pasangan terbaik dari tiga pasangan tersebut termasuk dalam mencontoh Rasulullah dalam memilih pemimpin. \"Jika kita berpedoman pada Rasulullah itu ada empat. Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah. dan yang paling lengkap adalah pasangan AMIN,\" tegas JK. Olehnya itu JK berharap agar pasangan AMIN terus turun ke masyarakat untuk berkampanye dengan baik. AMIN juga diminta menjelaskan gagasan-gagasan yang akan dilakukan apabila menang. \"Harus memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa AMIN ini adalah pemimpin yang dapat memajukan bangsa ini,\" tutup JK. (*)
Tim Hukum Nasional AMIN Kaji Food Estate dan Alutsista Bekas
Jakarta | FNN - Proyek Strategis Nasional (PSN) penting dan perlu didukung. Sayangnya, proyek ini dicurigai adanya penyalahgunaan kebijakan, penuh aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan diduga ada duit dari proyek ini yang mengalir ke partai politik. “Itu yang perlu kita lawan. Soalnya ini uang rakyat. Jangan sampai jadi bancakan,” ujar Dr Theo Yusuf dalam diskusi bertajuk “Apa Kabar Food Estate & Alutsista Bekas” di Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2024. Diskusi ini digelar Tim Hukum Nasional AMIN menghadirkan pembicara Dr Theo Yusuf (eks wartawan Antara) dan Kusfiardi (bidang Jaringan dan Komunikasi Tim Hukum AMIN). Menurut Theo Yusuf, perlunya mendukung program pangan karena masalah ini memang menjadi masalah Indonesia. Dia mencontohkan Vietnam, negeri yang lebih kecil namun sukses membangun sektor pangan. “Vietnam sudah mengekspor pangan, termasuk ke Indonesia,” ujarnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit proyek lumbung pangan nasional atau food estate dalam debat ketiga Pemilu 2024 pada Minggu (7/1/2024). Proyek ini salah satunya digarap oleh Kementerian Pertahanan. Anies menyebut proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai proyek gagal. \"Lebih 340 ribu hektare tanah di RI ditambah food estate singkong yang mangkrak dinilai gagal,\" kata Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024, yang diselenggarakan Minggu, (7/1/2024). Program food estate menguntungkan kroni-kroni saja. Selain itu, proyek ini telah merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. \"Ini harus diubah kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius,\" tutur Anies. Bukan hanya Anies yang bilang begitu. Theo Yusuf mengatakan banyak pihak menyebut proyek ini gagal bahkan merusak hutan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya, Theo juga mendorong pengusutan atas anggaran jumbo proyek tersebut. Theo juga mempertanyakan mengapa proyek pangan ini diserahkan kepada Kemenhan, bukan kepada kementerian di bidang ekonomi. “Inilah yang mengundang kecurigaan adanya penyalahgunaan kebijakan,” ujarnya. Proyek Strategis Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada awalnya, pemerintah mematok target membangun food estate seluas 168 ribu hektar di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau; serta 10 ribu hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hingga 2023, proyek ini telah dijalankan di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, Garut dan Temanggung. Setelah pembangunan di dua provinsi selesai, Presiden Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan food estate hingga ke Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya singkong. Proyek ini memproduksi beberapa komoditas seperti padi, jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Masalah mengenai food estate sebenarnya sudah pernah mengemuka jauh sebelum debat capres 2024 dihelat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait Lainnya. BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Sejumlah masalah yang ditemukan adalah perencanaan kegiatan food estate dianggap belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi pada food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dengan swakelola belum sesuai ketentuan. BPK juga menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program food estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material. Tak berhenti di sini. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR,Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN dinilai gagal. Pada Juli 2020, Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Food Estate. Akan tetapi, program ini dilaporkan gagal. Greenpeace merilis laporan berjudul “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim”. Laporan tersebut menyoroti bagaimana salah satu PSN pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia. Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. \"Dana ini diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,\" ungkap Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dimas Huda
Buka Nalar Kita Penolongmu Ada di Depanmu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN akan digantikan oleh Wakil Presiden jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Ia akan digantikan Wakil Presiden hingga masa jabatannya selesai (Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Pada Pilpres 2024 semua pasangan calon memiliki peluang yang sama untuk menang. Termasuk pasangannya calon Prabowo Subianto ( PS ) dan Gibran Rakabuming Raka. (GRR). Usia manusia itu tidak ada yang tahu di mana ajal akan tiba. Kalau PS menang dan terpilih menjadi Presiden dalam perjalanannya yang baru dia bertugas meninggal dunia ( tentu kita berdoa umur panjang Naiklah wakilnya menjadi presiden sebagai seorang presiden. Kalau ini terjadi maka dari sinilah bunyi sirine meraung sinyal ada bahaya. GRR harus mengendalikan penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023, merupakan penduduk muslim dan demokrasi terbesar di dunia. GRR akan dipaksa masuk pada pergaulan dan pergulatan kekuatan global baik untuk forum politik dan ekonomi dunia Presiden sebagai kepala negara harus memimpin banyak kunjungan dan pertemuan dengan berbagai pemimpin dunia. Didalam negeri presiden akan memimpin 5 ( lima ) jenderal bintang 4. Satu Panglima satu Kapolri 3 ( tiga ) kepala staf dari 3 ( tiga) angkatan yang merupakan manusia terlatih dan terbaik, baik Polri dan TNI. Macam macam urusan negara , termasuk harus berhadapan dengan partai politik, DPR/MPR yang sangat rumit dan liar di era UUD 2002, yang telah menciptakan negara kapitalis liberal dengan segala konsekuensi, resiko dan akibatnya Dapatkah dibayangkan keadaan di masa dan saat itu. Indonesia dibawah kendali presiden hasil rekaya politik yang dipaksakan, hanya karena ambisi politik horor dan angkaramurka. Bisa kah dia menghandle semua itu, mampukah, kuat kah. Jokowi sedang berjuang membuat negara dinasti dan telah berhasil MK melahirkan NEPO Baby. Itu akan menjadi aib sejarah pasca reformasi, now and forever sejarah akan mencatat. Presiden langsuny tinggal menghitung hari. Siapa Presiden yang akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik menjadi tanpa hutang menjadi tanpa ketergantungan asing menjadi berdaulat, serta Indonesia bisa keluar dari era kalabendu (masa kekacuan atau chaos ) menjadi zaman kalasuba (zaman keemasan dengan pemulihan dan pencerahan) Semua ada pilihan rakyat Indonesia, buka nalar kita, di depanmu ada bahaya, penolongmu ada didepanmu \"Selamatkan Indonesia\"**
JK Turun Gunung, Jubir Timnas AMIN : Pertanda Kemenangan Semakin Dekat
JAKARTA | FNN -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) turun gunung mendampingi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat kampanye di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1). Momen ini disambut baik pendukung dan relawan AMIN. Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, turunnya JK akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk mendongkrak keterpilihan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Ia yakin kemenangan sudah semakin dekat. \"Saya kira ini tanda-tanda kemenangan AMIN. Kenapa? karena Pak JK pasti punya hitungan yang cermat bahwa AMIN pasti bisa memenangkan Pilpres 2024,\" ucapnya, Selasa (10/1). Ramli menguraikan, selama kontestasi Pilpres, politisi senior Partai Golkar itu selalu punya hitungan-hitungan cermat terkait siapa yang akan terpilih. Misalnya, saat ia memenangkan Pilpres 2004 kala maju mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitupun, lanjut dia, saat JK terpaksa maju sebagai capres bersama dengan Wiranto di Pilpres 2009. JK kala itu sebenarnya sudah tahu kalau dirinya tidak akan menang. \"Karena ketika itu beliau terpaksa jadi calon karena berposisi sebagai ketum partai golkar, jadi beliau menjadi calon saat itu sudah tahu bahwa beliau tidak mungkin menang, tetapi karena amanah partai dalam artian Bugis Siri Na Pacce, beliau bertarung. Urusan menang dan kalah itu urusan lain,\" bebernya. Selanjutnya saat JK memutuskan kembali maju mendampingi capres Joko Widodo di Pilpres 2014 dan keduanya menang. Menurut Ramli, kemengan tersebut sesuai dengan keyakinan Ketua Dewan Masjid Indonesia itu. Kemudian setelah itu, lanjut lagi JK yang memutuskan tidak lagi maju memilih berpihak ke Jokowi-Ma\'ruf Amin. Alhasil pasangan incumbent itu menang. \"Jadi Pak JK ini memang seorang petarung yang luar biasa, dengan perhitungan cermat, ketika beliau yakin maka akan mengambil ke putusan. Dan hari ini beliau turun ke gelanggang di Surabaya yakin kalau AMIN akan menang,\" bebernya. Ditegaskan Ramli, semua politisi di Indonesia sudah pasti hafal dengan JK. Terutama terkait perhitungannya yang cermat itu. Bukan hanya hitungan soal calon pemimpin, tetapi ekonomi, pembangunan, pekerjaan pemerintah juga. Dan itu, kata Ramli yang membuat pemerintahan SBY-JK dulu sangat efektif, karena keberadaan JK itu sendiri. \"Nah hitungan matang Pak JK ini kita yakini bahwa berlabuhnya beliau di pasangan AMIN dan turun langsung mendampingi kerja pemenangannya di Surabaya hari ini, tentu juga tidak terlepas dari hitungan yang sudah dimiliki,\" tegasnya. Oleh karena itu, Ramli yang juga merupakan Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) ini yakin turunnya JK akan sangat berpengaruh terhadap konstalasi politik di Indonesia. \"Terutama di Sulsel pak JK pasti punya pengaruh sangat besar, putra Bugis-Makassar paling sukses adalah beliau. Saya kira Pak JK akan menjadi patron rakyat Sulsel, dan saya kira juga di seluruh Indonesia oleh masyarakat Bugis-Makassar lainnya,\" tutup dia.(*)
Anies, Prabowo, dan Tanah Untuk Rakyat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle PASKA debat pilpres ke-3, Prabowo menyerang Anies di hadapan pendukungnya di Riau kemarin. Prabowo mengatakan dua hal, pertama, ketololan Anies soal tanah, karena Anies tidak mengerti bahwa tanah Prabowo itu bukan hak milik melainkan hak guna usaha. Kedua, data Anies salah, tanah yang dimiliki Prabowo lebih luas dari yang disebut Anies. Anies menyebut 340.000 Hektar, Prabowo mengatakan sesungguhnya dia memiliki 500.000 Hektar. Persoalan tanah Prabowo ini muncul dalam debat capres ketiga karena pertanyaan soal Geo-spatial. Anies menarik soal ini pada isu etik seorang pemimpin yang memiliki tanah yang kontras dengan rakyatnya. Anies memang membandingkan dengan prajurit. Namun, kalau dibandingkan dengan petani yang rerata hanya memiliki 0,17 HA (lihat Bayu Krisnamurti dalam \"Mantan Wamentan: Pendapatan Petani Indonesia Rata-rata Rp 1 Juta, Masih di Bawah UMP\", Kompas, 23/11/23), tanah Prabowo sama banyaknya dengan tanah hampir 3 juta jiwa petani. Urusan tanah Prabowo ini sesungguhnya disinggung pertama sekali oleh Presiden Jokowi pada debat pilpres 2019. Jokowi yang rajin membagi-bagikan sertifikat tanah, mempersoalkan kepemilikan tanah Prabowo saat itu. Pembagian tanah, yang dicita-citakan Jokowi dalam salah satu poin utama Nawacita, memang terkendala karena sesungguhnya nyaris semua tanah-tanah di Indonesia ini, sekitar 70 juta Hektar non hutan, sudah di miliki oleh berbagai oligarki, baik elit-elit nasional maupun internasional. Meski Prabowo mengklaim itu punya perusahaan dan berupa Hak Guna Usaha, namun ukuran ketimpangan kepemilikan lahan sejatinya melihat soal kepemilikannya, bukan sekedar status hak. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), telah terjadi ketimpangan dengan 1% korporasi memiliki 68% tanah di Indonesia (cnn Indonesia online, 13/9/21). Dalam siaran persnya, KPA secara terus menerus menyoroti ketimpangan kepemilikan yang semakin dalam. Bahkan, semakin hari semakin meningkat konflik dan kekerasan dalam kasus sengketa lahan. Rakyat tergusur semakin banyak. Sementara itu, Shohibuddin, 2/3/19, peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam, \"Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria \" (psa.ipb.ac.id, 2/3/2019), kondisi ketimpangan ini telah mengkhianati Bung Karno dan pendiri bangsa. Menurutnya, UU Pokok Agraria hasil revolusi besar konsep Bangsa Indonesia melawan Belanda mengamanatkan pertama, semua tanah untuk kemakmuran petani, kedua, kepemilikan tanah lebih ditujukan pada kolektivisas petani, bukan korporasi besar. Kegagalan Nawacita Isu pembagian tanah untuk rakyat sebenarnya sudah dicanangkan Joyo Winoto, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), era SBY jilid satu. Joyo, yang memetakan adanya potensi 9 juta lahan non hutan, akan memulai pembagian dari Blitar. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), secara lembaga atau individual, berada dibalik upaya ini. Upaya ini mereka sebut sebagai Landreform. Namun, upaya ini gagal. Sumber saya di lingkungan istana era itu menyebutkan adanya ketakutan pemerintah masuk dalam tema Landreform tersebut, karena di masa lalu bagi-bagi tanah untuk rakyat miskin dianggap Komunis. Pada era Jokowi, rencana itu kembali dimunculkan. Nawacita Jokowi memasukkan poin Landreform. Namun, faktanya nyaris tidak ada Landreform, yang ada lebih pada kebijakan sertifikasi lahan dan pinjam pakai lahan hutan. Sebagaimana saya sebutkan di atas, upaya Landreform sesungguhnya mengalami kegagalan sejak ide itu dimaklumatkan Bung Karno sebagai amanat revolusi. Dengan dibuatnya UU Pokok Agraria, 1960, Bung Karno berusaha melakukan redistribusi tanah agar seluruh rakyat, khususnya petani, makmur. Sayangnya, upaya ini ditentang oleh kelas atas yang memiliki tanah. Sehingga, sejak UU itu ada, rencana negara melakukan redistribusi tanah secara adil, tidak bisa tercapai. Belakang ini rencana itu akan semakin sulit, karena orang-orang yang berkuasa kebanyakan adalah pemilik lahan besar. Meskipun mereka sering mewakili organisasi tani dan sejenisnya, namun, mengharapkan mereka memikirkan pembagian tanah secara adil sangatlah sulit Penutup Anies telah berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada gunanya Indonesia Merdeka jika kita tidak bisa memberikan tanah untuk rakyat. Tanah adalah kapital penting untuk membuat rakyat sejahtera. Prabowo Subianto sendiri, ketika diserang Jokowi tentang kepemilikan tanah yang sangat luas, pada debat 2019, membalas jawaban serupa seperti pada kasus Anies. \"Saya mengelola ini lebih baik dari pada dikasih asing\", katanya. Padahal soal ketimpangan kepemilikan tanah merupakan jantung persoalan keadilan bangsa kita sejak merdeka. Bagaimana Prabowo memikirkan tanah untuk rakyat jika dia sendiri memiliki \"konflik of interest\" soal ini. Akhirnya terserah rakyat miskin di Indonesia ini, apakah soal ketimpangan kepemilikan tanah ini harus diselesaikan segera, atau berlanjut. Disini kita harus melihat bahwa Anies tidak memiliki kepentingan pribadi dan \"konflik of interest\" untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. (*)
POPULER
